BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan peraturan perundangundangan yang mengatur Jabatan Fungsional, maka dipandang perlu mengadakan perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
b. bahwa perubahan Lampiran dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;
Mengingat
: 1. Undang–Undang
Nomor
69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan
Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang
Nomor
43 Tahun 1999 tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
-24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana sudah empat kali dirubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tunjangan
Jabatan
Fungsional
Penyuluh
Pertanian,
Pengendali
Organisme Penyangga Tumbuhan, Pengawas Bibit Ternak, Medik Neteriner, Paramedik Neteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara; 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial;
-313. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional untuk Pustakawan; 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Adminisrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis; 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana; 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan; 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera; 21. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis; 22. Surat Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1245.K/MEM/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Migas. 23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 150/Kep/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya.
-424. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL
DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG.
Pasal I
Lampiran Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 9 Maret 2007 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Badung pada tanggal 9 Maret 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 18
-5LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
: 14 TAHUN 2007
TANGGAL
: 9 MARET 2007
TENTANG
: PERUBAHAN
ATAS
LAMPIRAN
PERATURAN
BUPATI
BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.
JABATAN FUNGSIONAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.
No
Nama Jabatan
Nama Peraturan
Instansi Pembina
Fungsional
Menteri
Presiden
2
3
4
5
1 1
Dokter
No. 139/KEP/M.PAN/11/2003
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
2
Perawat
No. 94/KEP/M.PAN/11/2001
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
3
Bidan
No. 93/KEP/M.PAN/11/2001
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
4
Perawat Gigi
No. 22/KEP/M.PAN/4/2001
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
5
Asisten Apoteker
No. 07/KEP/M.PAN/12/1999
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
6
Sanitarian
No. 19/KEP/M.PAN/11/2000
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
7
Dokter Gigi
No. 141/KEP/M.PAN/11/2003
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
8
Apoteker
No. 140/KEP/M.PAN/11/2003
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
9
Radiografer
No. 133/KEP/M.PAN/12/2002
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
10
Perekam Medis
No. 135/KEP/M.PAN/12/2002
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
11
Administrator
No. 42/KEP/M.PAN/12/2000
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
Kesehatan 12
Nutrisionis
No. 23/KEP/M.PAN/4/2001
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
13
Pranata
No. 07/KEP/M.PAN/2/2000
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
No. 58/KEP/M.PAN/8/2
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
No. 17/KEP/M.PAN/11/2000
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
No. 18/KEP/M.PAN/11/2000
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
No. 41/KEP/M.PAN/4/2000
No. 47 Th. 2006
Dinas Kesehatan
No. 39 Th. 2006
Dinas Kesehatan
Laboratorium Kesehatan 14
Penyuluh Kesehatan Masyarakat
15
Epidemolog Kesehatan
16
Entomolog Kesehatan
17
Teknisi Elektromedis
18
Analisis Kepegawaian
-619
Penyuluh
No. 130/KEP/M.PAN/12/2002
No. 26 Th. 2006
Kehutanan 20
dan Perkebunan
Penyuluh
No. 19/KEP/MKWAS.PAN/5/1999
No. 26 Th. 2006
Pertanian 21
Dinas Perhutanan
Dinas Perhutanan dan Perkebunan
Penyuluh
No. 411/KPTS/OT.210/2/2000
No. 26 Th. 2006
Dinas Peternakan
Pertanian 22
Medik Veteriner
No. 59/KEP/MK.WASBANGPAN/9/1999
No. 26 Th. 2006
Dinas Peternakan
23
Paramedik
No. 60/KEP/MK.WASBANGPAN/9/1999
No. 26 Th. 2006
Dinas Peternakan
Bibit No. 60/KEP/MK.WASBANGPAN/9/1999
No. 26 Th. 2006
Dinas Peternakan
Mutu No. 31/KEP/M.PAN/3/2004
No. 26 Th. 2006
Dinas Peternakan
No. 64 Th. 2006
Dinas
Veteriner 24
Pengawas Ternak
25
Pengawas Pakan
26
27
Penyuluh
No. 129/KEP/M.PAN/12/2003
Perindustrian dan JO. KEP/04/M.PAN/1/2005
Perindustrian dan
Perdagangan
Perdagangan
Penera
No. 128/KEP/M.PAN/12/2002
No. 64 Th. 2006
JO. KEP/03/M.PAN/1/2005
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28
Penguji
Mutu No. 131/KEP/M.PAN/12/2002
Barang
No. 64 Th. 2006
JO. KEP/05/M.PAN/1/2005
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29
Pekerja Sosial
No./KEP/03/M.PAN/1/2004
No. 31 Th. 1993
Dinas Sosial
30
Penyuluh
No. KEP.120/M.PAN/2002
No. 57 Th. 2006
Kantor Keluarga
Keluarga
Kepber.No.280/HK.007/B.2/2004
Berencana
No. 131/HK.010/12/2004
Penyuluh
No. 37/MENPAN/1995
31
Berencana
No. 26 Th. 2006
Pertanian 32
Dinas
Pertanian
Tanaman Pangan
Pengendali
No.36/ KEP/MK/WASPAN/9/1999
Organisme
KEP.BER.No.1041/Kpts/OT.210/1999
No. 26 Th. 2006
Dinas
Pertanian
Tanaman Pangan
Pengganggu Tumbuhan 33
Asiparis
dan No. 132/Kep/M.PAN/12/2002
No. 40 Th. 2006
Pustakawan
Kantor Perpustakaan Umum
34
Penguji
No.150/ Kep/M/PAN /11/1999
Dinas
Kendaraan
KEP.BER.No.KM. 48 Tahun 2004
Perhubungan
Bermotor 35
Pranata Komputer
No.66/KEP/M.PAN/7/2003
No. 33 Th. 2006
Kantor Informasi dan Telematika
-736
Pengawas
No.35/KEP/M.PAN/5/2001
No. 26 Th. 2006
Perikanan 37
dan Kelautan No.36/KEP/M.PAN/5/2001
No. 26 Th. 2006
Dinas Perikanan dan Kelautan
Benih No.37/KEP/M.PAN/5/2001
No. 26 Th. 2006
Dinas Perikanan dan Kelautan
No.19/KEP/MK.WASPAN/9/1999
No. 26 Th. 2006
Dinas Perikanan dan Kelautan
Pengendalian Hama
Dinas Perikanan
Penyakit
Ikan 38
Pengawas Ikan
39
Penyuluh Pertanian
40
Guru
MENPANNO. 84/1993
No. 58 Th. 1996
Dinas Pendidikan
41
Penilik
No.15/KOP/M.PAN/3/2002
No. 58 Th. 1996
Dinas Pendidikan
42
Pengawas
No.91/KEP/M.PAN/10/2001
No. 58 Th. 1996
Dinas Pendidikan
Sekolah 43
Pamong Belajar
No.25/KEP/MK/WASPAN/6/1996
No. 58 Th. 1996
Dinas Pendidikan
44
Perantara
No.40/KEP/M.PAN/12/2000
No. 36 Th. 2006
Dinas
Hubungan
Tenaga
Kerja
Industrial 45
Pengawas
No.35/KEP/M.PAN/3/2003
No. 44 Th. 2006
Ketenagakerjaan 46
Sandiman
Dinas
Tenaga
Kerja No.20/KEP/MENDAGRI 2000
No. 59 Th. 2001
Bagian Umum
No.34/ KEP/MENDAGRI 2001 No.134/KEP.M.PAN/11/2003 47
Jabatan
No.1245 K/70/MEM/2002
Kantor
Fungsional
Pertambangan
Inspektur Migas
dan Energi
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
