BUPATI BENER MERIAH QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN

BUPATI BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 04

TAHUN 2013

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012-2032 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI BENER MERIAH, Menimbang

:

Mengingat

: 1.

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Bener Meriah, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah.

2.

3.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 4. Undang............... 1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

MEMUTUSKAN :........................

2

MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH dan BUPATI BENER MERIAH MEMUTUSKAN: Menetapkan

: QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012-2032. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh; 2. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah; 5. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah; 6. Bupati adalah Bupati Bener Meriah yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati; 7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah; 8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; 9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat; 10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Gecik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri; 11. Gecik adalah Kepala Badan Eksekutif Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; 12. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/ kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/ kota di ProvinsiAceh; 13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah yang mengatur rencana struktur dan polaruang wilayah kabupaten; 14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan,ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup, melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya; 15. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang; 16. Struktur.............. 3

16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya; 18. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; 19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; 20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional; 21. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya; 22. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan; 23. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan; 24. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan; 25. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; 26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; 27. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia; 28. Kawasan Strategis Propinsi yang selanjutnya disingkat KSP, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup propinsi terhadap ekonomi, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan; 29. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan; 30. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis; 31. Kawasan Pertahanan Keamanan Negara adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya; 32. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan; 33. Kawasan.......... 4

33. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; 34. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah; 35. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air; 36. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan; 37. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kampung; 38. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kampung; 39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel; 40. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki; 41. Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak. 42. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum; 43. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi; adalah segala sesuatu yang berkaitan 44. Kebandarudaraan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan atau pos, tempat perpindahan intra dan atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah; 45. Tatanan Kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya; 46. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batasbatas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang,bongkar muat barang,dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya; 47. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentinganumum; 48. Bandar.................. 5

48. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri; 49. Bandar Udara Pengumpan (spoke) adalah bandar udara yang mempunyaicakupanpelayanandan mempengaruhiperkembanganekonomiterbatas; 50. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan; 51. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya; 52. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan; 53. Jaringan penerbangan adalah beberapa rute penerbangan yang merupakan satukesatuanpelayananangkutanudara; 54. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang; 55. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu; 56. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah; 57. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal; 58. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang; 59. Kawasan Peruntukkan Pertambangan (KKP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung; 60. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan; 61. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya; 62. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagianatauseluruhkegiatanusaha pertambanganuntukmemulihkan fungsilingkunganalamdan fungsisosialmenurut kondisi lokaldiseluruhwilayahpenambangan; 63. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional; 64. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi; 65. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP; 66. Wilayah.............. 6

66. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat; 67. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional; 68. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan; 69. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK,adalahwilayahyang diberikankepada pemegang IUPK; 70. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara; 71. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah; 72. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata; 73. Sungai atau Krueng atau Wih adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan; 74. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2; 75. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan; 76. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan atau kanal atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai; 77. Kawasan sekitar Danau atau Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk; 78. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air; 79. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam; 80. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas; 81. Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus, selanjutnya disebut ODTWK, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata dengan kekhususan pengembangan sarana dan prasarana; 82. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam; 83. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan; 84. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,daya,keadaan,dan makhluk hiduptermasuk manusiadan perilakunya, yangmempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya; 85. Daya Dukung............. 7

85. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; 86. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya; 87. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan); 88. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang; 89. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang; 90. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; 91. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan; 92. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk pada tahun 2009 dengan Keputusan Menteri Nomor 50 untuk mendukung pelaksanaan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Propinsi dan Kabupaten/ Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam koordinasi penataan ruang di kabupaten. BAB II AZAS PENATAAN RUANG KABUPATEN Pasal 2 RTRW Kabupaten Bener Meriah didasarkan atas 4 (empat) asas, yaitu : a. Manfaat yaitu menjadikan wilayah kabupaten melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang; b. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang; c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan d. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang atau pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang. BAB III FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN Pasal 3 (1)

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kabupaten. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten. (2) Kedudukan............ 8

(2)

Kedudukan RTRW Kabupaten adalah: a. Sebagaidasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Program Jangka Panjang Nasional, Propinsi dan Kabupaten; b. penyelaras bagi kebijakan Rencana Tata Ruang Nasional, Propinsi danKabupaten; c. pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruangdanpengendalianpemanfaatan ruangdiKabupaten Bener Meriah sampai pada RDTR Kabupaten; d. Sebagai dasar pertimbangandalam menyusunan Peraturan Zonasi Kawasan, RTRK Perkotaan/ Kawasan Strategis,RTBLKawasandan Masterplan Kawasan; dan e. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem serta Kawasan Strategis KabupatenBener Meriah. BAB IV RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG KABUPATEN Pasal 4

(1)

(2)

(3)

(4)

Lingkup Wilayah RTRW Kabupaten Bener Meriah meliputi Daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi, mencakup wilayah daratan seluas 190.400,56 Ha yang terdiri atas 10 Kecamatan, 27 Mukim dan 234 Kampung, serta wilayah udara di atas daratan termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan. Batas-batas wilayah Kabupaten Bener Meriah, meliputi : a. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara; b. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur; c. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur; dan d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah. Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kecamatan Pintu Rime Gayo – Ibukota Kampung Blang Rakal; b. Kecamatan Gajah Putih – Ibukota Kampung Reronga; c. Kecamatan Timang Gajah – Ibukota Kampung Lampahan; d. Kecamatan Wih Pesam – Ibukota Kampung Pante Raya; e. Kecamatan Bukit – Ibukota Kampung Simpang Tiga Redelong; f. Kecamatan Bandar – Ibukota Kampung Pondok Baru; g. Kecamatan Bener Kelipah – Ibukota Kampung Bener Kelipah Selatan; h. Kecamatan Permata – Ibukota Kampung Wih Tenang Uken; i. Kecamatan Mesidah – Ibukota Kampung Sosial; dan j. Kecamatan Syiah Utama – Ibukota Kampung Samar Kilang. Dalam hal batas wilayah administrasi ,Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang RTRW Kabupaten Bener Meriah ini bukan sebagai dasar dalam penetapan batas wilayah administratif.

Pasal 5 RTRW Kabupaten Bener Meriah yang diatur dalam Qanun ini substansinya memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 6.................

9

Pasal 6 Lingkup materi perencanaan tata ruang Kabupaten Bener Meriah terdiri dari : 1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten; 2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; 3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; 4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten; 5. Arahan Pemanfaatan Ruang; 6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaaatan Ruang; dan 7. Peran Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang. BAB V TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 7 Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah bertujuan untuk “Mewujudkan Kabupaten Bener Meriah sebagai sentral agribisnis dan agrowisata yang berbasis pada peningkatan produktifitas, aksesibilitas dan mobilitas sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan mitigasi kebencanaan”. Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Pasal 8 (1) (2)

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengembangan dan penataan pusat kegiatan agribisnis, agrowisata dan permukiman; b. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana; c. pengembangan tata kelola pertanian, perkebunan, dan pariwisata d. Peningkatan produktifitas lahan, aksessibilitas dan mobilitas sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata; e. pelestarian alam melalui penataan pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan; f. pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; g. peningkatan pengelolaan kawasan lindung; h. pemeliharaan kawasan rawan bencana alam dan penyediaan sarana dan prasarana mitigasi kebencanaan untuk wilayah yang berpotensi terhadap bencana alam; dan i. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara. Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Pasal 9

(1)

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten. (2) Strategi................. 10

(2)

Strategi untuk pengembangan pusat kegiatan agrobisnis dan agrowisata dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi : a. Menetapkan pusat-pusat agribisnis melalui pengembangan lahan pertanian potensial; b. pengembangan sektor agroindustri, peternakan, dan perdagangan mendukung agribisnis; c. Menetapkan pusat-pusat agrowisata melalui pengembangan wisata potensial; d. Mendorong pengembangan dan pengelolaan kawasan agribisnis dan agrowisata; e. Penyediaan sarana prasarana penunjang agribisnis dan agrowisata; f. menetapkan sistem hirarki kota-kota; g. mendorong pemerataan pertumbuhan permukiman diPKL dan PPK; h. mendorong pertumbuhan PPL; i. mendorong terwujudnya sistem perkotaan dengan mengalokasikan fasilitas pelayanan yang sesuai; j. mendorong berkembangnya pusat pelayanan berdaya saing eksternal; dan k. mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung.

(3)

Strategi untuk pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi : a. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi; b. mengembangkan infrastruktur penghubung simpul kegiatan ekonomi produksi; c. meningkatkan status dan kualitas jalan; d. mengembangkan terminal selaras hirarki kota; e. mengembangkan infrastruktur bandara; f. menyediakan energi dan telekomunikasi; g. menyediakan jaringan prasarana sumber daya air; h. mengembangkan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya; i. menyediakan sarana prasarana persampahan dan meningkatkan sistem pengelolaan; j. mengembangkan dan menyediakan air bersih sesuai potensi air baku; k. menyediakan air bersih pada kawasan rawan air bersih; l. menyediakan sarana dan prasarana jalur evakuasi; m. menyediakan sistem pengolahan air limbah ramah lingkungan; n. memantapkan pengendalian dan normalisasi sungai; o. mengembangkan drainase pada daerah banjir; p. meningkatkan investasi komoditas unggulan; q. menyediakan infrastruktur pada pusat kegiatan dan kawasan perbatasan; dan r. menyediakan infrastruktur skala pelayanan perdesaan di pusat Kampung.

(4)

Strategi untukpengembangan tata kelola pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi : a. peningkatan kualitas produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura; b. Perluasan lahan sawah pada kawasan yang sesuai dengan agroklimat; c. menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan; d. mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil perkebunan; (merehabilitasi, intensifikasi, dan diversifikasi komoditas perkebunan); e. peningkatan kualitas produksi perkebunan kopi, kakao, sawit, kemiri; (meningkatkan kualitas produksi tanaman perkebunan); f. mengembangkan................ 11

f.

mengembangkan lahan perkebunan sesuai potensi (permintaan) pasar; dan g. mengembangkan fungsi kawasan perkebunan secara terpadu dengan peternakan dan pertanian lahan kering. h. optimalisasi pengelolaan pariwisata melalui peningkatan peran stakeholder; i. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan tata kelola pertanian, perkebunan dan pariwisata. (5)

Strategi untuk sektor pertanian dan perkebunan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi: a. Penambahan luas lahan pertanian lahan basah untuk mendukung program ketahanan pangan berkelanjutan; b. Penyediaan aksessibilitas menuju sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan dan objek wisata potensial; c. Peningkatan manajemen bisnis dan pelayanan untuk mengoptimalkan pergerakan orang/barang masuk dan keluar sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan; d. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang objek wisata potensial yang terdiri dari wisata alam, budaya dan buatan; e. mengembangkan sistem informasi, promosi, akomodasi, dan infrastruktur; dan f. Optimalisasi peran stakeholder dalam pengelolaan kawasan pertanian, perkebunan dan pariwisata.

(6)

Strategi untuk pelestarian alam melalui penataan pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi: a. merehabilitasi lahan kritis; b. mengoptimalkan industri hasil hutan; c. mengembangkan hasil hutan bukan kayu; d. mengembangkan tanaman hutan; e. merehabilitasi tanaman tua; dan f. menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.

(7)

Strategi untuk pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi: a. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral ramah lingkungan; b. memanfaatkan potensi tambang; c. merehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; d. mengembalikan secara bertahap kawasan lindung yang berubah fungsi; e. mengembangkan luas kawasan hutan; f. melakukan gerakan penanaman pohon dan penghijauan lingkungan; g. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam; h. mengendalikan perkembangan koridor jalan kolektor primer; i. memasyarakatkan sumur resapan air hujan; dan j. melengkapi industri dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau sesuai skala kegiatannya.

(8)

Strategi untuk peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, meliputi: a. Mengurangi terjadinya alih fungsi lahan b. Mempertahankan keberadaan hutan lindung sebagai Daerah Tangkapan Air untuk kelestarian alam yang berkelanjutan; c. penyelamatan............... 12

c.

Penyelamatan Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Sempadan Danau dan Ruang Terbuka Hijau untuk mengurangi pencemaran lingkungan; d. Optimalisasi peran stakeholder dalam pemeliharaan kawasan hutan. e. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi; dan f. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. (9)

Strategi untuk Pemeliharaan Kawasan Rawan Bencana Alam dan Penyediaan Sarana dan Prasarana mitigasi kebencanaan untuk wilayah yang berpotensi terhadap bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, meliputi: a. Mengurangi pembangunan di kawasan rawan bencana Gunung Api, Angin Puting Beliung dan gerakan tanah b. Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana Gunung Api Burni Telong; c. Penyediaan sarana dan prasarana bencana Angin Puting Beliung; d. Penyediaan sarana dan prasarana bencana gerakan tanah; e. Peningkatan upaya sosialisai dan publikasi program pra bencana, tanggap bencana kepada pemerintah, swasta dan masyarakat; f. Penyediaan Sumber Daya Manusia dalam usaha pengendalian kebakaran lingkungan di tingkat desa;dan g. Optimalisasi peran stakeholder dalam pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana.

(10) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf i, meliputi: a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan Negara; b. Mengembangkan kegiatan budidaya selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun; d. Turut serta menjaga dan memlihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara dan daerah. BAB VI RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 10 (1)

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi: a. Sistem pusat-pusat kegiatan; dan b. Sistem jaringan prasarana Wilayah Kabupaten.

(2)

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini. Bagian Kedua...............

13

Bagian Kedua Sistem Pusat-Pusat Kegiatan Pasal 11 (1)

(2) (3) (4)

(5)

(6)

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, yang ada di Kabupaten Bener Meriah, terdiri atas : a. PKL; b. PKLp; c. PPK; dan d. PPL. PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Simpang Tiga Redelong di Kecamatan Bukit; PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pondok Baru di Kecamatan Bandar; PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. PPK Blang Rakal di Kecamatan Pintu Rime Gayo; b. PPK Reronga di Kecamatan Gajah Putih; c. PPK Lampahan di Kecamatan Timang Gajah; d. PPK Simpang Balik di Kecamatan Wih Pesam; e. PPK Bener Kelipah Utara di Kecamatan Bener Kelipah; f. PPK Wih Tenang Uken di Kecamatan Permata; g. PPK Jamur Atu di Kecamatan Mesidah; dan h. PPK Samar Kilang di Kecamatan Syiah Utama. PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu : a. PPL Singah Mulo di Kecamatan Pintu Rime Gayo; b. PPL Tunyang di Kecamatan Timang Gajah; c. PPL Pante Raya di Kecamatan Wih Pesam; d. PPL Simpang Teritit di Kecamatan Wih Pesam; e. PPL Batin Baru di Kecamatan Bandar; f. PPL Hakim Wih Ilang di Kecamatan Bandar; g. PPL Pakat Jeroh di Kecamatan Bandar; h. PPL Wih Tenang Toa di Kecamatan Permata;dan i. PPL Negeri Antara di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan sebagai perwujudan struktur ruang, meliputi : a. mengembangkan PKL Simpang Tiga Redelong sebagai : 1. pusat pemerintahan dan perekonomian; 2. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang ramah lingkungan; 3. pusat ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan pertemuan, promosi, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran b. mengembangkan PKLp Pondok Baru sebagai 1. pusat perdagangan dan jasa ; 2. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang ramah lingkungan; 3. pusat ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan pertemuan, promosi, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran; dan 4. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan. c. mengembangkan PPK sebagai : 1. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu dilakukan di PPK Reronga, PPK Simpang Balik, PPK Samar Kilang, PPL Bandar Lampahan, PPL Pante Raya dan PPL Simpang Teritit; 2. pusat................. 14

2. pusat kawasan peternakan dilakukan di PPK Jamur Atu Kecamatan Mesidah; 3. pusat industri pengolahan dan industri jasahasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dilakukan di PPK Simpang Balik, PPK Lampahan, PPK Blang Rakal, PPK Samar Kilang, PPK Wih Tenang Uken, PPK Reronga, PPK Bener Kelipah, PPK Jamur Atu; 4. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan, dilakukan di PPK Blang Rakal; dan 5. pusat kegiatan perkebunan, pusat penelitian perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan di PPK Wih Tenang Uken, PPK Jamur Atu dan PPK Bener Kelipah Utara. d. mengembangkan PPL sebagai : 1. pusat produksi hasil perikanan yang ramah lingkungan dilakukan di PPL Singah Mulo, PPL Bandar Lampahan, PPL Tunyang, PPL Pante Raya, PPL Simpang Teritit, PPL Batin Baru, PPL Hakim Wih Ilang, PPL Janarata, PPL Pakat Jeroh, PPL Pondok Ulung dan PPL Wih Tenang Toa; 2. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu dilakukan di PPL Bandar Lampahan, PPL Pante Raya dan PPL Simpang Teritit; 3. pusat industri pengolahan dan industri jasahasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dilakukan di PPL Singah Mulo, PPL Bandar Lampahan, PPL Tunyang, PPL Pante Raya, PPL Simpang Teritit, PPL Batin Baru, PPL Hakim Wih Ilang, PPL Janarata, PPL Pakat Jeroh, PPL Pondok Ulung dan PPL Wih Tenang Toa; dan 4. pusat kegiatan perkebunan, pusat penelitian perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan di PPL Wih Tenang Toa. e. mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadai; dan f. mengendalikan perkembangan PKL, PKLp, PPK dan PPL di kawasan rawan bencana danmengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten Pasal 12 Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Sistem jaringan prasarana utama; dan b. Sistem jaringan prasarana lainnya. Pasal 13 Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas: a. Sistem jaringan transportasi darat; dan b. Sistem jaringan transportasi udara.

Sistem Jaringan.................

15

Sistem Jaringan Transportasi Utama Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 14 (1) Sistem Jaringan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas : a. jaringan jalan dan jembatan; b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. (2) jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. jaringan jalan kolektor primer 1 (K1) dengan status Jalan Nasional meliputi ruas jalan Batas Kabupaten Bireuen – Batas Kabupaten Aceh Tengah dengan panjang ruas jalan 56,92 Km; b. jaringan jalan kolektor primer 2 (K3) dengan status Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b yang ada di Kabupaten Bener Meriah dengan panjang total ruas jalan 132,79 Km, terdiri atas : 1. Ruas Jalan Sp. Teritit – Pondok Baru sepanjang 13,70 Km; 2. Ruas Jalan Pondok Baru – Samar Kilang – Lokop sepanjang 51,1 Km; 3. Ruas Jalan Mendale – Batas Aceh Utara sepanjang 45,36 Km; 4. Ruas jalan Batas Aceh Utara – Samar Kilang sepanjang 9,17 Km; dan 5. Ruas jalan Samar Kilang – Batas Aceh Tengah sepanjang 13,46 Km. c. jaringan jalan kolektor primer (K4) dengan status Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c yang ada di Kabupaten Bener Meriah dengan panjang total ruas jalan 60,08 Km, terdiri atas : 1. Ruas jalan Desa Rembele-Bale Atu sepanjang 2,06 Km; 2. Ruas jalan Sp. Kantor Bupati-Bale Atu sepanjang 2,13 Km; 3. Ruas jalan Tingkem-Tingkem Benyer sepanjang 1,67 Km; 4. Ruas jalan Reje Guru-Ujung Nempan sepanjang 1,69 Km; 5. Ruas jalan Sp. Meluem-Kenawat Redelong sepanjang 1,78 Km; 6. Ruas jalan Sp. Balek-Kebun Baru-Blang Kucak-Suka Makmur Barat 6,61Km; 7. Ruas jalan Sp. IV Karang Rejo-Karang Rejo sepanjang 1,98 Km; 8. Ruas jalan Bukit Lah-Bukit Bersatu-Mutiara Baru sepanjang 1,56 Km; 9. Ruas jalan Bukit Pepanyi-Kelupak Mata (Aceh Tengah) sepanjang 1,33 Km; 10. Ruas jalan Merie I- Jamur Uluh sepanjang 1,41 Km; 11. Ruas jalan Suka Ramai Bawah-Jamur Uluh sepanjang 2,11 Km; 12. Ruas jalan Syura Jadi-Lhok Meulaboh sepanjang 1,16 Km; 13. Ruas jalan Sp. Suka Ramai Bawah-Sp. Buntul Gergung sepanjang 0,98 Km; 14. Ruas jalan Suka Makmur Timur-Blang Paku sepanjang 0,92 Km; 15. Ruas jalan Pante Raya-Lut Kucak-Mekar Jadi Ayu-Suka Jadi sepanjang 4,14 Km; 16. Ruas jalan Sp. Damaran Baru-Kampung Damaran Baru sepanjang 0,82 Km; 17. Ruas jalan Sp. Bumi Ayu-Mude Banara (Km 77) sepanjang 1,95 Km; 18. Ruas jalan Lampahan-Bukit Mulie 2,74 Km; 19. Ruas jalan Umah Besi-Pantan Lues-Lampahan Barat sepanjang 9,36 Km; 20. Ruas jalan Sp. Kantor POS Bandar-Janarata sepanjang 0,48 Km; 21. Ruas jalan Bener Kelipah Utara-Kala Tenang sepanjang 2,00 Km; 22. Ruas jalan Pondok Baru-Bener Kelipah sepanjang 3,03 Km; 23. Ruas jalan Babussalam-Bale sepanjang 0,71 Km; 24. Ruas Jalan................. 16

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Km; Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas Ruas

jalan Rime Raya-Pulo Intan sepanjang 2,71 Km; jalan Timang Gajah-Meriah Jaya sepanjang 2,33 Km; jalan Umah Besi-Meriah Jaya-Uning Baro sepanjang 4,91 Km; jalan Tunyang-Pantan Kemuning sepanjang 2,94 Km; jalan Keramat Jaya-Beranun sepanjang 0,59 Km; jalan Bener Kelipah - Buntul Kemumu sepanjang 8,56 Km; jalan Sp. Ayu Ara-Bakongan Baru sepanjang 3,04 Km; jalan Buntul Kemumu- Buntul Kepies sepanjang 3,42 Km; jalan Wer Tingkem-Sp.Simpur sepanjang 6,88 Km; jalan Sp. Pantan Kuli- Pantan Kuli sepanjang 2,13 Km; jalan Kala Nempan-Blang Jorong sepanjang 3,21 Km; jalan Pondok Gajah-Bukit Wih Ilang sepanjang 3,56 Km; jalan Ramung Kengkang- Entan Pase sepanjang 2,65 Km; jalan Sp.3 Jelobok-Temas Mumanang (Bathin) sepanjang 4,64 jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan

Sp. Lancang- Bener Meriah sepanjang 1,99 Km; Sp. Menderek-Menderek sepanjang 4,07 Km; SD Ulu Naron-Ulu Naron Atas sepanjang 1,85 Km; Sp. Buge Maju-Buge Maju sepanjang 1,41 Km; Sp. IV Ulu Naron-Pancar Jelobok sepanjang 1,52 Km; Ulu Naron Bawah-Ulu Naron Atas sepanjang 1,68 Km; SP. IV Ulu Naron- Wih Gegareng sepanjang 3,45 Km; Pantan Sinaku-Pantan Pirak sepanjang 3,51 Km; Genting Gajah-Pantan Belangi sepanjang 1,87 Km; Perdamaian-Uning Mas sepanjang 3,54 Km; Taman Firdaus-Bintang Berangun sepanjang 2,95 Km; Sp. Lancang- Uwer Lah sepanjang 8,24 Km; Wih Porak-Taman Firdaus sepanjang 2,39 Km; Wer Lah-Taman Firdaus sepanjang 1,48 Km; Bintang Berangun-Uning Mas sepanjang 7,47 Km; Ali Ali- Sayeng sepanjang 8,62 Km; KM40-Sayeng sepanjang 2,12 Km; Simpang Akar Mila-Simoang Hantu sepanjang 1,16 Km; Pancar Jelobok-Pantan Sinaku sepanjang 8,37 Km; Timang Gajah - Pulo Aceh (Alam Jaya) sepanjang 2,08 Km; Reronga- Gedung Tengah sepanjang 2,71 Km; Uning Baro- Pantan Bayur sepanjang 1,96 Km; Meriah Jaya- Ayun sepanjang 3,62 Km; Meriah Jaya- Uning Baro sepanjang 1,18 Km; Tunyang - Datu Beru sepanjang 4,90 Km; Tunyang-Cekal Baru sepanjang 8,16 Km; KM 72 - Desa Baru sepanjang 3,84 Km; Kompi Lampahan- Air Asin sepanjang 2,88 Km; Sp. Nenas-Buge Arami sepanjang 5,00 Km; Sp. Ujung Pandang- Ujung Pandang sepanjang 1,39 Km; Km 60- Km 58 sepanjang 5,35 km; Lubuk Cengkeh-Desa Bakti sepanjang 6,65 km; Lubuk Raya-Lubuk Raya sepanjang 2,50 km; Singah Mulo-Desa Bakti sepanjang 3,96 km; Singah Mulo-Tinjau Langit sepanjang 6,34 km; Sp. Transat - Transat sepanjang 0,89 km; Transat - Bintang Padi sepanjang 1,75 km; Suka Damai- Mekar Ayu sepanjang 1,03 km; Bandar Lampahan-Lampahan sepanjang 9,06 km; Suka Damai-Bukit Mulie sepanjang 1,38 km; 78. Ruas Jalan............... 17

78. Ruas 79. Ruas 80. Ruas 81. Ruas 82. Ruas 83. Ruas 84. Ruas 85. Ruas 86. Ruas 87. Ruas 88. Ruas 89. Ruas 90. Ruas 91. Ruas 92. Ruas 93. Ruas 94. Ruas 95. Ruas 96. Ruas 97. Ruas 98. Ruas 99. Ruas 100. Ruas 101. Ruas 102. Ruas 103. Ruas 104. Ruas 105. Ruas 106. Ruas 107. Ruas 108. Ruas 109. Ruas 110. Ruas 111. Ruas 112. Ruas 113. Ruas Km; 114. Ruas 115. Ruas 116. Ruas 117. Ruas 118. Ruas 119. Ruas 120. Ruas 121. Ruas Km; 122. Ruas Km; 123. Ruas 124. Ruas 125. Ruas 126. Ruas 127. Ruas 128. Ruas 129. Ruas

jalan Sp. Pante Karya- Pante Karya sepanjang 6,02 km; jalan Sp. Pantan Lues-Pantan Lues sepanjang 3,65 km; jalan Km 77- Bandar Lampahan sepanjang 1,71 km; jalan Sp. Uning Gelime-Uning Gelime sepanjang 0,63 km; jalan Wih Kuning - Pante Raya sepanjang 2,45 km; jalan wih Porak- Pante Raya sepanjang 1,19 km; jalan Panteraya-Sentral sepanjang 5,15 km; jalan Sp. Wonosobo-Polres Bener Meriah sepanjang 2,20 km; jalan Karang Rejo-Puskud sepanjang 1,83 km; jalan Sp. Jalong-Jalong sepanjang 4,72 km; jalan Sp.Gayo Setie- Gayo Setie sepanjang 2,91 km; jalan Merie 1- Bukit Pepanyi sepanjang 2,73 km; jalan Sp. Sukajaya-Lhok Meulaboh sepanjang 1,20 km; jalan Mutiara Baru-Sp. Bergendal sepanjang 0,32 km; jalan Suka Ramai Bawah-Suka Ramai Atas sepanjang 2,16 km; jalan Jamur Uluh- Gegerung sepanjang 1,65 km; jalan Blang Tampu-Ketipis sepanjang 2,28 km; jalan Bale Atu- Simpang Tiga sepanjang 1,70 Km; jalan Genting Keken - Pepedang sepanjang 14,53 Km; jalan Mumu-Pepantang sepanjang 3,38 Km; jalan Bale Atu-Sentral sepanjang 0,86 Km; jalan Uring-Babussalam sepanjang 0,90 Km; jalan Wih Konyel-Godang sepanjang 2,18 Km; jalan Sp. Lut Atas-Lut Atas sepanjang 2,06 Km; jalan Sp. Sidorejo-Ponok Sayur sepanjang 2,67 Km; jalan Pondok Gajah-Bandar Jaya sepanjang 3,45 Km; jalan Pondok Baru-Bathin sepanjang 1,36 Km; jalan Pondok Baru-Bandar Jaya sepanjang 3,06 Km; jalan Janarata-Suku Bener sepanjang 1,56Km; jalan Sp. Nosar Atas-Bener Jaya sepanjang 2,14 Km; jalan Pondok Gajah-Lewajadi sepanjang 4,58 Km; jalan Bener Kelipah Utara- Bener Pepanyi sepanjang 1,11 Km; jalan Darussalam-Darus Atas sepanjang 2,12 Km; jalan Bener Kelipah Utara- Bener Jaya sepanjang 2,57 Km; jalan Bale Musara- Gunung Jati sepanjang 4,94 Km; jalan Sp. Sepeden-Gelampang Wih Tenang Uken sepanjang 2,84 jalan Wih Tenang Uken-Sepakat sepanjang 3,04 Km; jalan Sp. Sepeden-Sepakat sepanjang 0,89 Km; jalan Buntul Peteri-Musara Alun sepanjang 3,38 Km; jalan Sp. Penggalang- Kerajut sepanjang 1,36 Km; jalan Camp-Rikit Indah sepanjang 0,49 Km; jalan Seni Antara - Kerajut sepanjang 1,80 Km; jalan Sp. KTI-KTI sepanjang 1,70 Km; jalan Wih Tenang Uken-Ceding Ayu-Bale Musara sepanjang 2,94 jalan Wih Tenang Uken-Darul Aman/Pulo Tige sepanjang 1,74 jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan

Peking- Pantan Tengah Jaya sepanjang 1,92 Km; Wih Tenang Toa-Bakongan Baru sepanjang 2,55 Km; Genting-SMP Jelobok sepanjang 3,37 Km; Wih Tenang Toa-Timur Jaya sepanjang 4,60 Km; Sp4 Uning Sejuk-Timur Jaya sepanjang 1,78 Km; Uning Lah-Uning Sejuk sepanjang 1,12 Km; Sp 3 Jelobok- Ramung Kengkang sepanjang 5,65 Km; 130. Ruas Jalan................. 18

130. Ruas 131. Ruas 132. Ruas 133. Ruas 134. Ruas 135. Ruas 136. Ruas 137. Ruas 138. Ruas 139. Ruas 140. Ruas 141. Ruas 142. Ruas 143. Ruas 144. Ruas 145. Ruas 146. Ruas 147. Ruas 148. Ruas 149. Ruas 150. Ruas 151. Ruas 152. Ruas 153. Ruas 154. Ruas 155. Ruas 156. Ruas 157. Ruas 158. Ruas 159. Ruas 160. Ruas 161. Ruas 162. Ruas 163. Ruas Km; 164. Ruas 165. Ruas 166. Ruas 167. Ruas 168. Ruas 169. Ruas 170. Ruas 171. Ruas 172. Ruas 173. Ruas 174. Ruas 175. Ruas 176. Ruas 177. Ruas 178. Ruas 179. Ruas Km; 180. Ruas 181. Ruas

jalan Entan Pase- Wih I sepanjang 1,91 Km; jalan Entan Pase- Wih II sepanjang 3,95 Km; jalan Timur Jaya-Bathin sepanjang 2,08 Km; jalan Sp. Beranun-Tanjung Pura sepanjang 3,61 Km; jalan Wonosari-Hakim wih Ilang sepanjang 5,75 Km; jalan Blang Jorong-Blang Pulo sepanjang 4,12 Km; jalan Sp. Blang Pulo-Blang Pulo sepanjang 1,99 Km; jalan Alur Putih-Wer Tingkem sepanjang 8,53 Km; jalan Sp. Keloang-Wer Tingkem sepanjang 9,35 Km; jalan Sp. Simpur-Simpur sepanjang 5,21 Km; jalan Sp. Renggali- Renggali sepanjang 2,61 Km; jalan Blang Ara-Kenawat Redelong sepanjang 2,30 Km; jalan Pondok Sayur-Bale sepanjang 5,36 Km; jalan Sp. B.5-Hakim Wih Ilang sepanjang 1,40 Km; jalan Sp.Beranun-Beranun sepanjang 0,83 Km; jalan Ujung Gele-Godang sepanjang 1,64 Km; jalan Wonosari-Tansaran Bidin sepanjang 4,08 Km; jalan Jl. Trans Rusip sepanjang 4,17 Km; jalan Bener Lukup II-Bener Kelipah sepanjang 1,20 Km; jalan Pante Raya-Bale Atu sepanjang 5,51 Km; jalan Tingkem Benyer-Bale Atu sepanjang 1,15 Km; jalan Bathin Wih Pongas- Ujung Nempan sepanjang 1,73 Km; jalan Bener Pepanyi- Bale Purnama sepanjang 7,08 Km; jalan Ramung-Kengkang-Genting sepanjang 1,13 Km; jalan Hakim Wih Ilang-Gunung Antara sepanjang 0,04 Km; jalan Tunyang - Simpang Layang sepanjang 1,48 Km; jalan Jl. Bale - SMP Bale sepanjang 1,53 Km; jalan sepanjang Bujang-KKA 1,14 Km; jalan Blang Rakal-Sp.IV Ulu Naron sepanjang 4,86 Km; jalan SP IV Ulu Naron- Pancar Jelobok sepanjang 2,34 Km; jalan Meriah Jaya-Pantan Kemuning sepanjang 2,91 Km; jalan Air Asin-Suka Makmur sepanjang 1,27 Km; jalan Sp. Rebe Uning-Gunung Teritit sepanjang 2,61 Km; jalan Relong Gunung (Totor Besi)-Desa Rembele sepanjang 1,36 jalan Hakim Wih Ilang-Blang Jorong sepanjang 5,43 Km; jalan Bener Kelipah-Bandar Jaya sepanjang 2,93 Km; jalan Suku Bener - Bandar Jaya sepanjang 1,54 Km; jalan Bathin-Gunung sepanjang 1,68 Km; jalan Tawar Bengi-Uning Sejuk sepanjang 0,58 Km; jalan Sp. Wer Tingkem-Jamur Atu sepanjang 3,91 Km; jalan Selisih Mara-Selamat Rejo sepanjang 0,90 Km; jalan Selamat Rejo-Sidodadi sepanjang 1,34 Km; jalan Kala Nempan-Sidodadi sepanjang 1,26 Km; jalan Kepies-Bale Purnama sepanjang 0,32 Km; jalan Entan Pase-Sepeden sepanjang 1,84 Km; jalan Sp. Blang Sentang-Bathin Wih Pongas sepanjang 0,80 Km; jalan Mess Pemkab-Uring sepanjang 0,58 Km; jalan SD Tingkem-Bthin Wih Pongas sepanjang 0,61 Km; jalan Tingkem Asli-Genting Keken sepanjang 1,82 Km; jalan Lahat Din-Serule Kayu ds. Sentosa-Tingkem sepanjang 0,83 jalan Godang- Bur Temun sepanjang 1,35 Km; jalan Sp IV Uring-Ujung Gele sepanjang 1,22 Km; 182. Ruas Jalan................. 19

182. Ruas 183. Ruas 184. Ruas Km; 185. Ruas 186. Ruas 187. Ruas 188. Ruas 189. Ruas 190. Ruas 191. Ruas 192. Ruas 193. Ruas 194. Ruas 195. Ruas 196. Ruas 197. Ruas 198. Ruas 199. Ruas 200. Ruas 201. Ruas 202. Ruas 203. Ruas 204. Ruas 205. Ruas 206. Ruas 207. Ruas 208. Ruas 209. Ruas 210. Ruas 211. Ruas 212. Ruas Km; 213. Ruas 214. Ruas 215. Ruas 216. Ruas 217. Ruas 218. Ruas 219. Ruas 220. Ruas 221. Ruas 222. Ruas 223. Ruas 224. Ruas 225. Ruas 226. Ruas 227. Ruas 228. Ruas 229. Ruas 230. Ruas 231. Ruas 232. Ruas 233. Ruas

jalan Sp.4 Bandara-Tingkem Benyer sepanjang 0,29 Km; jalan Sp. Karang Rejo- Karang Rejo sepanjang 2,70 Km; jalan Sp. Pnti Asuhan-Kompleks Panti Asuhan sepanjang 0,39 jalan Sp. Kemenag BM- Bandara BM sepanjang 2,78Km; jalan Panji Mulia I - KKA sepanjang 0,86 Km; jalan Lr. I Hakim Tungul Naru sepanjang 0,77 Km; jalan Mekar Ayu-Sp. Suka Damai sepanjang 0,78 Km; jalan Delung Tue- Mumu sepanjang 3,01 Km; jalan Mumu-Lewajadi sepanjang 1,66 Km; jalan Lampahan-Tunyang sepanjang 4,60 Km; jalan Timang Gajah II - Kute Lah sepanjang 1,24 Km; jalan Sp. Wih Resap-Wih Resap sepanjang 1,43 Km; jalan Katif-Kekabu sepanjang 0,47 Km; jalan Kekabu- Sp. Teritit sepanjang 0,65 Km; jalan Sp. Bahgie Bertona- Kelapan sepanjang 2,25 Km; jalan Kala Tenang- Peking sepanjang 2,79 Km; jalan Lampahan- Air Terjun sepanjang 0,89 Km; jalan Syurajadi - Lhok Meulaboh sepanjang 1,16 Km; jalan Suka Makmur Barat- Blang Paku sepanjang 0,45 Km; jalan Reronga-Sumber Rejo sepanjang 4,34 Km; jalan Sp. Bahgie-Kala Nempan sepanjang 2,86 Km; jalan Amor-Wih Resap sepanjang 4,76 Km; jalan Kala Nempan-Cemparam sepanjang 5,67 Km; jalan Jl. Bale Atu-KKA sepanjang 0,45 Km; jalan Hakim Tungul Naru-Sp.KKA sepanjang 1,14 Km; jalan SMA Bukit-Bale sepanjang 0,88 Km; jalan Jl. Kp. Gunung Antara sepanjang 0,80 Km; jalan Blang Jorong- Wonosari sepanjang 1,93 Km; jalan Tnsaran Bidin-Air Terjun sepanjang 1,22 Km; jalan Remang Ketike-Wonosari sepanjang 1,44 Km; jalan Pakat Jeroh-Selamat Rejo-Balang Jorong sepanjang 0,34 jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan

Pondok Baru-Bintang Musara sepanjang 1,17 Km; Blang Jorong-Blang Pulo sepanjang 0,17 Km; Sp. Kemenyen-Jamur Atu sepanjang 7,06 Km; Jamur atu-Pantan Kuli sepanjang 1,97 Km; Jamur atu-Amor sepanjang 2,17 Km; Wih Resap-Wer Tingkem sepanjang 4,21 Km; Sp. Simpur-Rusip sepanjang 12,49 Km; Wih Resap-Simpur sepanjang 3,20 Km; Bakongan - Timur Jaya sepanjang 3,87 Km; Sp. Sidorejo-Ponok Sayur sepanjang 0,13 Km; SD Ponok Kresek-Ponok Kresek sepanjang 0,62 Km; Pondok Sayur - KKA sepanjang 1,26 Km; Ujung Nempan- Mumu sepanjang 2,27 Km; Rembele-Ketipis sepanjang 1,64 Km; Relung Gunung - Rembele sepanjang 1,43 Km; SMA Binaan- KM. 85 sepanjang 1,65 Km; SMA Binaan- AKBID sepanjang 1,37 Km; SMA Binaan- Karang Rejo sepanjang 1,68 Km; Karang Rejo-Sentral sepanjang 2,95 Km; Sp. Kenine-Kenine sepanjang 1,64 Km; Sp. Rongka- Alur Pungki sepanjang 1,67 Km; 234. Ruas Jalan................... 20

234. Ruas jalan Setie-Pantan Gajah sepanjang 1,41 Km; 235. Ruas jalan Jl. Lingkar Tugu Radio Rimba Raya sepanjang 0,81 Km; 236. Ruas jalan Sp. Lancang- Rata Ara sepanjang 1,87 Km; 237. Ruas jalan Pancar Jelobok-Pantan Sinaku sepanjang 0,21 Km; 238. Ruas jalan Pantan Sinaku-Pantan Keriku sepanjang 1,81 Km; 239. Ruas jalan Sp. Teget-AAB sepanjang 3,74 Km; 240. Ruas jalan KM 60-Menasah Yakin sepanjang 5,13 Km; 241. Ruas jalan Rime Raya- Menasah Selatan sepanjang 3,28 Km; 242. Ruas jalan Sp. Blang Kucak-Blang Kucak sepanjang 2,09 Km; dan 243. Ruas jalan Lampahan - Bur Bale sepanjang 2,20 Km. 244. Ruas jalan Depan Masjid Teritit – Blang Panas sepanjang 0,52 Km. d. Jaringan jalan lingkungan primer dengan status Jalan Kabupaten yang ada di Kabupaten Bener Meriah terdiri atas 198 ruas jalan; e. Rencana Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Jalan Baru di Kabupaten Bener Meriah sepanjang 51,75 Km meliputi : 1. Rencana Jaringan Jalan Strategis Nasional dengan Ruas Jalan Sp. Pante Raya – Sp. 3 Redelong – Sp. Teritit sepanjang 16, 26 Km; 2. Rencana Ruas jalan Samar Kilang – Batas Aceh Tengah (serule) sepanjang 13,46 Km; 3. Rencana Ruas jalan Rikit Musara - Pantan Sinaku sepanjang 14,65 Km; dan 4. Ruas Jalan Batas Aceh Utara(cot girek) – Samar Kilang sepanjang 7,39 Km. f. Jembatan berupa jembatan pada setiap simpul pertemuan antara jaringan jalan dan jaringan sungai di dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah. (3) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,terdiri atas : a. terminal; dan b. unit pengujian kendaraan bermotor. (4) terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas : a. terminal terpadu tipe Bdi Kampung Rembele Kecamatan Bukit; b. terminal penumpang tipe C di Kampung Purwosari Kecamatan Bandar; c. Terminal Pembantu terdiri dari: 1) Terminal Pembantu Blang Rakal, Pintu Rime Gayo; 2) Terminal Pembantu Lampahan, Timang Gajah; 3) Terminal Pembantu Pante Raya, Wih Pesam; 4) Terminal Pembantu Gelampang Wih Tenang Uken / Buntul, Permata; 5) Terminal Pembantu Reje Guru, Bukit; 6) Terminal Pembatu Samarkilang, Syiah Utama 7) Terminal Pembantu Jamur Atu, Mesidah d. halte, terdiri atas : 1. Kampung Blang Rakal di Kecamatan Pintu Rime Gayo; 2. Kampung Reronga di Kecamatan Gajah Putih; 3. Kampung Lampahan di Kecamatan Timang Gajah; 4. Kampung Lampahan Barat di Kecamatan Timang Gajah; 5. Kampung Pante Raya di Kecamatan Wih Pesam; 6. Kampung Simpang Balik di Kecamatan Wih Pesam; 7. Kampung Simpang Teritit di Kecamatan Wih Pesam; 8. Kampung Blang Panas di Kecamatan Bukit; 9. Kampung Kute Lintang di Kecamatan Bukit; 10. Kampung Serule Kayu di Kecamatan Bukit; 11. Kampung Simpang Tiga Redelong di Kecamatan Bukit; 12. Kampung Janarata di Kecamatan Bandar; 13. Kampung Makmur Sentosa di Kecamatan Bandar; 14. Kampung................

21

14. Kampung Simpang Utama di Kecamatan Bandar; 15. Kampung Bener Kelipah Utara di Kecamatan Bener Kelipah; 16. Kampung Wih Tenang Uken di Kecamatan Permata; 17. Kampung Sosial di Kecamatan Mesidah; dan 18. Kampung Samar Kilang di Kecamatan Syiah Utama. e. Terminal Barang terdapat di kampung Rembele Kecamatan Bukit. g. unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di Kampung Rembele di Kecamatan Bukit; h. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. trayekangkutan penumpang, terdiri atas : 1. Jaringan Trayek AKAP, meliputi : Redelong – Bireun – Lhokseumawe – Lhoksukon – Idi – Langsa – Kuala Simpang – Medan; 2. Jaringan Trayek AKDP, terdiri atas : a. Redelong – Takengon - Blang Kejeren – Kuta Cane; b. Redelong – Bireuen – Meureudu – Sigli – Saree – Banda Aceh; c. Redelong – Bireuen – Lhokseumawe – Lhoksukon – Idi – Langsa – Kuala Simpang; dan d. Redelong – Angkup – Beutong Ateuh – Jeuram – Simpang IV -Blang Pidie-Meulaboh-Tapak Tuan-Singkil-Subulussalam. 3. Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan, terdiri atas : 1) Redelong – Simpang Teritit; 2) Redelong – Pante Raya; 3) Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang; 4) Pante Raya – Blang Paku – Blang Mancung. 5) Pante Raya – Simpang Teritit; 6) Pante Raya – Reronga – BlangRakal; 7) Pante Raya – Redelong. 8) Pondok Baru – Simpang Tiga Redelong; 9) Pondok Baru – Buntul; 10) Pondok Baru – Blang Jorong; dan 11) Pondok Baru – Samar Kilang. 12) Blang Rakal – Ulu Naron – jelobok. 13) Blang Rakal – Lampahan. 14) Blang Rakal – Redelong. 15) Lampahan – Tunyang – Cekal. 16) Lampahan – Panten Lues. 17) Lampahan – Pante Raya. 18) Buntul – Seni Antara. 19) Buntul – Buntul Putri. 20) Buntul – Wih Tenang Uken. 21) Buntul – Pondok Baru. 22) Reje Guru – Delung. 23) Reje Guru – Simpang Teritit. 24) Reje Guru – Pante Raya. 25) Reje Guru – Terminal Terpadu Rembele. b. Jaringan lintas angkutan barang, terdiri atas : 1. Redelong – Medan; 2. Redelong – Banda Aceh; dan Redelong – Seluruh kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah

Paragraf 2.................

22

Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 15 (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi : a. Tatanan kebandarudaraan; dan b. Ruang udara untuk penerbangan. (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Optimalisasi pembangunan Bandar Udara Rembele sebagai Bandar Udara Domestik yang secara hirarki berfungsi menjadi Bandar Udara Pengumpan, berada di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit; b. Pengembangan jalur penerbangan meliputi : 1. Jalur Penerbangan Perintis meliputi : a) Rembele – Iskandar Muda; b) Rembele – Kuala Namu; c) Rembele – Kuala Bate; d) Rembele – Malikul Saleh; e) Rembele – Cut Ali; f) Rembele – Cut Nyak Dien; dan g) Rembele – T Hamzah Fanshuri; 2. Jalur Penerbangan Domestik meliputi Rembele – Soekarno Hatta. c. Rencana pengembangan/ pembangunan bandar udara diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara. (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. Ruang udara diatas bandar udara yang digunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; b. Ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan dan penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan meliputi: 1. kawasan pendekatan dan lepas landas; 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan; 3. kawasan di bawah permukaan horizontal; 4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar; 5. kawasan di bawah permukaan kerucut; 6. kawasan di bawah permukaan transisi; dan 7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara. c. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan; dan d. Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) termuat di dalam rencana induk bandar udara yang ditetapkan oleh menteri perhubungan

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Pasal 16 Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf terdiri atas: a. Sistem jaringan energi; b. Sistem jaringan telekomunikasi; c. Sistem jaringan sumber daya air; dan d. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Sistem Jaringan..................

23

Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Pasal 17 (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas: a. Pembangkit tenaga listrik; dan b. jaringan prasarana energi. (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. Pembangkit Listrik Tenaga Air, selanjutnya disebut PLTA, berupa; 1. PLTA Krueng Peusangan 4 yang akan dikembangkan meliputi Kampung Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah dengan potensi 83,40 MW; dan 2. PLTA Jambo Aye dengan kapasitas 75 MW, di Kecamatan Syiah Utama. 3. PLTA Peusangan 5 dengan kapasitas 85 MW di desa Pepara Kec. Gajah Putih dan Timang Gajah. b. Pembangkit Listrik Tenaga MiniHidro, selanjutnya disebut PLTM, yang berpotensi dikembangkan pada : 1. PLTM Kanis Bidin 2A dengan kapasitas 9,9 MW di Kampung Sosial Kecamatan Mesidah; 2. PLTM Kanis Bidin 1A dengan kapasitas 9,9 MW di Kampung Wer Tingkem Kecamatan Mesidah; 3. PLTM Mangku Sosial dengan kapasitas 6,6 MW Kecamatan Mesidah; 4. PLTM Tembolon Bidin 8 hilir dengan kapasitas 5 MW, di desa Sosial Kecamatan Mesidah. 5. PLTM Bidin 1 dengan kapasitas 3 MW di desa Tembolon Kec. Syiah Utama 6. PLTM Uning Baru dengan kapasitas 1,6 MW di desa Digol Kecamatan Gajah Putih. 7. PLTM Kala Lampahan dengan kapasitas 1,2 MW di desa Rongka Kecamatan Timang Gajah. 8. PLTM Enang-enang dengan kapasitas 1,9 MW di desa Menderek Kecamatan Pintu Rime Gayo. 9. PLTM Rusip dengan kapasitas 5 MW di desa Rusip. c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, selanjutnya disebut PLTPB, terdiri dari : 1. PLTPB yang memanfaatkan Gunung Api Burni Telong yang berada di wilayah Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam dan Bale Atu Kecamatan Bukit dengan potensi 100 Mwe; dan 2. PLTPB yang memanfaatkan Gunung Geureudong yang berada di bagian wilayah Kecamatan Timang Gajah, Gajah Putih, dan Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo dengan potensi 120 Mwe. d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya, selanjutnya disebut PLTS, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah. e. Pengembangan PLTA, PLTM, PLTMH, PLTS, dan PLTPB yang mempunyai potensi dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah. (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jaringan transmisi tenaga listrik, melewati: a. Jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi 275 KV (SUTET), terdiri atas : 1. Kecamatan Pintu Rime Gayo meliputi Kampung Negeri Antara, Blang Rakal, Ali-Ali, Wihni Kulus, Alur Cincin, Teluk Enang-enang, Simpang Rahmat, Bintang Berangun, Wih Porak, Arul Gading, Singah Mulo, Musara 58, Blang Ara, Pulo Intan, Rime Raya dan Gemasih; 2. Kecamatan Gajah Putih meliputi Kampung Reronga, Umah Besi dan Timang Gajah; dan 3. Kecamatan.................. 24

b.

c. d. e. f.

3. Kecamatan Timang Gajah meliputi Kampung Setie, Lampahan, Blang Rongka, Simpang Layang, Mekar Ayu, Lampahan Barat, Lampahan Timur, Karang Jadi, Kampung Baru 78, Mude Benara, Bumi Ayu, Bandar Lapahan, Damaran Baru, Fajar Harapan dan Kenine. Jaringan listrik saluran udara tegangan tinggi 150 KV (SUTT), terdiri atas : 1. Kecamatan Pintu Rime Gayo meliputi Kampung Negeri Antara, Blang Rakal, Ali-Ali, Alur Cincin, Simpang Lancang, Alur Gading, Singah Mulo, Musara 58, Blang Ara, Rime Raya, Gemasih dan Pulo Intan; 2. Kecamatan Syiah Utama meliputi Kampung Samar Kilang, Rata Mulie, Kute Lah Lane, Kerlang, Goneng, Uning, Tempen Baru dan Geruti Jaya; 3. Kecamatan Mesidah meliputi Kampung Cemparam Jaya, Jamur Atu Jaya, Gunung Sayang, Peteri Pintu Wih Resap, Simpur, Amor, Buntul Gayo, Wer Tingkem, Hakim Peteri Pintu, Perumpakan Benjadi, Cemparam Lama, Cemparam Pakat Jeroh, Simpang Renggali, Sosial dan Pantan Kuli; 4. Kecamatan Bandar meliputi Kampung Panji Mulia I, Panji Mulia II, Musara Pakat, Pondok Gajah, Makmur Sentosa, Mutiara, Purwosari, Janarata, Keramat Jaya, Pondok Baru &Pondok Ulung; 5. Kecamatan Bukit meliputi Kampung Bukit Bersatu, Mutiara Baru, Blang Panas, Blang Tampu, Uning Bersah, Uning Bersah, Gunung Teritit, Kute Kering, Kute Lintang, Serule Kayu, Tingkem Asli, Batin Wih Pongas, Tingkem Benyer, Uring, Reje Guru, Blang Sentang, Paya Gajah, Bale Redelong, Bujang, Godang dan Isaq Busur; 6. Kecamatan Wih Pesam meliputi Kampung Bener Mulie, Simpang Balik, Pante Raya, Lut Kucak, Pante Raya, Burni Telong, Wonosobo, Jamur Ujung dan Karang Rejo; 7. Kecamatan Timang Gajah meliputi Kampung Lampahan, Pantan Kemuning, Tunyang, Setie, Blang Ringka, Simpang Layang, Mekar Ayu, Lampahan Barat, Lampahan Timur, Karang Jadi, Barun78, Mude Benara, Bumi Ayu, Bandar Lampahan, Damaran Baru, Fajar Harapan dan Kenine; dan 8. Kecamatan Gajah Putih meliputi Reronga, Simpang Rahmat, Umah Besi, Timang Gajah dan Meriah Jaya. Jaringan listrik saluran udara tegangan menengah 20 KV (SUTM) yang melalui seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah; Gardu induk meliputi GI di Kampung Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah; Gardu hubung di Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah; dan Pengembangan jaringan prasarana energi untuk melayani kebutuhan rumah tangga meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah

Paragraf 2 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 18 (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas: a. Jaringan terrestrial atau kabel; dan b. Jaringan nirkabel. (2) Jaringan terrestrial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel di seluruh kecamatan. (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang saling menghubungkan kecamatan dan Kampung, melalui : a. Sistem jaringan seluler atau tanpa kabel dengan didukung pengembangan menara BTS (Base Transciever Station) bersama meliputi : 1) Kecamatan Pintu Rime Gayo sebanyak 7 (tujuh) tower terdapat di Kampung Rimba Raya, , Negeri Antara, Blang Rakal dan Simpang Lancang; 2) Kecamatan................ 25

2) Kecamatan Gajah Putih sebanyak 2 (dua) tower, terdapat di Kampung Meriah Jaya dan Kampung Timang Gajah sebanyak; 3) Kecamatan Timang Gajah, sebanyak 4 tower terdapat di Kampung Tunyang, Bandar Lampahan, Cekal Baru dan Mekar Ayu; 4) Kecamatan Wih Pesam sebanyak 4 tower, terdapat di Kampung Simpang Balek, Wonosobo, dan Simpang Teritit; 5) Kecamatan Bukit, sebanyak 6 (enam) tower di Kampung Bale Atu, Kute Lintang sebanyak 1 tower, Paya Gajah, Panji Mulie I, Panji Mulie II, dan Serule Kayu sebanyak 1 tower Stasiun Radio Rime Raya 6) Kecamatan Bandar sebanyak 4 (empat) tower terdapat di Kampung Simpang Utama, Bahgie Bertona, dan Tanjung Pura. 7) Kecamatan Permata sebanyak 4 (empat) tower, terdapat di Kampung Bener Pepanyi Wih Tenang Uken, dan Pantan Tengah Jaya; b. Pengembangan Sistem jaringan Seluler atau nirkabel dengan didukung pengembangan menara BTS meliputi wilayah kecamatan: a) Mesidah b) Syiah Utama c. Pengembangan VSAT (Very Small Arperture Terminal) di ibukota tiap Kecamatan; d. Pengembangan Sistem Komunikasi dengan dasar BWA (Broadband Wireless Access) di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih, Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah, Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam, Kampung Simpang Tiga Redelong Kecamatan Bukit, Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar, Kampung Bener Selan Kecamatan Bener Kelipah, Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata, Kampung Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama, dan Kampung Sosial Kecamatan Mesidah; dan e. Pengembangan Menara melalui SID – SITAC (Station Identity Site Aquuisition) di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih, Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah, Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam, Kampung Simpang Tiga Redelong Kecamatan Bukit, Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar, Kampung Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah, Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata, Kampung Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama, dan Kampung Sosial Kecamatan Mesidah Paragraf 3 Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air Pasal 19 (1) Rencana sistem jaringan sumberdaya airsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas: a. Pengelolaan Wilayah Sungai, terdiri atas : 1. Pengamanan sungai; 2. Pengelolaan Danau/ Waduk; 3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau Sub DAS; 4. Pemanfaatan Daerah Irigasi; dan 5. Cekungan Air Tanah (CAT). b. Jaringan air baku untuk air bersih. (2) Pengamanan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa jaringan sungai lintas kabupaten yang melintasi wilayah Kabupaten Bener Meriah, meliputi : a. Krueng Jambo Aye sepanjang 3,49 Km yang melalui Kampung Blang Panu, Rate Mulie, Kerlang, Goneng, Uning dan Payung di Kecamatan Syiah Utama; b. Sungai Peusangan sepanjang 2,85 Km yang melalui Kampung Pantan Lah di Kecamatan Pintu Rime Gayo; dan c. Wih Pesam................. 26

d. Wih Bidin sepanjang 3,95 Km yang melalui Kampung Tembolon, Rusip di Kecamatan Syiah Utama, wilayah Kecamatan Mesidah dan wilayah Kecamatan Bandar. (3) Rencana Pengelolaan Danau/ Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi : a. Pengelolaan Danau Lut Kucak Seluas 9,02 Ha di Kecamatan Bandar; dan b. Pengelolaan Waduk Burni Telong di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit dengan luas 30,04 Ha. (4) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau Sub DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 meliputi wilayah sungai Krueng Aceh dalam Kabupaten Bener Meriah meliputi : a. DAS Peusangan seluas 45.064,13 Ha terdiri atas : 1. Kecamatan Pintu Rime Gayo seluas 21.813,73 Ha meliputi Kampung Rime Raya, Singah Mulo, Alu Gading, Blang Rakal, Negeri Antara, Blang Ara, Gemasih, Pulo Intan, Rata Ara, Musara 58, Musara Pakat, Weh Porak, Simpang Lancang, Bener Meriah, Perdamaian, Ulu Naron, Taman Firdaus, Bintang Berangun, Uning Emas, Pancar Jelobok, Alur Cincin, Pantan Sinaku dan Pantan Lah; 2. Kecamatan Gajah Putih seluas 4.645,32 Ha meliputi Kampung Timang Gajah, Reronga, Pantan Lues, Meriah Jaya, Umah Besi, Pante Karya, Simpang Keramat, Gajah Putih, Gayo Setie dan Alam Jaya; 3. Kecamatan Timang Gajah seluas 277,87 Ha meliputi Kampung Bandar Lampahan, Karang Jadi, Lampahan, Suka Damai, Blang Rongka, Tunyang, Setie, Simpang Layang, Gegur Sepakat, Cekal Baru, Damaran Baru, Pajar Harapan, Kenine, Rembune, Bumi Ayu, Kampung Baru, Mude Benara, Pantan Pediangan, Lampahan Barat, Lampahan Timur, Mekar Ayu, Kolam Para Kanis, Timang Rasa, Bukit Mulie, Sumber Jaya, Gunung Tunyang, Datu Beru Tunyang, Pantan Kemuning, Bukit Tunyang dan Linung Bale. 4. Kecamatan Wih Pesam seluas 5.290,53 Ha meliputi Kampung Simpang Teritit, Suka Rame Atas, Suka Rame Bawah, Syura Jadi, Pante Raya, Simpang Balek, Suka Jadi, Bener Ayu, Blan Paku, Suka Makmur, Merie I, Jamur Uluh, Gegerung, Bukit Pepanyi, Jamur Ujung, Wonosobo, Lut Kucak, Wih Pesam, Cinta Damai, Bener Mulie, Kebun Baru, Blang Kucak, Simpang Antara, Blang Benara, Suka Makmur Timur, Burni Telong dan Mekar Jadi Ayu. 5. Kecamatan Bukit seluas 3.326,32 meliputi Kampung Bukit Bersatu, Blang Panas, Blang Tampu, Uning Bersah, Gunung Teritit, Gegerung, Kute Kering, Kute Lintangt, Rembele, Serule Kayu, Kute Tanyung, Tingkem Asli, Tingkem Bersatu, Bathin Wih Pongas, Uring, Paya Gajah, Babussalam, Tingkem Benyer, Bale Atu, dan Hakim Tungul Naru; dan 6. Kecamatan Bandar seluas 0,49 Ha. b. DAS Jambo Aye seluas 107.637,63 Ha terdiri atas : 1. Kecamatan Bandar seluas 10.300,5 meliputi Kampung Wonosari, Paya Baning, Blang Pulo, Petukel Blang Jorong, Tanjung Pura, Hakim Wih Ilang, Lewa Jadi, Bukit Wih Ilang, Suku Wih Ilang, Pondok Gajah, Purwosari, Sidodadi, Selamat Rejo, Pondok Ulung, Janarata, Batin Baru, Muyang Kute Mangku, Keramat Jaya, Simpang Utama, Pakat Jeroh, Puja Mulia, Pondok Baru, Bahgie Bertona, Tansaran Bidin, Sinar Jaya Paya Ringkel, Remang Ketike Jaya, Gunung Antara, Gele Semayang, Makmur Sentosa, Tawar Sedenge, Jadi Sepakat, Selisih Mara, Kela Nempan, Mutiara dan Beranun Teleden; 2. Kecamatan Bener Kelipah seluas 2.669,18 Ha meliputi Kampung Bener Lukup II, Bener Kelipah Utara, Bener Kelipah Selatan, Bintang Musara, Bandar Jaya, Nosar Tawar Jaya, Jongok Meluem, Suku Bener, Lot Bener Kelipah, Kala Tenang, Gunung Musara dan Nosar Baru; 3. Kecamatan............... 27

3. Kecamatan Bukit seluas 6.195,90 Ha meliputi Kampung Pilar Jaya, Delung Tue, Delung Asli, Ujung Gele, Reje Guru, Blang Sentang, Bale Redelong, Kenawat Redelong, Bujang, Godang, Isaq Busur, Meluem, Blang Ara, Panji Mulia I dan Waq Pondok Sayur; 4. Kecamatan Gajah Putih seluas 52,8 Ha; 5. Kecamatan Mesidah seluas 27.120, 31 Ha meliputi Kampung Cemparam Jaya, Jamur Atu Jaya, Gunung Sayang, Peteri Pintu Wih Resap, Simpur, Amor, Buntul Gayo, Wer Tingkem, Hakim Peteri Pintu, Perumpakan Benjadi, Cemparam Lama, Cemparam Pakat Jeroh, Simpang Renggali, Sosial dan Pantan Kuli; 6. Kecamatan Permata seluas 8.925,1 Ha meliputi Kampung Pantan Tengah Jaya, Bener Pepanyi, Bintang Bener, Bintang Permata, Buntul Peteri, Gelampang, Wih Tenang Uken, Darul Aman, Ramung Jaya, Temas Mumanang, Weh Tenang Toa, Ayu Ara, Bale Musara, Bale Purnama, Kepies, Ceding Ayu, Jungke Gajah, Jelobok, Pemango, Suku Sara Tangke, Tawar Bengi, Uning Sejuk dan Timur Jaya; 7. Kecamatan Syiah Utama seluas 51.617, 40 Ha meliputi Kampung Tembolon, Wihni Durin, Kute Lah Lane, Payung, Kerlang, Gerpa, Goneng, Blang Panu, Rusip, Uning, Pasir Putih, Rata Mulie, Tempen Baru, Geruti Jaya, Garut, dan Ranto Panyang; 8. Kecamatan Timang Gajah seluas 614,35 Ha; dan 9. Kecamatan Wih Pesam seluas 142,97 Ha. c. DAS Wih Mane seluas 3.679,81 Ha terdiri atas : 1. Kecamatan Gajah Putih seluas 1.223,1 Ha; 2. Kecamatan Permata seluas 253, 84 Ha meliputi Kampung Bumi Pase, Penosan Jaya, Seni Antara dan Rikit Musara; 3. Kecamatan Pintu Rime Gayo seluas 2.190,45 Ha; dan 4. Kecamatan Timang Gajah seluas 6,52 Ha. d. DAS Wih Keuretau seluas 29.095,30 Ha terdiri atas : 1. Kecamatan Mesidah seluas 10.516,47 Ha; 2. Kecamatan Permata seluas 5.350 Ha; dan 3. Kecamatan Syiah Utama 13.229,4 Ha. e. DAS Wih Pase seluas 4.924,1 Ha terdiri atas : 1. Kecamatan Permata seluas 4.879, 45 Ha meliputi Kampung Bumi Pase, Penosan Jaya, Seni Antara, dan Rikit Musara; dan 1. Kecamatan Pintu Rime Gayo seluas 44,64 Ha. (1) pemanfaatan daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, terdiri atas : a. Irigasi kewenangan Pusat b. Irigasi kewenangan Kabupaten (2) Irigasi kewenangan pusat sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a meliputi Daerah Irigasi Datar Diana dengan total luas baku sebesar kurang lebih 3.197,50 Ha di Kecamatan Pintu Rime Gayo; (3) Irigasi kewenangan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf meliputi 63 daerah irigasi dengan total luas baku sebesar kurang lebih 1.605,03 Ha, terdiri atas : a. Daerah irigasi di Kecamatan Pintu Rime Gayo seluas 238 Ha, terdiri atas : 1. Daerah Irigasi Datar Diana seluas 11 Ha, meliputi Kampung Blang Rakal; 2. Daerah Irigasi Jalung seluas 12 Ha, meliputi Kampung Jalung; 3. Daerah Irigasi Arul Gading seluas 159 Ha, meliputi Kampung Arul Gading; dan 4. Daerah Irigasi Negeri Antara seluas 31 Ha, meliputi Kampung Negeri Antara/Sayeng. 5. Daerah Irigasi Rime Raya seluas 8 Ha, meliputi Kampung Rime Raya; 6. Daerah................. 28

6. Daerah Irigasi Musara Pakat seluas 4 Ha, meliputi Kampung Musara Pakat; 7. Daerah Irigasi Perdamaian seluas 3 Ha, meliputi Kampung Perdamaian; 8. Daerah Irigasi Belang Kuyu seluas 7 Ha, meliputi Kampung Belang Kuyu; dan 9. Daerah Irigasi Bener Meriah seluas 3 Ha, meliputi Kampung Bener Meriah. b. Daerah irigasi di Kecamatan Gajah Putih seluas 157 Ha, terdiri atas : 1. Daerah Irigasi Timang Gajah II seluas 36 Ha, meliputi Kampung Timang Gajah II; 2. Daerah Irigasi Umah Besi seluas 34 Ha, meliputi Kampung Umah Besi; dan 3. Daerah Irigasi Kampung Baru 76 seluas 10 Ha, meliputi Kampung Baru 76. 4. Daerah Irigasi Meriah Jaya/Digul seluas 9 Ha, meliputi Kampung Meriah Jaya; dan 5. Daerah Irigasi Simpang Rahmat seluas 2 Ha, meliputi Kampung Simpang Rahmat. c. Daerah irigasi di Kecamatan Timang Gajah seluas 134 Ha, terdiri atas : 1. Daerah Irigasi Tunyang seluas 33 Ha, meliputi Kampung Tunyang; 2. Daerah Irigasi Alue Rongka I seluas 74 Ha, meliputi Kampung Rongka; 3. Daerah Irigasi Alue Rongka II seluas 13 Ha, meliputi Kampung Rongka II; dan 4. Daerah Irigasi Bandar Lampahan seluas 14 Ha, meliputi Kampung Bandar Lampahan. d. Daerah irigasi di Kecamatan Bukit seluas 806 Ha, terdiri atas : 1. Daerah Irigasi Gunung Teritit seluas 11 Ha, meliputi Kampung Gunung Teritit; 2. Daerah Irigasi Ume Lah seluas 34 Ha, meliputi Kampung Ume Lah; 3. Daerah Irigasi Paya Dalu seluas 29 Ha, meliputi Kampung Paya Dalu; 4. Daerah Irigasi Tingkem Asli seluas 69 Ha, meliputi Kampung Tingkem Asli; 5. Daerah Irigasi Uning Bersah seluas 36 Ha, meliputi Kampung Uning Bersah; 6. Daerah Irigasi Bale Atu I seluas 13 Ha, meliputi Kampung Bale Atu I; 7. Daerah Irigasi Bale Atu II seluas 43 Ha, meliputi Kampung Bale Atu II; 8. Daerah Irigasi Jongok Simpang Tiga seluas 15 Ha, meliputi Kampung Uring; 9. Daerah Irigasi Tingkem Bersatu seluas 11 Ha, meliputi Kampung Tingkem Bersatu; 10. Daerah Irigasi Bale Simpang Tige seluas 16 Ha, meliputi Kampung Bale Simpang Tige; 11. Daerah Irigasi Simpang Tige seluas 16 Ha, meliputi Kampung Simpang Tige; 12. Daerah Irigasi Ujung Gele seluas 21 Ha, meliputi Kampung Ujung Gele; 13. Daerah Irigasi Delung seluas 67 Ha, meliputi Kampung Delung; 14. Daerah Irigasi Bathin Wih Pongas seluas 182 Ha, meliputi Kampung Bathin Wis Pongas; 15. Daerah Irigasi Reje Guru seluas 109 Ha, meliputi Kampung Reje Guru; 16. Daerah Irigasi Isaq Busur-Delung seluas 70 Ha, meliputi Kampung Isaq Busur; 17. Daerah Irigasi Blang Tampu seluas 12 Ha, meliputi Kampung Blang Tampu Kecamatan Bukit; 18. Daerah Irigasi Kute Tanyung seluas 11 Ha, meliputi Kampung Kute Tanyung; dan 19. Daerah Irigasi Tingkem Benyer seluas 10 Ha, meliputi Kampung Tingkem Benyer. 20. Daerah................. 29

20. 21. 22. 23.

Daerah Daerah Daerah Daerah dan 24. Daerah

Irigasi Blang Panas seluas 4 Ha, meliputi Kampung Blang Panas; Irigasi Bujang seluas 8 Ha, meliputi Kampung Bujang; Irigasi Serule Kayu seluas 7 Ha, meliputi Kampung Serule Kayu; Irigasi Paya Gajah seluas 3 Ha, meliputi Kampung Paya Gajah; Irigasi Meluem seluas 9 Ha, meliputi Kampung Meluem;

e. Daerah irigasi di Kecamatan Bandar seluas 90,03 Ha, terdiri atas : 1. Daerah Irigasi Wih Nuntung seluas 10 Ha, meliputi Kampung Wih Nuntung; 2. Daerah Irigasi Kala Nempan seluas 21 Ha, meliputi Kampung Kala Nempan; dan 3. Daerah Irigasi Paya Baning seluas 32 Ha, meliputi Kampung Paya Baning. 4. Daerah Irigasi Suku Wih Ilang seluas 9 Ha, meliputi Kampung Suku Wih Ilang; 5. Daerah Irigasi Muyang Kute Mangku/Kanis seluas 5 Ha, meliputi Kampung Muyang Kute Mangku; 6. Daerah Irigasi Hakim Wih Ilang seluas 6 Ha, meliputi Kampung Hakim Wih Ilang; 7. Daerah Irigasi Selamat Rejo seluas 0,03 Ha, meliputi Kampung Selamat Rejo; dan 8. Daerah Irigasi Blang Ara seluas 7 Ha, meliputi Kampung Blang Ara. f. Daerah irigasi di Kecamatan Benar Kelipah seluas 46 Ha, terdiri atas : 1. Daerah Irigasi Jelobok seluas 17 Ha, meliputi Kampung Jelobok; dan 2. Daerah Irigasi Bintang Musara seluas 18 Ha, meliputi Kampung Bintang Musara; 3. Daerah Irigasi Bener Kelipah seluas 7 Ha, meliputi Kampung Bener Kelipah; 4. Daerah Irigasi Nosar Baru seluas 3 Ha, meliputi Kampung Nosar Baru; dan 5. Daerah Irigasi Bener Lukup seluas 1 Ha, meliputi Kampung Bener Lukup. g. Daerah irigasi di Kecamatan Permata seluas 9 Ha, meliputi Daerah Irigasi Wih Tenang Uken, Kampung Wih Tenang Uken; h. Daerah irigasi di Kecamatan Mesidah seluas 10 Ha, terdiri atas : 1. Daerah Irigasi Keloang seluas 4 Ha, meliputi Kampung Keloang; dan 2. Daerah Irigasi Sosial – Arul Putih seluas 6 Ha, meliputi Kampung Sosial. i. Daerah irigasi di Kecamatan Syiah Utama seluas 115 Ha, terdiri atas : 1. Daerah Irigasi Rusip seluas 21 Ha, meliputi Kampung Rusip Kecamatan Syiah Utama; 2. Daerah Irigasi Goneng seluas 13 Ha, meliputi Kampung Goneng Kecamatan Syiah Utama;dan 3. Daerah Irigasi Gerpa seluas 72 Ha, meliputi Kampung Gerpa Kecamatan Syiah Utama. 4. Daerah Irigasi Tembolon seluas 7 Ha, meliputi Kampung Tembolon; dan 5. Daerah irigasi Tembelon-Mantam seluas 2 Ha, meliputi Kampung Tembolon (4) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 terdiri atas : a. CAT Peudada, terdiri atas : 1. Kecamatan Pintu Rime Gayo seluas 19.881,14 Ha; 2. Kecamatan Gajah Putih seluas 2.193,67 Ha; 3. Kecamatan Timang Gajah seluas 1,18 Ha; dan 4. Kecamatan Permata seluas 6.814 Ha. b. CAT Lampahan..................

30

b. CAT Lampahan, terdiri atas : 1. Kecamatan Mesidah 70,01 Ha; 2. Kecamatan Wih Pesam seluas 5.942,04 Ha; 3. Kecamatan Bukit seluas 5.106,53 Ha; 4. Kecamatan Bandar 3.442,07 Ha; 5. Kecamatan Bener Kelipah seluas 2.657,26 Ha; 6. Kecamatan Permata seluas 4.763,22 Ha; 7. Kecamatan Timang Gajah seluas 7.759,90 Ha; dan 8. Kecamatan Gajah Putih seluas 3.373,79 Ha. (5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. MataAir Jelobok di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukitdengan debit air dibawah 20 liter/detik; b. Sungai Sentral di Sentral di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit dengan air dibawah 20 liter/detik; c. Sungai Sentral di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit memiliki debit air dibawah 30 liter/detik; d. Sungai Wih Delung (Putri Pintu) di Kampung Bale Simpang Tiga Kecamatan Bukit dengan debit air dibawah 30 liter /detik. e. Sungai Linung Bulen di Kampung Tingkem Kecamatan Bukit memiliki debit air dibawah 20 liter/detik; f. Mata air Batin di Kampung Bathin Kecamatan Bandar memiliki debit air dibawah 10 liter/detik; g. Sungai Kanisdi kampung wer tingkem Kecamatan Mesidah memiliki debit air dibawah 20 liter/detik; h. Sungai Rebol di kecamatan Bandar memiliki debit air dibawah 20 liter/detik; i. Sungai Lampahan di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah memiliki debit air dibawah 20 liter/detik; j. Sungai Sumber Jaya di kampung sumber jaya kecamatan timang gajah memiliki debit air dibawah 10 liter/detik; k. Sungai Bale Permata di kampung bale permata kecamatan permata memiliki debit air dibawah 10 liter/detik; l. Sungai Kepies di kampung kepies kecamatan permata memiliki debit air 20 liter/detik; m. Sungai Lancang di kampung lancang kecamatan permata memiliki debit air dibawah 10 liter/detik; n. Sungai Weh Kulus di kampung blang rakal kecamatan Pintu Rime Gayo memiliki debit air dibawah 50 liter/detik; (6) Sungai Reronga di kampung reronga kecamatan gajah putih memiliki debit air dibahaw 20 liter/detik;Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 terdiri atas : a. CAT Peudada, terdiri atas : 1. Kecamatan Pintu Rime Gayo seluas 19.881,14 Ha; 2. Kecamatan Gajah Putih seluas 2.193,67 Ha; 3. Kecamatan Timang Gajah seluas 1,18 Ha; dan 4. Kecamatan Permata seluas 6.814 Ha. b. CAT Lampahan, terdiri atas : 1. Kecamatan Mesidah 70,01 Ha; 2. Kecamatan Wih Pesam seluas 5.942,04 Ha; 3. Kecamatan Bukit seluas 5.106,53 Ha; 4. Kecamatan Bandar 3.442,07 Ha; 5. Kecamatan Bener Kelipah seluas 2.657,26 Ha; 6. Kecamatan Permata seluas 4.763,22 Ha; 7. Kecamatan.............. 31

(7)

7. Kecamatan Timang Gajah seluas 7.759,90 Ha; dan 8. Kecamatan Gajah Putih seluas 3.373,79 Ha. Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. MataAir Jelobok di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukitdengan debit air dibawah 20 liter/detik; b. Sungai Sentral di Sentral di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit dengan air dibawah 20 liter/detik; c. Sungai Sentral di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit memiliki debit air dibawah 30 liter/detik; d. Sungai Wih Delung (Putri Pintu) di Kampung Bale Simpang Tiga Kecamatan Bukit dengan debit air dibawah 30 liter /detik. e. Sungai Linung Bulen di Kampung Tingkem Kecamatan Bukit memiliki debit air dibawah 20 liter/detik; f. Mata air Batin di Kampung Bathin Kecamatan Bandar memiliki debit air dibawah 10 liter/detik; g. Sungai Kanisdi kampung wer tingkem Kecamatan Mesidah memiliki debit air dibawah 20 liter/detik; h. Sungai Rebol di kecamatan Bandar memiliki debit air dibawah 20 liter/detik; i. Sungai Lampahan di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah memiliki debit air dibawah 20 liter/detik; j. Sungai Sumber Jaya di kampung sumber jaya kecamatan timang gajah memiliki debit air dibawah 10 liter/detik; k. Sungai Bale Permata di kampung bale permata kecamatan permata memiliki debit air dibawah 10 liter/detik; l. Sungai Kepies di kampung kepies kecamatan permata memiliki debit air 20 liter/detik; m. Sungai Lancang di kampung lancang kecamatan permata memiliki debit air dibawah 10 liter/detik; n. Sungai Weh Kulus di kampung blang rakal kecamatan Pintu Rime Gayo memiliki debit air dibawah 50 liter/detik; o. Sungai Reronga di kampung reronga kecamatan gajah putih memiliki debit air dibahaw 20 liter/detik.

Pasal 20 (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas : a. Sistem jaringan air minum ; b. Sistem jaringan persampahan; c. Sistem pengolahan limbah; d. Sistem pengembangan dan peningkatan drainase; e. Jalur dan ruang evakuasi bencana; f. Pengembangan prasarana mitigasi bencana; g. Pengembangan prasarana pemerintahan; h. Pengembangan prasarana pendidikan; i. Pengembangan prasarana kesehatan; j. Pengembangan prasarana peribadatan; dan k. Pengembangan prasarana perdagangan.

(2) Sistem.................

32

(3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. Pengembangan unit pengolahan air minum dan peningkatan sistem jaringan perpipaannya terdiri atas : 1. Mata Air Bale Atu (Jelobok) memiliki debit air 5 lt/detik di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit melayani daerah kampung Bale Redelong, Babussalam, Paya Gajah dan Wonosobo. 2. Mata air Sentral memiliki debit air 20 lt/detik di Sentral (Kampung Balee Atu) Kecamatan Bukit. Melayani daerah kampung Bale Atu, Pasar Simpang Tiga, Ujung Gele, Delung Tue, Blang Sentang, Reje Guru, Simpang Uring, Batin wih Pongas, Tingkem Bersatu, Tingkem Asli, Tingkem Benyer, Tetanyung, Serule kayu, Kute Kering, Gunung Teritit, Uning, Blang tampu dan Blang Panas. 3. Mata Air Sentral memiliki debit air 30 Lt/detik Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit, rencana melayani daerah kecamatan Weh Pesam meliputi, Kampung Wih Pesam, Pante Raya, Simpang Balik, Lut Kucak, Bener Mulie, Kebun Baru, Bener Ayu, Blang Kucak, Blang Benara, Blang Paku, Suka Makmur, Suka Makmur Timur dan Burni Telong. 4. Wih Delung (Putri Pintu) dengan kapasitas 30 lt/detik, Kecamatan Bukit yang melayani Kampung Bale Redelong, Ujung Gele, Bujang, Godang dan Isak Busur. 5. Sungai Linung Bulen memiliki kapasitas 10 lt/detik Kampung Tingkem Kecamatan Bukit melayani daerah Kampung Tingkem Bersatu, Tingkem Asli, Tetanyung, Kute Kering Serule Kayu, Gunung Teritit, Uning, Blang Tampu, Blang Panas dan Simpang Teritit. 6. Mata air Batin memiliki kapasitas 5 lt/detik melayani daerah kampung Bandar Baru, Syiah Utama. 7. Sungai Kanis memiliki kapasitas 20 lt/detik melayani daerah Kampung Syiah Utama, Perdagangan, Wonosari dan Blang Jorong. 8. Sungai Rebol memiliki kapasitas 9 lt/detik melayani daerah Kampung Pondok Gajah, Pasar Inpres dan Batin Baru. 9. Sungai Lampahan memiliki kapasitas 20 lt/detik melayani daerah Kampung Lampahan Timur, Lampahan Barat, Lampahan Induk, Gegur Sepakat, Linung Bale, Datu Beru, Blang Rongka, Setie, Cekal baru, Pantan Kemuning, Gunung Tunyang, Bukit Tunyang, Tunyang, Timang Rasa, Cinta Damai dan Simpang Layang. 10. Sungai Sumber Jaya memiliki kapasitas 10 lt/detik melayani kampung Sumber Jaya Suka Damai dan Mekar Ayu. 11. Sungai Bale Permata memiliki kapasitas 5 lt/detik melayani kampung Weh Tenang Uken, Buntul dan ramung Jaya. 12. Mata Air Kepies, kapasitas 20 lt/detik melayani Kampung Buntul, Weh Tenang Uken, Weh Tenang Toa, Ramung Jaya, Pulo Tige, Darul Aman, Jelobok. 13. Sungai Lancang kapasitas 2,5 lt/detik melayani Kampung Simpang Lancang Menderek dan Alur Gading. 14. Sungai Weh Kulus kapasitas 50 lt/detik melayani Kampung Blang Rakal, Km 40, Km 41 dan Werlah. 15. Mata Air Sumber Rejo (Reronga) memiliki kapasitas 20 lt/detik melayani Kampung Sumber Rejo, Gajah Putih, Pasar reronga, Simpang Rahmat, Umah Besi, Gedung Tengah dan Timang Gajah. b. pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis secara terkendali; c. pengembangan sistem perpipaan perdesaan menggunakan sumber air dari air tanah atau mata air; d. penyediaan................

33

d. penyediaan sistem air bersih perdesaan memanfaatkan potensi air hujan; dan e. pemanfaatan sumber air baku untuk air bersih secara proporsional dan terpadu untuk pemenuhan kebutuhan pertanian dan kebutuhan lainnya. (4) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. Lokasitempatpenampungan sampah sementara (TPS), ditempatkan tersebar pada pusat kegiatan masyarakat pada setiap kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah, terdiri atas : 1. Kecamatan Bukit; 2. Kecamatan Bandar; 3. Kecamatan Wih Pesam; 4. Kecamatan Timang Gajah; 5. Kecamatan Gajah Putih; 6. Kecamatan Pintu Rime Gayo; 7. Kecamatan Permata; 8. Kecamatan Mesidah; 9. Kecamatan Bener Kelipah; 10. Kecamatan Syiah Utama; 11. Pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan; dan 12. Kawasan perkantoran. b. Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Bener Meriah dengan menerapkan sistem operasional sanitary landfill adalah TPAST Perumpakan Benjadi di Desa Perumpaan Benjadi Kecamatan Mesidah seluas 11 Ha dengan wilayah Layanan meliputi : a. Kecamatan Mesidah meliputi Kampung Cemparam Jaya, Jamur Atu Jaya, Gunung Sayang, Peteri Pintu Wih Resap, Simpur, Amor, Buntul Gayo, Wer Tingkem, Hakim Peteri Pintu, Perumpakan Benjadi, Cemparam Lama, Cemparam Pakat Jeroh, Simpang Renggali, Sosial dan Pantan Kuli. b. Kecamatan Bandar meliputi Kampung Wonosari, Paya Baning, Blang Pulo, Petukel Blang Jorong, Tanjung Pura, Hakim Wih Ilang, Lewa Jadi, Bukit Wih Ilang, Suku Wih Ilang, Pondok Gajah, Purwosari, Sidodadi, Selamat Rejo, Pondok Ulung, Janarata, Batin Baru, Muyang Kute Mangku, Keramat Jaya, Simpang Utama, Pakat Jeroh, Puja Mulia, Pondok Baru, Bahgie Bertona, Tansaran Bidin, Sinar Jaya Paya Ringkel, Remang Ketike Jaya, Gunung Antara, Gele Semayang, Makmur Sentosa, Tawar Sedenge, Jadi Sepakat, Kampung Selisih Mara, Kela Nempan, Mutiara dan Beranun Teleden; c. Kecamatan Syiah Utama meliputi Kampung Tembolon, Wihni Durin, Kute Lah Lane, Payung, Kerlang, Gerpa, Goneng, Blang Panu, Rusip, Uning, Pasir Putih, Rata Mulie, Tempen Baru, Geruti Jaya, Garut, dan Ranto Panyang; dan d. Kecamatan Bukit meliputi Kampung Blang Tampu, Uning Bersah, Uning Teritit, Kute Lintang, Tingkem Bersatu, Tingkem Asli, Reje Guru, Blang Sentang, Pasar Simpang Tiga, Bale Redelong, Ujung Gele, Delung Tue, Kenawat Redelong, Blang Ara, Waq Pondok Sayur, Panji Mulia I, Panji Mulia II, Isaq Busur, Bujang, Hakim Tungul Naru, Bale Atu, Tingkem Benyer, Batin Wih Pongas, Sedia Jadi, Rembele, Mutiara Baru, Blang Panas, Bukit Bersatu, Serule Kayu, Kute Kering, Kute Tanyung, Babussalam, Paya Gajah, Delung Asli, Pilar Jaya, Meluem, Mupakat Jadi, Godang, Uring dan Karang Rejo.

e. Kecamatan.................

34

e. Kecamatan Wih Pesam meliputi Kampung Simpang Teritit, Suka Rame Atas, Suka Rame Bawah, Syura Jadi, Pante Raya, Simpang Balek, Suka Jadi, Bener Ayu, Blan Paku, Suka Makmur, Merie I, Jamur Uluh, Gegerung, Bukit Pepanyi, Jamur Ujung, Wonosobo, Lut Kucak, Wih Pesam, Cinta Damai, Bener Mulie, Kebun Baru, Blang Kucak, Simpang Antara, Blang Benara, Suka Makmur Timur, Burni Telong dan Mekar Jadi Ayu; f. Kecamatan Bukit meliputi Kampung Bukit Bersatu, Mutiara Baru, Blang Panas, Blang Tampu, Uning Bersah, Uning Bersah, Gunung Teritit, Kute Kering, Kute Lintang, Serule Kayu, Tingkem Asli, Batin Wih Pongas, Tingkem Benyer, Uring, Reje Guru, Blang Sentang, Paya Gajah, Bale Redelong, Bujang, Godang, dan Isaq Busur; g. Kecamatan Gajah Putih meliputi Kampung Timang Gajah, Reronga, Pantan Lues, Meriah Jaya, Umah Besi, Pante Karya, Simpang Keramat, Gajah Putih, Gayo Setie dan Alam Jaya; dan h. Kecamatan Timang Gajah meliputi Kampung Bandar Lampahan, Karang Jadi, Lampahan, Suka Damai, Blang Rongka, Tunyang, Setie, Simpang Layang, Gegur Sepakat, Cekal Baru, Damaran Baru, Pajar Harapan, Kenine, Rembune, Bumi Ayu, Baru, Mude Benara, Pantan Pediangan, Lampahan Barat, Lampahan Timur, Mekar Ayu, Kolam Para Kanis, Timang Rasa, Bukit Mulie, Sumber Jaya, Gunung Tunyang, Datu Beru Tunyang, Pantan Kemuning, Bukit Tunyang dan Linung Bale. i. Kecamatan Pintu Rime Gayo meliputi Kampung Rime Raya, Singah Mulo, Alu Gading, Blang Rakal, Negeri Antara, Blang Ara, Gemasih, Pulo Intan, Rata Ara, Musara 58, Musara Pakat, Weh Porak, Simpang Lancang, Bener Meriah, Perdamaian, Ulu Naron, Taman Firdaus, Bintang Berangun, Uning Emas, Pancar Jelobok, Alur Cincin, Pantan Sinaku dan Pantan Lah; dan j. Kecamatan Gajah Putih meliputi Kampung Reronga, Timang Gajah, Pantan Lues, Meriah Jaya, Umah Besi, Pante Karya, Simpang Keramat, Gajah Putih, Gayo Setie dan Alam Jaya. c. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang dikelola dari sumbernya dengan teknologi komposting sampah organik dan sistem Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang) atau 3R lainnya sesuai kawasan permukiman; d. Pengangkutan sampah dilakukan dari depo wadah komunal (TPS) ketempat pembuangan akhir regional atau untuk pengumpulan sampah langsung dari sumber-sumber sampah besar langsung ke TPA; e. Pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan prasarana sampah; dan f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah. (5) Sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Jalung di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo dengan cakupan wilayah pelayanan meliputi : 1. Kecamatan Timang Gajah; 2. Kecamatan Gajah Putih; 3. Kecamatan Wih Pesam; dan 4. Kecamatan Permata. b. sistem pembuangan air limbah domestik/permukiman mencakup sistem pengelolaan sanitasi setempat (on site sanitation) untuk industri, hotel, rumah makan, rumah tangga serta pengelolaan sanitasi terpusat (off site sanitation) bagi komplek perumahan baru. c. pemenuhan..............

35

c. pemenuhan prasarana tangki septik untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; d. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh, miskin dan fasilitas umum; e. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu; dan f. Pengembangan Penyediaan sarana dan prasarana air limbah. (6) Sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. Pembagian blok drainase, meliputi: 1. Blok I wilayah permukiman Perkotaan Redelong di Kecamatan Bukit meliputi Kampung Pasar Simpang Tiga Redelong, Bale Atu, Hakim Tungul Naru, Babussalam, Bale Redelong, Paya Gajah, Blang Sentang, Uning, Tingkem Benyer, Ujung Gele, Bujang, Godang, dan Reje Guru; 2. Blok II wilayah pusat pemerintahan kabupaten di Kecamatan Bukit meliputi Kampung Kute Kering, Kute Lintang, Serule Kayu, Kute Tanyung, Batin Wih Pongas,Tingkem Bersatu dan Tingkem Asli; 3. Blok III wilayah permukiman Pondok Baru di Kecamatan Bandar, meliputi Kampung Simpang Utama, Tawar Sedenge, Purwosari, Puja Mulia, Mutiara, Janarata, Pondok Baru dan Bahgie Bertona; dan 4. Blok IV wilayah pusat Perkotaan Pante Raya di Kecamatan Wih Pesam meliputi Kampung Pante Raya, Wih Pesam, Simpang Bale, Bener Mulie dan Kebun Baru. 5. Blok V Wilayah Pusat Perkotaan Blang Rakal meliputi Kampung Blang Rakal; 6. Blok VI Wilayah Pusat Perkotaan Reronga, meliputi Kampung Reronga dan Gajah Putih; 7. Blok VII Wilayah Pusat perkotaan Lampahan, meliputi Kampung Lampahan Barat, Lampahan Timur, Mekar Ayu; 8. Blok VIII Wilayah Pusat perkotaan Simpang Balek, meliputi Kampung Simpang Balek, Bener Mulie dan Kebun Baru; 9. Blok IX Wilayah Pusat pemukiman perkotaan Bener Kelipah Selatan, meliputi Kampung Bener Kelipah Utara dan Lot Bener Kelipah; 10. Blok X Wilayah Pusat perkotaan Wih Tenang Uken, meliputi Kampung Wih Tenang Uken; 11. Blok XI Wilayah Pusat perkotaan Sosial Kecamatan Mesidah, meliputi Kampung Sosial; dan 12. Blok XII Wilayah Pusat perkotaan Samar Kilang, meliputi Kampung Rata Mulie, Kampung Blang Panu, Gerpa, Goneng, Kerlang, Kute Lah Lane, Pasir Putih, Payung, Uning, Tempen Baru, Geruti Jaya, Rusip, Tembolon dan Wihni Durin. b. Sistem saluran meliputi penetapan saluran primer atau conveyor drain, saluran pengumpul sekunder dan tersier atau collector drain; c. Sistem pembuangan terdiri atas : 1. Pemasangan pintu air yang kedap air beserta pompa air pada hilir saluran; dan 2. Pembuatan tanggul banjir di sepanjang saluran pembuangan dekat tepian sungai, khususnya pada bagian yang rendah; dan d. Pengembangan zona dan blok drainase lainnya meliputi seluruh Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.

(7) Jalur.................

36

(7) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. Jalur evakuasi Bencana Gunung Api Burni Telong, terdiri atas : 1. Aliran Lahar/ Lava, terdiri atas : a) Kecamatan Wih Pesam meliputi Kampung Pante Raya, Wih Pesam, Wonosobo, Lut Kucak, Cinta Damai,Jamur Ujung, dan Burni Telong; dan b) Kecamatan Bukit meliputi Bale Atu dan Karang Rejo. 2. Kecamatan Bandar meliputi Kampung Lontaran Batu Pijar, terdiri atas : a) Kecamatan Wih Pesam meliputi Kampung Simpang Balik dan Pante Raya; dan b) Kecamatan Bukit meliputi Kampung Rembune, Bur Pediangan, Bale Atu dan Karang Rejo. 3. Abu Vulkanik, terdiri atas : a) Radius dalam 5 (lima) Km berada di Kecamatan Timang Gajah meliputi Kampung Pantan Pediangan dan Rembune; dan b) Radius dalam 8 (delapan) Km, terdiri atas : 1) Kecamatan Bukit meliputi Kampung Bale Atu, Babussalam dan Uring; 2) Kecamatan Wih Pesam meliputi Kampung Karang Rejo, Cinta Damai, Wonosobo, Lut Kucak, Wih Pesam, Bener Ayu dan Kenine; 3) Kecamatan Timang Gajah meliputi Kampung Sumber Jaya, Suka Damai, Lampahan, Timang Rasa, Bandar Lampahan, Mude Benara, Damaran Baru, Bumi Ayu dan Baru 76; dan 4) Kecamatan Gajah Putih meliputi Kampung Sumber Jaya dan Suka Damai. b. Jalur evakuasi bencana angin puting beliung di seluruh Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah; c. Jalur evakuasi bencana gerakan tanah di luar wilayah yang berpotensi gerakan tanah di Kecamatan Syiah Utama, Permata, dan Mesidah, meliputi: 1. Kecamatan Bandar; dan 2. Kecamatan Bener Kelipah. d. penyediaan ruang dan sarana evakuasi bencana, terdiri atas : 1. lapanganolahraga atau lapangan terbuka; dan 2. fasilitas umum dan sosial meliputi: a) gedung sekolah; b) rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya; c) kantor pemerintah; dan d) terminal. (8) Pengembangan prasarana mitigasi bencana Gunung Api terdiri atas : a. Penyediaan tempat perlindungan atau shelter pada daerah-daerah permukiman; b. Penyediaan prasarana terowongan, tanggul pengarah, dan penampung lahar; c. Menerapkan konstruksi bangunan tahan gempa dan abu vulkanik; d. Penyediaan sarana dan prasarana pemantau gunung api; dan e. penyediaan rambu penyelamatan rawan bencana pada setiap lokasi yang berpotensi terjadi bencana. (9) Pengembangan prasarana mitigasi bencana Alam Gempa Bumi terdiri atas : (10) Pengembangan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas : a. sarana pemerintahan tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Redelong; b. sarana pemerintahan tingkat kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan; c. sarana............. 37

c. sarana pemerintahan tingkat kemukiman berada diseluruh pusat mukim; dan d. sarana pemerintahan tingkat Kampung berada di seluruh kecamatan sesuai jumlah Kampung. (11) Pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas : a. saranapendidikan Pasca Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri atas: 1. Unsyiah kampus 2 di Kampung Mekar Ayu, Kampung Tunyang, Kampung Datu Beru, Kecamatan Timang Gajah; 2. STIKES Yayasan Payung Negeri di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam; 3. Institut Kesenian Aceh (IKA) di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam;dan 4. Pengembangan sarana pendidikan tinggi lainnya dapat diarahkan di Kecamatan Timang Gajah, Wih Pesam, dan Bukit. b. Sarana pendidikan se-tingkat SLTA berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; c. Sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; Sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; d. Sarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan e. Sarana pendidikan informal berupa pesantren, dayah, Taman Pengajian Al – Quran (TPA/ TPQ) yang tersebar diseluruh Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah. (12) Pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas : a. Rumah Sakit di Kabupaten Bener Meriah terdiri atas : 1. Rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Bener Meriah di Kampung Kute Lintang Kecamatan Bukit; dan 2. Rumah sakit container di Simpang Tiga Redelong Kecamatan Bukit. b. Puskesmas di Kabupaten Bener Meriah terdiri atas : 1. Puskesmas Perawatan PONED Lampahan di Kecamatan Timang Gajah; 2. Puskesmas Perawatan Singah Mulo di Kecamatan Pintu Rime Gayo; 3. Puskesmas Perawatan PONED Pondok Baru di Kecamatan Bandar; 4. Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu di Kecamatan Permata; 5. Puskesmas Perawatan Pante Raya di Kecamatan Wih Pesam; 6. Puskesmas Non Perawatan Simpang Teritit di Kecamatan Wih Pesam; 7. Puskesmas Non Perawatan Simpang Tiga Redelong di Kecamatan Bukit; 8. Puskesmas Non Perawatan Blang Rakal di Kecamatan Pintu Rime Gayo; 9. Puskesmas Non Perawatan Samar Kilang di Kecamatan Syiah Utama; 10. Puskesmas Non Perawatan Reronga di Kecamatan Gajah Putih; dan 11. Puskesmas Non Perawatan di Kecamatan Mesidah c. puskesmas pembantu berada di tiap PPL; d. polindes dan poskesdes skala pelayanan Kampung berada di seluruh Kampung; dan e. Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan lainnya di setiap kecamatan dan desa dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah. (13) Pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas : a. Masjid RayaBabussalam berada di Simpang Tiga Redelong, Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit; b. masjid kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan; c. sarana...............

38

c. sarana ibadah tingkat lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan d. sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. (14) Pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas : a. sarana perdagangan skala kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Simpang Tiga Redelong; b. sarana perdagangan skala beberapa kecamatan terdiri atas: 1. Kawasan Perkotaan Pondok Baru di Kecamatan Bandar, meliputi Kampung Mutiara, Janarata, Purwosari, Bahgie Bertona, dan Keramat Jaya; 2. Kawasan Perkotaan Pante Raya di Kecamatan Wih Pesam, meliputi Kampung Pante Raya, Lut Kucak, Wih Pesam, dan Simpang Balik; 3. Kawasan Perkotaan Lampahan di Kecamatan Timang Gajah meliputi Kampung Lampahan Barat, Lampahan Timur dan Bandar Lampahan, Karang Jadi, Kampung Baru 78, Mekar Ayu, Mude Benara, Datu Beru Tunyang, Lampahan, Bukit Mulie, Bumi Ayu, dan Bandar Lampahan; dan 4. Kawasan Perkotaan Blang Rakal di Kecamatan Pintu Rime Gayo meliputi Kampung Blang Rakal, Arul Cincin, Perdamaian, dan Bintang Berangun. 5. Kawasan Perkotaan Reronga di Kecamatan Gajah Putih meliputi Kampung Reronga, Sumber Rejo, Timang Gajah, Umah Besi, Gayo Setie 6. Kawasan Perkotaan Wih Tenang Uken di Kecamatan Permata meliputi Kampung Wih Tenang Uken, Gelampang Wih Tenang Uken, Kepies, Bale Purnama, Bintang Bener. BAB VII RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 21 (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas: a. Kawasan Lindung; dan b. Kawasan Budidaya. (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini. Bagian Kedua Paragraf 1 Kawasan Lindung Pasal 22 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Kawasan hutan lindung; b. Kawasan perlindungan setempat; c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; d. Kawasan rawan bencana alam; e. Kawasan lindung geologi; dan f. Kawasan lindung lainnya Pasal 23 Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a seluas 64.667,45 Ha terdiri atas: a. Kecamatan Pintu Rime Gayo seluas 2.872,27 Ha meliputi Kampung Uning Mas; b. Kecamatan Gajah Putih seluas 2.093,41 Ha meliputi Kampung Pante Karya, Alam Jaya dan Pantan Lues; c. Kecamatan................ 39

c. Kecamatan Timang Gajah seluas 1.730,73 Ha meliputi Kampung Sumber Jaya, Pantan Pediangan dan Rembune; d. Kecamatan Wih Pesam seluas 837,06 Ha meliputi Kampung Wih Pesam dan Wonosobo; e. Kecamatan Bukit seluas 2.182,82 Ha meliputi Kampung Bale Atu, Bale Redelong, Mupakat Jadi,Sedie Jadi, Panji Mulya I, Panji Mulya II, Waq Pondok Sayur, dan Karang Rejo; f. Kecamatan Bandar seluas 2.164,94 Ha meliputi Kampung Batin Baru dan Pondok Gajah; g. Kecamatan Bener Kelipah seluas 591,04 Ha meliputi Kampung Nosar Baru, Bandar Jaya, Suku Bener dan Jongok Meluem; h. Kecamatan Permata seluas 5.846,22 Ha meliputi Kampung Kepies, Bale Purnama, Bintang Permata, Gelampang Wih Tenang Uken, Bumi Pase, Seni Antara, Rikit Musara, Penosan Jaya, Jelobok, Temas Mumanang, Suku Sara Tangke dan Timur Jaya; i. Kecamatan Mesidah seluas 13.814,54 Ha meliputi Kampung Simpang Renggali, Peteri Pintu Wih Resap, Hakim Peteri Pintu dan Simpur dan Perumpakan Benjadi; dan j. Kecamatan Syiah Utama seluas 32.534,42 Ha meliputi Kampung Rata Mulie, Kute Lah Lane, Payung, Uning, Tempen Baru, Gerpa, Wihni Durin, Rusip, Pasir Putih, Goneng dan Geruti Jaya. Paragraf 2 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 24 (1) Kawasanperlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas: a. kawasan sempadan sungai; b. kawasan danau; c. Kawasan sekitar waduk; dan d. Ruang terbuka hijau. (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.594,10 Ha, meliputi daratan sepanjang kiri dan kanan sungai-sungai besar dan sungai kecil di Kabupaten Bener Meriah,terdiri atas : a. Krueng Jambo Aye seluas 818,05 Ha, yang melalui wilayah Kecamatan Syiah Utama meliputi Kampung Goneng, Geruti Jaya, Blang Panu, Uning, Payung, Kute Lah Lane, Kerlang, Rata Mulie,Tembolon dan Pasir Putih; b. Krueng Peusangan seluas 732,38 Ha, yang melalui wilayah terdiri atas : 1. Kecamatan Timang Gajah seluas 129,06 Ha meliputi Kampung Cekal Baru dan Pantan Kemuning; 2. Kecamatan Gajah Putih seluas 67,83 Ha meliputi Kampung Meriah Jaya dan Simpang Rahmat; dan 3. Kecamatan Pintu Rime Gayo seluas 380,97 Ha meliputi Kampung Musara Pakat, Gemasih, Rime Raya, Alur Cincin, Blang Rakal, Negeri Antara dan Pantan Lah. c. Wih Bidin seluas 1.261,01 Ha yang melalui wilayah terdiri atas : 1. Kecamatan Mesidahmeliputi 183,76Ha meliputi Kampung Wer Tingkem, Sosial, Gunung Sayang, dan Perumpakan Benjadi; 2. Kecamatan Bandar 14,43Ha meliputi Muyang Kute Mangku, Sinar Jaya Paya Ringkeldan Blang Pulo; dan 3. Kecamatan Syiah Utama1.007 Ha meliputi Wih Durin, Tembolon dan Rusip. (3) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 9,02 Ha, berupa Danau Lut Kucak terintegrasi dalam kawasan hutan lindung di Kecamatan Bandar dan Bukit; dan (4) Kawasan.............. 40

(4) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 41,47 Ha,terdiri atas : a. Kawasan waduk Burni Telong seluas 30,04 Ha di Kecamatan Bukit; dan b. Kawasan sempadan waduk seluas 11,43 Ha di Kecamatan Bukit. (5) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. Ruang Terbuka Hijau eksisting yakni seluas 128,45 Ha (7% dari luas kawasan perkotaan) ; dan b. Luas Ruang Terbuka Hijau di akhir tahun perencanaan adalah seluas 550,50 Ha (30% dari luas kawasan perkotaan). Paragraf 3 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya Pasal 25 Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf cterdiri atas : a. Tugu RRI Rimba Raya di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo; b. Makam Datu Beru di Kampung Datu Beru Kecamatan Timang Gajah; c. Makam Tenge Besi di Kampung Tenge Besi Kecamatan Gajah Putih; dan Makam Bener Meriah di Kampung Goneng Kecamatan Syiah Utama. Paragraf 4 Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 26 Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas : a. Kawasan rawan angin puting beliung di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah; b. Kawasan rawan tanah longsor tinggi di Kecamatan Syiah Utama, Permata, dan Mesidah. Paragraf 5 Kawasan Lindung Geologi Pasal 27 (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri atas : a. kawasan cagar alam geologi; b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan bentang alam karst seluas 40.327,43 Ha, terdiri atas : a. Kecamatan Bandar seluas 1.599,2 Ha meliputi Kampung Tensaran Bidin, Muyang Kute Mangku, Paya Ringkel, Blang Pulo, Gunung Antara dan Lewa Jadi; b. Kecamatan Bukit seluas 159,18 Ha meliputi Kampung Kute Kering, Kute Lintang, Serule Kayu dan Kute Tanyung; c. Kecamatan Permata seluas 1.881,52 Ha; d. Kecamatan Mesidah seluas 24.963,27 Ha meliputi Kampung Pantan Kuli, Cemparam Jaya, Cemparam Pakat Jeroh, Jamur Atu Jaya, Sosial, Wer Tingkem, Gunung Sayang, Alur Putih, Tembolon, Uber-uber, Perumpakan Benjadi, Simpur, dan Hakim Peteri Pintu; dan e. Kecamatan Syiah Utama seluas 39.947,8 Ha meliputi Kampung Rusip, Wih Durin, Pasir Putih, Payung, Uning, Tempen Baru, dan Geruti Jaya. (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di kawasan rawan gunung api meliputi Kecamatan Bener Kelipah, Bandar, Bukit, Wih Pesam, Timang Gajah, dan Gajah Putih. (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kecamatan Mesidah, Kecamatan Wih Pesam, Kecamatan Bukit, Kecamatan Bandar, Kecamatan Bener, Kelipah, Kecamatan Permata, Kecamatan Timang Gajah dan Kecamatan Gajah Putih. 41

Paragraf 6 Kawasan Lindung Lainnya Pasal 28 Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf dterdiri dari : a. Taman Buru Linge seluas kurang lebih 75,04 Ha dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah di Kecamatan Syiah Utama; b. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Simpang Tiga Redelong, Kecamatan Bukit seluas kurang lebih 360 Ha; c. Ruang terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Pondok Baru Kecamatan Bandar seluas kurang lebih 190,5 Ha; Bagian Ketiga Rencana Kawasan Budidaya Pasal 29 Kawasan budidaya Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan pertanian; c. kawasan peruntukan perikanan; d. kawasan peruntukan pertambangan; e. kawasan peruntukan industri; f. kawasan peruntukan pariwisata; g. kawasan peruntukan permukiman; dan h. kawasan peruntukan lainnya. Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 30 Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas 52.346,76 Ha terdiri atas : a. Kecamatan Bukit, seluas 2.336,06 Ha, meliputi Kampung Pilar Jaya, Bukit Bersatu, Blang Panas, Uning Bersah, Gunung Teritit, Kute Kering, Kute Lintang, Serule Kayu, Kute Tanyung, Tingkem Asli dan Batin Wih Pongas; b. Kecamatan Bandar, seluas 3.305,91 Ha, meliputi Kampung Gunung Antara, Tansaran Bidin, Remang Ketike Jaya, Paya Baning, Wonosari, dan Muyang Kute Mangku; c. Kecamatan Permata, seluas 4.571,62 Ha, meliputi Kampung Penosan Jaya, Uning Sejuk, Seni Antara, Rikit Musara dan Bakongan Baru; d. Kecamatan Mesidah, seluas 12.083,99 Ha, meliputi Kampung Cemparam Lama, Pantan Kuli, Cemparam Jaya, Cemparam Pakat Jeroh, Wer Tingkem, Gunung Sayang, Perumpakan Benjadi dan Simpur ; dan (Holding Zone) e. Kecamatan Syiah Utama, seluas 28.587,95 Ha, meliputi Kampung Tembolon, Wihni Durin, Rusip, Blang Panu, Geuruti Jaya, Uning dan Pasir Putih; f. Kecamatan Pintu Rime Gayo, seluas 1.461,24 Ha meliputi Kampung Uning Mas, Pantan Sinaku dan Pancar Jelobok.

Paragraf 2...................

42

Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 31 (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas: a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura; c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan d. Kawasan peruntukan peternakan. (2) Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 51.788,86 Ha terdiri atas : a. Lahan basah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). seluas kurang lebih 3.197,50 Ha, meliputi : 1) Kecamatan Permata seluas 25,17 Ha meliputi kampung Bener Pepanyi, Bintang Permata, Bintang Bener, Darul Aman, Ramung Jaya dan Pantan Tengah Jaya. 2) Kecamatan Syiah Utama seluas 528,44 Ha meliputi kampung Kute lah Lane, Payung, Kerlang, Gerpa, Goneng, Blang Panu, Uning, Pasir Putih, Rata Mulie, Geruti Jaya, Tembolon. 3) Kecamatan Mesidah seluas 196,07 Ha meliputi kampung Sosial/Alur Putih, Cemparan Lama, Cemparan Pakat Jeroh, Cemparan Jaya, Pantan kuli, Jamur Atu Jaya, Amor, Gunung Sayang, Hakim Putri Pintu dan Simpur. 4) Kecamatan Bandar seluas 122,17 Ha meliputi kampung Paya Baning, Suku Wih Ilang, Selamet Rejo, Muyang Kute Mangku, Puja mulia, Makmur Sentosa, Mutiara,Gele Semayam, Hakim Wih Ilang, Wonosari, Sidodadi, Tanjung Pura, Kala Nempan, Pondok Ulung, Bahgie Bertona dan Beranun Teleden. 5) Kecamatan Bener Kelipah seluas 67,75 Ha meliputi kampung Bener Kelipah selatan, Bener Lukup II, Suku Bener, Bandar Jaya, Nosar Tawar Jaya, Lot Bener Kelipah, Kala Tenang, Bintang Musara dan Bener Kelipah Utara. 6) Kecamatan Bukit seluas 988,25 Ha meliputi kampung Uning Bersah, Uning Teritit, Kute Lintang, Tingkem Bersatu, Tingkem Asli, Reje Guru, Blang Sentang, Ujung Gele, Bale Redelong, Delung Tue, Kenawat Redelong, Isaq Busur, Bujang, Hakim Tunggul Naru, Bale Atu, Tingkem Benyer, Batin Wih Pongas, Bukit Bersatu, Serule Kayu, Kute Kering, Babussalam, Delung Asli, Pilar jaya, Meluem, dan Uring. 7) Kecamatan Wih Pesam seluas 31,45 Ha meliputi kampung Pante Raya, Bener Ayu, Blang Kucak, Blang Benara, Karang Rejo dan Suku Makmur Timur; 8) Kecamatan Timang Gajah seluas 411, 99 Ha meliputi kampung Blang Rongka, Tunyang, Setie, Gegur Sepakat, Fajar Harapan, Kenine, Bumi Ayu, Kampung Baru, Gunung Tunyang, Datu beru Tunyang, Bukit Tunyang dan Linung Bale. 9) Kecamatan Gajah Putih seluas 144,02 Ha meliputi kampung Timang Gajah, Meria Jaya, Simpang Rahmat, Reronga Alam Jaya dan Umah Besi. 10) Kecamatan Pintu Rime Gayo seluas 672,19 Ha meliputi kampung Rime Raya, Pulo Intan, Bener Meriah, Perdamaian, Alur Cincin, Blang Rakal, Alur Gading, Negeri Antara, Pantan Lah dan Musara Pakat.

b. Pertanian.....................

43

b. Pertanian lahan kering seluas 42.692,85 Ha meliputi : 1) Kecamatan Pintu Rime Gayo seluas 2.524,78 Ha, meliputi Kampung Uning Mas, Rata Ara, Alur Gading, Musara 58, Singa Mulo, Pulo Intan, Blang Ara, Rime Raya, Gemasih, Musara Pakat, Pantan Lah dan Negeri Antara; 2) Kecamatan Gajah Putih seluas 1.819,73 Ha, meliputi Kampung Meriah Jaya, Timang Gajah, Simpang Rahmat, Umah Besi, Reronga, Gajah Putih, Gayo Setie, Alam Jaya, Pante Karya dan Pantan Lues; 3) Kecamatan Timang Gajah seluas 6.064,77 Ha, meliputi Kampung Setie, Blang Rongka, Pantan Kemuning, Cekal Baru, Tunyang, Bukit Tunyang, Gegur Sepakat, Lintang Bale, Simpang Layang, Kulem Para Kanis, Timang Rasa, Sumber Jaya, Suka Damai, Mekar Ayu, Datu Beru Tunyang, Bukit Mulie, Lampahan, Lampahan Barat, Lampahan Timur, Talang Jadi, Mude Benara, Bumi Ayu, Bandar Lampahan, Damaran Baru, Fajar Harapan, Kanine, Rembune dan Pantan Pediangan; 4) Kecamatan Wih Pesam seluas 4.660,76 Ha, meliputi Kampung Pante Raya, Suka Jadi, Wih Pesam, Cinta Damai, Mekar Jadi Ayu, Wonosobo, Lut Kucak, Blang Paku, Burni Telong, Jamur Ujung, Simpang Balek, Suka Makmur Barat, Blang Benara, Bener Mulie, Blang Kucak, Kebun Baru, Simpang Antara, Suka Makmur Timur, Bener Ayu, Simpang Teritit, Suka Ramai Atas, Suka Ramai Bawah, Syura Jadi, Jamur Uluh, Gegerung, Merie Satu dan Bukit Pepanyi; 5) Kecamatan Bukit seluas 3.307,32 Ha, meliputi Kampung Blang Tampu, Kute Lintang, Uning Bersah, Kute Tanyung, Serule Kayu, Kute Kering, Blang Panas, Mutiara Baru, Bukit Bersatu, Gunung Teritit, Karang Rejo, Batin Wih Pongas, Hakim Tunggul Naru, Rembele, Tingkem Asli, Tingkem Bersatu, Tingkem Benyer, Delung Tue, Kenawat Redelong, Ujung Gele, Waq Pondok Sayur, Blang Ara, Panji Mulia II, Pilar Jaya, Panji Mulia I, Isaq Busur, Godang, Bujang, Sedie Jadi, Mupakat Jadi, Meluem dan Delung Asli; 6) Kecamatan Bandar seluas 4.278,91 Ha, meliputi Kampung Muyang Kute Mangku, Sinar Jaya Paya Ringkel, Petukel Blang Jorong, Sidodadi, Jadi Sepakat, Keramat Jaya, Puja Mulia, Purwosari, Tawar Sedenge, Beranun Teleden, Mutiara, Paya Baning, Blang Pulo, Pakat Jeroh, Pondok Ulung, Selamat Rejo, Selisih Mara, Kala Nempan, Hakim Wih Ilang, Lewa Jadi, Tanjung Pura, Wonosari, Tansaran Bidin, Gunung Antara, Remang Ketike Jaya, Bahgie Bertona, Janarata, Pondok Baru, Suku Wih Ilang, Batin Baru, Pondok Gajah, Simpang Utama, Gele Semayang, Makmur Sentosa dan Bukit Wih Ilang; 7) Kecamatan Bener Kelipah seluas 1.946,03 Ha, meliputi Kampung Nosar Tawar Jaya, Bener Kelipah Selatan, Bener Kelipah Utara, Gunung Musara, Kala Tenang, Lot Bener Kelipah, Jongok Meluem, Bintang Musara, Bener Lukup II dan Suku Bener; 8) Kecamatan Permata seluas 5.120,45 Ha, meliputi Kampung Bener Pepanyi, Bintang Bener, Bintang Permata, Ceding Ayu, Darul Aman, Pantan Tengah Jaya, Ramung Jaya, Jungke, Pemangko, Jelobok, Temas Mumanang, Wih Tenang Toa, Ayu Ara, Uning Sejuk, Suku Sara Tangke, Tawar Bengi, Bakongan Baru, Gelampang Wih Tenang Uken, Wih Tenang Uken dan Bale Musara; 9) Kecamatan Mesidah seluas 7.244,36 Ha, meliputi Kampung Cemparam Jaya, Jamur Atu Jaya, Pantan Kuli, Simpang Renggali, Sosial, Cemparam Lama, Camparam Pakat Jeroh, Gunung Sayang, Hakim Peteri Pintu, Simpur, Wer Tingkem, Perumpaken Benjadi, Amor, Buntul Gayo dan Peteri Pintu Wih Resap; dan

(10) Kecamatan................ 44

10) Kecamatan Syiah Utama seluas 5.745,73 Ha, meliputi di Kampung Blang Panu, Gerpa, Goneng, Kerlang, Kute Lah Lane, Payung, Uning, Rata Mulie, Tempen Baru, Geruti Jaya, Rusip, Tembolon dan Wihni Durin. (3) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.067,64 Ha meliputi : a. Kecamatan Pintu Rime Gayo seluas 490,16 Ha, meliputi Kampung Blang Rakal, Negeri Antara, Alur Cincin, Uning Mas, Perdamaian, Ulu Naron, Arul Gading, Wih Porak, Gemasih dan Blang Ara; b. Kecamatan Gajah Putih seluas 238,76 Ha, meliputi Kampung Meriah Jaya, Timang Gajah, Umah Besi, Gayo Setie dan Alam Jaya; dan c. Kecamatan Timang Gajah seluas 338,73 Ha, meliputi Kampung Mekar Ayu, Gegur Sepakat, Simpang Layang, Kulem Para Kanis, Blang Rongka, Setie dan Bumi Ayu. Kawasan Peruntukan Perkebunan Pasal 32 Kawasan peruntukan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf c seluas 21.909,90 Ha terdiri atas : a. Kecamatan Pintu Rime Gayo seluas 15.440,98 Ha, meliputi Kampung Blang Rakal, Negeri Antara, Alur Cincin, Pantan Sinaku, Bintang Berangun, Taman Firdaus, Uning Mas, Ulu Naron, Pantan Lah, Pancar Jelobok, Alur Gading, Simpang Lancang, Wih Porak, Bener Meriah, Blang Ara, Gemasih dan Rata Ara; b. Kecamatan Gajah Putih seluas 1.452,65 Ha, meliputi Kampung Meriah Jaya, Reronga, Rumah Besi, Alam Jaya, Pante Karya, Pantan Lues dan Simpang Rahmat; c. Kecamatan Permata seluas 3.520,94 Ha, meliputi Kampung Penosan Jaya, Jelobok, Bakongan Baru, Buntul Peteri, Gelampang Wih Tenang Uken, Seni Antara, Wih Tenang Uken, Rikit Musara, Burni Pase, Timur Jaya, Temas Memanang, Uning Sejuk, Tawar Bengi dan Kepies; d. Kecamatan Mesidah seluas 411,74 Ha, meliputi Kampung Pantan Kuli, Simpur, Hakim Peteri Pintu dan Sosial; e. Kecamatan Syiah Utama seluas 154,13 Ha Kampung Gerpa, Uning, Goneng, Pasir Putih, Tempen Baru, Blang Panu dan Rata Mulie; dan f. Kecamatan Timang Gajah seluas 929,46 Ha, meliputi Kampung Setie, Sumber Jaya, Suka Damai, Lampahan, Pantan Pediangan dan Rembune. Kawasan Peruntukan Peternakan Pasal 33 Kawasan Peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf d seluas 4.149,22 Ha di Kecamatan Mesidah, terdiri atas : a. Peternakan seluas 52,93 Ha pada kawasan peruntukan lainnya; dan b. Peternakan seluas 4.096,29 Ha, terintegrasi dengan kawasan Hutan Produksi.(Holding zone) c. Jenis ternak di kawasan peternakan meliputi : 1. ternak besar sapi, kerbau dan kuda; 2. ternak kecil domba, kambing; dan 3. ternak unggas

Paragraf 3...............

45

Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 34 Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c seluas 132,19 Ha berupa perikanan budidaya,terdiri atas : a. Kecamatan Pintu Rime Gayo seluas 10,92 Ha, meliputi Kampung Alur Cincin, Perdamaian, Alur Gading, Musara Pakat, Wih Porak, Singah Mulo, Rata Ara dan Pulo Intan; b. Kecamatan Gajah Putih seluas 7,79 Ha, meliputi Kampung Timang Gajah, Alam Jaya, Meriah Jaya, Pantan Lues, Umah Besi, Reronga, Gajah Putih dan Simpang Rahmat; c. Kecamatan Timang Gajah seluas 12,96 Ha, meliputi Kampung Suka Damai, Lampahan Timur, Sumber Jaya, Bukit Mulie, Simpang Layang, Tunyang, Gunung Tunyang, Setie, Fajar Harapan, Mude Benara dan Bumi Ayu; d. Kecamatan Wih Pesam seluas 6,76 Ha, meliputi Kampung Pante Raya, Lut Kucak, Blang Benara, Bener Mulia, Blang Kucak, Kebun Baru, Simpang Teritit, Uning Gelime, Pante Raya Barat, Uning Bersah, Karang Rejo, Blang Panas, dan Uning Bersah; e. Kecamatan Bukit seluas 11,11 Ha, meliputi Kampung Uning Bersah, Blang Panas, Gunung Teritit, Bale Atu, Blang Sentang, Hakim Tungul Naru, Simpang Tiga Redelong, Reje Guru, Babussalam, Bale Redelong, Ujung Gele, Pilar Jaya, Panji Mulia I, Isaq Busur, Godang, Bujang, Meluem dan Delung Asli; f. Kecamatan Bandar seluas 8,17 Ha, meliputi Kampung Petukel Blang Jorong, Sidodadi, Keramat Jaya, Paya Baning, Blang Pulo, Hakim Wih Ilang, Tanjung Pura, Wonosari, Suku Wih Ilang dan Pondok Gajah; g. Kecamatan Bener Kelipah seluas 13,05 Ha, meliputi Kampung Nosar Tawar Jaya, Bener Kelipah Selatan, Bener Kelipah Utara, Nosar Baru, Kala Tenang, Lot Bener Kelipah, Jongok Meluem, Bandar Jaya, Bener Lukup II dan Suku Bener; h. Kecamatan Permata seluas 15,94 Ha, meliputi Kampung Bener Pepanyi, Bintang Bener, Bintang Permata, Darul Aman, Pantan Tengah Jaya, Penosan Jaya, Ramung Jaya, Buntul Peteri dan Wih Tenang Uken; i. Kecamatan Mesidah seluas 20,86 Ha, meliputi Kampung Cemparam Jaya, Jamur Atu Jaya, Pantan Kuli, Simpang Renggali, Cemparam Lama, Cemparam Pakat Jeroh, Gunung Sayang, Hakim Peteri Pintu, Simpur, Wer Tingkem, Perumpakan Benjadi dan Buntul Gayo; dan j. Kecamatan Syiah Utama seluas 24,64 Ha, meliputi Kampung Gerpa, Kute Lah Lane, Rata Mulie dan Rusip. Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 35 (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d terdiri atas : a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam; b. kawasan peruntukan pertambangan batuan; c. kawasan peruntukan pertambangan batubara; dan d. kawasan peruntukan panas bumi. (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa logam emas meliputi Kecamatan Timang Gajah dan Syiah Utama;

(3) Kawasan..................

46

(3) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. Potensi bahan galian pasir dan batu (sirtu) : 1) Kampung Timang Rasa, Kampung Pantan Pediangan, Kampung Damaran Baru, Kampung Setiejadi, Kampung Lampahan Timur di Kecamatan Timang Gajah; 2) Kampung Pante Karya di Kecamatan Gajah Putih; 3) Kampung Bale Atu, Kampung Karang Rejo, Kampung Rembele di Kecamatan Bukit; 4) Kampung Cinta Damai,Kampung Wonosobo, Kampung Burni Telong, Kampung Lut Kucak, Kampung Jamur Ujung, di Kecamatan Wih Pesam; dan 5) Kampung Tempen Baru, Kampung Kerlang, Kampung Blang Panu, Kampung Payung dan Kampung Rusip di Kecamatan Syiah Utama. b. Potensi Trakhit di Kecamatan Gajah Putih; dan c. Potensi Granit di Kecamatan Mesidah. (4) Kawasan peruntukan pertambangan batubara dengan potensi bahan tambang Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : a. Kecamatan Pintu Rime Gayo meliputi kampung Musara 58, Musara Pakat, Pantan Sinaku, dan Negeri Antara; b. Kecamatan Gajah Putih meliputi Meriah Jaya, Timang Gajah, Simpang Rahmat, Umah Besi, dan Reronga; c. Kecamatan Timang Gajah meliputi Kampung Setie; dan d. Kecamatan Syiah Utama. (5) Kawasan peruntukan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa : a. potensi panas bumi Gunung Burni Telong di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit, Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam; b. Potensi panas bumi Gunung Geureudong yang berada di bagian wilayah Kecamatan Timang Gajah, Gajah Putih, dan Pintu Rime Gayo. Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Industri Pasal 36 (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas: a. kawasan peruntukan industri besar; b. kawasan peruntukan industri menengah; c. kawasan peruntukan industri kecil; dan d. kawasan peruntukan industri rumah tangga. (2) Kawasan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wilayah : a. kecamatan Pintu Rime Gayo; b. kecamatan Mesidah;dan c. kecamatan syiah Utama. (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : a. Industri Pertanian di Kecamatan Pintu Rime Gayo; b. Industri Gula Semut di Kecamatan Mesidah, Pintu Rime Gayo, dan Timang Gajah; c. Industri Saos di Kecamatan Bukit, Bandar, dan Permata; d. Industri Pengolahan Bubuk Kopi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah.; e. Industri pengolahan jagung di Kecamatan Wih Pesam f. Industri...............

47

f. Industri Hasil Hutan Ikutan Lainnya di Kecamatan Mesidah, Syiah Utama, Gajah Putih, Permata, dan Pintu Rime Gayo; g. Industri Batako di Kecamatan Bukit, Bandar, Timang Gajah, dan Wih Pesam;dan h. Industri Batu Bata Merah di Kecamatan Mesidah dan Pintu Rime Gayo; (4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa industri kopi meliputi seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah; dan (5) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf dterdiri atas : a. Industri Kopi, Keripik, Mie, Gula Aren,Roti, Tahu dan Tempe, Jamu Tradisional, Kerajinan Tangan, dan Perabot di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah; dan b. Pengembangan Industri rumah tangga lainnya di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah. Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 37 (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f terdiri atas: a. obyek wisata budaya; dan b. obyek wisata alam. (2) Objek wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Kecamatan Pintu Rime Gayo berupa Tugu RRI Rimba Raya di Kampung Rime Raya.; b. Kecamatan Gajah Putih berupa Makam Muslimin Tenge Besi di kampung Reronga. c. Kecamatan Timang Gajah meliputi: 1. Makam Datu Beru di Kampung Datu Beru; dan 2. Pabrik Terpentin di Kampung Lampahan. d. Kecamatan Bukit berupa Rumah Adat Reje Guru terletak dikampung Reje Guru. e. Kecamatan Bandar meliputi: 1. Makam Muyang Petukel di kampung Blang Jorong. 2. Batu Bale terletak di kampung Mangku. f. Kecamatan Syiah Utamameliputi : 1. Makam Bener Meriah di Kampung Goneng. 2. Batu Mesjid di kampung Perumpakan. (3) Objek wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Air panas Lancang di kampung Wih Porak Kecamatan Pintu rime gayo. b. Alur Kulus di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo. c. Sungai Arung Jeram Kampung Blang Rakal. d. Air Terjun Gemasih di kampung Gemasih Kecamatan Pintu Rime Gayo. e. Kolam Ikan Teget di kampung Teget Kecamatan Pintu Rime Gayo. f. Objek wisata Ali-ali di kampung Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo. g. Air Terjun Kuala Indah di kampung Meriah Jaya Kecamatan Gajah Putih. h. Air Terjun Loyang Kaming di kampung Meriah Jaya Kecamatan Gajah Putih. i. Air terjun Lampahan di kampung Lampahan Induk Kecamatan Timang Gajah. j. Pemandian Air Panas Bandar Lampahan di kampung Bandar Lampahan Kecamatan Timang Gajah. k. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan 4 di kampung Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah. i. Expedisi................

48

l.

Expedisi puncak Burni Telong di kampung Rembune Kecamatan Timang Gajah. m. Expedisi Gunung Gerdong di kampung Suka Damai Kecamatan Timang Gajah. n. Pemandian Air Panas Simpang Balik di kampung Simpang Balik dan Wih Kuning Kecamatan Wih Pesam. o. Air Panas Uning Bertih di kampung Uning Bertih kecamatan wih Pesam. p. Relung Gunung di kampung Rembele Kecamatan Wih Pesam. q. Pemandian Air Panas Uning Gelime di kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam. r. Lut Kucak di kampung panji mulia I Kecamatan Bukit. s. Puncak Burni Telong di kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit. t. Air Panas Pondok Kresek di kampung Pondok Kresek Kecamatan Bukit. u. Air Terjun Peteri Pintu di kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit. v. Puncak Origon di kampung Kute Kering Kecamatan Bukit. w. Atraksi Pacuan Kuda Tradisional di kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit. x. Lembah Pentago di kampung Blang Tampu Kecamatan Bukit. y. Monumrn Gunung Merah Putih Bur Temun di kampung Bale Bujang Kecamatan Bukit. z. Air Terjun Tensaran Bidin di Kampung Tensaran Bidin Kecamatan Bandar. å. Tapak Kuda di Kampung Mangku Kecamatan Bandar. ä. Pesona Alam Paya Baning di kampung Paya Baning Kecamatan Bandar. ö. Loyang Kleton di kampung Blang Jorong Kecamatan Bandar. aa. Gua Wih Resap di kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah. bb. Telege Binen di kampung Sosial Kecamatan Mesidah. cc. Kawasan ternak Uber-uber di kampung Uber-uber Kecamatan Mesidah. dd. Air Terjun Alur Nyamuk di kampung Goneng Kecamatan Syiah Utama. ee. Alur Jeram Samar Kilang di kampung Goneng Kecamatan Syiah Utama. Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 38 (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29huruf g seluas 2.707,82 Ha Ha terdiri atas: a. Kawasan permukiman perkotaan; dan b. Kawasan permukiman perdesaan. (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.459,34 Ha terdiri atas : a. pemukiman perkotaan Simpang Tiga Redelong seluas 518,53 Ha, meliputi Kampung Simpang Tiga Redelong, Bale Atu, Hakim Tungul Naru, Babussalam, Bale Redelong, Bujang, Godang, Paya Gajah, Blang Sentang, Reje Guru, Ujung Gele, Delung Asli, Tingkem Benyer, Uring, Bathin Wih Pongas, Tingkem Bersatu, Tingkem Asli, Kute Tanyung, Serule Kayu, Kute Lintang dan Kute Kering; b. pemukiman perkotaan Pondok Baru seluas 244,41 Ha, meliputi Kampung Pondok Baru, Simpang Utama, Mutiara, Janarata, Puja Mulia, Purwosari, Tawar Sedenge dan Bahgie Bertona; c. pemukiman perkotaan Blang Rakal seluas 93,47 Ha, meliputi Kampung Blang Rakal; d. pemukiman perkotaan Reronga seluas 97,14 Ha, meliputi Kampung Reronga dan Gajah Putih; e. pemukiman perkotaan Lampahan seluas 199,38 Ha, meliputi Kampung Lampahan Barat, Lampahan Timur, Mekar Ayu; f. pemukiman............... 49

f. permukiman perkotaan Simpang Balek seluas 163,97 Ha, meliputi Kampung Simpang Balek, Bener Mulie dan Kebun Baru; g. pemukiman perkotaan Bener Kelipah Selatan seluas 37,08 Ha, meliputi Kampung Bener Kelipah Utara dan Lot Bener Kelipah; h. pemukiman perkotaan Wih Tenang Uken seluas 93,60 Ha, meliputi Kampung Wih Tenang Uken; i. pemukiman perkotaan Sosial seluas 11,75 Ha, meliputi Kampung Sosial; dan j. pemukiman perkotaan Samar Kilang seluas 24,04 Ha, meliputi Kampung Rata Mulie, Kampung Blang Panu, Gerpa, Goneng, Kerlang, Kute Lah Lane, Pasir Putih, Payung, Uning, Tempen Baru, Geruti Jaya, Rusip, Tembolon dan Wihni Durin. (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kampung-Kampung yang tidak termasuk ke dalam wilayah permukiman di ibukota kecamatan seluas 1.241,22 Ha terdiri atas : a. Kecamatan Bukit seluas 76,9 Ha, meliputi Kampung Blang Tampu, Uning Bersah, Delung Tue, Blang Panas, Mutiara Baru, Bukit Bersatu, Gunung Teritit, Karang Rejo, Rembele, Delung Tue, Kenawat Redelong, Waq Pondok Sayur, Blang Ara, Panji Mulia II, Pilar Jaya, Panji Mulia I, Isaq Busur, Sedie Jadi, Mupakat Jadi dan Meluem; b. Kecamatan Bandar seluas 166,03 Ha, meliputi Kampung Muyang Kute Mangku, Sinar Jaya Paya Ringkel, Petukel Blang Jorong, Sidodadi, Jadi Sepakat, Keramat Jaya, Beranun Teleden, Paya Baning, Blang Pulo, Pakat Jeroh, Pondok Ujung, Selamat Rejo, Selisih Mara, Kela Nempan, Hakim Wih Ilang, Lewa Jadi, Tanjung Pura, Wonosari, Tansaran Bidin, Gunung Antara, Remang Ketike Jaya, Suku Wih Ilang, Batin Baru, Pondok Gajah, Gele Semayang, Makmur Sentosa dan Bukit Wih Ilang; c. Kecamatan Pintu Rime Gayo seluas 112,73 Ha, meliputi kampung Negeri Antara, Alur Cincin, Pantan Sinaku, Bintang Berangun, Taman Firdaus, Uning Mas, Perdamaian, Ulu Naron, Pantan Lah, Pancar Jelobok, Alur Gading, Rime Raya, Singah Mulo, Simpang Lancang, Weh Porak, Bener Meriah, Musara-58, Musara Pakat, Rata Ara, Gemasih, Pulo Intan dan Blang Ara; d. Kecamatan Gajah Putih seluas 28,20 Ha, meliputi Kampung Meriah Jaya, Pantan Lues, Timang Gajah, Umah Besi, Simpang Rahmat, Gayo Setie, Pante Karya dan Alam Jaya; e. Kecamatan Timang Gajah seluas 268,65 Ha, meliputi Kampung Lampahan, Suka Damai, Timang Rasa, Sumber Jaya, Bukit Mulie, Cekal Baru, Gegur Sepakat, Simpang Layang, Tunyang, Kulem Para Kanis, Gunung Tunyang, Linung Bale, Datu Beru Tunyang, Pantan Kemuning, Blang Rongka, Setie, Bandar Lampahan, Karang Jadi, Kenine, Rembune, Damaran Baru, Fajar Harapan, Mude Benara, Kampung Baru 76, Pantan Pediangan dan Bumi Ayu; f. Kecamatan Wih Pesam seluas 284,55 Ha, meliputi Kampung Pante Raya, Suka Jadi, Wih Pesam, Cinta Damai, Mekar Jadi Ayu, Wonosobo, Lut Kucak, Blang Paku, Burni Telong, Jamur Ujung, Suka Makmur Barat, Blang Menara, Blang Kucak, Simpang Antara, Suka Makmur Timur, Bener Ayu, Simpang Teritit, Suka Rame Atas, Suka Rame Bawah, Syura Jadi, Jamur Uluh, Gegerung, Merie Satu dan Bukit Pepanyi; g. Kecamatan Bener Kelipah seluas 27,27 Ha, meliputi Kampung Nosar Tawar Jaya, Bener Kelipah Selatan, Nosar Baru, Gunung Musara, Kala Tenang, Jongok Meluem, Bintang Musara, Bandar Jaya, Bener Lukup II dan Suku Bener;

h. Kecamatan.................

50

h. Kecamatan Permata seluas 236,56 Ha, meliputi Kampung Bener Pepanyi, Bintang Bener, Bintang Permata, Ceding Ayu, Bale Purnama, Darul Aman, Pantan Tengah Jaya, Penosan Jaya, Ramung Jaya, Jungke, Pemango, Jelobok, Temas Mumanang, Weh Tenang Toa, Ayu Ara, Uning Sejuk, Suku Sara Tangke, Timur Jaya, Tawar Bengi, Bakongan Baru, Buntul Peteri, Gelumpang Wih Tenang Uken, Seni Antara, Rikit Musara, Burni Pase, Bale Musara dan Kepies; dan i. Kecamatan Mesidah seluas 16,28 Ha, meliputi Kampung Cemparam Jaya, Jamur Atu, Pantan Kuli, Simpang Renggali, Cemparam Lama, Cemparam Pakat Jeroh, Gunung Sayang, Hakim Peteri Pintu, Simpur, Wer Tingkem, Perumpakan Benjadi, Amor, Buntul Gayo dan Peteri Pintu Wih Resap Paragraf 8 Kawasan Peruntukan lainnya Pasal 39 Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j, meliputi kawasan pertahanan dan keamanan negara, terdiri atas : a. Kawasan TNI meliputi : 1. Koramil 01 di Kec Bandar; 2. Koramil 05 di Kec Timang Gajah; 3. Pos Ramil Persiapan di Kec Wih Pesam; 4. Pos Ramil Persiapan di Kec Permata; 5. Pos Ramil Persiapan di Kec Pintu Rime Gayo; 6. Pos Ramil Persiapan di Kec Gajah Putih; 7. Pos Ramil Persiapan di Kec Bener Kelipah; 8. Pos Ramil Persiapan di Kec Bukit; 9. Pos Ramil Persiapan di Kec Mesidah; 10. Pos Ramil Persiapan di Kec Syiah Utama; 11. Yonif 114 / Satria Musara di Kec Wih Pesam; 12. Kompi Senapan C di Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah; dan 13. Subdenpom 015 di Kec Bukit; b. Kawasan POLRI meliputi : 1. Polres Bener Meriah di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam; 2. Polsek Wih Pesam di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam; 3. Polsek Gajah Putih di Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih; 4. Polsek Timang Gajah di Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah; 5. Polsek Syiah Utama di Kampung Rusip Kecamatan Syiah Utama; 6. Polsek Pintu Rime Gayo di Kampung Biang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo; 7. Polsek Bandar di Kampung Purwosari Kecamatan Bandar; 8. Polsek Bukit di Kampung Paya Gajah Kecamatan Bukit; 9. Polsek Permata di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata; 10. Polsek Bener Kelipah di Kampung Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah; 11. Polsek Mesidah di Kampung Sosial Kecamatan Mesidah;dan 12. Mako Brimob Subden 3-Den B Pelopor di KampunPante Raya Kecamatan Wih Pesam. BAB VIII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Pasal 40 (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas: a. Kawasan strategis nasional; b. Kawasan strategis provinsi; dan c. Kawasan strategis Kabupaten

(2) Kawasan................. 51

(2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup berupa Kawasan Ekosistem Leuser meliputi : a. Kecamatan Syiah Utama meliputi Kampung Wih Durin, Rusip, Tempen Baru, Geruti Jaya, Kute Lah Lane, Kerlang, Uning, Payung, Goneng, Samar Kilang, Pasir Putih, Rusip dan Rata Mulie; b. Kecamatan Mesidah meliputi Kampung Cemparam Pakat Jeroh, Mesidah, Pantan Kuli, Cemparam Jaya, Wih Jamur Atu Jaya, Amor, Gunung Sayang, Sosial, Wer Tingkem, Uber-uber, Wih Simpur, Hakim Peteri Pitu, Simpang Renggali, Simpur, Keloang dan Tembolon; c. Kecamatan Bandar meliputi Kampung Gunung Antara, Lewa Jadi, Tensaran Bidin dan Muyang Kute Mangku; dan d. Kecamatan Bener Kelipah meliputi Kampung Kala Tenang. (3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. Aceh Trade Distribution Centre (ATDC) Zona Utara meliputi Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh utara, Kabupaten Aceh tengah dan Kabupaten Bener meriah dengan lokasi pusat agroindustri di Kabupaten Bireuen; b. Kawasan Agrowisata yaitu DAS Peusangan. (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : a. KSK dari sudut kepentingan ekonomi; dan b. KSK dari sudut kepentingan lingkungan hidup. (5) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a meliputi: a. KSK Pondok Baru di Kecamatan Bandar; b. KSK Simpang Tiga Redelong di Kecamatan Bukit; c. KSK Kawasan Agrowisata Menderek di Kecamatan Pintu Rime Gayo; dan d. KSK Kota Terpadu Mandiri meliputi Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kecamatan Permata, dan Kecamatan Syiah Utama. (6) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b adalah KSK Kawasan Gunung Api Burni Telong di Kecamatan Bukit; dan (7) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini; (8) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Bener Meriah disusun secara rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; (9) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun. BAB IX ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Pasal 41 (1) Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari indikasi program utama, lokasi kegiatan, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan. (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang yang sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten; b. indikasi program utama perwujudan pola ruang yang sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten; dan c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis yang sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. (3) Indikasi................. 52

(3) Indikasi lokasi kegiatan terdiri dari seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah. (4) Indikasi sumber pendanaan terdiri dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta, dan/atau Masyarakat. (5) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat. (6) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: a. tahap pertama, yaitu tahun 2012–2017 diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan; b. tahap kedua, yaitu tahun 2018–2022 diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan; c. tahap ketiga, yaitu tahun 2023–2027 diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan d. tahap keempat, yaitu tahun 2028–2032 diprioritaskan pada pemantapan. (7) Indikasi program utama lebih rinci adalah sebagaimana tercantum dalam LampiranIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini. Pasal 42 (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, sistem jaringan prasarana kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pusat kegiatan dalam sistem nasional, yaitu pksn, pkw, pkl; dan b. pusat kegiatan provinsi di kabupaten (3) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi: 1. sistem jaringan transportasi darat;dan 2. sistem jaringan transportasi udara. b. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air; c. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan; dan d. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi. Pasal 43 (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruangkabupatenmeliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya. (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kawasan hutan lindung; b. kawasan perlindungan setempat; c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; d. kawasan rawan bencana alam; dan e. kawasan lindung lainnya. (3) Indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kawasan hutan produksi; b. kawasan pertanian; c. kawasan perikanan d. kawasan pertambangan e. kawasan...................

53

e. f. g. h.

kawasan kawasan kawasan kawasan

industri; pariwisata; permukiman; dan lainnya. Pasal 44

(1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten adalah indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis nasional (KSN), Kawasan Strategis Propinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). (2) Indikasi program utama kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kawasan strategis nasional berdasarkan sudut kepentingan lingkungan hidup; b. kawasan strategis provinsi berdasarkan sudut kepentingan ekonomi; dan c. kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup. Pasal 45 (1) Pembiayaan program pemanfaatan ruang bersumber pada: a. anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn); b. anggaran pendapatan dan belanja aceh (apba); c. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (apbk) bener meriah; d. investasi swasta; e. kerja sama pembiayaan; dan f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah dengan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial. Pasal 46 (1) Indikasi pelaksanaan kegiatan terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat. (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang. (3) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya BAB X KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 47 (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bener Meriah menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanafatan ruang di wilayah Kabupaten Bener Meriah; (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. (3) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketentuan................. 54

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten Pasal 48

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif; dan (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi: a. ruang di sekitar jaringan prasarana wilayah; b. kawasan lindung; c. kawasan budidaya; dan d. kawasan strategis. Paragraf 1 Zonasi ruang Disekitar Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 49

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang di sekitar jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi : a. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan; b. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan transportasi darat lainnya; c. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan transportasi udara; d. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan energi; e. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan telekomunikasi; f. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan sumber daya air; g. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar sistem pengelolaan persampahan; h.Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar sumber air minum; i. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar sistem pengolahan limbah; j. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar sistem pengembangan dan peningkatan drainase; k. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana; l. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum; m.Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana pendidikan; n.Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana kesehatan; o. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana peribadatan; p. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana perdagangan; dan q. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga atau rekreasi.

(2) ketentuan................

55

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan kolektor primer disusun dengan ketentuan : 1. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; 2. pada ruas-ruas jalan utama menyediakan fasilitas yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pemakai jalan baik yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. pengguna prasarana transportasi wajib mentaati ketentuan batas maksimal jenis dan beban kendaraan yang diizinkan pada ruas jalan yang dilalui; 4. pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas; 5. pemanfaatan ruas jalan selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diizinkan; 6. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan; 7. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan Kabupaten; 8. pelarangan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah; 9. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kolektor primer; 10. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer; dan 11. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer. b. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan lokal primer disusun dengan ketentuan: 1. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; 2. pada ruas-ruas jalan utama menyediakan fasilitas yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pemakai jalan baik yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. pengguna prasarana transportasi wajib mentaati ketentuan batas maksimal jenis dan beban kendaraan yang diizinkan pada ruas jalan yang dilalui; 4. pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas; 5. pemanfaatan ruas jalan selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diizinkan; 6. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan; 7. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lingkungan primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan kecamatan; 8. diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut; 9. pelarangan.................

56

9. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer; 10. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal primer; dan 11. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan transportasi darat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilewati jaringan jalan primer; b. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang; c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas terminal; dan d. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi terminal sebagai sarana fasilitas umum. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bandara umum disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara guna mendukung kegiatan operasional Bandar Udara; b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara; dan c. penetapan batas keselamatan operasi keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; b. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau; c. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 meter dari SUTT; e. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT; f. jalan raya sekurang-kurangnya 9 meter dari SUTT; g. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT; h. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT; i. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT; j. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT; k. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurangkurangnya 4 meter dari SUTT; l. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan m. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnva 50 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang. (6) Ketentuan................ 57

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan: a. Menetapkan sempadan menara telekomunikasi; b. Diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah; c. Mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama; d. Menerapkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan; e. Pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel yang harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan; f. Penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; g. Jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 meter; dan h. Dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan dan sejalan dengan arahan pola ruang wilayah; b. dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencemarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air; c. penetapan garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku; d. kegiatan pertanian yang diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; e. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air, daerah irigasi, waduk, sekitar pengendali banjir; f. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, waduk, pengendali banjir agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan g. diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air. (8) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan atau Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) meliputi kegiatan bongkar muat sampah; b. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan penunjang pengelolaan persampahan sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat; c. pemanfaatan.............

58

c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA dan TPS adalah permukiman; dan d. pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar kawasan TPA dan TPS. (9) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan: a. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum; b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum; dan c. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah; d. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/reservoir, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan: 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen); 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen); dan 3. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan SK Gubernur dan atau SK Bupati dan pada jalur-jalur jalan tertentu pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. e. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku. (10) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan membangun fasilitas yang terkait pengolahan dan pemanfaatan energi limbah; b. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang sistem pengolahan limbah; c. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah; dan d. penetapan batas kawasan pengolahan limbah dengan kawasan permukiman. (11) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan mendirikan bangunan yang mendukung fungsi drainase; b. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase; c. diperbolehkan melakukan kegiatan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; d. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada; e. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; f. pelarangan mendirikan bangunan diatas jaringan drainase; g. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; h. tidak................

59

(12)

(13)

(14)

(15)

h. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan; dan i. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran dan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kdisusun dengan ketentuan: a. Melakukan penetapan jalur evakuasi; b. pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; c. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi; dan d. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ldisusun dengan ketentuan: a. Diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi bangunan pemerintahan dan pelayanan umum; b. Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi bangunan pemerintahan dan pelayanan umum; dan c. Pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu dan merubah fungsi bangunan pemerintahan dan pelayanan umum. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m disusun dengan ketentuan: a. Penempatan sarana pendidikan dasar dan sarana pendidikan menengah disesuaikan dengan ketentuan jarak jangkau maksimum dari permukiman serta menjadi orientasi pelayanan lingkungan untuk sarana pendidikan dasar dan menengah; b. Jumlah sarana pendidikan dasar dan menengah dalam satu wilayah disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang terlayani; c. Sarana pendidikan tinggi pada lingkungan padat minimum dengan aksesibilitas jalan kolektor dan dikembangkan secara vertikal, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan; d. Sarana pendidikan formal meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum dan pendidikan tinggi serta akademi; dan e. Sarana pendidikan informal meliputi kursus pendidikan dan perpustakaan tingkat kelurahan, perpustakaan sub-wilayah dan perpustakaan wilayah dikembangkan sesuai dengan jumlah penduduk minimum penduduk terlayani. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ndisusun dengan ketentuan: a. penempatan penyediaan fasilitas kesehatan akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu; b. sarana kesehatan yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana kesehatan dengan skala pelayanan tingkat kecamatan atau lebih yang meliputi rumah bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas kecamatan dan rumah sakit; c. sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik, klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah dan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi; d. rumah................ 60

d. rumah sakit dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan kawasan perumahan; dan e. puskesmas dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan lingkungan utama mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam pengembangan sarana kesehatan. (16) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o disusun dengan ketentuan: a. memperkirakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religious; b. mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada; c. penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu; d. sarana ibadat yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri meliputi sarana ibadat tingkat pelayanan kecamatan atau lebih besar; dan e. sarana ibadat dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) dan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi; f. fasilitas peribadatan dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan kolektor; dan g. mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam pengembangan. (17) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pdisusun dengan ketentuan: a. penempatan penyediaan fasilitas kesehatan akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu; b. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan diatur lebih lanjut di dalam peraturan zonasi; c. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan bangunan tunggal; d. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional dan kota; dan e. jalan akses minimum adalah jalan kolektor tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk. (18) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga atau rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qdisusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan penggunaan rekreasi aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum dan peningkatan olah raga prestasi; b. diperbolehkan penggunaan rekreasi pasif dan fasilitas-fasilitas rekreasi yang ada kaitannya dengan ruang terbuka alami; c. pengendalian pemanfaatan bagi ruang untuk pengembangan perdagangan dan jasa yang berkaitan langsung dengan pengembangan kegiatan olah raga dan rekreasi; dan d. pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau, menghasilkan limbah dan dapat mencemari lingkungan. Zonasi...................

61

Paragraf 2 Zonasi Kawasan Lindung Pasal 50

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (2) huruf b meliputi: a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk; d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau; e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam; f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya. g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. diizinkan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha meliputi: budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa atau budidaya hijauan makanan ternak; b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; c. diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan meliputi: pemanfaatan aliran air; pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan atau penyimpan karbon dan usaha olah raga tantangan; d. diizinkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi: rotan, madu, getah, buah, jamur atau perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional; e. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi: religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum dan penampungan sementara korban bencana alam; f. diizinkan bagi kegiatan pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak berdampak pada perubahan bentang alam; dan g. dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan yang berlaku; b. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai; c. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai; d. dibolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai; e. diizinkan bagi pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau; f. diizinkan................. 62

f. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan; g. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; h. pelarangan bagi pemanfaatan ruang dan pelasanaan kegiatan yang berdampak menimbulkan kerusakan lingkungan pada kawasan sempadan sungai; i. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan; j. pelarangan membuang limbah secara langsung; k. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar; l. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan meliputi: 1. pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan; 2. pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan 3. pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. m. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan meliputi : 1. pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; 2. pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan 3. pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan. n. garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai; o. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan atau taman; dan p. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan: a. penetapan lebar sempadan Waduk sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; b. diizinkan bagi pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau; c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasandan menyebabkan kerusakan kualitas air; d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan; e. diperkenankan kegiatan pariwisata dan kegiatan penunjangnya selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada; f. pelarangan membuang limbah secara langsung; g. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung situ; dan h. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar. (5) Ketentuan................

63

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan: a. ketentuan peraturan zonasi untuk RTH ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. diperbolehkan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman; c. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; d. diperbolehkan penyediaan tanah pemakaman dengan ketentuan minimal seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing desa/kelurahan; dan e. pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan : 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam; 2. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam; 3. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi; 4. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; 5. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem; 6. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam; 7. diperbolehkan pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan; dan 8. pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan flora dan satwa endemik kawasan. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam dan cagar budaya disusun dengan ketentuan : a. pemanfaatan ruang cagar budaya untuk penelitian, pendidikan, dan wisata budaya; b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan c. pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya. (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin puting beliung disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan angin puting beliung dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana angin puting beliung; 2. diperbolehkan pendirian bangunan dengan konstruksi bangunan yang tahan terhadap angin puting beliung; 3. diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan umum; 4. diperbolehkan membangun jaringan prasarana dengan memprioritaskan jenis desain yang akan dibangun diarahkan di bawah permukaan tanah; dan 5. tidak diperbolehkan bagi kegiatan strategis.

b. ketentuan...............

64

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor tinggi disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH; b. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan gerakan tanah tinggi; c. tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis; d. untuk kawasan di luar kawasan permukiman yang telah ada tidak boleh dibangun dan mutlak harus dilindungi; e. untuk kawasan yang terletak pada permukiman yang telah ada perlu dilakukan upaya-upaya perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah; f. pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat, kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan perkebunan tanaman keras; g. penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat; h. rencana jaringan transportasi mengikuti kontur dan tidak mengganggu kestabilan lereng; i. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; j. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; k. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; l. diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana. m.dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis; n. diizinkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik; o. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan p. penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana, sistem peringatan dini. (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi disusun dengan ketentuan : a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang dalam rangka mengurangi risiko bencana; b. pemanfaatan ruang secara terbatas dan atau bersyarat untuk kegiatan budidaya dengan jenis flora dan fauna yang sesuai dan teknologi pengeolahan tanah yang sesuai; c. pembatasan bangunan dan permukiman yang sudah terbangun dengan menerapkan building code; d. pelarangan pendirian bangunan penting seperti industri dan pabrik, fasilitas umum, dan bangunan lainnya e. tidak diperbolehkan ada kegiatan pertambangan dalam kawasan bentang alam karst k-i; f. diperbolehkan kegiatan lain dalam kawasan bnatang alam karst k-i dengan syarat tidak mengubah fungsi lindung utamanya; g. diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain dalam kawasan bentang alam karst k-ii; dan h. diperbolehkan kegiatan budidaya dalam Kawasan Bentang Alam Non Karst. b. ketentuan.................. 65

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan ketentuan : 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang dalam rangka mengurangi resiko bencana; 2. Pemanfaatan ruang secara terbatas dan atau bersyarat untuk kegiatan budidaya dengan jenis flora dan fauna yang sesuai dan teknologi pengolahan tanah yang sesuai; 3. Pembatasan bangunan dan permukiman yang sudah terbangun dengan menerapkan building code; 4. diperbolehkan untuk kegiatan ruang terbuka hijau; 5. diperbolehkan penyediaan jalur evakuasi; 6. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya dengan syarat konstruksi yang sesuai; dan 7. tidak diperbolehkan kegiatan strategis. 8. Pelarangan pendirian bangunan penting seperti industri atau pabrik, fasilitas umum, dan bangunan lainnya. c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah disusun dengan ketentuan : 1. diperbolehkan kegiatan budidaya dengan syarat memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan fungsi kawasan resapan air; 2. diperbolehkan pemanfaatan air tanah dengan syarat memperhatikan besarnya cadangan air tanah serta kelestarian lingkungan hidup kawasan sekitarnya; dan 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran. (10) Ketentuan perizinan dalam pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan diatur lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 3 Zonasi Kawasan Budidaya Pasal 51

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf cterdiri atas : a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi; b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian; c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan; d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan; e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan; f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan; g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri; h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata; i. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan j. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. diizinkan pemanfaatan kawasan, melalui kegiatan usaha : budidaya tanaman hutan, budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah dan penangkaran satwa; dan b. diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi: pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air; wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan atau penyimpan karbon, dan usaha olah raga tantangan; c. diizinkan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara terbatas; d. diizinkan................ 66

d. diizinkan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara terbatas; e. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi: Religi, Pertambangan, Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api, Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, Sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan atau air limbah, Fasilitas umum, Industri terkait kehutanan, Pertahanan dan keamanan, Prasarana penunjang keselamatan umum; atau Penampungan sementara korban bencana alam; dan f. pemanfaatan ruang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah disusun dengan ketentuan: 1. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) selain untuk kepentingan umum; 2. pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis; 3. pengendalian secara ketat tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi; 4. pelaksanaan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan mekanis; 5. diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian; 6. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; 7. tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air; 8. boleh dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 9. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan 10. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan. b. ketentuanumum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif; 2. diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan; 3. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; 4. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 5. diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian; 6. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan 7. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan. c. ketentuan................ 67

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura disusun dengan ketentuan: 1. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; 2. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 3. diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian; 4. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan 5. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdisusun dengan ketentuan : a. diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan; b. diperbolehkan lahan perkebunan besar yang terlantar beralih fungsi untuk kegiatan non perkebunan; c. diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan; d. tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan; e. diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan f. diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddisusun dengan ketentuan : a. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang mendukung kegiatan peternakan; b. diperkenankan pengembangan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan; c. tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pengembangan pariwisata; dan d. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa budidaya perikanan disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan dengan syarat memperhatikan kelestarian lingkungan; b. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan; c. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan. d. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari. e. tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata; dan f. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan: a. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan; b. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan; c. tidak............... 68

c. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di dalam kawasan lindung, kecuali untuk kepentingan penelitian; d. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung; e. pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi; f. diwajibkan menjamin segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan; g. diwajibkan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan; h. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman; i. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan; dan j. tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang Kabupaten. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan penyediaan zona penyangga; b. diperbolehkan kegiatan industri yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya; c. diizinkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan nonpolutif; d. diizinkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung; e. tidak diperbolehkan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan; f. diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan; g. diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3; h. diwajibkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan; i. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya; j. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan akhir sampah; k. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal; l. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu; dan m. diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat harus dilengkapi dengan jalur lambat untuk kelancaran aksesibilitas. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; b. pengharusan.............. 69

b. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata; c. pengharusan penyediaan fasilitas parkir; d. dihimbau penggunaan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan; dan e. diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan disusun dengan ketentuan: 1. penetapan garis sempadan bangunan sesuai dengan fungsi jalan atau ketentuan yang berlaku; 2. pengembangan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari luas kawasan perkotaan; 3. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan; 4. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan; 5. pengharusan penyediaan drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan yang memadai, pembuatan tandon- tandon air hujan; 6. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi bangunan untuk kegiatan usaha; 7. kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan permukiman tradisional; 8. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 10. boleh adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; dan 11. dalam kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembangkan kegiatan yang menganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat. b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan disusun dengan ketentuan: 1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang; 2. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya; 3. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; 4. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan 5. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan. (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara disusun dengan ketentuan: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; c. kegiatan...................

70

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dim dimaksud pada huruf a dan huruf b dan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan. Paragraf 4 Zonasi Kawasan Strategis Pasal 52 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi; dan d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan penyelamatan lingkungan hidup. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan : a. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana penunjang guna menimbulkan minat investasi; b. diperbolehkan perubahan fungsi ruang minimal melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan; c. diperbolehkan penyediaan ruang terbuka hijau; d. diperbolehkan secara terbatas perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini; dan e. tidak diperbolehkan perubahan fungsi dasar. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan : a. diperbolehkan pengembangan bangunan di sekitar kawasan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama; b. diperbolehkan penambahan bangunan penunjang kepentingan pariwisata; dan c. tidak diperbolehkan perubahan fungsi dasar kawasan untuk kegiatan lain. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan : a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan sesuai peruntukan; b. diperbolehkan penambahan bangunan penunjang kepentingan pariwisata; c. diperbolehan kegiatan lain kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dasar kawasan; dan d. tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan budidaya yang fungsinya tidak menunjang kepentingan kawasan. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan : a. diperbolehkan kegiatan rehabilitasi lahan pada kerusakan lingkungan; b. diperbolehkan pembuatan sumur resapan pada kawasan dengan kemampuan tanah meresapkan air; dan c. diperbolehkan penambahan bangunan penunjang kepentingan pariwisata. Ketentuan................ 71

Bagian Kedua Ketentuan Perizinan Pasal 53

(1) Jenis-jenis ketentuan perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi: a. izin Prinsip; b. izin Lokasi; c. izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah; d. izin Mendirikan Bangunan. e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. sebagai dasar dari pemberian izin lokasi. (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan b. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah. (4) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah atau IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. diberikan kepada untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai; b. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan c. sebagai dasar Izin Mendirikan Bangunan. (5) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai dasar mendirikan bangunan; (6) Izin lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam peraturan Bupati; Pasal 54 (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten; (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundangundangan; dan (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif Pasal 55

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c terdiri atas : a. bentuk dan tata cara pemberian insentif; dan b. bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif. (2) Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk : a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan c. meningkatkan.................. 72

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif Pasal 56

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50ayat (1) huruf a dapat meliputi: a. Insentif fiskal dapat terdiri dari : 1. pemberian keringanan pajak; danatau 2. pengurangan retribusi. b. Insentif non fiskal dapat terdiri dari : 1. pemberian kompensasi; 2. subsidi silang; 3. kemudahan perizinan; 4. imbalan; 5. sewa ruang; 6. urun saham; 7. penyediaan sarana dan prasarana; 8. penghargaan; dan 9. publikasi atau promosi daerah. c. Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Pemberian insentif non fiskal diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif yang diberikan. (2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya; (3) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terbagi atas: a. Insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, meliputi : 1. subsidi silang; 2. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah; 3. penyediaan prasarana dan sarana di daerah; 4. pemberian kompensasi; 5. penghargaan dan fasilitasi; dan atau 6. publikasi atau promosi daerah. b. Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, meliputi : 1. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat; 2. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana; 3. kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan atau 4. publikasi atau promosi daerah. c. Insentif dari Pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada masyarakat, meliputi: 1. pemberian keringanan pajak; 2. pemberian kompensasi; 3. pengurangan retribusi; 4. imbalan; 5. sewa ruang; 6. urun................. 73

6. urun saham; 7. penyediaan prasarana dan sarana; dan atau 8. kemudahan perizinan. (5) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan peraturan bupati; (6) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan; dan (7) Pengaturan mekanisme pemberian insentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Bentuk dan Tata Cara Pemberian Sanksi Paragraf 1 Disinsentif Pasal 57 (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dapat meliputi : a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan b. disinsentif non fiskal dapat berupa: 1. kewajiban memberi kompensasi; 2. pensyaratan khusus dalam perizinan; 3. kewajiban memberi imbalan; dan atau 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. c. pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan d. ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang disinsentif yang diberikan. (2) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya; (3) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Pemberian disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terbagi atas : a. disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, meliputi : 1. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah; 2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan atau 3. pemberian status tertentu dari Pemerintah. b. disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, meliputi: 1. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat; 2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan atau 3. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat. c. disinsentif dari Pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada masyarakat, meliputi: 1. kewajiban memberi kompensasi; 2. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah; 3. kewajiban memberi imbalan; 4. pembatasan........... 74

4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan atau 5. pensyaratan khusus dalam perizinan. (5) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan peraturan bupati; (6) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan; dan (7) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Arahan Sanksi Pasal 58

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang. (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten bener meriah; b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi kabupaten bener meriah; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten bener meriah; d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten bener meriah; e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten bener meriah; f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan atau g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. Paragraf 3 Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Pasal 59 (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi berupa : a. sanksi administratif; dan atau b. sanksi pidana. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria: a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang; b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan atau c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan; c. Penghentian sementara pelayanan umum; d. Penutupan lokasi; e. Pencabutan izin; f. Pembatalan.............. 75

f. g. h. i.

Pembatalan izin; Pembongkaran bangunan; Pemulihan fungsi ruang; dan atau Denda administratif.

(4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari; (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah: a. penertiban surat pindah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menertibkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang; c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban; d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. (6) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah: a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum); b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan; c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus; d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. (7) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah: a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; b. apabila.......... 76

b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar; c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan; d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencanatata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. (8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah: a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang; c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin; d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin; f. memberitahukan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (9) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah: a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku; b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin; c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin; e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan. (10) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah: a. menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; b. apabila............... 77

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan; c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa. (11) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah: a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya; b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang; c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang; d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu; e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari. (12) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif. (13) Pengenaan sanksi pidana terhadappelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 60 (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten dan kerjasama antar wilayah, yang meliputi koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD. (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII...................

78

BAB XII PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 61

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM, yang selanjutnya disebut peran masyarakat; dan (2) Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang. Pasal 62 Dalam penataan Ruang, setiap orang berhak untuk : a.Mengetahui rencana tata ruang; b. Menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang d.Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat Pasal 63 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menanti rencana tata ruang yang telah ditetapkan b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dengan pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum Pasal 64 (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang. Bagian Ketiga

Peran Masyarakat Pasal 65 (1) Peran masyarakat di daerah dalam penataan ruang dilakukan pada tahapan yang meliputi : a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Peran..................... 79

(2) Peranmasyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk: a. Masukan mengenai : 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan 5. Penetapan rencana tata ruang b. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk: a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa: a. masukan terkait arah dan atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66 Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan diatur dalam Oanun ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang. BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 67 (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2012 – 2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; (2) Dalam................ 80

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan atau perubahan batas teritorial negara dan atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; (3) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Bener Meriah disusun rencana rinci tata ruang yaitu rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Bener Meriah dan rencana detil tata ruang; (4) Rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Bener Meriah disusun untuk setiap kawasan strategis Kabupaten Bener Meriah; (5) Rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Bener Meriah dan rencana detil tata ruang ditetapkan dengan Qanun; (6) RTRW Kabupaten Bener Meriah dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini; (7) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten Bener Meriah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan; dan (8) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Bener Meriah diatur dengan Peraturan Bupati. (9) Dalam hal penetapan batas wilayah Kabupaten Bener Meriah belum disepakati dengan Kabupaten berbatasan pada saat Qanun ini ditetapkan, maka rencana dan album peta disesuaikan dengan hasil kesepakatan wilayah berbatasan. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68 (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini. (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan qanun ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundangundangan; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan qanun ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan qanun ini; dan d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. BAB XIV.................

81

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69 Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 70 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong 31Juli 2013 M Pada tanggal 23Ramadhan 1434 H BUPATI BENER MERIAH,

Dto RUSLAN ABDUL GANI Diundangkan di Redelong 02Agustus 2013 M Pada tanggal 24Ramadhan 1434 H SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

Dto T. I S L A H

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR : 91

82

PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012-2032 I.

UMUM Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan acuan operasionalisasi kegiatan pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk rencana struktur, rencana pola ruang dan rencana kawasan strategis. Rencana ini disusun secara hirarkis dari rencana tata ruang wilayah tingkat Nasional (RTRWN), Propinsi (RTRWP), hingga Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota), serta memadukan kegiatan pembangunan sektoral dengan pembangunan wilayah. Keterpaduan ini perlu dilakukan sedemikian rupa dengan cara menyelaraskan antara rencana tata ruang yang satu dengan yang lain dan dengan berbagai dinamika. Berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi di masyarakat memberikan konsekuensi adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dalam menunjang kehidupannya. Pertumbuhan dan perkembangan kegiatan, baik karena permasalahan internal maupun pengaruh eksternal wilayah memberikan dampak adanya berbagai perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan tersebut bila tidak diimbangi dengan laju pembangunan wilayah disegala bidang, maka akan menimbulkan dampak kerugian di masyarakat. Adapun dinamika internal adalah perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya,lingkungan dan sebagainya yang berasal dari dalam wilayah tersebut seperti potensi perubahan wilayah, potensi perubahan kekuasaan ditingkat lokal, permasalahan dan isu pembangunan ekonomi dan sosial serta tantangan pembangunan lainnya yang sifatnya lokal. Sedangkan dinamika eksternal adalah perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh dari luar baik itu pada tataran global, nasional, propinsi maupun hal-hal yang berkembang dan akan berpengaruh terhadap kabupaten lainnya yang memiliki hubungan baik secara administrasi maupun kerjasama dengan Kabupaten Bener Meriah.Dinamika eksternal ini, juga dipengaruhi oleh tuntutan sistem kepemerintahan yang baik (good governance), tuntutan pasar dunia (global market forces) dan tuntutan masyarakat pada umumnya. Dalam rangka mengantisipasi berbagai dinamika tersebut diatas, perlu disusun RTRW Kabupaten Bener Meriah sebagai alat penuntun dan pedoman pembangunan di Kabupaten Bener Meriah yang mempertimbangkan beberapa hal pokok sebagai berikut:



Adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan pencabutan undang– undang lama tentang Penataan Ruang yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 sebagai landasan penyusunan RTRW Kabupaten Bener Meriah.



Terbitnya Peraturan Pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang tentunya harus menjadi acuan bagi RTRW Propinsi dan Kabupaten/Kota;

83



Adanya revisi RTRW Propinsi Aceh, yang tentunya akan mempengaruhi kedudukan Kabupaten Bener Meriah dalam konstelasi wilayah Propinsi Aceh termasuk kedudukan Kabupaten Bener Meriah dalam konstelasi wilayah sekitar yang sistemik;  Adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur secara substansi teknis tentang pedoman teknis RTRW Kabupaten.  Adanya Potensi Bencana Angin Puting Beliung, Gerakan Tanah dan Gunung Api di Kabupaten Bener Meriah yang harus dipertimbangkan dalam menyusun struktur dan pola ruang.  Adanya paradigma baru dalam konsep pembangunan global antara lain munculnya isu global warming dalam pengelolaan lingkungan hidup, millenium development goals, dan lain sebagainya. Penyusunan RTRW Kabupaten Bener Meriah diperlukan mengingat fungsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut :   

Matra keruangan dari pembangunan daerah; Dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten; Alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;  Alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat;  Pedoman untuk penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan;  Dasar pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan  Dasar pemberian ijin/rekomendasi peruntukan penggunaan lahan. Tanpa adanya pranata yang mampu mengarahkan dan mengendalikan tatanan fisik wilayah, perkembangan fisik wilayah yang cepat akan menyebabkan wilayah berkembang tanpa memperhatikan kaidah-kaidah penataan ruang yang baik , aman dan nyaman sehingga akan menimbulkan tatanan fisik wilayah yang kacau dan tidak berkarakter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

84

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas

85

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Ayat (1)

a. Yang dimaksud dengan PKL adalah Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Bener Meriah yang merupakan Ibukota Kabupaten yang melayani seluruh wilayah kabupaten.

b. Yang dimaksud dengan PKLp merupakan Pusat Kegiatan Lokal Promosi di Kabupaten Bener Meriah

c. Yang dimaksud dengan PPK merupakan Pusat Pelayanan Kawasan yang merupakan d.

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; Yang dimaksud dengan PPL adalah Pusat Pelayanan Lingkungan yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas Ayat (12) Cukup jelas Ayat (13) Cukup jelas

86

Ayat (14) Cukup jelas Ayat (15) Cukup jelas Ayat (16) Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Terminal penumpang menurut wilayah pelayanannya yang ada di Kabupaten Bener Meriah dibedakan menjadi :  

Terminal Tipe B, melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan. Terminal Tipe C, melayani angkutan dalam perkotaan dan angkutan pedesaan.

Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas

87

Ayat (2)    



PLTA merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Air, dengan kapasitas > 5 MW (5000 KW) PLTM merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro, dengan kapasitas 100 kW< PLTM< 5000 kW PLTMH merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, dengan kapasitas < 100 kW PLTS merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang digunakan untuk listrik perdesaan dengan menggunakan sistem Solar Home System (SHS) yang merupakan sistem berskala kecil dengan menggunakan modul surya 50-100 Wp (Watt Pack) dan menghasilkan listrik harian sebesar 150-300 Wh. PLTPB merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang merupakan pembangkit listrik (power generator) yang menggunakan Panas Bumi (Geothermal) sebagai energi penggeraknya.

Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Yang dimaksud nirkabel disini adalah nirkabel di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, desa-desa tergolong miskin yang belum dilalui jaringan kabel telepon yang dapat diakses oleh infrastruktur nir kabel dan jaraknya jauh atau belum terjangkau jaringan kabel telepon atau kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan kabel telepon. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas

88

Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas

Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas Ayat (12) Cukup jelas

Pasal 21 Ayat (1)

89

Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, serta keanekaragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Kriteria kawasan cagar budaya sebagai berikut : 



Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 26 Huruf a Angin puting beliung ditandai oleh angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 km/jam. Durasi puting beliung biasanya adalah 5 sampai 10 menit. Dampak puting beliung terasa di wilayah yang kecil akibat tekanan udara negatif yang tibatiba dan ekstrim di kawasan tersebut. Awan Cumulonimbus (Cb) menjadi gejala atmosferik utama kejadian puting beliung. Huruf b Gerakan tanah merupakan jenis bencana alam geologi yang paling relatif sering terjadi, karena tingkat kejadiannya yang hampir setiap tahun, maka sering menimbulkan bencana kerusakan dan korban jiwa, walaupun dimensi bencana gerakan tanah relatif kecil. Adapun yang termasuk kawasan lindung adalah yang termasuk zona kerentanan gerakan tanah tinggi.

Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

90

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 28 -

Yang dimaksud dengan Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu atau tempat diselenggarakan perburuan secara teratur

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas

91

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

92

Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas

Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas

93

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

94

Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas Ayat (12) Cukup jelas Ayat (13) Cukup jelas Ayat (14) Cukup jelas Ayat (15) Cukup jelas Ayat (16) Cukup jelas

95

Ayat (17) Cukup jelas Ayat (18) Cukup jelas

Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas

Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

96

Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas

Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

97

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

98

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas

99

Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas Ayat (12) Cukup jelas Ayat (13) Cukup jelas

Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 62 Cukup jelas

Pasal 63 Cukup jelas

Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

100

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 66 Cukup jelas

Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas

Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 69 Cukup jelas

Pasal 70 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 04

101

1 PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012-2032

I.

UMUM Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan acuan operasionalisasi kegiatan pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk rencana struktur, rencana pola ruang dan rencana kawasan strategis. Rencana ini disusun secara hirarkis dari rencana tata ruang wilayah tingkat Nasional (RTRWN), Propinsi (RTRWP), hingga Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota), serta memadukan kegiatan pembangunan sektoral dengan pembangunan wilayah. Keterpaduan ini perlu dilakukan sedemikian rupa dengan cara menyelaraskan antara rencana tata ruang yang satu dengan yang lain dan dengan berbagai dinamika. Berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi di masyarakat memberikan konsekuensi adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dalam menunjang kehidupannya. Pertumbuhan dan perkembangan kegiatan, baik karena permasalahan internal maupun pengaruh eksternal wilayah memberikan dampak adanya berbagai perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan tersebut bila tidak diimbangi dengan laju pembangunan wilayah disegala bidang, maka akan menimbulkan dampak kerugian di masyarakat. Adapun dinamika internal adalah perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya,lingkungan dan sebagainya yang berasal dari dalam wilayah tersebut seperti potensi perubahan wilayah, potensi perubahan kekuasaan ditingkat lokal, permasalahan dan isu pembangunan ekonomi dan sosial serta tantangan pembangunan lainnya yang sifatnya lokal. Sedangkan dinamika eksternal adalah perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh dari luar baik itu pada tataran global, nasional, propinsi maupun hal-hal yang berkembang dan akan berpengaruh terhadap kabupaten lainnya yang memiliki hubungan baik secara administrasi maupun kerjasama dengan Kabupaten Bener Meriah. Dinamika eksternal ini, juga dipengaruhi oleh tuntutan sistem kepemerintahan yang baik (good governance), tuntutan pasar dunia (global market forces) dan tuntutan masyarakat pada umumnya. Dalam rangka mengantisipasi berbagai dinamika tersebut diatas, perlu disusun RTRW Kabupaten Bener Meriah sebagai alat penuntun dan

2 pedoman pembangunan di Kabupaten Bener Meriah yang mempertimbangkan beberapa hal pokok sebagai berikut:  Adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan pencabutan undang–undang lama tentang Penataan Ruang yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 sebagai landasan penyusunan RTRW Kabupaten Bener Meriah.  Terbitnya Peraturan Pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang tentunya harus menjadi acuan bagi RTRW Propinsi dan Kabupaten/Kota;  Adanya revisi RTRW Propinsi Aceh, yang tentunya akan mempengaruhi kedudukan Kabupaten Bener Meriah dalam konstelasi wilayah Propinsi Aceh termasuk kedudukan Kabupaten Bener Meriah dalam konstelasi wilayah sekitar yang sistemik;  Adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur secara substansi teknis tentang pedoman teknis RTRW Kabupaten.  Adanya Potensi Bencana Angin Puting Beliung, Gerakan Tanah dan Gunung Api di Kabupaten Bener Meriah yang harus dipertimbangkan dalam menyusun struktur dan pola ruang.  Adanya paradigma baru dalam konsep pembangunan global antara lain munculnya isu global warming dalam pengelolaan lingkungan hidup, millenium development goals, dan lain sebagainya. Penyusunan RTRW Kabupaten Bener Meriah diperlukan mengingat fungsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut :  Matra keruangan dari pembangunan daerah;  Dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;  Alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;  Alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat;  Pedoman untuk penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan;  Dasar pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan  Dasar pemberian ijin/rekomendasi peruntukan penggunaan lahan. Tanpa adanya pranata yang mampu mengarahkan dan mengendalikan tatanan fisik wilayah, perkembangan fisik wilayah yang cepat akan menyebabkan wilayah berkembang tanpa memperhatikan kaidah-kaidah penataan ruang yang baik , aman dan nyaman sehingga akan menimbulkan tatanan fisik wilayah yang kacau dan tidak berkarakter. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

3 Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup

jelas jelas jelas jelas

Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8)

4 Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) a. Yang dimaksud dengan PKL adalah Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Bener Meriah yang merupakan Ibukota Kabupaten yang melayani seluruh wilayah kabupaten. b. Yang dimaksud dengan PKLp merupakan Pusat Kegiatan Lokal Promosi di Kabupaten Bener Meriah c. Yang dimaksud dengan PPK merupakan Pusat Pelayanan Kawasan yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; d. Yang dimaksud dengan PPL adalah Pusat Pelayanan Lingkungan yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas Ayat (12) Cukup jelas Ayat (13) Cukup jelas Ayat (14) Cukup jelas Ayat (15)

5 Cukup jelas Ayat (16) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Terminal penumpang menurut wilayah pelayanannya yang ada di Kabupaten Bener Meriah dibedakan menjadi :  Terminal Tipe B, melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan.  Terminal Tipe C, melayani angkutan dalam perkotaan dan angkutan pedesaan. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)  PLTA merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Air, dengan kapasitas > 5 MW (5000 KW)  PLTM merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro, dengan kapasitas 100 kW< PLTM< 5000 kW

6 

PLTMH merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, dengan kapasitas < 100 kW  PLTS merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang digunakan untuk listrik perdesaan dengan menggunakan sistem Solar Home System (SHS) yang merupakan sistem berskala kecil dengan menggunakan modul surya 50-100 Wp (Watt Pack) dan menghasilkan listrik harian sebesar 150-300 Wh.  PLTPB merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang merupakan pembangkit listrik (power generator) yang menggunakan Panas Bumi (Geothermal) sebagai energi penggeraknya. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Yang dimaksud nirkabel disini adalah nirkabel di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, desa-desa tergolong miskin yang belum dilalui jaringan kabel telepon yang dapat diakses oleh infrastruktur nir kabel dan jaraknya jauh atau belum terjangkau jaringan kabel telepon atau kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan kabel telepon. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup Ayat (6) Cukup Ayat (7) Cukup Ayat (8) Cukup Ayat (9) Cukup Ayat (10) Cukup

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas

7 Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas Ayat (12) Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, serta keanekaragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Kriteria kawasan cagar budaya sebagai berikut :  Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisasisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau

8



mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurangkurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 26 Huruf a Angin puting beliung ditandai oleh angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 km/jam. Durasi puting beliung biasanya adalah 5 sampai 10 menit. Dampak puting beliung terasa di wilayah yang kecil akibat tekanan udara negatif yang tiba-tiba dan ekstrim di kawasan tersebut. Awan Cumulonimbus (Cb) menjadi gejala atmosferik utama kejadian puting beliung. Huruf b Gerakan tanah merupakan jenis bencana alam geologi yang paling relatif sering terjadi, karena tingkat kejadiannya yang hampir setiap tahun, maka sering menimbulkan bencana kerusakan dan korban jiwa, walaupun dimensi bencana gerakan tanah relatif kecil. Adapun yang termasuk kawasan lindung adalah yang termasuk zona kerentanan gerakan tanah tinggi. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 28 - Yang dimaksud dengan Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu atau tempat diselenggarakan perburuan secara teratur Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)

9 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup Pasal 36 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup

jelas jelas jelas jelas jelas

jelas jelas jelas jelas jelas

Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)

10 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup Ayat (6) Cukup Ayat (7) Cukup Ayat (8) Cukup Ayat (9) Cukup Pasal 41 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup Ayat (6) Cukup Ayat (7) Cukup

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

11 Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

12 Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup Ayat (6) Cukup Ayat (7) Cukup Ayat (8) Cukup Ayat (9) Cukup Ayat (10) Cukup Ayat (11) Cukup Ayat (12) Cukup Ayat (13) Cukup Ayat (14) Cukup Ayat (15) Cukup Ayat (16) Cukup Ayat (17) Cukup Ayat (18) Cukup Pasal 50 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup Ayat (6) Cukup Ayat (7) Cukup Ayat (8) Cukup Ayat (9)

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

13 Cukup jelas Pasal 51 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup Ayat (6) Cukup Ayat (7) Cukup Ayat (8) Cukup Ayat (9) Cukup Ayat (10) Cukup Ayat (11) Cukup Pasal 52 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup Pasal 53 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

jelas jelas jelas jelas jelas

jelas jelas jelas jelas jelas

14 Ayat (6) Cukup jelas Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas

15 Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 59 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup Ayat (6) Cukup Ayat (7) Cukup Ayat (8) Cukup Ayat (9) Cukup Ayat (10) Cukup Ayat (11) Cukup Ayat (12) Cukup Ayat (13) Cukup

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

16 Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 65 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup

jelas jelas jelas jelas

Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup Ayat (6) Cukup Ayat (7) Cukup Ayat (8) Cukup

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

17 Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 04