BUPATI BENER MERIAH RANCANGAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR: TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BUPATI BENER MERIAH

RANCANGAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR: TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI BENER MERIAH, Menimbang :

a. bahwa guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat; b. bahwa Rokok merupakan salah satu hasil olah tembakau dimaksudkan untuk dibakar serta dihisap, dan/atau dihirup asapnya berupa rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung Zat Adiktif dengan atau tanpa tambahan yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, baik selaku Perokok Aktif maupun Perokok Pasif; c.

bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan Rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok;

d. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d tersebut di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah. Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang……………..

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351); 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan………………….

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH DAN BUPATI BENER MERIAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah. 4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 7. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. 8. Produk…………………

8. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. 9. Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau menghisap asap Rokok. 10. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar. 11. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain. 12. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk menkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. 13. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan. 14. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik. 15. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan. 16. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan. 17. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau. 18. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau. 19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. 20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, dan tempat praktik bidan. 21. Tempat……………..

21. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium, dan museum. 22. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak. 23. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga, seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara, dan kelenteng. 24. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi. 25. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang siding/seminar. 26. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, dan pasar swalayan. 27. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat. 28. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. 29. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Qanun. 30. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Pasal 2 Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan: a. kepentingan kualitas kesehatan manusia; b. kemanfaatan umum; c. keterpaduan; d. keserasian; e. kelestarian dan keberlanjutan; f. partisipatif; g. keseimbangan antara hak dan kewajiban; h.keadilan; i. perlindungan…………

i. perlindungan hukum; j. keterbukaan dan peran serta; dan k. akuntabilitas. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk: a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup; c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau; d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain. BAB III PENYELENGGARAAN Pasal 4 Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Pasal 5 Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau: a. menggunakan mesin layan diri; b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan c. kepada perempuan hamil. Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar ruang. (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut: a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan; b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau; c. tidak…………….

c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau; d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok; e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan; f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan; g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok; h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan; i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil; j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model Iklan; dan k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. (3) Pemasangan Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok; b. tidak diletakkan di Jalan Utama atau Protokol; c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi); dan e. tidak boleh melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 7 Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Rokok. Pasal 8 (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau. (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media. Pasal 9 Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau. Pasal 10…………….

Pasal 10 Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 11 (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok meliputi: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok. (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok. (4) Pimpinan atau Penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Pasal 12 (1) Pimpinan atau Penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok. (2) Tempat khusus untuk merokok harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar. Pasal 13 (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok. (2) Tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca. (3) Pemasangan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab tempat-tempat tersebut.

Bab IV………….

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 14 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masingmasing; b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial. Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Sarana fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan, baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di desa/kelurahan. (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada camat. Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 17 Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dengan cara: a. mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok; c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok; e. memberikan……………

e. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. Pasal 18 (1) Bupati melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan. (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai upaya melindungi kelestarian tanaman tembakau. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 19 (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini. Pasal 20 (1) Bupati menunjuk Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui: a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok; dan b. ketaatan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok terhadap ketentuan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok. Pasal 21 Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban berwenang: a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, pemasangan iklan, dan sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10; b. memasuki……………

b. memasuki Kawasan Tanpa Rokok, kantor Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, dan/atau tempat-tempat tertentu; c. meminta keterangan kepada Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok, dan setiap orang yang diperlukan; d. memotret atau membuat rekaman audio visual; e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; f. menegur Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang melakukan pelanggaran; g. memerintahkan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Qanun ini; dan h. menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok. Pasal 22 (1) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya. (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok berwenang: a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya, kecuali bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan produksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3); b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok; dan c. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 23 Setiap orang yang mengiklankan Produk Tembakau di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran………….

a. b. c. d.

teguran lisan; teguran tertulis; penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat. Pasal 24

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran untuk mematuhi larangan; dan b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 25 Satuan Kerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang melanggar Pasal 21 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26 (1) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 27 (1) Petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) yang melanggar Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi oleh Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, sanksi dijatuhkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VIII…………..

BAB VII PENYIDIKAN Pasal 28 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 29 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 30 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 31…………..

Pasal 31 Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Redelong Pada Tanggal: Juni 2017 M Ramadhan 1438 H Plt. BUPATI BENER MERIAH,

RUSLI M. SALEH Diundangkan di Redelong Pada Tanggal : Juni 2017 M Ramadhan 1438 H SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR :

PENJELASAN ATAS RANCANGAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR …... TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK I. UMUM Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang terkandung dalam rokok bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum. Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok. Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan. Dalam rangka menghormati hak asasi manusia tersebut, maka perlu dibuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 1. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan dan sponsor Produk Tembakau. 2. Pemerintah Daerah menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 3. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, maka di Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang tanda larangan merokok. Pemasangan tanda-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

tanda larangan tersebut menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial. Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan. Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok, Bupati menunjuk Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban. Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya. Huruf b Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. Huruf c Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait. Huruf d Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan. Huruf e Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi

mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan mencegah terhadap perokok pemula. Huruf f Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Huruf g Yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya. Huruf h Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender. Huruf i Yang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan masyarakat. Huruf j Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan peran serta adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Huruf k Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Huruf a Pelarangan ini dimaksudkan untuk mempersempit jangkauan anak untuk memperoleh Produk Tembakau. Huruf b Pelarangan ini dimaksudkan untuk menghindari penjualan kepada anak di bawah umur 18 tahun. Huruf c Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “media luar ruang” adalah segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran Rokok. Media luar ruang tersebut antara lain papan reklame, billboard, baliho, poster, megatron, stiker, spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan nama, balon udara, gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Huruf a Yang dimaksud dengan “brand image” termasuk diantaranya semboyan yang dapat digunakan oleh Rokok dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas Rokok yang bersangkutan. Huruf b Cukup jelas. Pasal 10 Yang dimaksud dengan kegiatan antara lain konser musik. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “ruang terbuka” adalah ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap Rokok dapat langsung keluar di udara bebas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bantuan dana yang dimaksud dalam ayat ini merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari pos Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan bantuan yang diberikan, atau bantuan pihak ketiga yang dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR