1
BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BUPATI BADUNG,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada prinsip – prinsip efisiensi, efektifitas, tranparansi, terbina, bersaing, adil / tidak diskriminasi dan akuntabel,maka dipandang perlu dibentuk unit organisasi sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mempunyai Unit Layanan Pengadaan ( ULP ); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Badung;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
3 Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 14.
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Badung
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Badung.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
5.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
6.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah atau selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
4 7.
Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8.
Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
9.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10.
Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah Kabupaten Badung yang bersifat permanen, melekat pada unit yang sudah ada.
11.
Kelompok Kerja Pengadaan selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang terdiri atas pejabat fungsional pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP.
12.
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang.
13.
E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan
oleh
Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik
(LPSE)
melalui
http://www.lpse.badungkab.go.id 14.
Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
15.
Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS adalah harga yang didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa, disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran, disusun dan ditetapkan oleh PPK.
BAB II PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1)
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Badung.
5 (2)
Pembentukan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 3
ULP secara teknis fungsional dan administrasi berada di bawah koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
Bagian Kedua Tugas Pokok dan Kewenangan
Pasal 4
(1) ULP mempunyai tugas pokok dan kewenangan meliputi : a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d.
mengumumkan
pelaksanaan
Pengadaaan
Barang/Jasa
di
website http://www.lpse.badungkab.go.id untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f.
melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g.
menjawab sanggahan;
h.
menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
i.
menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
j.
menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
6 k.
membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati; dan
l.
bertanggungjawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Selain tugas pokok dan kewenangan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan ULP dapat mengusulkan kepada PPK: a.
perubahan HPS dan/atau
b.
perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
Organisasi ULP mencakup : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Bidang Administrasi 2. Bidang Hukum dan Sanggah 3. Bidang Perencanaan c. Kelompok Kerja; dan d. Staf Pendukung.
Pasal 6
(1) Organisasi ULP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas : a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP; c. menjamin keamanan dokumen pengadaan; d. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP; e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; f. menyiapkan dan mengkoordinasikan tenaga ahli dan tim teknis dalam proses pengadaan barang/jasa; g. mengevaluasi seluruh kegiatan administrasi pengadaan barang/jasa;dan h. melaporkan pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi ULP dan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Bupati.
7
Pasal 7
(1) Sekretariat ULP dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP; (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. membantu Kepala dalam melaksanakan kegiatan ULP; b. menyusun bahan fasilitasi, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. melaksanakan penatausahaan dan kesekretariatan ULP; d. melakukan koordinasi dengan LPSE, terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik; e. memfasilitasi pengkoordinasian proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan SKPD; f. memfasilitasi pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual dan elektronik; g. memfasilitasi pengkoordinasian pengalokasian sumber daya manusia dan Pokja; h. menerima daftar paket pekerjaan/kegiatan yang akan dilelang dari seluruh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku;dan i. memilah dan mendistribusikan kegiatan kepada seluruh Pokja.
Pasal 8
Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b angka 1 mempunyai tugas : a. melaksanakan pelayanan administrasi dalam pengadaan barang/jasa; b. menyediakan biaya untuk proses pengadaan barang/jasa; c. menyiapkan dokumen, sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa; d. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan e. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor.
Pasal 9
Bidang Hukum dan Sanggah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b angka 2 mempunyai tugas : a. mengkoordinasikan sanggahan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa atau masyarakat; b. mengkoordinasikan sanggahan banding yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa kepada Bupati; c. memberikan saran dan masukan kepada Pokja untuk penanganan sanggahan;dan
8 d. memberikan saran dan masukan kepada Bupati untuk penanganan sanggahan banding.
Pasal 10
Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b angka 3 mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan untuk menunjang kegiatan ULP; b. menyediakan dan mengelola sistem informasi teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaaan barang/jasa dengan berbasis pada layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; c. merencanakan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa;dan d. menyediakan berbagai informasi kepada masyarakat terkait dengan pengadaan barang/jasa;
Pasal 11
Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Pasal 12
(1)
Pokja sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota.
(2)
Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. melaksanakan proses pemilihan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; b. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; c. mengevaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; d. menjawab sanggahan; e. menetapkan penyedia barang/jasa untuk : 1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); f. menyampaikan pemenang lelang dan data pendukung kepada SKPD melalui ULP.
9 (3)
Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga ahli yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat keahlian yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa.
Pasal 13
(1)
Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, bertindak sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan dalam ULP.
(2)
Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. merangkum kebijakan terkait dengan pengadaan barang/jasa; b. mendukung kegiatan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proses pengadaan barang/jasa pada Sekretariat dan Pokja.
Pasal 14
Bagan susunan organisasi ULP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN Bagian Kesatu Kepegawaian
Pasal 15
(1)
Pegawai pada ULP melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa berdasarkan Penetapan Keputusan Bupati.
(2)
Pegawai pada ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Penetapan pegawai ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10 Bagian Kedua Keuangan
Pasal 16
Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbentuknya ULP dan pelaksanaan kegiatan ULP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung
BAB VI PELAKSANAAN Bagian Kesatu Para Pihak
Pasal 17
Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi : a. SKPD; b. ULP; c. Penyedia Barang/Jasa.
Bagian Kedua Mekanisme dan Prosedur
Pasal 18
Proses
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa,
berpedoman
pada
Peraturan
Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pasal 19
(1)
Bagan Lembaran Kerja pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)
Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
11 Pasal 20
Dalam melaksanakan tugasnya, ULP menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi didalam dan diluar ULP.
BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21
(1)
ULP dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
(2)
ULP wajib melaporkan secara berkala realisasi pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 22
Sekretaris Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap ULP dan Pokja serta menugaskan aparat pengawas intern untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 23
(1) Evaluasi terhadap ULP dilakukan oleh Sekretaris Daerah setiap tahun satu kali dan/atau sewaktuwaktu apabila diperlukan. (2)
ULP melaksanakan pelaporan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
12 BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur atau ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 10 Nopember 2011
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 10 Nopember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 62
