SALINAN
BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR, Menimbang :
a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun 2017; b. bahwa target kinerja tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui APBD Kabupaten Blitar dan dukungan dari APBD Propinsi, APBN maupun investasi swasta/ masyarakat; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati.
Mengingat :
1. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
12
Tahun
Daerah-daerah
1950
tentang
Kabupaten
dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Keuangan
Nomor
Negara
Indonesia Tahun
17
Tahun
(Lembaran 2003
Nomor
2003
Negara 47,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
-23. Undang - Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan (Lembaran Nomor
Jangka
Negara
33,
Panjang
Tahun
Republik Indonesia
Tambahan
Lembaran
2005-2025 Tahun
Negara
2007
Republik
Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang
Nomor
25
tahun
2009
tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112); 7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang–undangan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
82
Tambahan
Lembaran
Tahun 2011
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Nomor
7,
Negara
Republik Indonesia
Tambahan
Lembaran
Tahun
Negara
2014
Republik
Indonesia Nomor 5495); 9. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
-3Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
dan
Evaluasi
(Lembaran
Pelaksanaan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Nomor
97,
Negara
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2006
Republik
Indonesia Nomor 4664); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Nomor
19,
Negara
Republik Indonesia
Tambahan
Lembaran
Tahun
Negara
2008
Republik
Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
-4Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman
Tata
Cara
Pengawasan
atas
Penyelenggaraan Pemerintah Desa; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evalusi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016; 30. Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016;
-5MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
RENCANA
KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017.
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
2.
Bupati adalah Bupati Blitar.
3.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017.
4.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
Pasal 2 RKPD Tahun 2017 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir tanggal 31 Desember 2017.
Pasal 3 1.
RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Pasal (2) berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar maupun dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat serta ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2.
RKPD Tahun 2017 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
-6BAB III
: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.
BAB IV
: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI
: PENUTUP
Uraian secara rinci RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4 RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) digunakan sebagai : a.
Pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
b.
Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017;
c.
Acuan bagi seluruh komponen masyarakat karena memuat kebijakan publik.
Pasal 5 Bappeda bertugas menelaah kesesuaian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dengan RKPD Tahun 2017.
Pasal 6 Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b : a.
Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara pada Panitia Anggaran baik eksekutif maupun legislatif;
b.
Semua SKPD wajib mengacu dan menggunakan RKPD Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dengan DPRD.
-7Pasal 7 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 27 Mei 2016
BUPATI BLITAR, Ttd. RIJANTO Diundangkan di Blitar pada tanggal 27 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, Ttd. PALAL ALI SANTOSO BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 18/E
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
HARIS SUSIANTO, SH., M. Si Pembina NIP. 19670531 199003 1 002
