BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERINTAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025, perlu dilakukan
Rencana
Aksi
Daerah
Pencegahan
dan
Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan dengan peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2015; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Undang– Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4140); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3995); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4539); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4737); 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata cara Pelaksanaan
Peran
serta
Masyarakat
dan
Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi; 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 2
11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten Alor Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 19) MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERINTAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor. 6. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji menurut peraturan perundangundangan. 7. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat RAD-PPK adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Alor. 8. Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Alor selanjutnya disebut TKPPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Kabupaten Alor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Alor. 9. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Tujuan pelaksanaan RAD-PPK yakni untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Pasal 3 Ruang
lingkup
pelaksanaan
RRAD-PPK
adalah
seluruh
kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi kegiatan pencegahan, penegakan
hukum,
harmonisasi
peraturan
perundang-undangan,
penyelematan aset hasil tindak pidana korupsi, pendidikan dan kebudayaan anti korupsi dan mekanisme pelaporan. BAB III PELAKSANAAN RAD-PPK Pasal 4 (1) RAD-PPK merupakan program atau kegiatan pencegahan, penindakan, Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan Pemberantasan korupsi. (2) Program RAD-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Pelaksanaan RAD-PPK melalui 6 (enam) strategi, yang terdiri : a. strategi pencegahan; b. strategi penegakan hukum; c. strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan; d. strategi kerjasama nasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi; e. strategi pendidikan dan budaya anti korupsi;dan f. strategi mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Pasal 6 Dalam melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RAD-PPK
sebagaimana
dimaksud
Pasal
4,
dibentuk
Tim
Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Alor oleh Bupati.
4
Pasal 7 (1) Pelaporan Pelaksanaan RAD-PPK disampaikan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati. (2) Hasil laporan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi laporan Bupati
untuk
Perencanaan
disampaikan
kepada
Pembangunan
Menteri
Dalam
Nasional/Kepala
Negeri,
Badan
Menteri
Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8 (1) Bupati berhak melakukan pembinaan dan pengawsan atas seluruh kegiatan pelaksanaan RAD-PPK. (2) Pembinaan
dan
pengawasan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal, 8 April 2015 BUPATI ALOR,
AMON DJOBO Diundangkan di Kalabahi pada tanggal, 8 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
HOPNI BUKANG BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2015 NOMOR 10 5
LL
6
