BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 35 TAHUN 2006
TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa pengendalian, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol khususnya minuman keras sangat penting artinya dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat; b. bahwa berkenaan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam rangka tetap terpeliharanya ketertiban umum, maka kegiatan penjualan pengedaran minuman beralkohol perlu diatur; c. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Gangguan ( Hinder Ordonantie, Staatsblad Tahun 1926 : 226 ) yang diubah dan ditambah dengan Staatsblad Tahun 1940 : 14 dan : 450;
2. Undang-Undang Penyalur Perusahaan 1934 (bedrijsreglementerings Ordonantie 1934, Staadsblad Tahun 1938 : 86 ); 3. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
2
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); 8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol; 11. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 314/KP/VIII/1974 tentang Peredaran Impor dan Ekspor Obat Makanan Minuman, Alat Kecantikan dan Alat Kesehatan; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 59/menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan; 13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 230/MPP/Kep/7/1998 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya; 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea; 15. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perijinan Minuman Beralkohol; 16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang tentang Pengawasan dan Pengendalian peredaran Minuman Beralkohol; 17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 315 Tahun 1983 tentang Ketentuan-ketentuan untuk mengajukan permohonan Ijin Penjualan Minuman Bealkohol;
3
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1990 tentang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-Undang Gangguan ( Hinder Ordannantie);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB).
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung. 5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbonhidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol. 6. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagaian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan didalam Peraturan ini. 7. Usaha Restaurant adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagaian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses untuk pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum. 8. Bar/Pub/Klub Malam adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman keras dan minuman lainnya untuk umum ditempat usaha. 9. Industri Minuman beralkohol adalah Perusahaan Industri yang memproduksi Minuman Beralkohol di daerah.
4
10. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha perdagangan minuman beralkohol yang berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau badan hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia 11. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran Minuman Beralkohol khusus dalam kemasan kepada konsumen langsung. 12. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk di minum ditempat. 13. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 14. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Gol B dan/atau golongan C.
Pasal 2
Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut : a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus). b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus). c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).
Pasal 3
Pemerintah Daerah berwenang sepenuhnya mengatur dan menetapkan : Ketentuan mengenai pengawasan, pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).
(2) Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) di terbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan tidak berlaku ditempat lain.
5
(3) Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
(4) Ijin penjualan minuman beralkohol tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain pada lokasi yang berbeda.
Pasal 5
(1) Pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C adalah pengecer lainnya diluar Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol.
(2) Penjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol adalah Hotel Bintang 3, 4 dan 5, Restaurant, Bar, termasuk Pub dan Klub Malam. (3) Bagi penjualan langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol golongan B dan / atau golongan C tidak diwajibkan memperoleh Surat Ijin tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol. (4) Bupati menetapkan tempat / lokasi pengecer minuman beralkohol golongan B dan / atau golongan C serta minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggitingginya 15 % (lima belas perseratus). (5) Tempat sebagaimana dimaksud ayat (4), tercantum pada pasal 10 ayat (1).
Pasal 6
(1) Permohonan untuk memperoleh SIUP MB diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan dengan mengisi Surat Permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dengan melampirkan :
a. Bagi Pengecer di luar Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) : 1. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum; 2. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol; 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6
5. NPWP; 6. KTP; 7. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; 8. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang disalurkan.
b. Bagi penjual langsung diminum ditempat :
1. Akte Pendirian bagi Perusahaan yang berbadan Hukum; 2. Surat Ijin Usaha Hotel Bintang 3,4, dan 5, Restaurant, Bar, termasuk Pub dan Klub Malam; 3. Ijin Usaha Tetap (IUT) dan atau Persetujuan Penanaman Modal bagi perusahaan dengan fasil tas PMA dan PMDN yang bergerak di sektor pariwisata; 4. NPWP; 5. TDP; 6. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang disalurkan; 7. KTP; 8. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
c. Bagi pengecer minuman beralkohol sebagai minuman kesehatan : 1. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang Berbadan Hukum; 2. Rekomentasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol sebagai minuman kesehatan dari Camat setempat; 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 4. KTP; 5. TDP; 6. NPWP; 7. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); 8. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; 9. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari Minuman Beralkohol yang disalurkan; 10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
Pasal 7
(1) Permohonan untuk memperoleh Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Khusus Minuman Beralkohol diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Badung; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan dengan mengisi Surat Permohonan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Khusus Minuman Beralkohol dengan melampirkan :
7
a. Akte pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum; b. Foto copy KTP yang masih berlaku; c. Foto copy NPWP; d. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. Status tempat (kontak/sewa/hak milik); f.
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
g. Rekomendasi lokasi keberadaan Perusahaan khusus Minuman Beralkohol dari Camat setempat.
Pasal 8
Atas penerbitan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Khusus Minuman Beralkohol dan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), pemohon dikenakan sumbangan pihak ketiga.
Pasal 9
(1) Menunjuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dan atas nama Bupati menandatangani Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). (2) Menugaskan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk : 1. Melakukan pencatatan secara tertib. 2. Menerima sumbangan dari pengusaha sebagai sumbangan pihak ketiga atas penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). 3. Melakukan penyetoran ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundangundangan yang berlaku. 4. Melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran, penjualan minuman beralkohol dengan membentuk Tim yang keanggotanya dari unsur instansi terkait. 5. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
Pasal 10
(1) Tempat-tempat yang diberikan ijin untuk penjualan minuman beralkohol golongan B dan / atau golongan C serta minuman beralkohol yang mengandung rempahrempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15 % (lima belas per seratus) meliputi wilayah Kecamatan Kuta, Kuta Selatan dan Kuta Utara. (2) Tempat-tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan ketentuan tidak berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman.
8
Pasal 11
Minuman beralkohol produksi lokal yang dapat diedarkan adalah minuman beralkohol yang telah dikemas dan berlabel edar dengan kadar ethanol maximal 55% (lima puluh lima perseratus).
Pasal 12
Bagi Perusahaan yang melaksanakan kegiatan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 13
Bagi perusahaan-perusahaan pengecer minuman beralkohol yang telah memiliki SIUP MB sebelum ditetapkannya peraturan ini, setelah berakhir masa berlakunya, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
Pasal 14
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2005 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 16 Juni 2006
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Badung pada tanggal 16 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG
ttd. I WAYAN SUBAWA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 28
