BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG ONLINE SYSTEM PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK PARKIR, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan transparansi bagi Wajib Pajak dalam melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan online system pembayaran dan pelaporan transaksi Pajak Daerah;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Online System Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-23.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : ONLINE SYSTEM PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK PARKIR, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung.
-34. 5. 6.
7.
8. 9. 10. 11.
12.
Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2
(1)
Online System Pembayaran Pajak dilakukan antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Bank Persepsi yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak ke rekening kas daerah.
(2)
Online System Pelaporan transaksi meliputi sistem informasi data transaksi usaha yaitu data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
-4BAB III ONLINE SYSTEM PEMBAYARAN PAJAK Pasal 3 (1)
Online System Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Bank Persepsi.
(2)
Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat : a. subjek kerja sama; b. objek kerja sama; c. ruang lingkup kerja sama; d. hak dan kewajiban para pihak; e. jangka waktu kerja sama; f. pengakhiran kerja sama; g. keadaan memaksa; dan h. penyelesaian perselisihan. Pasal 4
(1) Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi yang ditunjuk. (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menyetor tunai, transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh Bank. (3) Pembayaran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam angka (2), baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah. BAB IV ONLINE SYSTEM PELAPORAN TRANSAKSI Pasal 5 (1) Online System Pelaporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha. (2) Atas nama Bupati, Kepala Dinas berwenang menghubungkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Dinas.
-5(3) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh Dinas. (4) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan Perpajakan Daerah. Pasal 6 (1) Online system Pelaporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi : a. Pajak Parkir 1. pembayaran parkir berupa karcis/tiket/smart card; 2. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan Vallet; atau 3. pembayaran parkir berlangganan. b. Pajak Hotel 1. pembayaran sewa kamar (room); 2. pembayaran makanan dan minuman (food and beverage); 3. pembayaran jasa penunjang, untuk : a) laundry; b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi; c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau d) service charge. 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan oleh raga yang disediakan hotel; 5. banquet, berupa : a) persewaan ruang rapat; atau b) ruang pertemuan. c. Pajak Restoran 1. pembayaran makanan dan minuman; 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (room charge); 3. pembayaran service charge; 4. pembayaran jasa boga/catering. d. Pajak Hiburan Pembayaran atas room charge, harga tanda masuk/ karcis/tiket masuk/minimum charge/cover charge/first drink charge dan sejenisnya, food and beverage dan service charge untuk objek pajak hiburan : 1. tontonan film; 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
-64. 5. 6. 7. 8.
pameran; diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness centre); dan 10. pertandingan olah raga. Pasal 7 (1) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memilah Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam : a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan b. jumlah pajak terutang. (2) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak belum memilah Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam : a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha termasuk Pajak; dan b. penghitungan jumlah Pajak terutang dari pembayaran (omzet) termasuk Pajak tersebut. (3) Untuk memilah besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menghitung besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 8 (1) Dalam pelaksanaan online system pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut : a. wajib pajak berhak : 1. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/ tiket/karcis; 2. memperoleh fasilitas e-SPTPD; 3. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah; 4. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
-75. menerima jaringan untuk online system yang dilaksanakan oleh Dinas; 6. memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/penempatan online system tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan 7. mendapatkan penggantian perangkat dan online system yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak. b. wajib pajak berkewajiban : 1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak; 2. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; 3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD; 4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Dinas; 5. memberikan kemudahan kepada Dinas dalam pelaksanaan online system seperti menginstall/ memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak; 6. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak; (2) Dalam pelaksanaan online system pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban adalah sebagai berikut : a. Dinas berhak : 1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan online system seperti menginstall/memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak; 2. memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak; 3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak; 4. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang; 5. mengakses hardware dan/atau software online system pelaporan transaksi;
-86. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam online system pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak. 7. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya dan/atau hilangnya perangkat kerusakan dan/atau online system. b. Dinas berkewajiban : 1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah; 2. membangun dan menyediakan jaringan; 3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat online system pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan online system; 5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya online system pelaporan transaksi; 6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. BAB VI LARANGAN Pasal 9 (1) Dalam pelaksanaan online system pelaporan data transaksi Wajib Pajak dilarang : a. mengubah data online system dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan online system yang telah terpasang. (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tersebut dilanggar baik disengaja atau karena kealpaan yang berakibat terjadinya kerugian daerah, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-9BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan online system pembayaran dan pelaporan transaksi Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 29 Agustus 2013 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 29 Agustus 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 56. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
