BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Menimbang
: a. bahwa untuk kelancaran dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dipakai pedoman dalam penerapan dilapangan, maka perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1720); 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun
2 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M.DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PETUNJUK
TEKNIS
PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).
Pasal 1 (1) Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pengusaha wajib mengajukan Surat Permohonan Izin dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Permohonan ditujukan kepada Bupati Badung Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. (3) Tata cara pengisian surat permohonan izin (SPI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (4) Tata cara penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Surat pemohonan Izin (SPI) ditanda tangani oleh Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab Perusahaan Perdagangan.
3 Pasal 2 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu : a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro warna Hijau; b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil warna Putih; c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah warna Biru; d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar warna Kuning;
Pasal 3 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia.
Pasal 4 (1) Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) antara lain : a. Akte pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum; b. Pengesahan Badan Hukum/Keterangan Notaris untuk PT dan Pendaftaran di Pengadilan untuk CV; c. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan HC/Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah diketahui Camat setempat; d. Copy KTP Pemilik/Pengurus/Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan; e. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f.
Mengisi Blangko isian SPT;
g. Neraca Perusahaan; h. Melampirkan SIUP asli bagi perusahaan yang mengadakan perubahan terhadap SIUP; i.
Melampirkan Pas Foto berwarna ukuran 3x4 Cm sebanyak 2 lembar; dan
j.
Melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang mengurus bukan pemiliknya.
(2) Bagi Perusahaan kecil yang dalam melakukan kegiatannya tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan untuk memperoleh SIUP cukup melampirkan Surat Keterangan domisili usaha dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat serta persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 5 Persyaratan untuk pembukaan cabang/perwakilan perusahaan Perdagangan antara lain : a.
Akte pendirian pusat bagi perusahaan yang berbadan hukum;
b.
Copy Pengesahan Badan Hukum;
4 c.
Akte Pembukaan Cabang/perwakilan/Surat penunjukan;
d.
SIUP Pusat yang telah dilegalisir rangkap 3 (tiga);
e.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pusat;
f.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
g.
KTP penanggung jawab cabang/perwakilan;
h.
Pas Foto berwarna ukuran 4x6 Cm sebanyak 2 lembar;
i.
Copy SITU/HO;
j.
Surat Perusahaan pembukaan cabang/perwakilan;
k.
Surat kuasa bermeterai cukup bagi pengurusannya bukan pemiliknya.
Pasal 6 Bagi Perusahaan yang SIUPnya rusak/hilang, maka untuk mendapatkan SIUP pengganti persyaratannya antara lain : a. SIUP rusak. Mengajukan surat permohonan penggantian SIUP yang rusak dengan melampirkan dokumen : 1) SIUP Asli yang rusak. 2) Pas Foto berwarna dengan ukuran 3x4 Cm sebanyak 2 lembar. b. SIUP hilang. Dengan mengajukan surat permohonan penggantian atas SIUP yang hilang dengan melampirkan dokumen : 1)
Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
2)
Pas Foto berwarna ukuran 3x4 Cm sebanyak 2 lembar
Pasal 7 Persyaratan bagi perusahaan dalam pendaftaran ulang ditetapkan antara lain : a. melampirkan SIUP asli; b. copy persyaratan SIUP yang telah diperbaharui bagi persyaratan yang habis masa berlakunya.
Pasal 8 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Badung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 5 Pebruari 2013 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 5 Pebruari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 15
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
6 LAMPIRAN I PERATURAN NOMOR TANGGAL TENTANG
BUPATI BADUNG : 15 TAHUN 2013 : 5 PEBRUARI 2013 : PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
FORMULIR SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Diisi oleh Pemohon
Persetujuan Nomor Tanggal
: : :
Kepada Yth. Bupati Badung Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung di Badung
An. Bupati Badung Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
(…………………………………..…)
SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MIKRO/KECIL/MENENGAH/BESAR DIISI DENGAN HURUF CETAK
Nomor ………………………………………… Tanggal …………………………………………
I.
Maksud permohonan izin :
II.
Identitas Perusahaan : 1. Nama Perusahaan 2. Bentuk Perusahaan : PT, BUMN, Koperasi, CV, Firma, Perusahaan Perorangan 3. Merek (milik sendiri/lisensi) 4. a. Alamat Perusahaan : Jalan Kelurahan/Desa Kab/Kotamadya Provinsi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Memperoleh SIUP Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih Perubahan Pemilik Perusahaan Perubahan Kedudukan Perubahan Nama Perusahaan Perubahan Bentuk Perusahaan Perubahan Kelembagaan
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
7
b.
5. III.
Identitas pemilik/direktur utama/ penanggung jawab perusahaan : 1. Nama lengkap 2. Tempat, tanggal lahir 3. Alamat rumah/tempat tinggal 4. 5.
IV.
Lokasi Perusahaan (bila perusahaan berada di pusat pertokoan/perbelanjaan/ Perkantoran), jelaskan lantai dan ruangan c. Nomor telepon/fax. d. Status tempat usaha Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor telepon/fax. Suami/Istri * ) a. Nama b. Kewarganegaraan
Legalitas perusahaan : 1. Perusahaan berbentuk PT. a. Akte notaris 1) Nama notaris 2) Nomor/tanggal akte pendirian 3) Nomor/tanggal pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman 4) Data akte pendirian PT Nomor 2.
3.
b. Izin lain yang dimiliki Perusahaan berbentuk Koperasi : a. Akte pendirian 1) Nomor/tanggal akte 2) Nomor/tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi : a. Akte pendirian 1) Nomor/tanggal akte 2) Nomor/tanggal pengesahan dari pengadilan Negeri (apabila berbentuk perusahaan persekutuan) b. Izin lain yang dimiliki
V.
Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
VI.
Kegiatan usaha : **) 1. Kelembagaan
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. (milik sendiri / sewa / kontrak / cara lain *) ……………………………………………………………..
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. Rp. ……………………………………………………….
…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
8
2.
Bidang usaha (sesuai KBLI)
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. KBLI : …………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………..
3.
Jenis barang/jasa dagangan utama
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
VII. Hubungan dengan Bank 1. Bank Dalam Negeri
2.
Bank Luar Negeri
1. Nama : ………………………………………….. Alamat : ………………………………………… 2. Nama : …………………………………………. Alamat : ………………………………………… 3. Nama : …………………………………………. Alamat : ……………………………………….. 1. Nama : ………………………………………….. Alamat : ………………………………………… 2. Nama : ………………………………………….. Alamat : ………………………………………… 3. Nama : ………………………………………….. Alamat : …………………………………………
Demikian surat permohonan itu telah diisi / dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut SIUP Mikro/Kecil/Menengah/Besar-nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
…………………………………………………. Tanda tangan pemilik / penanggung jawab perusahaan, Cap dan meterai Rp. 6.000,-
(………………………………………………..) ** coret yang tidak perlu
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
9 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 15 TAHUN 2013 TANGGAL : 5 PEBRUARI 2013 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
TATA CARA PENGISIAN SURAT PERMOHONAN IZIN Diisi oleh Pemohon
Persetujuan Nomor Tanggal
: : :
Kepada Yth. Bupati Badung Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung di Badung
An. Bupati Badung Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
(…………………………………..…)
SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MIKRO/KECIL/MENENGAH/BESAR DIISI DENGAN HURUF CETAK
I.
Nomor ………………………………………… Tanggal …………………………………………
Maksud permohonan izin :
I.
II.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Memperoleh SIUP Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih Perubahan Pemilik Perusahaan Perubahan Kedudukan Perubahan Nama Perusahaan Perubahan Bentuk Perusahaan Perubahan Kelembagaan
lingkari angka permohonan izin yang diinginkan
Identitas Perusahaan : 1. Nama Perusahaan 2. Bentuk Perusahaan : PT, BUMN, Koperasi, CV, Firma, Perusahaan Perorangan 3. Merek (milik sendiri/lisensi) 4. a. Alamat Perusahaan : Jalan
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
10
5.
Kelurahan/Desa Kab/Kotamadya Provinsi b. Lokasi Perusahaan (bila perusahaan berada di pusat pertokoan/perbelanjaan/ Perkantoran), jelaskan lantai dan ruangan c. Nomor telepon/fax. d. Status tempat usaha Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. (milik sendiri / sewa / kontrak / cara lain *) ……………………………………………………………..
II. tulis dengan lengkap dan jelas sesuai dengan identitas perusahaan yang meliputi : akte pendirian bagi yang memiliki, Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) III.
Identitas pemilik/direktur utama/ penanggung jawab perusahaan : 1. Nama lengkap 2. Tempat, tanggal lahir 3. Alamat rumah/tempat tinggal 4. 5.
Nomor telepon/fax. Suami/Istri * ) a. Nama b. Kewarganegaraan
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
III. tulis dengan lengkap dan jelas sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) IV.
Legalitas perusahaan : 1. Perusahaan berbentuk PT. a. Akte notaris 1) Nama notaris 2) Nomor/tanggal akte pendirian 3) Nomor/tanggal pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman 4) Data akte pendirian PT Nomor 2.
3.
b. Izin lain yang dimiliki Perusahaan berbentuk Koperasi : a. Akte pendirian 1) Nomor/tanggal akte 2) Nomor/tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi : a. Akte pendirian 1) Nomor/tanggal akte 2) Nomor/tanggal pengesahan dari pengadilan Negeri (apabila berbentuk perusahaan persekutuan)
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
11 b.
Izin lain yang dimiliki
……………………………………………………………..
IV. tulis dengan lengkap dan jelas sesuai dengan akte pendirian perusahaan dari notaris V.
Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
Rp. ……………………………………………………….
V. tulis sesuai dengan neraca perusahaan VI.
Kegiatan usaha : **) 1. Kelembagaan
…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
2.
Bidang usaha (sesuai KBLI)
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. KBLI : …………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………..
3.
Jenis barang/jasa dagangan utama
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
VI. tulis dengan lengkap dan jelas sesuai dengan kegiatan perusahaan VII. Hubungan dengan Bank 1. Bank Dalam Negeri
2.
Bank Luar Negeri
4. Nama : ………………………………………….. Alamat : ………………………………………… 5. Nama : …………………………………………. Alamat : ………………………………………… 6. Nama : …………………………………………. Alamat : ……………………………………….. 4. Nama : ………………………………………….. Alamat : ………………………………………… 5. Nama : ………………………………………….. Alamat : ………………………………………… 6. Nama : ………………………………………….. Alamat : …………………………………………
VII. cukup jelas
12
Demikian surat permohonan itu telah diisi / dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut SIUP Mikro/Kecil/Menengah/Besar-nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Tempat, tanggal)
…………………………………………………. Tanda tangan pemilik / penanggung jawab perusahaan, Cap dan meterai Rp. 6.000,-
(………………………………………………..) ** coret yang tidak perlu
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
