BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN BUPATI BADUNG, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan dalam kesempatan berusaha serta saling menguntungkan; b. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi serta meningkatkan tertib usaha perdagangan dan investasi, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2 2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8

Undang-Undang

Nomor 26

Tahun

2007

tentang

Penataan

Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

3 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 15 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. 6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya. 7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

4 8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. 10. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Toko Modern melalui satu kesatuan manajemen dan pendistribusian barang ke toko modern yang merupakan jaringannya yang meliputi sistem jaringan reguler, waralaba maupun operator mandiri. 11. Pengelola Jaringan Mini Market adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya. 12. Sistem Jaringan Reguler adalah sistem jaringan toko modern dimana perusahaan pemegang merk usaha secara langsung mendirikan dan melakukan pengelolaan tempat usaha yang merupakan jaringannya. 13. Sistem Jaringan Waralaba adalah sistem jaringan toko modern dengan pola waralaba. 14. Sistem Jaringan Operator Mandiri adalah pengelolaan jaringan toko modern dengan pola bagi hasil antara pelaku usaha dengan perusahaan pemegang merk, melalui sistem jaringan regular maupun sistem jaringan waralaba. 15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUP2T, IUPP, dan IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. 16. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

BAB II PERIZINAN USAHA PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN Pasal 2 (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM. (2) IUP2T, IUPP dan IUTM diperlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

5 BAB III PROSEDUR, TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA Pasal 3 (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM meliputi: a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen: 1. copy KTP; 2. copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; 3. copy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan; 4. informasi tata Ruang; 5. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan; 6. copy Persetujuan Prinsip Membangun; 7. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 8. copy Surat Izin Tempat usaha (SITU) dan atau Copy Surat Izin UndangUndang Gangguan (HO); 9. program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi; 10. copy Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis; 11. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang undangan; 12. copy IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan. b. Persyaratan untuk memperoleh IUPP dan IUTM selain minimarket melampirkan dokumen: 1. copy KTP; 2. copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; 3. informasi tata Ruang; 4. copy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan; 5. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan; 6. copy Persetujuan Prinsip Membangun;

6 7. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 8. copy Surat Izin Tempat usaha (SITU) dan atau Copy Surat Izin UndangUndang Gangguan (HO); 9. program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi; dan 10. copy Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis; 11. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang undangan; 12. copy IUPP bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan. c. Persyaratan untuk memperoleh IUTM minimarket melampirkan dokumen: 1. copy KTP; 2. copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; 3. informasi tata Ruang; 4. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan (bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan); 5. surat

Keterangan

Sosialisasi

pendirian

minimarket

terhadap

terhadap

masyarakat disekitar pendirian minimarket (bagi minimarket yang berdiri sendiri); 6. copy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan; 7. copy Persetujuan Prinsip Membangun; 8. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 9. copy Surat Izin Tempat usaha (SITU) dan atau Copy Surat Izin UndangUndang Gangguan (HO); 10. surat Pernyataan Kemitraan dengan UMKM; 11. surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan; 12. copy IUPP bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan. (3) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

7 (5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM secara lengkap dan benar, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan IUP2T, IUPP dan IUTM. (6) Apabila Surat, Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM Dinas wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya. (7) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan

perbaikan

dan

apabila

dalam

waktu

tersebut

perusahaan

yang

bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menolak permintaan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM. (8) Perusahaan yang ditolak permohonannya untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM baru. (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan. (10) Pengurusan permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM tidak dikenakan biaya. Pasal 4 (1) IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati. (2) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam rangka penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. (3) IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi usaha yang bersangkutan. Pasal 5 (1) IUP2T, IUPP dan IUTM berlaku selama pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang sama. (2) IUP2T, IUPP, IUTM berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi. (3) Perusahaan yang telah memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM tidak diwajibkan memperoleh SIUP. (4) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi usaha wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM baru.

8 (5) IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. Pasal 6 (1) Apabila IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah diperoleh perusahaan rusak, tidak terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pergantian IUP2T, IUPP, IUTM secara tertulis kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. (2) Permohonan penggantian IUP2T, IUPP, IUTM yang rusak, tidak terbaca atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. melampirkan IUP2T, IUPP, IUTM asli yang rusak, atau yang tidak terbaca; b. melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat. (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUP2T, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mengeluarkan IUP2T, IUPP, IUTM sebagai pengganti IUP2T, IUPP, IUTM yang rusak atau tidak terbaca, dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 (1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan : a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya; b. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional; c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan e. perkembangan pemukiman baru. (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak diperkenankan pada satu sisi dalam ruas jalan yang sama. (3) Jarak yang diatur/diukur dengan alat ukur meter sebagai berikut : a. untuk kawasan Badung Utara sejauh 1.000 Meter; b. untuk kawasan Badung Tengah sejauh 700 Meter; c. untuk kawasan Badung Selatan sejauh 500 Meter.

BAB IV KETENTUAN JAM OPERASIONAL Pasal 8 (1) Jam kerja Toko Modern kecuali Mini Market ditetapkan sebagai berikut :

9 a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 10.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita; b. Untuk hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00 Wita sampai dengan 23.00 Wita. (2) Untuk hari besar keagamaan dan libur nasional dapat ditetapkan jam kerja sampai pukul 24.00 Wita atas seizin Bupati. (3) Pengusaha Mini Market yang akan beroperasi 24 jam harus mengajukan permohonan izin operasi 24 jam kepada Bupati. (4) Persyaratan izin operasi Mini Market 24 jam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai berikut : a. berada dalam kawasan pariwisata dalam radius paling jauh 1.000 meter dari pusat kawasan pariwisata. b. melampirkan rekomendasi dari Lurah/Perbekel yang diketahui oleh Camat.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 9 Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP atau IUTM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala 6 (enam) bulan sekali selambat-lambatnya tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan kedua kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

Pasal 10 Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung.

Pasal 11 (1) Pengawasan teknis pelaksanaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung. Pasal 12 Setiap Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang tidak melakukan lagi kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

10 atau menutup perusahaan wajib melaporkan atas penutupan usahanya kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu disertai pengembalian IUP2T, IUPP atau IUTM asli.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 (1) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dikenakan sanksi berupa : a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin usaha; dan/atau c. pencabutan izin usaha; (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan. Pasal 14 (1) Pembekuan IUP2T, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf b dilakukan apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). (2) Selama IUP2T, IUPP, IUTM dibekukan, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha Pasar Modern. (3) Jangka waktu pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM. (4) Pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. (5) IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. Pasal 15 (1) Pencabutan IUP2T, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

11 (2) Pencabutan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. (3) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah dicabut IUP2T, IUPP dan IUTM nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan, dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan sudah memperoleh SIUP sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib mengajukan IUP2T, IUPP dan IUTM selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya Peraturan Bupati ini. (2) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup melampirkan SIUP yang telah diperoleh dan Program Kemitraan.

Pasal 17 Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah selesai dibangun tetapi belum beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, apabila akan melaksanakan kegiatan usaha (operasional) wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. Pasal 18 Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan, atau telah memiliki Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah dan belum dibangun

sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, wajib memenuhi ketentuan

Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini. Pasal 19 Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi namun belum memiliki IUP2T, IUPP, IUTM, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan IUP2T, IUPP, IUTM berdasarkan Peraturan Bupati ini.

12 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung pada tanggal 28 Januari 2014 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada Tanggal 28 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG ttd. KOMPIANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kab. Badung. ttd. Komang Budhi Argawa, SH,.M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009

13 LAMPIRAN I PERATURAN NOMOR TANGGAL TENTANG

BUPATI BADUNG : 10 TAHUN 2014 : 28 JANUARI 2014 : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

FORMULIR PERMOHONAN IJIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T) / IJIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) / IJIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) Oleh Penanggung Jawab Perusahaan (Direksi)

Nomor Lampiran Perihal

: ……………………………… Tahun……….. : Kepada : Permohonan Ijin Usaha Yth. Kepala Badan Pelayanan Pusat Perbelanjaan (IUPP), Ijin Usaha Perizinan Terpadu Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), di Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) *) Badung

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin untuk melaksanakan kegiatan IUP2T / IUPP / IUTM *) , (baru, hilang, rusak) *) di Kabupaten Badung. Dengan data dan dokumen yang dilampirkan sebagai berikut : I.

II

IDENTITAS PEMOHON 1

Nama

: …………………………………………………………….

2

Jabatan Dalam Perusahaan

: …………………………………………………………….

3

Alamat Tempat Tinggal

: …………………………………………………………….

Kelurahan / Desa

: …………………………………………………………….

Kecamatan

: …………………………………………………………….

4

Kode Pos

: …………………………………………………………….

5

No Telpon / Faximile

: …………………………………………………………….

6

No KTP / Paspor

: …………………………………………………………….

8

Kewarganegaraan

: …………………………………………………………….

IDENTITAS PERUSAHAAN 1

Nama Perusahaan

: …………………………………………………………….

2

Direktur/penanggung Jawab

: …………………………………………………………….

3

Alamat lengkap

: …………………………………………………………….

Kelurahan / Desa

: …………………………………………………………….

Kecamatan

: …………………………………………………………….

4

Telepon/Fax

: …………………………………………………………….

5

Bentuk Perusahaan

: PT, CV, Fa, Kop, Po, BUL, Yayasan

6

Status Perusahaan

: -

PMDN / PMA / Non PMDN/Non PMA

14 7

Nama Notaris dan Nomor Pendirian

: …………………………………………………………….

Perusahaan 8

III

Kegiatan Usaha Pokok

……………………………………………………………. : …………………………………………………………….

(sebutkan sesuai dalam Akte Pendirian

…………………………………………………………….

Perusahaan)

…………………………………………………………….

KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM 1

Modal Tetap Tanah

: Rp………………………………………………………..

Bangunan/Gedung

: Rp………………………………………………………..

Mesin/Peralatan

: Rp………………………………………………………..

Lain-lain : …………………………………

: Rp………………………………………………………..

………………………………………………. ………………………………………………. 2

3

IV

Modal kerja :

: Rp………………………………………………………..

Sumber modal

:

a. Modal Sendiri

: Rp………………………………………………………..

b. Pinjaman

: Rp………………………………………………………..

Saham (khusus untuk penanaman Modal) a. Total Nilai Saham

: Rp………………………………………………………..

b. Komposisi kepemilikan saham

:

b.1. Nasional

: …………….. % (prosen)

b.2. Asing

: …………….. % (prosen)

IDENTITAS PASAR TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN 1.

Nama Pasar Tradisional/ Pusat

: …………………………………………………………….

Perbelanjaan / Toko Modern 2.

Alamat Lokasi

: …………………………………………………………….

Kelurahan / Desa

: …………………………………………………………….

Kecamatan

: …………………………………………………………….

3.

Luas Tanah

: …………………………………………………………….

4.

Luas Bangunan

: …………………………………………………………….

5.

Luas Lantai Penjualan

: …………………………………………………………….

6.

Luas Parkir

: …………………………………………………………….

7.

Kapasitas Parkir

: …………………Roda 2, ……………… Roda 4

8.

Luas Gudang

: …………………………………………………………….

9.

Surat Ijin Prinsip Nomor

: …………………………………………………………….

15 10. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor

: …………………………………………………………….

11. Surat Ijin Undang-Undang Gangguan

: …………………………………………………………….

(HO) Nomor 12. Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor

: …………………………………………………………….

Tambahan Khusus untuk Pusat Perbelanjaan 1.

Jumlah Pedagang

: …………………………………………………………….

A

UKM

: …………………………………………………………….

B

Penyewa Utama

: …………………………………………………………….

Anchor Tenant (Bila Ada) 2

Nama Penyewa Utama/ Anchor Tenant a. …………………………………………………., Luas lantai ……………………. M2 b. …………………………………………………., Luas lantai ……………………. M2 c. …………………………………………………., Luas lantai ……………………. M2 d. …………………………………………………., Luas lantai ……………………. M2 e. …………………………………………………., Luas lantai ……………………. M2

V

LEGALITAS YANG DIMILIKI (Dilampirkan) 1 KTP 2 Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya 3 Copy Sertifikat Kepemilikan lahan / Bukti Penguasaan Lahan 4 Informasi Tata Ruang 5 Analisa kondisi Sosial dan ekonomi masyarakat yang telah disahkan (untuk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern selain minimarket yang berdiri sendiri) 6 Surat Keterangan Sosialisasi Pendirian Minimarket kepada masyarakat sekitar pendirian minimarket (untuk minimarket yang berdiri sendiri) 7 Copy Persetujuan Prinsip 8 Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 9 Copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Copy Surat Ijin Undang-undang Gangguan (HO) 10 Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi (untuk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern selain minimarket) 11 Surat Pernyataan Kemitraan dengan UMKM (untuk minimarket) 12 Copy Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis (untuk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern selain minimarket) 13 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (untuk minimarket) 14 Coppy IUPP (untuk toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan)

Permohonan Ijin karena rusak Permohonan Ijin karena hilang

: dilampiri sertifikat yang telah rusak. : dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian.

16 Demikian Surat Permohonan Ijin ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. …………………………………tahun………….

…………………………………………… Nama lengkap pemohon Keterangan : *) coret yang tidak perlu.

BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG

17 LAMPIRAN II PERATURAN NOMOR : TANGGAL : TENTANG :

BUPATI BADUNG 10 TAHUN 2014 28 JANUARI 2014 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

A. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di wilayah Kabupaten Badung I.

Pendahuluan a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; Menguraikan pengelompokan penduduk berdasarkan mata pencaharian dan tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Badung b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; Tingkat pendapatan rumah tangga ini tercermin dari Pendapatan Perkapita Penduduk c. Kepadatan penduduk; Menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah d. Pertumbuhan penduduk; Menceriterakan persentase peningkatan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

II.

Rencana Kegiatan Usaha a. Data Teknis usaha Berisikan data-data teknis terkait dengan usaha yang akan dijalankan, seperti; nama usaha, alamat usaha, kegiatan usaha, luas lahan, luas bangunan, luas lantai, Jumlah los/kios/kavling/lot/toko, jumlah pemasok “supplier” b. Fasilitas sosial dan fasilitas umum Menggambarkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang disediakan di areal Pasar Tradisional/Pusat Perbelanjaan/Toko Modern

III. Manfaat Keberadaan Usaha a. Rencana Kemitraan dengan UMKM lokal Menceriterakan keterkaitan usaha dengan keberadaan/pengembangan UMKM lokal b. Rencana Penyerapan tenaga kerja lokal Jumlah tenaga kerja yang akan digunakan khususnya bagi keterserapan tenaga kerja lokal c. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal (Bagi yang mengajukan permohonan ijin usaha pengelolaan Pasar Tradisional) d. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya (Bagi yang mengajukan permohonan Ijin Usaha Toko Modern) IV. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penerapan CSR di Kabupaten Badung

18

LAMPIRAN II PERATURAN NOMOR : TANGGAL : TENTANG :


B. Program Kemitraan

PROGRAM KEMITRAAN

1. Pola dan Rincian Kerjasama Kemitraan Usaha Dagang

: ….…………………………………. .………………………………….*)

2. Tata Cara Pembayaran

: ……………………………………. ………………………………….*)

3. Rencana kerja yang jelas : ……………………………………. termasuk upaya mendukung ……………………………….…*) keusahaan Pengusaha Kecil dan Menengah Koperasi, serta Pasar Tradisional yg bekerjasama dgn Pasar Modern 4. Pola perlindungan bagi mitra usaha

: ……………………………………. ………………………………….*)

Penanggung Jawab Kemitraan,

……………………………….. Keterangan : *) Dapat ditambah halaman apabila perlu



C. Perjanjian Kerja Sama Kemitraan

Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Materi yang termuat dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan adalah :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Para pihak yang melakukan kerjasama Dasar Hukum Perjanjian Tujuan Ruang Lingkup Hak dan Kewajiban Para Pihak Pelaksanaan Jangka Waktu Tata cara penyelesaian perselisihan Tempat penyelesaian perselisihan

Perjanjian Kerjasama Kemitraan ditandatangani para pihak dan diketahui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait



D. Surat Pernyataan Kop Perusahaan

Surat Pernyataan Yang bertandatangan dibawah ini : Nama Alamat Jabatan Nama Perusahaan Alamat Perusahaan

: …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : ………………………………….………………………………..

Jika terjadi perselisihan, dengan ini menyatakan kesanggupan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pihak dan selama waktu penyelesaian bersedia untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan sampai dengan perselisihan tersebut dinyatakan tuntas oleh pihak / instansi terkait. Apabila dikemudian hari kesanggupan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, kami bersedia menerima sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk diketahui Mangupura,……………………..… Jabatan Cap dan Tandatangan

(……………………….) Mengetahui, Kepala Desa/Lurah

( ...............................................)

Camat

( ...............................................)



E. Surat Pernyataan Khusus bagi Usaha Minimarket

Kop Perusahaan

Surat Pernyataan (Khusus bagi usaha Minimarket)

Yang bertandatangan dibawah ini : Nama : …………………………………………………………………… Alamat : …………………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………………… Nama Perusahaan : …………………………………………………………………… Alamat Perusahaan : ………………………………….……………………………….. Dengan ini menyatakan kesanggupan perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan di sekitar areal perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari kesanggupan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, kami bersedia menerima sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk diketahui Mangupura,……………………..… Jabatan Cap dan Tandatangan

(……………………….)

Mengetahui, Kepala Desa/Lurah

( ...............................................)

Camat

( ...............................................)



F. Surat Pernyataan Kop Perusahaan

Surat Pernyataan Yang bertandatangan dibawah ini : Nama Alamat Jabatan Nama Perusahaan Alamat Perusahaan

: …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : ………………………………….………………………………..

Dengan ini menyatakan kesanggupan perusahaan untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang–undangan. Apabila dikemudian hari kesanggupan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, kami bersedia menerima sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk diketahui Mangupura,……………………..… Jabatan Cap dan Tandatangan

(……………………….) Mengetahui, Kepala Desa/Lurah

( ...............................................)

Camat

( ...............................................)



G. Surat Pernyataan Khusus bagi Usaha Minimarket Kop Perusahaan

Surat Pernyataan (Khusus bagi Usaha Minimarket) Yang bertandatangan dibawah ini : Nama Alamat Jabatan Nama Perusahaan Alamat Perusahaan

: …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : ………………………………….………………………………..

Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan keberadaan perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha di lingkungan perusahaan (radius ± 100 m dan atau 20 orang). Bersama ini kami lampirkan pula daftar hadir serta hasil sosilisasi dimaksud. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk diketahui Mangupura,……………………..… Jabatan Cap dan Tandatangan

(……………………….)

Mengetahui, Kepala Desa/Lurah

( ...............................................)

Camat

( ...............................................)



H. Surat Permohonan Peruntukan Pemanfaatan Lahan KOP SURAT PERUSAHAAN Mangupura,……………………………….. Kepada Yth. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung di Mangupura

Dengan Hormat Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Informasi tata ruang atau peruntukan pemanfaatan lahan (Advice Planning (AP)) pada kegiatan usaha kami: Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Lokasi Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha Nama Penanggung Jawab Telpon

: : : : : :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan: 1. Copy Akte Pendirian Perusahaan Bagi yang Berbadan Hukum 2. Copy Sertifikat Tanah dan atau Penguasaan Hak Atas Tanah 3. Denah Lokasi Demikian permohonan ini disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih

Hormat Kami Penanggung Jawab, CAP TANDATANGAN

(…………………………………)

BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG

Recommend Documents