BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, dan dalam rangka meningkatkan proses pelayanan perizinan dan non perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi maka perlu didukung oleh sistem birokrasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien;
b.
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu mendelegasikan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
2
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 );
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-unadang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5404 );
9.
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal;
10.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;
tentang tentang Negara Negara
3
15.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
16.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2.
Daerah adalah Kabupaten Badung. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah . 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. 5. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. 6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 8. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, selain dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, antara lain sertifikat, rekomendasi, surat persetujuan, dan sejenisnya. 9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. 10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Badung.
4
BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG Pasal 2 Mendelegasikan Kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan dunia usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 3 Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : a. menetapkan mekanisme perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin / non izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi perizinan dan non perizinan; c. menandatangani perizinan dan non perizinan atas nama Bupati; d. memberikan kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan e. melakukan pemungutan Retribusi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 4 (1) Kepala Badan menandatangani perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait. (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perizinan dan non perizinan yang mempunyai dampak penting dan luas .
Pasal 5 Kepala Badan wajib melaporkan pelaksanaan pendelegasian wewenang menandatangani perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundangundangan yang mengatur tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 19 April 2013 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 19 April 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 32 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
6
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 32 TAHUN 2013 TANGGAL : 19 APRIL 2013 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A. Jenis Perizinan 1.
Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ).
2.
IUP ( Izin Usaha Pertambangan ). Mineral Bukan Logam dan Batuan Sekala Kecil.
3.
Izin Pengeboran Air Tanah Sekala Kecil.
4.
Izin Pengambilan Air Tanah Sekala Kecil.
5.
Izin Pengambilan Air Permukaan Sekala Kecil.
6.
Izin Pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus ( BBK ) untuk Mesin 2 ( dua ) langkah.
7.
Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.
8.
Izin Agen / Distributor Bahan Bakar Minyak dan/atau Gas atau Pelumas.
9.
Izin Sub Agen / Sub Distributor Bahan Bakar Minyak dan/atau Gas dan atau Pelumas.
10.
Izin Pendirian SPBU.
11.
Izin Pendirian Depot Lokal.
12.
IUJK ( Izin Usaha Jasa Kontruksi ).
13.
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Undang – Undang Gangguan (HO).
14.
Izin Tanda Daftar Ulang (TDU).
15.
Izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).
16.
Izin pemanfaatan / pembuangan limbah cair ke media lingkungan.
17.
Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu.
18.
Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
19.
Izin Usaha Angkutan dengan kendaraan umum.
20.
Izin Trayek Angkutan Umum.
21.
Izin Penyelenggaraan Parkir di tepi jalan umum.
22.
Izin Usaha Warnet, Warsel, Perfilman, Telekomunikasi perdesaan dan Wartel.
23.
Izin Pelayanan Medik Dasar : a. Klinik Pratama. b. Klinik Utama.
7
24.
Izin Pelayanan Medik Spesialis ( Rujukan ) : a. Rumah Sakit Type C. b. Rumah Sakit Type D
25.
Izin Pelayanan Medik Penunjang :
26.
a. Laboratorium Klinik. b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Izin Penggalian Jalan.
27.
Izin Pemancangan Tiang.
28.
Izin Merubah Bentuk Trotoar.
29.
Izin Reklame Insidentil.
30.
Izin Reklame Non Insidentil.
31.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP ).
32.
Surat Izin Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol (SIUP – MB).
33.
Izin Usaha Industri ( IUI ).
34.
Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional ( IUP2T ).
35.
Izin Usaha Toko Modern ( IUTM ).
36.
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan ( IUPP ).
37.
Tanda Daftar Industri ( TDI ).
38.
Izin Pemotongan ternak : a. b. c.
39.
Izin Pemotongan Unggas. Izin Pemotongan Babi, Kambing, Domba. Izin Pemotongan Sapi, Kerbau, Kuda.
Izin Usaha Daging : a. b.
Izin Penjualan/Pengecer daging. Izin Pasar Swalayan.
40.
Izin Penampungan, Penggaraman, Pengeringan Kulit, Tulang, Bulu, Ternak.
41.
Izin Angkutan Daging.
42.
Bidang Usaha Perjalanan Wisata :
43.
a. Biro Perjalanan Wisata ( BPW ). b. Agen Perjalanan Wisata. Bidang Usaha Penyedia Akomodasi : a. Hotel : 1) Hotel Bintang. 2) Hotel Non Bintang. b. Bumi Perkemahan . c. Persinggahan Karavan. d. Villa. e. Akomodasi lain : 1) Kondotel (Kondominium Hotel). 2) Rumah Sewa.
8
44.
Bidang Usaha Makanan dan Minuman :
45.
a. Restaurant. b. Rumah Makan. c. Bar / Rumah Minum. d. Cafe. e. Pusat Jajanan Makanan. f. Jasa Boga. Bidang Usaha Jasa Kawasan Pariwisata.
46.
Bidang Usaha Jasa Transportasi : a. b. c. d. e.
47.
Bidang Usaha Daya Tarik Wisata : a.
48.
Angkutan Jalan Wisata. Angkutan Kereta Api Wisata. Angkutan Sungai dan Danau Wisata. AngkutanLaut Domestik Wisata. Angkutan Laut Internasional Wisata.
Pengelolaan Daya Tarik Wisata : 1) Pengelolaan Permandian Air Panas Alami. 2) Pengelolaan Berwujud Keadaan Alam Flora dan Fauna. 3) Agro Wisata.
Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi : a. Gelanggang Olah Raga : 1) Lapangan Golf. 2) Rumah Bilyard. 3) Gelanggang Renang. 4) Lapangan Tenis. 5) Gelanggang Bowling. 6) Lapangan Futsal. 7) Gelanggang Ice Skyting. 8) Gelanggang Skateboard. 9) Gelanggang Permainan Ketangkasan. 10) Pusat Kebugaran/ Fitnes/ Yoga. b. Gelanggang Seni : 1) Sanggar Seni. 2) Galeri Seni. 3) Gedung Pertunjukan Seni. 4) Tempat Pameran. 5) Gedung Bioskop / Cinema. c. Arena Permainan : 1) Arena Permainan. 2) Paint Ball. 3) Dunia Fantasi. 4) Panjat Tebing. 5) Bunggy Jumping. 6) Slingshot.
9
7) Menunggang Gajah dan Satwa Lainnya. 8) ATV Ride. 9) Wisata Sepeda. d. Hiburan Malam : 1) Kelab Malam. 2) Diskotik. 3) Pub. 4) Panggung Tertutup. 5) Panggung Terbuka. e. Panti Pijat : 1) Panti Pijat. 2) Panti Mandi Uap / Sauna. 3) Refleksi. f. Taman Rekreasi : 1) Taman Rekreasi. 2) Taman Bertema. 3) Taman Pentas Pertunjukan Satwa. g. Karaoke. h. Jasa Impresariat / Promotor 49.
Bidang Usaha Jasa Pramuwisata.
50.
Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konfrensi, Dan Pameran.
51.
Bidang Usaha Konsultasi Pariwisata.
52.
Bidang Usaha Informasi Pariwisata.
53.
Bidang Usaha Wisata Tirta : a.
Wisata Bahari : 1) Wisata Selam. 2) Wisata Perahu Layar. 3) Wisata Memancing. 4) Wisata Selancar. 5) Wisata Dermaga Bahari. 6) Wisata Watersport. b. Wisata Sungai, Danau, dan Waduk : 1) Wisata Arung Jeram. 2) Wisata Dayung. 3) Wisata Pancing. c. Bidang Usaha Spa : 1) Spa 2) Salon Kecantikan.
B. Jenis Non Perizinan 1.
ITR ( Informasi Tata Ruang ).
2.
Persetujuan Penggunaan Bangunan.
3.
Surat Keterangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.
10
4.
Persetujuan Prinsip Membangun : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w.
5.
Pertokoan dan Toko. Toko dan Galeri. Kantor. Gudang dan Kantor. Rumah Toko. Rumah Kantor. Rumah Potong Hewan. Bengkel. Show Room dan Service. Cuci Mobil dan Motor. SPBU. Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan dan Klinik. Gedung. Sekolah / Tempat Pendidikan. Rumah Kos. Gedung Pemerintah. Tempat Kerja Finising Meubel. Gudang. Cargo. Koperasi. Tempat Jarit dan Garmen. Tempat Penyosohan Beras. Tempat Industri Jasa baik besar, sedang, kecil dan IRT.
Surat Persetujuan Prinsip Pengkaplingan Tanah untuk Pembangunan, Perumahan dan Permukiman.
6.
Surat Izin Apotek ( SIA )
7.
Surat Izin Toko Obat.
8.
Surat Izin Optikal.
9.
UMOT ( Usaha Mikro Obat Tradisonal ).
10. Sertifikat Industri Pangan Rumah Tangga ( SPP-IRT ). 11. Sertifikat Laik Sehat Hotel / Penginapan atau Rumah Makan. 12. Rekomendasi mengontrakkan, tukar-menukar dan menjual tanah Laba Pura. 13. Tanda Pendaftaran Kapal / Pas Kecil Kapal di bawah 7 GT (Perpanjangan Izin Tanda Daftar Kapal ). 14. Surat Persetujuan Prinsip Landasan Helikopter (Heliport). 15. Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi. 16. Rekomendasi analisis dampak lalu lintas. 17. Sertifikat Bidang Kesehatan : a. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). b. Sertifikat Laik Sehat Hotel / Penginapan, atau Rumah Makan. 18. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ). 19. Tanda Daftar Gudang ( TDG ).
11
20. Pengesahan / Rekomendasi Analisis Kondisi Sosial, Ekonomi, Masyarakat, Keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 21. Berita Acara Penelitian Lapangan untuk mendapatkan Rekomendasi SIUP-MB untuk Distributor. 22. Surat Keterangan Tanda Pendaftaran Kegiatan Usaha Perikanan : a. b. c.
Penangkapan. Budidaya. Pengumpulan/Pengolahan.
23. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat. 24. Bidang Usaha Perjalanan Wisata : a. Biro Perjalanan Wisata ( BPW ). b. Agen Perjalanan Wisata. 25. Bidang Usaha Penyedia Akomodasi : a. Hotel : 1) Hotel Bintang. 2) Hotel Non Bintang. b. Bumi Perkemahan . c. Persinggahan Karavan. d. Villa. e. Akomodasi lain : 1) Kondotel (Kondominium Hotel). 2) Rumah Sewa. 26. Bidang Usaha Makanan dan Minuman : a. Restaurant. b. Rumah Makan. c. Bar / Rumah Minum. d. Cafe. e. Pusat Jajanan Makanan. f. Jasa Boga. 27. Bidang Usaha Jasa Kawasan Pariwisata. 28. Bidang Usaha Jasa Transportasi : a. b. c. d. e.
Angkutan Jalan Wisata. Angkutan Kereta Api Wisata. Angkutan Sungai dan Danau Wisata. AngkutanLaut Domestik Wisata. Angkutan Laut Internasional Wisata.
29. Bidang Usaha Daya Tarik Wisata : a.
Pengelolaan Daya Tarik Wisata : 1) Pengelolaan Permandian Air Panas Alami. 2) Pengelolaan Berwujud Keadaan Alam Flora dan Fauna. 3) Agro Wisata.
30. Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi : a. Gelanggang Olah Raga :
12
1) Lapangan Golf. 2) Rumah Bilyard. 3) Gelanggang Renang. 4) Lapangan Tenis. 5) Gelanggang Bowling. 6) Lapangan Futsal. 7) Gelanggang Ice Skyting. 8) Gelanggang Skateboard. 9) Gelanggang Permainan Ketangkasan. 10) Pusat Kebugaran/ Fitnes/ Yoga. b. Gelanggang Seni : 1) Sanggar Seni. 2) Galeri Seni. 3) Gedung Pertunjukan Seni. 4) Tempat Pameran. 5) Gedung Bioskop / Cinema. c. Arena Permainan : 1) Arena Permainan. 2) Paint Ball. 3) Dunia Fantasi. 4) Panjat Tebing. 5) Bunggy Jumping. 6) Slingshot. 7) Menunggang Gajah dan Satwa Lainnya. 8) ATV Ride. 9) Wisata Sepeda. d. Hiburan Malam : 1) Kelab Malam. 2) Diskotik. 3) Pub. 4) Panggung Tertutup. 5) Panggung Terbuka. e. Panti Pijat : 1) Panti Pijat. 2) Panti Mandi Uap / Sauna. 3) Refleksi. f. Taman Rekreasi : 1) Taman Rekreasi. 2) Taman Bertema. 3) Taman Pentas Pertunjukan Satwa. g. Karaoke. h. Jasa Impresariat / Promotor 31. Bidang Usaha Jasa Pramuwisata. 32. Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konfrensi, Dan Pameran. 33. Bidang Usaha Konsultasi Pariwisata. 34. Bidang Usaha Informasi Pariwisata.
13
35. Bidang Usaha Wisata Tirta : a.
b.
c.
Wisata Bahari : 1) Wisata Selam. 2) Wisata Perahu Layar. 3) Wisata Memancing. 4) Wisata Selancar. 5) Wisata Dermaga Bahari. 6) Wisata Watersport. Wisata Sungai, Danau, dan Waduk : 1) Wisata Arung Jeram. 2) Wisata Dayung. 3) Wisata Pancing. Bidang Usaha Spa : 1) Spa 2) Salon Kecantikan.
BUPATI BADUNG,
ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
