BUPATI ACEH TENGGARA PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR:
ll
TENTAilG PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DE]UGAN RA}IMAT TUHAN
YAilG MAHA ESA
BUPATI ACEH TENGGARA
Menimbang
:
a.
b.
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mentri Dalam Negeri Tahun Nomor 17 Tahun 20A7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan pengaturan tentang Penjualan Kendaraan Dinas di Kabupaten Aceh Tenggara ; bahwa untuk maksud di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Lembaran Negara Republik Kabupaten Aceh Tenggara Indonesia Tahun 1974 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 303a); 2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.38 ); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s234);
1.
(
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
8.
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5?3il; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
9.
t97t
Nomor 59,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6 /
Tahun 2006 tentang 10. Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah kota Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2407 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / lasa Pemerintah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Baran$ Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008); 17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2011 tentang APBK Aceh Tenggara Tahun 20L2;
/
/
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATUMN BUPATI TENTANG PENJUALAN KENDARMN DINAS MIUK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGAM.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
:
Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara; Pemerintah Daemh adalah Pemerinfah Kabupaten Aceh Tenggara; Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara; Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya di sebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara; 5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah yang merupakan Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah ;
1. 2. 3. 4.
d.
dan Aset Daerah adalah satuan Perangkat Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan -dan diberi kewenangan dan bertanggung jawab sebagai Kabupaten yang bertugas pembantu penfielolaan Barang (pPB) dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah "beftanggung jav,iab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan (PIBMD) sefta barang milik daerah; 7. eengg-una Barang Milik daerah yang selanjutnya disebut pengguna adalah peiabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah; g. barun!,iitir daerah-adalah-iemua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas yang Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau Perolehan Lainya
6.
sah;
pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang milik daerah sebagai tindak lanjut da6 penghapusan-dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan modal Pemerintahan; kepada 10. penjualan kendaraan Dinas adalah pengalihan kepemilikan barang daerah pihik lain dengan menerima penggatian dalam bentuk uang; ll.kendaraan Dinas adalah Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/ Baik roda 2 (dua), roda 4 (empat) atau lebih; perorangan dinas yang 12. Kendaraan Peroiangan adalah Kendaraan Dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara dan Pimpinan DPRK; yang 13. Kendiraan Dinas operasional lapangan/khusus adalah adalah kendaraan dipergunakan untuk melayani kepentingan umum; 14.Kendiraan Dinas Operasional Perkantoran adalah kendaraan Dinas yang dipergunakan oleh Pegawai Negeri sipil dalam melaksanakan kelancaran tugas pada unit kerja; 15.Kendarjan pool adalah kendaraan kendaraan dinas operasional yang diusulkan oleh unit kerja dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati; 16.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan perhitungan, pencatatan data dan pelaporan Barang Daerah; 17. penilaian adalah suatu proses kegiatan pemilihan yang selektif didasarkan pada data/ Fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah; 18. penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya; 19. Perubahan status Hukum adalah setiap perbuatan/ tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan/ penguasaan atas barang Daerah; 20.BPKB adalah Buku Kepemilikan kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai buKi kepemilikan kendaraan; 21.STNK adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas Kendaraan Dinas; 22. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukakn agar semua kendaraan dinas selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna; 23. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk mendukung beroperasinya suatu kendaraan; 24.Kas Daerah adalah Bank Aceh (BPD) Cabang Kutacane. BAB II JENIS KEI{DARAAN DINAS Pasa! 2 yaitu: (dua) 2 atas Dinas dibagi Kendaraan (1) Kendaraan Perorangan Dinas; (2) Kendaraan Dinas Operasional terdiri dari: a. Kendaraan Dinas Operasional b. Kendaraan Dinas Opersional Khusus/Lapangan. Pasal 3 (1)Kendaraan perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 angka 1: a. Kendaraan Dinas yang dipergunakan untuk pelaksanaan tttgas Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara;
g.
rd
b. Kenderaan Dinas yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Penryakilan Raicyat Kabupaten Aceh Tenggara (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2, huruf a. merupakan kendaraan dinas yang diperlukan oleh uniVsatuan kerja untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari secara rutin dan digunakan secara bersamaan atau bergantian berupa Sedan, Mini Bus, Jeep, Station Wagon, Pick Up dan Sepeda Motor, Scooter; (3) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/ Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf b, merupakan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan berupa Mobil Ambulans, Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Resque, Bus, Mikro Bus, Sepeda Motor roda 3, Truck, Mobil Box, Alat-alat berat, Pesawat dan Kendaraan di atas air. BAB SYARAT.SYARAT PENJUALAN KEN DARAAN DINAS
III
Bagian Peftarna Kendaraan Perorangan Dinas Paragraf 1 Persyaratan Teknis Pasal 4 (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang dapat dijual adalah: a. Kendaraan Dinas yang sudah dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun atau lebih, sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas; b. Kenderaan Dinas yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara selama 5 (lima) tahun atau lebih, sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas; (2) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati dan Wakil Bupati yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah Daerah; (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 ( sepuluh) tahun ;
Paragraf 2 Persyaratan Administratif Pasal 5 Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk penjualan kendaraan perorangan dinas: (1) Berdasar Surat Keputusan yaitu : a. Keputusan pengangkatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara; b. Keputusan pengangkatan sebagai Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara; (2) Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun; , (3) Berita Acara hasil penelitian Panitia Penjualan.
Bagian kedua Kendaraan Dinas Operasional Paragraf 1 Persyaratan Teknis Pasal 6 (1) Penjulan kendaraan Dinas Operasional dilakukan melalui pelelangan umum atau terbatas; (2) Kendaraan Dinas Operasional yang dapat dijual adalah kendaraan dinas yang sudah berumur 8 (tahun) yang karena rusak atau tidak efesien lagi bagi keperluan dinas, sudah ada kendaraan pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
&
..r* membeli kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaKud pada (3)yang ' - ayaf berhak (1) adalah Pegawai Negeri sipil, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten; (4) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
Paragraf 2
Persy.
t"Tljdm n istratif i
persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk penjualan kendaraan dinas operasional: (t) Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negerl Sipil dan Surat Keputusan Pangkat terakhir; (2)Telah mempunyai masa kerja minimal 10 ( sepuluh ) tahun dan telah mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara selama 5 (lima) tahun atau lebih; (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRK yang mempunyai masa baKi 5 (lima) tahun yang di buktikan dengan keputusan pengangkatan sebagai anggota DPRK; (4) Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus dalam tenggang waKu 10 (sepuluh) tahun terakhir bagi PNS, Ketua dan Wakil ketua DPRK; (5) Berita Acara hasil penelitian Panitia Penjualan.
Bagian ketiga Kendaraan Dinas Opersional Khusus Paragraf 1 Persyaratan Teknis Pasal 8 (1) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus dapat dilakukan melalui pelelangan terbatas atau pelelangan umum; (2) Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang dapat d'rjual adalah kendaraan dinas yang sudah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih, sudah ada pengganti atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas; (3) Untuk pelelangan terbatas yang berhak membeli kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten; (4) Untuk pelelangan umum berlaku ketentuan yang diatur dalam pelelangan negara. Paragraf ke 2 Persya ratan Admin istratif Pasal 9 Persyaratan administratif yang harus di penuhi untuk penjualan kendaraan dinas operasional khusus memalui pelelangan terbatas: (1) Pemutusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan perangkat terakhir; (2)Telah mempunyai masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dan telah mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara selama 5 (lima) tahun atau lebih; (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRK yang mempunyai masa BaKi 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan sebagai anggota DPRK; (4) Surat peryataan belum pernah membeli kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir bagi PNS, Ketua dan Wakil Ketua DPRK; (5) Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Penjualan.
Pasal 10 Penjualan kendaraan dinas melalui pelelangan Umum dan Pelelangan Terbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 11 Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas dilakukan setelah inventaris dan daftar Barang Milik Daerah.
di
hapus dari daftan
il
BAE IV PENGHAFqJSAN KENMARAAN DINAS
Bagian Kesatuan Syarat-syarat PenghaPusan Pasal 12
(1)
Kendaraan Perorangan Dinas yang dapat dihapus dari daftar inventaris dan daftar barang milik daerah adalah kendaraan yang telah berumur 5 (lima) tahun atau leLrih;
(2) Kendaraan Dinas Operasional yang dapat dihapuskan dari daftar Inventaris dan daftar Barang milik daerah adalah kendaraan yang telah berumur minimal 8
(3)
(Delapan) tahun atau rusak berat (karena kecelakaan atau force majeure) dengan kondisi maksimal paling tinggi 30o/o) dan tidak efesien lagi dipergunakan untuk keperluan dinas; Kendaraan Dinas Operasional Khusus/ Lapangan yang dapat dihapuskan dari Daftar inventaris dan daftar barang milik daerah adalah kendaraan yang telah berumur minimal 10 (sepuluh) tahun atau rusak berat (karena kecelakaan atau force
majeure) dengan kondisi maksimal paling tinggi 30 9o) dan tidak efesien lagi dipergunakan untuk keperluan dinas. Bagian Kedua Tata Cara Penghapusan Pasal 13 (1) Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan kendaraan dinas opersional yang telah memenuhi persyaratan kepada Bupati; (2) Bupati Menetapkan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah dengan keputusan yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait; (3) Panitia penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menelit!/ memeriksa kondisi kendaraan, dokumen kepemilikan, administrasi, pengguna, pembiayaan, pemeliharaan/ atau perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu dan hasil penelitian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Untuk disampaikan
(4)
kepada Pengelola; Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk selar:jutnya ditetapkan dalam Keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas. BAB V PENJUATAN KENDAR.AAN DINAS
Bagian Kesatu Kendaraan Perorangan Dinas Pasal 14 (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur 5 sanrpai 7 tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/ pasaran yang berlaku; (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jumlahnya 20olo (dua puluh persen) dari harga umuml pasaran yang berlaku; (3) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan selambatlambatnya 1 (satu) tahun; Selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris Pemerintah Daerah; (5) Kepada pembeli dikenakan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir yang harus dibayar lunas sekaligus, sebelum surat Perjanjian Sewa Beli di tandatangani oleh Pengelola atas nama Bupati; (6) Surat perjanjian sewa beli harus memuat : a. Besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah di lunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; b. Balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan apabila pembayaran telah di lunasi. (7) Harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir menipakan penerimaan pemerintah daerah dan harus disetor ke Kas Daerah; (B) Selelah harga jual kendaraan perorangan dinas clilunasi, maka cli keluarkan Keputusan Walikota yanq menetapkan :
(4)
td
a. Pelepasan hak Pemerintah daerah atas kendaraan perorangan Dinas tesebut kepada Pembelinya; b. Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas dari Buku Inventaris Pemerintah Daerah; (9) Berdasarkan Keputusan Bupati dimaksud pada ayat (8), pembeli kendaraan perorangan dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (10)Bagi Penjabat Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat di cabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua l(endaraan Dinas Operasional dan Kendanaan Dinas Operasional Khusus Pasal 15 (1) Kepada pemakaian yang sekaligus merupakan pembeli kendaraan dinas operasional, dikenakan perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir dan disetor ke kas daerah; (2) Dalam hal pembeli bukan merupakan pemakai kendaraan dinas opersional, maka biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara; (3) Biaya perbaikan dimaksud pada ayat (1) harus dibayar lunas sekaligus kepada saat pelunasan biaya lelang; (4) Harga jual kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus adalah perkalian hasil cek fisik instansi berwenang dengan harga pasaran umum; (s) Hasil pelelangan/ penjualan disetor ke Kas Daerah; (6) Setelah harga jual kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas operasional khusus dilunasi, maka pembeli dapat melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VI KETENTUAT{ PEI{UTI'P
'
Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
di
Ditetapkan Kutacane Pada tanggalgl Desember 20tz
^ BUPATI
4, ffi di
Diundangkan Kuta ca n e Pada Tanggal &,Desember 20Lz
/
SEKRETARIS DAERAH
tfl-xaeuPArEu AcEH TEilGGA
4Gri
rr -{F
ACEH TENGGARA
H. HASANUDDIN.B
*(
Drc, HADIMIN KARO KARO Pembina TK-I Nip. 19620405 199303
I
003
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2012 NOMOSI..
.II,..
