BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BESARAN SEWA PEMANFAATAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
:
a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri : 032/246/Keuda, tanggal 9 Maret 2011 perihal Penjelasan Sewa atas Barang Milik Daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan gedung milik Pemerintah oleh pihak lain maka perlu menetapkan besaran sewa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan tersebut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Badung;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN SEWA PEMANFAATAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sebagai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. 6. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 7. Kepentingan Pemerintah adalah kegiatan Pemerintah yang menyangkut kepentingan bangsa dan Negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan.
3 8. Kepentingan Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak Swasta baik perorangan maupun Badan Usaha lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. 9. Kepentingan Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga/ Badan Hukum maupun perorangan yang bertujuan sosial atau tidak mencari keuntungan.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan Penetapan Peraturan Bupati ini adalah: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan gedung; b. memanfaatkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan gedung yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan c. membantu kegiatan pembangunan di Daerah;
BAB III PENETAPAN BESARAN SEWA Pasal 3 (1) Penetapan besaran sewa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Badung oleh pihak lain ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung berdasarkan komponen: a. luas tanah; b. nilai tanah; c. luas bangunan; d. harga satuan bangunan standar; dan e. nilai sisa bangunan. (2) Cara penghitungan besaran sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut: St = (3,33 % x Lt x Nt) Keterangan: St = Sewa tanah Lt = Luas tanah (m2) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/ peta tanah atau sertifikat tanah Nt = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m2)
4 (3)
Cara penghitungan besaran sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan rumus sebagai berikut: Stb = (3,33% x Lt x Nilai tanah) + (6,64 % x Lb x Hs x Nsb) Keterangan: a. Stb = Lb = Hs =
b. c.
d.
(4)
Sewa tanah dan bangunan Luas lantai Bangunan (M2) Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/M2) Nsb = Nilai sisa bangunan (%) - Penyusutan untuk bangunan permanen = 2%/tahun - Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4%/tahun - Penyusutan untuk bangunan darurat = 10%/tahun - Penyusutan maksimal 80% Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi Harga satuan bangunan - Harga Satuan banguan per M2 sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru berdasarkan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat pada tahun yang bersangkutan. Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka Nsb ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan sebagai berikut: - baik = 85% s.d 100% siap pakai/perlu pemeliharaan awal - rusak ringan = 70% s.d. < 85% rusak sebagian non struktur - rusak berat = 55% s.d. < 70% rusak sebagian non struktur/struktur - rusak berat = 355 s.d. < 55% rusak sebagian besar non struktur/struktur
Penetapan besaran sewa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan gedung Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap tahun yang mengacu pada harga sewa yang berlaku di saat itu.
5 BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 7 Nopember 2013 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 7 Nopember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 72 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
