1
BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 27 TAHUN 2010
TENTANG
IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi e-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ;
Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 ); 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
2 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.
3 BAB l KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik ; 2. Daerah adalah Kabupaten Badung ; 3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana yang memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 4. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Badung; 5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; 6. Direktorat e-Procurement LKPP adalah adalah suatu Direktorat dalam naungan Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 7. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman
meliputi
aplikasi
dan
database
e-Procurement
yang
dikembangkan oleh Direktorat e-Procurement LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE. 8. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 9. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4 11. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 12. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; 13. Pejabat
Pengadaan
Anggaran/Kuasa
adalah
pejabat
Pengguna
yang
diangkat
Anggaran
untuk
oleh
Pengguna
melaksanakan
pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa; 14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusat-pusat layanan; 15. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem e-Procurement. 16. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE. 17. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada SPSE
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
Pasal 2 (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah Daerah ; (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Daerah.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang / jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara elektronik.
5 BAB II ETIKA E - PROCUREMENT
Pasal 4 (1) Semua pihak yang terkait pelaksanaan e-Procurement wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang / jasa pemerintah. (2) Dalam melaksanakan e-Procurement semua pihak wajib : a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari user id dan password; dan b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum. (3) Semua pihak dilarang : a. mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement; dan/atau b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem e-Procurement.
BAB III PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT
Pasal 5 (1) Para pihak yang terlibat dalam e-Procurement terdiri dari : a. Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK); b. ULP / Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan; c. Penyedia Barang / Jasa; dan d. LPSE; (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan huruf c adalah para pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan tentang pengadaan barang / jasa pemerintah.
BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN ORGAN LPSE Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi LPSE Pasal 6
(1) LPSE bertugas mengelola sistem e-Procurement di lingkungan Daerah dan mempunyai fungsi :
6 a. penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procurement di lingkungan Daerah; b. pelaksanaan pelatihan / training kepada Panitia / Pejabat Pengadaan / ULP dan Penyedia Barang / Jasa untuk mengusai e-procurement; c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia / Pejabat Pengadaan / ULP dan Penyedia Barang / Jasa di masing – masing wilayah kerjanya; d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan / ULP dan Penyedia Barang / Jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement; e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang / jasa yang telah dilakukan pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi; f. pelaksanaan ketata –usahaan LPSE; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. pelaksanaan tugas – tugas yang lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan / audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai wewenang untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Organ LPSE Pasal 7
(1) Organ LPSE terdiri dari : a. Pengarah; b. Kepala; c. Sekretariat; d. Bidang Administrasi Sistim Informasi; e. Bidang Registrasi dan Verifikasi; f. Bidang Layanan Pengguna; dan g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi. (2)Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami seluruh pekerjaan yang akan diadakan;
7 c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan d. memahami prosedur sistem e-Procurement. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Organ LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung.
Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Organ LPSE Pasal 8
(1) Pengarah mempunyai tugas : a. membina dan mengarahkan program kerja; b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; c. memantau dan mengevaluasi kegiatan. (2) Kepala LPSE mempunyai tugas : a. memimpin operasional harian LPSE; b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan unit LPSE; c. menyusun Laporan kegiatan LPSE. (3) Sekretaris LPSE mempunyai tugas: a. mengkoordinasi kegiatan di lingkungan LPSE; b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi LPSE; c. menyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala LPSE sesuai tugas dan fungsinya. (4) Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas: a. menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem informasi (hardware); b. memelihara server LPSE dan perangkat lainnya; c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi; d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala – kendala teknis yang terjadi pada LPSE; e. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat. (5) Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas untuk : a. menangani pendaftaran Pengguna LPSE; b. melakukan
Verifikasi
seluruh
informasi
persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
dan
dokumen
sebagai
8 c. menyetujui dan menolak pendaftaran Pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi; d. mengelola arsip dan dokumen pengguna LPSE; e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; f. menyampaikan informasi kepada Pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. (6) Bidang Layanan Penguna mempunyai tugas : a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE; b. membantu proses pendaftaran pengguna Unit LPSE; c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; d. menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE. (7) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas : a. memberikan pelatihan bagi pengguna Unit LPSE; b. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.
BAB V TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT Bagian Kesatu Standar Prosedur Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Pasal 9 (1) Pelaksanaan e-Procurement digunakan metode yang tersedia di dalam SPSE dikelola oleh LPSE. (2) Tata cara e-Procurement dilaksanakan sesuai dengan alur kerja SPSE dan buku manual yang diterbitkan oleh LKPP.
Bagian Kedua Pusat Informasi LPSE
Pasal 10 Semua data dan informasi paket pengadaan yang disimpan LPSE dihubungkan ke Pusat Informasi Pengadaan Barang / Jasa Nasional yang disupervisi oleh LKPP.
9 Bagian Ketiga Biaya Operasional LPSE
Pasal 11 Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
Bagian Keempat Pengaduan
Pasal 12
Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut : a. Pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang / jasa dapat dilakukan melalui fasilitas yang tersedia dalam SPSE; b. LPSE meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang jasa kepada Pengarah LPSE dan Direktorat e-Procurement LKPP.
Pasal 13 LPSE wajib melaporkan kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan PPK, apabila ditemukan penyimpangan – penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Badung.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14 (1) Dengan ditanda-tanganinya Peraturan Bupati ini maka pada Tahun 2010 mulai dilaksanakan pengadaan barang jasa secara elektronik secara bertahap di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Untuk menjamin pelaksanaan e-Procurement, masing – masing kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah agar membuat tahapan pelaksanaan peket yang akan menggunakan e-Procurement, sehingga sebagian atau seluruh paket di SKPD Kabupaten Badung menggunakan e-Procurement. (3) Untuk melaksanakan tahapan – tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing Kepala SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE.
10 (4) Dalam melaksanakan fungsinya terutama untuk pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan Direktorat e-Procurement LKPP serta mengajukan saran perubahan – perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan SPSE. (5) Untuk mempercepat implementasi e-Procurement, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 7 Juni 2010 BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 7 Juni 2010 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd.
I KETUT MARTHA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 18
