1
BUPATI BENER MERIAH
QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI BENER MERIAH Menimbang : a. bahwa pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah telah disahkan melalui Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah perlu dilakukan perubahan; b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat dipandang perlu menata kembali beberapa Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Qanun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890). 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893). 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351). 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
2
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan Qanun (lembaran Aceh Nomor 10 Tahun 2011, tambahan lembaran Aceh Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH dan BUPATI BENER MERIAH MEMUTUSKAN Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 02), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 angka 6 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Qanun ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah, yang terdiri dari: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Badan Pemberdayaan Masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Inspektorat Kabupaten. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Kantor Arsip dan Perpustakaan. Kantor Penelitian, Pengembangan dan Penanaman Modal. Rumah Sakit Umum Daerah. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c, d, e, dan huruf g dirubah, ayat (2) huruf b dihapus, ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dirubah, sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHAN PANGAN Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 13 (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Ketahanan Pangan terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Program dan Pengkajian; d. Bidang Penyuluhan; e. Bidang Kelembagaan; f. Bidang Ketahanan Pangan; g. Balai Penyuluhan (BP); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Penyuluhan
dan
(2) Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum; dan b. Dihapus; c. Sub Bagian Keuangan. (3) Bidang Kelembagaan terdiri dari: a. Sub Bidang Kelembagaan Petani; dan b. Sub Bidang Kelembagaan Mitra; (4) Bidang Program dan Pengkajian terdiri dari: a. Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan b. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan (5) Bidang Penyuluhan terdiri dari: a. Sub Bidang Pengembangan SDM; dan b. Sub Bidang PengembanganUsaha Tani. (6) Bidang Ketahanan pangan terdiri dari: a. Sub Bidang Ketersediaan , Distribusi dan mutu Pangan; dan b. Sub Bidang Pengembangan Penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan
4
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dirubah, sehingga keseluruhan pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang pengkajian, bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan bidang kelembagaan serta bidang ketahanan pangan. (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA. 3. Ketentuan Pasal 15 dirubah, sehingga keseluruhan pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan di bidang pengkajian, bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan bidang kelembagaan serta bidang ketahanan pangan. 4. Ketentuan Pasal 16 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 15, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan; b. penyelenggaraan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta peningkatan bidang ketahanan pangan; d. penyelenggaraan perencanaan, pengkajian, penerapan serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan system pengkajian teknologi dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta bidang ketahanan pangan; e. penyelenggaraan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang distribusi dan harga pangan; f. penyelenggaraan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi; g. penyelenggaraan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang peanekaragaman konsumsi pangan; h. penyelenggaraan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan partisipasi masyarakat dalam bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan bidang ketahanan pangan ;
5
i.
penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan administrasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyuluhan dan bidang ketahanan pangan ; j. penyelenggaraan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan sistem penyuluhan; k. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang sistem penyuluhan dan ketahanan pangan; l. penyelenggaraan pembinaan balai penyuluhan; dan m. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Ketentuan Pasal 17 dirubah, sehingga keseluruhan pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 Untuk meyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai kewenangan: a. Melakukan perencanaan, pengkajian, penerapan serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan system pengkajian teknologi dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta bidang ketahanan pangan; b. Melakukan pengkajian tatalaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan pemanfaatan sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan; c. Melakukan pembinaan dan penumbuhan kelembagaan petani dan kelembagaan mitra serta hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah; d. Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan; e. Melakukan pengkajian terhadap penyediaan, pendistribusian, system kewaspadaan, penganekaragaman pangan dan gizi; f. Mengatur dan memantau penyediaan dan pendistribusian pangan; g. Mengatur dan memantau harga pangan strategis; h. Melaksanakan penganekaragaman pangan; i. Melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan; j. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan system penyuluhan dan ketahanan pangan; k. Melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan perumusan serta pengembangan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta bidang ketahanan pangan; dan l. Melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi atau pemantauan. 6. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf f dihapus dan ayat 6 dihapus, sehingga keseluruhan pasal 28 berbunyi sebagai berikut:
6
Bagian Keenam BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 28 (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Lingkungan Hidup; d. Bidang Kebersihan; e. Bidang Pertamanan; f. Dihapus; g. UPTB; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Perencanaan; dan c. Sub Bagian Keuangan. (3) Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari: a. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan; dan b. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam. (4) Bidang Kebersihan, terdiri dari: a. Sub Bidang Kebersihan dan Pengangkutan; dan b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan. (5) Bidang Pertamanan, terdiri dari: a. Sub Bidang Pertamanan, Penghijauan Kota Pemakaman; dan b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pertamanan.
dan
(6) Dihapus. 8 Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), sehingga keseluruhan pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 (1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; dan (2) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA. 9 Ketentuan Pasal 30, sehingga keseluruhan pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
7
Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan kewenangan Pasal 30 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 31 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan; b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota; d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota; e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standardisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan; f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota; g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota; h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota; i. pembinaan UPTB; dan j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 10 Ketentuan Pasal 31 dirubah, sehingga keseluruhan pasal 31 berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kewenangan: a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota; b. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota;
8
c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota; d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ; f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penaatan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; g. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan; h. penyelengaraan pembinaan UPTB; dan i. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 11 Ketentuan Pasal 32, sehingga keseluruhan pasal 32 berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kewenangan: a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota; b. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota; c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota; d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ; f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penaatan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan g. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan; 12 Ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf c, d, e dan f dirubah, ayat (2) huruf a dan c dirubah, sehingga keseluruhan pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
9
Bagian Ketujuh INSPEKTORAT KABUPATEN Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 33 (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari: a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Administrasi dan Umum b. Sub Bagian Perencanaan; dan c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 13 Ketentuan Pasal 35 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 35 Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah/desa dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pembinaan daerah/desa. 14 Ketentuan Pasal 36 dirubah, sehingga keseluruhan pasal 36 berbunyi sebagai berikut: Pasal 36 Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat; b. penyelenggaraan urusan peningkatan saran dan prasarana aparatur; c. penyelenggaraan penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan; d. penyelenggaraan perencanaan program pengawasan; e. penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia; f. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan; g. penyelenggaraan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; h. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan; i. penyelenggaraan koordinasi dan pegawasan kegiatan pemerintahan daerah/desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10
j.
penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasilhasil pengawasan; dan k. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan bidang pengawasan sesuai petunjuk Kepala Daerah. 15 Ketentuan Pasal 38 dirubah, sehingga keseluruhan pasal 38 berbunyi sebagai berikut: Pasal 38 Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan Inspektorat; b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan; c. pembinaan dan pengendalian perencanaan program pengawasan; d. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia; e. pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan dan fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan; f. pembinaan dan pengendalian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; g. koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan; h. pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan; dan i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah. Ditetapkan di Redelong 27 Januari 2014 M pada tanggal 18 Rabiul Awal 1435 H BUPATI BENER MERIAH,
RUSLAN ABDUL GANI Diundangkan di Redelong 28 Januari 2014 M pada tanggal 19 Rabiul Awal 1435 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH,
T. ISLAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR
