BUPATI BULUNGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

SALINAN

BUPATI BULUNGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang :

a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan;

Mengingat

: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2

2.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.

Bupati adalah Bupati Bulungan.

6.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.

7.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

8.

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah.

9.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas Daerah.

10. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. BAB II PEMBENTUKAN DINAS DAERAH Pasal 2 (1)

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Daerah Kabupaten Bulungan.

(2)

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.

Tata Kerja Dinas

Dinas Dinas Dinas Dinas

Pendidikan; Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kesehatan; Dinas Kehutanan; Dinas Pertanian; Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Pertambangan dan Energi; Dinas Sosial; Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pendapatan Daerah; dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Dinas Pendidikan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3 (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan. (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 4 Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Paragraf 3 Fungsi Pasal 5 Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pendidikan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan; e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan; g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

4

c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan : 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; 2. Seksi Sarana dan Prasarana. d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan : 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; 2. Seksi Sarana dan Prasarana. e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahkan : 1. Seksi PAUD; 2. Seksi Kesetaraan dan Dikmas. f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Bagian Kedua Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Paragraf 1 Kedudukan Pasal 7 (1)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan pelaksana otonomi daerah dibidang informatika.

Informatika merupakan unsur perhubungan, komunikasi dan

(2)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 8

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Paragraf 3 Fungsi Pasal 9 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perhubungan; c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika; d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

5

e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika; f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; g. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 10 Susunan Organisasi Dinas dari :

Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika terdiri

a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan : 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat; 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat. d. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, membawahkan : 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan; 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan. e. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan : 1. Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang; 2. Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Bandara. f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan : 1. Seksi Komunikasi; 2. Seksi Pos Telekomunikasi dan Informatika. g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Bagian Ketiga Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 11 (1)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.

(2)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

6

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Paragraf 3 Fungsi Pasal 13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang tenaga keria; c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang transmigrasi; d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi; e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi; f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; g. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 14 Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perancanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan : 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan. d. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, membawahkan : 1. Seksi Pelatilhan dan Produktivitas Naker; 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja. e. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), membawahkan : 1. Seksi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi; 2. Seksi Penempatan Transmigrasi.

7

f. Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat Kawasan membawahkan : 1. Seksi Usaha Ekonomi dan Kerjasama Swasta; 2. Seksi Sosial Budaya dan Peningkatan Status UPT. g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Transmigrasi,

Bagian Keempat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Paragraf 1 Kedudukan Pasal 15 (1)

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.

(2)

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 16

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Paragraf 3 Fungsi Pasal 17 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM; d. pembinaan dan pelaksansan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM; e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM; g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8

Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 18 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perancanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, membawahkan : 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah; 2. Seksi Industri Agro dan Kimia; 3. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Aneka. d. Bidang Bina Perdagangan, membawahkan : 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; 3. Seksi Perlindungan Konsumen. e. Bidang Bina Koperasi dan UMKM, membawahkan : 1. Seksi Kelembagaan Koperasi; 2. Seksi Usaha Koperasi; 3. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Bagian Kelima Dinas Pekerjaan Umum Paragraf 1 Kedudukan Pasal 19 (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum. (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 20 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

9

Paragraf 3 Fungsi Pasal 21 Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum; e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum; g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 22 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Bina Marga, membawahkan : 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; 3. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan. d. Bidang Pengairan, membawahkan : 1. Seksi Pembangunan Irigasi 2. Seksi Pembangunan Bangunan Air; 3. Seksi Pemeliharaan, Operasional dan Bina Manfaat. e. Bidang Cipta Karya, membawahkan : 1. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Tata Bangunan Gedung; 2. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung; 3. Seksi Penataan Ruangan. f. Bidang Sarana Lingkungan, membawahkan : 1. Seksi Sarana Lingkungan Pemukiman; 2. Seksi Penataan Lingkungan Pemukiman; 3. Seksi Sarana Air Bersih. g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

10

Bagian Keenam Dinas Kesehatan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 23 (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan. (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 24 Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Paragraf 3 Fungsi Pasal 25 Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kesehatan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan; e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 26 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan : 1. Seksi Jaminan Kesehatan; 2. Seksi Tenaga dan Sarana; 3. Seksi Farmakmin dan Alat Kesehatan. 11

d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan : 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan; 2. Seksi Kesehatan Khusus; 3. Seksi Kesehatan Daerah Terpencil, Tertinggal dan Perbatasan, dan Pelayanan Orang Miskin. e. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan : 1. Seksi Kesehatan Keluarga; 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan; 3. Seksi Gizi. f. Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan, membawahkan : 1. Seksi Pengendalian Penyakit; 2. Seksi Wabah dan Bencana; 3. Seksi Pembinaan Lingkungan. g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Bagian Ketujuh Dinas Kehutanan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 27 (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kehutanan. (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 28 Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Paragraf 3 Fungsi Pasal 29 Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kehutanan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan; e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

12

f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksanai Teknis Dinas Kehutanan; g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 30 Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perencanaan, Evaluasi Pengusahaan Hutan, membawahkan : 1. Seksi Kawasan dan Pemetaan Hutan; 2. Seksi Rencana Kerja Pengusahaan Hutan; d. Bidang Produksi dan Bina Hutan, membawahkan : 1. Seksi Pemungutan Hasil Hutan; 2. Seksi Budidaya dan Rehabilitasi Hutan; e. Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan, membawahkan : 1. Seksi Pengolahan Hasil Hutan; 2. Seksi Legalitas Peredaran Hasil Hutan; f. Bidang Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan, membawahkan : 1. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan ; 2. Seksi Hukum dan Penyuluhan Kehutanan; g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Bagian Kedelapan Dinas Pertanian Paragraf 1 Kedudukan Pasal 31 (1)

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian.

(2)

Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 32

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

13

Paragraf 3 Fungsi Pasal 33 Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pertanian; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian; e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian; g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 34 Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Bina Peternakan, membawahkan : 1. Seksi Budidaya dan Pengembangan; 2. Seksi Kesehatan, Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. d. Bidang Bina Perkebunan, membawahkan : 1. Seksi Pengembangan Usaha; 2. Seksi Produksi; 3. Seksi Perlindungan Tanaman. e. Bidang Bina Tanaman Pangan, membawahkan : 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan; 2. Seksi Sumberdaya dan Bina Usaha. f. Bidang Bina Hortikultura, membawahkan : 1. Seksi Pengembangan Hortikultura dan Pembenihan; 2. Seksi Pasca Panen dan Bina Usaha. g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

14

Bagian Kesembilan Dinas Perikanan Dan Kelautan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 35 (1) Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perikanan dan kelautan. (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 36 Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Paragraf 3 Fungsi Pasal 37 Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perikanan dan kelautan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian dan petemakan; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan dan kelautan; e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; f. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 38 Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautain terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Bina Produksi, membawahkan : 1. Seksi Perikanan Budidaya; 2. Seksi Perikanan Tangkap. 15

d. Bidang Bina Usaha Perikanan, membawahkan : 1. Seksi Pengembangan Usaha; 2. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil. e. Bidang Pengendalian dan Rehabilitasi, membawahkan : 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya; 2. Seksi Rehabilitasi Sumberdaya. f. Bidang Bina Kelautan, Pesisir dan Pulau membawahkan : 1. Seksi Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau; 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau. g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Bagian Kesepuluh Dinas Pertambangan Dan Energi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 39 (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertambangan dan energi. (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 40 Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Paragraf 3 Fungsi Pasal 41 Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi; c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pertambangan umum dan migas; d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kelistrikan dan energi baru terbarukan; e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan; f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertambangan dan energi; g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 16

h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 42 Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan : 1. Seksi Ekplorasi; 2. Seksi Operasi Produksi. d. Bidang Kelistrikan dan Energi Baru Terbarukan , membawahkan : 1. Seksi Ketenagalistrikan; 2. Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. e. Bidang Minyak dan Gas, membawahkan : 1. Seksi Migas Sektor Hulu; 2. Seksi Migas Sektor Hilir. f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Bagian Kesebelas Dinas Sosial Paragraf 1 Kedudukan Pasal 43 (1)

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang sosial.

(2)

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 44

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Paragraf 3 Fungsi Pasal 45 Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, mempnyelenggarakan fungsi : 17

a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang sosial; c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan sosial; d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial; e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan dan jaminan sosial; f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial; g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 46 Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan : 1. Seksi Kelembagaan Sosial dan Keluarga; 2. Seksi Sumberdana Sosial, Komunitas Adat dan Kepahlawanan. d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan : 1. Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia; 2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Korban Narkoba. e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan : 1. Seksi Bantuan Sosial; 2. Seksi Jaminan Sosial. f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Bagian Keduabelas Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman Dan Penanggulangan Masalah Kebakaran Paragraf 1 Kedudukan Pasal 47 (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran merupakan unsur Pelaksana otonomi daerah dibidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penanggulangan masalah kebakaran. (2) Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. 18

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 48 Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pamakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Paragraf 3 Fungsi Pasal 49 Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penanggulangan masalah kebakaran sesual dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penanggulangan masalah kebakaran; c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina kebersihan; d. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina pertamanan dan pemakaman; e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina penanggulangan masalah kebakaran; f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penanggulangan masalah kebakaran; g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; i. pembinaan Kelampok Jabatan Fungsional; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikon oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 50 Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan, Penaggulangan Masalah Kebakaran terdiri dari :

Pemakaman

dan

a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Bina Kebersihan, membawahkan : 1. Seksi Kebersihan Jalan, Drainase dan Lingkungan; 2. Seksi Penanggulangan dan Pengolahan Sampah;

19

d. Bidang Bina Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan : 1. Seksi Pertamanan; 2. Seksi Pemakaman. e. Bidang Penanggulangan Masalah Kebakaran, membawahkan : 1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pemadam Kebakaran; 2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran. f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Bagian Ketigabelas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Paragraf 1 Kedudukan Pasal 51 (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 52 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Paragraf 3 Fungsi Pasal 53 Dinas Kependudukon dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, menyelenggarakan funqsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis administrasi kependudukan; d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis data dan informasi kependudukan; e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan perigendalian kebijakan teknis pencatatan sipil; f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;

20

g. h. i. j.

penyelenggaraan urusan kesekretariatan; pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan : 1. Seksi NIK, KK dan KTP; 2. Seksi Mobilitas Penduduk. d. Bidang Data dan Informasi Kependudukan, membawahkan : 1. Seksi Data dan Dokumentasi Kependudukan; 2. Seksi Informasi Kependudukan. e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan : 1. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian; 2. Seksi Kelahiran Pengakuan Anak dan Kematian. f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Bagian Keempatbelas Dinas Pendapatan Daerah Paragraf 1 Kedudukan Pasal 55 (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah. (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 56 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

21

Paragraf 3 Fungsi Pasal 57 Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah; c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pendaftaran dan pendataan; d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang penetapan; e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang penagihan; f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pembukuan dan akuntansi; g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah; h. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah; i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; j. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah; k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 58 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, membawahkan : 1. Seksi Pendaftaran dan Penerbitan; 2. Seksi Pendataan; 3. Seksi Dokumentasi. d. Bidang Penetapan, membawahkan : 1. Seksi Perhitungan; 2. Seksi Pemeriksaan. e. Bidang Penagihan, membawahkan : 1. Seksi Penagihan; 2. Seksi Keberatan; 3. Seksi Penerimaan Lain-lain. f. Bidang Pembukuan dan Akuntansi, membawahkan : 1. Seksi Akuntansi; 2. Seksi Penerimaan dan Persediaan Benda Berharga. 22

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Bagian Kelimabelas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Paragraf 1 Kedudukan Pasal 59 (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga. (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 60 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Paragraf 3 Fungsi Pasal 61 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga; c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebudayaan; d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pariwisata; e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pemuda; f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang olah raga; g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga; h. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga; i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; j. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ; k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23

Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 62 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Bidang Kebudayaan, membawahkan : 1. Seksi Cagar Budaya dan Musium ; 2. Seksi Kesenian. d. Bidang Kepariwisataan, membawahkan : 1. Seksi Usaha Kepariwisataan; 2. Seksi Obyek Wisata dan Promosi Kepariwisataan. e. Bidang Pemuda, membawahkan : 1. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan; 2. Seksi Pemberdayaan Potensi Pemuda. f. Bidang Olah Raga, membawahkan : 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga; 2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Olah Raga. g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 63 (1) Dalam rangka pengembangan fungsi dan pelaksanaan operasional Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas usul Kepala Dinas melalui SEKDA berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan, beban kerja dan analisa jabatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat. (4) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah, Sekolah Kejuruan dan Tata Usaha Sekolah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

24

BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 64

(1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keahlian, keterampilan dan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. (4) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 65 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII ESELON Pasal 66 (1)

Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.

(2)

Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III a.

(3)

Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.

(4)

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.

(5)

Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

(6)

Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan Jabatan Struktural Eselon V a. BAB VIII TATA KERJA Pasal 67

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

25

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (8) Setiap pimpinan satuan organisasi melaksanakan pengawasan berjenjang.

dilingkungan

Dinas

Daerah

wajib

Pasal 68 Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris melaksanakan tugas Kepala dan atau Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 69 Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 70 (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau dan dievaluasi kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja. (2) Apabila terjadi perubahan nomenklatur dan litelatur terhadap Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan penataan organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

26

Pasal 71 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 72 Dengan Ditetapkannya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 18), dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 73 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 6 Februari 2013 BUPATI BULUNGAN, ttd. BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 6 Februari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. SUDJATI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01. Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si Pembina / IV a Nip.196403281995032001

27

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN : KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

BIDANG PENDIDIKAN DASAR

BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

SEKSI KURIKULUM & PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN & TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKSI KURIKULUM & PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN & TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SEKSI SARANA & PRASARANA

SEKSI SARANA & PRASARANA

SEKSI PENDIDIKAN KESETARAAN DAN DIKMAS

UPTD UPTD UPTD

Tanjung Selor 6 Februari 2013 BUPATI BULUNGAN, ttd. BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 6 Februari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. SUDJATI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01. Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


28

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS INFORMATIKA KABUPATEN BULUNGAN :

PERHUBUNGAN,

DINAS

KOMUNIKASI

DAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS


BIDANG PERHUBUNGAN DARAT



BIDANG PERHUBUNGAN UDARA

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN SUNGAI

SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN DARAT

SEKSI LALINTAS ANGKUTAN LAUT, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

SEKSI ANGKUTAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG

SEKSI KOMUNIKASI

SEKSI TEKNIK SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN DARAT

SEKSI TEKNIK SARANA & PRASARANA ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

SEKSI TEKNIK BANDARA DAN FASILITAS BANDARA

SEKSI POS TELEKOMUNIKASI DAN INFOMATIKA

UPTD UPTD UPTD




29

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN BULUNGAN :

DINAS

TENAGA

KERJA

DAN

DINAS

TRANSMIGRASI

KEPALA DINAS SEKRETARIS




BIDANG PEMB. & PENGEMBANGAN KAWASAN TRANS(P2KT)

BIDANG PEMBINAAN, PENGEMB. MASY. KAWASAN TRANS.

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL & PENGAWASAN NAKER

BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA

SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL & SYARAT KERJA

SEKSI PELATIHAN & PRODUKTIFITAS NAKER

SEKSI PENYIAPAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI

SEKSI USAHA EKONOMI & KERJASAMA SWASTA

SEKSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

SEKSI PENEMPATAN NAKER & PERLUASAN KERJA

SEKSI PENEMPATAN TRANSMIGRASI

SEKSI SOSIAL BUDAYA & PENINGKATAN STATUS UPT

UPTD UPTD UPTD




30

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULUNGAN : KEPALA DINAS SEKRETARIS



BIDANG PEMBINAAN & PENGAWASAN INDUSTRI

BIDANG BINA PERDAGANGAN


BIDANG BINA KOPERASI & UMKM

SEKSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

SEKSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

SEKSI KELEMBAGAAN KOPERASI

SEKSI INDUTRI AGRO DAN KIMIA

SEKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

SEKSI USAHA KOPERASI

SEKSI INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA, TELEMATIKA & ANEKA

SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN

SEKSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

UPTD UPTD UPTD



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si Pembina / IV a Nip.196403281995032001 31

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN: KEPALA DINAS SEKRETARIS




BIDANG BINA MARGA

BIDANG PENGAIRAN

BIDANG CIPTA KARYA

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN

SEKSI PEMBANGUNAN IRIGASI

SEKSI PEMBABNGUNAN PEMELIHARAAN & TATA BANGUNAN GEDUNG

SEKSI SARANA LINGKUNGAN PEMUKIMAN

SEKSI PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATAN

SEKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN AIR

SEKSI PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG

SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN

SEKSI PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN

SEKSI PEMELIHARAAN, OPERASIONAL & BINA MANFAAT

SEKSI PENATAAN RUANG

SEKSI SARANA AIR BERSIH

UPTD UPTD UPTD

BIDANG SARANA LINGKUNGAN




LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUNGAN : KEPALA DINAS SEKRETARIS




BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

BIDANG PENGELOLAAN MASALAH KESEHATAN

SEKSI JAMINAN KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN

SEKSI KESEHATAN KELUARGA

SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT

SEKSI TENAGA DAN SARANA

SEKSI KESEHATAN KHUSUS

SEKSI PROMKES DAN PEMBERDAYAAN

SEKSI WABAH DAN BENCANA

SEKSI FARMAKMIN & ALKES

SEKSI KESEHATAN DACIL, GALTAS & YANKIN

SEKSI G I Z I

SEKSI PEMBINAAN LINGKUNGAN

UPTD UPTD UPTD




33

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN : KEPALA DINAS SEKRETARIS



BIDANG PERENCANAAN EVALUASI PENGUSAHAAN HUTAN

BIDANG PENGOLAHAN & PEREDARAN HASIL HUTAN

BIDANG PRODUKSI & BINA HUTAN


BIDANG KEAMANAN DAN PENYULUHAN KEHUTANAN

SEKSI KAWASAN DAN PEMETAAN HUTAN

SEKSI PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

SEKSI PENGOLAHAN HASIL HUTAN

SEKSI PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN

SEKSI RENCANA KERJA PENGUSAHAAN HUTAN

SEKSI BUDIDAYA DAN REHABILITASI HUTAN

SEKSI LEGALITAS PEREDARAN HASIL HUTAN

SEKSI HUKUM DAN PENYULUHAN KEHUTANAN

UPTD UPTD UPTD




34

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN : KEPALA DINAS SEKRETARIS




BIDANG BINA PETERNAKAN

BIDANG BINA PERKEBUNAN

BIDANG BINA TANAMAN PANGAN

BIDANG BINA HORTIKULTURA

SEKSI BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA

SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN

SEKSI PENGEMBANGAN HORTIKULTURA DAN PERBENIHAN

SEKSI KESEHATAN, PASCA PANEN DAN KESMAVET

SEKSI PRODUKSI

SEKSI SUMBERDAYA DAN BINA USAHA

SEKSI PASCA PANEN DAN BINA USAHA

SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN

UPTD UPTD UPTD

Tanjung Selor 6 Februari 2013 BUPATI BULUNGAN, ttd. BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 6 Februari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. SUDJATI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01. Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BULUNGAN : KEPALA DINAS SEKRETARIS


BIDANG BINA PRODUKSI

BIDANG BINA USAHA PERIKANAN



BIDANG PENGENDALIAN DAN REHABILITASI

BIDANG BINA KELAUTAN, PESISIR & PULAU

SEKSI PERIKANAN BUDIDAYA

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA

SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA

SEKSI PENGEMBANGAN KELAUTAN, PESISIR & PULAU

SEKSI PERIKANAN TANGKAP

SEKSI PENGELOLAAN & PEMASARAN HASIL

SEKSI REHABILITASI SUMBERDAYA

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU

UPTD UPTD UPTD




36

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BULUNGAN : KEPALA DINAS SEKRETARIS




BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

BIDANG KELISTRIKAN & ENERGI BARU TERBARUKAN

BIDANG MINYAK DAN GAS

SEKSI EKSPLORASI

SEKSI KETENAGALISTRIKAN

SEKSI MIGAS SEKTOR HULU

SEKSI OPERASI PRODUKSI

SEKSI ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

SEKSI MIGAS SEKTOR HILIR

UPTD UPTD UPTD




37

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUNGAN : KEPALA DINAS

SEKRETARIS




BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

SEKSI KELEMBAGAAN SOSIAL DAN KELUARGA

SEKSI PELAYANAN ANAK DAN LANJUT USIA

SEKSI BANTUAN SOSIAL

SEKSI SUMBERDANA SOSIAL, KOMUNITAS ADAT DAN KEPAHLAWANAN

SEKSI REHABILITASI PENYANDANG CACAT, TUNAS SOSIAL DAN KORBAN NARKOBA

SEKSI JAMINAN SOSIAL

UPTD UPTD UPTD




38

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENAGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN KABUPATEN BULUNGAN : KEPALA DINAS

SEKRETARIS




BIDANG BINA KEBERSIHAN

BIDANG BINA PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN

SEKSI KEBERSIHAN JALAN, DRAINASE DAN LINGKUNGAN

SEKSI PERTAMANAN

SEKSI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENYULUHAN PEMADAM KEBAKARAN

SEKSI PENANGGULANGAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH

SEKSI PEMAKAMAN

SEKSI OPERASIONAL PEMADAM KEBAKARAN

UPTD UPTD UPTD




39

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULUNGAN :

KEPALA DINAS

SEKRETARIS




BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK

BIDANG DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

BIDANG PENCATATAN SIPIL

SEKSI NIK, KK DAN KTP

SEKSI DATA DAN DOKUMENTASI KEPENDUDUKAN

SEKSI PERKAWINAN, PENGESAHAN ANAK DAN PERCERAIAN

SEKSI MOBILITAS PENDUDUK

SEKSI INFORMASI KEPENDUDUKAN

SEKSI KELAHIRAN, PENGAKUAN ANAK DAN KEMATIAN

UPTD UPTD UPTD




40

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

BAGAN STRUKTUR BULUNGAN :

ORGANISASI

DINAS

PENDAPATAN

DAERAH

DINAS

KABUPATEN

KEPALA DINAS SEKRETARIS




BIDANG PEMBUKUAN DAN AKUNTANSI

BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

BIDANG PENETAPAN

BIDANG PENAGIHAN

SEKSI PENDAFTARAN & PENERBITAN

SEKSI PERHITUNGAN

SEKSI PENAGIHAN

SEKSI AKUNTANSI

SEKSI PENDATAAN

SEKSI PEMERIKSAAN

SEKSI KEBERATAN

SEKSI PENERIMAAN & PERSEDIAAN BENDA BERHARGA

SEKSI DOKUMENTASI

SEKSI PENERIMAAN LAIN-LAIN

UPTD UPTD UPTD




41

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BULUNGAN : KEPALA DINAS SEKRETARIS


BIDANG KEBUDAYAAN



BIDANG PEMUDA

BIDANG OLAH RAGA

BIDANG KEPARIWISATAAN

SEKSI CAGAR BUDAYA & MUSIUM

SEKSI USAHA KEPARIWISATAAN

SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

SEKSI PEMBINAAN & PENGEMBANGAN OLAH RAGA

SEKSI KESENIAN

SEKSI OBYEK WISATA & PROMOSI KEPARIWISATAAN

SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI PEMUDA

SEKSI KELEMBAGAAN, SARANA & PRASARANA OLAH RAGA

UPTD UPTD UPTD




42

BUPATI BULUNGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Recommend Documents