BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang :
a. bahwa ketertiban dan keamanan merupakan suatu kondisi dinamis sebagai pendukung terselenggaranya proses pembangunan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur; b. bahwa guna mewujudkan Kabupaten Badung yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2 4. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275); 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054); 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 19. Peraturan Pemerintah Nomor Penanggulangan Gelandangan Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara 3177);
31 Tahun 1980 tentang dan Pengemis (Lembaran Tahun 1980 Nomor 51, Republik Indonesia Nomor
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9); 23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Badung ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1 );
4 25. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 ); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Badung Tahun 2013-2033 ( Lembaran Daerah Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 );
26 Tahun Kabupaten Kabupaten Lembaran
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung . 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. 6. Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. 7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5
8. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 9. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. 10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan. 11. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. 12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 13. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 14. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 15. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 16. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan berfungsi sebagai paru-paru kota. 17. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan pengguna jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
6 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
(2)
Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
BAB III KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan Wewenang Pasal 3 (1)
Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam wilayah Daerah yang menjadi kewenangannya.
(2)
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sat Pol PP yang mempunyai tugas dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pasal 4
(1)
Sat Pol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur terkait lainnya; f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
7 (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi : a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundangundangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah; b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP, termasuk pejabat Negara dan tamu Negara; c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; e. membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 5 Sat Pol PP berwenang : a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; b. menindak Setiap Orang yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan e. melakukan tindakan administratif terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 6 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8 Pasal 7 Dalam upaya mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sat Pol PP bersama instansi terkait berkewajiban membuat sistem deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan konflik. Pasal 8 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui upaya menciptakan situasi dan kondisi yang tertib, meliputi : a. tertib Jalan dan Keselamatan Pejalan Kaki; b. tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum ; c. tertib Sungai, Saluran Air dan Kawasan Pesisir; d. tertib Lingkungan; e. tertib Bangunan; f. tertib Usaha Pariwisata; g. tertib Sosial; dan h. tertib Kependudukan. Bagian Ketiga Kerjasama dan Koordinasi Pasal 9 (1)
Sat Pol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
(2)
Dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sat Pol PP bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
(3)
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi. BAB IV TERTIB JALAN DAN KESELAMATAN PEJALAN KAKI Pasal 10
(1)
Setiap Orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman saat berjalan kaki.
(2)
Untuk melindungi hak Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan trotoar.
(3)
Trotoar sebagaimana dimaksud diperuntukan bagi pejalan kaki.
ayat
(2)
hanya
9 (4)
Setiap pejalan kaki wajib : a. berjalan di atas trotoar, apabila jalan tersebut dilengkapi trotoar; b. menggunakan jalur paling kiri dari jalan apabila jalan tidak memiliki fasilitas trotoar; dan c. menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
(5)
Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
(6)
Setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang membuang sampah ke luar kendaraan.
(7)
Setiap Orang dilarang: a. menumpuk, menaruh dan membongkar bahan bangunan di Jalan lebih dari 1 x 24 jam; b. memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan; c. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di sepanjang Jalan; dan d. membuang, menumpuk sampah dan/atau benda di Jalan.
BAB V TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM Pasal 11 Setiap Orang dilarang: a. memasuki atau berada di Jalur Hijau dan taman milik Pemerintah Daerah yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas; b. melakukan perbuatan yang dapat merusak Jalur Hijau dan taman milik Pemerintah Daerah serta Tempat Umum beserta kelengkapannya; c. bertempat tinggal di Jalur Hijau dan taman milik Pemerintah Daerah serta Tempat Umum; d. melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap Jalur Hijau dan taman milik Pemerintah Daerah serta Tempat Umum beserta kelengkapannya; e. melompat atau menerobos pagar sepanjang Jalur Hijau dan taman serta Tempat Umum, kecuali untuk kepentingan dinas; f. memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, Jalur Hijau dan taman milik Pemerintah Daerah serta Tempat Umum kecuali dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas atau memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; g. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di sepanjang Jalan, Jalur Hijau dan taman milik Pemerintah Daerah serta Tempat Umum; h. membuang, menumpuk sampah dan/atau benda di Jalan, Jalur Hijau dan taman milik Pemerintah Daerah serta Tempat Umum.
10 BAB VI TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN KAWASAN PESISIR Pasal 12 (1)
Setiap Orang dilarang : a. bertempat tinggal di daerah penguasaan sungai, saluran air dan kawasan pesisir; b. membuang limbah ke sungai, saluran air dan kawasan pesisir; c. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke sungai, saluran air dan kawasan pesisir; d. mengambil dan menggunakan air sungai, saluran air, dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial; e. mendirikan bangunan dan/atau jembatan pada daerah penguasaan sungai dan saluran air; f. melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai dan saluran air .
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan setelah yang bersangkutan memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. BAB VII TERTIB LINGKUNGAN Pasal 13
(1)
Setiap Orang dilarang menangkap, memburu, atau membunuh satwa yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam kawasan Taman Hutan Rakyat.
(2)
Setiap Orang wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan Tempat Umum. Pasal 14
(1)
Setiap Orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan setelah yang bersangkutan memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 15
Setiap Orang dilarang : a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding dan/atau di tembok, jembatan lintas, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan Tempat Umum lainnya; dan b. membuang, menumpuk sampah dan/atau benda tidak pada tempatnya.
11
Pasal 16 (1)
Setiap Orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
(2)
Setiap Orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di Jalan, Jalur Hijau dan taman milik Pemerintah Daerah serta Tempat Umum. Pasal 17
(1)
Setiap Orang dilarang: a. mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian; b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat menganggu ketenteraman orang lain; c. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya; d. mempergunakan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial yang bukan peruntukannya.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan setelah yang bersangkutan memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 18
(1) Setiap Orang dilarang : a. menyebarkan dan/atau menempelkan selebaran, stiker dan sejenisnya di fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial. b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang Jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan Jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; c. mengotori, mencoret dan merusak Jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapnya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial. (2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan setelah yang bersangkutan memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
12 BAB VIII TERTIB BANGUNAN Pasal 19 Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Pasal 20 Setiap Orang pemilik bangunan berkewajiban memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan. Pasal 21 Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan berkewajiban: a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya; b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan d. memelihara dan mencegah kerusakan ruang milik jalan karena penggunaan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan. BAB IX TERTIB USAHA PARIWISATA Pasal 22 (1)
Setiap orang dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa tanda daftar usaha pariwisata/izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)
Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata yang telah mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata/izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari tanda daftar usaha pariwisata/izin yang dimiliki. Pasal 23
Setiap Pengusaha usaha Pariwisata berkewajiban: a. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; b. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
13 c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; BAB X TERTIB SOSIAL Pasal 24 (1)
Setiap Orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di Jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
(2)
Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan setelah yang bersangkutan memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 25
Setiap Orang dilarang : a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil dan/atau kegiatan lain yang mengganggu di jalanan dan traffic light; b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau Tempat Umum; c. mengekspolitasi anak dan/atau balita untuk mengemis; d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada Pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau Tempat Umum; dan e. bertempat tinggal dan/atau beraktifitas yang bukan peruntukannya pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial. Pasal 26 (1)
Setiap Orang dilarang berbuat asusila di Jalan, Jalur Hijau dan taman milik Pemerintah Daerah serta Tempat Umum.
(2)
Setiap Orang dilarang: a. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi; b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan c. memakai jasa prostitusi.
14 Pasal 27 (1)
Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan Gelandangan, mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada kendaraan umum, kantor pemerintah, Jalan, dipersimpangan jalan/traffic light, taman milik Pemerintah Daerah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas.
(2)
Setiap Orang dilarang menyuruh orang lain termasuk anak-anak untuk melakukan kegiatan mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Setiap Orang dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pedagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB XI TERTIB KEPENDUDUKAN Pasal 28
(1)
Setiap Orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Kelian Banjar Dinas/Kepala Lingkungan.
(3)
Setiap Orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di daerah, wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 29
(1)
Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
(2)
Kewenangan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Sat Pol PP.
pada
ayat
(1)
BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 30 (1)
Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan Sanksi Administratif.
15 (2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; dan/atau g. denda administratif;
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 31
(1)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku, catatan, dan berkenaan dengan tindak pidana;
dokumen
lain
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
rangka
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
16 i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 32
(1)
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 11 huruf a, huruf c, huruf e, huruf g dan huruf h, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 18 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 huruf a, huruf d dan huruf e, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(2)
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, huruf d dan huruf f, Pasal 12 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 25 huruf b dan huruf c, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 seri c), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 Pasal 34 Peraturan Daerah diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 12 April 2016 BUPATI BADUNG, ttd. I NYOMAN GIRI PRASTA
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 12 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : (7, 16/2016)
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19710901 199803 1 009
18
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
I. UMUM Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Bahwa di Kabupaten Badung telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, yang secara garis besar telah mengatur mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum, dan fasilitas milik pemerintah daerah serta permukiman sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, keteraturan kehidupan pada masyarakat. Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundangundangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja maupun perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, maka pengaturan mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Badung perlu ditinjau dan disesuaikan.
19 Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terdapat 4 bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk prilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut: 1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), antara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin; 2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, trotoar dan sebagainya; dan 4. tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya; Pada dasarnya, ide ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan apresiasi dan impelementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat”. Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah. Peraturan terhadap Peraturan
Daerah
ini
merupakan
Daerah tentang
hasil
Ketertiban
peninjauan/kajian
Umum
sebelumnya,
yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban
Umum.
Penyesuaian
dilakukan
dalam
rangka mengikuti
perkembangan kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas – tugas Pemerintah Daerah sehari – hari, khususnya
dalam
bidang
penegakan
Peraturan Daerah. Dalam
Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan baru diantaranya
20
pembaruan prosedur penegakan ketertiban umum, penguatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah, penguatan koordinasi dan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindakan penertiban, penambahan materimateri yang belum ada pada Peraturan Daerah sebelumnya, antara lain mengenai
kesehatan
dan
administrasi
kependudukan,
pemberian
penghargaan terhadap warga masyarakat yang berjasa dalam membantu tugas
pemerintah
daerah
menjaga
ketertiban
umum,
ketenteraman
masyarakat dan lain-lain. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 huruf a yang dimaksud “bukan untuk umum” adalah lingkungan yang diberi pagar atau tanda larangan untuk dimasuki. huruf b Cukup jelas huruf c Cukup jelas huruf d yang dimaksud “vandalisme” adalah perbuatan merusak keindahan alam dan lingkungan secara kasar dan ganas. huruf e Cukup jelas
21 huruf f Cukup jelas huruf g Cukup jelas huruf h Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) huruf a yang dimaksud daerah penguasaan sungai meliputi dataran banjir, dataran retensi, bantaran, atau daerah sepadan yang tidak dibebaskan. huruf b yang dimaksud dengan “limbah” adalah sisa usaha dan/atau kegiatan.
suatu
huruf c yang dimaksud dengan “limbah bahan berbahaya dan beracun” adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. huruf d Cukup jelas huruf e Cukup jelas huruf f Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Yang dimaksud dengan “bangunan” antara lain : hotel, losmen, barber shop, spa, panti pijat tradisional, salon kecantikan dan rumah kos. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas
22 Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 ayat (1) yang dimaksud dengan “berbuat asusila” adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku dimasyarakat, misalnya : menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman, dan aktifitas seksual lainnya. ayat (2) Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) yang dimaksud dengan ”peristiwa kependudukan” adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. yang dimaksud dengan “peristiwa penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. ayat (3) Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7
