BUPATI BADUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,

BUPATI BADUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana telah diatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam Pasal 42 Ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dan dalam upaya memperkokoh Pemerintahan Desa agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa serta berfungsi untuk melestarikan adat istiadat maka dipandang perlu membentuk Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,

2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 8. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa , Dusun dan Kepala Dusun; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

3 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Badung. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel. 14. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat baik dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, wanita dan pemuda yang berada di desa. 15. Golongan profesi adalah guru, dosen, pengusaha, perawat, dokter, insinyur, tukang, dan petani.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 2 BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3 BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Perbekel, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4 BPD mempunyai tugas dan wewenang : a. membahas rancangan peraturan desa bersama Perbekel; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Perbekel;

4 c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perbekel; d. membentuk panitia pemilihan Perbekel; e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan f. menyusun tata tertib BPD.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 BPD mempunyai hak : a. meminta keterangan kepada pemerintah desa; b. menyatakan pendapat.

Pasal 6 Anggota BPD mempunyai hak : a. mengajukan rancangan peraturan desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. memperoleh tunjangan.

Pasal 7 Anggota BPD mempunyai kewajiban : a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat; e. memproses pemilihan Perbekel; f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat; dan h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV LARANGAN Pasal 8 Pimpinan dan anggota BPD dilarang : a. sebagai pelaksana proyek desa; b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

5 c. melakukan korupsi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; d. menyalahgunakan wewenang; dan e. melanggar sumpah / janji jabatan.

BAB V PEMILIHAN, PENCALONAN, PENETAPAN, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Pasal 9 (1) Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD dibentuk Panitia Pemilihan oleh pemerintah desa. (2) Panitia Pemilihan sebagaimana keanggotaannya terdiri dari : a. pemuka adat; b. pemuka agama; c. golongan profesi; d. tokoh / pemuka masyarakat.

dimaksud

pada

ayat

(I)

Bagian Kedua Pencalonan dan Penetapan Pasal 10 (1) Anggota BPD terdiri dari pemuka adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. (2) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah : a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945; c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / sedrajat; d. berumur sekurang - kurangnya 25 Tahun; e. sehat jasmani dan rohani; f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya; g. berkelakuan baik,jujur,dan adil; h. tidak sedang menjalani hukuman atau sebagai terdakwa; i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat; k. bersedia dicalonkan. l. bertempat tinggal tetap di desa setempat.

6 Pasal 11 (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah banjar / gabungan banjar dinas yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 12 Pencalonan dan Penetapan anggota BPD sebagai berikut : a. panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis tentang berakhirnya masa jabatan anggota BPD; b. unsur-unsur masyarakat yang ada di masing-masing banjar dinas di desa yang bersangkutan, bermusyawarah untuk selanjutnya mengajukan bakal calon anggota BPD kepada panitia pemilihan; c. masing-masing banjar / gabungan banjar dinas mengajukan bakal calon; d. panitia pemilihan setelah menerima pengajuan bakal calon mengadakan seleksi administrasi persyaratan bakal calon; e. bakal calon yang telah diseleksi dan telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam daftar bakal calon; f. daftar bakal calon yang telah ditetapkan, dipilih secara musyawarah / mufakat menjadi calon yang terpilih; g. calon yang terpilih diajukan oleh panitia pemilihan untuk ditetapkan dalam daftar calon terpilih; h. calon terpilih yang telah ditetapkan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat penetapan.

Pasal 13 (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji secara bersama – sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati. (3) Susunan kata – kata sumpah / janji BPD sebagai berikut : ” Demi Tuhan, Saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya, dan seadil – adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang – Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, serta melaksanakan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 14 Masa jabatan anggota BPD adalah 6 ( enam ) tahun dan dapat dipilih / diusulkan kembali untuk 1 ( satu ) kali masa jabatan berikutnya.

7

Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 15 (1) Keanggotaan BPD berhenti karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. diberhentikan. (2) Keanggotaan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru; b. melanggar sumpah / janji; c. tidak pernah hadir / bertugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan tanpa keterangan; d. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16 (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Perbekel. (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD. (3) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c harus mendapatkan persetujuan 2/3 ( dua per tiga ) jumlah anggota BPD.

Pasal 17 (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian berdasarkan keterwakilan wilayahnya. (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan. (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. (4) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara / voting berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 18 Paling singkat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

8 Pasal 19 (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan pergantian pimpinan BPD. (2) Mekanisme penggantian pimpinan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. (3) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara / voting berdasarkan suara terbanyak. (4) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VI TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA Pasal 20 (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 ( satu ) orang ketua, 1 ( satu ) orang wakil ketua, dan 1 ( satu ) orang sekretaris. (2) Pimpnan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 21 (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD. (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 22 Pada saat sedang jalannya pembahasan tentang Peraturan Desa, anggota BPD tidak diperkenankan mengadakan pembahasan lain selain yang telah ditentukan oleh rapat.

9 Pasal 23 Bila rapat sedang berlangsung maka anggota BPD tidak diperkenankan meninggalkan ruang rapat tanpa seijin pimpinan rapat.

Pasal 24 Dalam pelaksanaan rapat sedang berlangsung setiap anggota BPD wajib ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan demi lancar dan amannya jalannya rapat.

Pasal 25 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD. (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris BPD. (3) Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD, dan jika dipandang perlu dapat dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Perbekel atas persetujuan pimpinan BPD dan bukan dari perangkat desa. (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai kebutuhan. (5) Alat kelengkapan BPD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB VII TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG, DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT Bagian Kesatu Tata Cara Menggali Aspirasi Pasal 26 Anggota BPD dalam menggali aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara : a. menerima langsung aspirasi dari masyarakat setempat; b. mengunjungi masyarakat untuk menggali aspirasi.

Bagian Kedua Menampung Aspirasi Masyarakat Pasal 27 Anggota BPD berkewajiban menampung setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya dan lanjut dibahas dalam rapat BPD.

10 Bagian Ketiga Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pasal 28 Anggota BPD berkewajiban menyalurkan aspirasi masyarakat yang diterimanya setelah dirapatkan dalam rapat BPD untuk diteruskan kepada : a. Perbekel setempat; b. Camat setempat; c. DPRD Kabupaten Badung; d. Pejabat atau instansi yang berwenang.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA DENGAN PERBEKEL DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN Pasal 29 Hubungan kerja dengan Perbekel dan lembaga kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

BAB IX KEUANGAN DAN ADMINISTRASI Pasal 30 (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 31 (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretaris BPD. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 (1) BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya. (2) Semua Badan Perwakilan Desa (BPD) yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

11 BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung pada tanggal 26 Pebruari 2007 BUPATI

BADUNG,

ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG.

Diundangkan di Badung. pada tanggal 26 Pebruari 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 5

12

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I.

UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila, maka dalam pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa dalam menyampaikan serta mewujudkan aspirasinya guna penyelenggaraan pemerintahan, kenegaraan, dan pembangunan di desa. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu adanya pengaturan mengenai BPD dalam suatu Peraturan Daerah.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas

13 Pasal 10 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Seluruh persyaratan yang terkait dengan pencalonan BPD harus dibuktikan dengan surat dari instansi yang berwenang. Pasal 11 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah Penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan : a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota b. 1.501 jiwa, sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota c. 2.001 jiwa, sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota d. Lebih dari 2.501 jiwa, 11 orang anggota. Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas

14 Ayat 3 Yang dimaksud “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Perbekel dan melakukan pinjaman. Ayat 4 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Staf yang diangkat oleh Perbekel untuk membantu Sekretaris BPD setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan desa untuk pemberian nafkah / tunjangan kepada staf dimaksud. Ayat 4 Cukup jelas Ayat 5 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas

15 Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3