Bunga Rampai Sist em Pembayaran

Bunga Rampai Sist em Pembayaran

1

Bunga Rampai Sist em Pembayaran A. Deni Daruri

Bunga Rampai Sistem

Pembayaran


Saksi Pelanggaran Pasal 44 : Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang hak Cipta 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau merubah suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memaerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)


Bunga Rampai Sistem

Pembayaran

Achmad Deni Daruri


Bunga Rampai Sistem Pembayaran Penulis : Achmad Deni Daruri Editor : Ahmad Syaikhon Nu’man Penerbit Center For Banking Crisis Jl. Rasamala No. 39 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan Tlp. (021) 831-2983, 8370-1087 Fax. 8370-1088 Desain Grais Ferri Saskani Putra Cetakan Pertama, Oktober 2013

ISBN : 979-98461-0-4

Hak cipta dilindungi Undang-undang dilarang Mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

iv


Kata Pengantar

S

istem pembayaran merupakan sebuah sistem penting dalam sebuah perekonomian. Namun, tidak banyak pemerhati ekonomi yang tertarik untuk mengulasnya. Kebetulan penulis memiliki ketertarikan terhadap sistem ini, terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada 1997 silam berdampak serius bagi sistem pembayaran nasional. Kemudian, krisis kembali datang pada 2008, disebabkan krisis di Amerika Serikat yang lagi-lagi menekan sistem pembayaran dengan sangat serius walaupun kondisinya tidak separah krisis 1997. Untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya sistem pembayaran, maka penulis mencoba secara rutin menulis artikel mengenai sistem pembayaran di beberapa surat kabar nasional ternama di Indonesia, hingga akhirnya dapat dikumpulkan menjadi sebuah buku “Bunga Rampai Sistem Pembayaran”. Disusunnya artikel-artikel tersebut menjadi sebuah buku, didasari tujuan agar pembaca dapat lebih nyaman dalam melakukan pengkajian sistem pembayaran. “Bunga Rampai Sistem Pembayaran” adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran sistem pembayaran secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Buku ini tidak hanya mencoba mendalami permasalahan dengan melakukan berbagai eksperimen dan percobaan, tetapi juga mengutarakan masalah secara gamblang, memberi solusi, dan argumentasi yang tepat bagi setiap permasalahan. Akhir dari proses-proses itu, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika sehingga v


dapat memberikan masukkan bagi perencana dan regulator sistem pembayaran di tanah air untuk melengkapi sistem perekonomian Indonesia menghadapi era globalisasi. Akhir kata, semoga kehadiran “Bunga Rampai Sistem Pembayaran” ini dapat menjadi katalisator munculnya buku-buku mengenai sistem pembayaran lainnya di tanah air.

Jakarta, 05 November 2013

Achmad Deni Darurissssssssss

vi


Daftar Isi KATA PENGANTAR BAB I. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN I.1. Branchless Banking dalam Sistem Pembayaran I.2. Sistem Pembayaran dan Budaya Belanja I.3. Sistem Pembayaran dan Bank of International Settlement I.4. Keunggulan “Lembah Silikon” dan Sistem Pembayaran I.5. Financial Inclusion dan Sistem Pembayaran I.6. Sistem Pembayaran dan Internet Banking

1 2 5 8 11 13 16

BAB II. KARAKTERISTIK SISTEM PEMBAYARAN II.1. Sistem Pembayaran di Era OJK II.2. Keterkaitan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Bank II.3. Regulator Sistem Pembayaran II.4. .4. �odel Pembangunan Ekonomi Berbasis Keamanan II.5. Keterkaitan antara Keamanan dan Pembangunan Ekonomi II.6. �asa Depan Keamanan Perbankan Indonesia II.7. .7. Kerangka Konsep Perekonomian Syariah dan Faktor Keamanan II.8. .8. Sistem Pembayaran dan �anajemen Risiko II.9. .9. �engembangkan �eknologi �ransaksi II.10. .10. Struktur Pasar �elekomunikasi II.11. Kearifan Lokal dan Sistem Pembayaran

21 22 24 26 29 32 35 38 41 44 47 49

BAB III. SISTEM PEMBAYARAN DAN PASAR MODAL III.1. �antangan Bursa Efek dengan �erpilihnya Obama III.2. Peran Sistem Pembayaran dan Era Less Cash Society III.3. �erger Bursa Saham dan Sistem Pembayaran III.4. Sistem Pembayaran Bagi Perusahaan Sekuritas III.5. Peran Sistem Pembayaran Dalam Pasar �odal III.6. Peran Sistem Pembayaran Dalam Perdagangan Derivatif III.7 Lembaga Kliring Saham dan Infrastruktur Pembayaran III.8. Perdagangan Saham dan Sistem Pembayaran III.9. Pengaruh Demutualisasi Bagi Sistem Pembayaran III.10. Sistem Pembayaran Berbasis Electronic Commercial Networks

53 54 56 59 62 65 68 70 74 77 80

vii


BAB IV. SISTEM PEMBAYARAN DALAM SISTEM MONETER IV.1. Bank Sentral dan Pentingnya Sistem Pembayaran IV.2. .2. �antangan Bank Sentral dan Perbankan Nasional di �asa Depan IV.3. .3. Kerangka Konsep Perekonomian Berbasis Payment IV.4. .4. Perlunya Bank Payment dan Settlement di Indonesia IV.5. .5. Cadangan Devisa dan Foreign E�change Settlement Risk IV.6. .6. �asa Depan Perbankan Indonesia

85 86 89 92 96 99 103

BAB V. SISTEM PEMBAYARAN PENOPANG SEKTOR RIIL V.1. Perdagangan Domestik dan Sistem Pembayaran V.2. Pengaruh Sistem Pembayaran �erhadap Sektor Industri V.3. Sistem Pembayaran Bagi Sektor Jasa V.4. Pengaruh Sistem Pembayaran �erhadap Industri Asuransi V.5. Non �raded �oods dan Sistem Pembayaran V.6. Sektor Pertanian dan Sistem Pembayaran V.7. Fleksibilitas Pasar �enaga Kerja V.8. Pengaruh Sistem Pembayaran �erhadap Pasar �enaga Kerja V.9. Sistem Pembayaran dan Perdagangan Komoditas V.10. .10. E-Commerce dan Sistem Pembayaran V.11. .11. Pengaruh Perdagangan Elektronik dalam Sistem Pembayaran

109 110 113 116 119 122 124 127 130 133 136 139

BAB VI. INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN VI.1. .1. Infrastruktur dalam Sistem Pembayaran VI.2. .2. Strategi Big Push dan Infrastruktur Pembayaran VI.3. .3. Sistem Pembayaran dan �eknologi Komunikasi VI.4. .4. Sistem Pembayaran dan Cash Deposit �achine VI.5. .5. Distribusi Jaringan A�� dan Sistem Pembayaran VI.6. 6. Perkembangan Kriminalitas A�� di Dunia alam �engatasi Kejahatan A�� VI.7. .7. Perlunya Kerjasama Internasional dalam

143 144 146 149 152 154 157 160

BAB. VII SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS EKONOMI MAKRO VII.1. �eningkatkan Daya Saing Perekonomian VII.2. Stabilitas Ekonomi dan Peran Keuangan Publik VII.3. Prospek Capital Inlow 2013 VII.4. Sistem Pembayaran dan �ransformasi Perekonomian VII.5. Sistem Pembayaran Berbasis Ekonomi Lokal VII.6. Sistem Pembayaran Daerah �ertinggal VII.7. �ren Sistem Pembayaran

165 166 168 172 174 176 179 181

viii


BAB VIII. PERSPEKTIF SISTEM PEMBAYARAN INTERNASIONAL VIII.1. Studi Komparatif Sistem Pembayaran Dunia VIII.2. Keamanan dalam Sistem Pembayaran �e Fed VIII.3. Kelebihan Sistem Pembayaran �e Fed VIII.4. Sistem Pembayaran Pasca Krisis Eropa VIII.5. Keamanan dalam alam Sistem Pembayaran embayaran Uni Eropa VIII.6. Pengaruh Krisis Ekonomi �erhadap Sistem Pembayaran VIII.7. Konsep Settlement Uni Eropa

187 188 191 194 197 199 202 204

DAFTAR PUSTAKA

208

ix


BAB

I


Perkembangan

Sistem

Pembayaran

Center For Banking Crisis

1


I.1. Branchless Banking dalam Sistem Pembayaran

P

erdagangan bebas intra ASEAN yang akan berlangsung pada tahun 2015 mendatang memberikan kesempatan bagi sektor perbankan nasional untuk menciptakan strategi pembangunan ekonomi nasional yang mampu meningkatkan daya saing perekonomian nasional dengan mengembangkan strategi perbankan nasional yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi tersebut.

Salah satu strateginya adalah dengan mengembangkan branchless banking (perbankan tanpa cabang) melalui pengembangan teknologi bergerak dari perbankan tanpa cabang. Jika strategi ini didesain secara jitu dipastikan perbankan nasional bukan saja mampu memobilisasi dana terpendam di dalam negeri akibat rendahnya inancial inclusion selama ini. Selanjutnya, jika perbankan nasional memiliki keunggulan kompetitif dengan teknologi bergeraknya, maka dengan adanya perdagangan bebas, termasuk perdagangan bebas intra ASEAN akan memberikan keunggulan daya saing dari perbankan nasional dalam memasuki pasar-pasar branchless banking yang terdapat di negara ASEAN. Paling tidak perbankan nasional memiliki waktu tiga tahun lagi untuk berbenah diri untuk mempersiapkan daya saingnya. Oleh karena itu, harus masuk dalam cetak biru (blueprint) perbankan nasional selama lima tahun ke depan. Salah satu permasalahan yang akan mengganjal adalah transisi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permasalahan ini membuat fokus pembangunan perbankan nasional tidak berorientasi untuk menghadapi perdagangan bebas. Padahal, tanpa adanya OJK saja persaingan perbankan dengan adanya perdagangan bebas hanya akan menguntungkan perekonomian Singapura, �alaysia dan hailand. hailand, yang sektor industrinya baru saja terkena banjir, dipastikan akan bangkit kembali dengan adanya perdagangan bebas tahun 2015 mendatang intra negara ASEAN. Apalagi jika Jakarta pada tahun ini dan mendatang juga terkena banjir besar. Untuk itu, formulasi kebijakan branchless banking dengan tujuan untuk mendukung daya saing pembangunan ekonomi nasional harus memiliki koordinasi dan perencanaan yang matang. Salah satu strategi yang harus dikembangkan adalah dengan memberikan prioritas bagi perbankan nasional untuk menjalankan program branchless banking, 2


khususnya dengan memberikan kemudahan dalam pemakaian teknologi bergerak dalam sistem pembayaran. Bank-bank yang berorientasi pembayaran harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan branchless banking ketimbang bank-bank lainnya, apalagi perusahaan nonbank.

Perbankan Asing = Musuh Dengan memberikan kesempatan bagi bank-bank pembayaran nasional seperti P� Bank Central Asia �bk atau BCA untuk fokus dalam mengembangkan branchless banking, maka waktu tiga tahun ke depan merupakan kesempatan yang tidak boleh disia-siakan oleh otoritas perbankan dan pemerintah. Bahkan dalam tiga tahun ke depan, seyogyanya pemerintah memberikan insentif bagi bank-bank pembayaran nasional untuk mengembangkan branchless banking dengan teknologi bergeraknya. Pemerintah dapat memberikan subsidi bagi bankbank pembayaran nasional dalam membeli teknologi bergerak tersebut. Kemudian, membuat peraturan yang mengutamakan keamanan bagi sistem pembayaran melalui branchless banking. Peraturan ini harus mengacu kepada Basel Accord sehingga akan memberikan barriers to entry bagi siapa pun pihak asing yang mencoba melakukan penetrasi terhadap segmen pasar branchless banking di Indonesia. Pemain asing yang potensial untuk masuk adalah pemain pada sektor telekomunikasi sehingga sudah seharusnya otoritas perbankan melarang sektor telekomunikasi untuk menjadi pemain utama dalam segmen ini. Sektor telekomunikasi masih diperbolehkan menjadi agen dari branchless banking tetapi tidak boleh menjadi pemain utama. Dengan demikian pada perdagangan bebas intra ASEAN mendatang perbankan nasional akan memiliki fokus musuh yang jelas, yaitu perbankan asing. Untuk itulah daya saing perbankan nasional harus ditingkatkan. Strategi selanjutnya adalah membuat keunggulan kompetitif dari branchless banking technology menjadi increasing return to scale bagi volume besar. Sebab selama ini segmen tersebut hanya menciptakan teknologi yang bersifat increasing return to scale untuk volume kecil. �udah-mudahan dengan segala insentif yang akan diberikan oleh pemerintah dan otoritas moneter dalam tiga tahun ini mampu menciptakan shifting dari increasing return to scale volume kecil menjadi volume besar. Kemudian, diharapkan kepercayaan bank pembayaran dan konsumen dari segmen ini menjadi pulih. 3


Untuk itu, maka pemerintah dan otoritas moneter wajib menjadikan pemulihan kepercayaan pelaku bisnis dan konsumen bisnis ini sebagai target pengembangan bisnis ini untuk menghadapi perdagangan bebas intra ASEAN. Dikhawatirkan pula, perdagangan bebas intra ASEAN bukan hanya menguntungkan perekonomian Singapura, �alaysia dan hailand, tetapi justru juga menawan teknologi branchless banking di Indonesia pada keunggulan kompetitif dengan bisnis volume rendah, sehingga keuntungan skala ekonomi bank pembayaran nasional tidak tercapai untuk menciptakan teknologi yang bersifat increasing return to scale.

Insentif Sektor Manufaktur Mudah-mudahan dengan waktu yang hanya tiga tahun ini, fokus pembangunan perbankan tidak semata-mata kepada jalannya OJK, tetapi justru kepada sektor branchless banking dengan teknologi bergeraknya. Selanjutnya, sektor manufaktur juga harus mendapatkan insentif untuk mengembangkan industri teknologi bergerak ini. Alangkah baiknya, jika pemerintah membuka sektor manufaktur yang mengembangkan teknologi bergerak ini untuk masuknya penanaman modal asing unggulan. Sebab, dengan hanya waktu tiga tahun, akan sangat sulit jika mengharapkan sektor manufaktur nasional semata-mata untuk mengembangkan teknologi ini. Pemerintah seyogyanya memberikan subsidi produksi bagi sektor manufaktur ini. Jika sektor ini dalam waktu tiga tahun dapat mencapai skala ekonominya maka sektor ini bukan hanya memiliki daya saing terhadap industri yang sama di luar negeri. Indonesia diharapkan bisa menjadi pemasok teknologi bergerak untuk branchless banking. Dengan teknologi ini maka inancial inclusion diharapkan akan membaik. Selanjutnya, dengan membaiknya inancial inclusion maka efek pengganda perekonomian juga meningkat. Basis-basis sektor usaha kecil dan menengah (UKM) akan memiliki kemampuan untuk mengakses permodalan secara lebih baik yang pada gilirannya meningkatkan daya saing sektor manufaktur, pertanian dan jasa. Dengan demikian, blueprint branchless banking juga harus menjadi bagian integral dari blueprint pembangunan ekonomi nasional. Jika saja strategi ini berjalan dengan baik, maka perdagangan bebas intra ASEAN akan lebih banyak memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia 4


ketimbang perekonomian Singapura, �alaysia ataupun hailand. Kita tidak perlu berdoa supaya banjir terus melanda hailand agar sektor manufaktur mereka pindah ke Indonesia. Namun cukup dengan mengembangkan daya saing perekonomian melalui penerapan teknologi bergerak tepat guna dari sektor perbankan nasional secara jitu. Semoga saja!

I.2. Sistem Pembayaran dan Budaya Belanja

P

erusahaan ritel besar, Walmart, baru saja terinspirasi oleh Michelle LaVaughn Robinson Obama, istri Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama, dengan memperkenalkan logo makanan yang sehat dalam rangka rencana membuat perilaku baru pada konsumsi masyarakat Amerika Serikat. Masyarakat dunia disuguhi oleh ketangguhan Ibu Negara Amerika Serikat itu dalam melakukan push up yang menakjubkan itu. Masyarakat mulai menyadari akan pentingnya hidup sehat. Sebuah perubahan pandangan yang akhirnya merubah perilaku masyarakat. Masyarakat Amerika Serikat sangat tergantung pada pertumbuhan konsumsi masyarakat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi mereka. Secara absolut, pertumbuhan ekonomi memang sangat tergantung pada pertumbuhan konsumsi di negara adidaya tersebut, namun kualitas konsumsi masyarakat selama ini justru terabaikan. Masyarakat Amerika Serikat masih terjebak oleh obesitas (kegemukan) yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyakit. Oleh karena itu, sangatlah penting memiliki sistem pembayaran yang tangguh agar perekonomian sebuah negara mampu mencapai tahap pembangunan ekonomi yang tinggi, di mana sokongan sektor konsumsi merupakan pangsa terbesar dalam struktur pertumbuhan ekonomi. Tanpa dukungan sistem pembayaran maka pertumbuhan konsumsi sangat berpotensi memiliki kinerja yang buruk dan tidak berkelanjutan. Sistem pembayaran skala besar dan skala kecil, termasuk ritel sangat penting bagi pertumbuhan konsumsi masyarakat selain juga tingkat pendapatan masyarakat tersebut. horstein Veblen misalnya, membaca budaya konsumsi ini merupakan bagian penting dari globalisasi yang menciptakan kelas menengah baru yang sangat besar. Kelas menengah ini, menuntut kesiapan sistem pembayaran, bukan hanya sebagai sarana untuk meningkatkan konsumsi mereka tetapi juga sarana menciptakan kesejahteraan mereka. 5


Selama ini, peran penting sistem pembayaran justru dapat dianggap diabaikan dalam menjelaskan meningkatnya paham budaya belanja di masyarakat. Yang mungkin lebih menonjol adalah semangat meningkatkan proteksi konsumen dalam konteks kepentingan masyarakat pembeli. Sebaliknya di China, saat ini kekuatan terpenting mereka adalah kekuatan ekonomi politik yang membawa kepentingan surplus produsen. Dengan skema kekuatan produsen maka sistem ekonomi akan lebih didesain untuk menciptakan sistem pembayaran yang pro bagi aktivitas produsen. Produsen akan berupaya meningkatkan surplus produksinya sehingga diperlukan biaya modal yang semurah-murahnya. Sistem pembayaran harus dapat berjalan seiring dengan sistem moneter yang menciptakan biaya modal murah. Sebaliknya sistem pembayaran berbasis surplus konsumen justru lebih berorientasi kepada penetapan biaya modal yang leksibel. Sistem pembayaran dituntut untuk menciptakan biaya transaksi yang semurah-murahnya dengan skala ekonomi, sebaliknya sistem ekonomi berbasis surplus produsen lebih berkepentingan kepada pembiayaan usaha.

Peran Jerman Mereka juga lebih berkepentingan dengan sistem pembayaran yang memiliki koneksi dengan sistem ekspor dan impor. Jerman misalnya, tidak tertarik untuk menjadikan mata uang mereka sebagai mata uang devisa dunia namun karena desakan investor dunia maka mereka menjadi mata uang Jerman sebagai alternatif cadangan devisa dunia. Dengan demikian, sistem pembayaran Jerman pada mulanya memang hanya didesain untuk menciptakan sistem pembayaran yang pro bagi aktivitas ekonomi di dalam negeri saja. Jerman zaman dahulu berbeda dengan Jerman saat ini. Pada era depresi besar di tahun 1929, justru hanya Perancis yang merupakan negara dengan surplus neraca perdagangan. Negara seperti Jerman terperangkap dengan era yang disebut oleh Christine Frederick (1929) sebagai cara untuk mematahkan kebuntuan dari rendahnya standar kehidupan masyarakat melalui kebebasan untuk berbelanja. Toh, Jerman tetap tenggelam oleh resesi pada saat itu. Saat ini, Jerman jauh berbeda di mana produktivitas mereka merupakan produktivitas yang tertinggi di Uni Eropa. Hal ini dapat terjadi lantaran Jerman mampu menjaga tingkat inlasi secara terkontrol melalui kebijakan bank sentral Uni Eropa (European Central Bank/ECB). 6


Dan terbukti, sistem pembayaran Jerman mampu menciptakan biaya transaksi yang sangat murah bagi sistem ekonomi Jerman yang secara bersamaan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi, namun juga produktivitas mesin ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, sistem pembayaran tidak bisa semata-mata bagi kepentingan surplus produsen tetapi juga surplus konsumen. Resultan dari tarik-menarik antara kedua kekuatan ini dapat dilihat dari rendahnya unit labour cost di Jerman. Artinya, surplus konsumen dan surplus produsen tidak mematikan antara yang satu dengan lainnya seperti yang dapat dilihat dalam buku teks pelajaran ekonomi.

Dual Sistem Pembayaran Hal ini dapat terjadi dengan desain sistem pembayaran yang optimum antara kepentingan keduanya. Optimalitas itu tergantung pada desain seperti juga yang menjadi dasar dari pengembangan produk di Apple semasa Steve Jobs masih hidup. Idealnya, sistem pembayaran Indonesia memiliki desain antara sistem pembayaran Jerman dan Amerika Serikat, di mana budaya belanja tidak menegaskan budaya produksi. Selain itu, sistem pembayaran juga harus pro terhadap kebijakan industri dengan demikian pasar domestik harus ditingkatkan inancial inclusion-nya. Sistem pembayaran harus bergerak kepada sistem yang mendukung branchless banking. Sitem pembayaran harus mampu membuka akses keuangan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, baik yang di perkotaan dan juga di pedesaan. Dengan demikian, mobilisasi dari modal dapat dilakukan secara aman dan eisien. Untuk itu infrastruktur pembayaran juga harus memiliki sistem cadangan yang memadai dengan kapasitas transaksi yang juga harus lebih besar dari yang selama ini telah diprediksikan. Jika budaya konsumsi terus meningkat dengan pesat maka sistem manajemen risiko dalam sistem pembayaran juga dituntut untuk berjalan dengan baik. Selama ini, infrastruktur pembayaran justru dianggap given, padahal kapasitas transaksi ekonomi sangat tergantung padanya. Sekarang adalah saat yang paling tepat untuk memodernisasi sistem pembayaran sesuai dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi. Belajar dari Ibu Negara Amerika Serikat yang mampu push up secara sempurna, maka sistem pembayaran di Indonesia juga harus dimanfaatkan untuk membentuk perilaku masyarakat yang juga sehat konsumsinya. 7


Sistem pembayaran tidak akan mampu menciptakan perilaku konsumsi masyarakat yang sehat namun diperlukan kebijakan lainnya untuk mendukung perilaku yang sehat tersebut. Seperti yang dikatakan oleh �inbergen peraih Nobel Ekonomi dari Belanda bahwa untuk mencapai dua tujuan diperlukan minimal dua kebijakan!

I.3. Sistem Pembayaran dan Bank of International Settlement

K

risis ekonomi yang terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah bukti kegagalan sistem pembayaran yang diusung BIS (Bank of International Settlement) selama ini. Padahal dalam sistem tersebut, BIS telah secara nyata mengatakan bahwa sistem pembayaran tidak dapat semata-mata mengandalkan kepada kekuatan mekanisme pasar saja. Sistem pembayaran memerlukan mekanisme kerja yang lebih luas ketimbang mekanisme pasar. �ekanisme pasar tidak mampu menjamin terkontrolnya segala macam risiko seperti yang telah terjadi pada perekonomian Amerika Serikat, Spanyol, Italia dan Yunani. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme non pasar yang bukan hanya mampu mengontrol potensi risiko yang terjadi secara tepat waktu, tetapi juga menyalurkan sumber daya secara eisien dan efektif. Penyaluran sumber daya secara eisien dan efektif diperlukan bukan saja untuk memperkuat infrastruktur pembayaran yang sangat vital bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga seluruh sistem pendukung dalam sistem pembayaran itu sendiri. Kasus JP �organ yang lalu bisa dijadikan contoh. Dimana terjadi kerugian akibat risiko dari instrumen derivatif yang tak terukur secara cermat, merupakan salah satu buktinya. �enggelamnya perekonomian Spanyol akibat utang perbankan juga memperlihatkan betapa ringkihnya infrastruktur pembayaran dalam mengantisipasi pasar keuangan yang bergerak secara tidak stabil. BIS mencoba menciptakan sistem pembayaran yang bukan saja dinamis tetapi juga eisien dan aman. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Kelemahan yang sangat nyata dalam sistem BIS adalah dalam konteks alokasi modal bagi sistem pembayaran yang tangguh itu sendiri. Dengan kata lain, cetak biru (blue print) sistem pembayaran yang dikembangkan oleh BIS tidak mampu menciptakan sistem pembauran yang sehat karena terjebak 8


oleh prinsip one size its all. Seyogyanya, BIS tidak menyamaratakan prinsipprinsip sistem pembayaran untuk semua negara. Bahkan, negara dengan pendapatan per kapita yang relatif sama besar dapat saja memiliki tuntutan sistem pembayaran yang berbeda. Kasus krisis ekonomi yang mendera Eropa dan Amerika Serikat ini mengingatkan kita semua akan pentingnya stabilitas sistem keuangan yang kokoh bagi perekonomian nasional.

“Bolongnya” Sistem BIS Dalam mencermati dampak lanjutan krisis ekonomi global, BIS juga sangat lemah dalam mengembangkan model-model sistem pembayaran yang optimum. Dalam konteks seperti ini, seyogyanya, negara sedang berkembang mampu mengembangkan prinsip-prinsip sistem pembayarannya sendiri, yang tentunya, bukan hanya harus lebih canggih dari model BIS tetapi juga lebih implementatif. Untuk itu diperlukan keberanian dari negara-negara sedang berkembang untuk menciptakan lembaga seperti BIS, masing-masing. Namun, prospek itu akan sangat sulit tercapai lantaran saat ini negara sedang berkembang tidak lagi memiliki wadah kerja sama yang nyata seperti �erakan Non Blok. Saat ini justru negara sedang berkembang terpecah-pecah berdasarkan kungkungan geograis, perdagangan bebas bilateral dan regional serta munculnya kelompok BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). Kelompok BRIC ini miskin ide-ide baru dalam menciptakan model terobosan baru dalam sistem pembayaran. �ereka lebih banyak mencontek sistem yang sudah dikembangkan negara-negara maju seperti bank pembangunan dan sebagainya. Kekuatan pemikiran dalam mengembangkan sistem pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan negara sedang berkembang masih belum menjadi prioritas mereka. Sementara itu kekuatan sistem pembayaran negara BRIC itu sendiri masihlah sangat lemah karena masih mengikuti prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh BIS. �idaklah mengherankan jika akhirnya pertumbuhan ekonomi negara BRIC akhirnya merosot secara cepat akibat krisis keuangan yang menimpa negara maju. Stabilitas keuangan merupakan kondisi penting bagi terciptanya stabilitas ekonomi. Sistem pembayaran yang bagus akan mampu menciptakan stabilitas keuangan ketika sistem keuangan global mengalami kondisi ketidakstabilan. 9


Dengan kata lain, kondisi ini memiliki analogi seperti terpisahnya air laut dan air sungai di tepi laut. Artinya, bukan hanya diperlukan f irewall sistem pembayaran tetapi lebih dari itu. Diperlukan struktur sistem pembayaran nasional yang juga memiliki struktur yang harus lebih sehat ketimbang struktur pembayaran negara maju yang saat ini mengalami krisis keuangan. Hal ini hanya dapat terjadi jika sistem pembayaran mampu berjalan secara aman dan efisien serta mengeliminasi efek moral hazard yang terjadi pada operator dan partisipan dari sistem pembayaran itu sendiri. Untuk itu, sistem pembayaran juga harus mampu menciptakan kompetisi yang sehat dalam sistem pembayaran itu sendiri tanpa harus mencegah terjadinya skala ekonomi yang juga menciptakan efisiensi dalam sistem pembayaran di negara sedang berkembang. Dalam konteks pengawasan sistem keuangan, ternyata sistem BIS juga sangat lemah. Padahal BIS sudah mengingatkan akan keterkaitan antara pengawasan dan sistem pembayaran. BIS mengatakan: “Payment system oversight concentrates on the stability of the system as a whole, while the supervisors of individual banks and other f inancial institutions focus on the risks to specif ic participants.”

Fungsi Bank Sentral Sementara krisis yang terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa memperlihatkan bahwa pembagian tugas seperti ini sangat rentan dalam mencegah krisis keuangan. Jika dianalogikan dalam bermain sepak bola seorang pemain belakang (bek) tidak boleh mencetak gol karena itu bukan tugas dia. Piala Eropa yang baru saja berlalu mengajarkan kepada kita semua akan hakikat sistem pengawasan itu sendiri, di mana semua pemain harus mampu melakukan penyerangan dan juga bertahan. Amerika Serikat juga telah mengubah sistem pengawasannya dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi bank sentral untuk bukan saja mengawasi sistem tetapi juga lembaga keuangan secara individu yang berkaitan dengan sistem pembayaran. �asalahnya, prinsip BIS tentang pengawasan bank belum juga berubah seiring dengan terjadinya krisis keuangan saat ini. Semoga kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu mengantisipasi kelemahan ini dengan memasukkan sistem pembayaran dalam fungsi OJK. 10


I.4. Keunggulan “Lembah Silikon” dan Sistem Pembayaran

K

risis keuangan di Uni Eropa terus membawa tekanan yang serius bagi pasar keuangan global. Negara yang mengandalkan teknologi canggih dalam sistem pembayarannya seperti Jerman, Belanda dan Lu�emburg, ternyata mampu menghadapi tekanan tersebut. Sistem pembayaran yang canggih memerlukan dukungan teknologi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Begitu juga sebaliknya, pengembangan teknologi memerlukan dukungan sistem pembayaran yang eisien dan efektif. Sulit membayangkan Steve Jobs akan mampu mengembangkan konsep bisnisnya jika sistem permbayaran di Amerika Serikat masih seprimitif seperti di Kenya. Sekali pun Kenya saat ini terkenal dengan mobile phone banking-nya. Pengembangan industri klaster berbasis teknologi yang bersifat frontier memerlukan dukungan sistem pembayaran yang berbasis teknologi tinggi pula. Sekali pun itu pusat keuangan di Amerika Serikat, New York. Namun, sistem pembayaran mereka tidak bias terhadap kepentingan bisnis yang berada di New York. Lembah Silikon, adalah bukti bahwa sistem pembayaran dapat bersifat netral secara geograis. Bahkan, sistem pembayaran di Amerika Serikat juga dapat berperan dalam menciptakan modal bagi sektor usaha kecil dan menengah (UK�) yang sifatnya mengandung tingkat teknologi. �ermasuk juga sumberdaya manusia (SD�) yang juga memiliki tingkat teknologi tinggi. Kemampuan Lembah Silikon menghasilkan perusahaan berbasis teknologi yang mampu berkembang dari kecil hingga besar disebabkan oleh adanya skala ekonomi dalam konteks faktor produksi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Skala ekonomi itu hanya dapat tercipta ketika sistem dan teknologi pembayaran mampu membantu terjadinya sinergi di antara faktor produksi tersebut. Ini yang justru banyak dilupakan oleh banyak desainer sistem pembayaran di banyak negara, termasuk di Kenya, yang tidak berpikir sejauh itu. Sistem pembayaran bukanlah semata-mata merupakan infrastruktur untuk menghasilkan nilai tambah, namun lebih dari itu. Sistem pembayaran juga mampu menciptakan lapangan kerja dan sektor usaha berbasis teknologi.

Sinkronisasi Untuk menunjang hal tersebut, maka sistem pembayaran harus mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat lokal, lembaga pendidikan lokal serta 11


lembaga penelitian lokal. Jadi, kerangka model dari sistem pembayaran merupakan gabungan dari sistem model permintaan dan sistem model penawaran. Sistem model seperti inilah yang kerap dilupakan oleh banyak negara, sehingga perekonomian negara tersebut terperangkap kepada pertumbuhan ekonomi rendah dalam jangka panjang. Sistem pembayaran yang tepat akan mampu mendukung model ideal tersebut sehingga konsumsi yang terjadi dapat berkembang seiring dengan peningkatan tabungan serta investasi terutama investasi pada sumberdaya manusia (SD�). Dengan kata lain, sinkronnya sistem pembayaran dengan pembangunan teknologi di Lembah Silikon sangat tergantung kepada sejauhmana aktivitas ekonomi dapat saling berinteraksi dan kemudian menciptakan sinergi dalam rangka menghasilkan produktivitas perekonomian berbasis teknologi. Aktivitas-aktivitas yang berbasis kreativitas harus mendapatkan dukungan dari sistem pembayaran. Laporan he Oice of the Controller of Currency menyebutkan: “Very limited counterparty credit losses at the bank level. Since 2007, losses on OTC derivatives positions in the US banking system due to counterparty defaults have totaled less than $2.7 billion, a period that includes the failures of over 350 banks with assets of more than $600 billion, as well as the failures of irms such as Lehman Brothers, Fannie Mae and Freddie Mac.” Ini memperlihatkan bahwa risiko kredit dalam bisnis kreativitas yang umumnya berbentuk over the counter, sangatlah eisien. �idaklah mengherankan jika Nasdaq sangat cocok bagi perusahaan berbasis teknologi, baik kecil maupun besar, ketimbang Bursa New York.

Teknologi Endogen Dengan demikian, lembaga keuangan berbasis sistem pembayaran yang eisien harus mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Venture Capital termasuk salah satunya. Jika modal ventura masih sulit berkembang, maka peran bank pembayaran menjadi semakin penting. Dalam konteks Indonesia, maka peran bank pembayaran akan semakin dominan di masa depan jika Indonesia ingin mengembangkan sektor teknologi yang bersifat endogen. Buktinya, Steve Jobs dapat melakukan internalisasi proses teknologi yang semula berada di Jerman dan Jepang menjadi berbasis di Amerika Serikat akibat adanya dukungan endogenisasi proses pembayaran yang eisien dan efektif. Sebaliknya, Jerman dan Jepang tidak dapat menjalankan proses internalisasi proses teknologi 12


tersebut dalam jangka panjang lantaran daya saing sistem pembayaran Amerika Serikat yang lebih tinggi ketimbang kedua negara tersebut. Dengan sistem pembayaran yang sangat tinggi daya saingnya, maka model bisnis pengembangan teknologi di Amerika Serikat menjadi sangat beragam dari sistem bisnis yang dikembangkan oleh �icrosoft hingga sistem bisnis yang dikembangkan oleh Apple. Kedua sistem bisnis tersebut juga memperkuat sistem pembayaran di Amerika Serikat. Produk-produk Apple juga semakin eisien menjadi bagian dari sistem pembayaran yang eisien dan efektif. Sementara di Kenya masih mengandalkan teknologi telepon. Dampak bisnis yang dihasilkan oleh kedua teknologi tersebut sangatlah berbeda jauh. Dengan demikian, sistem pembayaran akan semakin memperbesar kapasitasnya sendiri dengan semakin majunya daerah di dalam perekonomian mereka seperti yang terjadi pada Lembah Silikon. Ke depan, pengawasan perbankan tidak akan dapat dipisahkan dengan sistem pembayaran itu sendiri karena keduanya bagaikan sisi yang berbeda dari mata uang yang sama.

I.5. Financial Inclusion dan Sistem Pembayaran

S

istem pembayaran yang canggih adalah sistem pembayaran yang mampu meningkatkan daya saing perekonomian nasional melalui peningkatan inancial inclusion dalam masyarakatnya. Booke, dengan dualism perekonomiannya memperlihatkan akan adanya dua dimensi penting dalam perekonomian, yaitu sektor modern yang mendapatkan akses perbankan dan sektor tradisional yang belum tersentuh oleh akses perbankan. Dengan hanya mengandalkan kepada teknologi perbankan yang ada selama ini, tampaknya masih banyak potensi perekonomian Indonesia yang belum terpakai secara efektif dan eisien. Banyak rakyat kecil yang berada di perkotaan maupun pedesaan yang belum memanfaatkan sektor perbankan secara optimum. Inilah kelemahan sistem pembayaran yang selama ini berkembang. Bahkan, Pemerintah Inggris menetapkan “special task force” untuk mengembangkan sistem pembayaran dan sistem perekonomian untuk menjangkau rakyat kecil. Sistem pembayaran di Inggris menjadi tidak pro terhadap rakyat kecil semenjak era liberalisasi perekonomian yang dikembangkan oleh mendiang mantan Perdana �enteri �argareth hatcher. 13


Hal ini berbeda, misalnya, dengan China komunis yang mengembangkan perekonomian berbasis sosialisme. China komunis berhasil membangun perekonomiannya dengan dukungan sistem pembayaran berbasis bank pembayaran di tingkat pedesaan. Semenjak era Deng Xiaoping hingga kini, peran bank pembayaran sangat vital dalam memobilisasi perekonomian pedesaan. Bahkan, ketika bencana alam terjadi beberapa waktu yang lalu, Pemerintah China menggunakan mekanisme bank pembayaran untuk memompa kembali perekonomian yang sempat lumpuh akibat bencana alam tersebut. Government led bank payment merupakan pendekatan sosialis yang berbasis perbankan. Untuk itu sistem pembayaran di Indonesia seyogyanya mencontoh sistem pembayaran di China sehingga hubungan antarbank pembayaran di Indonesia dengan di China haruslah dipermudah. Dengan demikian, tukar-menukar sistem perangkat lunak dan keras untuk sistem pembayaran melalui bank pembayaran nasional dapat terjadi secara mulus. Apalagi, Pemerintah China juga tengah mempersiapkan mata uang mereka menjadi mata uang dunia. Belum lagi cadangan devisa mereka yang juga sangat besar.

Strategi Financial Inclusion Perlu diingat bahwa Pemerintah Uni Eropa, dengan adanya krisis ekonomi saat ini, terus mengemis kepada Pemerintah China agar mereka membeli aset-aset yang dimiliki oleh Uni Eropa. Sebenarnya, langkah lain yang tengah disiapkan oleh Uni Eropa adalah menciptakan sinergi dengan bank-bank pembayaran di China sehingga daerah terbelakang di Uni Eropa dapat memanfaatkan strategi China dalam menghidupkan kembali perekonomian rakyat kecil yang tertinggal melalui strategi kebijakan inancial inclusion. Jika negara maju seperti Inggris saja gagal dalam melakukan pembangunan keuangan yang bersifat inancial inclusion, maka hal ini juga dapat terjadi pada negara-negara di kawasan Eropa lainnya. Bukti empiris juga membuktikan bahwa sistem pembayaran yang pro terhadap rakyat kecil juga lebih tahan terhadap guncangan dari krisis ekonomi. Bank pembayaran yang menjalankan fungsi pembayaran termasuk dengan mengembangkan branchless banking terbukti memiliki return on equity (RoE) atau tingkat imbal hasil atas ekuitas, yang lebih baik ketimbang bank-bank lainnya. Sehingga pemodal dari bank pembayaran mendapatkan return atau keuntungan yang lebih baik ketimbang bank-bank lainnya. Dalam kondisi yang seperti ini, maka peran dan fungsi bank pembayaran bagi peningkatan perekonomian rakyat kecil sangatlah vital. 14


Kesenjangan antara tabungan dan investasi sebetulnya sangat potensial tidak terjadi jika perekonomian nasional mampu memobilisasi sumberdaya masyarakat miskin melalui sistem pembayaran berbasis bank pembayaran. Bank Dunia, misalnya, sangat mendukung upaya-upaya branchless banking di Pakistan yang perekonomiannya berantakan lantaran utang luar negeri yang besar, konlik internal serta banyaknya gempa bumi yang terjadi. Untuk itu, hanya ada satu persyaratan untuk sukses agar bank pembayaran mampu membangun perekonomian rakyat kecil, yaitu ketika bank pembayaran tersebut dan rakyat kecil mampu memiliki kepercayaan dengan memanfaatkan sistem pembayaran yang ada. Tanpa adanya kepercayaan dari bank pembayaran dan rakyat kecil, maka upaya pembangunan ekonomi rakyat kecil berbasis bank pembayaran akan menghadapi kegagalan. Pakistan juga berupaya meniru China yang berhasil membangun perekonomian daerah yang rusak akibat gempa bumi melalui mekanisme pembangunan berbasis bank pembayaran. Bank pembayaran seperti PT Bank Central Asia Tbk harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan strategi branchless banking mereka dengan dukungan teknologi bergerak yang bersifat increasing return to scale.

Akses Rakyat Kecil Untuk itu orientasi pembangunan ekonomi melalui peningkatan kredit harus segera dikoreksi dalam konteks pembangunan ekonomi rakyat kecil. Sesungguhnya, rakyat kecil lebih memerlukan sarana perbankan sebagai medium pembayaran sebagai esensi pengentasan kemiskinan mereka, termasuk akses terhadap tabungan perbankan. Program safety net, sebagaimana yang dikemukakan ekonom asal Turki, Dani Rodrik, sebagai salah satu unsur kelembagaan penting dalam menunjang sistem ekonomi yang memiliki pembangunan berkelanjutan juga harus didesain dengan pendekatan sistem pembayaran. Saatnya, rakyat memiliki akses perbankan tanpa harus membayar biaya tabungan yang sangat mahal. Dengan demikian, teknologi dan tingginya biaya dana atau overhead cost bank pembayaran haruslah dapat ditekan serendah-rendahnya. Salah satunya dengan membuka kerja sama dengan sistem pembayaran China. Contoh lain dari sistem pembayaran yang mampu meningkatkan taraf hidup rakyat miskin adalah sistem pembayaran di Taiwan. Bank pembayaran memainkan peran yang sangat vital dalam memajukan perekonomian rakyat kecil di negara tersebut. Bukan hanya itu, bank pembayaran 15


yang memiliki RoE lebih tinggi dari bank-bank lainnya tersebut juga mampu membiayai sektor manufaktur yang mengembangkan teknologi pembayaran seperti teknologi chips, semi konduktor dan teknologi nano. Jelas sekali bahwa pembangunan ekonomi berbasis bank pembayaran merupakan hal yang sangat dilupakan oleh para perancang ekonomi Indonesia. �asyarakat miskin ternyata memiliki willingness to pay terhadap sistem pembayaran berbasis perbankan. Hernando De Soto Polar, ekonom Peru, juga memperlihatkan bahwa masyarakat miskin memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun belum tersentuh oleh sistem perbankan. Padahal strategi ini sangat jitu merevitalisasikan potensi ekonomi yang dimiliki oleh rakyat kecil. China membuktikan bahwa potensi perekonomian rakyat kecil dapat membuat China menjadi raksasa ekonomi dunia dengan membuat sistem pembayaran yang pro terhadap mereka. Saatnya, perekonomian Indonesia menjadi raksasa dunia dengan memberdayakan masyarakat miskin dengan sistem pembayaran yang optimum.

I.6. Sistem Pembayaran dan Internet Banking

I

nvestasi internet banking di perbankan Amerika Serikat telah membantu pulihnya perekonomian negeri Paman Sam itu dari krisis tahun 2008 yang lalu. Sementara itu, tangguhnya perekonomian Indonesia dan India dalam menghadapi krisis ekonomi juga berkat peran internet banking yang memperkokoh pasar domestik. �eknologi internet telah membuka cakrawala bisnis yang sangat luas bagi masyarakat dunia. Peran teknologi dalam evolusi perbankan dan sistem pembayaran sangatlah besar. Furst, Lang, dan Nolle (2000) mencatat bahwa: “Some consider the “Internet banking era” to have begun only several years ago; and, indeed, at the end of 1997 only about 100 banks and thrifts ofered transactional Internet banking.” Sementara, transaksi perdagangan mata uang dunia yang tumbuh secara eksponensial tidak dapat dilepaskan dari peran teknologi, termasuk internet dalam sistem pembayaran dunia. Dalam pasar saham dan obligasi, teknologi internet dengan nama Electronic Commercial Networks (ECNs) telah menjadi pasar saingan dari bursa saham dan obligasi tradisional yang masih mengandalkan kepada perdagangan melalui tempat, bukan spaceless atau tak terbatas. 16


Pergerakan modal antarnegara yang semakin meningkat juga tak lepas dari pengaruh teknologi dalam pembayaran. Ketidakseimbangan global atau global imbalances yang oleh Amerika Serikat dianggap sebagai kambing hitam dari krisis perekonomian dunia juga tak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi perbankan dan sistem pembayaran. Sistem pembayaran dan internet banking ternyata semakin mempercepat terjadinya ketidakseimbangan global tersebut. Untuk itu perlu dilakukan assessment (penilaian) teknologi agar dampak negatif atau risiko bagi sistem pembayaran tetap dapat diukur dan dikendalikan secara cermat.

Lembaga Regulasi Pasar Secara klasik Coates (1976) mengatakan: “A type of research that systematically analysis the possible efects on society on the introduction, expansion or modiication of any speciic technology, and in which particular stress is given to study the unexpected, indirect and retarded consequences of such technology.” Dengan demikian, ketidakseimbangan global sebenarnya luput dari proses penilaian teknologi seperti yang dikatakan oleh Coates di atas. �eknologi internet telah menjadi platform bukan saja pada sistem pembayaran tetapi juga sistem lain yang lebih luas seperti sistem produksi. Untuk itu, sistem ini harus dilembagakan sehingga fungsi penilaian teknologi dapat dilakukan secara efektif dan eisien. �enurut Rodrik, pengembangan pasar keuangan memerlukan juga kelembagaan pendukung seperti kelembagaan penciptaan pasar pada sistem pembayaran. Lembaga pencipta pasar harus eksis agar sistem pembayaran dapat dilaksanakan secara nyata. Kelembagaan kedua yang harus eksis adalah lembaga regulasi pasar. Artinya, sistem pembayaran harus ada yang menjamin regulasinya. Sistem ini tidak dapat dilepaskan kepada pasar namun harus diregulasi. �erbukti, self regulatory organization (SRO) gagal dalam mengantisipasi krisis keuangan di Amerika Latin, Asia, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Selanjutnya, kedua lembaga tersebut juga harus memiliki lembaga yang menjamin stabilitas pasar, misalnya bank sentral. Dalam kasus Uni Eropa bahkan diperlukan intervensi I�F dan penciptaan dana jaminan oleh negara Uni Eropa. Dalam era globalisasi yang didukung oleh teknologi sistem pembayaran dan internet banking, terbukti sangat memerlukan adanya lembaga penjamin stabilitas pasar ini. Dunia sebetulnya tengah kebingungan dalam meng-address kedua lembaga terakhir ini. 17


Bahkan, Francis Fukuyama yang selama ini getol mengatakan bahwa negara Demokrasi Liberal sebagai negara yang unggul sudah mulai mengatakan bahwa ideologi Konghucu sebagai ideologi unggulan. Artinya, kelembagaan pasar dari sistem pembayaran harus belajar dari sistem perekonomian China.

Legitimasi Kelembagaan terakhir yang harus ada dengan demikian adalah lembaga yang mampu menciptakan legitimasi. Artinya, kebijakan moneter, iskal dan neraca pembayaran harus efektif dalam menciptakan pembagunan ekonomi yang netral dari krisis keuangan yang terjadi di negara lain. Di sinilah peran sistem pembayaran dan internet banking untuk merangsang permintaan domestik semakin diperlukan. Furst, Lang, dan Nolle (2000) mengindentiikasi perbedaan kunci antara internet banking dengan non internet banking di Amerika Serikat. “Within size classiications, banks that ofer internet banking have higher concentrations in business and credit card loans, rely less on deposits relative to purchased funds, and have higher ratios of noninterest income to net operating revenue. Taken together, these characteristics indicate that internet banks are less reliant on traditional banking activities and take a more aggressive business posture relative to non-internet banks of similar size.” �ren ini dapat terjadi di mana saja, termasuk Indonesia, dimana keuntungan perbankan di negara maju seperti Amerika Serikat juga meningkat dengan adanya internet banking. Untuk itu, pemerintah dapat memperluas jangkauan internet dalam masyarakat sehingga agresiitas mereka seiring dengan keuntungan yang mereka peroleh. Kapasitas pengiriman data dalam internet harus diperbesar seperti yang dimiliki oleh Korea Selatan. Dengan demikian, investasi infrastruktur bukan lagi berbicara dalam konteks pembangunan jalan, bandar udara dan pelabuhan. Justru pergerakan uang sangat ditentukan oleh teknologi komunikasi dan informasi. Di negara berkembang seperti Pakistan terbukti teknologi ini memberikan keuntungan bagi perbankan. Sumra dan Abbas (2011) mengatakan: “he results show that e-banking has increased the proitability of banks; it has enabled the banks to meet their costs and earn proits even in the short span of time. he illiteracy of customers is not regarded as a major impediment in provision of their products and services.” 18


Harga saham adalah releksi dari informasi di masa depan. Internet mempercepat terbentuknya informasi tersebut. Tidaklah mengherankan jika bank sentral Amerika Serikat mulai melakukan forecasting (prediksi) tingkat suku bunga untuk beberapa tahun ke depan. Bukan hanya semata-mata untuk tujuan transparansi tetapi lebih dari itu untuk menjangkar ekspektasi publik itu sendiri. Pemerintah juga sudah harus mampu memberikan kesempatan bagi sektor swasta untuk menghasilkan komputer murah yang sebaiknya juga dibeli oleh pemerintah untuk disebar ke seluruh kelurahan yang ada di republik ini agar dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses internet. Jika hal itu dalam dilakukan maka kapasitas perekonomian daerah akan membesar dengan sendirinya. Sistem pembayaran melalui internet banking akan mampu memberikan likuiditas bagi perekonomian daerah. Transaksi bisnis juga akan meningkat dengan sendirinya. Dengan demikian, masyarakat pedesaan juga akan mengikuti tren pembayaran yang semakin bersifat elektronik yang juga merupakan tren masyarakat dunia. Pergerakan modal menjadi lebih seimbang, misalnya aliran dana asing yang masuk atau capital inlow yang selama ini hanya berkutat di Jakarta, dapat menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Dengan demikian, volatilitas dari pergerakan modal menjadi lebih halus. Sementara dampak kesejahteraannya menjadi lebih merata. Selain itu, informasi asimetrik yang berupa adverse selection bias dan masalah moral hazard juga dapat diminimalisasi dengan teknologi komunikasi dan informasi. Intermediasi keuangan di Indonesia akan semakin eisien dan efektif.

19


20

BAB

II


Karakteristik

Sistem

Pembayaran


21


II.1. Sistem Pembayaran di Era OJK

D

engan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka seyogyanya sistem pembayaran juga berada dalam genggaman Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri. Sistem pengawasan sektor keuangan dan sistem pembayaran adalah sisi yang berbeda dari mata uang yang sama. Karena sehebat-hebatnya pengawasan sistem keuangan dilakukan, jika sistem pembayarannya tidak beres maka pengawasan tersebut menjadi tidak efektif. �enurut ekonom Belanda Jan �inbergen, diperlukan, paling tidak, kebijakan untuk mencapai tujuan. Degree of freedom (DoF) dari hilangnya sistem pembayaran akan membuat sistem pengawasan sektor keuangan menjdi melemah. �ujuan dari banyak penelitian saat ini di dunia internasional adalah untuk membahas pengaturan arsitektur keuangan yang optimal antara bank sentral dan lembaga lain dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dan kehandalan dari sistem keuangan dan perbankan. Artinya, ada kegamangan dalam memberikan tanggung jawab yang sama dalam sistem pengawasan dan pembayaran secara sekaligus bersamaan. Argumen terkuat untuk tetap melakukan pengawasan di dalam bank sentral terletak pada keberadaan cakupan informasi ekonomi antara kebijakan moneter, fasilitas lender of last resort (LoLR) dan pengawasan. Dalam kasus pemisahan sangat penting untuk menggambarkan secara jelas bidang tanggung jawab. Sebagai contoh, stabilitas sistemik untuk bank sentral dan pengawasan untuk lembaga pengawasan. Kasus untuk regulator terpadu (untuk bank, perusahaan asuransi dan pasar) didasarkan pada konvergensi lembaga keuangan dan pasar dan keahlian yang diperlukan untuk menangani risiko global. Kebijakan persaingan harus aktif di dalam perbankan. Sebuah desain yang optimal akan melibatkan baik regulator perbankan maupun otoritas persaingan dalam pengendalian merger. Persetujuan dari regulator nasional seharusnya tidak cukup untuk memberikan lampu hijau ke merger bank domestik.

Dampak Merger �engingat merger juga akan berdampak serius bagi sehat atau tidak sehatnya sistem pembayaran. Kasus untuk pemisahan terletak pada ketentuan insentif yang optimal bagi birokrat yang tertarik dan keuntungan memiliki badan dengan misi yang dideinisikan dengan baik dan dengan akuntabilitas yang ditingkatkan. 22


Perhatian khusus diberikan kepada konsekuensi dari pendalaman pasar keuangan dan peningkatan eksternalitas antarnegara untuk tingkat kerapuhan perbankan dan sistem keuangan. Adanya perubahan bertahap di sektor perbankan dari bisnis intermediasi tradisional ke industri jasa yang menimbulkan biaya, maka dapat diharapkan bahwa bank-bank akan terus memfasilitasi transaksi. Fasilitasi transaksi yang dimaksud seperti memberikan kontribusi ke mekanisme pembayaran, mengubah aset non likuid (pinjaman jangka panjang) menjadi kewajiban likuid (deposito jangka pendek), menyediakan likuiditas dan mengasuransikan terhadap risiko, dan memilih, serta mengawasi, proyek-proyek yang membutuhkan kredit dalam rangka pembiayaan. �asalah perbedaan kelembagaan ini, menurut Oscar Lange, tidak ada asal berperilaku sama. Ia mengatakan: “A state-run economy could at least be as eicient as — if not more eicient than — a capitalist or private market economy, if the government planners used the price system as if in a market economy and instructed state industry managers to respond parametrically to the state-determined prices (minimize cost, etc.).” Sementara, fungsi intermediasi keuangan berasal dari masalah informasi asimetris (moral hazard dan seleksi yang merugikan) yang mana tidak bisa diselesaikan oleh pasar. �epatnya, karena masalah informasi asimetris dan eksternalitas yang terkait, sektor perbankan telah diatur secara tradisional. Sistem perbankan dan keuangan tunduk pada kegagalan lembaga, panik, dan krisis sistemik yang bisa berdampak besar pada sektor riil dari ekonomi. Peraturan telah mencoba untuk menyediakan sistem perbankan dengan stabilitas untuk menghindari dampak negatif utama dari krisis sistemik.

Tak Dapat Dipisahkan �ujuan lainnya adalah untuk melindungi investor kecil, yang mungkin berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam mengakses ke informasi yang bersangkutan. Namun, regulasi mempunyai dampak sekunder (moral hazard) dalam hal merangsang risiko yang berlebihan. Akhirnya, peran kompetisi selalu menjadi perdebatan di perbankan. Kapasitasnya yang unik sebagai kreditur krisis adalah karena ia memiliki komitmen terhadap sumber daya likuiditas yang tidak terbatas juga untuk bertindak dengan kecepatan yang diinginkan. Pengaturan alternatif untuk menyediakan likuiditas yang melibatkan uang swasta (sekoci, konsorsium likuiditas) atau dana yang dikumpulkan dari pajak (melalui dana asuransi deposito, bangunan “perang dada”, atau langsung ke Departemen Keuangan) adalah mahal dan kurang cepat. 23


Paling-paling mereka hanya dapat menjadi bagian dari solusi di mana bank sentral juga terlibat. Dengan demikian argumen bahwa sistem pembayaran dan pengawasan sektor keuangan tidak dapat dipisahkan menjadi semakin kuat. Resolusi krisis, melibatkan reorganisasi dan akhirnya penutupan lembaga-lembaga yang bermasalah, biasanya ditangani dengan khusus oleh lembaga seperti lembaga asuransi deposito yang juga mempengaruhi sistem pembayaran (Lihat �oodhart dan Shoenmaker (1995). Kasus baru-baru ini sangatlah jelas, di mana bank sentral Amerika Serikat yang juga pengawas sektor keuangan di negara adidaya tersebut menyelamatkan sistem pembayaran dunia dengan memberikan likuiditas bukan hanya kepada bank-bank milik rakyat Amerika Serikat tetapi juga bank-bank milik rakyat negara lainnya. Ini bukan saja memperlihatkan betapa super power-nya bank sentral Amerika Serikat tetapi juga semakin memperkuat keyakinan bahwa sistem pembayaran dan pengawasan sistem keuangan harus berada pada satu institusi yang sama. Dalam kasus Indonesia, karena OJK sudah diberi tugas untuk melakukan pengawasan dan rupiah bukanlah mata uang utama dunia maka kedua tugas itu sudah sewajarnya berada dalam genggaman OJK.

II.2. Keterkaitan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Bank

K

risis yang menghantam negara kapitalis seperti yang terjadi saat ini bukan saja akibat lemahnya sistem pengawasan perbankan tetapi juga akibat dari lemahnya sistem pembayaran yang ada. Sistem pembayaran dibangun dengan mekanisme pasar yang kerap kali tidak optimum dalam pengoperasiannya. Kolapsnya perbankan ikut membuat mekanisme dalam sistem pembayaran juga terganggu. Dalam krisis Asia yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang lalu juga memperlihatkan akan lemahnya sistem pembayaran, di mana bukan hanya banyak bank yang ditutup tetapi juga mekanisme pembayaran melalui letter of credit (LoC) juga tidak dapat berjalan dengan normal. Di Amerika Serikat yang juga merupakan negara super power, ketika krisis sistem pembayaran terjadi pada tahun 2008 yang lalu juga mengalami impotensi yang hampir sama dalam konteks sistem pembayaran. Dengan demikian sistem pembayaran dan pengawasan perbankan adalah dua wajah dalam mata uang yang sama. 24


Keduanya memiliki kekuatan yang sama pentingnya dalam sebuah sistem ekonomi, khususnya sistem ekonomi kapitalis dan keduanya juga sangat menentukan sejauhmana pertumbuhan ekonomi yang sehat dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. �idaklah mengherankan jika otoritas moneter pada umumnya merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap “nasib” kedua sistem tersebut secara bersamaan. Namun dengan adanya kecenderungan baru di mana muncul otoritas pengawasan perbankan yang terpisah dari sistem pembayaran maka permasalahan baru menjadi muncul dalam sistem perekonomian tersebut. Permasalahan yang utama adalah dalam konteks koordinasi. Keynes pada tahun 1931 sudah mengingatkan: “A sound banker, alas, is not one who foresees danger and avoids it, but one who, when he is ruined, is ruined in a conventional way along with his fellows, so that no one can really blame him.” Sejauhmana kegagalan berkoordinasi lebih besar ketimbang mahalnya biaya transaksi antara kedua sistem tersebut menjadi pembahasan yang sangat serius di banyak negara, termasuk juga lembaga pengawasan internasional seperti I�F dan Kelompok Basel. Jika biaya transaksi lebih mahal maka koordinasi menjadi pilihan yang lebih baik ketimbang memaksakan kedua sistem tersebut dalam satu kelembagaan yang sama. Namun sejarah mencatat bahwa krisis ekonomi yang akhirnya mempengaruhi sistem pengawasan dan sistem pembayaran hampir dapat dipastikan juga dialami oleh lembaga tunggal ataupun kembar. Buktinya, sistem di Inggris juga tidak dapat menghindar dari krisis keuangan yang juga berimbas kepada sistem pembayaran. Bahkan ada kecenderungan baru di Inggris untuk menyatukan peran keduanya kembali dalam wadah lembaga tunggal. Diskursus yang terjadi di Inggris adalah sejauhmana pengawas sistem pembayaran dapat menjalankan tugasnya dengan baik ketika perbankan diawasi oleh lembaga yang lainnya. Dengan demikian kegagalan institusi berubah menjadi kegagalan pasar dari yang semula berawal dari kegagalan pasar yang kemudian menyebabkan kegagalan institusi. �ampaknya diskursus yang selama ini dikembangkan oleh pendekatan Kaum Neo Klasik memang kurang tepat, misalnya, jika kita bandingkan dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Kaum Austria yang menekankan pentingnya kelembagaan dalam mekanisme pasar itu sendiri.

Neo Klasik vs Austria Kegagalan kelembagaan tidak akan dapat diselesaikan dengan memecah lembaga itu menjadi beberapa lembaga lainnya. Permasalahan kegagalan yang pernah terjadi tidak dapat diselesaikan dengan pemecahan lembaga. Seperti yang 25


dikatakan oleh ilsuf yang juga ekonom tersohor dari Belanda, Jan Tinbergen, bahwa ketidaklengkapan sistem yang menjadi penyebab kegagalan dari sistem tersebut, sebab sistem yang optimum memliki perangkat sistemnya sendiri yang mampu mengatasi kegagalan yang muncul. Dalam pendekatan mazhab ekonomi Kaum Neo Klasik maka pasar tidak mampu mengobati dirinya sendiri karena kegagalan dalam sistem pembayaran tidak dapat diselesaikan oleh pasar semata-mata. Sementara Kaum Austria melihat pentingnya kelembagaan sebagai solusi dari kelemahan sistem ekonomi yang terlalu tergantung kepada pasar. Hal ini juga mengemuka dalam diskusi awal tahun 2013 ini yang dilakukan oleh Asosiasi Ekonom Amerika Serikat yang mempertanyakan kemerdekaan bagi bank sentral. Mereka menganggap pasar yang utama sementara surplus tabungan dalam perekonomian masih terus terjadi. Sistem pembayaran tidak mampu dengan sendirinya menyelesaikan permasalahan tersebut apalagi ketika kesenjangan output dalam perekonomian seperti yang dikatakan oleh aturan Taylor tidak sebesar dari yang normal. Sejarah juga memperlihatkan bahwa sistem perekonomian akan mengharapkan datangnya “nabi” baru seperti hadirnya Volcker pada era yang lampau. Toh, ketakutan bahwa akan terjadi overshooting dalam perekonomian dapat teratasi dengan cepat sekali pun dengan biaya berupa resesi perekonomian. Sistem pembayaran kembali berjalan dengan baik dengan kondisi sistem pengawasan perbankan yang cateris paribus. Keterkaitan antara kedua sistem tersebut sangat besar dan sebenarnya membutuhkan gubernur bank sentral yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik seperti yang diperlukan. Gubernur bank sentral sekaliber Mario Draghi maupun Ben Bernanke, memang masih diperlukan untuk menyelamatkan sistem pembayaran dunia, termasuk perbaikan sistem pengawasan perbankannya secara sistematis ketimbang memecah-belah kelembagaan sebagai solusi yang semu.

II.3. Regulator Sistem Pembayaran

K

etegasan Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama untuk mengatur sistem keuangan di negara adidaya dalam rangka menjamin sistem pembayaran yang eisien membuat dirinya terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Obama menghukum 26


bank asal Swiss, UBS, yang merekayasa suku bunga pinjaman antarbank London (LIBOR/London Interbank Ofered Rate) sebesar US$1,2 miliar tanpa ampun. Ia kembali mencetak sejarah baru, di mana seorang kulit hitam menjadi presiden dua kali di negara berjuluk Paman Sam. Lantas, kemenangan Obama bukan tanpa perjuangan. Ia telah memperlihatkan kepada masyarakat Amerika Serikat bahwa mengatur industri keuangan hukumnya wajib dalam rangka menjamin sistem pembayaran. Pesaing Obama yang juga pemain dalam Wall Street, Willard �itt Romney, dibuat tak berkutik sekalipun para juragan Wall Street mengerahkan dana dukungan yang luar biasa kepadanya. Rakyat Amerika Serikat secara cerdas telah memilih Obama karena sistem pembayaran menjadi semakin baik di tangan Obama. Kerjasama yang baik antara Pemerintahan Obama dengan �ubernur Bank Sentral Amerika Serikat Ben Bernanke telah membuahkan hasil yang sangat luar biasa dalam mendukung terciptanya regulator sistem pembayaran handal. Langkah bank sentral dengan mengucurkan bantuan bagi pembiayaan sektor perumahan sebesar US$85 miliar sebulan itu, telah terbukti membuat sistem pembayaran kembali pulih. Pada hakekatnya regulator sistem pembayaran di Amerika Serikat adalah bank sentral. Namun, tanpa dukungan Pemerintah Amerika Serikat maka daya dukung sistem pembayaran dalam menopang aktivitas ekonomi di Amerika Serikat dan negara lainnya tidak akan sebesar saat ini. Peran penting regulator sistem pembayaran ini adalah dalam membentuk sistem pembayaran yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik manapun. Artinya, sistem ini dibentuk secara obyektif. Peran bank sentral yang bukan hanya berfungsi untuk mengelola inlasi tetapi juga menurunkan pengangguran layak menjadi acungan jempol bagi kita semua.

Menerapkan Pancasila Dengan kata lain, bank sentral Amerika Serikat sesungguhnya menjalankan amanat konstitusi negara kita, Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bahkan, baru-baru ini bank sentral Amerika Serikat yang notabene regulator sistem pembayaran, dengan lantang menetapkan target inlasi sebesar 2,5% dan angka pengangguran sebesar 6,5% sebagai acuan kebijakan moneter. Amerika Serikat, yang oleh banyak pengamat di Indonesia, dikatakan sebagai negara penganut asas ekonomi neo liberalisme justru terbukti menjalankan 27


amanat UUD 1945 dan Pancasila yang sangat sosialis itu. Di Indonesia malah sebaliknya. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral justru menjadi bank yang berasas neo liberal, di mana tugas bank sentral semata-mata hanya menjaga inlasi saja dengan kata lain bank sentral merupakan bank yang independen atau bank berdasarkan asas neo liberal. Bukan hanya itu, sistem pembayaran di Amerika Serikat juga bertujuan untuk menciptakan kapasitas dari pengeluaran pemerintah sebesar mungkin, sehingga rasio pengeluaran Pemerintah Amerika Serikat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga jauh lebih besar ketimbang rasio yang sama di Indonesia. Artinya, sistem pembayaran di Amerika Serikat menciptakan regulator yang tidak berasaskan neo liberal. Berbeda dengan di Indonesia di mana pengeluaran negara terhadap PDB menjadi sangat kecil sekali jika dibandingkan Amerika Serikat. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka seyogyanya regulator sistem pembayaran di Indonesia harus berjiwa sosialis seperti yang juga berlaku di Amerika Serikat. Konlik pengeluaran tebing di Amerika Serikat juga semakin membuktikan bahwa kedua partai politik di Amerika Serikat, Partai Republik dan Partai Demokrat, juga beraliran sosialis dalam konteks sistem pembayaran. Di mana kedua partai itu sama-sama tidak berkeinginan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah mereka. Kedua partai ini juga sadar bahwa sistem pembayaran yang sehat hanya akan tercipta jika regulator pembayaran, yaitu bank sentral tidak bersifat independen dalam konteks menjadi perpanjangan tangan ideologi neo liberal. Regulator sistem pembayaran tidak harus sejalan dengan asas ideologi sistem perekonomian suatu negara. Dan jika hal itu terjadi maka akan berpotensi terjadi gangguan pembangunan yang serius.

Dua Ideologi UE Misalnya, seperti yang terjadi pada pembangunan ekonomi di Uni Eropa (UE) baru-baru ini. Uni Eropa yang cenderung merupakan negara sosialis justru menggunakan regulator sistem pembayaran yang neo liberal, yaitu bank sentral yang independen yang tidak peduli terhadap penciptaan lapangan kerja. Hasilnya, bank sentral Uni Eropa pada akhirnya juga membeli obligasi pemerintah semenjak Draghi menjadi gubernur bank sentral. 28


Sebelumnya, regulator sistem pembayaran sangat anti dalam membeli obligasi pemerintah. Ini memperlihatkan bahwa bank sentral yang independen tidak akan mampu menjadi regulator sistem pembayaran yang menjamin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sudah saatnya undang-undang bank sentral di seluruh dunia belajar dari krisis yang terjadi saat ini untuk mau bertanggungjawab, bukan hanya dalam mengelola inlasi tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Regulator sistem pembayaran harus dilepas dari bank sentral yang hanya fokus terhadap pengelolaan inlasi saja, sebab regulator akan kehilangan daya dukungnya ketika perekonomian terjerembab dalam krisis keuangan yang dahsyat.

II.4. .4. Model Pembangunan Ekonomi Berbasis Keamanan

D

alam konteks ancaman keamanan dalam pembangunan yang semakin canggih, Garigue (1994) memberikan peringatan bagi dunia yaitu: “he danger is that the uses of familiar words misrepresent and mask the true extend of the revolution that will have to take place if we are to be able to retain a military capacity in a new physical, social and cognitive space.” Model ekonomi Neoklasik mengabaikan peringatan tersebut. Kelemahankelemahan model pembangunan ekonomi khususnya aliran Neoklasik adalah dengan menganggap faktor keamanan dalam proses pembangunan sebagai statik dan cateris paribus sehingga diskursus tentang peran keamanan dalam pembangunan ekonomi hanya terbonsaikan dalam konsep property right. Schneier mengingatkan: “Companies will not make suicient investments in cyber-security unless government forces them to do so and successful cyber-attacks on government sistems still occur despite government eforts.” Namun, semenjak program perang bintang yang dicanangkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada era Ronald Regan maka pentingnya faktor keamanan nasional juga searah dengan pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada supply side. McDonald mengatakan: “Efective cyber defenses ideally prevent an incident from taking place. Any other approach is simply reactive. FedCIRC, the NIPC, the NSIRC, the Department of Defense and industry components realize that the best [action] is a pre-emptive and proactive approach.” Bahkan, kemudian kaum neoliberal berbondong-bondong mendukung mazhab bahwa pengeluaran negara harus besar dari yang sebelumnya menentang pembesaran peran pengeluaran negara. Lebih dari itu, hingga saat ini dimana era perang dingin telah berakhir ternyata pengeluaran untuk pertahanan keamanan 29


Amerika Serikat masih yang terbesar di dunia yaitu hamper mencapai separuh dari total pengeluaran untuk pertahanan keamanan dunia. Sementara dari pengeluaran untuk pertahanan keamanan terhadap produk domestik bruto mencapai sekitar empat persen. Sekalipun demikian anggaran pertahanan sebesar itu masih dianggap kurang. Buktinya Schneier memberikan pernyataan bahwa “he National Strategy to Secure Cyberspace hasn’t secured anything yet.” Singapura yang sangat mungkin menjadi jangkar keuangan bukan hanya di Asia �enggara tetapi juga Asia Pasiik dalam 50 tahun ke depan memiliki rasio yang jauh lebih spektakuler lagi yaitu 5%. Teori-teori pembangunan ekonomi yang mengatakan bahwa pembangunan pertahanan keamanan bersifat trade of dengan pembangunan ekonomi bukan hanya menjadi usang tetapi juga sangat menyesatkan. Dari sisi alutsista, persenjataan angkatan bersenjata Singapura juga jauh mengungguli Tentara Nasional Indonesia. Misalnya Singapura memiliki bukan hanya F16 tetapi juga F15 dengan kekuatan pukul siap tempur serta penerbangnya sangat berdisplin tinggi yang diakui oleh dunia. Belum lagi mereka memiliki helikopter tempur AH64 Apache yang sangat tangguh dalam memberikan kekuatan pertahanan dalam dukungan udara jarak pendek. Kualitas sumber daya manusia Singapura juga sangat luar biasa karena berdasarkan Human Development Index posisinya adalah 23 besar dunia. Perlu dicatat Indonesia saja berada pada urutan nomor 111. Padahal Indonesia kaya akan sumber daya alam dan jumlah manusia yang sangat besar. Negara lain seperti Israel dan Brunei ada pada posisi 27 dan 30. Lagi rasio pengeluaran pertahanan mereka masing-masing adalah 7,3 dan 4,5 persen terhadap produk domestik bruto. Jadi terlihat sekali tidak ada trade of antara pengeluaran pertahanan keamanan, pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Argumentasi Neoklasik yang menganggap faktor keamanan bukan sebagai faktor produksi telah terbantahkan! Namun demikian terbukti bahwa Singapura juga masih diserbu oleh kejahatan Automatic Teller Machine (ATM). White mengatakan: “he private-sector must continue to be able to innovate and adapt in response to new attack methods in cyber space, and toward that end.” Jelas sekali apa yang dimaksud White yang juga presiden dan CEO dari TechNet. Jika pemerintah tidak mampu melakukan investasi keamanan dalam mendukung keamanan dalam bidang pembayaran dan penyerahan maka pemberdayaan sektor swasta haruslah merupakan keharusan. Untuk itu pemerintah harus mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi sebesar minimal 7,5% 30


per tahunnya dalam jangka waktu yang lama agar supaya sektor swasta mampu melakukan akumulasi modal. Jika pemerintah tidak mampu melakukan hal tersebut maka sudah sewajarnya jika pemerintah memberikan insentif yang sangat besar misalnya berupa tax holiday bagi pihak swasta yang serius mengembangkan teknologi keamanan dalam sector payment. Untuk itu bank seperti BCA sangat layak mendapatkan insentif tersebut. Setelah necessary condition itu terpenuhi, maka dana bagi keamanan sektor keuangan juga harus dilimpahkan dari yang semula misalnya hanya di bawah kendali departemen keuangan untuk diberikan kepada departemen pertahanan dan keamanan. Hal ini lumrah untuk dilakukan sebab di Amerika Serikat sendiri, masalah keamanan sektor keuangan juga menjadi tanggungjawab departemen pertahanan. Keamanan di sini termasuk keamanan dari sistem keuangan itu sendiri. Hanya departemen pertahananlah yang memiliki expertise untuk melakukan mekanisme pertahanan secara sistematis. �ermasuk jika dana itu ada di bawah kendali Bank Sentral! Karena itu sebaiknya sebagian keuntungan dari bank sentral juga dialokasikan kepada departemen pertahanan dalam rangka memperkuat sistem pertahanan dari sistem keuangan itu sendiri. �odel pembangunan ekonomi yang berhasil juga harus tanggap terhadap tantangan keamanan termasuk dalam bidang payment dan settlement. Kini, saatnya dunia akademik berbenah diri sehingga tidak menggunakan buku-buku teks yang tidak relevan dengan kondisi dunia saat ini. Secara yuridis, kejahatan dapat dideinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Namun, pengertian secara kriminologi yang berbasis sosiologis menyebutkan bahwa kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Pola buruk ini hanya dapat dikurangi oleh semakin banyaknya pola-pola baik di dalam masyarakat itu sendiri. Termasuk perbaikan pola pendidikan sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia membaik. Jika Human Development Index (HDI) Indonesia dapat menyamai Singapura maka dapat dipastikan Indonesia akan menjadi negara super power. Tanpa intervensi pemerintah yang aktif dan cerdas maka dunia akademik di Indonesia akan kehilangan arah dalam memberikan ilmu pembangunan yang bukan hanya berkualitas tetapi juga berorientasi kepada permasalahan yang hakiki seperti keterkaitan antara pembangunan dengan pertahanan keamanan. 31


�anpa pengendalian yang sistematis maka pembangunan ekonomi terancam double joepardy atau petaka ganda! �acaulay (2008) menyebutkannya petaka ganda: “Where the risk from two threats is incorrectly summed – even though the chances of one threat manifesting concurrent or in proximity to another may be dramatically diferent from “standalone” risk for a given threat event.” Pembangunan ekonomi berbasis keamanan semakin tak terelakkan lagi untuk saat ini dan di masa depan. Singapura Negara kecil tetangga kita itu adalah contohnya dimana akhirnya Singapura telah berhasil menjadi pusat keuangan di Asia Pasiik menyaingi Hong Kong yang tumbuh dengan bantuan Inggris dan China! Singapura layak mendapatkannya karena Singapura berani melakukan terobosan pembangunan di luar model Neoklasik yaitu pembangunan berbasis security!

II.5. Keterkaitan antara Keamanan dan Pembangunan Ekonomi

H

amre (1999) mengatakan: “It is not going to be against Navy ships sitting in a Navy shipyard. It is going to be against commercial infrastructure….” Publik harus memahami pentingnya keamanan dalam sistem pembayaran dan penyerahan dalam menunjang sistem moneter yang handal. Proses ekonomi yang eisien selalu tergantung kepada dukungan keamanan. Keamanan akan semakin mencekam di masa depan. Aitoro (2008) menegaskan bahaya tersebut yaitu: “he Oice of the Secretary of Defense detected malicious code in various portions of its network infrastructure while consolidating information technology resources in the middle of last year. Over the course of two months, the code iniltrated multiple sistems, culminating in an intrusion that created havoc by exploiting a vulnerability in Microsoft Windows, said Dennis Clem, OSD’s chief information oicer.” Kondisi yang terjadi di Amerika Serikat memperlihatkan betapa dahsyatnya ancaman terhadap keamanan yang semakin menggunakan teknologi canggih. Salah satu faktor yang krusial bagi penetapan kondisi ekonomi yang aman adalah adanya job security yang ternyata juga tergantung kepada kondisi ekonomi dan kemampuan keahlian seseorang. Artinya keamanan justru akan meningkat ketika perekonomian mengalami ekspansi dan sebaliknya keamanan akan berkurang ketika perekonomian mengalami krisis. Dengan demikian keamanan nasional adalah persyaratan untuk mempertahankan kehidupan sebuah negara melalui pergelaran kekuatan ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. 32


Karena itu kekuatan tersebut harus diinterpolasikan kepada infrastruktur yang sangat penting termasuk fungsi pembayaran. Patriot Act mendeinisikannya sebagai ’so vital to the United States that the incapacity or destruction of such sistems and assets would have a debilitating impact on security, national economic security, national public health or safety.’ Schmidt (2008) juga menegaskan akan pentingnya investasi public untuk mengurangi dampak negative dari ancaman keamanan seperti ini yaitu: “When you look at securing government sistems, there needs to be a lot of restructuring of the architecture legacy hardware, software and applications. None of those were designed to operate in the high threat environment we operate in today. All of that needs to be ripped out and replaced.” Dengan demikian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus mengalokasikan minimal sebesar 30 miliar dolar untuk menjamin keamanan dalam rangka “to reduce access points from the Internet to government networks and better monitor intrusion attempts through the use of network sensors that detect suspicious patterns” (Aitoro 2008). Hal ini dapat dilakukan juga untuk mengamankan sistem pembayaran nasional dari ancaman keamanan seperti ini. Maka, tidaklah masuk akal jika sistem keamanan dalam transaksi ekonomi tidak ditunjang oleh investasi akan jaminan keamanan itu sendiri. Pihak swasta-lah yang pada akhirnya akan mengambil alih investasi ini jika pemerintah tidak segera menetapkannya dalam APBN. Artinya sektor keuangan di Indonesia terancam oleh high cost economy! Parahnya RAPBN 2010 tidak memperhatikan sama sekali investasi bagi keamanan dalam transaksi keuangan. Pada gilirannya jika swasta tidak berpartisipasi maka seperti yang dikatakan oleh Clinton (2000) yaitu: “I think it was an alarm. I don’t think it was Pearl Harbor. We lost our Pacif ic fleet at Pearl Harbor. I don’t think the analogous loss was that great”. Sebuah aksi yang menganggap remeh ancaman seperti ini. Biaya tersebut sudah mencakup kajian perlindungan, vulnerbilitas, resiko dan mitigasi. Dengan menggunakan konsep pembangunan ekonomi seperti Big Push juga terbukti bahwa investasi besar pada sektor keamanan justru dapat menunjang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Bahkan dalam bentuk yang ekstrem, ekspansi militer Jepang pada perang dunia kedua yang lalu ternyata juga mampu membuat kemampuan ekonomi Jepang menjadi kemampuan ekonomi yang superior. Lebih dari itu, kemampuan mentalitas masyarakat Jepang juga terbentuk menjadi kualitas yang superior. 33


Hal ini dapat dilihat dari kemampuan ekspansi militer Jepang yang pada saat itu mampu menguasai territorial Asia �enggara secara cepat. Jepang memang akhirnya kalah dalam perang dunia tersebut, namun fakta juga membuktikan bahwa kekuatan ekonomi Jepang akhirnya bukan hanya pulih tetapi juga mampu tumbuh pesat di era paska perang dunia kedua. Robert Plutchik’s (1979) mengeluarkan teori pertahanannya sebagai berikut “reaction formation, denial, repression, regression, compensation, projection, displacement, intellectualization”. Sedangkan teori pertahanan �eorge Eman Vaillant’s (1977) berdasarkan kontinum dari “psychoanalytical developmental level”. Dalam kasus Jepang maka neurotic defences (i.e. intellectualization, reaction formation, dissociation, displacement, repression) mendukung bangkitnya pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka waktu yang lama. Inilah kemudian yang ditiru oleh Korea Selatan, �aiwan dan Uni Eropa. Investasi keamanan publik mereka sebetulnya banyak disubsidi oleh Amerika Serikat! Itulah sebabnya pertahanan dan keamanan di negara-negara tersebut menjadi sangat eisien dan sangat produktif dalam mendukung bukan hanya pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi juga peradaban yang sangat tinggi. Dengan kata lain telah terjadi proses pertahanan yang paling tinggi yaitu mature dalam tahap indentiikasi. Dimana telah terjadi penyerapan model tanpa sadar oleh bukan hanya negara-negara tersebut tetapi juga peradaban mereka. Dalam jangka waktu lima puluh tahun ke depan maka dapat diperkirakan bahwa keterkaitan antara keamanan dan pembangunan ekonomi akan semakin menentukan bentuk kerjasama internasional di masa depan. Terbentuknya G20 dipastikan akan menggerogoti kedaulatan Uni Eropa, ASEAN, APEC dan sebagainya. Sehingga, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa akan semakin menguat sebagai katalisator bentuk perekonomian dunia di masa depan yang berbasis perekonomian dengan ancaman teknologi. Kerjasama ekonomi dunia tidak akan bisa dilepaskan dari bentuk kerjasama pertahanan. Dalam konteks pembangunan sistem infrastruktur yang kritikal seperti infrastruktur pembayaran maka tanpa adanya investasi nyata dari APBN akan menempatkan sektor swasta di Indonesia dalam posisi yang sangat lemah. Investasi tersebut sangat tergantung kepada skala ekonomis. Dapat diperkirakan keunggulan Singapura akan semakin tak tertahankan karena Singapura mampu melakukan indentiikasi seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Politikus Indonesia memang masih kalah dalam beradu otak dalam membaca perkembangan dan tanda-tanda zaman! 34


Kegagalan Filipina adalah ketidakmampuan sistem ekonomi, politik, dan pertahanan dalam melakukan indentiikasi tersebut secara simultan yang disebabkan oleh korupsi yang teramat tinggi oleh mantan presiden Marcos sudah terbukti. Dalam kasus Indonesia, dengan posisi sebagai negara yang sangat korup di Asia Pasiic versi Perc yang baru lalu membuat kita berharap cemas bahwa Indonesia juga tidak akan mampu melakukan proses indentiikasi secara mulus seperti yang dilakukan oleh Singapura. Artinya jangkar sistem pembayaran di Asia Tenggara akan tetap menjadi milik Singapura dalam 50 tahun ke depan!

II.6. Masa Depan Keamanan Perbankan Indonesia

P

embangunan sistem pembayaran merupakan fungsi dari kapasitas perbankan, kemajuan teknologi, kebutuhan masyarakat dan kerjasama internasional. Semua faktor ini secara bersama-sama menentukan kehandalan sistem perbankan di setiap negara. Fungsi ini juga tidak terbelenggu oleh constant elasticity of substitution. Untuk negara Uni Eropa dan Amerika Serikat kemajuan teknologinya bersifat increasing return to scale. Penelitian Forrester terhadap IT perbankan untuk tahun 2023 menyebutkan: “Identiied a series of requirements and the architectural layers of the future banking platform. he key layers show: (1) a focus on personalized customer services and realtime information analysis; (2) a separation of product design and customization; and (3) a clear distinction between core competencies and nondiferentiation functions supported by selective sourcing. hese layers will belong to one, two, or more inancial services irms, and they will be connected via a federated semantic banking backbone.” Sejauh mana sistem pembayaran di masa depan kompatibel dengan kenderungan ini patutlah menjadi perhatian yang serius. Juga harus dipertimbangkan sistem IT dari sistem pembayaran harus sudah pada generasi kelima yang bersifat Grid dengan cerminan n-tier, virtual environment dan service-oriented architecture. Hanya dengan Grid maka ancaman keamanan dalam sistem pembayaran nasional dapat diminimalisir. Jika Bank Indonesia memberikan arahan yang jelas dalam konteks teknologi Grid, maka bank besar seperti BCA dan Mandiri akan mengalokasikan investasinya pada teknologi ini secepat mungkin. Sistem Pembayaran yang eisien dan efektif diperlukan karena sangat penting untuk berfungsinya sistem keuangan (inancial system) dan perekonomian, serta kemudahan dan kecepatan proses pembayaran berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi. 35


Namun harus diingat bahwa risiko dalam sistem pembayaran dapat berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan. Stack (2006) mengatakan: “The complexity and rigidity of traditional sistems results in the too-familiar misalignment between IT and the business. The IT side is bogged down with the burden of maintaining 20th-century sistems and processes that have become too bloated and ineff icient to deal with the demands imposed by the 21st-century business environment. In many organizations, that maintenance burden approaches 80% of the total IT budget.” Sistem pembayaran yang mampu meminimalisasi risiko (risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum dan risiko operasional) dan mendukung stabilitas sistem keuangan merupakan pilihan yang tepat. Sistem pembayaran yang memungkinkan pemrosesan transaksi secara mudah, cepat, akurat dengan biaya yang rendah juga akan semakin diperlukan. Sistem ini juga harus mampu melakukan pemberian akses yang adil dan setara (equal) baik kepada peserta sistem pembayaran maupun kepada masyarakat luas sebagai pengguna. �ujuan sistem ini untuk melindungi dan atau memenuhi hak-hak stakeholder pengguna sistem pembayaran. Hingga saat ini sistem kliring manual merupakan sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring. Sistem Kliring otomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) serta pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Sistem kliring elektronik adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk dipilah secara otomatis. Sejak 17 November 2000 telah diimplementasikan Sistem Bank Indonesia Real �ime �ross Settlement (BI-R��S) dengan cakupan untuk seluruh wilayah Indonesia. ECB (2010): “he proliferation of IT has also set the stage for improving and managing risks in payment sistems including Electronic Trading Sistems, DVP/ PVP, RTGS, Secured Netting Sistems, he growth of the Central Counterparty (CCP), and Continuous Linked Settlement.” Sistem pembayaran dan Arsitektur Perbankan Indonesia akhirnya memiliki himpunan irisan dalam konteks teknologi. Untuk itu arah sistem pembayaran 36


di Indonesia harus sudah ditentukan dari saat ini sehingga arsitektur perbankan Indonesia akan mengikutinya. Sejak Februari 2004 telah diimplementasikan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement Sistem (BI-SSSS) untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi surat berharga (SBI dan Surat Utang Negara). R��S memiliki ciri-ciri antara lain sistem transfer dana antar-bank bersifat on-line. Setiap instruksi transfer dana oleh bank langsung di-settle atau dapat langsung mendebet rekening bank pengirim dan mengkredit rekening. Bank penerima di BI (gross settlement), sepanjang saldo rekening giro bank pengirim mencukupi. �ransaksi pembayaran antar-bank bernilai besar dan/atau bersifat urgent (HVPS). Sifat �ransaksi R��S adalah: Antar-Bank, bersifat “Credit �ransfer”; dan Bank - BI, bersifat “Credit �ransfer” serta “Debit �ransfer.” Implikasinya bagi perbankan adalah: �ransaksi Pembayaran Antar-Bank dapat dilakukan secara on-line dan paperless. Settlement dari setiap �ransaksi Pembayaran Antar-Bank dapat dilakukan dalam hitungan detik (real-time), sepanjang saldo rekening giro bank pengirim (sending bank) mencukupi; Posisi “terkini” saldo rekening giro dapat dimonitor setiap saat sepanjang hari; �embantu pengaturan transmitting �ransaksi Pembayaran AntarBank dan pengelolaan likuiditas. Institute for Development and Research in Banking mengatakan bahwa: “Technology is indeed a differentiator not only in terms of competitive advantage, but also in terms of administrative and back-end processes….”. Artinya fragmentasi teknologi akan berimplikasi bukan hanya pada daya saing perbankan di Indonesia tetapi juga perilakunya. �antangan R��S untuk meningkatkan liquidity saving secara sistematis juga harus dipertimbangkan. Konsekuensinya, �reasury bank dituntut untuk meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas (liquidity management) dan risiko (risk management). Keuntungan bagi Bank Indonesia sangatlah jelas yaitu: �engurangi risiko Bank Sentral akibat adanya ‘time lag’ antara transaksi dan settlement yang terjadi selama ini dalam transaksi pembayaran antar bank melalui kliring dengan multilateral netting. Dan, dengan penerapan CSA (Centralised Settlement Account) maka akan tersedia informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh. Kaseman (2004): “Current and future technology implementations call for at least 20% of oicers specialise in IT”. Dengan demikian peran Bank Indonesia adalah juga dalam menyiapkan sumber daya manusia, termasuk: �enyusun kebijakan, peraturan hukum dan 37


prosedur sistem pembayaran; �enjamin terselenggaranya sistem pembayaran yang dapat dipercaya, eisien, aman dan adil; Fasilitator Pengembangan melalui Forum Komunikasi Sistem Pembayaran Nasional (Terdapat lima unsur yaitu : manajemen risiko, teknologi informasi, standar dan produk, dan legal); Pengawas; serta Menjamin semua pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran mengikuti aturan yang telah dibuat/disepakati. Terakhir, kerjasama internasional harus juga masuk dalam peran Bank Indonesia sehingga sistem pembayaran nilai besar memiliki lebih dari satu sistem yang tentunya dapat dilakukan dengan metode migrasi seperti yang dilakukan oleh Negara Uni Eropa terhadap Target 2. Dengan demikian, sistem pembayaran di Indonesia di masa depan dipastikan bukan saja aman, tetapi juga bersifat liquidity saving!

II.7. .7. Kerangka Konsep Perekonomian Syariah dan Faktor Keamanan

K

eamanan merupakan ikrah dalam sistem pembayaran syariah. Coke yang pakar masalah keamanan global pernah mengatakan bahwa: “One cannot be expected to retreat from one’s own home”. Perekonomian syariah tidak akan terlepas dari sistem pembayaran, baik nasional apalagi internasioal. Penggunaan ATM yang semakin meningkat di dunia menuntut perekonomian syariah termasuk perbankan syariah untuk mampu beradaptasi. Sejauh mana perekonomian syariah mampu menciptakan sistem pembayaran syariah nasional yang terlepas dari sistem pembayaran yang ada masih dalam konteks pengembangan konsep. Lebih lanjut perekonomian syariah juga harus mampu menjaga perilaku merchant, network dan customer secara syariah. Rochet and Tirole (2002) mengatakan bahwa: “Recognized a further source of distortion by formalizing the idea that competing merchants may accept cost increasing cards to steal customers from their rivals. he greater the competitive edge guaranteed by card acceptance, the more likely is that card networks exploit the lower merchant’s resistance (to price increases) by setting an ineiciently high merchant fee.” Dalam konteks seperti ini perekonomian syariah haruslah mampu mengidentiikasi sumber-sumber distorsi sebelum menyelesaikan permasalahan tersebut. Sejauhmana perekonomian syariah aman dari ineisiensi seperti ini merupakan tantangan tersendiri. Dengan demikian faktor keamanan dalam konteks perekonomian syariah juga mencakup keamanan dari ineisiensi perekonomian khususnya sistem pembayaran. 38


Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya,berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkatperangkat terkait, tren perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai hadir, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun International Best Practices yang dirumuskan lembagalembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIF�. Dengan demikian perekonomian syariah khususnya perbankan syariah juga akan terekspos oleh resiko dari sistem pembayaran khususnya pembayaran transaksi melalui A��. Sejauhmana langkah-langkah regulasi telah diterapkan dalam perbankan syariah dalam rangka mencapai efsiensi perekonomian syariah yang paling optimum menjadi pertanyaan besar yang masih harus dijawab. �isalnya saja, Rochet and �irole (2003), �uthrie and Wright (2003), serta Armstrong (2006) memberikan kesimpulan bahwa: “If merchants accept the cards of multiple card networks (i.e., multi-home), competition increases the distortion even further, as networks try to woo cardholders back from their rivals by lowering their prices. Networks can then charge merchants the monopoly price to provide access to their exclusive turf of cardholders.” Kondisi seperti ini seharusnya juga diantisipasi oleh Cetak Biru tersebut karena kompetisi yang diharapkan menghasilkan eisiensi terbaik ternyata juga berpotensi menimbulkan deadweight loss. Untuk itu seandainya harga monopoli hendak diterapkan maka diperlukan struktur pasar yang bersifat monopoli alamiah dimana regulator diperlukan dalam menetapkan harga sebesar biaya marjinalnya. Terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi sumber-sumber pembiayaan dari pasar keuangan syariah internasional untuk dapat melakukan investasi di banyak sektorsektor potensial di Indonesia, seperti sektor pembangunan infrastruktur, sektor energi, dan sektor pengolahan sumber daya alam Indonesia yang masih sangat berlimpah. �ang pada gilirannya akan sangat mendukung pembangunan nasional Indonesia demi kesejahteraan rakyatnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka pengembangan perbankan dan keuangan syariah telah dijadikan sebagai salah satu agenda nasional. 39


Karakteristik sistem perbankan syariah yang menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan, menjadikan kemanfaatannya akan dapat dinikmati tidak saja oleh umat Islam tetapi juga oleh semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Wright 2004 mengatakan: ”Despite shedding a great deal of light on the workings of the industry, these analyses deliver no straightforward normative implications when both consumer and merchant demands are assumed to be elastic.” Dalam kondisi permintaan yang elastis maka terjadinya tindak kejahatan dalam sistem pembayaran bank syariah berpotensi untuk menyebabkan terjadinya capital drain dari perbankan syariah menuju perbankan non syariah. Dengan demikian jelas sekali bahwa perbankan syariah harus mempersiapkan faktor keamanan yang lebih baik ketimbang perbankan non syariah. �anpa perbaikan yang berarti dari sektor keamanan maka bukan hanya perbankan non syariah yang mengalami capital drain tetapi juga sektor perekonomian nasional. Karena itu sistem perbankan syariah harus mampu mencapai harga optimal yang secara kuantitatif sangat tergantung kepada pengukuran surplus dari biaya dan preferensi. Biaya dan preferensi tersebut juga sangat tergantung kepada faktor keamanan. Semakin besar biaya keamanannya maka akan semakin tinggi biaya dan semakin rendah preferensi customer. Untuk keamanan dalam sistem pembayaran maka perbankan syariah juga harus memiliki perilaku bank pembayaran yang sehat. �isalnya Angelini (1998, 2000), dan Bech dan �arratt (2003) menemukan fakta bahwa: “Banks may ind it optimal to delay payments in an RTGS payment sistem.” Namun hal tersebut akan menjadi boomerang ketika perekonomian syariah tidak memiliki sistem untuk meniadakan biaya dari kegagalan operasional ataupun biaya yang disebabkan oleh default dari partisipan sistem pembayaran tersebut. Sejauhmana partisipan yang terlibat mampu menjamin keamanan dalam bertransaksi secara syariah juga masih dalam perdebatan yang serius. Sebagaimana yang dikatakan oleh Armantier, Arnold and �cAndrews (2008). �ereka mengatakan bahwa: “A large proportion of payments in Fedwire are settled late in the day with the peak activity on average at around 5:11pm in 2006. Signiicant intraday payment delay carry a non-pecuniary cost of “delay” (e.g. customer satisfaction), but most importantly it can exacerbate the costs of an operational failure or costs due to the default of a payment sistem participant.” 40


Jelas sekali ini bagian dari faktor keamanan yang seharusnya juga diperhatikan oleh perekonomian syariah termasuk khususnya perbankan syariah. Perekonomain syariah jelas tidak tunduk kepada argumentasi Nozick yaitu: “Among other things that a distribution of goods is just if brought about by free exchange among consenting adults and from a just starting position, even if large inequalities subsequently emerge from the process”. Sesuai dengan Al-Durar Al-Hukkam, sistem keamanan dalam sistem pembayaran harus bersifat ikrah.

II.8. .8. Sistem Pembayaran dan Manajemen Risiko

R

igging dalam London Interbank Ofered Rate (LIBOR Rate) yang barubaru ini terkuak memperlihatkan akan risiko bagi sistem pembayaran dalam menjalankan operasinya secara eisien dan efektif yang ternyata masih terus terjadi. Begitu pula dengan terendusnya sebuah perbankan dalam menggunakan dana teroris memperlihatkan akan rentannya sistem pembayaran akan ancaman dari teror atau fraud (perbuatan curang yang merugikan pihak lain). Manajemen risiko dalam sistem pembayaran diperlukan dalam rangka menjamin terjadinya keamanan dan eisiensi dari sistem pembayaran itu sendiri. Untuk itu, manajemen risiko tersebut harus sejalan dengan berbagai faktor lainnya. Misalnya, harus sejalan dengan tujuan untuk mempromosikan sistem pembayaran yang eisien, berintegritas serta dapat diakses secara mudah. Jika tidak konsisten dengan tujuan ini maka sistem pembayaran tidak akan efektif dalam menunjang kebijakan moneter. Selain itu, manajemen risiko juga harus sejalan dengan manajemen risiko industri serta manajemen risiko metode pengawasan. Jika industri keuangan tidak dapat mendukung rencana manajemen risiko,termasuk metode pengawasan manajemen risikonya tidak dapat diimplementasikan, maka manajemen risiko bagi sistem pembayaran tidak akan terjamin keamanan dan eisiensinya. Ini artinya pengawasan menjadi tidak efektif. Mengingat globalisasi telah menjadi bagian penting dalam perekonomian negara mana pun, maka manajemen risiko sistem pembayaran juga harus memiliki prinsip dan standard minimum dari manajemen risiko yang diterima secara internasional bagi sistem pembayaran yang penting dalam konteks risiko sistemik. Dengan demikian, diharapkan semua pihak yang berpartisipasi dalam sistem pembayaran dapat mengurangi dan mengontrol risiko sistemik yang 41


muncul dalam sistem pembayaran. Secara sederhana, konsumen dari sistem pembayaran yang saat ini banyak menggunakan cara online harus terus mengupdate antivirus dan f irewall secara teratur. Bukan hanya itu, komputer juga harus terus di-scan secara teratur agar virus yang masuk dapat dicegah dan dihilangkan.

Kontrol Kembar �anajemen risiko harus diterapkan oleh bukan hanya produsen dari sistem pembayaran, tetapi juga para konsumen. Para konsumen yang berlapis-lapis tingkatannya ini, mulai dari perbankan, perusahaan hingga ibu rumah tangga harus memiliki manajemen risiko untuk menghindari ancaman dalam sistem pembayaran yang mengandung risiko. Untuk perusahaan, harus ada pemisahan yang jelas. �isalnya, kontrol kembar dengan menggunakan dua komputer. Di mana satu komputer digunakan untuk petugas yang bertanggungjawab membuat dokumen pembayaran, dan komputer lainnya digunakan bagi petugas yang bertanggungjawab mengeluarkan dokumen dari sistem komputer yang berbeda. �ahap selanjutnya, konsumen sistem pembayaran juga harus memahami gejalagejala dari komputer yang telah terinfeksi. �isalnya, komputer menjadi lebih lamban dari biasanya, dan atau komputer mengalami “crash”. Jika konsumen sudah menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban dari fraud, maka konsumen juga harus mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya agar tidak menjadi korban fraud lebih lanjut. Seperti segera mematikan komputer, dan atau memutus hubungan online. Selanjutnya, korban harus segera berkonsultasi dengan pihak-pihak yang ahli untuk “mengobati” komputer yang terinfeksi. Itu merupakan langkah-langkah sederhana dalam manajemen risiko yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Dari sisi produsen sistem pembayaran, maka tuntutannya menjadi lebih kompleks lagi. Untuk itu, pihak yang bertanggungjawab terhadap sistem pembayaran dalam jumlah besar, apakah itu bank sentral atau lembaga lainnnya, harus membuat kebijakan yang berkaitan dengan risiko yang dapat ditimbulkan dalam sistem pembayaran dalam jumlah besar.

Manajemen Risiko di AS Dalam kasus Amerika Serikat, hal itu dilakukan oleh bank sentral dan sistem ini pertama kali dibuat pada tahun 1985 silam. Sungguh beruntung sistem ekonomi 42


dunia, termasuk Amerika Serikat, dapat selamat dari ancaman risiko dalam sistem pembayaran di masa periode sebelum tahun 1985. Jika misalnya, manajemen risiko ini belum diterapkan hingga saat sekarang, maka kerusakan sistem pembayaran akibat krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat semenjak tahun 2008 yang lalu akan menyebabkan risiko yang sangat besar sekali. Akibatnya, kebijakan moneter tidak akan efektif lagi, termasuk juga kebijakan iskal. Selain itu, apabila sistem pembayaran tidak terinfeksi oleh krisis, maka kebijakan iskal dan moneter akan dapat dilakukan secara efektif. Namun, dalam kondisi perekonomian yang mengalami perangkap likuiditas, tentunya kebijakan iskal merupakan kebijakan yang paling efektif. Sayangnya, Larry Summers, yang ketika itu menjadi penasehat ekonomi Presiden Obama tidak berani melakukan kebijakan iskal yang bersifat “bazooka”. Mengingat sudah terimplementasikannya dengan baik manajemen risiko dalam sistem pembayaran dalam konteks pembayaran dalam jumlah yang besar di Amerika Serikat sejak tahun 1985. Dalam sistem ini penekanan yang penting adalah adanya jaminan dalam sistem pembayaran yang harus dimiliki oleh para produsen sistem pembayaran untuk menciptakan batas maksimum dari overdraft harian yang terjadi. Hal ini penting dilakukan karena risiko terbesar dari sistem pembayaran adalah pada lembaga tabungan dalam menggunakan kredit intraday dari bank sentral. Desain atau rancangan dasar dari manajemen risiko adalah dengan menciptakan pelaku dan operator dari sistem pembayaran ini sadar akan risiko dasar yang muncul. Selain itu, kebijakan ini juga harus mampu membuat harapan akan manajemen risiko secara eksplisit bagi sistem pembayaran yang bersifat sistemik. Lebih penting dari itu, kebijakan ini harus mampu menciptakan kondisi kebijakan bagi otoritas moneter untuk memberikan kredit intraday. Dengan berjalannya sistem ini, maka kebijakan moneter tidak akan menyebabkan “crash” dalam sistem pembayaran, dan sistem pembayaran tidak akan membuat kebijakan moneter menjadi mandul. Krisis ekonomi dan fraud dapat saja terjadi namun sistem pembayaran akan terus jalan tanpa gangguan yang berarti. Dengan kekuatan sistem pembayaran saat ini yang didukung oleh manajemen risiko, maka optimisme akan bangkit kembalinya perekonomian dunia dari krisis saat ini bukanlah isapan jempol. Rekayasa dalam 43


tingkat suku bunga LIBOR akan segera berimplikasi kepada perbaikan sistem pembayaran agar kejadian itu tidak berulang lagi.

II.9. .9. Mengembangkan Teknologi Transaksi

T

eknologi yang diterapkan oleh suatu negara juga tidak lepas dari dukungan sosial budaya. Kebijakan ekonomi juga memberikan andil bagi perkembangan teknologi tersebut. Dukungan Kanselir Jerman Angela �erkel kepada Presiden Perancis Nicolas Sarkozy untuk menerapkan pajak bagi transaksi keuangan di Uni Eropa memperlihatkan bahwa teknologi telah berkembang sangat pesat dalam mendukung perkembangan pasar keuangan global. �ereka khawatir pasar keuangan akan terancam oleh bubble (gelembung) yang kemudian akan pecah. Namun tentunya ada kerugian yang ditimbulkan yaitu biaya transaksi menjadi semakin mahal. Seperti juga yang dikatakan oleh Kenneth Saul Rogof bahwa kebijakan itu merugikan. Pasar keuangan terbukti mampu menciptakan alokasi dana bagi pengembangan teknologi transaksi seperti teknologi electronic data capture (EDC). Teknologi ini kemudian juga dimanfaatkan oleh industri manufaktur, dan juga jasa. Salah satu industri yang sangat tergantung kepada teknologi adalah industri kesehatan, termasuk industri farmasi. Jelas bahwa ada spill over positif yang diberikan oleh industri keuangan kepada industri lainnya secara teknologi. Bukan hanya keuntungan untuk memudahkan transaksi bagi industri manapun tetapi juga produk teknologi yang dapat digunakan bagi peningkatan proses produksi di sektor industri tertentu, khususnya industri farmasi. Teknologi electronic data capture (EDC) yang digunakan dalam kartu debit, kredit dan ATM ternyata juga memiliki kegunaan lainnya dalam konteks teknologi tersebut bukan untuk bertransaksi. Dengan adanya pajak bagi sektor keuangan di Uni Eropa maka insentif bagi industri ini termasuk untuk mengembangkan teknologi baru juga akan berkurang. Dengan melihat peta dunia dalam konteks teknologi untuk memudahkan transaksi maka sangat mungkin alokasi dana untuk pengembangan teknologi ini akan berasal dari Amerika Serikat dan Jepang. Inggris sendiri yang tidak menyetujui proposal pengenaan pajak bagi transaksi keuangan juga sangat mungkin akan menguntungkan mereka sebagai lokomotif 44


pengembangan teknologi pembayaran di masa depan. Permasalahannya Inggris secara geograis sangat tergantung kepada Uni Eropa, di mana perekonomian Inggris sekali pun memiliki mata uang poundsterling tetap tergantung kepada euro.

Dikembangkan Industri Farmasi Semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh dunia usaha Inggris yang menggunakan euro. Dengan demikian, Inggris tidak akan optimal sebagai sumber pengembangan teknologi pembayaran di masa depan. Sangat mungkin pengembangan teknologi electronic data capture (EDC) ke depan di Uni Eropa justru akan dikembangkan oleh industri farmasi dan atau industri bioteknologi. Di masa depan, industri tersebut akan mengembangkan sistem pengelolaan data klinis dan sistem pengelolaan percobaan klinis. Selain itu, electronic data capture (EDC) juga akan berkembang menjadi teknologi masa depan yang berbentuk business intelligence dan pelaporan (reporting). Levaux mengatakan: “Instantly available reports for improved project and risk management – EDC systems allow for instant integration of data sources at the database level for instant reporting. Clinical data within EDC sistems can be integrated with electronic laboratory data, interactive voice response systems, electronic patient diaries, call centres, clinical trial management systems and imaging data to enable instant integrated reporting and analysis of study data online.” Dalam bidang tersebut, industri farmasi dan bioteknologi di Uni Eropa akan mendapatkan saingan yang sangat tajam dari industri yang sama di Amerika Serikat dan Jepang. Pada gilirannya, teknologi baru ini juga akan menyempurnakan teknologi electronic data capture (EDC) di sistem pembayaran. Namun di Uni Eropa kompetisi antarsektor keuangan dan farmasi untuk mengembangkan teknologi ini tidak lagi terjadi lantaran adanya pajak transaksi untuk transaksi keuangan tersebut. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Jepang akan menjadi negara yang sangat kompetitif dalam pengembangan teknologi tersebut. �ang pada gilirannya bukan hanya menjadikan negara tersebut sebagai negaranegara yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang keuangan tetapi juga kompetitif dalam teknologi electronic data capture (EDC). Uni Eropa sudah mengembangkan “Proyek Café” yang bertujuan menciptakan skala ekonomi bagi e-money (uang elektronik). 45


Namun, dengan adanya “�obin �a�,” tampaknya skala ekonomi tersebut akan terkendalakan. Brasil pernah mencoba strategi ini namun transaksi keuangan mereka justru menurun dan tidak eisien. Seperti yang terjadi pada pasar keuangan, dengan teknologi electronic data capture (EDC), maka penggunaan kertas sebagai alat tukar dan data medis akan terus menurun. Industri bioteknologi sendiri sampai saat ini 80%-nya masih menggunakan kertas. Ini berarti hanya 20% yang menggunakan electronic data capture (EDC). Dengan semakin sedikitnya penggunaan kertas, maka bukan hanya uang palsu yang dapat dikurangi di masa depan tetapi juga penebangan hutan sebagai bahan baku pembuatan kertas juga akan berkurang. Alhasil, industri kertas akan menjadi sunset industry (masuk daftar investasi negatif ). Bukan hanya teknologi electronic data capture (EDC), tetapi juga teknologi yang digunakan oleh iPad telah membuat buku yang menggunakan kertas menjadi semakin usang. Bukannya tidak mungkin bahwa iPad, iPhone dan iTune juga akan memiliki teknologi electronic data capture (EDC) ke depan. Graphical User Interface Jika teknologi itu dapat digabungkan dalam satu produk maka transaksi keuangan akan semakin mudah dan murah. Transaksi secara tunai dengan sendirinya akan berkurang secara drastis. Bukan hanya itu, teknologi electronic data capture (EDC) juga membuat transaksi semakin aman, efektif dan eisien. Teknologi electronic data capture (EDC) akan menggunakan model protokol pembayaran dengan kartu. Di mana teknologi ini akan sangat tergantung kepada teknologi graphical user interface yang dikembangkan pertama kali oleh Universitas Stanford, Amerika Serikat. Penggunaan teknologi ini pertama kali pada model operasi komputer adalah pada Xerox 8010 dan Apple Lisa serta Apple Macintosh. Namun sekali lagi terjadi persinggungan teknologi antara industri yang berbeda. Industri mesin fotokopi dan komputer memberikan andil yang sangat besar bagi perkembangan electronic data capture (EDC) pada industri keuangan dan bioteknologi. Jika Indonesia berkehendak untuk mengembangkan sistem pembayaran yang paling kompetitif di dunia, maka Indonesia juga harus memiliki industri komputer yang kompetitif. Perusahaan komputer, Apple, sendiri kini berkembang menjadi perusahaan komputer dan elektronik konsumen. Apple melakukan outsourcing (jasa alih daya) di Tiongkok karena sedikitnya insinyur di Amerika Serikat. Karena itu, Indonesia 46


harus memproduksi lebih banyak lagi insinyur sehingga Indonesia menjadi tempat yang kompetitif bagi pengembangan teknologi electronic data capture (EDC).

II.10. .10. Struktur Pasar Telekomunikasi

M

ajunya sistem pembayaran di negara maju sangat ditentukan oleh struktur pasar dari sektor telekomunikasi. Sementara itu, struktur pasar perbankan secara relatif sama untuk semua negara. Dengan demikian struktur pasar telekomunikasilah yang memberikan dampak yang sangat besar untuk menciptakan keuanggulan kompetitif dari sistem pembayaran suatu perekonomian. �iwari dan Buse (2006) mengatakan: “Mobile Banking has been gaining increasing popularity amongst various sections of the society for past few years, having recovered from the syok of the dot-com burst”. Struktur pasar sektor telekomunikasi yang pertumbuhannya berbetuk huruf S merupakan struktur pasar sektor telekomunikasi yang paling ideal sehingga regulasi kebijakan ekonomi dapat diarahkan kepada peningkatan kemajuan teknologi ketika tahap kejenuhan penciptaan nilai tambah mulai terjadi. Penciptaan nilai tambah ini juga tidak netral terhadap modal dan teknologi. Nilai tambah yang diciptakan juga tidak selalu memperlihatkan adanya keterpisahan antara modal dan tenaga kerja serta antara tenaga kerja dan teknologi. Dengan meta production function dapat diukur perkembangan total faktor produktivitas sektor ini termasuk juga pengaruhnya bagi sektor pembayaran. �odel ekonometrika yang berkembang selama ini lebih memperlihatkan sektor permbayaran sebagai faktor ekogenous dalam sistem penciptaan nilai tambah sektor telekomunikasi. Bahkan kajian yang menempatkan bukan hanya sistem pembayaran sebagai sektor endogen tetapi juga struktur pasar telekomunikasi sebagai variabel eksogen juga tidak ada. Dengan demikian, kajian struktur pasar sektor telekomunikasi lebih diarahkan kepada penciptaan nilai tambah di sektor tersebut, perekonomian secara keseluruhan dan juga untuk kepentingan kajian persaingan usaha. Struktur pasar sektor telekomunikasi yang ideal adalah yang dapat menghasilkan struktur pasar yang kompetitif sehingga nilai tambah tercipta seiring dengan keunggulan persaingan karena teknologi dan produktivitas. Jadi bukan nilai tambah yang tercipta karena perlindungan pemerintah. 47


Struktur pasar monopoli bukanlah ancaman bagi penciptaan sektor telekomunikasi yang pro terhadap pembangunan sistem pembayaran sepanjang monopoli yang diciptakan bukan akibat perlindungan atau regulasi pemerintah tetapi karena kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan inovasi teknologi, proses dan manajemen yang baru. Inovasi harus menjadi dasar dari kekuatan struktur pasar telekomunikasi yang sehat. Jika oligopoli juga mampu menciptakan nilai tambah dengan inovasi maka struktur tersebut juga akan efektif dalam mendukung sistem pembayaran yang berdaya saing tinggi. Hal terakhir dapat dilihat di Jepang. Sekalipun Jepang memiliki aturan persaingan usaha yang ketat namun pasar telekomunikasi di Jepang relatif berbentuk oligopoli. Namun Jepang menerapkan pasar yang kontestabel bagi pasar telekomunikasi mereka. Seperti halnya Jepang menerapkan pasar yang kontestabel bagi produk elektronik, kendaraan bermotor dan sebagainya. �idaklah juga mengherankan jika China baru-baru ini membuka perdagangan Yuan dengan Yen secara bebas. Rencana itu bukan saja harus dilihat dari orientasi China yang ingin menguasai Asia tetapi lebih dari itu dalam rangka memperkuat perekonomian negara-negara Asia secara sistem pembayaran. Strategi tersebut akan memperkokoh sistem pembayaran kedua negara Asia tersebut. Bukan hanya itu, sistem pembayaran China juga akan mampu memanfaatkan dampak positif dari struktur pasar telekomunikasi di Jepang.

Miliki Dua Fungsi Dengan demikian sistem pembayaran di China memiliki dua fungsi produksi yang nested. Fungsi produksi berdasarkan struktur pasar sistem telekomunikasi di China dan fungsi produksi yang berdasarkan struktur pasar sistem telekomunikasi di Jepang. Jika kerjasama sistem pembayaran antara China dan Jepang dapat berjalan dengan mulus maka akan tinggal menunggu waktunya akan terjadi proses divergensi antara sistem struktur telekomunikasi di kedua negara tersebut. Diperkirakan akan terjadi pergerakan modal, tenaga kerja dan teknologi akibat proses tersebut. Ini sesuai dengan rencana pemerintah China untuk memperkuat pasar domestik mereka dari ancaman turunnya perdagangan dunia khususnya di negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Pergerakan faktor produksi tersebut juga akan bermanfaat bagi perekonomian Jepang sehingga Jepang akan melakukan transfer modal ke China yang memiliki probabilitas menghasilkan nilai tambah yang lebih besar ketimbang proses produksi di Jepang itu sendiri. Dengan kata lain China juga berupaya menarik capital inlow (arus modal yang masuk) dari Jepang dalam rangka upayanya menutupi kemungkinan terjadinya deisit dalam neraca perdagangan. 48


Keterkaitan antara struktur pasar telekomunikasi dan sistem pembayaran sangatlah erat dan berdampak sangat luas bagi sektor perekonomian. �idaklah mengherankan jika hailand pernah menolak penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah Singapura dalam sektor telekomunikasi mereka. Penolakan itu sebetulnya bukan karena faktor politik, korupsi atau ancaman intelejen tetapi justru karena adanya keterkaitan yang erat antara sektor telekomunikasi dengan sistem pembayaran nasional sebuah negara. Permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak negara sedang berkembang adalah melindungi sektor telekomunikasinya tanpa melihat struktur pasar dari sektor tersebut. Di negara maju hal tersebut tidak terjadi bahkan seperti yang dikatakan oleh �iwari and Buse (2006) yaitu “real rate of rejection” of Mobile Finance Service is with 8% much lower than often assumed”. Struktur pasarlah yang menentukan apakah perusahaan telekomunikasi akan mampu melakukan inovasi termasuk inovasi dalam mendukung sistem pembayaran. Inovasi bukanlah identik dengan menjadikan perusahaan telekomunikasi sebagai bank pembayaran tetapi sebagai salah satu rantai produksi nilai tambah dalam sektor pembayaran dimana bank-lah yang tetap berfungsi sebagai bank pembayaran. Hal ini sangat penting karena regulasi perbankan harus tetap nomor satu agar perbankan kita di masa depan bukan saja semakin kompetitif tetapi juga bebas dari ancaman krisis perbankan!

II.11. Kearifan Lokal dan Sistem Pembayaran

S

istem pembayaran lebih mempengaruhi kearifan lokal ketimbang kearifan lokal mempengaruhi sistem pembayaran. Walaupun kasus di Kenya misalnya memperlihatkan bahwa kearifan lokal menghasilkan sistem pembayaran. Kasus di Kenya hanyalah salah satu kejadian yang langka sehingga setiap upaya untuk meniru keberhasilan sistem pembayaran di Kenya akan berpotensi mengalami kegagalan. Kenya memiliki struktur perekonomian, budaya dan politik yang berbeda misalnya dengan Indonesia. Infrastruktur perekonomian Indonesia walaupun perkembangannya lamban namun masih jauh lebih baik ketimbang Kenya. Perbankan di Indonesia juga masih jauh lebih maju ketimbang perbankan di Kenya. Jadi ide untuk meniru sistem pembayaran di Kenya harus disikapi secara hati-hati. Sistem pembayaran yang ideal adalah sistem pembayaran seperti di Amerika Serikat karena sistem pembayaran di Amerika Serikat mampu mendukung perekonomian dalam menghasilkan inovasi-inovasi baru misalnya jumlah paten yang terbesar di dunia 49


masih didominasi oleh Amerika Serikat begitu pula peraih hadiah nobel dan juga peraih medali olimpiade. �iwari dan Buse (2006) mengatakan: “he younger generations of the society seem to be fascinated by modern data and telecommunication services”. Sistem pembayaran yang baik adalah sistem pembayaran yang bukan saja mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian tetapi juga menciptakan kemajuan dalam sistem sosial, budaya dan teknologi. Selain itu, kearifan lokal memerlukan dukungan sistem pembayaran agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta dukungan budaya. Kaum muda yang semakin berbudaya teknologi harus dimanfaatkan secara optimal. Budaya menggunakan batik sebagai contoh yang baik yang sangat tergantung dari dukungan sistem pembayaran. Dengan adanya dukungan sistem pembayaran maka produsen batik dapat memiliki usaha yang bersifat going concern. Pembeli batik juga demikian dapat membeli dengan melakukan beragam transaksi dari tunai hingga kredit. Dalam konteks persaingan batik antara Indonesia dengan �alaysia maka sistem pembayaran di Indonesia harus lebih dimajukan lagi agar produsen batik di Indonesia mampu mencapai tahap Marshalian. Kearifan lokal harus mencapai titik kritis �arshalian baik dengan memanfaatkan pasar domestik ataupun pasar ekspor. Produsen jamu adalah contoh lain yang menarik untuk dicermati. Jika sektor pembayaran berkembang dengan baik sehingga inancial inclusion semakin baik maka potensi jamu untuk berkembang semakin pesat akan terbuka lebar. Jamu di Indonesia tidak akan kalah dengan jualan ginseng dari Korea Selatan dan juga dari berbagai macam obat tradisonal dari China. Syaratnya produsen jamu harus mampu memanfaatkan sistem pembayaran yang ada. Semakin terkoneksinya sistem Automated �eller �achine (A��) maka seharusnya perputaran perdagangan jamu dapat semakin meningkat pesat. Sayang hingga saat ini tidak ada penelitian empiris yang mengkaji keterkaitan antara nilai tambah sektor jamu dengan kemajuan dalam sistem pembayaran. Dengan jangkuan sistem pembayaran yang semakin luas maka akan semakin banyak penduduk Indonesia yang memiliki kearifan lokal untuk dapat mengembangkannya secara positif. Dengan kata lain mengembangkan sistem pembayaran juga akan berdampak efektif bagi bukan saja perlindungan bagi kearifan lokal tetapi berkembangnya kearifan lokal itu sendiri. Paling mudah melihat pengguna batik yang tidak hanya terkonsentrasi di pulau Jawa. Begitu pula dengan Jamu yang konsumennya telah 50


menyebar ke seluruh pelosok Indonesia termasuk luar negeri. Sistem pembayaran akan mampu membuat pasar domestik menjadi semakin kuat.

Penguatan Perdagangan Domestik Jika pasar domestik menjadi semakin kuat maka pengaruh perdagangan luar negeri akan semakin kecil. Akibatnya resesi dunia akan berdampak lebih kecil ketimbang kearifan lokal tidak dikembangkan. Namun bukan berarti kearifan lokal tidak mampu menghasilkan tradable goods. Lihatlah ekspor batik, jamu, kerajinan, lukisan, dan sebagainya yang telah dilakukan hingga saat ini. Bali merupakan contoh interaksi sukses antara kearifan lokal dengan sistem pembayaran. �uris yang membawa mata uang asing tidak mengalami kesulitan dalam membeli produk dan jasa di Pulau Bali. Sementara industri kreatif di Bali terus berkembang dengan pesat. Dengan adanya sistem pembayaran maka market creating institution akan dapat berfungsi dengan baik. Pemerintah daerah di Bali hanya perlu membangun pasar di sebuah tempat dan akitivitas bisnis akan berjalan dengan sendirinya. Sistem pembayaran seperti api, dan kearifan lokal seperti bensin. Api akan semakin membara dengan adanya semakin banyak bensin. Lihatlah perkembangan A�� di Pulau Bali yang sangat pesat dibandingkan dengan perkembangan A�� di �aluku ataupun Papua. Dengan demikian dalam rangka membangun �aluku dan Papua maka sistem pembayaran harus mampu menjangkau kearifan lokal yang ada di kedua daerah tersebut agar terjadi sinergi yang menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Jadi pembangunan sistem pembayaran jangan di arahkan kepada aktivitas ekonomi tetapi terhadap keberadaan kearifan lokal.�iwari dan Buse (2006) mengatakan: “Mobile devices have become more powerful. Data transmission has become faster with the launch of new standards, such as the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)”. �eknologi tidak terkendala oleh daerah terpencil. Aktivitas ekonomi dapat berbentuk semu, misalnya, aktivitas sektor pertambangan yang hanya mengeruk hasil bumi kemudian mengekspornya. Aktivitas ini lemah dalam memiliki keterkaitan dengan perekonomian lokal. Aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan perekonomian lokal adalah aktivitas yang memiliki kearifan lokal. Industri batik, jamu dan rokok merupakan contoh dari kearifan lokal dimana memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat lokal bukan saja berbentuk keterkaitan ekonomi tetapi juga keterkaitan budaya. 51


52

BAB

III II


Karakteristik Sistem Sistem Pembayaran Pembayaran Dan Pasar Modal


53


III.1. Tantangan Bursa Efek dengan Terpilihnya Obama

D

engan terpilihnya Obama sebagai presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya maka permasalahan perekonomian Amerika Serikat selanjutnya adalah dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Negara. Bukan hanya Obama tetapi juga pesaingnya Romney ternyata sangat pro terhadap pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain sebetulnya pemangkasan anggaran sesuai dengan ajaran Neo Klasik bukan merupakan pilihan bagi rakyat Amerika Serikat. Artinya, supply creates its own demand hanyalah ada di buku teks. Artinya, permintaan akan investasi akan semakin penting sehingga permintaan akan pasar saham yang semakin eisien juga akan semakin meningkat termasuk bursa saham virtual. Ketika bursa efek virtual mulai bermunculan maka akan muncul pula sistem pembayaran virtual. Electronic Commercial Networks (ECNs) merupakan salah satu bentuk dari bursa efek virtual. Bursa ini muncul karena dukungan dari kemajuan teknologi yang bersifat increasing return to scale dimana tingkat kemajuan teknologinya lebih tinggi dari bursa efek tradisional. Dengan adanya ECNs maka harga saham yang terbentuk akan semakin eisien, transparan dan proses pembentukannya sangat cepat. Teknologi ECNs sangat tergantung kepada perkembangan teknologi computer dan informasi. Bukan hanya itu dengan adanya ECNs maka perdagangan saham dapat dilakukan di luar jam perdagangan bursa saham. Karena itu skala ekonomi dari infrastruktur pembayaran akan sangat tergantung kepada seberapa besar perdagangan saham dapat tersebar secara merata hingga di luar jam perdagangan yang ditetapkan oleh bursa saham. Dengan demikian tekanan terhadap kapasitas sistem pembayaran juga tersebar sesuai dengan distribusi perdagangan tersebut dan ketika saham yang bersifat dual listing juga sangat banyak maka akan terjadi arbitrase yang sangat cepat yang menuntut mekanisme sistem pembayaran yang juga bukan hanya cepat tetapi juga mampu beroperasi dalam 24 jam. Masalahnya banyak teknologi komunikasi mengalami peak kesibukan pada saat siang hari untuk masalah pekerjaan dan malam hari untuk digunakan sebagai alat komunikasi sosial secara bersamaan, sedangkan waktu peak dari biaya listrik adalah malam hari. Penggunaan telepon sebagai mekanisme penting dalam sistem pembayaran mengalami keterbatasan begitu juga penggunaan internet untuk melakukan transaksi perdagangan melalui ECNs. 54


Sudah saatnya pemerintah Indonesia harus berani melakukan investasi yang sangat besar untuk mendukung perkembangan industri internet dan telekomunikasi di Indonesia. Jika perancang perekonomian Indonesia memiliki kecerdasan yang tinggi maka fokus pembangunan pasar modal Indonesia bukan hanya kepada pembangunan Bursa Efek Indonesia tetapi pembangunan ECNs. �embangun infrastruktur telekomunikasi yang canggih dengan posisi geografis Indonesia yang strategis maka setidaknya Indonesia dapat memiliki tiga ECNs yang saling berkompetisi antara satu dengan lainnya. Dengan membuka ECNs untuk perdagangan valuta asing maka paling tidak ada enam ECNs yang dapat beroperasi di Indonesia. Dua ECNs berada di Indonesia bagian barat, dua lainnya di Indonesia bagian tengah dan dua ECNs sisanya berada di Indonesia bagian timur. Pasar bagi Indonesia bagian barat adalah pasar Eropa, sedangkan pasar bagi Indonesia bagian tengah adalah Asia dan Pasifik. Sementara target pasar bagi Indonesia bagian timur adalah benua Amerika termasuk Kanada, Amerika Serikat dan Amerika Latin. Dengan strategi seperti ini maka Indonesia akan mampu mengungguli Singapura dalam jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan sebagai pusat keuangan dunia di Asia. Dengan adanya ECNs di Indonesia maka Bursa Efek dan Derivatif yang berada di Singapura akan mengalami saingan yang sangat ketat dari pasar modal Indonesia. Untuk itu pasar modal Indonesia harus membuka diri terhadap pemain-pemain asing yang hendak mendirikan ECNs di Indonesia. Setelah regulator pasar modal di Amerika Serikat mengijinkan beroperasinya ECNs maka akan sangat tertinggal jika pasar modal Indonesia tidak menyambut momentum tersebut. Selanjutnya Indonesia juga harus mempersiapkan infrastruktur bagi pengembangan sistem pembayaran virtual. Karena itu Badan Koordinasi Pasar �odal harus lebih aktif menyambut kedatangan penanaman modal asing dalam bidang ECNs ini. Dunia masa depan adalah dunia virtual sehingga investasi masa depan adalah investasi virtual. Jika perlu pemerintah memberikan fasilitas tax holiday bagi sektor ini agar mampu berkembang hingga mencapai skala ekonomisnya. Akan lebih cepat lagi jika pemerintah mampu menarik ECNs besar yang kini beroperasi di Amerika Serikat untuk mau memindahkan markasnya di Indonesia mengingat saat ini di Amerika Serikat sedang mangalami krisis keuangan. Dengan adanya ECNs maka struktur pasar modal dan valuta mengalami pergeseran yang cukup dalam dimana hambatan untuk masuk menjadi semakin kecil. Pasar modal masa depan dipastikan akan berbentuk struktur pasar yang bersifat persaingan monopolistik. 55


Implikasinya tidak akan tercapai harga pada kondisi biaya marjinal yang paling eisien. Artinya, persaingan akan bersifat diferensiasi. Dukungan sistem pembayaran semakin diperlukan mengingat likuiditas akan semakin meningkat dan transaksi juga semakin bertambah. Bank-bank pembayaran harus semakin mempersiapkan modal mereka agar mampu mengikuti arah transaksi perdagangan yang semakin besar tersebut. Bukan hanya itu bank-bank pembayaran juga harus memiliki aliansi strategis dengan bankbank pembayaran di luar negeri sebanyak mungkin untuk memuluskan proses pembayaran yang menyertai transaksi pasar modal tersebut. Nantinya, ECNs di Indonesia juga harus mampu memperdagangkan sahamsaham lintas benua. Jika hal tersebut dapat dilakukan maka jikapun terjadi merger antara Bursa Saham Singapura dengan Bursa Saham Australia maka sinergi yang akan mereka ciptakan tetap tidak kompetitif dalam bersaing dengan ECNs. Namun hal itu tentu menuntut persyaratan yang berupa dukungan infrastuktur telekomunikasi, internet dan listrik yang mampu beroperasi 24 jam tanpa henti dalam setahun. Sementara itu, bank-bank pembayaran di Indonesia dapat saja mengembangkan ECNs-nya sendiri namun demikian upaya untuk meningkatkan permodalan bankbank tersebut harus menjadi prioritas utama. Tak perlu Indonesia meniru Kenya dengan transaksi keuangan melalui telepon seluler, dan saatnya Indonesia membuat terobosan dengan melakukan transaksi perdagangan saham melalui ECNs!

III.2. Peran Sistem Pembayaran dan Era Less Cash Society

O

toritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan mampu membaca kebutuhan akan sistem pembayaran pada era masyarakat yang semakin memiliki kecenderungan yang melakukan transaksi tanpa uang tunai. Tak pelak lagi, adanya kecenderungan masyarakat dunia untuk semakin sedikit menggunakan uang tunai merupakan fakta yang semakin tak terbantahkan. Pemerintah tidak perlu melarang transaksi dengan uang tunai, namun dengan sistem pembayaran yang semakin efektif dan eisien maka penggunaan uang tunai dengan sendirinya akan semakin menurun. Dari sisi praktis dan keamanan maka penggunaan transaksi tanpa uang tunai juga akan semakin menurun. Negara yang semakin dalam dengan penerapan branchless banking atau bank tanpa kantor cabang justru semakin kecil kemungkinan (probability) terjadinya 56


kejahatan dengan pengunaan uang tunai. Bukan hanya itu, ternyata perputaran uang (velocity of money) justru semakin positif dalam memberikan kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan investasi dan tabungan juga menjadi semakin dapat dieliminir. Ketidakseimbangan global terjadi akibat perbedaan produktivitas antarnegara dan juga budaya untuk menggunakan non tunai dalam bertransaksi yang semakin tinggi. Aliran dana asing yang masuk maupun keluar (capital inlow and capital outlow) yang bergerak dengan jumlah nilai yang sangat besar merupakan budaya masyarakat yang tidak menggunakan uang tunai. Begitu pula dengan perdagangan valuta asing, juga tidak menggunakan uang tunai. Kemudian, budaya ini menyebar ke budaya lainnya seperti transaksi di pasar modal dan pasar derivatif. Penggunaan uang tunai dalam transaksi semakin hari, semakin kecil proporsinya. Dengan kecenderungan yang seperti ini, maka usulan agar transaksi tidak menggunakan uang tunai melalui undang-undang merupakan kebodohan yang fatal. Amerika Serikat saja masyarakatnya masih menggunakan transaksi tunai walaupun dengan proporsi yang semakin mengecil. Dengan melihat kecenderungan yang seperti ini maka otoritas moneter justru harus semakin memperkuat infrastruktur transaksi non tunai agar transaksi ini semakin aman dan tidak merugikan konsumen. Logikanya, akan tercipta surplus konsumen dan surplus produsen yang seimbang sehingga eisiensi secara optimum terjadi dalam keseimbangan umum dalam perekonomian. Untuk itu, ada baiknya pemerintah menciptakan pilot project pada wilayah Indonesia yang tertentu, di mana kendali kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Pemerintah China, misalnya, menggunakan Hong Kong sebagai wilayah percobaan dalam rangka uji kebijakan keuangan yang efektif.

Pilot Project Batam Pemerintah Indonesia dapat menggunakan Batam sebagai uji coba wilayah dengan percepatan transaksi dengan menggunakan uang tunai. Jika sukses, maka konsep ini dapat diimplementasikan kepada wilayah yang lebih luas, misalnya, Kepulauan Riau. Bahkan dalam visi yang lebih luas, Batam dapat dikembangkan sebagai pusat keuangan yang memiliki kedalaman dan likuiditas keuangan. Jika sukses, bukan hanya Batam yang berhasil menjadi daerah percontohan dalam penggunaan transaksi non tunai, tetapi juga dapat menjadikan cikal bakal 57


rupiah sebagai cadangan devisa dunia bersama dollar AS dan euro. Hal ini harus dipikirkan secara serius agar Indonesia memiliki hub atau cabang keuangan internasional. �engandalkan Jakarta sebagai hub keuangan internasional tampaknya sulit dilakukan lantaran Jakarta tidak memiliki visi ke arah sana. Faktanya Jakarta seperti “orang serakah,” di mana masih memperbolehkan semua aktivitas ekonomi untuk berkecimpung tanpa koordinasi. Lebih dari itu, tidak mungkin menjadikan Jakarta sebagai pusat keuangan dunia walaupun sudah ada Bursa Efek Indonesia (BEI) karena zona waktu Jakarta tidak sama dengan Singapura. Batam memiliki peluang untuk itu. Selain mobilitas manusia antara Singapura dan Batam, juga sangat mudah dipercanggih intensitasnya. �idaklah juga mengherankan jika �alaysia membangun Johor yang juga bersebelahan dengan Singapura. Apa yang dikatakan ekonom Harvard Porter memang ada benarnya, banyak clustering pada satu wilayah harus berdasarkan wilayah waktu yang sama dan secara spasial juga berdekatan. Dengan infrastruktur pelabuhan udara yang buruk, seperti yang ada saat ini di Soekarno-Hatta, maka akan sulit membuat mobilitas yang tinggi antar aktoraktor keuangan di Singapura dan Jakarta. Nah, masyarakat yang berbudaya dengan menggunakan uang tunai yang semakin sedikit dapat dipercepat keberadaannya di daerah percontohan tersebut. Apa yang berhasil di daerah percontohan dapat ditularkan ke daerah Indonesia lainnya, sehingga tercipta efek pengganda yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Jika di Singapura masyarakat sebagian besar tidak lagi menggunakan uang tunai dalam menggunakan transportasi umum, maka seyogyanya Batam juga akan memiliki budaya yang seperti itu. �erlebih banyak pelancong dari Singapura yang datang ke Batam. Budaya seperti ini harus ditularkan melalui pertukaran peradaban melalui hubungan antar manusianya. Dengan demikian, maka bukannya tidak mungkin Batam nantinya juga memiliki sistem pembayarannya sendiri dalam rangka mendukung keunggulan kompetitifnya di pasar keuangan. �idaklah mungkin bagi Batam untuk menggunakan sistem pembayaran yang sama karena kapasitas sistem pembayaran yang ada saat ini tidak didesain untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dari pasar keuangan global. Dengan demikian, Indonesia harus berani melakukan reposisi bagi setiap wilayah di Indonesia sesuai dengan potensinya masing-masing. 58


Keunggulan Indonesia �idak boleh kemajuan tersebut tertawan oleh kelambatan kemajuan pembangunan di Jakarta. Jika kita amati di Asia, maka negara kepulauan memiliki keunggulan kompetitif sebagai hub pasar keuangan global, misalnya Singapura dan Hong Kong. �alaysia dipastikan tidak akan mampu menjadi hub pasar keuangan global karena tidak memiliki pulau yang berpotensi untuk dikembangkan. Sementara Indonesia memiliki banyak pulau, bahkan ribuan, dan juga sudah memiliki Batam yang secara posisi sangat dekat dengan Singapura. �engingat adanya korelasi yang sangat tinggi antara terciptanya budaya masyarakat yang non tunai dengan terciptanya hub keuangan global, maka visi pembangunan yang ada selama ini harus mampu memanfaatkan potensi tersebut. Dengan demikian, daerah seperti Batam nantinya memiliki sistem pembayaran yang lebih canggih dari Jakarta. Namun demikian, otoritas moneter tetap berada di bawah kendali Bank Indonesia (BI). Akan tetapi, bank sentral perlu menambah satu deputi gubernur baru, yaitu yang bertanggungjawab terhadap daerah otonom secara sistem pembayaran. Keberadaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) membuat tugas pengawasan bank yang ada di bank sentral akan berpindah ke lembaga pengawas super body itu. Dengan adanya kekosongan tugas di Bank Indonesia, maka keberadaan fungsi baru tersebut akan membuat Bank Indonesia semakin fokus kepada pembagunan sistem pembayaran di Indonesia yang siap menyongsong era less cash society yang menjadikan Indonesia sebagai hub penting dalam keuangan global.

III.3. Merger Bursa Saham dan Sistem Pembayaran

C

omputer Assisted E�ecution Sistem semakin memperlihatkan bahwa merger bukan hanya akan terjadi antar bursa efek tetapi juga dengan dengan non bursa efek. �enurut deinisi SEC (Securities Exchange Commission) CAES dideinisikan sebagai: ”A NASD sistem that enables members to direct agency orders of up to 1,000 shares in both Nasdaq securities and exchangelisted securities to market makers for automatic execution.” Sepertinya merger bursa saham bebas dari kepentingan penciptaan strategi penguatan sistem pembayaran sehingga demutualisasi lebih di arahkan dalam konteks memaksimumkan shareholder value. Namun, beberapa bursa utama 59


dunia berupaya melakukan merger dalam rangka menciptakan memaksimumkan shareholder value melalui sinergi dalam sistem pembayaran. Dalam konteks itu maka merger bursa saham di dunia sebetulnya dapat dikelompokkan dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah merger bursa untuk kepentingan anggota bursa. Kategori kedua adalah merger bursa untuk tujuan memaksimumkan shareholder value dari pemegang saham. Kategori yang terakhir adalah merger bursa dalam rangka bukan hanya memaksimumkan shareholder value tetapi juga memaksimumkan stakeholder value melalui sinergi sistem pembayaran. Contoh kategori yang pertama adalah merger antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia. Langkah merger seperti ini juga akan diikuti oleh bursa saham dan bursa obligasi di Filipina. Biasanya merger dalam kategori ini terjadi di Negara yang perekonomiannya tidak memiliki perencanaan ekonomi yang ajeg. Contoh dari merger dengan kategori yang kedua adalah merger antara merger bursa yang telah melakukan demutualisasi namun tidak dalam konteks menciptakan sinergi sistem pembayaran. Syaratnya adalah demutualisasi. Namun demutualisasi tidak diarahkan bagi lembaga yang berperan penting dalam sistem pembayaran untuk memiliki saham pada bursa saham. Sedangkan kategori ketiga merupakan bentuk merger bursa saham yang berorientasi kepada sinergi sistem pembayaran seperti langkah akuisisi yang dilakukan oleh Bursa Efek Singapura terhadap Bursa Efek Australia. Sayang, langkah strategis Bursa Efek Singapura tidak dapat berlanjut karena tidak mendapatkan persetujuan politik dari kekuatan politik di Australia. Jika langkah tersebut dapat berlangsung mulus maka sinergi antara sistem pembayaran Singapura dan Australia akan terjadi secara sistematis. Demutualisasi Bursa Efek Australia akan membuka kesempatan bagi lembaga pembayaran seperti bank pembayaran untuk menciptakan shareholder value yang maksimum melalui sisnergi sistem pembayaran termasuk dalam konteks bursa futures. �arket 2000 Report mengatakan: “Many institutions and professional traders also adjust their portfolios and hedges by trading stock index futures, many of which trade at night on automated sistems operated by futures exchanges. In addition, portfolio hedges are often adjusted through after-hours exchanges of stock index futures with baskets of underlying stocks (so-called “Exchanges for Physicals” or “EFPs”). Most of these basket trades are efected after-hours on foreign markets such as London and Tokyo.” 60


Langkah tersebut diperkirakan akan diikuti oleh sinergi sistem pembayaran lanjutan dengan sistem pembayaran China. Di China sendiri pengembangan bursa saham tidak terlepas dari pengembangan sistem pembayaran. Dengan demikian untuk negara sekaliber China dan Singapura perencanaan pembangunan sistem pembayaran, sektor keuangan dan pasar saham dijalankan secara integral. Inilah esensi dari pembangunan ekonomi masa depan. Dengan langkah tersebut maka China akan mampu menciptakan mata uang China sebagai mata uang dunia. Langkah itu hanya dapat terjadi jika China mampu mensinergikan pasar modal dan sistem pembayaran di Asia Pasiik. Itu pun belum memperhitungkan bursa Hong Kong. Singapura berkepentingan untuk mengalahkan Hong Kong sebagai pusat keuangan Asia. Dengan demikian langkah merger dengan Bursa Australia merupakan langkah kuda untuk bersaing dengan Bursa Hong Kong yang berpotensi menciptakan sinergi sistem keuangan termasuk sistem pembayaran dengan bursa-bursa di China. Sinergi dalam sistem pembayaran bukan hanya menciptakan increasing return to scale bagi sistem pembayaran itu sendiri tetapi juga sistem keuangan serta perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya merger bursa efek yang tidak diikuti oleh demutualisasi akan kehilangan kesempatan untuk menciptakan kondisi increasing return to scale tersebut. Kualitas sumber daya manusia dari bursa yang tidak melakukan demutualisasi akan semakin tertinggal. Demutualisasi memungkinkan bursa efek lain yang memiliki kekuatan dalam sistem pembayaran untuk melakukan sisnergi. Langkah lain yang dapat dilakukan oleh bursa yang tidak melakukan demutualisasi adalah melakukan akuisisi terhadap bursa efek yang yang melakukan demutualisasi. Pada era demutualisasi bursa efek maka penciptaan sistem pembayaran nasional harus berorientasi kepada penciptaan sinergi dengan sistem pembayaran yang memiliki kekuatan ekonomi. Dalam konteks Indonesia maka sinergi dapat dilakukan dengan sistem pembayaran Singapura, China, Hong Kong, Australia atau Jepang. Namun sinergi dengan sistem pembayaran di Amerika Serikat juga harus diperhitungkan secara masak-masak. Semua ini harus dikaji secara seksama, namun yang jelas sistem pembayaran dengan hanya mengandalkan ire wall sistem pembayaran nasional semata sudah ketinggalan zaman. Dan pembangunan sistem pembayaran yang tidak mengindahkan arah pembangunan pasar modal juga dipastikan sulit untuk berhasil. Dengan demikian cetak biru pembangunan ekonomi Indonesia bukan hanya harus diperbaharui tetapi juga diarahkan kepada pembangunan yang bersifat 61


integralistik. Sudah saatnya bursa efek di Indonesia harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk menyongsong era baru ini. Karyawan bursa efek haruslah fasih dalam berbahasa Inggris dan juga memiliki pendidikan setara dengan S2. �anpa itu, maka apapun cetak biru pembangunan sektor pasar modal di Indonesia tidak akan mampu berlomba dengan sektor yang sama di negara lain. �anpa kualitas sumber daya manusia yang mumpuni maka penciptaan sinergi antara pasar modal dengan sistem pembayaran akan mengalami hambatan. �idak diliriknya Indonesia oleh Bursa Singapura, Hong Kong, Jepang dan Australia bukan karena potensi ekonomi pasar modal dan sistem pembayaran yang lemah tetapi lebih dikarenakan oleh kualitas sumber daya manusia di Bursa Efek Indonesia yang masih sangat rendah. Akibatnya pembangunan sistem pembayaran di Indonesia menjadi terkendala oleh hal tersebut. Padahal eisiensi dalam sistem pembayaran akan menciptakan kondisi yang sangat vital bagi pembangunan ekonomi di semua sektor ekonomi.

III.4. Sistem Pembayaran Bagi Perusahaan Sekuritas

S

istem pembayaran memainkan peran yang sangat penting bagi produktivitas perusahaan sekuritas. Nasdaq membuktikan akan semakin pentingnya perdagangan saham di luar bursa tradisional. Sistem pembayaran dapat dianalogikan dengan selang infus. Ketika krisis ekonomi menghantam Amerika Serikat dan kemudian juga Uni Eropa maka banyak perusahaan sekuritas mengalami ancaman likuiditas hingga solvabilitas. Bank sentral Amerika Serikat segera melakukan langkah penyelamatan dengan mengucurkan likuiditas ke sektor keuangan bukan saja di Amerika Serikat tetapi juga seluruh dunia. Dengan adanya sistem pembayaran yang handal maka langkah bank sentral Amerika Serikat untuk memberikan infuse kepada perusahaan keuangan termasuk perusahaan sekuritas dapat berlangsung secara sukses. Ini memperlihatkan bahwa sistem pembayaran Amerika Serikat mampu menjadi selang infus bagi seluruh sistem pembayaran di dunia lainnya. Perusahaan sekuritas memerlukan sistem pembayaran karena perdagangan efek memerlukan aturan serah efek dan pembayaran efek. Belum lagi aturan untuk menyimpan efek. Perdagangan efek dengan perdagangan efek antar Negara memerlukan sistem pembayaran yang saling terkoneksi. 62


�anpa sistem pembayaran yang handal maka perdagangan efek akan sulit terjadi secara eisien, wajar dan transparan. Asumsi besar dari undang-undang pasar modal adalah adanya jaminan sistem pembayaran yang handal. Perusahaan sekuritas berpotensi dimiliki oleh lembaga pembayaran seperti bank pembayaran untuk menciptakan sinergi bisnis. Perusahaan sekuritas yang dimiliki oleh lembaga pembayaran akan berorientasi bukan hanya memaksimalkan shareholder value tetapi juga produktivitas di sektor sistem pembayaran. Sinergi ini akan menghasilkan inovasi baru berupa sistem perdagangan efek yang didukung oleh sistem teknologi pembayaran yang semakin eisien. Dengan demikian, inovasi sistem pembayaran juga akan berorientasi kepada penciptaan peningkatan produktivitas dari perusahaan sekuritas. Pada gilirannya, perusahaan sekuritas yang tidak dimiliki oleh lembaga pembayaran dapat merasakan dan memanfaatkan inovasi sistem pembayaran tersebut. Sistem ini harus bersifat contestable market. Masing-masing lembaga pembayaran yang memiliki perusahaan sekuritas maupun yang tidak memiliki akan berkompetisi secara fair. Keberhasilan ini hanya akan terwujud jika contestable market juga terjadi di pasar efek sebab pasar pembayaran merupakan derived demand dari pasar efek. Walaupun demikian pasar pembayaran memiliki pangsa pasar yang sebetulnya jauh lebih luas lagi seperti pasar pembayaran non efek. Karena itu, sistem contestable market untuk pasar non efek juga sangat diperlukan. Pasar contestable market ini harus merupakan pasar yang bersifat monopolistic competition sehingga teknologi yang bersifat increasing return to scale juga dapat terjadi. Pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi pemain lokal sepanjang pasarnya bersifat kontestabel dalam rangka menciptakan pasar yang bersifat monopolistic competition di dalam negeri. Perusahaan sekuritas yang dimiliki oleh bank pembayaran lokal diharapkan juga memiliki teknologi yang bersifat increasing return to scale sehingga menciptakan juga eksternalitas positif bagi pasar modal domestik. Sejauhmana terjadi separabilitas antara sistem pembayaran dengan fungsi produksi lainnya dari perusahaan sekuritas harus mendapatkan kajian yang sangat serius. Dengan adanya separabilitas maka sinergi antara sistem pembayaran dengan faktor produksi lainnya termasuk teknologi akan memberikan implikasi kebijakan. Teknologi perdagangan efek akan terus berkembang seiring dengan teknologi sistem pembayaran dari remote trading menuju electronic trading. 63


Karenanya, terbuka kemungkinan perusahaan sekuritas akan menjadi Electronic Communication Network untuk menjalankan perdagangan efek di luar bursa selama 24 jam non stop. Dengan demikian perusahaan sekuritas berpeluang untuk menciptakan pasar efek baru menyaingi bursa efek tradisional. Kondisi ini menyebabkan daya saing pasar modal di Indonesia semakin meningkat sehingga pasar modal domestik dapat memproyeksikan ECN lokal untuk bersaing secara asimetrik dengan bursa-bursa tetangga seperti Bursa Efek Singapura, Bursa Efek Australia, dan Bursa Efek Hong Kong. �anpa orientasi ECN maka perusahaan sekuritas lokal hanya terkungkung oleh ketidakeisienan bursa lokal. Kondisi ini akan menciptakan contestable market di pasar modal domestik dalam rangka menciptakan teknologi perdagangan efek domestik yang bersifat increasing return to scale. Maka dari itu, aturan pasar modal harus memberikan kesempatan bagi ECN untuk berkembang di Indonesia khususnya ECN dari perusahaan sekuritas lokal yang memiliki aliansi strategis dengan bank pembayaran lokal di tanah air. Penelitian SEC (Securities Exchange Commission) menyatakan bahwa: “Today, ECNs account for approximately 30% of total share volume and 40% of the dollar volume traded in Nasdaq securities. ECNs account for approximately 3% of total share and dollar volume in listed securities. In contrast, in 1993, ECNs accounted for only 13% of share volume in Nasdaq securities and only 1.4% of listed share volume.” Agar dapat bersaing dengan bursa efek internasional maka perusahaan sekuritas lokal yang memiliki aliansi strategis dengan bank pembayaran lokal juga harus diberikan kesempatan untuk melakukan merger dan/atau akuisisi dengan perusahaan ECN asing. Untuk itu maka demutualisasi Bursa Efek Indonesia merupakan necessary condition. Tanpa langkah strategis tersebut maka kemajuan bursa efek Indonesia akan terus tertinggal oleh Bursa Efek Singapura. Dalam Efects of Market Reform on Trading Costs and Depths of Nasdaq Stocks, Michael Barclay,et al.,Journal of Finance,Vol.VIV,No.1 (February,1999) membuktikan akan keunggulan ECN dimana penelitian ini menghasilkan kesimpulan: “his study found that the quoted and efective spreads for Nasdaq stocks declined approximately 30 percent.” Itulah keunggulan ECN dengan sistem handling rules-nya. Perusahaan sekuritas lokal juga harus diberikan kesempatan untuk melakukan dual atau triple listing untuk menciptakan sinergi bukan hanya dengan ECN tetapi juga sumber modal dengan teknologi dunia. Dengan demikian perdagangan efek di Indonesia bukan menjadi dominasi Bursa efek Indonesia tetapi juga perusahaan sekuritas lokal! 64


III.5. Peran Sistem Pembayaran Dalam Pasar Modal

P

asar modal semakin dominan perannya dalam perekonomian dunia. �ergernya Bursa Jerman dengan Bursa New York merupakan indikasi akan dinamiknya perkembangan pasar modal dunia. Upaya Bursa Singapura mengakuisisi Bursa Australia juga merupakan dinamika penting pasar modal di Asia Pasiik. Perkembangan pasar modal dari trading on site menjadi on line trading merupakan peluang bagi munculnya trasaksi keuangan dalam jumlah yang semakin besar. Belum lagi, munculnya bursa elektronik yang memungkinkan mereka berdagang dengan dirinya sendiri tetapi juga investor lainnya. Jaringan pasar modal akan semakin canggih dengan bergesernya platform perdagangan dari site trading menjadi on-line trading, script menjadi scriptless, dan juga dari bursa tradisional menjadi bursa elektronik. Dengan struktur hukum yang berbentuk self regulatory organization maka dukungan platform dari sistem pembayaran juga harus sesuai. Pergerakan transaksi saham yang semakin besar menuntut sistem pembayaran bukan saja dalam sisi teknologi tetapi juga organisasi untuk mampu mengikuti perkembangan transaksi keuangan yang semakin besar ini. Belum lagi, transaksi antar wilayah Negara yang tentunya memerlukan kecermatan tersendiri bagi sistem pembayaran untuk mengakomodirnya. Karena itu sistem pembayaran harus mampu memutus rantai risiko jika terjadi efek domino dari krisis sistem pembayaran yang terjadi di Negara lain. Perlu diingat bahwa krisis ekonomi selalu juga menghantam pasar modal. Gertrude Tumpel-Gugerell yang juga anggota dari executive board dari European Central Bank (17 November 2008) juga mengingatkan akan pentingnya infrastruktur keuangan dalam meredam krisis. Jika dikaji lebih jauh maka seyogyanya integrasi dari sistem keuangan juga harus mencakup faktor pengawasan sistem keuangan itu sendiri. Jangan sampai upaya untuk mengefekstifkan sistem pengawasan justru menjadi mandul karena keterbatasan infrastruktur. Dan sebaliknya jangan sampai upaya memperbaiki infrastruktur melupakan pentingnya aspek pengawasan dari sistem itu sendiri.Tetapi esensi penanggulangan krisis atapun pra krisis menjadi lebih penting! Joel Seligman dalam bukunya yang berjudul he Transformation of Wall Street lebih pedas lagi dalam menjelaskan tidak berfungsinya SEC dan matinya teori pendukung SEC selama ini yaitu Teori Eicient Market Hypothesis. 65


Bahkan ia menyatakan penelitian yang dilakukan Stigler dalam mendukung teori usang tersebut juga salah. Kelemahan lainnya adalah tidak berfungsinya disclosure market sebagaimana diasumsikan oleh teori tersebut. �enarik mencermati desain sistem pembayaran terhadap peningkatan daya saing pasar modal itu sendiri. Untuk itu ada baiknya belajar dari Inggris yang berupaya mempertahankan posisinya sebagai pusat keuangan dunia. Hingga saat ini Inggris menggunakan Countinous Linked Settlement untuk mereduksi kebutuhan likuditas dari Chaps Euro dan Sterling masing-masing sebesar 50% dan 10%. Willison 2005 sudah pernah menegaskan hal ini: “he Federal Reserve Sistem, for example, routinely allows banks using Fedwire to incur uncollateralized intraday overdrafts, but other central banks (Euro area, Japan, U.K.) only grant such credit against collateral. he Fed charges fees against overdrafts (over a ceiling), but many other central banks do not. Other large-value payment sistems—CHIPS in the U.S., LTVS in Canada, and the multicurrency CLS—have opted for arrangements that employ modiied versions of net settlement, often in conjunction with queuing arrangements that attempt to optimize the extent to which queued payments may be netted”. Negara Inggris menerapkan kebijakan harga dari sistem pembayaran berbasis biaya, sementara Uni Eropa dengan targetnya justru bersifat disgresif. Artinya sistem biaya dari sistem pembayaran Uni Eropa akan menjadi lebih murah ketimbang Inggris karena terjadinya economies of scale and Economies of scope yang terjadi secara simultan. �idaklah mengherankan jika Chaps Euro sesungguhnya berada dalam kekuasan �arget 2 sehingga sistem pricing Inggris mulai menciptakan konvergensi dengan harga yang terjadi di Uni Eropa. Konvergensi ini terjadi karena arbitrase menjadi terbuka peluangnya. Persinggungan ini dipastikan akan terus melebar dalam jangka panjang. Konsekuensinya migrasi dari Chaps menjadi �arget 2 sebetulnya hanyalah masalah waktu semata. Dengan cara ini Inggris dipastikan akan terus memiliki keunggulan di pasar modal dunia dan bukan hanya di Uni Eropa, Sistem pembayaran sangat menentukan keuanggulan dari sebuah Negara di bidang pasar modal. Hong Kong juga berupaya menarik IPO lebih besar ketimbang New York dan perlu diingat bahwa Hong Kong menerapkan sistem pembayaran ala Inggris. Bukan hanya itu, sistem pasar modalnya-pun merupakan bentukan dari sistem pasar modal Inggris. Kualitas sumber daya manusia dari Bursa Efek Hong Kong mungkin yang terbaik di Asia untuk saat ini. �idaklah mengherankan jika Bursa Efek New York cukup keteteran dalam bersaing dengan Hong Kong dalam menarik IPO. Apalagi masih banyak perusahaan milik pemerintah China yang juga akan merencanakan IPO di Bursa efek Hong Kong. 66


Di sisi lain Hong Kong merupakan pemecah pasar bagi Bursa efek London dalam konteks persaingannya dengan Amerika Serikat dimana dual listing akan menjadi strategi utama di masa depan. Perlu diingat bahwa sistem listing di Bursa Efek Hong Kong adalah sama dengan Bursa Efek London, sebaliknya aturan listing mereka berbeda dengan New York. Dalam aturan listing Bursa Efek New York sangat terlihat bahwa bursa efek yang menentukan siapa yang bakal lolos untuk listing, sementara dalam aturan Bursa Efek London dan Hong Kong semuanya sudah tertera secara baku dalam aturan listing-nya tersebut. Boleh jadi Bursa Efek New York akan menurunkan batas kualitas maupun kuantitasnya untuk menarik lebih banyak IPO di masa depan. John Scroy yang merupakan arsitek pasar modal Indonesia misalnya pernah mengatakan bahwa aturan listing di Bursa efek Indonesia seyogyanya mengikuti aturan listing di New York karena Undang-Undang Pasar �odal Indonesia meniru undang-undang pasar modal Amerika Serikat. �api itu belum mempertimbangkan kompabilitas dari sisi sistem pembayaran. Sistem pembayaran di Amerika Serikat jauh lebih canggih! Kelemahan starategi pasar modal Negara berkembang adalah tidak memperhatikan desain dari sistem pembayarannya. Diamond dan Dybvig 1983 memperkuat hal tersebut dimana mereka menekankan bahwa: “Economic models of banks have usually focused on the roles of banks as inancial intermediaries, parties able to exploit the synergies between the provision of extremely liquid deposits and illiquid loans”. Peserta yang memiliki prospek harus diregulasikan oleh New York State Banking Department atau otoritas regulator dari bank federal untuk menjamin bahwa para peserta diperiksa secara regular dan beroperasi secara benar, peserta yang memiliki prospek selalu menjadi obyek evaluasi kredit oleh CHIPCo. Sprague (1910) mengatakan bahwa: “he concentration of bankers’ deposits in a small number of banks in New York City made the banking sistem vulnerable to disruption.” Peserta CHIPS juga diwajibkan untuk menyerahkan salinan dari laporan keuangan tahunan mereka, dan juga diwajibkan untuk direview oleh dewan CHIPCo. Salah satu keunggulan merger dari Bursa Jerman dengan Bursa New York adalah dukungan sistem pembayaran Amerika Serikat yang sangat efisien. Berkembangnya sistem pembayaran Fed karena sistem tersebut sudah memperhitungkan segala efek negatif yang akan muncul dari berbagai aspek keamanan. Jelas sekali bahwa keunggulan sebuah Negara di bidang pasar modal tak lepas dari keunggulannya di bidang sistem pembayaran! 67


III.6. Peran Sistem Pembayaran Dalam Perdagangan Derivatif

P

erdagangan derivatif apapun motifnya sangat tergantung kepada dukungan sistem pembayaran. Perdagangan derivatif pada dasarnya diperlukan untuk mengendalikan risiko. �ermasuk risiko dari kemungkinan naiknya harga energy dunia akibat kelangkaan stok energy. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengatakan: “The evidence is weaker in the two energy markets studied because of considerable uncertainty about the degree to which the available data actually reflect index trader position in these markets.” Dengan kata lain sangat sulit membuktikan adanya gelembung balon pada pasar derivatif yang terkait dengan sektor energy. Berdasarkan �eori Bubble seharusnya inventory meningkat pada tahun 2006 dan 2008, namun faktanya cadangan stok komoditas justru menurunan pada periode tersebut. Inilah dampak luar biasa dari sistem pembayaran yang mendukung perdagangan di pasar derivatif dunia yang lebih beroerientasi kepada hedging. Sistem pembayaran yang canggih telah menjadi bumper dari potensi terjadinya ekonomi balon. Walaupun demikian, pasar derivatif juga berpotensi mendukung bagi terciptanya ekonomi balon sebagaimana yang dinyatakan oleh Laporan Staf dari U.S. Senate Committee pada tahun 2006 yaitu: “he traditional forces of supply and demand cannot fully account for increases.” Perdangan pada pasar derivatif semakin mendukung Teori Arrow-Debreu dalam konteks kompetitif equilibrium namun tak lepas dari kendala leverage level yang diciptakan oleh Minsky. Shifting antar keseimbangan pasar menjadi asumsi yang sangat serius. Sistem pembayaran sangat mendukung teori keseimbangan Arrow dan Debreu. Tanpa adanya keseimbangan dalam pasar maka apa yang dikemukakan oleh Minsky juga kehilangan pijakan. Dalam konteks itu maka perdagangan derivatif berpotensi menciptakan divergensi dalam keseimbangan pasar yang bersifat dinamis. Konvergensi pasar yang tercipta hanyalah bersifat jangka pendek. Namun dengan adanya sistem pembayaran yang eisien maka mekanisme untuk terjadinya divergensi juga tidak akan bersifat permanen. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akhir-akhir ini yang berada pada stall speed. Keterkaitan antar pasar menciptakan potensi bagi pengembangan sistem pembayaran yang terkait dengan sistem perdagangan derivatif. Biaya potensial dari spekulasi yang belebihan dapat ditangkal oleh arbitrase dari pembelian index-fund melalui sistem pembayaran yang eisien. 68


Permintaan akan hedging juga akan meningkat dengan semakin eisiennya sistem pembayaran. Dengan demikian teori terjadinya spekulasi yang berlebihan pada pasar derivatif telah mengalami discounting dengan adanya sistem pembayaran yang eisien. Tingkat konservatisme tetap harus meningkat sebagaimana kekakuan dari model ketergantungan dan keandalan yang menghasilkan penurunan perkiraan persyaratan modal bagi bank pembayaran. Dengan demikian, model yang mengasumsi kemerdekaan statistik di semua peristiwa kerugian akan memerlukan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Kekakuan tersebut mungkin sulit untuk dicapai mengingat sifat yang berkembang dari pemodelan ketergantungan untuk risiko operasional. Penting untuk dicatat bahwa trade-of antara kekakuan dan konservatisme akan berfungsi hanya dalam batas-batas tertentu.Pengawas moneter tidak akan menerima tingkat konservatisme yang tinggi untuk mengimbangi pendekatan ketergantungan yang dihasilkan dari kekurangan mendasar. Tanpa perbaikan dalam pemantuan risiko usaha pelaku sistem pembayaran maka kapasitas sistem pembayaran yang canggih akan berpotensi menciptakan biaya ekonomi yang relatif mahal. Melejitnya perdagangan derivatif dalam era globalisasi juga tak terlepas dari dukungan teknologi khususnya dukungan teknologi sistem pembayaran. Teknologi ICT telah menciptakan dampak yang luar biasa bagi perekembangan pasar derivatif di dunia. Harga relatif dari produk ICT terus memperlihatkan penurunan di Amerika Serikat sekalipun headline inlation terus meningkat. Untuk menciptakan inlasi di Amerika Serikat maka inovasi dalam produk ICT harus bergerak dari proses yang bersifat increasing return to scale menuju decreasing return to scale. Namun dengan relatif rendahnya headline inlation di Amerika Serikat maka pergerakan dari inceasing return to scale dapat mencapai constant return to scale atau bahkan tetap pada posisi increasing return to scale. Artinya sistem pembayaran berpotensi terus mendukung transaksi derivatif di pasar modal dan keuangan, namun pemantauan risiko pasar menjadi sangat penting. Penghakiman ahli (40%) adalah yang cara utama yang digunakan untuk memperkirakan ketergantungan investor pasar derivatif pada sistem pembayaran, diikuti oleh data kerugian internal (36%) dan data eksternal (17%). Bank-bank di Eropa dan Amerika Utara menggunakan kombinasi dari sumber-sumber tersebut. Namun, lebih banyak bank-bank Amerika Utara yang menggunakan data kerugian eksternal untuk memperkirakan ketergantungan (60%) dibandingkan 69


daerah lain. �idak ada bank yang menggunakan data kerugian eksternal untuk model ketergantungan di Australia dan Jepang dan hanya satu bank di Eropa. Karena itu, peran bank sentral sangatlah dominan dalam menciptakan kelembagaan yang mapan dalam sistem pembayaran untuk mendukung pasar derivatif yang semakin marak. Sistem netting harus terus dikembangkan dalam sistem pembayaran dengan dukungan produk IC� berbasis increasing return to scale. Untuk itu pemerintah harus berani menciptakan pasar yang bersifat imperfect competition dalam pasar pembayaran sehingga bank-bank pembayaran mampu melakukan investasi yang layak untuk menciptakan keunggulan kompetitif, sehingga tren penurunan harga komoditas seperti karet dan kapas tidak menyurutkan pasar derivatif yang terkait dengan produk-produk tersebut. Capital inlow tidak bersifat siklis pada index fund dalam pasar komoditas. Konsekuensinya, skenario semakin penting dalam sistem pembayaran dimana unsure spatial sangat berperan. Jarak berpengaruh penting bagi bank pembayaran (lihat Degryse and Ongena (2005). Pelaku sistem pembayaran haruslah siap dengan semua scenario bisnis. Proses skenario bersifat subjektif dan oleh karena itu output dari proses skenario selalu mengandung ketidakpastian yang signiikan. Ketidakpastian ini, bersama dengan ketidakpastian dari unsur-unsur lain, harus tercermin dalam output dari model yang menghasilkan kisaran dari estimasi keperluan modal. Dengan demikian, ketidakpastian skenario menyediakan mekanisme untuk memperkirakan tingkat konservatisme yang sesuai dalam biaya modal akhir dari regulasi dalam sistem pembayaran. Penerapan teknologi pembayaran juga harus dikaji untung ruginya (lihat Humphrey tahun 2000). Karena mengukur ketidakpastian yang timbul dari bias skenario terus menimbulkan tantangan yang signiikan, bank sentral harus memperhatikan dengan cermat integritas dari proses pemodelan dan terlibat erat dengan sistem pengawasan dari sistem pembayaran yang relevan yang memiliki risiko terkait perdagangan derivatif.

III.7. Lembaga Kliring Saham dan Infrastruktur Pembayaran

A

lfred Kohn dari Federal Reserve (Bank Sentral Amerika Serikat) mengomentari pentingnya proses kliring dalam instrumen keuangan, khususnya saham pada infrastruktur pembayaran. Lebih dari itu, Kohn juga mengatakan bahwa dalam krisis yang melanda Paman Sam tahun 2008 70


lalu, yang menyebabkan gagal bayar (default) dalam kredit default swap di sistem kliring menyebabkan perlunya perbaikan regulasi. Sedangkan beberapa pakar microstructure seperti Ohara menekankan pentingnya perbaikan microstructure sistem pembayaran itu sendiri, termasuk infrastruktur pembayaran. Apa yang terjadi di Amerika Serikat memperlihatkan adanya tekanan legislatif pada upaya menyempurnakan proses kliring di pasar saham mereka yang juga sudah semakin erat hubungannya dengan pasar derivatif dan pasar valuta asing. Kombinasi bertemunya berbagai pasar tersebut termasuk pasar komoditas menyebabkan proses kliring saham tidak bebas dari kebijakan makroekonomi, mikroekonomi dan microstructure. �idaklah mengherankan jika perubahan aturan kliring saham berupaya untuk tidak tergantung kepada kekuatan Self Regulatory Organization (SRO), tetapi kepada kekuatan legislatif yang lebih demokratis dengan mengandalkan kekuatan check and balances. Di Amerika Serikat, ada dua lembaga yang menjalankan kliring di pasar saham yaitu Depository �rust dan Fedwire. Keberadaan dari dua lembaga ini merupakan kebutuhan bagi penguatan market institution untuk mengatasi bukan saja kegagalan pasar tetapi juga perbaikan eisiensi secara dinamis. Keduanya diciptakan bukan saja sebagai kompetitor tetapi juga sebagai pelengkap untuk menunjang operasi kliring di pasar saham. Kedua lembaga ini terkoneksi secara canggih dengan Automated Clearing House (ACH) yang beranggotakan bank-bank. Dengan demikian, skala ekonomis perbankan, dari sisi clearing house, sangat berkaitan erat dengan kliring yang terjadi di pasar saham.

Saling Terkait Yang menjadi masalah adalah ketika terjadi gagal kliring yang jika desainnya tidak tepat akan berpotensi meningkatkan reserve pada bank sentral. Tidaklah mengherankan jika reserve pada the Fed terus meningkat sejak terjadinya krisis tahun 2008 yang lalu sementara harga saham di Amerika Serikat juga terus memperlihatkan kecenderungan yang membaik. Kombinasi meluapnya reserve dapat menyebabkan teransaksi saham terus meningkat sepanjang proses kliring berjalan eisien. Skala ekonomis dan lingkup ekonomis terjadi dengan adanya jaringan kliring yang tidak terpusat pada pembentukan risiko akut. 71


Dapat dianalogikan dengan tubuh manusia, di mana aliran darah dan sistem syaraf saling membutuhkan walaupun melalui dua sistem berbeda yang sama-sama kompleks. �anpa adanya sistem kliring saham yang handal maka perekonomian Amerika Serikat terancam oleh banjir likuditas yang berpotensi menciptakan gagal bayar dan gagal serah. Dengan demikian, velocity of money merupakan faktor penting dalam menentukan gagal serah dan gagal bayar di pasar saham. Untuk itu hubungan antara Fedwire, Depository Trust dan Automated Clearing House, bagaikan tiga segitiga pengaman dalam infrastur pembayaran di sistem ekonomi Amerika Serikat. Dalam menghadapi krisis yang baru lalu, he Fed juga membuka pintu likuiditas bagi ketiga lembaga ini tanpa pandang bulu. Tanpa dibukanya pintu likuditas, maka ketiga lembaga ini berpotensi mengalami “crash” yang pada gilirannya menyebabkan sistem pasar modal dan perbankan juga akan mengalami “crash”.

Rentannya Eropa Di Eropa, paling tidak ada empat lembaga kliring saham yang mengandalkan eisiensi dari pasar oligopoli. Mereka menciptakan harga sesuai dengan biaya marjinal dalam rangka meningkatkan daya saing terhadap kekuatan infrastruktur saham di Amerika Serikat. Permasalahannya bad money drives out good ones. Sehingga pemain pasar kliring akan cenderung menggunakan lembaga kliring yang justru sebetulnya tidak kredibel. Standardisasi lembaga kliring saham di Eropa masih sangat rentan terhadap keputusan politik lokal. Seyogyanya, lembaga anti persaingan usaha di Eropa tidak boleh terlalu kaku dalam menerapkan aturan persaingan usaha yang ketat. Pada gilirannya, harga biaya marjinal yang tercipta masih lebih tinggi ketimbang harga kliring saham di Amerika Serikat. Sanderson dari Chicago University mengatakan: “he discipline of economics has focused almost entirely on eiciency rather than fairness because the former is more susceptible to analysis, but that there is still no way to decide what the right balance of eiciency and fairness is.” Regulasi bergerak menjadi legislatif. Jika proses kliring saham di Amerika Serikat menjadi bagian dari legislatif, maka harga kliring saham di Amerika Serikat akan menjadi semakin murah lagi. Dengan harga biaya rata-rata saja harga kliring pasar saham di Amerika Serikat sudah lebih murah ketimbang Eropa. Rencana 72


merger antarbursa saham seperti antara Nasdaq dengan Bursa Efek New York akan semakin menciptakan eisiensi di pasar saham di Amerika Serikat. Krisis keuangan dan ekonomi tahun 2008 akan menjadi momentum bagi perbaikan kondisi bukan saja pasar saham dan keuangan di Amerika Serikat tetrapi juga pasar kliringnya. Arnold King mengatakan: “In both standard and Austrian economics, the price system is supposed to take care of the process of adjusting to technological change. his is what we would expect if the instant that a technological change took place, the Walrasian auctioneer quickly tested thousands of diferent price vectors to ind one that induces full employment. In the real world, adjustment is a lot messier.” Dengan demikian, proses initial public ofering (IPO) akan semakin banyak migrasi ke Amerika Serikat dari Uni Eropa dan Asia sebagai bagian dari penyesuaian tersebut. Lihatlah migrasi IPO dari perusahaan-perusahaan milik China yang terus berdatangan bagi air bah ke Amerika Serikat. Tiru “KPPU” Amerika Penguatan mata uang China, yuan, tidak mengurangi minat mereka untuk melakukan IPO di Amerika Serikat. Hal ini karena struktur pasar yang sangat eisien yang didukung oleh infrastruktur kliring saham yang sangat eisien. Lembaga antitrust di Amerika Serikat menggunakan akal sehat untuk meningkatkan daya saing pasar modal mereka. Para pemimpin lembaga antitrust di Amerika Serikat menggunakan prinsip ekonomi yang mendukung upaya inovasi di atas kepentingan sempit yang sematamata hanya menggunakan aturan hukum persaingan usaha. Ada baiknya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia mencontoh KPPU-nya Amerika Serikat ketimbang Uni Eropa termasuk Jerman. Pemerintah Amerika Serikat saat ini tengah berupaya meningkatkan economis of scale and scope dari sistem kliring dan sistem pembayaran di pasar saham, derivatif, option dan futures. Dengan demikian, seperti yang dikatakan oleh Kohn, regulasi akan menjadi revolusi di sistem kliring sehingga lembaga kliring dapat menyebabkan terkonsentrasinya risiko. Namun, pemecahan risiko juga dapat berbahaya ketika kapasitas regulasi tidak mampu melakukan antisipasi. Sebaliknya, risiko yang terkonsentrasi dapat diatasi jika otoritas regulasi mampu memberikan solusi yang tepat. Sepanjang otoritas moneter juga membuka pintu 73


bagi risiko konsentrasi dari lembaga kliring, maka stabilitas moneter dapat terus terjaga. Untuk itu kemampuan netting juga akan semakin terkonsentrasi sehingga akar permasalahan dapat segera terpantau secara tepat. Ronald Coase berkata: “You should get the same allocative result if you distribute the slots randomly but then let people trade them among themselves.” Kini, sudah saatnya bagi Indonesia terus memperbaiki sistem kliring sahamnya dengan mengadopsi sistem di Amerika Serikat melalui dua ujung tombak lembaga kliring saham!

III.8. Perdagangan Saham dan Sistem Pembayaran

K

ahneman dan �versky (1974) mengingatkan akan terabaikannya risiko dalam perdagangan saham. Kahneman akhirnya mendapatkan hadiah Nobel Ekonomi. Perdagangan saham pada hakekatnya merupakan penjelmaan dari �eori Capital Asset Pricing Model (CAP�). Di mana risiko dapat dijabarkan sebagai risiko individu dan risiko sistemik. Dengan demikian, sistem pembayaran yang mengakomodir perdagangan saham juga tak bebas dari risiko tersebut. Dalam konteks sistem pembayaran maka likuiditas menjadi target penting. Semakin likuid maka sistem pembayaran juga akan terhindar dari risiko likuiditas. �ransmisi dari risiko individu terhadap sistem pembayaran bersifat tidak langsung, artinya dampaknya tak terlalu signiikan. Sementara dampak risiko sistemis dari CAPM terhadap sistem pembayaran adalah sangat vital. Untuk itu sistem pembayaran di negara maju di desain bersifat anti siklis, di mana kejadian risiko sistemik di pasar saham yang juga merupakan risiko sistemik di dunia perbankan dapat diatasi dengan eisiensi likuiditas dari sistem pembayaran itu sendiri. Ilmuwan MIT pada inancial Engeenering mengambangkan metode yang mengukur dampak risiko sistemis dengan kekenyalan sistem pembayaran. Dampak yang paling terasa adalah, misalnya, terganggunya sistem algoritma high frequency trading pada level mikro yang menjalar menjadi risiko sistemis. Tidaklah mengherankan jika pada krisis keuangan pada tahun 2008 yang lalu he Fed menggelontorkan dana segar kepada ribuan bank, termasuk bank 74


yang tidak berada dalam wilayah Amerika Serikat. Hal ini diperlukan karena sudah menyatunya perdagangan saham dan sistem pembayaran pada level mikro. Di sinilah kelebihan peran the Fed dibandingkan dengan bank sentral lainnya termasuk bank sentral Uni Eropa (ECB). he Fed dapat bertindak lugas dalam mengantisipasi berjalannya risiko sistemik dari pasar saham menuju pasar lainnya, termasuk sistem pembayaran. Tanpa itu, maka dipastikan sistem pasar modal dunia dan sistem pembayaran akan lumpuh total. Dengan demikian, posisi the Fed lebih strategis ketimbang posisi IMF apalagi Bank Dunia. he Fed merupakan lender of last resort (LoLR) dari sistem bank sentral dunia, termasuk pasar modal dan pembayaran dunia. Jika he Fed mengikuti anjuran IMF dengan menerapkan sistem austerity, maka dipastikan bahwa depresi ekonomi global akan terus berlangsung hingga saat ini.

Pendekatan Quantitative Easing Beruntung, the Fed dipimpin oleh Ben Bernanke yang memahami konsep depresi dunia dengan menguatakan keselamatan sistem pembayaran. Karena itu, Quantitative Easing merupakan pendekatan yang sangat strategis yang sebetulnya diarahkan untuk menyelamatkan pasar modal dan sistem pembayaran secara simultan. Quantitative Easing merupakan jawaban dari permasalahan Quantitative Trading yang bercirikan short portfolio holding period. Tampaknya, Bernanke sangat terpengaruh oleh pemikiran Wilmott (2008) dan Alderidge (2009). Mereka melihat empat strategi kunci dari Quantitative Trading, yaitu market making yang berdasarkan ordered low, market making yang berdasarkan informasi tick data, arbitrase event, dan arbitrase statistic. Tidaklah mengherankan jika pada Quantitative Easing tahap pertama dilakukan pembelian aset di pasar modal secara besar-besaran. Sedangkan Quantitative Easing tahap kedua diarahkan untuk membeli treasury bill dengan periode menengah. Pertumbuhan uang beredar dengan hitungan logaritma memperlihatkan kenaikan yang steady. Akibatnya, keuntungan dari pemain mikro high frequency trading juga meningkat. Menurut hitungan Grup TABB dari arbitrase statistic saja diperoleh keuntungan sebesar US$21 miliar per tahun dengan metode arbitrase low latency saja. Dengan demikian, infrsatruktur pembayaran dan infrastruktur pasar modal bukan saja terhindar dari kesulitan solvabilitas dan likuditas dari depresi ekonomi, 75


namun juga kini dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Jelas sekali, Ben Bernanke adalah seorang yang bukan saja pakar dalam bidang moneter tetapi juga pasar modal yang terkait dengan sistem pembayaran. Hebatnya lagi, dari keuntungan tersebut diarahkan untuk membiayai penelitian dalam perdagangan autonomous yang tentunya juga berkaitan dengan sistem pembayaran. Dengan demikian, krisis ekonomi justru menjadi momentum bagi kemajuan teknologi perdagangan saham dan sistem pembayaran di Amerika Serikat.

Tantangan Bagi Indonesia Berbeda dengan the Fed, otoritas keuangan Inggris justru sangat khawatir dengan sistem ini. Wilmott (2009) mengingatkan: ““he Financial Services Authority has been keeping a watchful eye on the development of black box trading. In its annual report the regulator remarked on the great beneits of eiciency that new technology is bringing to the market. But it also pointed out that ‘greater reliance on sophisticated technology and modelling brings with it a greater risk that systems failure can result in business interruption’.” Ini berbeda dengan the Fed yang mampu menjalankan fungsi lender of last resort. Selain itu, karena insentif dan dukungan dari the Fed, maka banyak bank investasi yang tertarik melakukan investasi pada bidang ini. �ereka lebih banyak melakukan investasi teknologi dengan merekrut ahli komputer berbasis microstructure ketimbang pegawai yang bekerja pada trading desk. Era baru telah tiba, sementara di Indonesia belum ada tanda-tanda untuk melakukan investasi besar-besaran untuk mengurangi biaya total dari siklus perdagangan saham hingga sistem pembayaran. Dengan strategi yang terlambat seperti ini, maka sistem pembayaran dan perdagangan saham bukan saja terancam tidak memiliki kompabilitas tetapi juga semakin menjadi tidak eisien. Alangkah baiknya jika Indonesia membuka diri terhadap individu-individu yang melakukan penelitian dalam high frequency trading dengan memberikan insentif bagi bank-bank yang berorientasi pembayaran di Indonesia untuk mereguk keuntungan dari bisnis ini. Untuk itu, RTGS harus didesain agar kompatibel dengan perkembangan baru ini agar investasi yang terjadi tidak menjadi sunk costs. Idealnya, bank-bank pembayaran di Indonesia bukan hanya mampu mengembangkan algoritma perdagangan saham tetapi juga diberikan kesempatan untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki algoritma perdagangan saham yang khusus ini. 76


Sistem pembayaran di masa depan adalah sistem pembayaran yang mampu mendukung tingkat daya saing dari bursa saham untuk berkompetisi dalam penyelesaian perdagangan saham dengan proses yang sesingkat-singkatnya. Latency time sudah memasuki angka 3 miliseconds dengan 3.000 order setiap detiknya. Angka ini terus bergerak mengecil dengan order per detik yang terus meningkat. Di masa depan, bursa saham dengan sistem tradisional akan semakin kehilangan pangsa pasar dari bursa saham berbasis high frequency trading. Konsekuensinya, bank pembayaran bukan hanya harus mengantisipasi tren ini namun juga akan mengambangkan sistem perdagangan berbasis high frequency trading jika di Indonesia tidak ada perdagangan berbasis ECNs. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ali Stair �acDonald bahwa Bursa Efek London masih memimpin dalam proses perdagangan saham yang super cepat. �anpa itu, bursa saham tradisonal akan mati dihempas ECNs! Sudah saatnya otoritas pasar modal di Indonesia membuka bab baru mengenai terbentuknya sinergi antara bank pembayaran dengan ECNs.

III.9. Pengaruh Demutualisasi Bagi Sistem Pembayaran

D

emutualisasi bursa efek merupakan tren yang semakin kencang. Fleckner dari �a� Planc Institute mengatakan bahwa sistem mutualisasi merupakan sistem yang ketinggalan zaman. Ia mengatakan: “Amendments to the current regime that would mitigate and overcome the new structure’s negative consequences without reducing its positive ones.” �erbukti bursa efek mulai memiliki keberanian dalam melakukan merger dan akuisisi. Bursa efek akan cenderung melakukan merger dan akuisisi dengan sesama bursa efek lainnya dengan tujuan untuk menciptakan sinergi. Sinergi dalam perdagangan saham, obligasi, derivatif, komoditas dan valuta asing. Sinergi yang bersifat laten adalah sinergi dalam sistem pembayaran. Langkah Bursa Efek Singapura untuk mengakuisisi Bursa Efek Australia bukan saja merupakan langkah berani dari Bursa Efek Singapura itu sendiri tetapi juga dimungkinkan karena demutualisasi Bursa Efek Australia itu sendiri. Sebagai negara bekas jajahan Inggris, kedua negara ini memiliki dasar hukum yang sama serta sistem pembayaran yang juga hampir sama. 77


Karena itu merger antara bursa efek di dua negara tersebut berpotensi menciptakan sinergi yang sangat besar. Jika Singapura berhasil mengakuisisi Bursa Australia maka sistem pembayaran di ASEAN di masa depan merupakan turunan dari sistem pembayaran di Singapura. Singapura akan mampu menciptakan sistem pembayaran yang saling memiliki kompatibilitas antara Singapura dan Australia yang kemudian akan menciptakan sistem pembayaran kompatibel di ASEAN dan Pasiik. Sistem pembayaran Australia termasuk sistem pembayaran yang mampu mendukung transaksi berbasis sektor pertambangan dan pertanian sementara sistem pembayaran Singapura memiliki keunggulan kompetitif dalam mendukung sektor jasa dan manufaktur. Perlu diingat bahwa sektor manufaktur di Singapura lebih bersifat teknologi tinggi ketimbang padat karya. Sehingga, dengan kombinasi sistem pembayaran antara Singapura dan Australia maka potensi bisnis yang dihasilkan akan sangat besar khususnya bagi sektor manufaktur, pertanian, pertambangan dan jasa. Dengan adanya kompatibilitas antara sistem pembayaran tersebut maka sinergi antara bursa efek akan menghasilkan bukan hanya eisiensi dalam sistem pembayaran tetapi juga nilai tambah bagi perekonomian di kedua Negara tersebut. Sayang rencana merger tersebut kelihatannya mengalami kegagalan. Sangat mungkin karena demutualisasi bursa efek di Australia belum merupakan demutualisasi yang riil. Demutualisasi masih terbatas dalam tatanan semangat nasionalisme yang sempit. Namun sangat boleh jadi, jika merger itu terlaksana maka daya kompetitif sistem pembayaran di Australia dalam mendukung sektor pertanian dan komoditas akan mengalami penurunan. Hal ini karena akan terjadi dual listing antar kedua bursa tersebut yang akhirnya menyedot likuiditas sistem pembayaran di Australia. Perlu juga diingat bahwa Singapura masih melarang mata uangnya diperdagangkan di pasar derivatif sehingga kemampuan otoritas moneter Singapura dalam mendikte pasar akan lebih kuat ketimbang otoritas moneter Australia. Adanya sistem pembayaran yang seperti itu maka pemerintah Australia tidak yakin bahwa likuiditas akan begerak ke pasar Australia. Tanpa sinergi itu maka kedua bursa akan mengalami kesulitan dalam bersaing dengan bursa efek Hong Kong dan Shanghai. Tampaknya demutualisasi Bursa efek Australia tidak memetakan kepentingan dari sistem pembayaran. Padahal sistem pembayaran dapat menjadi faktor penting dalam mendukung demutualisasi bursa efek. Langkah kuda yang dilakukan oleh 78


Bursa Efek Singapura sangat luar biasa. Inilah kekuatan pasar keuangan Singapura yang didukung oleh sistem pembayaran yang juga memiliki daya saing yang tinggi. Singapura juga memiliki bursa berjangka selain bursa efek. Dimana dalam bursa berjangka digunakan indeks Nikei. Ini memperlihatkan bahwa Singapura memiliki hubungan sistem pembayaran yang sudah sangat lama dengan bursa efek �okyo. Seandainya Singapura berhasil mengambil alih bursa efek Australia maka segitiga �okyo, Singapura dan Australia akan terbangun. Dengan sistem pembayaran Singapura yang bertindak sebagai poros pembayaran untuk menghadang poros pembayaran yang dimiliki oleh China. Demutualisasi merupakan pintu masuk bagi terjadinya sinergi dalam sistem pembayaran. Karena belum terjadinya demutualisasi pada Bursa Efek Indonesia maka sangat sulit untuk menciptakan sinergi dalam sistem pembayaran di Indonesia dengan pasar modal di negara lain yang memiliki tingkat koneksi yang sanget tinggi dengan sistem pembayaran di negara tersebut. Dengan kapitalisasi pasar yang besarnya sudah melebihi produk nasional bruto maka destabilisasi pada sistem pembayaran akan menjadi sangat rentan jika pasar modal mengalami serangan risiko sistemik. Dengan adanya lapisan sistem pembayaran dimana ada negara tertentu yang menjalankan posisi sebagai poros sistem pembayaran maka tekanan likuiditas akibat krisis dapat didiversiikasikan melalui pendekatan dual atau triple listing. Jelas harus ada kerjasama antara sistem pembayaran jika demutualisasi hendak diberlakukan. Bank pembayaran akan memiliki banyak alternatif dalam memilih sistem pembayaran yang paling eisien sehingga dominasi sistem pembayaran tertentu yang tidak eisien dan berisiko tinggi dengan sendirinya akan pudar. Bank pembayaran juga akan memiliki konektivitas dengan otoritas sistem pembayaran di negara lain. Untuk itu perlu dibuat sistem konsep aturan main bagi semua pihak. Sehingga demutualisasi bursa juga harus memungkinkan bagi bank-bank pembayaran untuk memiliki saham bursa efek. Carson mengingatkan akan adanya bahaya konlik kepentingan. Ia mengingatkan: “Demutualization also changes the nature of an exchange’s regulatory role as broker-dealers’ ownership interests are reduced. hese factors are leading to reduced regulatory roles for exchanges in many jurisdictions. he resulting changes have signiicant implications for regulation of inancial markets, especially as exchanges are the only self-regulating organizations (SROs) in most countries. 79


Major changes in the role of exchanges require a rethinking of the allocation of regulatory functions and the role of self-regulation, as well as stronger mechanisms to mitigate conlicts of interest.” Dengan adanya kepemilikan akan saham bursa efek maka bank-bank pembayaran juga berpotensi mampu melakukan perdagangan saham dan juga fungsi custodian. Sebaliknya perusahaan sekuritas dapat lebih memfokuskan diri pada bidang investment bank. �entu, akan sulit bagi perusahaan sekuritas untuk menjadi bank pembayaran karena basis pendanaan yang tidak cocok. Sebaliknya, dengan demutualisasi bursa efek maka bank pembayaran dapat memperlebar cakupan bisnis mereka untuk juga masuk ke dalam bisnis investment bank. Kondisi inilah yang ditakutkan oleh investment bank di bursa efek Australia. �ereka menganggap bank pembayaran Singapura akan merebut pangsa pasar mereka. Inilah kelemahan demutualisasi bursa efek hingga saat ini. Seharusnya demutualisasi bursa efek tidak boleh menghalangi eisiensi dalam perdagangan saham sehingga kekuatan investment bank untuk melakukan monopoli perdagangan juga tidak boleh bertahan. Demutualisasi bursa efek bukan hanya bicara dengan memaksimumkan nilai saham tetapi juga bagaimana meningkatkan daya saing perekonomian sebuah negara secara keseluruhan. Untuk itu Self Regulatory Organization harus disupervisi oleh otoritas moneter.

III.10. Sistem Pembayaran Berbasis Electronic Commercial Networks

T

erpilihnya Barack Hussein Obama sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya, maka permasalahan perekonomian Amerika Serikat selanjutnya adalah dalam hal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Bukan hanya Obama, tetapi juga pesaingnya, Willard Mitt Romney ternyata sangat pro terhadap pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, sebenarnya pemangkasan anggaran sesuai dengan mazhab ekonomi Neo Klasik, namun bukan merupakan pilihan bagi rakyat Amerika Serikat. Artinya, supply creates its own demand, hanyalah ada di buku teks. Artinya, permintaan akan investasi akan semakin penting sehingga permintaan akan pasar saham yang semakin eisien juga akan semakin meningkat termasuk bursa efek virtual. 80


Ketika bursa efek virtual mulai bermunculan maka akan muncul pula sistem pembayaran virtual. Electronic Commercial Networks (ECNs), merupakan salah satu bentuk dari bursa efek virtual. Bursa ini muncul lantaran dukungan dari kemajuan teknologi yang bersifat increasing return to scale, dimana tingkat kemajuan teknologinya lebih tinggi dari bursa efek tradisional. Dengan adanya ECNs, maka harga saham yang terbentuk akan semakin eisien, transparan dan proses pembentukannya sangat cepat. Teknologi ECNs sangat tergantung kepada perkembangan teknologi komputer dan informasi. Bukan hanya itu, dengan adanya ECNs, perdagangan saham dapat dilakukan di luar jam perdagangan bursa efek. Skala ekonomi dari infrastruktur pembayaran akan sangat tergantung kepada seberapa besar perdagangan saham dapat tersebar secara merata hingga di luar jam perdagangan yang ditetapkan oleh bursa efek. Dengan begitu, tekanan terhadap kapasitas sistem pembayaran juga tersebar sesuai dengan distribusi perdagangan tersebut dan ketika saham yang bersifat dual listing juga sangat banyak. Oleh karena itu, akan terjadi arbitrase yang sangat cepat yang menuntut mekanisme sistem pembayaran yang juga bukan hanya cepat tetapi juga mampu beroperasi dalam 24 jam. Masalahnya, banyak teknologi komunikasi mengalami peak (puncak) kesibukan pada saat siang hari untuk alasan pekerjaan, dan malam hari untuk digunakan sebagai alat komunikasi sosial secara bersamaan. Sedangkan waktu peak dari biaya listrik adalah di malam hari.

Berani Investasi Besar Penggunaan telepon sebagai mekanisme penting dalam sistem pembayaran mengalami keterbatasan begitu juga penggunaan internet untuk melakukan transaksi perdagangan melalui ECNs. Sudah saatnya, Pemerintah Indonesia harus berani melakukan investasi yang sangat besar untuk mendukung perkembangan industri internet dan telekomunikasi di Indonesia. Jika perancang perekonomian Indonesia memiliki kecerdasan yang tinggi maka fokus pembangunan pasar modal Indonesia, bukan hanya kepada pembangunan Bursa Efek Indonesia (BEI) tetapi pembangunan ECNs. Dengan infrastruktur telekomunikasi yang canggih dengan posisi geograis Indonesia yang strategis, maka setidaknya, Indonesia dapat memiliki tiga ECNs yang saling berkompetisi antara satu dengan lainnya. Dengan membuka ECNs untuk perdagangan valuta asing, maka paling tidak, ada enam ECNs yang dapat beroperasi di Indonesia. Dua ECNs berada di Indonesia 81


bagian barat, dua lainnya di Indonesia bagian tengah dan dua ECNs sisanya berada di Indonesia bagian timur. Pasar bagi Indonesia bagian barat adalah pasar Eropa, sedangkan pasar bagi Indonesia bagian tangah adalah Asia dan Pasiik. Sementara target pasar bagi Indonesia bagian timur adalah Benua Amerika termasuk Kanada, Amerika Serikat dan Amerika Latin. Dengan strategi seperti ini, maka Indonesia akan mampu mengungguli Singapura dalam jangka waktu 25 tahun ke depan sebagai pusat keuangan dunia di Asia. Adanya ECNs di Indonesia, bursa efek dan derivatif yang berada di Singapura akan mempunyai saingan yang sangat ketat dari pasar modal Indonesia. Untuk itu pasar modal Indonesia harus membuka diri terhadap pemain-pemain asing yang hendak mendirikan ECNs di Indonesia. Setelah regulator pasar modal di Amerika Serikat mengizinkan beroperasinya ECNs, maka akan sangat tertinggal jika pasar modal Indonesia tidak menyambut momentum tersebut. Selanjutnya, Indonesia juga harus mempersiapkan infrastruktur bagi pengembangan sistem pembayaran virtual. Dengan demikian, Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) harus lebih aktif menyambut kedatangan penanaman modal asing dalam bidang ECNs ini. Dunia masa depan adalah dunia virtual sehingga investasi masa depan adalah investasi virtual. Jika perlu pemerintah memberikan fasilitas tax holiday bagi sektor ini agar mampu berkembang hingga mencapai skala ekonomisnya. Akan lebih cepat lagi jika pemerintah mampu menarik ECNs besar yang kini beroperasi di Amerika Serikat untuk mau memindahkan markasnya di Indonesia mengingat saat ini di Amerika Serikat sedang mengalami krisis keuangan. Dengan adanya ECNs maka struktur pasar modal dan valuta mengalami pergeseran yang cukup dalam di mana hambatan untuk masuk menjadi semakin kecil. Perdagangan Lintas Benua Pasar modal masa depan dipastikan akan berbentuk struktur pasar yang bersifat persaingan monopolistik. Implikasinya tidak akan tercapai harga pada kondisi biaya marjinal yang paling eisien. Artinya, persaingan akan bersifat diferensiasi. Dukungan sistem pembayaran semakin diperlukan mengingat likuiditas akan semakin meningkat dan transaksi juga semakin bertambah. Bank-bank pembayaran harus semakin mempersiapkan modal mereka agar mampu mengikuti arah transaksi perdagangan yang semakin besar tersebut. Bukan hanya itu, bank-bank pembayaran juga harus memiliki aliansi strategis dengan bank82


bank pembayaran di luar negeri sebanyak mungkin untuk memuluskan proses pembayaran yang menyertai transaksi pasar modal tersebut. Ke depan, ECNs di Indonesia juga harus mampu memperdagangkan sahamsaham lintas benua. Jika hal tersebut dapat dilakukan maka terjadi merger antara Bursa Saham Singapura dengan Bursa Saham Australia maka sinergi yang akan mereka ciptakan tetap tidak kompetitif dalam bersaing dengan ECNs. Namun hal itu tentu menuntut persyaratan yang berupa dukungan infrastuktur telekomunikasi, internet dan listrik yang mampu beroperasi 24 jam tanpa henti dalam setahun. Sementara bank-bank pembayaran di Indonesia dapat saja mengembangkan ECNs-nya sendiri namun demikian upaya untuk meningkatkan permodalan bank-bank tersebut harus menjadi prioritas utama. Indonesia tak perlu meniru Kenya dengan transaksi keuangan melalui telepon seluler, dan saatnya Indonesia membuat terobosan dengan melakukan transaksi perdagangan saham melalui ECNs.

83


84

BAB

IV


Sistem

Pembayaran

Dalam Sistem Moneter


85


IV.1. Bank Sentral dan Pentingnya Sistem Pembayaran

V

an Dillen, 1964 , sudah mengingatkan akan pentingnya sistem pembayaran (payment) dalam fungsi bank sentral : “Indeed, prototype central banks — that is, public sector institutions providing transferable deposits to banks for use in settlement — are documented in the early 1400s in the northern Mediterranean”. Fungsi payment (pembayaran) dari bank sentral adalah fungsi utama bank sentral yang telah ada semenjak tahun 1400-an. Namun ilmu ekonomi terlalu lamban dalam menjelaskan fenomena ini dalam teori moneter. �isalnya dalam model ekonominya Arrow Debreu atau Walras dimana peran uang dalam perekonomian hanya terbatas pada keterbatasan anggaran. �odel-model itu tidak mampu menjelaskan secara detail bagaimana manusia membelanjakan uangnya. Konsekuensinya, kebijakan moneter juga sangat terbatas instrumennya jika hanya mengandalkan model-model tersebut. Robert Clower kemudian mengembangkan model baru untuk menjelaskan bagaimana manusia membelanjakan uangnya dengan model hambatan berupa cash in advance (tunai di muka). Clower mengembangkan fungsi utility (kepuasan) yang mengandung uang di dalamnya. Dalam perkembangannya model cash in advance juga memasukkan sistem payment dalam fungsi utility-nya tersebut, misalnya adalah munculnya preferensi seseorang untuk menggunakan bank tertentu atau rekening tertentu yang ternyata mempengaruhi perilaku konsumen. Akibatnya permintaan akan uang yang menentukan inlasi menjadi tidak sesederhana yang digambarkan dalam circular low. Pada gilirannya, peran bank sentral tidaklah semata-mata mengurusi perekonomian dalam konteks menciptakan inlasi yang rendah dan stabil, namun lebih dari itu bank sentral berfungsi menjaga terciptanya sistem moneter yang stabil dan reliable melalui sistem pembayarannya yang pada gilirannya juga menciptakan inlasi yang rendah dan stabil. Untuk menciptakan uang maka bank sentral dapat melakukan open market operation, namun untuk itu pemerintah harus menciptakan hutang. Proses kliring dan settlement diperlukan untuk mendukung operasi ini. Permasalahannya, open market operation hanya akan mempengaruhi term structure dari surat hutang pemerintah dan bukan uang dalam sirkulasi. Uang dalam sirkulasi justru ditentukan oleh kredit bank yang juga harus didukung oleh fungsi pembayaran yang handal. 86


Karena itu bank sentral di seantero dunia juga secara langsung dan tak langsung membentuk infrastruktur keuangan perekonomian yang stabil dan handal dalam sistem paymentnya. �ilton Friedman dalam kuliah-kuliahnya di Chicago pada tahun 1970-an sudah mengatakan bahwa sistem pembayaran dan microstructure market akan memainkan peran yang sangat penting dalam sistem moneter. Ia bahkan menekankan bahwa monopoli sistem pembayaran tidak boleh dimonopoli oleh bank sentral (sebagaimana juga yang dikemukakan oleh �omas Jeferson). Hal ini didukung oleh teorema �reen dimana Ed �reen (1997) mengatakan: “Central bank role in payments is less about eiciency and more about the distribution of costs and beneits.” Sementara itu dengan mengkonstruksikan bahwa agen swasta mampu menyaingi bank sentral, ia mengatakan: “central bank credit was not essential for achieving an optimal allocation.” Dalam kenyataannya koalisi yang dinyatakan oleh �reen menyerupai lembaga kliring swasta yang terjadi di Amerika Serikat yang merupakan tulang punggung sistem kliring dan penyerahan sebelum diciptakannya bank sentral. Artinya koordinasi secara multilateral tidak memerlukan sektor publik namun sudah cukup dilakukan oleh pihak swasta di samping tentu tetap adanya sistem penyerahan kotor (gross settlement) dari bank sentral itu sendiri dalam pasar inter bank. Sistem keuangan yang handal juga menjadi tanggungjawab bank sentral terutama dalam menjaga agar sistem keuangan termasuk sistem pembayaran tidak masuk dalam ancaman risiko sistemik. Dalam circular low secara sederhana digambarkan adanya arus dana dan barang dimana terdapat dua institusi yaitu rumah tangga dan produsen. Pada model itu seakan-akan tidak terjadi risiko gagal bayar dan gagal serah karena model tersebut sangatlah sederhana. Dalam dunia nyata justru circular low menjadi sangat kompleks karena bukan hanya terdapat lebih dari dua institusi seperti perbankan tetapi juga perusahaan sekuritas serta adanya interaksi barang dan jasa serta keuangan dengan luar negeri. Circular low yang kompleks membuat Lecker justru menjelaskan sejak awal keberadaan bank sentral maka tugas utama bank sentral adalah melakukan fungsi pembayaran. Jefrey Lecker (2006) secara tegas mengatakan “Central banks play a variety of roles in the payment sistem. he most fundamental, I would argue, is providing banks with deposits and a means of transferring them to make interbank payments. Modern central banks provide electronic transfer sistems, but sistems based on paper or face-to-face payment orders go back centuries.” 87


Jika sistem pembayaran mengalami kegagalan maka sistem perekonomian dipastikan juga akan mengalami kegagalan. Inlasi sangat ditentukan oleh pertumbuhan uang beredar, kecepatan pergerakan uang dan output perekonomian. Pertumbuhan uang beredar, kecepatan pergerakan uang dan pertumbuhan output perekonomian yang sama menghasilkan tingkat inlasi yang berbeda-beda di setiap negara (Baca: Lucas Critique). Hal ini disebabkan karena struktur perekonomian khususnya struktur keuangan di setiap negara tersebut juga berbeda-beda. Dengan struktur keuangan yang berbeda-beda maka risiko yang dihadapi oleh perbankan dalam hal kredit, likuiditas, operasional dan nilai tukar juga bervariasi. Semakin efesien sistem keuangan sebuah negara maka akan semakin rendah risiko yang dihadapai oleh sistem perbankannya. Konsekuensinya biaya modal juga cenderung akan menjadi lebih rendah termasuk juga tingkat inlasi yang ditimbulkannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh James Robertson dalam bukunya Beyond the Dependency Culture: People, Power and Responsibility dan juga Monetary Reform - Making it Happen (2004) maka sistem keuangan termasuk sistem kliring serta penyerahan sangat ditentukan juga oleh budaya. Dengan demikian sistem payment bukan saja ditentukan oleh sistem formasi, legal dan teknologi tetapi juga budaya yang dianut oleh para peserta sistem keuangan tersebut. Karena itu sistem pembayaran juga tidak lepas dari ancaman informasi asimetrik seperti yang dikemukakan oleh Joseph Stiglitz, sehingga sistem pembayaran membutuhkan bank-bank pembayaran yang berkualitas. Untuk itu bank sentral sebagai regulator perbankan harus menjadi standar dari kualitas bank-bank tersebut sehingga bad banks tidak akan men-drive out good banks. Bank-bank payment tersebut tentu dipilih karena kualitas yang tidak diragukan lagi. Karena itu, sistem pembayaran dapat dianalogikan dengan sistem pembuluh darah dalam manusia. Jika pembuluh darah tersebut menghadapi hambatan maka aliran darah tidak akan lancar. �anusia yang pembuluh darahnya mengalami sumbatan di otak akan mengalami stroke sedangkan di jantung akan gagal jantung. Jika pembuluh darahnya pecah maka darah tidak dapat dialirkan. Dengan demikian sistem pembuluh darah yang sehat menentukan kesehatan tubuh manusianya. Sistem payment yang sehat akan menentukan kesehatan perekonomian. Fungsi penting lain dari instrumen pembayaran adalah komunikasi 88


moneter. Kocherlakota, 1998 mengatakan “he economic function of a payment instrument is to communicate reliably (that is, in an incentive compatible way) about the buyer’s past transactions.” Sistem pembayaran yang handal juga membutuhkan instrumen dan kelembagaan yang bersifat endogen yang pada gilirannya mempengaruhi proses komunikasi oleh bank sentral yang berdampak positif untuk menjangkar kepercayaan publik dalam target-target moneter. Janganlah pernah menganggap remeh peran sistem pembayaran dalam kebijakan moneter!

IV.2. .2. Tantangan Bank Sentral dan Perbankan Nasional di Masa Depan

H

asnil seorang �KI asal Pulau Alor kesulitan mengirim uang hasil jerih payahnya di Saudi Arabia kepada keluarganya. �enurut Kapur dan �cHale (2005), tenaga kerja seperti Hasnil inilah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan keterampilan yang relatif tinggi ketimbang pekerja sejenis di tanah air. Sementara, globalisasi menuntut moda transportasi yang semakin lincah bergerak sehingga menyebabkan biaya transportasi juga semakin murah. Semakin mobil-nya pergerakan penduduk maka pergerakan uang juga semakin meningkat melewati batas-batas wilayah negara. Nilai jasa tenaga kerja yang bekerja di luar negaranya terus menerus mengalami peningkatan hingga mencapai US$ 350 miliar dengan dukungan buruh migran sebanyak 200 juta buruh per tahunnya. Jika angka ini dijumlahkan maka akan mencapai lebih dari sepertiga produk domestik bruto (PDB) dari negara penerima remitansi dan juga sepertiga dari arus uang eksternal. Pada kasus Indonesia, dimana terdapat kurang lebih 8 juta tenaga kerja di Indonesia maka diperlukan sistem pembayaran yang memadai lintas negara, regional dan sektoral. Perlunya bank pembayaran di dalam negeri yang handal tidak diragukan lagi (Pesenti 2009)! Itu baru dari sisi pergerakan tenaga kerja. Dalam menunjang transaksi di pasar modal maka transaksi dengan menggunakan ADRs (American Depository Receipts) juga menuntut kehandalan sistem pembayaran antar negara. Ini berimplikasi kepada pertanyaan yang lebih besar yaitu kesiapan sistem pembayaran nasional dalam mengakomodir kebutuhan aktivitas perekonomian di dalam negeri itu sendiri. 89


Jika selama ini perbankan dianggap bagus jika mampu memberikan jumlah kredit yang semakin besar maka sebetulnya perbankan justru lebih dituntut untuk mampu mengakomodir kebutuhan perekonomian akan sistem pembayaran yang eisien, reliable dan transparan. Dapatlah dibayangkan betapa berisikonya jika seorang buruh migran Indonesia di luar negeri harus menitipkan uangnya kepada kawannya untuk di bawa pulang ke kampung. Risiko terjadinya uang yang hilang selama perjalanan sangatlah besar yang tentunya juga berisiko terhadap keselamatan si pembawa uang. Jika tidak ada kawan yang pulang kampung maka ia harus menyimpan uangnya di bawah bantal atau di lembaga keuangan di luar negeri. Akibatnya saving dan investment gap di dalam negeri mengalami kesenjangan yang semakin lebar karena umumnya tenaga kerja Indonesia yang keluar negeri mendapatkan modal awalnya melalui pinjaman karena biaya yang diperlukan juga relatif besar. Sejauh mana seluruh sektor dalam perekonomian dapat merasakan manfaat yang terbaik dari jasa pembayaran perbankan menjadikan kasus ini menjadi tantangan bank sentral yang paling dominan di masa depan. Hingga saat ini belum ada institusi yang melakukan tugas untuk menguji apakah sistem pembayaran di dalam negeri sudah memuaskan seluruh sektor perekonomian. Kita memang memiliki Lembaga Yayasan Konsumen, namun kiprahnya belum mencapai konsumen dalam konteks sistem pembayaran. Masalah akan muncul bagi sektor-sektor ekonomi yang tidak mendapatkan pelayanan sistem pembayaran (Fleming 2009). Saving Investment gap yang tercipta pada sektor-sektor tersebut akan semakin besar, akibatnya cenderung terjadi over investment namun dalam tingkat investasi yang sangat rendah. Strategi big push hanya akan efektif untuk mengatasi saving investment gap ini jika sistem pembayaran mampu mendukungnya secara optimal. Jika sistem pembayaran tidak mampu mendukungnya secara optimal maka strategi ini sangat tergantung kepada tingkat moneterisasi yang ada (Wang 2009). Artinya efek pengganda perekonomian tidak mampu bekerja maksimal. Secara moneter akan ditandai oleh rendahnya velocity of money. Pada gilirannya perekonomian akan terperangkap pada delasi. Pada negara yang sudah maju dengan sistem payment yang relatif moderen juga berpotensi terperangkap dalam depresi akibat sistem pembayaran yang terganggu. 90


Karena itu negara-negara maju sangat fokus pada upaya penyelamatan sistem pembayaran ini. Hal ini dapat dilihat dari strategi Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam menghadapi krisis ekonomi baru-baru ini yang berupaya menjaga sistem pembayaran at all costs (�cAndrews 2009). Jepang memiliki status yang agak berbeda dimana dengan strategi big bank pada sistem keuangan untuk melancarkan kembali sistem payment-nya yang ternyata perekonomian Jepang terbukti terus terpuruk oleh depresi. Dalam perekonomian yang bersifat dual maka seperti yang dikatakan oleh Booke akan tercipta sektor informal yang semakin akut akibat lemahnya sistem pembayaran. Hernando De Soto memberikan solusi untuk menghidupkan nilai aset yang dianggap mati tersebut namun solusi itu tidak akan jalan jika sistem pembayaran perekonomian tidak mampu mendukungnya. Kesalahan Hernando De Soto adalah mengasumsikan sudah adanya sistem pembayaran yang optimum bagi sektor informal. Jika sektor informal mampu mengakses sistem pembayaran secara eisien maka produktivitas mereka juga akan meningkat yang bukannya tidak mungkin melebihi sektor formal. Setelah menguji pelayan terhadap seluruh sektor maka tugas kedua bank sentral yang penting adalah menjamin sistem pembayaran dalam melayani seluruh wilayah Republik Indonesia. Sekali lagi ini lebih penting dari sekedar masalah pemberian kredit kepada sektor riil. Bank Indonesia harus mampu menjamin seluruh daerah tertinggal dan daerahdaerah perbatasan di Indonesia menjadi bagian integral sistem pembayaran nasional. Tanpa adanya sistem pembayaran nasional maka akan sangat sulit daerah-daerah ini untuk mengembangkan potensi perekonomian mereka. Tidak ada transaksi ekonomi yang tidak membutuhkan sistem pembayaran. Akibatnya tanpa sistem pembayaran yang optimal maka daerah-daerah ini akan terperangkap oleh perekonomian yang subsisten atau barter. Dan yang lebih berbahaya adalah jika negara perbatasan mampu menyediakan sistem pembayaran yang lebih baik sehingga nilai tambah perekonomian disedot oleh negara tetangga. Perbankan nasional seperti Bank BCA yang memiliki skala ekonomis dalam jaringan automatic teller machine (ATM) sudah selayaknya diberikan kesempatan untuk mengisi relung-relung kosong dalam sistem pembayaran di daerah tersebut. ATM-ATM ini dapat dibangun di setiap kantor kepala desa, Polsek dan Korem. Bank BRI yang katanya bank rakyat kecil belum mampu 91


mengisi kekosongan ini karena sekarang memiliki orientasi memberikan kredit kepada investasi skala besar. Bank Indonesia juga harus menjamin bahwa sistem pembayaran dapat melayani semua sektor perekonomian dan seluruh wilayah Indonesia mampu melakukan pembayaran dalam nilai yang besar. Semakin besar nilai pembayaran yang dapat tercipta maka semakin besar efek pengganda perekonomian yang dapat dihasilkan. Jika upaya ini berjalan lancar maka ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian Barat dan �imur dapat dicegah. Dana bagi hasil yang diterima pemerintah daerah dapat lebih mudah terserap oleh daerah-daerah itu sendiri. �anpa adanya dukungan sistem pembayaran yang mampu bermain dengan transaksi besar maka dana-dana itu justru akan kembali ke pemerintah pusat dalam bentuk surat utang negara atau SBI! Sistem pembayaran regional multi komoditas sudah selayaknya dibuat dan tidak harus Bank Indonesia yang menjadi pemiliknya. �ugas bank Indonesia hanyalah dalam memberikan arahan, standar dan pengawasan. Jika Bank Indonesia mampu menjamin sistem pembayaran ini secara eisien maka jutaan Hasnil-Hasnil lainnya akan mampu menekan saving-investment gap. Jika ukuran payment yang dipakai maka bank seperti bank BCA merupakan bank yang memiliki peran terbesar dalam menghidupi kegiatan usaha kecil dan menengah (Mehran 2009). Jika sistem bail out bank juga berdasarkan peran bank dalam sistem payment maka model penyelamatan ala Bank Century juga tidak akan pernah terjadi (baca Sarkar 2009)!

IV.3. .3. Kerangka Konsep Perekonomian Berbasis Payment

M

cAndrews and Potter (2002): “Outgoing transfers as a linear function of the payments a bank receives from all other banks”. Bank yang memiliki exposure dengan sektor pertanian berpotensi menggangu likuiditas bank yang melakukan pembiayaan dengan sektor ekonomi lainnya seperti manufaktur dan jasa-jasa ketika harga komoditas pertanian jatuh. Begitu pula yang sebaliknya ketika pabrik manufaktur bangkrut maka bank yang tidak melayani pembiayaan bagi sektor manufaktur juga berpotensi mengalami gangguan likuditas. It takes two to Tango! Jaringan perbankan berpotensi sebagai sumber penyebaran virus. Semakin tinggi pertumbuhan perekonomian maka akan semakin tinggi tekanan terhadap sistem 92


pembayaran. Ketika perekonomian mulai bergeser dari sektor pertanian menuju sektor industri dan kemudian sektor jasa maka bentuk tekanan kepada sistem pembayaran juga akan semakin membesar. �ransformasi perekonomian di negara manapun di dunia sangat tergantung kepada seberapa tepat sistem pembayaran mampu menopangnya. Selama ini terkesan bahwa sistem pembayaran dianggap given, sehingga paradigma pembangunan ekonomi menganggap remeh kehandalan sistem pembayaran. Dalam pergerakan perekonomian berbasis pertanian menuju industri maka sistem pembayaran juga harus di desain untuk mengakomodir peningkatan produktivitas sektor manufaktur. Kegiatan sektor manufaktur yang sarat akan ekspor dan impor akan menuntut kehandalan sistem pembayaran untuk menopang kegiatan tersebut. Jika diamati dari negara-negara yang maju sektor industrinya maka sistem pembayarannya umumnya membentuk lembaga pembiayaan khusus untuk menopang ekspor dan impor. Ambil contoh misalnya Jepang dan Korea Selatan. Dengan adanya perbankan yang melakukan spesialisasi dalam hal ekspor dan impor maka peran pemerintah sebagai agent of development juga akan tercipta secara eisien. Pada zaman orde baru dimana pertumbuhan sektor manufaktur melebihi tingginya pertumbuhan ekonomi nasional maka terlihat sangat jelas akan dukungan dari Bank Ekspor dan Impor yang ada pada saat itu. Dengan terjadinya krisis perekonomian maka bank ini dilikuidasi. Saat ini pemerintah berupaya mendirikan bank ekspor baru yang berupa lembaga pembiayaan ekspor. Namun, harus dicamkan bahwa lembaga non bank ini harus memiliki kemampuan dalam menunjang sistem pembayaran. Memang lembaga ini dianggap mampu memperoleh pembiayaan yang lebih luas ketimbang bank ekspor karena tidak terkendala oleh pengawasan Bank Indonesia. Justru langkah ini yang harus diselaraskan dengan cepat agar lembaga pembiayaan ekspor non bank mampu melakukan sinergi dan koordinasi dengan sistem pembayaran yang ada. Tanpa itu maka Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) harus menciptakan sistem pembayarannya sendiri yang terlepas dari sistem pembayaran yang telah ada, artinya lembaga ini justru menciptakan high cost economy dari sisi sistem pembayaran. Sebagai lembaga yang bersifat sui generis, secara legal formal LPEI tidak tunduk pada peraturan perundangan di bidang perbankan, BUMN, lembaga/perusahaan 93


pembiayaan, dan usaha perasuransian. Namun LPEI wajib tunduk kepada ketentuan materiil tentang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi sebagaimana diatur dalam Bab XIII Buku Ketiga KUH Perdata tentang penanggungan utang, dan Bab XIX Buku Kesatu KUHD tentang asuransi atau pertanggungan. Konsekuensinya risiko sistemik yang dialami oleh lembaga ini bersifat eksogen terhadap sistem pembayaran yang ada. Ada baiknya jika ke depan lembaga ini membentuk sistem pembayaran yang terpadu dengan lembaga keuangan bank lainnya sehingga risiko sistemik yang bersifat internalisasi. Sejauhmana lembaga ini memliki perilaku yang berbeda dengan bank komersial harus dipelajari dengan seksama. Bennett and Peristiani (2002) menemukan bahwa “…that required reserve balances in Federal Reserve accounts have declined sharply while vault cash applied against reserve requirements has increased”. Artinya reserve requirement menjadi tidak terlalu mengikat bagi bank komersial dan lembaga tabungan lainnya. Apakah lembaga pembiayaan non bank lainnya juga berperilaku seperti ini? Ketika perekonomian mulai bergeser ke sektor jasa dari sektor manufaktur maka tekanan akan sistem pembayaran juga akan bergeser dimana lembaga pembiayaan yang terkait dengan sektor manufaktur dan pertanian mulai harus mengintegrasikan diri dengan lembaga pembiayaan bagi sektor jasa. �emang telah terjadi keterkaitan yang mungkin kecil antara sektor jasa dengan sektor lainnya ketika perekonomian belum didominasi oleh sektor jasa. Namun keterkaitan itu bersifat zero sum games dimana ada kecenderungan dengan meningkatnya kontribusi pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa maka peran pembayaran bagi sektor-sektor lainnya akan menurun secara drastis. Ini juga berpotensi menciptakan risiko sistemik di mana pengawasan melekat dari bank sentral bagi bank-bank pembiayaan tersebut haruslah ekstra ketat. Begitu pula dengan pengawasan bagi lembaga pembiayaan non bank yang harus diawasi oleh pemerintah. Risiko sistemik justru tercipta karena tidak adanya kordinasi antara bank sentral dan pemerintah. Itu pelajaran yang diambil dari kasus krisis ekonomi keuangan sistemik akhir-akhir ini dimana justru peran Federal Reserve semakin dominan ketimbang lembaga seperi SEC (Bapepam). Ketua Fed Ben S. Bernanke pada pidatonya bulan Januari yang lalu juga mengatakan: ”... these developments have prompted banks to become protective of their liquidity and balance sheet capacity and thus to become less willing to provide funding 94


to other market participants, including other banks. As a result, both overnight and term interbank funding markets have periodically come under considerable pressure, with spreads on interbank lending rates over various benchmark rates rising notably.” Itu dilakukan dalam konteks koordinasi sehingga risiko sistemik dalam konteks pembayaran dapat mudah dipantau oleh satu badan saja yaitu bank sentral. Semakin cepat perubahan motor perekonomian ke arah jasa maka juga harus semakin cepat mengintegrasikan lembaga keuangan non bank dalam wilayah pengawasan yang sama dengan lembaga keuangan bank. Apalagi dalam sektor jasa yang bersifat orientasi pertumbuhan berdasarkan bubble economy! Semakin tinggi peran konsumsi dan pembentukan modal tetap bruto maka semakin rentan ketahanan ekonomi dari risiko sistemik yang mengancam mekanisme pembayaran dan penyerahan yang sehat. Ada baiknya bank sentral juga menciptakan sistem dengan anggota bank-bank yang sudah berpengalaman dalam transaksi pembayaran di pasar modal seperti Bank BCA dan lainnya untuk menjadi bank pembayaran di sektor jasa-jasa lainnya yang terus berkembang itu. Pengalaman bank-bank tersebut dalam melayani sistem pembayaran di pasar modal yang mencakup nilai yang hampir menyamai nilai produk domestik bruto (PDB) harus terus dikembangkan untuk melayani sektor-sektor ekonomi lainnya (�artin 2005). �artin juga melakukan analisa dari evolusi dari sistem pembayaran besar seperti ini dan juga melakukan kompromi antara menyediakan likuiditas dan risiko penyerahan. �ereka sudah berpengalaman untuk melakukan converse liquidity, delay payment dan melakukan periode multiple settlement pada aktivitas transaksi yang bersifat high velocity yang memerlukan sinkronisasi dan koordinasi yang sangat tinggi. Bank-bank ini sudah mampu menghindari kegagalan bayar dalam rangka menghindari permintaan terhadap kredit intraday yang tinggi serta negative end of day balance. Konsekuensi dari membolehkan pemain baru yang tidak professional akan berdampak kepada biaya bagi reserve capital dan ekses balance (Keister et al. (2008). Nabi �uhammad SAW mengatakan untuk menyerahkan segala sesuatu kepada ahlinya! Semoga transformasi struktur perekonomian Indonesia berlangsung secara eisien dan efektif bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan dengan adanya dukungan dari bank yang berspesialisasi pada pembayaran. 95


IV.. 4. Perlunya Payment Bank dan Settlement Bank di Indonesia

C

lausewitz: “If the leader is illed with high ambition and if he pursues his arm with audacity and strength of will, he will reach them in spite of all obstacles.” Itulah sebenarnya esensi dari keunggulan perbankan dimanapun.

�ugas utama bagi perbankan adalah memuluskan perdagangan atau merupakan “oli” bagi terjadinya aktivitas perekonomian. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang eisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efesien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah, meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Kompetisi dalam jaringan perdagangan pada gilirannya juga menciptakan kompetisi dalam jaringan pembiayaan termasuk pembiayaan melalui perbankan. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 199� Tanggal 10 November 199� tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Rochet and Tirole (2003) and Guthrie and Wright (2007) mengatakan: “network competition does not necessarily improve the structure of prices”. Biaya perdagangan dengan demikian juga sangat tergantung dari biaya pembayaran perbankan. Kompetisi dalam perdagangan dipastikan juga menuntut kompetisi dalam pembiayaan perbankan. 96


Permasalahannya adalah tidak adanya jaminan bahwa kompetisi dalam jaringan perbankan akan memperbaiki struktur harga dari pembiayaan itu sendiri. Untuk itu biaya pembayaran justru sangat tergantung kepada adanya economies of scale dari perbankan yang memfokuskan usaha pada bidang pembayaran. Untuk mendukung hal tersebut maka arsitektur perbankan bukan hanya berupaya mendesain kompetisi antar jaringan pembiayaan tetapi memperlancar munculnya perbankan yang berorientasi skala ekonomi dalam bidang pembiayaan. Fakta ini didukung oleh penelitian Chakravorti and Rosen (2006) yang mengatakan: “the reduction in the total price improves overall welfare even when the resulting price structure is welfare dominated by the price structure when only one network exists”. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Pada perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (Money Changer). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen Sistem Pembayaran Nasional (SPN) ini. �isalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem settlement. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian risiko, eisiensi serta tata kelola (governance) SPN. 97


Untuk mencapai transaksi pembayaran yang semakin eisien maka sistem pembayaran nasional (SPN) harus berdasarkan “inside money” atau transfer dari hutang, sehingga eisiensi akan semakin meningkat dengan adanya sistem netting dan tidak adanya cost of capital untuk memperlancar pembayaran. McAndrews and Potter (2002): “Outgoing transfers as a linear function of the payments a bank receives from all other banks.” Artinya, bank pembayaran akan bersifat sentral dengan diikuti oleh beberapa bank lainnya. Dengan semakin banyak jumlah bank pengikut dalam sistem bank utama pembayaran maka dengan sendirinya kemampuan perbankan dalam melakukan outgoing transfer juga akan semakin meningkat. Untuk menopang strategi tersebut maka biaya overdraft juga harus bersifat variabel dalam rangka mengurangi mismatch. McAndrews and Rajan (2000): “Daylight over-drafts result because of a mismatch in timing between incoming funds and outgoing payments”. Dengan demikian diharapkan risiko likuiditas dan risiko penyerahan dapat dikurangi. Kejadian ini pernah terjadi di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Di sinilah peran dari Bank Indonesia semakin penting. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Demi menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar. BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara sistem (sistemically important), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Permasalahannya sistem penyerahan antar bank bukan tanpa risiko. 98


Fed Chairman Ben S. Bernanke pada bulan Januari 2009 mengatakan: “... these developments have prompted banks to become protective of their liquidity and balance sheet capacity and thus to become less willing to provide funding to other market participants, including other banks. As a result, both overnight and term interbank funding markets have periodically come under considerable pressure, with spreads on interbank lending rates over various benchmark rates rising notably.” Pepatah mengatakan jangan meletakkan telur dalam satu keranjang. Untuk itu, diversiikasi risiko likuiditas dan penyerahan haruslah dilakukan. Untuk setiap pasar asset maka ada baiknya Bank Indonesia membuat sub-sub sistem pembayaran seperti adanya sistem penyerahan khusus bagi sistem pasar modal yang dilakukan oleh perbankan tertentu seperti Bank BCA. Dengan berjalannya waktu bank-bank yang terbukti memiliki kompetensi sebagai bank pembayaran di pasar modal dapat memperluas cakupannya sebagai bank pembayaran dan penyerahan pada pasar aset lainnya. Belajarlah dari Clausewitz.

IV.5. .5. Cadangan Devisa dan Foreign E�change Settlement Risk

H

asil survey yang dilakukan Kohn pada tahun 1999 mengindikasikan “banks arose irst as providers of payment services—money changing and book-entry payments—and then diversiied into the business of inancial intermediation”. Sistem ekonomi sering melupakan keterkaitan antara cadangan devisa dengan risiko penyerahan khususnya yang berkaitan dengan pertukaran valuta asing yang merupakan fungsi pertama perbankan sejak ratusan tahun yang lalu. Para ekonom termasuk yang beraliran Neo Klasik melupakan adanya keterkaitan itu dalam konteks perlunya kebijakan moneter yang pro terhadap akumulasi cadangan devisa. Perhatikan juga kecenderungan naiknya cadangan devisa di banyak negara saat ini khususnya yang dilakukan oleh China dan Jepang. Sistem pembayaran dan penyerahan di China dan Jepang terbukti mampu mengumpulkan cadangan devisa secara sistematis. Sementara kinerja perekonomian China dan Jepang sangatlah bertolak belakang. China tengah menggebu-gebu menggenjot pertumbuhan ekonomi secara masif sementara Jepang tengah terperangkap oleh depresi perekonomian akut. 99


Namun menariknya cadangan devisa kedua negera tersebut juga mengalami peningkatan akselerasi yang sangat tinggi. Dari sisi nilai tukar juga berbeda. Renmimbi terus menempel dolar Amerika Serikat, sementara Yen terus menguat terhadap dolar. �etapi ujung-ujungnya akumulasi cadangan devisa kedua negara juga terus menguat. Yen bahkan menjadi instrumen carry trade dan renmimbi justru tidak fully convertibel. Di sinilah peran sistem pembayaran dan sistem penyerahan bermain secara signiikan dalam mendukung perolehan cadangan devisa bagi negara sekalipun struktur keuangan berbeda. Pada dasarnya sistem pembayaran dan penyerahan harus menjamin zero defect dalam arti tidak terjadi kegagalan serah akibat pergerakan nilai tukar. Dengan demikian sistem pembayaran bukan hanya mendukung tingkat kompetitif-nya sebuah proses transaksi ekonomi tetapi juga memberikan dukungan bagi velocity of money untuk mendukung akumulasi cadangan devisa. Misalnya di China pada krisis saat ini pertumbuhan M2 dijaga secara stabil setiap bulannya dengan pertumbuhan antar tahun sebesar 2�% hingga 29%. Padahal pengeluaran pemerintah juga terus ditingkatkan. Ini artinya, sistem pembayaran dan penyerahan mampu melakukan dukungan bagi kebijakan moneter dan iskal untuk berfungsi secara efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menopang akumulasi dalam cadangan devisa. Fungsi APBN di China tidak saja berfungsi melakukan fungsi akumulasi, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Namun juga melakukan fungsi akumulasi dalam cadangan devisa. Inilah yang dilupakan oleh buku teks ilmu ekonomi! Pada tahap inilah sistem pembayaran harus menganut sistem inside money dimana sistem ini memperbolehkan transfer dari utang. Semakin cepat sistem pembayaran dalam melakukan transfer dari utang maka risiko penyerahan dari nilai tukar akan semakin kecil. Karena itu sistem ini sekalipun memiliki sisitem governance yang berbeda dengan sistem governence yang dimiliki oleh negara kapitalis barat mampu melakukan askelerasi inside money secara cepat dan tepat. Dalam konteks Jepang maka utang publik yang besar ternyata juga mampu meningkatkan cadangan devisa secara masif tanpa diikuti oleh peningkatan gagal serah dari risiko nilai tukar yen. Sementara di Indonesia, utang publik diikuti oleh akumulasi cadangan devisa yang lemah akibat terkendala oleh permainan derivatif valas seperti yang mendera 100


Bank Duta dan Bank Century. Hal ini sebetulnya mereleksikan bahwa eisiensi ekonomi dalam sistem inside money dalam perekonomian Indonesia belum mencapai skala ekonomis yang menguntungkan. Untuk itu perekonomian Indonesia harus lebih akomodatif dalam menggunakan perekonomian berbasis sistem pembayaran. Untuk itu penguatan bank-bank yang melakukan spesialisasi sebagai bank pembayaran seperti yang dilakukan oleh Bank BCA dalam perekonomian Indonesia harus diperkuat. Bank-bank pembayaran harus merupakan fokus penguatan sistem moneter nasional. Dalam konteks ini, Indonesia harus memiliki minimal tiga bank besar yang memiliki fokus sebagai bank pembayaran yang diharapkan sebagai jangkar sistem moneter berbasis sistem pembayaran yang efisien. Prescott and Tatar (1999) mencatat bahwa: “he risk of an overdrawn bank account is one reason that many low-income households choose not to have an account.” Dengan kata lain penguatan sistem ini juga akan mampu mengeliminasi hoarding dan meningkatkan aktivitas ekonomi sektor informal yang dalam konteks perekonomian Indonesia merupakan sektor yang menampung mayoritas angkatan kerja di Indonesia. Dengan menggunakan sistem teknologi yang bersifat non homothetic homogeneous maka teknologi internet akan mampu menekan biaya transaksi secara signiikan. Humphrey, Pulley, and Vesala (2000) memperoleh hasil bahwa “the average merchant cost of an on-line debit transaction at $0.29 versus $0.80 for an of-line transaction”. Biayanya hampir seperempat dari biaya of-line! Tidaklah mengherankan jika Korea Selatan dan Taiwan yang juga memiliki akumulasi cadangan devisa yang terus meningkat sangat berkepentingan dengan peningkatan infrastruktur teknologi informasinya. Bedanya dengan Jepang dan China yang hanya mengembangkan teknologi tersebut dalam konsteks infrastruktur keuangan, maka Korea Selatan dan Taiwan juga mengembangkan teknologi informasi bagi masyarakat luas. Di Taiwan hampir semua fasilitas internet selalu diisi oleh masyarakat yang membawa kasurnya sendiri. Dan hampir setiap koneksi yang terjadi juga menghasilkan transaksi on line! Inilah yang terjadi dimana large value system tidak lagi berjalan sendirian karena masyarakat luas juga melakukan fungsinya sebagai “bank pembayaran”. “Besides 101


the spectacular rise of card payments, innovative web-based payment sistems such as PayPal have enabled individuals to “wire” funds across great distance, instantaneously and at low cost” (Kuttner and McAndrews (2001)). Efisiensi transaksi dan penurunakan risiko transaksi inilah yang oleh sistem pembayaran di Jepang, China, Korea Selatan dan �aiwan berkontribusi bagi peningkatan cadangan devisa secara masif. Kondisi ini sudah berbeda jauh dengan kondisi awal dimana bank sentral terlibat dalam fungsi pembayaran. “Central bank participation in payment arrangements dates to at least the 15th century Banco di San Giorgio in Genoa” seperti yang dikemukakan oleh Fratianni and Spinelli 2006. Cara tradisional pengelolaan bank pembayaran seperti masa lalu itulah yang membuat leksibilitas perekonomian dalam melakukan akumulasi cadangan devisa terhambat oleh risiko penyerahan akibat gagal serah karena perubahan nilai tukar. Quinn and Roberds (2006) mengatakan bahwa: “By the 18th century, book entry payments at the Bank of Amsterdam—the leading central bank of its day—were the dominan wholesale payment sistem in Europe”. Karena itulah alokasi investasi bagi infrastruktur sistem pembayaran tidak dapat dibaikan begitu saja. Bahkan dapatlah dikatakan bahwa investasi tersebut sangatlah mahal yang mencapai kurang lebih 3 hingga 5 persen dari PDB. Lihat penelitian dari Humphrey, Pulley, and Vesala (2000). Sementara itu, Kahn juga berkata: “Payment sistems have traditionally observed national boundaries, but over the past decade cross-border arrangements have become increasingly common. Cross-border credit card and ATM card transactions are now routine, and cross-border direct (ACH) transfers are starting to see increased usage.” Dengan demikian otoritas moneter di China, Jepang, Korea Selatan dan �aiwan sebetulnya mampu melakukan kerjasama yang baik dengan otoritas moneter di Negara lain. Khususnya Jepang dan Hongkong yang mata uangnya sering menjadi instrumen carry trade maka kerja ekstra dari otoritas moneter di kedua negara ini dalam menopang sistem pembayaran yang bebas risiko penyerahan akibat pergerakan nilai tukar memang patut untuk dikagumi!

102


IV.6. .6. Masa Depan Perbankan Indonesia

B

ank of England, Oversight (2000) mengingatkan: “Payment sistems are a vital part of the economic and f inancial infrastructure. Their eff icient functioning, allowing transactions to be completed safely and on time makes a key contribution to overall economic performance”. Sistem arsitektur perbankan di negara maju selalu tidak dapat dilepaskan dengan sistem moneternya. Sejauh mana sistem moneter lebih dominan dari sistem iskal perlulah mendapatkan perhatian yang seksama dalam merancang arsitektur perbankan di sebuah negara. Yang luput sampai saat ini dalam pembahasan arsitektur perbankan di Indonesia adalah hilangnya perhatian akan fungsi perbankan dalam mengoptimalkan fungsi pembayaran. Bassone dan Cirasino (2001) secara mengatakan: “Indeed, rules have been laid out by markets and governments in all countries and at all times to ensure that payments were efected as safely and expeditiously as feasible, given the state of technological and institutional development. Only recently, however, with the economies becoming webs of masif and rapid payment lows with very large risk potentials, governments have started to consider sistematically how to oversee payment activities.” Bahkan ada kesan arsitektur perbankan Indonesia akan di bawa ke ranah politik misalnya dengan melakukan politisasi akan ekspansi kredit perbankan. Bukan hanya menempatkan fungsi kredit dalam arsitektur perbankan Indonesia sebagai fungsi utama, namun ada kecenderungan untuk menancapkan semangat nasionalisasi melalui sentimen anti asing yang diluar kewajaran. Anti asing sah saja dikemukakan dalam orasi ilmiah, namun dalam konteks ketahanan perbankan nasional berbasis sistem pembayaran yang handal maka peran asing justru tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Livarinen et al. (2003) mengingatkan: “Globalisation of payment sistems requires the regulators and supervisors of national sistems to cooperate internationally to control increasingly complex international entity of payment sistems”. Misalnya dengan semakin tingginya mobilisasi barang, jasa, manusia dan modal antar negara maka interaksi sistem pembayaran pasti akan semakin bersinggungan dengan instrumen iskal dan investor asing. Instrumen iskal tidak melulu berhubungan dengan crowding out efect dalam perekonomian tetapi bagian integral dari sistem pembayaran dalam perekonomian. 103


Kecuali Indonesia ingin melakukan politik isolasi seperti yang dilakukan oleh �yanmar. Dalam konteks itu maka juga tersirat adanya kelompok kepentingan yang menginginkan Indonesia seperti �yanmar, artinya bukan hanya modal asing yang ditabukan tetapi juga kegiatan ekspor dan impor. Sementara China justru terus membuka diri terhadap modal asing termasuk modal asing bagi kegiatan perbankan. Yang menarik justru China mampu mempertahankan fungsi bank sentral China dan bank-bank BU�N sebagai jangkar dari operasi pembayaran dan kredit nasional secara sekaligus. Dalam konteks Indonesia maka kejadian tersebut sudah tidak berlaku lagi karena bank-bank BU�N tidak lagi diciptakan sebagai agent of development bersamasama dengan bank sentral. Bank-bank BU�N telah menjadi bank komersial seratus persen dan Bank Indonesia menjadi bank sentral independen yang hanya semata-mata peduli terhadap inlasi. Kredit likuiditas Bank Indonesia sudah ditabukan, padahal di China peran APBN masih kental dalam menopang operasi kredit dan pembayaran perbankan di China. Sementara di Indonesia, Bank Indonesia sudah steril dari kredit. Jika arsitektur perbankan Indonesia hanya mengedepankan semangat anti asing dan upaya untuk memperbesar kelancaran kredit perbankan maka tanpa adanya fungsi bank BU�N dan Bank Indonesia sebagai agent of development seperti yang terjadi di China, justru akan menyebabkan fungsi kredit semakin terkebiri dan fungsi pembayaran perbankan semakin berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Arsitektur perbankan di Indonesia sudah kehilangan ilosoi dasarnya sebagai penggerak, pengayom dan stabilisasi sistem perekonomian yang berlandaskan sistem pembayaran yang tangguh. Di sinilah arsitektur perbankan di Indonesia perlu dikoreksi secara tajam. Jika bank BUMN dapat difungsikan kembali seperti di China maka fungsi kredit akan menjadi tugas bank-bank BUMN. Sementara itu, bank swasta dengan motor utama Bank BCA akan difokuskan sebagai bank pembayaran. Untuk itu maka fungsi pembayaran dalam arsitektur perbankan di Indonesia harus mengadopsi sistem seperti di Amerika Serikat yaitu menjadikan sistem pembayaran tandem dimana bank sentral dan bank komersial dapat melakukan fungsi pembayaran secara inality. Jika sistem arsitektur perbankan di Indonesia sudah mengatur permasalahan tersebut maka optimalisasi sistem pembayaran nasional akan semakin eisien dan efektif. Pasar kredit dan pasar aset lainnya menjadi semakin terintegrasi 104


dalam sub-sub sistem moneter yang saling berhubungan namun dengan risiko sistemik yang semakin rendah. Dapatlah dibayangkan jika Bank �andiri mampu menurunkan tingkat suku bunga kredit secara drastis maka dapat dipastikan bank-bank BU�N lainnya akan mengikuti arah yang dilakukan oleh bank �andiri tersebut tanpa harus melakukan kartel. �idak seperti saat ini dimana bank �andiri tampak terkesan takut-takut dalam menurunkan tingkat suku bunga kredit. Namun, hal ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada bank �andiri karena aturan Bank Indonesia beserta arsitektur perbankannya lah yang memasung langkah sehat dari bank �andiri tersebut. Dengan demikian bank swasta dapat lebih berkonsentrasi pada fungsi pembayaran perbankan yang bersama-sama dengan bank sentral akan membuat risiko sistemik dapat lebih terkontrol. Itulah yang harus dibuat dalam arsitektur perbankan Indonesia jika Indonesia ingin memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan sebagaimana yang telah dilakukan oleh China. Usia China yang 60 tahun terbukti lebih produktif dalam menciptakan nilai tambah ketimbang Republik Indonesia yang berusia lebih tua. Dari sisi interaksi dengan sistem kapitalisme maka boleh dikatakan China memulainya pada 30 tahun yang lalu sementara Indonesia memulainya semenjak Indonesia merdeka pada tahun era Orde Lama dengan program ekonomi Bantengnya yang terbukti gagal total. Orde baru juga gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi karena liberalisasi perbankan terkendala oleh matinya perbankan sebagai agent of development pada krisis tahun 1997 yang lalu. Seharusnya Indonesia belajar dari Amerika Serikat pada krisis baru-baru ini yang juga mengalami krisis akut sekalipun katanya sistem perbankan Amerika Serikat sudah amat eisien karena ternyata bank swastalah yang membuat kredit macet tersebut. Sementara sistem perbankan di China terus mampu bertahan dari kredit macet sebab motor utama penyaluran kredit pada sistem ekonomi adalah bank-bank BUMN beserta bank sentral. Bank swasta di China lebih fokus dengan bisnis yang berkaitan dengan sistem pembayaran termasuk kartu kredit. Untuk itu ke depan visi perbankan di Indonesia harus menggunakan strategi penyaluran kredit seperti yang terjadi di China agar sektor riillah yang berjalan dan bukan sektor jasa seperti saat ini terjadi di Indonesia. Perlu juga dicamkan bahwa sistem pembayaran yang handal akan menopang berfungsinya kebijakan moneter, pasar keuangan, stabilitas keuangan serta perbankan. 105


�enarik mencermati pernyataan dari Bank Sentral Uni Eropa (2009): “Like any central bank, the ECB, together with the Eurosistem is interested in the prudent design and management of the payment and securities clearing and settlement sistems which process its currency. It pays close attention to their smooth functioning, as well as to reducing the related potential risks. he smooth functioning is crucial for: a sound currency and for the conduct of monetary policy, the functioning of inancial markets and the maintenance of banking and inancial stability.” Dengan sistem pembayaran yang tangguhlah, perekonomian akan memiliki daya saing ekonomi yang tinggi!

106


107


108

BAB

V


Sistem

Pembayaran

Penopang

Sektor Riil


109


V.1. Perdagangan Domestik dan Sistem Pembayaran

S

ungguh sangat menarik untuk mencermati keterkaitan yang sangat erat antara pesatnya perdagangan domestik dengan handalnya sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang handal umumnya terbentuk pada perekonomian yang memiliki pasar domestik yang besar seperti Amerika Serikat. �insky mengatakan stabilitas yang panjang berpotensi besar menciptakan chaos. Pernyataan �insky makin tepat bagi negara yang memiliki pasar domestik yang relatif besar. Di Amerika Serikat terdapat ribuan bank dan lembaga keuangan non bank yang hampir ratusan mengalami kebangkrutan setiap tahunnya. �anpa dukungan sistem pembayaran yang handal sangat sulit diharapkan akan terjadinya pertumbuhan perdagangan domestik yang pesat. Lihat saja keputusan Federal Reserve (Bank Sentral Amerika Serikat) untuk melanjutkan kebijakan Quantitative Easing dengan menggelontorkan US$ 600 miliar untuk enam bulan ke depan melalui pembelian aset-aset yang tentunya melewati institusi keuangan dengan dukungan sistem pembayaran yang canggih. Jika tak ada sistem pembayaran yang canggih maka upaya Quantitative Easing tidak akan dapat mencapai tujuannya untuk mengaktifkan kembali perdagangan di dalam negeri. Credit channel theory adalah esensi dari keterkaitan antara sistem pembayaran dan perdagangan domestik yang menurut �ubernur Federal Reserve Ben S Bernanke merupakan solusi akibat terjadi friksi informasi dalam keadaan moneter yang ketat yang justru meningkatkan efektiitas kebijakan moneter dalam ekonomi riil itu sendiri. Bernanke mengatakan: “he ‘credit channel’ theory of monetary policy transmission holds that informational frictions in credit markets worsen during tight- money periods. he resulting increase in the external inance premium--the diference in cost between internal and external funds-- enhances the efects of monetary policy on the real economy.” Perdagangan domestik akan terkekang oleh friksi informasi ketika sistem pembayaran juga terkendala. Di banyak negara, perdagangan domestik menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB).. Meskipun perdagangan domestik telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan domestik pun turut mendorong industrialisasi, ndustrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. 110


Warent Bufet memuji bail out (pemberian dana talangan) terhadap sektor otomotif dan industri keuangan di Amerika Serikat yang mengandalkan penguatan perdagangan domestik melalui sistem pembayaran. Dengan model Gravity dapat dilihat perkembangan perdagangan di setiap negara bagian Amerika Serikat yang berkorelasi positif dengan investasi pada sistem pembayaran. Ketika Rosevelt melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perdagangan domestik dan ketika pembuatan rel kereta api pertama kali dilakukan untuk menopang kinerja perdagangan domestik maka booming pertama yang muncul adalah menjamurnya bank-bank di seantero negeri Paman Sam.. Fiat money pun muncul pada era perang saudara. Lalu muncullah ide membuat bank sentral. Selanjutnya sistem pembayaran yang canggih juga dibangun infrastrukturnya. Okay (2004) mengatakan: “We call the irst driver “domestic demand”, pushed by economic agents in an economy to provide inancial stability and advanced inancial services. Central banks have increased their eforts for improving the efectiveness of monetary policy by implementing robust payment systems. Private sector and their customers are looking into the ways to improve the infrastructure for payments and thus accessing to better banking services and in the meantime increasing liquidity in the system. Having smoothly running payment systems is also regarded one of the basic factors of national competitiveness, we may observe this fact in central bank web sites when they describe the efectiveness of their national payment systems.” Pernyataan Okay itu penting karena pendorong utamanya adalah permintaan domestik yang membuat stabilitas sektor keuangan dan bank sentral terus berupaya mengefektifkan kebijakan moneter dengan menerapkan sistem pembayaran yang robust. Kesemuanya itu berujung kepada daya saing perekonomian nasional. Perdagangan domestik sebenarnya merupakan bentuk miniatur dari perdagangan bebas. Negara memiliki kekuatan perdagangan domestik karena memungkinkan sektor swasta untuk berinovasi membangun sistem pembayaran. Livarinen, T., Leinonen, H., Lukka, M. and Veikko, S. (2003) menyebutkan: ”One important observation in the advanced economies is that the authorities have focused on more deregulation and leaving suicient room for private sector innovations in retail payment services, yet the large value payment systems are actually developed by the central banks’ innovations in cooperation with private sector as is the case with TARGET and RTGSPlus.”

Inovasi Jasa Pembayaran Perekonomian negara maju membuka peluang sektor swasta untuk berinovasi pada jasa pembayaran retail dan large value system dikembangkan oleh bank 111


sentral yang bekerjasama dengan sektor swasta seperti dalam kasus �arget dan R��S Plus. Perusahaan domestik ini seringkali memerlukan modal dari bank atau pasar saham. Perkembangan perdagangan di dalam negeri dengan menggunakan dana dari luar negeri juga mermerlukan dukungan sistem pembayaran. Bahkan sistem pembayaran itu juga harus terkoneksi dengan sistem pembayaran di negara lain. Bossone, B. and Cirasino �. (2001) mengingatkan bahwa sekalipun infrastruktur ekonomi belum mapan namun jika sistem pembayaran embayaran dapat dibangun lebih cepat maka efeknya akan sangat positif bagi perekonomian domestik di era globalisasi. �ereka mengatakan: ”The he existence of innovative products and services of �CT irms, which we call the impact of positive externalities of globalisation in this context. Some global �T irms provide product-based (in some cases, of-theshelf or somewhat turnkey) solutions that is tailored for any type of world economy to go live with a robust payment system much quicker than with any bespoke developed payment system. And we should also mention SW�FT1, the world’s banking and payments network, somewhat a monopoly. SW�FT provides highly reliable communications network, tailored to be used for any national or crossborder payment system’s requirements. Even for the developing economies where telecommunications infrastructure may be quite poor, SW�FT’s global web may provide them with the standard high security and reliability infrastructure that they need in the process of implementing national payment systems.” Jadi sekalipun orientasinya adalah meningkatkan perdagangan di dalam negeri maka tanpa sistem pembayaran yang terkoneksi dengan sistem pembayaran internasional maka perdagangan di dalam negeri tidak akan tumbuh lebih pesat dari yang semestinya. Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi (modal) portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. Ketika pasar saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah menjadi positif dan nilai uang akan bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga-harga saham di pasar saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri, neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot. Ketidakstabilan di sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan termasuk perdagangan domestik. Untuk itu sistem pembayaran juga harus siap dalam mengurangi risiko luktuasi mata uang agar perdagangan di dalam negeri tidak terganggu. China misaln�a 112


tetap mempertahankan inconvetibility dari sistem capital account. Sistem pemba�aran juga efektif dalam merumuskan kebijakan price cap bagi komoditas dan juga dalam menopang sistem reserve komoditas. �presiasi mata uang �ang terukur tampakn�a tetap akan merupakan solusi China untuk meredam inlasi. Peran sistem pemba�aran terhadap penguatan perdagangan domestik semakin terbukti tetap sangat sikniikan dalam era globalisasi ini.

V.2. Pengaruh Sistem Pembayaran Terhadap Sektor Industri

I

ndustrialisasi pada hakikatn�a merupakan sebuah proses �ang sangat tergantung kepada dukungan sistem pemba�aran. Negara �ang telah memasuki tahap sebagai negara industri umumn�a juga memiliki ke�enderungan dalam memiliki sistem pemba�aran �ang se�ara relatif lebih �anggih ketimbang negaranegara lainn�a. Tanpa dukungan sistem pemba�aran �ang memadai akan sulit bagi �nggris memasuki tahapan penting dalam industrialisasin�a. Perlu diingat bahwa �nggris juga melakukan intervensi terhadap sektor industrin�a termasuk dengan mengembangkan sistem pemba�aran �ang relatif lebih �anggih ketimbang �elanda. Terperangkapn�a �elanda akibat resesi bunga Tulip men�iptakan momentum bagi �nggris untuk mengembangkan strategi industrialisasi dengan dukungan sistem pemba�aran �ang akurat. Hal �ang sama terjadi di �merika Serikat dimana dukungan sistem pemba�aran melalui ban�akn�a bank telah menopang industrialisasi di �merika Serikat. Rostow mengabaikan kedewasaan sistem pemba�aran dalam mendukung lepas landasn�a perekonomian. Juga �avis Ri�ardo �ang mengembangkan teori Keunggulan Komparatif bukan han�a mengabaikan dukungan sistem pemba�aran tetapi juga fakta bahwa Keunggulan Kompetitif tidak harus berjalan linier. Paradigma �avid Ri�ardo ini merupakan bentuk dari “economic approach to the logic of uncertainty”, sehingga ban�ak negara salah kaprah dalam menerapkan resep industrialisasin�a. Negara �ang berhasil dalam industriliasasi seperti Jepang� Korea Selatan dan Taiwan tidak mengikuti saran Ri�ardo. Sebalikn�a negara-negara �ang patuh pada saran Ri�ardo terus terjerembab ke dalam tingkat perekonomian �ang rendah. �ukungan sistem pemba�aran diperlukan karena klaster industri merupakan sarana penting dalam mengembangkan industrialisasi tersebut �ang di dalamn�a termasuk dukungan lembaga keuangan. �engan kata lain persamaan Fisher justru lebih berguna. 113


Keberhasilan Sili�on Valle� �klaster bisnis bidang teknologi informasi di California� �merika Serikat� juga akibat dukungan dari sistem pemba�aran �ang leksibel. �ahkan ban�ak aplikasi industri �ang juga mendukung teknologi sistem pemba�aran itu sendiri. Sistem transaksi keuangan seperti penggunaan kartu kredit� �utomati� Teller Ma�hine ��TM�� dan sistem pemba�aran transaksi bernilai besar juga ban�ak menggunakan aplikasi industri.

Dukungan Aplikasi Industri Pemba�aran dengan menggunakan sistem komputer merupakan bentuk dukungan aplikasi industri bagi sistem pemba�aran. Perusahaan seperti Mi�rosoft tidak akan berkembang tanpa dukungan sistem pemba�aran. Jika Mi�rosoft dikembangkan di �frika �ang se�ara relatif tidak memiliki sistem pemba�aran �ang memadai maka akan sangat sulit bagin�a untuk berkembang maju seperti saat ini. �engan menggunakan skema Value Chain Porter saja dapat terlihat pentingn�a dukungan sistem pemba�aran pada sebuah usaha apalagi bagi klaster industri. Pemerintah Taiwan �ang mengembangkan klaster industri sendiri bukan saja men�iptakan perusahaan industri tetapi juga pasar industri dengan dukungan sistem pemba�aran industri. Hal ini �ang se�og�an�a dapat di�ontoh oleh pemerintah �ndonesia. Saat ini Taiwan sangat �anggih dalam industri elektronika termasuk eletronika untuk kepentingan pertahanan nasional bahkan �merika Serikat juga tergantung kepadan�a. Pemerintah Taiwan mampu men�atukan proses industrialisasi dengan pembangunan sistem pemba�aran �ang bukan saja berorientasi industri tetapi juga perusahaan skala ke�il dan menengah. �esain sistem pemba�aran dibuat sedemikian rupa sehingga sistem pemba�aran retail menjadi soko guru sistem pemba�aran. �erbeda misaln�a dengan Jepang �ang justru mengembangkan sistem pemba�aran skala besar walaupun Jepang juga memiliki sistem pemba�aran retail �ang juga bagus. Jepang akhirn�a memiliki raksaksa industri seperti To�ota� Honda� Suzuki� Mitsubushi� Mitsui dan sebagain�a. Jelas sekali �etak biru �blue print� sistem pemba�aran menentukan keberhasilan industrialisasi sebuah negara. Langkah itulah �ang kini ditiru oleh China. Mi�hael Pettis mengatakan: “�t counteracted the impact of the rising yen by expanding investment, expanding credit, and lowering interest rates. his accelerated Japan’s structural imbalances, set of a further frenzied rise in asset prices and capacity, and worsened the eventual adjustment. his also seems to have happened after China began revaluing the RMB after July 2005.” 114


Total Fa�tor Produ�tivit� �TFP� sektor pemba�aran dapat dijadikan rujukan bagi keberhasilan industri-industri tersebut. TFP berjalan seiring dengan hipotesa Fisher. Sektor industri �ang memiliki TFP �ang tinggi memiliki inovasi teknologi dan eisiensi dalam penggunaan input-input produksin�a. Para inovator ini menghadapi risiko �ang sangat tinggi dan risiko ini dapat diba�ar dengan dukungan sistem pemba�aran �ang memadai. Jepang mulai menghadapi resesi perekonomian ketika Big Bang gagal mengangkat TFP sektor keuangann�a sehingga sektor industri ban�ak melakukan migrasi. Hal �ang sama terjadi di �merika Serikat pada saat ini dimana krisis keuangan men�ebabkan krisis industri. Sektor otomotif di--bail out oleh negara. �kibatn�a pengangguran men�apai rekor tertinggi. �ahkan dalam tahun 2�1� ini kondisin�a masih belum juga �erah walaupun ada sedikit sin�al positif. if. f. Seperti �ang dikatakan �en Herzon: “�f companies were laying of fewer employees throughout 2010 than had been the case in recent years, the amount by which the seasonal adjustment process subtracted from [ADP National Employment Report] growth last year through November was too great. Following the same logic, fewer layofs through November implies fewer December purges than in recent years, so the boost to December employment growth to ofset the normal December purge may have been too large.” Jelas sekali peran sistem pemba�aran bukan han�a penting dalam mendukung keunggulan kompetitif sebuah industri tetapi juga berpengaruh besar bagi pen�iptaan lapangan kerja. �ahkan ketimpangan pendapatan mas�arakat juga berpotensi untuk terjadi. Stephen Williamson mengatakan: “he efects on innovation will of course have a lot to do with how we do the redistribution. For example, unemployment insurance and welfare could have the efect of deterring innovation through poor incentives, but if the risk of innovation is diicult or impossible to insure through private inancial markets, social insurance might actually increase innovation.” �nilah �ang dilakukan China dengan men�iptakan asuransi sosial �social insurance� melalui sistem pemba�aran untuk mendukung program industrialisasi mereka ketika sistem pemba�aran belum sepenuhn�a mampu mendukung asuransi perorangan �private insurance� untuk mendukung proses inovasi �ang hakiki. �merika Serikat men�iptakan asuransi untuk penabung. Proses inovasi �ang hakiki sebetuln�a bukan han�a menjadi domain dari sektor industri namun sangat penting bagi ter�iptan�a sektor industri �ang kompetitif. Jerman misaln�a sekalipun sudah bergabung dengan sistem pemba�aran �ni Eropa tetap se�ara khusus membina sistem pemba�aran domestik mereka. Jerman terbukti lebih sukses ketimbang negara-negara �ni Eropa lainn�a dalam sektor 115


industri karena sistem pemba�aran mereka mampu mendukung proses inovasi di sektor industri se�ara berkelanjutan. �eLong mengatakan: “... that the Federal Reserve had the tools to put a irewall between inance and employment and should thus regard bubbles principally with benign neglect.” �engan kata lain bank sentral lah �ang memainkan tugas teramat penting untuk men�iptakan perekonomian berbasis sistem pemba�aran �ang pro terhadap pembangunan berbasis industri �ang sehat. Sejauhmana bank sentral dilibatkan dalam penerapan strategi pembangunan industri menjadi pertan�aan �ang sangat serius mengingat tugas bank sentral tidak selalu seperti he Fed �ang berorientasi inlasi �ang sehat dan sektor riil �ang kuat.

V.3. Sistem Pembayaran Bagi Sektor Jasa

S

ektor jasa merupakan sebuah sektor penting dalam perekonomian karena sistem pemba�aran itu sendiri sebetuln�a masuk dalam sektor jasa. Sektor jasa �ang sangat dominan dalam sebuah perekonomian dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama� akibat transisi perekonomian dari sektor pertanian� industri dan kemudian jasa. Kedua� akibat dari deindutrialisasi dini. �papun pen�ebabn�a sektor jasa juga sangat tergantung kepada kehandalan sistem pemba�aran. �ndia misaln�a pada tahun 2�1� ini mengalami pen�iutan dalam sektor industri dimana sektor jasa semakin dominan. Negara dengan dominasi sektor jasa seperti �merika Serikat ��S� sangat tergantung kepada sistem pemba�aran �ang handal. Sistem pemba�aran di �merika Serikat berbasis sistem pemba�aran bank sentral telah terbukti berhasil mensukseskan transformasi perekonomian dari dominasi sektor pertanian� industri dan kini jasa. Terlebih dari itu pada saat depresi dunia pada tahun 193�an dimana transformasi perekonomian tengah mengalami transisi dari sektor pertanian menuju industri terbukti sistem pemba�aran sangat efektif membantu perekonomian �S keluar dari depresi tersebut. Pada saat ini dimana transformasi perekonomian �merika Serikat telah men�apai dominasi sektor jasa tampakn�a sistem pemba�aran juga kembali efektif meredakan depresi tahun 2��8. Memang pengangguran masih sangat tinggi tetapi berbagai indikator ekonomi lainn�a telah memperlihatkan perbaikan �ang sangat serius. Tanpa sistem pemba�aran he Fed �ang reliabel maka kebijakan iskal� moneter dan nera�a pemba�aran �ang dilakukan oleh otoritas makro ekonomi pemerintah �S tidak akan berjalan efektif. �engan sistem pemba�aran Fed �ang seperti itulah maka kebijakan makro ekonomi 116


�merika Serikat dapat mempengaruhi kondisi makro ekonomi dunia se�ara efektif. Hipotesa Fisher merupakan andalann�a. Jón Steinsson dari Harvard �niversit� mengatakan: “While most central banks in developed countries have adopted a system for implementing monetary policy that is based on the same basic ingredients, the details are diferent from country to country. Some have adopted systems that are much more complicated and opaque than others and not all central banks have yet adopted all the features that lead to successful control of interest rates in an age of mostly electronic transactions.”

Keunggulan he Fed �utir-butir keuanggulan sistem pemba�aran he Fed adalah: Pertama, sistem pemba�aran Fed memiliki dasar legal �ang kokoh dan benar dari semua sistem hukum �ang relevan. �engan demikian transmisi moneter �ang dilakukan oleh otoritas moneter di �merika Serikat memiliki dampak �ang bersifat global. �engan berjalann�a ilosoi ini maka eisiensi perekonomian dunia dalam rangka menuju target WTO �Organisasi Perdagangan �unia� akan semakin memungkinkan. Tidaklah mengherankan jika saat ini sudah ban�ak negara-negara di dunia memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan �merika Serikat. Kedua� sistem pemba�aran Fed juga memiliki aturan dan prosedur �ang memungkinkan peserta dalam sistem pemba�aran untuk memahami dampak dari sistem akibat risiko keuangan �ang mun�ul melalui partisipasi mereka dalam sistem tersebut. �nilah �ang disebut dengan sistem organisme dimana sistem pemba�aran Fed mampu berfungsi sebagai organisme �ang mampu mengobati dirin�a sendiri se�ara sistematis dan eisien. Filosoi kedua ini sangat penting karena tanpa keuanggulan ini maka risiko �ang terjadi berpotensi menjadi tidak terukur. Ketiga� sistem Fed juga sangat terkenal dalam mendeinisikan prosedur bagi pengelolaan risiko kredit dan risiko likuiditas� �ang menjelaskan se�ara rin�i tanggung jawab dari operator sistem dan peserta �ang men�ediakan insentif untuk mengelola dan mengatasi risiko-risiko tersebut. Pembagian kerja bukan han�a diperlukan tetapi juga berorientasi kepada eisiensi perekonomian se�ara global. �alam konteks �ndonesia maka �ank �ndonesia dapat berkerjasama dengan �ank Central �sia ��C�� dan �ank Mandiri dalam men�ontoh ilosoi ketiga ini. Keempat� sistem pemba�aran Fed juga mampu men�elesaikan se�ara inal pen�erahan pada hari itu. Sekalipun krisis keuangan mendera perekonomian �merika Serikat maka sistem pemba�aran Fed sudah didesain untuk memiliki kemampuan �ang kokoh dalam menopang krisis tersebut dengan menjamin tetap terselenggaran�a sistem pemba�aran se�ara eisien. 117


Kelima� sistem pemba�aran Fed juga didesain untuk melakukan netting multilateral dan sistem tersebut juga mampu mengindentifikasi dan men�elesaikan dari kegagalan peserta �ang memiliki kewajiban pen�erahan tunggal �ang terbesar. �ominasi sektor jasa dalam perekonomian �merika Serikat ikut memberikan kontribusi bagi kehandalan sistem pemba�aran perekonomian� sehingga Fed mampu memberikan stimulus bukan saja kepada pasar domestik tetapi juga pasar internasional. �ahkan� ban�ak program stimulus �ang lalu justru dinikmati oleh lembaga keuangan asing. Tampak jelas bahwa sektor jasa dalam era globalisasi sudah tidak memiliki batas negara sehingga desain sistem pemba�aran haruslah berlandaskan kepada lima pilar seperti �ang telah dimiliki oleh sistem pemba�aran Fed. Kondisi perekonomian �ang dialami �nggris juga hampir serupa dalam konteks transformasi perekonomian dimana transisi perekonomian telah bergerak dari sektor industri menjadi sektor jasa. �ntuk itu �nggris berupa�a mempertahankan da�a saingn�a dengan memperkuat sektor jasa melalui sektor jasa keuangan. �engan menjadikan London sebagai pusat keuangan dunia. Konsekuensin�a bagi sistem pemba�aran akan sangat besar karena dapat men�ebabkan potensi penurunan dari keseluruhan nilai pemba�aran� peningkatan antrian pemba�aran� gagal serah� dan perbankan akan mengalami intraday kredit �ang membubung tinggi �ang seiring dengan keseimbangan �ang negatif pada akhir hari perdagangan. Milgrom dan Roberts �1994� dengan pendekatan comparative statics telah membuktikan hal tersebut. Tidaklah mengherankan jika Chaps Euro ataupun Sterling telah mengalami erosi dalam kemajuan teknologi. Jika teknologi sistem pemba�aran dunia sudah mulai bergerak dari sistem liquidity saving menuju sistem solvability saving maka tuntutan bagi sistem pemba�aran �nggris untuk segera mengadopsi teknologi liquidity saving semakin mendesak. Mengingat London adalah salah satu pusat keuangan dunia �ang mungkin han�a New York �ang mampu men�aingin�a maka kondisi ini boleh dibilang sangat langka. Migrasi dalam sistem pemba�aran �nggris saat ini menuju kepada sistem pemba�aran dengan teknologi �ang lebih adaptif dengan kondisi keuangan dunia �ang ber�irikan volatilitas �ang tinggi pada akhirn�a akan menuntut ban�ak perubahan. Namun pada dasarn�a bermain dalam tataran trade of antara keamanan atau keselamatan dalam sistem pemba�aran itu sendiri dan eisiensi ekonomi dalam konteks persamaan Fisher. 118


�ua skenario �ang akan mun�ul adalah sejauh mana sistem pemba�aran �nggris mampu memperbaiki dirin�a sendiri sebab jika pilihan ini �ang akan diambil maka investasi besar akan diperlukan dimana anggota �P�CS akan dituntut untuk men�isihkan dana bagi investasi ini. Kedua� jalan �ang lebih pintas adalah melakukan migrasi dari sistem Chaps ke sistem Target 2. �engan pilihan ini maka bia�a �ang diperlukan juga akan semakin murah karena ditanggung se�ara bersama dengan negara-negara Eropa lainn�a. Mungkin pertimbangann�a adalah apakah dengan bergabungn�a sistem pemba�aran �nggris dengan Target 2 akan membuat London semakin ja�a dalam pun�akn�a sebagai pusat keuangan dunia. Mempertahankan hegemoni sektor jasa dalam perekonomian paska dominasi sektor industri bukanlah hal �ang mudah. Perlu juga diingat bahwa persamaan Fisher menentukan peran investasi di sektor pemba�aran dan jasa itu sendiri di masa depan. Tanpa perbaikan sistem pemba�aran maka hegemoni sektor jasa pada tataran perekonomian dunia akan mengalami pemudaran.

V.4. Pengaruh Sistem Pembayaran Terhadap Industri Asuransi

K

risis ekonomi di �merika Serikat �ang baru saja terjadi memperlihatkan kepada kita semua akan pentingn�a sistem pemba�aran dalam men�iptakan industri asuransi raksasa dan juga dalam men�elamatkan industri tersebut dari ben�ana kebangkrutan akibat krisis ekonomi. �lene �raber �2�11� mempertan�akann�a: How is the crisis afecting the governance of the �MF and the inluence that developing countries have within the institution; what new policy space is available to developing countries; and what alternative inancial architectures will emerge as competitors or complements to the Fund?” �rsitektur keuangan global juga sangat tergantung pada arsitektur keuangan lokal dan sebalikn�a. Se�ara hipotesis� negara-negara �ang memiliki sistem pemba�aran �ang unggul juga �enderung memiliki industri asuransi �ang unggul. �kan sangat sulit bagi negara �ang tidak memiliki keunggulan kompetitif dalam sistem pemba�aran untuk memiliki da�a saing �ang handal di industri asusransi. Sistem pemba�aran adalah akar dari kekuatan da�a saing industri asuransi. Kemajuan teknologi pada industri asuransi �ang dihitung dalam total faktor produktivitas berbanding lurus dengan kemajuan teknologi dari sistem pemba�aran. Namun belajar dari depresi ekonomi di �merika Serikat �ang baru saja terjadi justru memperlihatkan adan�a decoupling antara kedua sistem tersebut. Rontok dan di-bail out-n�a �� tern�ata tidak diikuti oleh rontokn�a sistem pemba�aran di �merika Serikat. 119


Sistem pemba�aran di �merika Serikat justru men�iptakan too big too fail bagi �� dengan jaringan bisnis industri asuransi �� ang bukan saja sangat luas di �merika Serikat tetapi juga dunia. Kondisi terakhir ini memperlihatkan bahwa sistem pemba�aran memainkan peran penting dalam bukan saja membesarkan �� tetapi juga men�elamatkan �� dari jurang kehan�uran. Pollin �2�11� mengingatkan: “Dodd-Frank also establishes that regulators impose capital requirements or other quantitative limits on trading, such as margin requirements, on banks.” �rtin�a ini tidak men�entuh industri asuransi �ang sebetuln�a dapat berperilaku sebagai bank. Semakin �anggih sistem pemba�aran maka semakin terkoneksi industri asuransin�a dengan industri perbankan� pasar modal� pertanian� manufaktur dan sektor jasa lainn�a. �palagi saat ini terjadi begitu ban�ak musibah �ang di�iptakan oleh alam dan manusia seperti tsunami� gempa bumi� perang� tinggin�a harga-harga komoditas dan kekeringan. Ketidakpastian dengan risiko kejadian �ang sangat ke�il seperti dalam Black Swan tern�ata tidak mampu diatasi oleh sistem asuransi �ang ada saat ini bahkan ban�ak industri asuransi �ang berguguran. Sejauhmana Black Swan juga akan mengan�am sistem pemba�aran menjadi pertan�aan �ang sangat relevan. Pertan�aan lain �ang juga relevan adalah dampak ceiling limit bagi utang publik di �merika Serikat terhadap da�a saing industri asuransi karena sistem pemba�aran se�anggih apapun tidak akan mampu men�elamatkan industri dari an�aman depresi di masa depan. Konsekuensin�a� kondisi informasi asimetrik dalam dunia asuransi khususn�a asuransi �ang menjamin keberadaan sistem pemba�aran harus dapat dihindarkan. �ntuk itu intervensi terhadap pasar asuransi sangatlah diperlukan. �ntervensi itu bukan saja kepada masalah transparansi premi asuransi tetapi juga kekuatan permodalan dari industri asuransi tersebut khususn�a industri asuransi �ang menjamin sistem pemba�aran nasional. �oleh jadi �� menjadi penjamin asuransi bagi ban�ak sistem pemba�aran di dunia baik penjamin se�ara langsung maupun tidak langsung. Konlik kepentingan seperti ini �ang bersinergi dengan informasi asimetrik akan memberikan signal �ang buruk bagi publik. �engan demikian otoritas moneter harus tanggap terhadap kondisi ini. Se�og�an�a kerjasama antara bank pemba�aran lebih diutamakan dalam melakukan sisnergin�a dengan industri asuransi. �engan demikian teknologi sistem pemba�aran tidak menjadi beban premi dari nasabah industri asuransi. Skala ekonomis juga akan ter�ipta dengan adan�a peran bank pemba�aran dalam menopang produktivitas industri 120


asuransi. �ndustri asuransi dapat lebih fokus dalam memperkuat investasi dalam teknologi perasuransian ketimbang teknologi sistem pemba�aran. �ntuk men�iptakan industri asuransi nasional �ang handal maka national irewall gate dari sistem pemba�aran tidak boleh menggangu leksibilitas usaha industri asuransi. �ndustri asuransi nasional tidak boleh bersifat katak dalam tempurung. Tren industri asuransi �ang terjadi di �ndonesia tampakn�a �ukup baik dengan ban�akn�a investasi asing dan ekspatriat asing di bidang ini. Namun� demikian se�og�an�a otoritas moneter juga harus memiliki kewenangan dalam melakukan supervisi dalam konteks keamanan sistem pemba�aran dan resiko sistemik. Kasus �� menjadi �ontoh �ang masih hangat. Kalaupun OJK tidak dapat diterapkan di �ndonesia maka pengawasan industri asuransi se�og�an�a juga berada di bawah koordinasi bank sentral. �tupun dengan asumsi investasi dalam sistem pemba�aran juga tidak berhenti. �dealn�a stress test juga diberlakukan bagi industri asuransi dan bukan han�a kepada bank pemba�aran. �engan demikian Black Swan dalam industri asuransi menjadi lebih terukur. Ke depan industri asuransi akan menghadapi kondisi pasar �ang semakin kompleks khususn�a persaingan dalam menghadapi pasar bebas. Sejauhmana industri asuransi akan survive sangat dipengaruhi oleh bukan saja kesiapan industri asuransi tersebut tetapi juga dukungan sistem pemba�aran. �ank pemba�aran juga harus mampu bersaing di era pasar bebas. Jika bank pemba�aran tidak mampu bersaing maka industri asuransi akan men�ari bank pemba�aran asing �ang lebih kompetitif. �ntuk itu bank sentral harus men�iptakan strategi perbankan nasional �ang bukan saja berorientasi memberikan kredit tetapi juga menjalankan fungsi pemba�aran. Tanpa adan�a bank pemba�aran maka perekonomian �ndonesia akan sangat tergantung kepada kondisi bank pemba�aran di luar negeri. �ndonesia akan kehilangan momentum strategis untuk menjadikan rupiah sebagai mata uang sekaliber dolar dan euro. �da baikn�a sistem pemba�aran di �ndonesia segera melakukan peren�anaan �ang lebih matang dengan menjadikan target agar rupiah menjadi mata uang utama dunia. Memang semua bergantung kepada kekuatan perekonomian �ndonesia� namun dengan misaln�a perekonomian �ang sangat produktif tanpa dukungan investasi dalam sistem pemba�aran akan sulit rupiah menjadi mata uang dunia. �ntuk itu pembangunan sektor riil memerlukan dukungan industri asuransi sementara keduan�a memerlukan dukungan dari sistem pemba�aran �ang handal. �engan keterkaitan �ang seperti itu maka seperti �ang dikatakan oleh Pollin sebaikn�a industri asuransi juga dalam pengawasan bank sentral. 121


V.5. Non Traded Goods dan Sistem Pembayaran

C

hina hingga saat ini masih mampu mempertahankan surplus dalam nera�a perdagangan karena mereka juga mampu mengembangkan sistem pemba�aran non traded good seperti sistem pemba�aran kesehatan. �engan demikian sektor traded didukung oleh buruh �ang sehat sehingga produktivitasn�a terus tinggi. Perekonomian �ndonesia menghadapi da�a saing produksi dalam negeri �ang semakin melemah �ang terlihat dari mun�uln�a deisit perdagangan. �pakah ini di luar dugaan? Sebab kaum Neo Liberal baru kali ini men�alahkan dan mengaitkan tidak dinaikkann�a harga �ahan �akar Min�ak ��M� dengan deisit nera�a perdagangan �ang kini tengah terjadi. Mengapa tidak sedari awal para ekonom Neo Liberal ini memberikan peringatan dini dengan men�alahkan tidak naikn�a harga ��M akan men�ebabkan deisit perdagangan? Jelas sekali bahwa mereka memang tidak mengerti kondisi �ang sesungguhn�a terjadi. Menurut Larr� Summers melihat kondisi masa depan tidaklah mudah. �a mengingatkan pada tahun 2�12 �ang lalu: “Economic forecasters divide into two groups. here are those who cannot know the future but think they can – and then there are those who recognise their inability to know the future. Major shifts in the economy are rarely forecast and often not fully recognised until they have been under way for some time”. �alam kasus deisit nera�a perdagangan bagaimanapun telah terjadi. Melemahn�a da�a saing produk bukan han�a disebabkan oleh melemahn�a perdagangan dunia akibat krisis ekonomi �ang masih melanda negara-negara maju tetapi lebih disebabkan oleh lemahn�a perekonomian akibat gelembung �ang disebabkan oleh sektor non traded di dalam negeri. Peningkatan harga properti di Jakarta misaln�a merupakan �ontoh bahwa kondisi bubble perekonomian mulai merangkak se�ara konsisten dan pasti dalam menggerogoti da�a saing sektor traded. Tidak ada sektor perdagangan �ang seratus persen bebas dari sektor non perdagangan. Sektor pertanian misaln�a sangat tergantung kepada keberadaan lahan� irigasi dan hujan. Sektor industri juga sangat tergantung kepada bangunan pabrik� perumahan untuk kar�awan serta listrik. Keduan�a sangat tergantung kepada sistem pemba�aran �ang merupakan sektor non traded. Sektor non traded tak ubahn�a dengan sistem pembuluh darah di tubuh manusia. �angguan dalam pembuluh darah akan men�ebabkan gangguan bagi organ-organ tubuh lainn�a sehingga mun�ul berbagai pen�akit seperti stroke dan jantung. 122


Pen�akit �elanda ��ut�h �iseases� terjadi karena harga relatif dari barang non traded menjadi lebih mahal ketimbang harga barang traded akibatn�a insentif perekonomian bergerak ke sektor non traded. �ukan han�a itu sektor non traded juga mengalami gelembung ekonomi �ang tidak eisien. Permasalahann�a gelembung ini tidak tertangkap dalam indeks harga konsumen karena terjadi netralisasi dalam penurunan harga barang traded se�ara relatif. Pemerintah China misaln�a segera melakukan intervensi di pasar properti agar harga rumah tidak terus meninggi dan memperluas sistem pemba�arann�a ke luar negeri. Misaln�a saat ini juga menjangkau Taiwan setelah sebelumn�a merambah HongKong.

Tekanan Peningkatan Harga �engan memperluas sistem pemba�aran maka tekanan terjadin�a peningkatan harga relatif dari barang non traded di dalam negeri dapat ditekan. �ukan han�a itu� �adangan devisa mereka juga meningkat dengan �ara membeli obligasi pemerintah negara lainn�a khususn�a �merika Serikat. �elajar dari Ken�a juga ada baikn�a dimana sistem pemba�aran digunakan untuk meningkatkan harga relatif barang traded ketimbang barang non traded. �engan masukn�a sistem pemba�aran ke dalam perekonomian lokal maka permintaan akan barang traded di dalam negeri menjadi lebih pesat ketimbang barang non traded. �engan han�a menggunakan telepon genggam sebagai alat pemba�aran men�ebabkan aktivitas ekonomi di dalam negeri meningkat se�ara pesat. Mengingat telepon genggam sudah menjadi produk massal maka potensi instrumen ini sebagai instrumen pemba�aran menjadi sangat dahs�at. �engan ke�epatan perputaran uang �ang meningkat se�ara relatif pada aktivitas sektor traded ketimbang sektor non traded maka harga relatif sektor traded di dalam negeri juga membaik sehingga pada gilirann�a mampu memperbaiki deisit dari nera�a perdagangan. Se�ara kasat mata China juga melakukan hal ini sehingga peningkatan harga relatif sektor non traded di dalam negeri tidak pernah lebih �epat ketimbang harga sektor traded. Sebetuln�a tanpa intervensi pemerintah China terhadap sektor propertin�a maka surplus nera�a perdagangan akan terus terjadi. Sistem pemba�aran akan sangat berguna bagi perekonomian �ang memiliki pasar domestik �ang lebih besar ketimbang pasar internasionaln�a. �engan adan�a sistem pemba�aran �ang semakin baik maka pasar domestik dapat bukan saja tumbuh pesat tetapi juga memiliki da�a saing ekonomi �ang juga tinggi. Motor utama dari bank pemba�aran di China adalah bank-bank milik negara. �ahkan ketika pertumbuhan pinjaman dari perbankan menurun di China 123


seperti �ang terjadi dalam beberapa tahun �ang lalu akibat dampak krisis di Eropa dan �merika Serikat namun China se�ara relatif masih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi �ang tidak dapat disaingi oleh negara manapun. Hal ini dapat terjadi karena sistem pemba�aran di China mampu mendukung tingkat konsumsi �ang tinggi serta tingkat investasi �ang juga tinggi sehingga nilai tukar mata uang China berada pada tingkat keseimbangan. Tidaklah mengherankan jika China sangat takut dengan terjadin�a perang nilai tukar karena eisiensi �ang ter�ipta oleh sistem pemba�aran akan terkoreksi oleh ekspansi moneter di negara lain. Padahal nilai tukar �ang telah terbentuk merupakan nilai tukar �ang men�erminkan perbedaan produktivitas dengan negara lain. �engan demikian sangatlah jelas bahwa deisit perdagangan �ang terjadi bukan akibat tidak di�abutn�a subsidi ��M tetapi lebih dari akibat �ang ditimbulkan oleh melemahn�a produktivitas perekonomian �ndonesia.

V.6. Sektor Pertanian dan Sistem Pembayaran

N

egara dengan basis ekonomi pertanian akan memiliki kinerja perekonomian �ang berbeda jika didukung oleh sistem pemba�aran �ang berbeda. Semakin �anggih sistem pemba�aran dalam menopang kegiatan usaha di bidang pertanian maka semakin tinggi kinerja sektor perekonomian dalam menopang perekonomian nasional. Sementara itu risiko sistemik �systematic risk� berpotensi merusak sistem pemba�aran �ang pada gilirann�a menghantam sektor riil. Jorion� P� Finan�ial Risk Manager Handbook ��RP�� Wile�� 2��7� p �35. mengatakan : “Systemic risk can manifest itself in at least two ways: irst, a run by depositors and inancing stop by investors vis-à-vis inancial institutions, and second, interruptions in the payment system; and can have its causes in many areas such as such as deteriation in asset quality after a credit boom, maturity and currency mismatches, or also failures of a payment or settlement system.” Salah satu �ontohn�a keberhasilan meredam systematic risk terhadap sistem pemba�aran berbasis pertanian adalah �ustralia. Keunggulan da�a saing dalam sektor pertanian karena se�ara relatif negara tersebut memiliki sumber da�a �ang berlimpah pada sektor pertanian akan terdistorsi ketika risiko sistemik terjadi. Sistem pertanian di �ustralia ditopang oleh sistem pemba�aran �ang memang berkarakter usaha pertanian. 124


�erbeda misaln�a dengan negara seperti �frika �ang juga bergantung pada sistem produksi pertanian namun tidak memiliki sistem pemba�aran �ang memadai. Sistem pemba�aran �ang berorientasi pertanian bukan han�a efektif dalam men�alurkan uang beredar kepada sektor pertanian tetapi juga efektif dalam meningkatkan velocity of money �besarn�a ke�epatan perputaran uang dalam perekonomian� dari sektor tersebut. Semakin tinggi peningkatan velocity of money di sektor pertanian maka pertumbuhan produktivitas sektor pertanian se�ara relatif juga menjadi lebih tinggi ketimbang sektor-sektor lainn�a. Sistem pemba�aran �ang bersifat large value dan retail diarahkan untuk menopang kelan�aran usaha sektor pertanian. Perekonomian �ustralia sebetuln�a lebih mengarah ke sektor primer termasuk pertanian. �engan demikian jumlah tenaga kerja �ang se�ara relatif berkerja di sektor pertanian juga mendapatkan kapital �ang men�ukupi untuk meningkatkan produktivitasn�a. Pengangguran terselubung di sektor pertanian akan dapat dikurangi jika sistem pemba�aran mengarah se�ara efektif pada sektor ini sehingga pertumbuhan uang beredar lebih mengarah ke sektor ini ketimbang sektor-sektor �ang berpotensi menimbulkan bubble ekonomi. Lihat misaln�a kebijakan bank sentral �ustralia �ang �enderung konservatif dengan terus konsisten menaikkan tingkat suku bunga.

Sistem Pembayaran Australia Langkah bank sentral �ustralia ini sangat berbeda dengan langkah �ang dilakukan oleh he Fed� �ank of Japan dan European Central �ank. Hal ini bukan han�a masalah menghindari inlasi tinggi tetapi lebih dari itu karena struktur perekonomian �ustralia �ang berbeda. �ustralia tidak memiliki jangkar ekspektasi akan mengalami penurunan da�a saing dengan peningkatan tingkat suku bunga karena produk-produk ekspor �ustralia merupakan produk-produk �ang Marshal Learner Elasti�it�-n�a dari impor dan eksporn�a di bawah satu. �engan kata lain sistem pemba�aran �ustralia bukan saja bersifat technology led growth tetapi juga innovation led growth. Eisiensi dari sistem pemba�aran �ustralia dapat terlihat ketika krisis ekonomi menghantam dunia pada tahun 2��8 �ang lalu dimana nilai transaksi RT�S harian meningkat sebesar han�a 45 persen dan nilain�a meningkat sebesar 1��5 kali. Yang kemudian berangsurangsur mengalami penurunan. Kapasitas peak dari sistem pemba�aran didesain tidak melebihi 8�%. Volume rata-rata transaksi harian dalam periode jangka panjang� menengah dan pendek juga terus memperlihatkan tren �ang meningkat. Sehingga velocity of money 125


tetap dapat dipertahankan pada periode krisis ekonomi sekalipun. Se�ara nilai adalah nilai transaksi di bawah satu juta dolar �ang nilai rata-rata hariann�a terus mengalami kenaikan. Sesuai dengan �ang dikemukakan oleh �rving Fisher pada tahun 192�-an dimana ia mengamati kondisi krisis pada tahun 18��-an bahwa an�aman keamanan dari sistem keuangan akan berkorelasi dengan konjungtur riil perekonomian. Peningkatan hutang� resesi dan deflasi merupakan sumber dari mun�uln�a masalah keamanan di dalam perekonomian. Orientasi utaman�a adalah men�elamatkan sektor primer termasuk pertanian �ang menjadi motor utama perekonomian dari an�aman stagflasi. Harga komoditas terus membumbung tinggi akibat permintaan konsumsi� industri dan investasi dari pasar internasional. �engan sistem pemba�aran �ang berorientasi pada sektor pertanian maka velocity of money �ang akan ban�ak berpengaruh dalam kebijakan moneter. Velocity of money akan dapat dipertahankan melalui liquidity saving dari sistem pemba�aran berdasarkan harga cost of capital riil �ang relatif rendah. �rtin�a krisis ekonomi tahun 2��8 tidak mengganggu program liquidity saving dari sistem pemba�aran. �engan kata lain teknologi liquidity saving-n�a bersifat bias terhadap kemajuan teknologi dan netral terhadap krisis ekonomi. Maka sistem pemba�aran �ang ada� kebijakan nilai tukar dan moneter di �ustralia terjangkar oleh kebijakan velocity of money. Padahal dalam era globalisasi inilah kebijakan �ang teramat sulit. Peran�ang makro ekonomi sangat �akin bahwa debt delation tidak akan terjadi. �i sinilah ke�erdikan �ustralia dalam mendesain sistem perekonomian dengan arsitektur sistem keuangan �ang koheren dengan struktur perekonomian mereka. �an�ak negara salah dalam mendesain sistem pemba�aran mereka �ang tidak melihat kesesuaian dengan struktur perekonomian mereka. Perekonomian �ang sehat adalah perekonomian �ang terus menerus mampu mengembangkan sistem pemba�aran dengan dasar perkembangan driving forces-n�a dengan mengontrol multiplier dari monetary base-n�a.

State of the Art �alam konteks �ustralia adalah sektor primer khususn�a pertanian. �ustralia se�ara sistem pemba�aran merupakan sebuah �ontoh state of the art dari sistem pemba�aran di �sia Pasiik. Sistem ini dengan seksama mengutamakan keamanan dalam konteks eisiensi perekonomian dalam mendukung sektor pertanian. Sistem pemba�aran di �ustralia telah mendesainkan diri menjadi salah satu 126


sistem �ang akan �o�ok dengan sistem-sistem pemba�aran lainn�a di �sia Pasiik �ang menjadi sasaran ekspor produk pertanian mereka. Orientasi keamanan menjadikan sistem �ustralia sebagai sistem �ang sangat mungkin diadopsi oleh negara-negara �sia Pasiik. Jika China ragu-ragu atau bahkan terkesan takut dalam menggunakan kebijakan moneter� sementara �ustralia terlihat sangat per�a�a diri. Kehebatan sistem pemba�aran �ustralia adalah men�iptakan sistem perundangundangan �ang kompatibel dengan berbagai �uridiksi hukum. Sistem ini dibuat sangat transparan sehingga setiap peserta dalam sistem pemba�aran mengetahui dampak risiko dari sistem tersebut bagi setiap peserta. �baratn�a sistem pemba�aran �ustralia memberikan panel-panel informasi penting bagi para peserta sistem pemba�aran dengan bia�a �ang relatif murah dan transparan dalam rangka mendukung velocity of money �ang terukur. Sistem ini juga sangat transparan dalam menggambarkan risiko kredit dan risiko likuiditas selain juga menggambarkan dengan jelas tanggung jawab dari operator dan masing-masing perserta beserta potensi risiko �ang akan ditimbulkann�a. �engan demikian sektor pertanian tidak menanggung risiko �ang berlebihan dalam konteks sistem pemba�aran. Motto dari sistem pemba�aran �ustralia �ang berbasis sektor pertanian adalah: “provide a means of making payments which is practical for its users and eicient for the economy”. �nilah esensi persaingan sistem pemba�aran di dunia saat ini �ang mendukung keunggulan kompetitif khususn�a sektor pertanian. “Velocity Corrected” money supply growth tampakn�a akan menjadi kebijakan ekonomi negara berbasis pertanian.

V.7. Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja

P

emogokan buruh �ang akhir-akhir ini marak sebetuln�a dapat direduksi se�ara moneter. Fleksibilitas pasar tenaga kerja di era e-commerce �perdagangan online� sangat tergantung kepada salah satun�a infrastruktur perekonomian termasuk infrastruktur sistem pemba�aran. �ukan han�a itu� sistem pemba�aran �ang semakin �anggih juga menuntut leksibilitas dari pasar tenaga kerja. Sementara itu� Siebert �1997� mengatakan akan semakin �epatn�a market clearing dalam pasar tenaga kerja di era globalisasi. �a mengatakan: “he clearing functions 127


of the market by weakening the demand for labor, making it less attractive to hire a worker by explicitly pushing up the wage costs or by introducing a negative shadow price for labor; by distorting the labor supply; and by impairing the equilibrating function of the market mechanism (for instance, by inluencing bargaining behavior).” Jadi keterkaitan antara pasar tenaga kerja dengan sistem pemba�aran bukanlah semata-mata pada konsep transfer pemba�aran dan �ara memba�ar tenaga kerja. Sudah tentu �ara memba�ar tenaga kerja melalui perbankan akan jauh lebih efektif� aman dan eisien. Sementara itu World E�onomi� Forum �2�11� mengatakan: “Salah satu kelemahan mendasar dari perekonomian �ndonesia adalah infrastruktur �urutan ke 82�”. Lebih lanjut WEF mengatakan: “Despite notable improvements, its roads and railroads remain are in poor condition, and the capacity of seaports remains limited. Energy infrastructure is of major concern, as well. he uptake of information and communication technologies also remains limited among businesses, as well as within the population at large”. Jadi permasalahan pasar tenaga kerja di �ndonesia bukanlah karena fungsi produksi Leontief. Juga bukan karena kemiringan negatif dari isoquant. Tetapi karena ketidakefektifan teknologi dalam melakukan pergeseran pada isoquant. Faktor lainn�a �ang menghambat leksibilitas di pasar tenaga kerja adalah diskriminasi. Kenneth �rrow mengatakan: “he valuation in the market place of personal characteristics of the worker that are unrelated to worker productivity.” Sistem pemba�aran tidak akan mampu mengatasi permasalahan diskriminasi dalam pasar tenaga kerja. Namun demikian eisiensi pasar akibat diskriminasi akan mampu diperke�il dengan semakin eisienn�a pasar tenaga kerja. �engan bergesern�a aktiitas perekonomian dari sektor pertanian dan industri ke sektor jasa maka peran jasa keuangan dalam menampung tenaga kerja juga akan semakin besar.

Perbaiki Tingkat Pendidikan Jika dilakukan turunan parsial dari seluruh sektor perekonomian terhadap perubahan dari sistem pemba�aran maka dipastikan pengaruh sistem pemba�aran terhadap nilai tambah dan pen�iptaan lapangan kerja di seluruh sektor perekonomian bukan saja positif tetapi juga terus memperlihatkan ke�enderungan �ang semakin besar kontribusin�a. Hal lain �ang harus dilakukan untuk men�iptakan leksibilitas pasar tenaga kerja dalam sistem perekonomian berbasis sistem pemba�aran adalah dengan memperbaiki tingkat pendidikan tenaga kerja di �ndonesia. 128


�engan semakin baikn�a tingkat pendidikan di �ndonesia maka efek pengganda dari perbaikan infrastruktur sistem pemba�aran akan semakin besar dampakn�a bagi kesejahteraan mas�arakat. �alam Households E�onomi�s pengaruh variabel kontekstual dalam mempengaruhi kepuasan pekerja sangatlah penting. Peraih hadiah Nobel Ekonomi dari �niversitas Chi�ago �ar� �e�ker mengatakan: “So � had this little idea. � saw a way of taking the prejudices of workers and employers and customers and all groups, even governments, and sort of putting that through an economic analysis with competition and the goals of employers, opportunities for black and white employees to choose among diferent irms. So it becomes a complicated problem, using all the tools of economics.” �ni memperlihatkan akan pentingn�a pengaruh variabel kontekstual terhadap kualitas sumber da�a manusia. Salah satu variabel penting tersebut adalah sistem pemba�aran. �e�ker men�ebutn�a dalam konteks kompetisi. Kompetisi akan semakin kontestabel jika pasar sistem pemba�aran juga bersifat eisien. Peran otoritas moneter untuk menjamin pasar pemba�aran �ang eisien akan semakin penting di masa �ang akan datang. Konsekuensin�a� seperti �ang dikatakan oleh Chung �aitu apapun �ang terjadi pekerja dituntut untuk semakin adaptif. Chung �2��8� mengatakan: “Capable of quickly and efectively mastering new productive needs and skills and about facilitating the combination of work and private responsibilities.” Konsekuensin�a� pasar tenaga kerja harus lebih �epat dalam mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian termasuk �ang disebabkan oleh perubahan sistem pemba�aran �ang semakin �anggih. Pemba�aran dalam pasar tenaga kerja tidak sekedar balas jasa terhadap faktor produksi. Pasar tenaga kerja juga dituntut untuk memiliki management information system �ang up to date. Sebagai dasar dari sistem informasi tersebut adalah kerangka circular low dari dimensi pergerakan uang itu sendiri. �engan demikian sistem ini merupakan permintaan turunan dari sistem pemba�aran itu sendiri. �engan adan�a sistem informasi �ang lebih sempurna dalam pasar tenaga kerja maka kebutuhan akan tenaga kerja akan semakin mudah untuk dideteksi. Sistem pemba�aran �ang baik akan membantu terjadin�a transaksi dalam perekonomian �ang semakin meningkat �ang pada gilirann�a akan meningkatkan permintaan agregat. Naikn�a permintaan agregat juga akan meningkatkan permintaan akan tenaga kerja. �engan hubungan �ang seperti itu maka keterkaitan antara pasar tenaga kerja dengan sistem pemba�aran bukan han�a ada tetapi juga sangat kuat. Penguatan infrastruktur sistem pemba�aran juga akan membantu 129


eisiensi kliring di pasar tenaga kerja �ang pada gilirann�a meningkatkan kesejahteraan buruh. China terbukti sukses mengembangkan sistem pemba�aran �ang men�ebabkan permintaan akan tenaga kerja melebihi penawarann�a sehinga dengan sendirin�a upah buruh ikut meningkat! Seperti sabda Nabi Muhammad: “�elajarlah ke negeri China”.

V.8. Pengaruh Sistem Pembayaran Terhadap Pasar Tenaga Kerja

S

istem pemba�aran merupakan platform bagi berjalan se�ara efektifn�a kebijakan makro ekonomi men�iptakan kondisi full employment. Kasus depresi baru-baru ini di �merika Serikat memperlihatkan bahwa dengan sistem pemba�aran �ang �anggih tern�ata kebijakan moneter tidak men�ukupi untuk mendorong perekonomian kembali kepada posisi full employment. �alam kasus negara sedang berkembang situasi �ang terjadi sebetuln�a hampir sama ketika liquidity trap terjadi. Namun perbedaann�a adalah negara sedang berkembang tidak memiliki mekanisme transfer payment sehingga mekanisme sistem pemba�aran haruslah sesuai dengan kebutuhan mas�arakat tersebut. Menganggur di negara �ang tidak memiliki transfer payment adalah mustahil ke�uali mereka �ang menganggur mendapatkan santunan dari sanak keluarga ataupun handai tolan lainn�a. �engan demikian sistem pemba�aran pada sisi pemba�aran retail harus se�ara relatif �ukup maju untuk menopang mekanisme ekonomi �ang melindungi para penganggur. Sebalikn�a mereka �ang miskin akan sulit untuk menganggur dengan demikian sistem pemba�aran juga harus mampu men�entuh sektor informal. �ia�a ekonomi dari transaksi sektor informal haruslah seke�il mungkin agar law of diminishing return di sektor informal tidak �epat terjadi. Se�og�an�a kebijakan moneter dan sistem pemba�aran bersifat menghemat uang beredar dan boros akan velocity of money pada sektor informal tersebut. Hal ini akan men�iptakan perekonomian sektor informal pada kondisi full employment tanpa diikuti oleh kondisi bottleneck. Philip Curve tampakn�a tidak berlaku pada sektor informal namun rational expectation dari Lu�as-lah �ang lebih ideal dapat berjalan se�ara optimal. �engan demikian sistem moneter juga harus memperhatikan fungsi dari uang �ang mana pada teori Neo Klasik diabaikan dalam menentukan maju mundurn�a konjungtur perekonomian. 130


Ketika informasi menjadi sensitif pada pasar sektor informal maka sistem pemba�aran akan menjadi fasilitas bagi kolapsn�a perekonomian ketika s�ok �ang terjadi melebihi batasn�a. Sebalikn�a juga �ang terjadi pada sektor formal. �engan demikian tantangan kedepan dari teori makro ekonomi adalah menemukan pengukuran akan krisis ekonomi itu sendiri �ang selama ini belum ada. �alam kasus sektor informal dimana sebagian mas�arakat bekerja perolehan data akan semakin sulit. Sementara dalam kasus di �merika Serikat saja data pasar juga sangat sulit diperoleh. �engan demikian desain sistem pemba�aran �ang tepat harus disertai oleh pengukuran �ang tepat agar pengangguran dapat ditekan lebih ke�il lagi. Krisis �ang terjadi umumn�a krisis �ang menghantam sistem pemba�aran �ang pada gilirann�a men�ebabkan pengangguran �ang sangat besar termasuk pengangguran terselubung. �ntuk menghindari hal tersebut sistem pemba�aran memerlukan lembaga �ang mengawasi potensi risiko �ang bakal terjadi agar pengangguran tidak meledak. Tidaklah dapat sistem pemba�aran diawasi oleh publik� karena kapasitas publik sangat terbatas. Lihat saja lembaga rating �ang selalu gagal dalam memba�a terjadin�a krisis ekonomi ataupun krisis perusahaan. Sebetuln�a bukan han�a masalah perang kepentingan �conlict of interest� tetapi memang karena pengukuran tersebut belum ada. Pengangguran �ang bakal terjadi akibat krisis ekonomi besar di masa depan dapat dihindari jika aturan segera dibuat dan sistem pemba�aran juga dapat berjalan se�ara transparan.

Kapasitas Perekonomian Ke�nes mengatakan bahwa pengangguran �ang terjadi pada saat depresi besar tahun 193�-an adalah akibat tidak optimaln�a perekonomian dalam menggunakan kapasitas perekonomian. �nilah problem �ang juga sangat penting agar sistem pemba�aran dapat berjalan efektif agar perekonomian dapat kembali menggunakan kapasitas terpasangn�a. �i �merika Serikat industri pesawat terbang se�ara relatif mampu tumbuh se�ara nilai tambah dan pen�erapan tenaga kerja karena sistem pemba�aran memungkinkan akitivitas bisnis mereka kembali tumbuh setelah adan�a stimulus ekonomi. �alam kasus �ndonesia� �ndang-�ndang �asar 1945 se�ara tegas mengatakan bahwa negara bertanggung-jawab memberikan lapangan kerja kepada warga negara �ndonesia. �ntuk itu pen�iptaan sistem pemba�aran �ang tangguh merupakan kewajiban �ang tidak dapat dihindari lagi. Jangan sampai justru sistem pemba�aran menjadi pen�ebab dari mun�uln�a krisis baru �ang men�ebabkan pengangguran besar di masa depan. �da baikn�a 131


men�ontoh pemerintah Jerman dalam meran�ang sistem pemba�aran �ang pro terhadap pen�iptaan lapangan kerja. �imana da�a saing produkproduk Jerman terus terjaga sementara negara-negara �ni Eropa lainn�a terperangkap oleh sistem pemba�aran �ang pro pada ekonomi bia�a tinggi �high cost economy�. Padahal sistem pemba�aran �ni Eropa merupakan sistem �ang paling aman karena mampu beradaptasi kepada semua model jaringan pemba�aran termasuk Jaringan Sempurna� Random dan Scale Free. M. �e�h� W. E. �e�eler� R. J. �lass and K. Soramäki mengatakan bahwa sistem Scale Free merupakan sistem �ang memiliki da�a serap likuiditas jika terjadi s�ok dalam sistem pemba�aran. Sistem pemba�aran �ni Eropa mengadopsi sistem teknologi �ang bias terhadap perubahan model jaringan� selain itu teknologi sistem �ni Eropa juga bias terhadap skala ekonomis. Konsekuensin�a sistem keamanan dalam sistem pemba�aran �ni Eropa bukan saja semakin aman dengan semakin besarn�a transaksi tetapi juga menjadi semakin murah. �ahkan dalam sistem Scale Free-pun sistem pemba�aran akan tetap bias terhadap skala ekonomis. �engan demikian dari sistem keamanan dalam sistem pemba�aran� sistem pemba�aran �ni Eropa dengan dilun�urkann�a Target 2 merupakan sin�al pasar akan terjadin�a kompetisi �ang neck to neck dalam pasar sistem pemba�aran di dunia. Namun dengan kelebihan sistem Target 2 �ang mampu men�iptakan bukan han�a skala ekonomis tetapi juga scope ekonomis tern�ata mampu membuat sistem pemba�aran menjadi semakin aman. Seperti �ang dikatakan oleh Markose� dan �atkowski� “�n target, liquidity can be managed very lexibly and is available at low cost, since minimum reserves – which credit institutions are required to hold with their central bank – can be used for settlement purposes during the day.”

Ciptakan Lapangan Pekerjaan Lebih dari itu sistem pemba�aran juga men�iptakan lapangan kerja bukan han�a kepada sektor keuangan tetapi juga sektor telekomunikasi seperti �ang terjadi di Eropa. Hal ini dapat terjadi karena jaringan telekomunikasi dapat se�ara eisien menghubungkan Sistem Pemba�aran �ank Sentral �ni Eropa dengan masingmasing sistem bank sentral dari negara-negara anggota �ni Eropa. Jaringan telekomunikasi juga bersifat bias terhadap bukan saja kemajuan teknologi tetapi juga dengan sistem keamanan itu sendiri. Pen�atuan sistem pemba�aran dan telekomunikasi �ang �anggih inilah �ang membuat sistem pemba�aran �ni Eropa merupakan sistem �ang paling aman di dunia tetapi juga sistem �ang paling eisien di dunia saat ini. 132


Sistem ini mampu mengekonomiskan kebutuhan likuiditas dalam sistem pemba�aran termasuk sistem pemba�aran di masing-masing anggota �ni Eropa. �engan demikian interbank credit risk tidak pernah ter�ipta! Sementara� perekonomian mengalami “liquidity saving mechanism”. Sistem ini di luar �ni Eropa baru berjalan di Jepang dengan diterapkann�a �OJ-Net. Sistem �OJ-Net mampu melakukan liquidity saving sebesar 15% ketika krisis terjadi� namun sistem pemba�aran �ni Eropa mampu melakukan liquidity saving hingga 8�%. Konsekuensin�a sangat dahs�at karena krisis likuiditas dan solvabilitas dalam perekonomian tidak akan pernah mampu melumpuhkan sistem pemba�aran �ang berfungsi sebagai “jantung dan urat nadi” dari sistem perekonomian itu sendiri. �engan demikian permasalahann�a adalah pada pemilihan kebijakan makro ekonomi �ang dapat men�iptakan kondisi full employement melalui pengembangan sistem pemba�aran �ang tepat!

V.9. Sistem Pembayaran dan Perdagangan Komoditas

S

istem pemba�aran di �merika Serikat merupakan sistem pemba�aran �ang paling �o�ok bagi tumbuh dan berkembangn�a pasar komoditas. Sistem pemba�aran ini mampu mengembangkan pasar komoditas baik spot maupun futures se�ara sistematis. Risikon�a� pasar ini menjadi sangat koheren dengan ada atau tidakn�a inlasi dalam perekonomian. Menjelaskan kepada publik akan dampak positif dari penerapan sistem pemba�aran �ang aman bagi pasar komoditas sangatlah diperlukan. Chief Exe�utive Oi�er dari Wall Mart baru-baru ini sudah mengatakan akan seriusn�a an�aman inlasi: “We’re seeing cost increases starting to come through at a pretty rapid rate”. Walaupun ekonom peraih hadiah Nobel Ekonomi seperti Paul Krugman melihat kepada potensi an�aman delasi. Terlepas apapun pandangan mereka� terbukti bahwa mereka menggunakan a�uan pasar komoditas dengan dukungan sistem pemba�aran untuk memba�a perekonomian �merika Serikat di masa depan. �merika Serikat melakukan investasi pada sistem pemba�aran dengan sistem teknologi �ang bersifat increasing return to scale. �engan sistem teknologi �ang seperti ini maka kapasitas sistem pemba�aran sangatlah menentukan eisiensi dalam perdagangan komoditas baik di pasar spot maupun futures. Sistem pemba�aran ini �enderung men�iptakan negative supply syoks pada pasar komoditas dunia sehingga semakin membuat harga komoditas terus membumbung tinggi akhir-akhir ini. Sistem pemba�aran pada gilirann�a 133


menuntut pasar komoditas bukan han�a untuk lebih transparan lagi tetapi juga lebih memiliki peren�anaan produksi jangka panjang. Penelitian Food and �gri�ultural Organization �F�O� di Perserikatan �angsa�angsa �P�� memperlihatkan bahwa stok komoditas turun sebesar 3�4% setiap tahun semenjak pertengahan tahun 199�-an. Penurunan stok ini sangat terkait erat dengan semakin eisienn�a sistem pemba�aran di �merika Serikat. �palagi perkembangan harga relatif dari produk information communication technology ��CT� terhadap headline mupun core inlation selalu lebih rendah. Tidaklah mengherankan jika akhir-akhir ini pasar komoditas disuguhi oleh comovement antar harga-harga komoditas. Harga jagung memiliki pergerakan �ang sama dengan harga min�ak. �egitu pula dengan harga kedelai juga memiliki pergerakan �ang sama dengan harga min�ak. �engan kata lain harga kedelai dan jagung juga memiliki co-movement. Tidaklah mengherankan jika pemerintah �ndia menutup pasar futures untuk komoditas. Namun penelitian OEC� memperlihatkan bahwa langkah ini berpotensi men�iptakan bia�a �ang besar dalam perekonomian. Jika semua negara mengikuti langkah �ndia maka skala ekonomis dari sistem pemba�aran justru tidak akan pernah ter�apai. �unia akan masuk perangkap fallacy of composition. Lebih gawatn�a lagi negara �ang terus memberlakukan pasar futures komoditas justru akan terus membuka peluang untuk menguasai sistem pemba�aran dunia. �sumsi ketergantungan harus didukung oleh analisis empiris dari data kerugian internal dan eksternal akibat dari fallacy of compotition dan juga harus men�erminkan penilaian dari ahli bidang usaha sistem pemba�aran. �engan adan�a co-movement antar harga komoditas� regulasi pasar futures maka sistem pemba�aran harus memiliki asumsi tentang ketergantungan �ang juga harus bersifat konservatif karena ketidakpastian �ang mengelilingi pemodelan ketergantungan untuk risiko operasional. Tingkat konservatisme biasan�a bertambah sejalan dengan kekakuan dari model ketergantungan dan keandalan perkiraan pers�aratan modal �ang dihasilkan menurun. Ketergantungan seharusn�a tidak tepat dipengaruhi oleh pilihan derajat rin�ian.

Asumsi Ketergantungan Alternatif Selain itu� bank sentral harus melakukan analisis sensitivitas dan pengujian stres �misaln�a nilai parameter �ang berbeda� model korelasi �ang berbeda� pada pengaruh asumsi ketergantungan alternatif dari sistem pemba�aran pada estimasi bia�a modal risiko operasional. Konvergensi tentang jenis pendekatan dan distribusi �ang digunakan oleh pen�elenggara sistem pemba�aran untuk 134


pemodelan kerugian risiko operasional mungkin tidak dapat di�apai atau diinginkan karena keparahan sering bersifat istimewa untuk lini bisnis tertentu atau jenis produk pemba�aran �ang terkait dengan perdagangan komoditas. �ermine �2�� mengingatkan: “Retail banking markets – which matter for mass payment systems – are regional markets and will most likely remain to be local despite many past and future regulatory changes to lower entry barriers”. Namun� dimungkinkan untuk mengidentiikasi prinsip-prinsip untuk menentukan apakah pendekatan �ang dipilih tidak konsisten dengan data �ang mendasari atau harapan pengawasan dalam sistem pemba�aran dari pasar perbankan �ang bersifat retail untuk komoditas. Tidaklah mengherankan jika Singapura juga mengembangkan pasar komoditas dengan tentun�a dukungan investasi pada sistem pemba�aran mereka �ang juga sangat mahal. �engan terobosan itu maka Singapura juga mampu mempersiapkan diri menjadi pusat keuangan dunia menantang Swiss. �nfrastruktur pemba�aran �ang dikembangkan oleh Singapura men�iptakan keunggulan kompetitif �ang sangat luar biasa bagi produk-produk keuangan dan pasar keuangan di negara itu khususn�a pasar futures. Pada gilirann�a men�iptakan sistem keuangan dengan keunggulan komparatif. Tidaklah mengherankan juga jika bank-bank milik Singapura kini bukan han�a mampu bersaingan dengan perbankan kelas satu dunia tetapi juga melakukan liberalisasi �ang sangat berani. �elajar dari Singapura maka �ndonesia harus melakukan investasi �ang besar pada sistem pemba�aran sebelum melakukan liberalisasi pada sistem perbankan. Sejarah memperlihatkan �ndonesia melakukan liberalisasi sistem perbankan �ang mendahului investasi besar pada sistem pemba�aran. �nvestasi pada sistem pemba�aran sebaikn�a dilakukan dengan melakukan simulasi terlebih dahulu. Jika simulasi Monte Carlo digunakan untuk mengukur kapasitas sistem pemba�aran dari konteks perdagangan komoditas� maka sejumlah langkah �ang harus dilakukan adalah penentuan variabel penting. Perdagangan komoditas dapat membuat sistem pemba�aran untuk men�apai skala ekonomin�a. European Commission �2��5� mengatakan: “he basic idea of the European Commission is that in a single payments area common standards allow to increase the eiciency of such systems (e.g., by achieving higher scale economies) and to create more competition among irms formerly separated by national borders”. Praktik pemodelan berdasarkan skala ekonomi �ang baik menunjukkan bahwa jumlah tersebut harus konsisten dengan bentuk distribusi data dan dengan tingkat ke�akinan �ang ingin di�apai. Se�ara khusus� dimana distribusi kerugian berekor berat dan diukur pada tingkat ke�akinan �ang tinggi� jumlah langkah harus �ukup besar untuk 135


mengurangi variabilitas sampling pada tingkat �ang memadai. �ntuk melakukan hal ini� bank sentral dapat menggunakan salah satu dari �i� jumlah iterasi �ang sangat besar atau �ii� sejumlah iterasi dinamis. Yang terakhir� �ang biasan�a lebih akurat� memungkinkan proses simulasi untuk berhenti ketika variasi marjinal dari pengukuran risiko� atau beberapa indeks dispersi lain. Singapura sudah membuktikan dengan pengukuran �ang baik tersebut sehingga bukan han�a �merika Serikat saja �ang mampu men�iptakan keunggulan kompetitif pada sistem pemba�aran melalui pen�iptaan pasar futures komoditas internasional �ang handal!

V.10. .10. E-Commerce dan Sistem Pembayaran

S

istem komprehensif �complete system� dari pasar menurut �rrow �ebrue han�a akan terjadi jika sistem pemba�aran berjalan eisien. �engan demikian teknologi sangat menentukan state of the world dari kondisi keseimbangan umum se�ara dinamis. Teknologi sangat membantu dalam mempermudah pemba�aran sehingga pemba�aran dapat dilakukan se�ara �epat dan aman. �uda�a pemba�aran menjadi hambatan dalam penerapan sistem pemba�aran berbasis teknologi ketimbang masalah keamanan dalam bertransaksi.

Teknologi keamanan dalam mendukung sistem pemba�aran sudah sangat memadai sementara buda�a dalam melakukan transaksi se�ara tradisional masih terus mendominasi peradaban manusia. Keban�akan fraud justru terjadi akibat penerapan teknologi usang dalam sistem pemba�aran. Menurut Riset Forrester� perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga �S� 12�2 miliar pada 2��3. Menurut laporan �ang lain� pendapatan ritel online �ang bersifat non-travel di �merika Serikat diramalkan akan men�apai seperempat triliun dolar �merika pada tahun 2�11. E-Commerce telah menjadi bagian penting dari sistem pemba�aran. e-commerce lebih bersifat supply creates its own demand. �ntuk itu semakin besar perusahaan ecommerce maka akan semakin besar permintaan akan jasa perdagangan elektronik. �alam ban�ak kasus� sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak han�a mengandalkan kekuatan produk saja� tapi dengan adan�a tim manajemen �ang handal� pengiriman �ang tepat waktu� pela�anan �ang bagus� struktur organisasi bisnis �ang baik� jaringan infrastruktur dan keamanan� desain situs web �ang bagus. Namun hal tersebut tidak akan efektif jika hargan�a tidak kompetitif� informatif� dan �epat. �eberapa faktor �ang masuk di dalamn�a �aitu men�ediakan 136


ban�ak bonus seperti kupon� penawaran istimewa� dan diskon; memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian; men�ediakan rasa komunitas untuk berdiskusi� masukan dari pelanggan� dan lain-lain; dan mempermudah kegiatan perdagangan. �engan demikian sebetuln�a jasa e-commerce berbentuk persaingan sempurna. Sebuah kombinasi �ang unik dimana pasar persaingan sempurna berbentuk supply creates its own demand. Sistem pemba�aran akan berjalan efektif seiring dengan struktur pasar �ang seperti itu. Tidaklah mengherankan jika permintaan akan transaksi seperti ini tumbuh se�ara eksponensial. Pertumbuhan itu bukan karena faktor eksogenus seperti �ang dikemukakan oleh �rrow. �rrow �2��9� mengatakan: “Put as � would understand it today, many contingent contracts are traded, but they are contingencies determined by the equilibrium values of prices and quantities. For example, the value of a common stock depends on the proits of the corporation (actually, on expectations of such proits). his is a function of input and output prices (under competitive conditions), not of exogenous events.” Namun� ada ke�enderungan sistem pemba�aran ini juga men�ebabkan struktur perekonomian �ang bergerak ke arah transformasi perekonomian dengan dominasi sektor jasa. Sistem pemba�aran e-commerce bersifat online. Karenan�a� sistem ini sangat bergantung kepada sistem keamanan internet. Pen�urian data nasabah �ang dialami oleh Son� dan Lo�kheed merupakan bukti dari permasalahan �ang timbul dari sistem ini. �ahkan nasabah Son� di �ndonesia dan Mala�sia merupakan data �ang di-hacked. Tidaklah mengherankan jika 9� persen penduduk di �nggris tidak memper�a�ai keamanan perdagangan dengan transaksi online. Sebalikn�a negara berkembang seperti �ndonesia dan Mala�sia memiliki ke�enderungan �ang lebih memper�a�ai sistem ini. Konsekuensin�a sistem pemba�aran dituntut untuk melakukan investasi keamanan dalam sistem transaksi online. Sejauh ini bank pemba�aran �ang menjalankan transaksi online memiliki kemampuan teknologi �ang lebih baik dalam konteks keamanan pemba�aran. Mun�ullah pen�edia jasa pemba�aran �ang mengembangkan produk mereka dari sekedar kartu kredit menjadi e-cash� digital wallet� mobile payment dan e-check. �i �merika Serikat �ang perekonomiann�a sangat tergantung kepada pengeluaran konsumsi mas�arakat tern�ata 9�% pemba�aran online �ang bersifat antar bisnis menggunakan kartu kredit. Turban et al. mengatakan: “�t would be diicult for an online retailer to operate without supporting credit and debit cards due to their widespread use.” 137


Faktor Teknologi Sistem pemba�aran retailer �ang di�iptakan oleh otoritas moneter akan mampu mendukung jenis transaksi seperti ini. Sementara sistem pemba�aran juga mampu mengakomodir large value transaction �ang juga dilakukan se�ara elektronik. �engan demikian terjadi ketergantungan �ang sangat besar dari sistem pemba�aran terhadap bukan saja teknologi tetapi juga sistem persediaan energi khususn�a listrik. Pemadaman listrik menjadi sangat potensial dalam menggangu transaksi e-commerce. Teknologi telah membuat konsumen mampu melihat dan melakukan transaksi keuangann�a. �nilah �ang membedakan transaksi tradisional dengan metode pemba�aran �ang moderen. Perusahaan perkapalan umumn�a menggunakan sistem pemba�aran dengan model �iller �ire�t� sedangkan perusahaan �ang melakukan transaksi antar bisnis lainn�a menggunakan model direct email delivery. Sedangkan di negara seperti �ustralia model teknologi pemba�aran �ang umum digunakan adalah konsolidasi �ang menggunakan jasa bank penerima sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dalam membuat password dan indentiikasi ��. Kanada dan New Zealand juga tengah mengembangkan bank pemba�aran dengan model konsolidasi seperti ini. �ank-bank pemba�aran dengan model konsolidasi merupakan bank �ang menerapkan teknologi pemba�aran se�era efektif dan eisien. �ntin�a adalah teknologi informasi. �nformasi memainkan peran �ang sangat penting dalam sistem pemba�aran berbasis teknologi ini seperti �ang dikatakan oleh �rrow. �rrow men�atakan pentingn�a informasi sebagai berikut: “Here, the economic meaning of information as a commodity became even clearer. �t was scarce and costly to acquire, and it might have value as an input (into treatment or into production of ordinary commodities), but it was not used up in the sense that ordinary commodities are; if one agent uses or transmits information, she still has it.” Teknologi informasi menjadi tulang punggung sistem ini. �ntuk itu infrastruktur pemba�aran juga harus memiliki lembaga �ang memiliki jaringan untuk mengawasi keamanan sistem pemba�aran ini. �ank-bank pemba�aran dapat berfungsi sebagai payment service provider sehingga memiliki jangkuan dalam sistem pemba�aran �ang sangat luas �ang men�akup beragam metode pemba�aran. Sangatlah keliru jika otoritas moneter di �ndonesia memaksa bank pemba�aran untuk meningkatkan rasio pinjaman terhadap depositn�a hingga 7�% dan 1��%. �ank pemba�aran memerlukan dana likuiditas untuk mengembangkan sistem payment service provider-n�a agar sistemn�a dapat berjalan sesuai dengan eisiensi 138


Pareto. �engan perkembangan transaksi e-commerce �ang berbentuk eksponensial maka perhatian kepada investasi dan regulasi sistem pemba�aran menjadi sangat penting. �erdasarkan pendekatan �rrow-�ebrue maka kesimbangan pasar han�a akan terjadi jika sistem pemba�aran mampu memperbaiki dirin�a se�ara terus menerus sehingga state-price security ter�apai.

V.11. .11. Pengaruh Perdagangan Elektronik dalam Sistem Pembayaran

K

ahneman dan Tversk� �1974� merupakan dasar dari pembentukan sistem keamanan �ang mengaitkan sistem pemba�aran dan perdagangan elektronik termasuk saham. Noise dalam perdagangan saham �ang mengabaikan risiko menjadi endogen dalam sistem perdagangan elektronik melalui pendekatan Microstructure Market. Ele�troni� Communi�ation Network �ECN� memiliki divisi Microstructure Market �ang bertujuan untuk: “Devoted to theoretical, empirical, and experimental research on the economics of securities markets, including the role of information in the price discovery process, the deinition, measurement, control, and determinants of liquidity and transactions costs, and their implications for the eiciency, welfare, and regulation of alternatif trading mechanisms and market structures.” Eksternalitas positif �ang ditimbulkann�a sangat luar biasa karena regulator bursa saham di �merika Serikat akhirn�a ban�ak mengadopsi peraturan baru berbasis temuan ECN ini. �engan sistem elektronik ini maka perdagangan saham� mata uang� komoditas dan produk derivatif menjadi semakin atraktif karena didukung oleh platform perdagangan �ang juga semakin aman. �engan demikian sistem pemba�aran juga semakin terkait dengan sistem perdagangan melalui elektronik. Salah satu bentukn�a adalah ECN �ang menggunakan sistem komputer omputer untuk menjalankan perdagangan saham di luar bursa efek. Sistem ini dapat bekerja 24 jam dengan bia�a transaksi �ang murah dan men�iptakan harga saham �ang semakin eisien sehingga membutuhkan dukungan sistem pemba�aran �ang juga harus bekerja 24 jam tanpa henti. �ahkan ban�ak sistem ini �ang juga bekerja pada hari libur sehingga perdagangan bursa saham �ang berhenti pada hari libur sebetuln�a tidak pernah mematikan perdagangan saham itu sendiri. �engan demikian ada permintaan akan sistem pemba�aran �ang bukan saja berjalan dalam 24 jam sehari tetapi juga sistem pemba�aran �ang berkerja setiap hari tanpa pernah libur. Saat ini regulator dan supervisor dari sistem ECN dapat mengandalkan sistem komputer sehingga tidak lagi menggunakan sumber da�a 139


manusia �ang �enderung bertindak subjektif jektif ektif �ang terbukti gagal mengatasi krisis ekonomi beberapa tahun terakhir ini. Harga efek beragun aset juga lebih eisien jika diperdagangkan di ECN ketimbang bursa efek. �ahkan di ban�ak bursa negara egara sedang berkembang mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan perdagangan efek beragun aset ini. Kelemahan lain dari bursa saham adalah kemampuann�a dalam menjalankan perdagangan saham obligasi karena sifat perdagangan �ang berbeda antara keduan�a. Kelemahan sistem perdagangan bursa saham dapat diatasi dengan bergerakn�a perdagangan saham menuju sistem komputer berbasis ECN. Regulator dan supervisorn�a merupakan produk dari artiicial intelligent.

Standar Platform Perdagangan �ntuk itu perlu dikembangkan standar platform perdagangan se�ara elektronik �ang hingga saat ini masih belum berjalan diban�ak negara egara berkembang. Paltform ini harus memiliki kompatibilitas dengan sistem pemba�aran RT�S. �ntuk itu bia�a ECN haruslah berbentuk struktur klasik atau struktur kredit. Sistem ini dapat memperbesar likuiditas volume perdagangan saham �ang pada gilirann�a dapat men�iptakan skala ekonomis bagi sistem pemba�aran large value system. �i masa depan� sistem bia�a ECN sudah harus termasuk bia�a untuk sistem pemba�aran sehingga investor �ang menanggung langsung bia�a perdagangan dan bia�a pemba�aran. �i �merika Serikat ECN ini se�ara undang-undang dapat dikelompokan sebagai bursa saham sehingga Nasdaq dapat bersaing dengan New York Sto�k Ex�hange �NYSE�.. �mplikasi masukn�a ECN menjadi sangat luas karena dengan struktur bia�a �ang sangat murah maka matching order dapat terjadi alias likuiditas �ang terukur. Peraturan pen�atatan juga memungkinkan masukn�a start up company �ang belum memiliki track record keuangan sekalipun. Namun� ini han�a dapat terlaksana jika ada interkoneksi antara ECN dengan sistem tem em pemba�aran. �ahkan saat ini �ursa Efek New York juga memiliki ECN �ang bernama �r�hipelago. �ni memperlihatkan bahwa likuiditas perdagangan menjadi semakin likuid dengan adan�a ECN. Konsekeunsin�a �ursa Efek New York menggunakan peraturan pen�atatan �ang tidak bersifat text book. �imana memungkinkan mereka melakukan interpretasi berdasarkan interpretasi staf listing department mereka. �ntuk itu �apepam �merika Serikat segera menerbitkan aturan Regulation NMS �ang memungkinkan perlindungan terhadap “trade through” dari order di pasar tanpa melihat dimana order tersebut dibuat. 140


�nilah �ang menjadikan Straight-hrough Processing �ang menjadikan proses transaksi di pasar modal berjalan seiring dengan sistem pemba�aran �ang han�a melalui sistem elektronika. �engan STP maka siklus perdagangan dapat terjadi dalam hitungan detik akibatn�a transaksi perdagangan saham juga berpotensi semakin besar. �ntuk itu STP memerlukan komputer �ang semakin �anggih� karena hambatan seluruh siklus perdagangan adalah pada teknologi komputer. �engan demikian maka interaksi dengan sistem pemba�aran juga terjadi dalam hitungan detik dengan melibatkan volume pemba�aran �ang semakin tak terbatas. Teori Market Microstructure pada galibn�a merupakan: “he study of the process and outcomes of exchanging assets under a speciic set of rules. While much of economics abstracts from the mechanics of trading, microstructure theory focuses on how speciic trading mechanisms afect the price formation process.” Ohara� Prado dan Easle� �2�11� membuktikan bahwa likuiditas perdagangan saham �ang terkoneksi dengan sistem pemba�aran akan bersifat high frequency trading �ang juga merupakan kelas spesial dari algoritma perdagangan. �ivisi ECN dalam Microstructure Market menggunakan ahli-ahli komputer untuk mengembangkan high frequency trading �ang saat ini menguasai 73% seluruh perdagangan saham di �merika Serikat. �rtin�a sistem pemba�aran �ang menopang pasar modal di �merika Serikat pada dasarn�a kompatibel dengan sistem perdagangan saham dengan algoritma high frequency trading. Konsekeunsi lainn�a harga bid dan ask juga semkain ke�il dan asimtotis. �ank-bank �ang terkait dengan sistem pemba�aran seperti �euts�he �ank dan Credit Suisse akhirn�a juga mengembangkan sistem perdagangan dengan sistem algoritma ini sehingga jarak antara perdagangan saham dengan sistem pemba�aran semakin tidak dapat dipisahkan. Tampakn�a tinggal menunggu waktu saja bahwa otoritas RT�S akan juga mengadopsi sistem ini. �lgoritma ini juga bersifat bias terhadap likuiditas dengan pendekatan penghematan bia�a dari seluruh siklus perdagangan saham hingga pemba�arann�a �ang lebih dikenal dengan teknik “�ceberging” �Robert Kissel 2��3� kemudian berkembang menjadi Stealth. Stealth merupakan algoritma �ang ditemukan oleh �euts�he �ank. �ndrew Lo dari M�T mengatakan: “Everyone is building more sophisticated algorithms, and the more competition exists, the smaller the proits.” Saat ini ban�ak individu �ang juga mengembangkan sistem ini seperti S�ott Kurland. Risiko menjadi bagian bukan han�a perdagangan saham itu sendiri tetapi juga teknologi perdagangann�a. Tampakn�a Kahneman dan Tversk� memang benar! 141


142

BAB

VI


Infrastruktur

Sistem

Pembayaran


143


VI.1. .1. Infrastruktur dalam Sistem Pembayaran

S

etiap sistem ekonomi memerlukan dukungan sistem pemba�aran �ang khas. �i negara maju sistem infrastruktur bagi sistem pemba�arann�a berbeda dengan sistem infrastruktur pemba�aran negara sedang berkembang. Tidak dapat sebuah negara berkembang meniru seratus persen infrastruktur pemba�aran di negara maju. Tidak dapat dalam konteks �ang sangat luas. �egitu pula mengikuti �ara pandang Rostow tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini. Misaln�a negara sedang berkembang saat ini meniru infrastruktur pemba�aran di �merika Serikat ketika �merika Serikat memiliki tingkat pendapatan perkapita seperti negara sedang berkembang saat ini. Jika langkah itu dilakukan maka Ken�a tidak akan pernah memiliki sistem pemba�aran dengan sistem telepon genggam seperti saat ini. �engan demikian sistem pemba�aran beserta infrastrukturn�a lebih mirip dengan fungsi produksi Leontief. Hal ini dapat terjadi karena adan�a unsur perkembangan teknologi. Negara maju belum tentu semaju Ken�a dalam penggunaan mobile phone banking se�ara relatif. �nfrastruktur ini harus mempertimbangkan sumber da�a relatif �ang dimiliki oleh negara bersangkutan berdasarkan kondisi perkembangan teknologi infrastruktur pemba�aran pada saat ini. �ndonesia juga memiliki karakteristik �ang berbeda dengan negara maju ataupun dengan negara berkembang lainn�a. Karena �ndonesia memiliki dual economy seperti �ang dikemukakan oleh ekonom �ooke. �ntuk itu penerapan infrastruktur pemba�aran di �ndonesia harus menjawab kedua tantangan tersebut. �ntuk daerah perkotaan atau pulau Jawa dapat diterapkan infrastruktur pemba�aran ala negara maju namun derah pedesaan serta �ndonesia Timur dapat diterapkan sistem seperti �ang ada di Ken�a. Hal ini memerlukan penelitian �ang mendalam karena buda�a mas�arakat juga sangat menentukan. Penelitian pertama �ang harus dilakukan adalah melihat sejauhmana willingness to pay dari mas�arakat tersebut terhadap masing-masing infrastruktur pemba�aran �ang akan ditawarkan. Keberhasilan Ken�a dalam mobile banking adalah dengan melakukan tahap tersebut se�ara berhasil. Setelah dilakukan analisis willingness to pay langkah selanjutn�a adalah melakukan analisis ability to pay. Tanpa dilakukan analisis ability to pay maka akan sangat berisiko upa�a investasi sistem infrastruktur pemba�aran �ang akan dilakukan. 144


Mungkin saja sebuah negara tidak melakukan kedua hal kajian tersebut namun keberhasilan �ang terjadi sebetuln�a lebih merupakan keberuntungan saja. Perbankan lima tahun ke depan akan menghadapi persaingan �ang semakin tajam se�ara global sehingga sangat diperlukan kemampuan regulator untuk mengarahkan perbankan di �ndonesia agar bukan han�a mampu menghadapi persaingan tersebut tetapi juga menjembatani saving investment gap �ang bakal dialami oleh perekonomian �ndonesia melalui investasi infrastruktur pemba�aran �ang sesuai dengan kondisi �ndonesia lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Beberapa Faktor Penting Kondisi nera�a berjalan diperkirakan akan negatif sehingga nera�a pemba�aran akan tergantung kepada nera�a modal untuk mempertahankan surplus dalam nera�a pemba�aran juga harus menjadi pertimbangan. �eberapa faktor penting dalam lima tahun ke depan adalah: Pertama� harmonisasi infrastruktur pemba�aran dengan infrastruktur pemba�aran negara-negara �SE�N lainn�a. Harmonisasi ini diperlukan karena perdagangan bebas �SE�N harus juga disertai oleh harmonisasi sektor pembia�aan termasuk perbankan. Karena itu �ank �ndonesia harus mengambil posisi �ang tepat agar arah perbankan �ndonesia tidak menimbulkan gap dengan harmonisasi perbankan di �SE�N� selain memposisikan se�ara strategis perbankan �ndonesia dalam peta ekonomi �SE�N. Kedua� harmonisasi infrastruktur pemba�aran dengan infrastruktur pemba�aran anggota �PEC juga perlu disiapkan karena bagaimanapun pasar �PEC merupakan pasar �ang sangat besar� apalagi �merika Serikat memiliki kepentingan �ang sangat besar dalam �PEC ini. Ketiga� harmonisasi dengan infrastruktur pemba�aran anggota �ni Eropa �E�� juga perlu dikembangkan sehingga perbankan �ndonesia memiliki leksibilitas yang sangat tinggi jika kerjasama ASEAN dan EU berkembang dengan pesat di masa depan. Selain itu permasalahan seperti too small to fail dapat segera diatasi. Keempat, harmonisasi infrastruktur pembayaran dengan kemiskinan struktural juga sangat diperlukan karena bagaimanapun juga infrastruktur pembayaran harus mampu mengatasi kemiskinan struktural di Indonesia. Kelima, harmonisasi infrastruktur pembayaran dengan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia. Infrastruktur pembayaran sendiri dalam dimensi lainnya juga perlu diperhatikan harmonisasinya dengan Customer Satisfaction Program termasuk terhadap sektor ekonomi lainnya khususnya sektor keuangan. Program 145


Customer Satisfaction harus memperhatikan bukan han�a para penabung di bank tetapi juga para kreditur. Keenam� harmonisasi dengan peraturan �asel sebagai aturan perbankan se�ara internasional. Ketujuh� harmonisasi dengan WTO sehingga paska WTO akan memberikan keuntungan bagi perbankan di tanah air. Kedelapan� harmonisasi dengan �OSCO sebagai sektor keuangan penting di luar perbankan. Jika Kedelapan faktor tersebut dilakukan superimposed maka akan dihasilkan himpunan bagian �ang merupakan irisan dari semua faktor tersebut �aitu bentuk infrastruktur pemba�aran �ang optimal bagi perekonomian �ndonesia.

VI.2. .2. Strategi Big Push dan Infrastruktur Pembayaran

S

trategi big push dalam konteks infrastrutur pemba�aran dapat dianalogikan dengan olah raga aerobik �ang men�ebabkan pembuluh darah manusia bukan saja semakin lan�ar tetapi juga semakin leksibel. �emperbaiki peredaran darah sekaligus menyehatkan seluruh tubuh termasuk organ penting seperti paru-paru, jantung dan otak. Sekali dayung, tiga hingga sepuluh pulau terlewati. Strategi big push memiliki dua strategi yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung. Strategi yang bersifat tidak langsung misalnya �arshall Plan di Eropa Barat dimana strategi big push diarahkan kepada pembangunan infrastruktur dan industri pada umumnya sehingga infrastruktur pembayaran pada akhirnya juga berkembang dengan pesat. Bahkan dengan terbentuknya Uni Eropa strategi big push justru bersifat langsung bagi pembangunan infrastruktur pembayarannya. Big push juga dapat berdampak langsung kepada aset serah seperti yang dijelaskan oleh Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS), �lossary of terms(2003) yaitu: “An asset used for the discharge of settlement obligations as speciied by the rules, regulations or customary practice for a payment system.” Hal ini dapat terjadi karena aset tersebut dapat berupa kredit bank. “Contemporary monetary systems are based on the mutually reinforcing roles of central bank moneyand commercial bank monies.” (baca CPSS, he Role Of Central Bank Money In Payment Systems (2003)). Perekonomian hanya akan dapat berjalan secara optimal jika memiliki infrastruktur yang mendukungnya. Begitu pula dengan transaksi dalam perekonomian akan dapat berjalan dengan baik jika infrastruktur pembayarannya juga tersedia dengan baik. 146


�nfrastruktur pemba�aran memiliki tiga komponen penting �aitu kontrak pen�erahan keuangan �inancial contract settlement�� akses ke jasa akun bank sentral serta kebijakan �ang sangat potensial bersifat trade of. Tata kelola infrastruktur pemba�aran adalah tata kelola perekonomian �ang terfokus pada sistem infrastruktur pemba�aran ��P� beserta manajemen kinerja dan risikon�a. �nfrastruktur itu sendiri memiliki arti �ang sangat luas. Pengelolaan ini akan bersifat trade off antara f inancial stability dan competitiveness. Financial stability akan men�ebabkan moral hazard. Misaln�a Quantitative Easing �ang tengah dilakukan saat ini. �stilah ini umumn�a merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau isik �ang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan� kereta api� air bersih� bandara� kanal� waduk� tanggul� pengelolahan limbah� perlistrikan� telekomunikasi� dan pelabuhan. �nilah �ang menjadi target dari strategi big push �ang kemudian se�ara tidak langsung berdampak kepada infrastruktur pemba�aran. Sebalikn�a� pada era awal globalisasi� justru strategi big push diarahkan kepada infrastruktur pemba�aran misaln�a �ni Eropa� �merika Serikat dan Jepang. “he widespread use of central bank money as a settlement asset relects its overall qualities of safety, availability, eiciency, neutrality and inality” �ba�a CPSS� he Role Of Central Bank Money In Payment Systems �2��3�. Namun dalam era Quantitative Easing baik tahap satu maupun tahap dua� maka sesungguhn�a telah terjadi strategi big push seperti masa �ang lalu �aitu bersifat tidak langsung kepada sistem pemba�aran. �engan adan�a pendekatan moneter baru seperti ini maka infrastruktur pemba�aran justru akan semakin mendapatkan perhatian karena merupakan sistem “injeksi” utama dalam perekonomian. �ukti akan terjadin�a big push akibat Quantitative Easing dapat dilihat dari order pesawat terbang �ang terus positif sekalipun krisis mendera sektor durable goods lainn�a di �merika Serikat.

Proyek Infrastruktur Pembayaran �oeing� Lo�kheed dan sebagain�a �ang sesungguhn�a menjadi target strategi big push dari Quantitative Easing. Meningkatn�a minat pada tata kelola infrastruktur pemba�aran sebagian besar mun�ul karena adan�a prakarsa kepatuhan internasional �seperti CPSS� ba�a: Committee on Payment and Settlement Systems� serta semakin diakuin�a kemudahan pro�ek infrastruktur pemba�aran untuk lepas kendali �ang dapat berakibat besar terhadap kinerja suatu perekonomian. Tema utama diskusi tata kelola infrastruktur pemba�aran adalah bahwa infrastruktur pemba�aran tidak bisa lagi menjadi suatu kotak hitam. 147


Se�ara tradisional� penanganan pengambilan keputusan kun�i di bidang infrastruktur pemba�aran diberikan kepada para profesional infrastruktur pemba�aran khususn�a bank sentral karena keterbatasan pengalaman teknis eksekutif lain di tingkatan top management perekonomian serta karena kompleksitas sistem infrastruktur pemba�aran itu sendiri. Tata kelola infrastruktur pemba�aran membangun suatu sistem �ang semua pemangku kepentingann�a� termasuk bank sentral dan bank komersial serta pengguna internal dan bagian terkait seperti pasar keuangan� dapat memberikan masukan �ang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan.Peran �nfrastruktur lebih sebagai sebab dari proses produksi �ang dapat mengatur kegiatan produksi sedangkan peran suprastruktur �lembaga-lembaga politik� hukum� agama� pikiran� ilsafat� moralitas� �ang menjadi akibat dalam kegiatan produksi. �ntuk menjelaskan adan�a perubahan sosial akibat dari dorongan oleh perubahanperubahan dalam produksi sistem. Sebalikn�a pada struktur �ang akan tetap menjaga sistem produksi� misaln�a Quantitative Easing tidak akan dapat berjalan jika �merika Serikat tidak melakukan strategi big push se�ara langsung kepada sistem infrastruktur pemba�aran. Big Push tersebut diarahkan untuk memperbaiki kapasitas untuk mendapatkan akses kepada bank sentral. “Individuals and institutions that do not take deposits are not generally permitted direct access to Federal Reserve payment services. . . .” �ba�a CPSS� Payment And Settlement Systems In Selected Countries �the “��S Red �ook”� �2��3��. �alam kegunaan dalam aplikasi lain� infrastruktur pemba�aran dapat merujuk pada teknologi informasi� saluran komunikasi formal dan informal serta alat-alat pengembangan perangkat lunak� jaringan sosial politik atau keper�a�aan pada kelompok-kelompok mas�arakat tertentu. �alam konsep gagasan bahwa struktur pengorganisasian merupakan pen�ediaan infrastruktur pemba�aran dan dukungan untuk sistem atau bagi la�anan organisasi seperti dalam sebuah kota� negara� perusahaan� atau kumpulan orang dengan kepentingan umum. Strategi big push �ang bersifat tidak langsung pada sistem pemba�aran juga akan mendorong partisipasi lembaga keuangan non bank serta lembaga kliring serta serah. Seperti �ang dikatakan oleh Ruben Lee� Managing �ire�tor� Oxford Finan�e �roup. “... it is widely accepted that exchanges, CCPs [central counterparties], and CSDs [central securities depositories], do form the infrastructure underlying the operation of inancial markets throughout the world, not least because of their importance to the functioning of the markets.” 148


Strategi big push se�ara langsung kepada infrastruktur pemba�aran men�ebabkan �merika Serikat selamat dari crash pasar pada tahun 1987� �rexel �urnham Lambert tahun 1989 dan �ear Stearns� Lehman �rothers� �� 2��8�. Se�og�an�a strategi big push diterapkan se�ara aktif ketika perekonomian tidak mengalami krisis artin�a efek moral hazard-n�a dapat dieleminasi. Membangun infrastruktur pemba�aran tidak akan merugikan perekonomian� bahkan ketika krisis ekonomi dahs�at terjadi maka kebijakan moneter seperti Quantitative Easing bukan han�a menjadi andalan kebijakan anti siklis tetapi juga dapat berjalan dengan mulus.

VI.3. .3. Sistem Pembayaran dan Teknologi Komunikasi

S

istem pemba�aran merupakan fungsi dari teknologi informasi. Jupiter Resear�h mengatakan: “Combined market for all types of mobile payments is expected to reach more than $600B globally by 2013”. �rtin�a perkembangan sistem pemba�aran sebagai agent of development sangat ditunjang oleh teknologi informasi. Sedangkan teknologi informasi �ang menunjang sistem pemba�aran sangat tergantung dari eisiensi sistem kapitalisme itu sendiri �ang bersifat self destruction.

Konsekuensin�a seperti apa �ang dikatakan oleh S�humpeter �aitu small is beautiful. Sistem pemba�aran �ang bersifat contactless mengandalkan kepada teknologi gelombang radio �ang dikenal dengan istilah Radio Frequency Indentiication. Sistem ini mempelopori alat pemba�aran berbasis teknologi �ang men�ebabkan transaksi dalam volume ke�il terus semakin berkembang. Persis seperti apa �ang dikatakan oleh S�humpeter �aitu small is beautiful. Teknologi model ini sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan mas�arakat khususn�a mas�arakat lapisan bawah �ang ban�ak mengandalkan transaksi dengan nilai ke�il. �engan demikian� seperti �ang dikatakan oleh Ke�nes bahwa marginal propensity to consume akan memiliki nilai �ang besar se�ara relatif bagi mas�arakat ke�il. �engan teknologi komunikasi �ang menopang sistem pemba�aran berdasarkan nilai marginal propensity to consume mas�arakat �ang relatif besar akan menghasilkan nilai transaksi �ang lebih besar misaln�a men�apai 25% lebih tinggi seperti �ang terjadi dengan transaksi dengan teknologi pemba�aran ini di Kanada. �engan demikian� teknologi han�alah penunjang dari sistem pemba�aran dan bukan sebalikn�a. Teknologi ini membuat alat pemba�aran dapat sebagai store of value �ang merupakan salah satu dari fungsi uang. Pada awaln�a penggunaan 149


teknologi informasi pada sistem pemba�aran justru dimulai dari perusahaan min�ak Mobil pada tahun 1997 �ang diterapkan pada stasiun gas mereka. �ahkan setelah Mobil diakuisisi oleh Exxon sistem ini terus berjalan hingga saat ini. Namun pangsa pasar dari teknologi ini relatif tidak berkembang sampai disitu� sebab di �nggris sistem ini berbeda dengan di �merika Serikat dimana �nggris lebih mengadopsi versi �ang dapat memiliki kapasitas untuk transaksi of line dengan berdasarkan keterbatasan nilai tersimpan. Perbedaan teknologi ini men�ebabkan �nggris �ukup tertinggal dibandingkan dengan �merika Serikat� dimana �merika Serikat bukan han�a sebagai pioneer tetapi juga pangsa pasarn�a berkembang sangat pesat dengan dukungan industri keuangan seperti JP Morgan Chase� Citibank� �meri�an Express dan Master �ards. �ntuk meniadakan persaingan se�ara teknologi antara kedua negara itu maka mun�ul produk seperti Master�ard Pa�Pass dan juga saingann�a Visa Pa�Wave. �engan asas contestable market maka persaingan ini justru menghasilkan sinergi dan eisiensi �ang sangat besar. Kekuatan ini mampu men�iptakan market power �ang kemudian merambah ke seantero jagat. NFC World 2�1� bahkan mengatakan bahwa telah terjadi ekspansi se�ara full scale dimana ia mengatakan “Multiple European countries are Orange and operators, banks, retailers, transport, and service providers”. Teknologi inilah �ang kemudian terus berkembang menjadi alat pemba�aran berbasis telepon atau mobile phone dengan teknologi near ield communication phone. Produk �ang kemudian mun�ul adalah contactless kredit card dan mobile phone. Model bisnis dari mobile phone bagi sistem pemba�aran memiliki empat bentuk �aitu model operator sentris� model bank sentris� model kolaborasi dan model rekan ke rekan. Model �ang pertama han�a �o�ok bagi perekonomian �ang perbankann�a masih belum berkembang sehingga ada �eruk pasar �ang dapat dimasuki� namun model ini akan mentok pada pasar remittance dan airtime top up saja. Negara dengan pekerja �ang bekerja di luar negeri �ang tidak terlalu ban�ak tidak efektif dengan model ini. Juga negara �ang memiliki pekerja di luar negeri namun memiliki sistem perbankan �ang �ukup memadai sebagai sarana transfer uang ke perekonomian domestik.

Jangkauan Pasar Perbankan �i �ndonesia bank seperti �C�� R� dan �ank Mandiri memiliki jangkauan pasar perbankan �ang sangat strategis sehingga �eruk pasar �ang diperlukan untuk 150


mendukung model ini menjadi sangat sulit untuk dieksplorasikan. �ntuk negara dengan perekonomian small open economy �ang juga memiliki domestic demand �ang �ukup besar maka potensi pengembangan pasar sangat besar bagi model dua dan tiga. Nan�� Feig �2��7� bahkan mengatakan “70% of all digital content purchased online in some parts of Asia uses the Direct Mobile Billing method”. Sedangkan model keempat juga akan sulit berkembang pesat mengingat model ini tidak mengikutsertakan perbankan dan operator telekomunikasi. Jika operator telekomunikasi ingin berpartisipasi pada bisnis ini maka model kolaborasi dengan perbankan merupakan model �ang paling optimal bagi mereka. Hal ini dapat diperlihatkan dengan suksesn�a kerjasama antara �ar�la��ards dengan Orange. Tren masa depan tampakn�a akan didominasi oleh model ini. Hal ini diingatkan oleh RF�� Jurnal 2��8 �aitu: “Mobile payment method via NFC faces signiicant challenges for wide and fast adoption, due to lack of supporting infrastructure, complex ecosystem of stakeholders, and standards”. �ntuk itu pemerintah harus men�iptakan iklim �ang kondusif agar ter�ipta sinergi antara kedua lembaga ini. Sebaikn�a model kesatu dan keempat tidak perlu diberikan kesempatan berkembang di �ndonesia agar pasar pemba�aran di dalam negeri memiliki da�a saing �ang optimal dalam menghadapi perdagangan bebas nantin�a. �oleh saja perbankan di dalam negeri memiliki kerjasama dengan operator telepon asing dan bukan sebalikn�a. Hal ini penting karena pasar perbankan sudah terbuka untuk asing selama ini dan tentun�a fokus pengembangan da�a saing ke depan adalah sistem pemba�aran berbasis perbankan domestik. Yang diperlukan adalah teknologi komunikasi untuk mendorong pasar pemba�aran domestik untuk berperilaku se�ara eisien. Mengingat berbedan�a sistem regulasi untuk pasar ini di setiap negara maka se�og�an�a regulasi di �ndonesia menganut sistem resiprokal. Misaln�a jika Mala�sia tidak membolehkan perbankan �ndonesia untuk memasuki pasar mereka maka �ndonesia juga dapat menutup pasar pemba�aran kita bagi perbankan mereka. Namun akan lebih bermanfaat jika regulasi dapat memaksa perbankan Mala�sia untuk membuka minimal sepuluh �abang di daerah tertinggal �ang belum mendapatkan akses perbankan. Jika asas ini tidak segera dianut oleh regulator di �ndonesia maka pembukaan pasar lokal bagi pihak asing merupakan kebodohan �ang tak termaafkan. 151


VI.4. .4. Sistem Pembayaran dan Cash Deposit Machine

S

istem pemba�aran �ang optimal bagi pembangunan ekonomi negara sedang berkembang sangat membutuhkan cash deposit machine mengingat mas�arakatn�a masih ban�ak menggunakan kas dalam kehidupan sehariharin�a. �engan mesin ini maka paling tidak mas�arakat dapat menabung dan melakukan transaksi pemba�aran se�ara mandiri. �engan tingkat monetesasi �ang masih relatif rendah� kehadiran mesin ini akan sangat membantu bukan han�a mas�arakat retailer tetapi juga perbankan itu sendiri.

�ari sisi perbankan� kehadiran mesin ini dapat menjadi penentu peningkatan da�a saing khususn�a dalam menghadapi persaingan bebas. �ntuk itu bank sentral tidak perlu terlalu konservatif dalam menerapkan aturan bagi beroperasin�a cash deposit machine di dalam perekonomian. �engan demikian perputaran uang akan meningkat pesat dan eisiensi pengelolaan uang juga akan semakin eisien. �ntuk meningkatkan velocity �perputaran� dari uang maka mesin ini harus tersebar se�ara merata di seluruh pelosok tanah air. �aerah tertinggal dapat dijadikan fokus bagi pengembangan mesin ini karena relatif eisien dan tidak memerlukan ban�ak bia�a tenaga kerja. Selain itu� �ndonesia bagian timur juga akan se�ara �epat dapat mengakses kebutuhan akan uang mereka lebih �epat ketimbang perbankan harus membangun ban�ak �abang di setiap daerah. �ndonesia bagian timur juga tidak memiliki tenaga perbankan �ang men�ukupi sehingga kehadiran mesin ini dapat mengisi kebutuhan mereka akan kas dan tabungan. �ank-bank boleh saja berkonsentrasi di perkotaan dan pedesaan �ang perekonomiann�a sudah maju. Namun� bank sentral harus membuat peraturan baru �ang mewajibkan mereka juga membuka cash deposit machine di wila�ah �ndonesia bagian timur. �dealn�a peraturan ini dapat diterapkan sesuai dengan asas resiprokal dimana bank asing �ang negaran�a bertindak diskriminatif maka bank tersebut wajib membuka �abang dan cash deposit machine di daerah tertinggal. Langkah ini tidak perlu ditakuti sebagai pemberian bank asing untuk men�aplok wila�ah �ndonesia untuk kepentingan negaran�a. Karena uang �ang mereka gunakan haruslah rupiah. Perlu diingat bahwa mesin ini sangat leksibel dalam arti juga sanggup memakai segala macam mata uang asing lainnya sehingga Bank Indonesia harus membuat prioritas bahwa hanya rupiah yang akan digunakan. �isalnya �alaysia yang melakukan tindakan diskriminatif maka bank �alaysia 152


akan diprioritaskan untuk membuka daerah tertinggal �ang tidak berbatasan dengan Mala�sia� misaln�a di daerah �ang berbatasan dengan Timor Timur atau Papua Nugini. �ank �utomation Ltd mengatakan: “It can be conigured as an of-line unit or as part of a fully networked system, providing real time data capture. he CDM is ergonomically designed to accommodate Disability Discrimination Act compliance, is adaptable to any location and ofers increased brand awareness with your own customization”. Eisiensi perbankan juga akan ter�ipta karena teknologi mesin ini tidak bersifat teknologi Leontief. �ampak positifn�a bagi perekonomian daerah tertinggal adalah meningkatkan production possibility frontier mereka sehingga dengan adan�a tekanan resesi dunia pertumbuhan ekonomi dapat tetap dipertahankan tinggi. �alam konteks keamanan maka sebaikn�a mesin ini dialokasikan di dekat asrama tentara dan/atau polisi. �ntuk di daerah �ang aman� dapat dilokasikan pada kantor kelurahan dan/atau pasar tradisional. Selanjutn�a� rantai penawaran perbankan juga harus dibuat lebih eisien untuk itu perbankan harus mampu meramal kebutuhan kasn�a se�ara tepat. �ji kointegrasi bagi data �ang akan digunakan dalam peramalan wajib untuk dilakukan. �dealn�a teknik peramalan juga harus diperbaiki dari waktu ke waktu. �engan peramalan �ang tepat akan kebutuhan akan kas maka eisiensi perbankan juga akan ter�ipta sehingga bia�a operasional bank juga akan semakin eisien. Selanjutn�a adalah men�iptakan bia�a cash deposit machine �ang eisien bagi perbankan di �ndonesia.

Perdagangan Bebas ASEAN �i �SE�N� eisiensi dari penggunaan cash deposit machine di �ndonesia sedikit lebih murah dari Mala�sia namun masih lebih mahal ketimbang hailand. Dalam perdagangan bebas ASEAN maka diperkirakan hailand yang akan menjadi pemenang dari bisnis ini. Untuk itu Indonesia harus dapat lebih eisien ketimbang hailand misalnya dengan belajar business process engineering dari perbankan Taiwan yang mampu melakukan eisiensi dalam cash deposit machine se�ara eisien. Taiwan memiliki struktur bia�a sebesar �S� 1�.�� lebih murah ketimbang �ndonesia untuk bia�a operasi cash deposit machine per tahunn�a. Perbankan di Taiwan memiliki komponen bia�a terbesar adalah bia�a sumber da�a manusia sedangkan di �ndonesia adalah opportunity cost dari dana. Selain itu� sektor manufaktur di Taiwan juga mampu memproduksi mesin ini se�ara relatif murah dan juga memiliki ekspertis untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan. 153


�alam menghadapi perdagangan bebas �SE�N maka sebaikn�a bank lokal di �ndonesia membuka kerjasama dengan perbankan Taiwan termasuk dengan mendirikan perusahaan patungan. Langkah ini juga harus diikuti oleh vendor termasuk sektor manufaktur penghasil mesin tabungan dan kas ini untuk melakukan aliansi strategis dengan vendor dan industri manufaktur di Taiwan. �ank-bank �ang tidak memiliki aliansi strategis dengan bank-bank Taiwan dan melakukan kerjasama dengan bank domestik �ang telah melakukan aliansi strategis dengan bank-bank Taiwan. �alam era globalisasi saat ini sudahlah sangat usang jika perbankan nasional masih takut melakukan aliansi dengan bank-bank asing �ang memiliki keunggulan kompetitif dalam cash deposit machine. Republik Rak�at China �RRC� sendiri berusaha keras untuk mengkopi keunggulan kompetitif dari perbankan Taiwan termasuk menguasai teknologi �anggih mereka. Namun Taiwan sangat selektif dalam memberikan teknologi �anggih mereka kepada RRC. Taiwan juga mengajarkan filosofi bisnis �ang sangat baik �aitu anti terhadap utang luar negeri. Sampai saat ini pemerintah Taiwan sudah tidak memiliki lagi utang luar negeri. Sepertin�a ada korelasi �ang positif antara tidak adan�a utang luar negeri dengan efisiensi perbankan nasional. �engan tidak adan�a utang luar negeri maka perbankan akan terpa�u untuk meningkatkan efisiensin�a dalam mengisi saving and investment gap termasuk dengan memprioritaskan pemodal domestik melalui sinergi dengan penanaman modal asing. Han�a dengan �ara itu perbankan di �ndonesia han�a akan unggul dalam era perdagangan bebas �SE�N �ang sebentar lagi akan terjadi. Masih ada �ukup waktu untuk berbenah!

VI.5. .5. Distribusi Jaringan ATM dan Sistem Pembayaran

N

aikn�a tingkatan kredit investasi �ndonesia menjadi investment grade �negara la�ak investasi� merupakan kesempatan bagi perbankan nasional untuk memperluas pangsa pasar �TM ��utomated Tellers Ma�hines� di �ndonesia. Kesenjangan antara investasi dan tabungan akan semakin menge�il jika perbaikan kredit rating dapat diiringi oleh kemampuan perbankan memperlebar pangsa �TM dalam pangsa keuangan nasional. �engan memperluas �akupan �TM maka akan lebih eisien dalam memobilisasikan pool of fund �ang dapat dipro�eksikan menjadi investasi. 154


Selain itu dengan strategi memperban�ak �TM akan mendorong eisiensi perbankan nasional menjadi perbankan �ang paling eisien di �sia. Penelitian S�base di pasar �ni Eropa memperlihatkan bahwa bia�a transaksi melalui anjungan �TM han�alah 27 euro�ents jauh lebih murah dengan transaksi �ang sama dari �abang bank dan telepon �ang masing-masing adalah 1��7 euro dan 55 euro�ents. �engan motor perekonomian nasional �ang didominasi oleh konsumsi domestik maka potensi untuk menjadikan bisnis �TM menjadi bisnis �ang memiliki keunggulan kompetitif bukanlah impian kosong. �ntuk itu perbankan nasional perlu menetapkan target lima tahun ke depan untuk menjadikan pangsa �TM perbankan nasional menjadi market leader di �sia Tenggara. Sedangkan untuk sepuluh tahun ke depan menjadi pemimpin pasar di �sia. �ntuk men�apai target itu diperlukan standardisasi operasi dalam rangka men�apai skala ekonomis. Selain skala ekonomis juga diperlukan target positioning dalam scope of economies. Produk �TM harus mampu memberikan pela�anan �ang lebih luas ketimbang han�a menjadi tempat menabung. �engan adan�a kemajuan teknologi maka diharapkan produk la�anan �TM dapat semakin terdiversiikasi. Misaln�a dalam rangka menunjang sektor ekspor maka la�anan �TM harusn�a juga mampu memberikan la�anan pembukaan letter of credit �LC� dan segala aktiitas �ang menunjang ekspor. �ukan han�a itu. Konsep one stop services juga dapat dikembangkan melalui �TM. Jika kebijakan industrialisasi hendak dikembangkan maka �TM memiliki peran �ang sangat strategis. �TM harus mampu menjembatani kepentingan kaum industri. Misaln�a� pemberian subsidi suku bunga permesinan dapat dilakukan melalui fasilitas �TM. Jika hal ini dapat dilakukan maka usaha ke�il dan menengah di seantero negeri akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan reorganisasi permesinan dalam rangka membeli mesin �ang lebih eisien dan efektif.

Efisiensi Nasional �ntuk itu� bisnis �TM juga harus mampu melihat sektor-sektor industri �ang sedang membutuhkan modal kerja atau modal investasi. �ndustri tekstil se�og�an�a memiliki akses terhadap �TM karena industri ini ban�ak men�erap tenaga kerja. Jika setiap pabrik memiliki anjungan �TM maka akan ban�ak sekali keuntungan �ang akan diperoleh oleh kar�awan pabrik. Kar�awan pabrik tidak perlu ke kota han�a untuk mengambil uang di bank dan sebalikn�a bank tidak perlu membangun �abang di dekat pabrik. 155


Eisiensi nasional ter�ipta dengan sendirin�a. �ahkan pabrik akan dengan sendirin�a menjaga anjungan �TM karena ada kepentingan pabrik. �iperkirakan kar�awan �ang bolos kerja akan semakin berkurang jika strategi ini diterapkan dengan baik. �engan kata lain mobilisasi dana mas�arakat akan semakin mudah dan murah �ang pada gilirannn�a akan menekan overhead cost perbankan sehingga bunga kredit menjadi relatif lebih murah. �alam konteks perbankan nasional sangatlah n�ata bahwa bank �ang memiliki anjungan �TM �ang relatif ban�ak juga mampu memberikan fasilitas bunga kredit �ang relatif murah dibandingkan dengan bank lain �ang tidak terlalu ban�ak memiliki anjungan �TM. �ni artin�a da�a tahan perekonomian akan semakin menguat sehingga kredit rating perekonomian �ndonesia dapat terus membaik di masa depan. �alam rangka menghadapi perdagangan bebas maka aturan regulasi �TM harus tidak diskriminatif. Misaln�a jika perbankan Mala�sia diperbolehkan membukan anjungan �TM di �ndonesia maka perbankan �ndonesia juga harus diperbolehkan membuka anjungan �TM di Mala�sia. �sas resiprokal harus tetap ditegakkan. �apat juga dengan memaksa perbankan Mala�sia untuk membuka �abang di daerah tertinggal di �ndonesia �ang belum memiliki akses terhadap perbankan. �engan demikian liberalisasi pasar keuangan harus berorientasi kepada peningkatan keunggulan kompetitif perbankan nasional. Penelitian �ang dilakukan oleh S�base dengan observasi pasar �ni Eropa memperlihatkan bahwa pasar bersama �ang menganut perdagangan bebas antar anggotan�a akan memiliki eisiensi bia�a transaksi perbankan dengan melalui anjungan �TM. Jika nantin�a dalam perdagangan bebas �SE�N plus China perbankan �ndonesia masih berorientasi mengembangkan �abang bank dan mobile phone maka perbankan �ndonesia akan tertinggal dibandingkan dengan negara �ang perekonomiann�a sudah memiliki strategi pengembangan anjungan �TM sebagai strategi utama perkembangan perbankan mereka. �ntuk itu jaringan �TM di �ndonesia harus menerapkan asas resiprokal� jika ada anjungan �ang anggotan�a merupakan bank asing dan negaran�a tidak membolehkan perbankan �ndonesia untuk mendapatkan asas perlakukan �ang sama di negara mereka maka jaringan �TM itu sebetuln�a sangat melemahkan posisi perbaikan keunggulan kompetitif perbankan nasional dalam menghadapi perdagangan bebas. Perbankan asing akan memiliki akses �ang lebih baik untuk semakin membuat transaksi melalui anjungan �TM menjadi lebih murah melalui perindungan pasar 156


dalam negeri mereka. Se�og�an�a bank-bank �ang diambil alih oleh asing sebagai pemegang ma�oritas saham segera dikeluarkan dari jaringan �TM nasional jika negara asal pemilik saham ma�oritas tersebut bersifat diskriminatif terhadap perbankan nasional di tanah air mereka. Hal ini tidak berlaku jika bank asing tersebut diharuskan membuka �abang bank di daerah tertinggal �ang belum mendapatkan akses perbankan hingga saat ini. �erdasarkan pengalaman �ni Eropa bank mengalami disintermediasi terhadap pasar modal namun bank tetap memiliki keunggulan pada pasar rumah tangga dan sektor usaha ke�il dan menengah mengingat adan�a faktor asimetrik informasi dan bia�a transaksi. �ntuk itulah peran �TM dalam bisnis perbankan tidak akan pernah menge�il sekalipun pasar perdagangan bebas terjadi. Yang mungkin terjadi adalah disintermediasi dalam konteks aktivitas distribusi dimana seperti �ang terjadi di �nggris pemilik �TM bukanlah bank. �engan demikian� an�aman perdagangan bebas bagi perbankan adalah dalam pasar distribusi. Jadi penekanann�a bukan han�a bank asing tetapi juga operator �TM asing. Sejauhmana pemain asing akan mampu mengambil alih jaringan distribusi �TM haruslah menjadi perhatian perbankan nasional. Tidaklah mengherankan jika pembukaan pasar retail di �ndia untuk pemain asing mendapatkan perlawanan �ang sangat heroik karena retail asing inilah �ang berpotensi menguasai jaringan distribusi �TM seperti �ang juga terjadi di �nggris.

VI.6. 6. Perkembangan Kriminalitas ATM di Dunia

A

TM fraud bagian dari globalisasi? Pertan�aan itu sangat menggelitik.. Karena arena jika benar jawabann�a maka �ndonesia bukan satu-satun�a korban akibat kejahatan �TM ��utomated Tellers Ma�hines� hingga saat ini. ��S �2��7�: “In 2007, in the Euro area, there were 880 million ATMs per inhabitant, and the total amount of cash withdrawals was estimated at 10% of the GDP”. �rtin�a potensi kejahatan terhadap �TM di dunia tetap akan tinggi. Kejahatan �TM sangat khas tergantung pada awal muasaln�a mun�uln�a kejahatan tersebut dan sangat bersifat spesial. Seperti haln�a hama pen�akit� kejahatan �TM juga berpotensi men�ebar ke luar wila�ah daerah asal. �ahkan sangat mungkin menjadi lebih dominan ketimbang daerah asaln�a. Misaln�a Eropa terkenal sebagai awal regional �ang se�ara khusus disasar oleh kejahatan �TM versi skimming. 157


Walaupun akhirn�a kejahatan tipe ini juga berkembang melewati batas-batas Eropa terbukti bahwa perbankan Eropa memang rentan terhadap serangan slot pemba�a kartu �TM. Hal ini dapat terjadi karena Eropa memiliki beragam kondisi ekonomi antar negara �ang berbeda-beda. Kondisi ekonomi Pran�is misaln�a berbeda dengan �talia. Sementara itu Eropa merupakan wila�ah �ang se�ara relatif memiliki keunggulan sumber da�a manusia dalam hal teknologi. �i pihak lain� dengan wila�ah antar negara �ang semakin terbuka� khususn�a setelah tembok �erlin runtuh maka pergerakan orang� barang dan modal terus terjadi se�ara massif. Kepin�angan ekonomi antar negara Eropa juga semakin menjadi-jadi. Tidaklah mengherankan jika Eropa merupakan wila�ah pertama dari mun�uln�a kejahatan �TM versi skimming. Hal ini juga dapat terjadi karena koordinasi pengawasan perbankan tidak dapat berjalan se�ara optimal karena bank sentral masing-masing negara memiliki keterbatasan dalam melakukan koordinasi. Memang� Eropa sudah memiliki bank sentral bersama� namun tampakn�a masalah kordinasi pengawasan perbankan masih jauh dari sukses. Kejadian itu dianggap lumrah karena jika terjadi kebangkrutan perbankan maka kebijakan bail out sangat ditentukan oleh kebijakan iskal masing-masing negara. �engan kondisi seperti itu maka kejahatan skimming �TM mun�ul bagaikan jamur di musim hujan. Van Hove �2��2� men�ebutn�a sebagai: “Cash generates a loss of no less than EUR 779 million, debit card payments a loss of EUR 101 million. hat the overall loss is nevertheless limited to EUR 23 million is due to the fact that the income from outstanding balances on retail and corporate accounts is sizeable.” Tidaklah mengherankan jika kejahatan skimming �TM juga akhirn�a menular dan men�ebar kepada daerah-daerah �ang pengawasan perbankann�a lemah misaln�a �ndonesia setelah era reformasi dimana otonomi daerah tern�ata tidak diimbangi oleh kemampuan pengawasan perbankan �ang mumpuni dari bank sentral �ang sudah independen. Tidaklah mengherankan jika independent-n�a bank sentral Jerman juga tak mampu menahan hegemoni kejahatan �TM model skimming ini. �engan kata lain� bank sentral �ang independent merupakan indikasi akan adan�a kejahatan �TM berbasis kejahatan skimming. �ukan idependensi bank sentral �ang menjadi kelemahan tetapi justru karena independensin�a itu sendiri belum mampu meningkatkan kemampuan pengawasan perbankan se�ara terintegrasi. Seperti haln�a di Eropa dimana ketimpangan antara �ang ka�a dan miskin juga merajalela maka kondisi tersebut juga terjadi di �ndonesia paska era otonomi daerah. Kejahatan skimming �TM juga marak terjadi di Rusia� Filipina� �frika dan Timur Tengah karena daerah tersebut merupakan daerah konlik agama, suku 158


dan sebagain�a. �apat dipastikan teknologi skimming �ang dipergunakan untuk membobol �TM merupakan teknologi �ang semula beredar di Eropa. Mengingat ke�epatan perbaikan infrastruktur �TM dunia tidak dapat melakukan perubahan �ang revolusioner maka kejahatan skimming �TM juga �epat berkembang di daerah non Eropa �ang memiliki persamaan pembangunan �aitu ketimpangan pembangunan �ang akut. �ank seperti �C� �ang berani melakukan investasi besar di sektor �TM untuk kondisi �ndonesia �ang masih belum berkembang seperti saat ini memang patut mendapatkan a�ungan jempol karena dengan terobosan seperti ini sistem pemba�aran menjadi efektif dalam menopang pembangunan ekonomi. �i �merika Serikat juga ada kasus kejahatan skimming �TM seperti ini� namun boleh dikata sebagai kasus kejahatan �ang minor. �rtin�a kasus kejahatan akibat penjahat di �merika Serikat men�oba menggunakan teknologi dan modus operandi pembobolan �TM versi skimming di Eropa. Namun sekali lagi kasus ini han�a merupakan kasus �ang minor mengingat kondisi pembangunan ekonomi �ang berbeda dengan Eropa. �engan kondisi sosial� ekonomi� buda�a dan politik �ang berbeda maka kejahatan �TM di �merika Serikat bukan dari versi skimming �TM tetapi �TM deposit fraud. Hal ini dapat terjadi karena buda�a perbankan di �merika Serikat �ang bersifat membuat kredit dan membolehkan pengambilan uang terhadap deposit sebelum veriikasi dan rekonsiliasi manual dilakukan. �i �merika Serikat inilah kejahatan pembajakan �hacking� terhadap �TM berkembang pesat. Hacking dilakukan bukan han�a terhadap perangkat lunak tetapi juga sistem �TM dan card processor serta komponen lain dari jaringan pemroses transaksi.

Kejahatan Pada ATM Sistem keamanan menjadi target serangan sehingga akhirn�a memun�ulkan kejahatan kartu kredit dan kartu debit kloning pada �TM. Jelas sekali kejahatan �TM di �merika Serikat dan Eropa memiliki perbedaan �ang men�olok karena perbedaan buda�a perbankan. Perbedaan buda�a perbankan sangat menentukan mun�uln�a �orak kejahatan �TM. �ronisn�a kedua tipe kejahatan ini akhirn�a juga men�ebar ke seluruh penjuru dunia. Kejahatan �TM �ang lain seperti perangkap �trapping� kartu kredit atau kartu debit pada �TM pada awaln�a mun�ul di �merika Selatan �ang kemudian men�ebar juga ke seluruh dunia termasuk juga Eropa �ang ditandai oleh meningkatn�a sirkulasi kartu pin dan Chip EMV. Sedangkan di �sia kejahatan �ang dominan 159


adalah �TM funds transfer fraud �ang mana penjahat memperda�ai korban dengan menggunakan �TM untuk melakukan transfer uangn�a ke rekening penjahat. Sementara di �ustralia dan �frika Selatan merupakan sumber dari kejahatan �TM �ang melakukan pengrusakan dengan bahan peledak terhadap �TM se�ara isik. �i �merika Serikat dimana �TM terletak diban�ak tempat �ang tak terjaga dengan baik juga terjadi kejahatan �TM dengan kekerasan terhadap isik �TM namun tidak menggunakan peledak. Perlu diingat bahwa �ustralia dan �frika Selatan merupakan negara �ang mengandalkan ekonomi pertambangan sehingga penggunaan bahan peledak sangat umum dilakukan dan dimiliki oleh ban�ak anggota mas�arakat. Mengingat �ndonesia juga memiliki sektor pertambangan maka kejahatan tipe ini patut diawasi agar tidak menular. Namun kejahatan �TM �ang paling �anggih berasal dari �nggris dan Kanada� dimana penjahatt di kedua negara ini mengembangkan teknologi presisi tinggi untuk mendapatkan akses terhadap sistem keamanan dari �TM-n�a itu sendiri. Kejahatan tipe terakhir ini merupakan kejahatan �ang paling potensial menimbulkan risiko sistemik. Hal ini dikarenakan di �nggris dan Kanada �TM memiliki sistem keamanan �ang se�ara relatif homogen sehingga kejahatan �TM memiliki skala ekonomis �ang besar. Seperti �ang dikatakan Verdier bahwa penjahat �TM juga mengikuti hukum ekonomi. Verdier 2�1�: “If the issuers are ATM owners, I show that the divergence between the proit maximizing and the welfare maximizing interchange fees depends on the value of card payments and on the costs of cash.” �rtin�a kejahatan dapat meninggikan bia�a �ang pada gilirann�a dapat men�ebabkan divergensi dari perilaku memaksimumkan keuntungan dengan memaksimalkan kesejahteraan. Jika itu �ang terjadi kejahatan �TM bukan han�a merugikan pihak perbankan tetapi juga mas�arakat luas karena men�ebabkan kepin�angan keka�aan di mas�arakat. Jelas sekali bahwa keamanan itu adalah barang publik!

VI.7. .7. Perlunya Kerjasama Internasional dalam alam Mengatasi Kejahatan ATM

K

erjasama internasional merupakan keharusan dalam era globalisasi. Namun kerjasama internasional dalam mengatasi kejahatan �TM �Automatic Teller Machine� masih bersifat adho� �sementara� hingga saat ini. Sementara itu penggunaan �TM terus meningkat seiring dengan berjalann�a globalisasi �ang didukung oleh moda transportasi dan teknologi informasi. 160


Se�og�an�a negara-negara �SE�N membentuk forum kerjasama antar negara �SE�N untuk membahas masalah kejahatan �TM di �SE�N. Hal ini perlu dilakukan karena intervensi publik bagi masalah keamanan berbisnis mutlak diperlukan. Keamanan dalam berbisnis adalah barang publik sehingga economies of scale menjadi mutlak diperlukan. �engan demikian kerjasama antar negara termasuk negara-negara �SE�N harus berorientasi men�iptakan bia�a keamanan marjinal �ang lebih rendah dari bia�a keamanan rata-rata. �engan program kerjasama antar negara �ang eisien maka pemerintah negaranegara �SE�N se�og�an�a men�iptakan subsidi sehingga bia�a keamanan bertransaksi �TM di �SE�N besarn�a sesuai dengan bia�a keamanan marjinal. S�humpeter �ang juga peraih hadiah nobel mengatakan bahwa ke�il itu indah. Namun dalam konteks �TM tern�ata besar itu indah. �oes�hoten �1998� telah membuktikan pentingn�a besarn�a transaksi bagi bisnis �TM termasuk bisnis jaringan �TM tersebut. �ounie and François �2�� melakukan studi empiris dari faktor-faktor penentu terhadap penggunaan dari instrumen pemba�aran pada point os sales. Hasil penelitian itu sangat men�engangkan karena berlawanan dengan anggapan S�humpeter dimana mereka menemukan bukti �ang sangat kuat dari efek terhadap besarn�a transaksi kepada pemilihan instrumen pemba�aran. Semakin besar transaksin�a maka semakin besar potensi penggunaan �TM sebagai instrumen pemba�aran. �engan demikian struktur pasar pemba�aran melalui �TM bersifat monopoli alamiah. Pada titik bia�a rata-rata pada envelope average cost jangka panjang �ang paling minimum merupakan posisi dimana kebijakan publik dan privat diarahkan. �engan melakukan superimposed kebijakan khususn�a dengan kebijakan keamanan publik maka subsidi keamanan berpotensi membuat perubahan dari kurva bia�a ra�a-rata jangka panjang transaksi �TM di �SE�N ke arah �ang lebih eisien. �engan demikian kerjasama internasional bukan saja diperlukan tetapi juga berpotensi untuk membuat bia�a transaksi �TM di �SE�N menjadi lebih kompetitif ketimbang di negara-negara lainn�a termasuk misaln�a di Eropa. �engan semakin eisienn�a bia�a transaksi melalui �TM maka peran �SE�N sebagai pasaran bersama �ang bersaing dengan wila�ah-wila�ah ekonomi lainn�a dapat men�iptakan kebijakan perdagangan luar negeri dan dalam negeri �ang bersifat trade creation dan bukan trade diversion. Trade creation akan ter�ipta di dalam �SE�N dan antara �SE�N dengan negara-negara di luar �SE�N. �engan adan�a perdagangan bebas antara �SE�N dengan negara egara non �SE�N 161


seperti misaln�a China maka diharapkan dengan semakin eisienn�a sistem pemba�aran melalui �TM di �SE�N akan men�iptakan keunggulan kompetitif berusaha di �SE�N se�ara relatif ketimbang di China. Matutes and Padilla �1994� mengatakan: “he role of interchange fees in ATM networks is to provide competing banks with incentives to share their ATMs.” �rtin�a kerjasama di antara negara-negara �SE�N akan terjadi penurunan overhead cost dari proses produksi transaksi �TM di �SE�N �ang pada gilirann�a mempengaruhi harga relatif antara �SE�N dan non �SE�N. Harga relatif �ang terbentuk diharapkan meninggikan da�a saing produk-produk �SE�N. �ntuk itu subsidi publik atau negara terhadap keamanan dan juga infrastruktur �TM di masing-masing negara �TM seharusn�a sudah menjadi agenda �SE�N. Se�og�an�a pemerintah �ndonesia memberikan dukungan insentif �ang serius bagi perbankan nasional �ang berkonsentrasi pada pela�anan transaksi �TM seperti �C� agar dapat semakin menurunkan bia�a rata-rata jangka panjangn�a melalui kekuatan monopoli alamiah dan perubahan bia�a rata-rata jangka panjang tersebut melalui penerapan teknologi �ang semakin tepat.

Ciptakan Keunggulan Kompetitif Peran pemerintah �ndonesia �ang serius dapat memper�epat bank seperti �C� melebarkan pela�anan �TM-n�a di seantero �ndonesia bahkan ke luar negeri sehingga men�iptakan keunggulan kompetitif dalam size of business. Social Welfare di �SE�N han�a akan terbentuk jika ineisiensi dapat ter�apai dimana sin�al harga �ang diterima oleh konsumen seharusn�a juga merupakan bia�a sosial. Tidak temun�a antara harga dan bia�a sosial merupakan agenda lain �ang juga wajib diperhatikan oleh kerjasama internasional dalam bisnis �TM. �SE�N harus mampu men�iptakan lembaga pengawas bisnis �TM di �SE�N �ang memantau agar harga �ang terbentuk merupakan releksi dari biaya sosialnya. Langkah ini juga penting untuk dilakukan agar bad ATM provider does not drive out good ATM provider. Rambu-rambu yang dibuat harus mendukung tidak terjadinya informasi asimetris. Diabaikannya faktor keamanan juga akan menyebabkan biaya sosial menjadi lebih tinggi ketimbang harga yang dibayar oleh konsumen. Pada akhirnya surplus konsumen akan tergerus secara sistematis, secara makro tergerusnya surplus konsumen akan menyebabkan dead weight loss perekonomian. Dalam model general equilibriumnya Arrow dan Debrue maka dead weight loss dalam perekonomian juga berpotensi mengurangi surplus. Dengan demikian 162


tepatlah apa �ang dikemukakan oleh Massoud and �ernhardt �2��2� atau �onze and �ube� �2�� aitu: “he payment card transaction fee is equal to the issuer’s marginal cost minus a subsidy that relects the costs of cash for the bank.” �ntuk menjamin akan adan�a subsidi maka �SE�N seharusn�a melakukan peren�anaan dan target-target dalam memberikan subsidi dari setiap negara �SE�N untuk meninggikan da�a saing bisnis �TM di �SE�N. �ukan han�a itu kerjasama seperti �SE�N juga harus berupa�a untuk meninggikan nilai positif dari ekternalitas sebagaimana �ang dikemukakan oleh �axter �1983� �aitu bahwa: “Interchange fees in payment card systems solve the usage externalities that arise when the consumers make the optimal choice of a payment instrument at the POS.” Kerjasama internasional untuk mengatasi kejahatan �TM antar negara wajib menjadi agenda �SE�N. �engan demikian �SE�N berani melakukan terobosan baru dalam konteks memperbaiki da�a saing sistem pemba�aran di �SE�N. �ntuk itu bisnis �TM di �SE�N harus bebas dari kejahatan. Jika kejahatan �TM dapat ditekan maka margin keuntungan dari bank akan meningkat bukan han�a di dalam negeri tetapi juga akibat dari adan�a foreign withdrawals. Seperti �ang diteliti oleh �onze and �ube� �2�� aitu: “A higher interchange fee on withdrawals increases the incentives to invest in ATM deployment, as it increases the marginal beneit that banks can earn from foreign withdrawals (if second-order efects are neglected).” �i Negara Eropa dengan adan�a �ni Eropa tern�ata juga mengalami hal �ang sama. Chakravorti� Carbo-Valverde and Rodriguez �2��9� memberikan �atatan bahwa “surcharges for foreign ATM withdrawals have been increasing for Spain, during a period in which interchange fees on card payments have been regulated”. �ntuk itu regulasi dari kerjasama �TM internasional khususn�a �SE�N harus juga berorientasi kepada cost based pricing for payment. �rtin�a bia�a keamanan sudah termasuk di dalamn�a sehingga kebijakan subsidi silang �ang justru selama ini menjadi dasar dari bia�a transaksi pemba�aran di ban�ak negara sebaikn�a tidak lagi digunakan. Subsidi silang merupakan kebijakan semu untuk mengatasi masalah keamanan �TM. Van Hove �2��4�� pernah mengatakan dimana harga harus sesuai dengan bia�a� �aitu: “Rather than concentrating on the introduction of charges for services that are currently cross-subsidized, policy makers might also try to remove the sources of this cross-subsidization”. Jika itu segera diterapkan maka kerjasama internasional akan efektif men�iptakan kesejahteraan mas�arakat khususn�a di �SE�N!

163


164

BAB

VII


Sistem

Pembayaran Berbasis Ekonomi Makro


165


VII.1. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian

L

angkah pemerintah untuk men�ari pasar non tradisional dengan mengunjungi �merika Latin sebetuln�a kurang tepat karena �merika Latin justru semakin tertawan oleh kebijakan ekonomi �ang inward looking seperti nasionalisasi perusahaan min�ak oleh �rgentina. Selain itu negara-negara �merika Latin juga tidak memiliki sistem pemba�aran �ang �anggih. Pemerintah seharusn�a berkunjung ke negara-negara �ang memiliki sistem pemba�aran �ang paling �anggih. Peran pemerintah dalam model peningkatan da�a saing sebuah negara dalam model “�erlian” ala Porter adalah: “Acting as a catalyst and challenger; it is to encourage - or even push - companies to raise their aspirations and move to higher levels of competitive performance…” Peran ini juga berlaku dalam konteks sistem pemba�aran nasional. Tanpa sistem pemba�aran nasional �ang kompetitif maka akan sulit bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan da�a saingn�a karena kinerja perusahaan menjadi tidak maksimal. Pergerakan arus kas menjadi tidak optimal. Sistem hukum �ang mengatakan penawaran men�iptakan permintaann�a sendiri menjadi sulit terlaksana dengan baik. �kibatn�a bukan pendekatan pembangunan ekonomi dengan mengutamakan sistem penawaran menjadi tidak efektif. Tidaklah mengherankan jika Ronald Reagan dalam menjalankan strategi ekonomi berbasis penawaran mengutamakan investasi �ang sangat serius bagi infrastruktur sistem pemba�aran di �merika Serikat. Reagan memilih �lan �reenspan sebagai �ubernur �ank Sentral �merika Serikat �ang dikenal dengan nama Federal Reserve �he Fed). Di bawah komando Alan Greenspan, sistem pembayaran di Amerika Serikat mulai melakukan pembenahan yang sangat serius. Hasilnya dapat terlihat dari laporan World Economic Forum yang ketika itu selalu menempatkan posisi daya saing perekonomian Amerika Serikat pada posisi yang sangat unggul. Tidaklah mengherankan jika strategi perang bintang juga dapat berjalan secara efektif dengan dukungan sistem pembayaran yang semakin berbasis teknologi branchless banking. Hasilnya bukan hanya membuat perekonomian Amerika Serikat menjadi perekonomian adidaya tetapi juga membuat perekonomian Uni Soviet menjadi bubar jalan alias bangkrut habishabisan. Dasar teknologi pembayaran dikembangkan di era Reagan dimana pada awalnya internet ditujukan bagi kepentingan militer. Namun kini internet telah menjadi 166


bagian penting dalam kehidupan mas�arakat termasuk pelaku bisnis. �nternet telah menjadi basis bagi e-commerce �ang merupakan tulang punggung bagi sistem pemba�aran di dunia saat ini. František �artes dan Jitka Studeníková �2�1�� mengaitkan pentingn�a da�a saing dalam sistem pemba�aran. Mereka mengatakan: “In the contemporary world, when IT becomes a big part of common life, the electronic money, e-purses, pay pall and other payment systems are used more commonly and have become more important. he payment systems difer one from each other and we can talk about payment instrumens market”. �da pers�aratan �ang harus dipenuhi oleh sisi permintaan dan sisi penawaran dari sistem pemba�aran berbasis pasar �ang efektif dalam mendukung da�a saing perekonomian sebuah negara. Hal ini �ang justru jarang diperhatikan oleh �etak biru pembangunan ekonomi sebuah negara. Keban�akan �etak biru han�a memperhatikan da�a saing dari perusahaan dan mengabaikan da�a saing dari sisi sistem pemba�aran. �ntuk itu harga �ang ter�ipta dari produk pemba�aran berbasis sistem pemba�aran �ang kompetitif harus mengikuti bia�a interchange dari Tourist Test �lihat Ro�het dan Tirole� 2�1��. Pendekatan ini mampu melakukan internalisasi sisi eksternalitas dari penggunaan dalam pasar pemba�aran. Efek ini akan menghasilkan efek surcharging �ang sempurna bagi merchant �lihat Ro�het dan Tirole� 2��2�. Pada gilirann�a akan men�iptakan pasar dari sistem pemba�aran �ang berbasis da�a saing sehingga akan mampu mengakomodir da�a saing dari perusahaanperusahaan �ang menurut Porter menjadi basis da�a saing sebuah negara. Tingkatkan Kinerja Superior Kondisi optimal bagi perekonomian dalam jangka pendek dan panjang akan dapat dipenuhi sepanjang kondisi sosial dan kepentingan industri dalam sistem pemba�aran berada dalam posisi keseimbangan. Hal ini akan membantu lembaga persaingan usaha untuk tidak terjebak kepada potongan harga dari merchant �ang sangat besar dalam sistem pemba�aran. Seperti �ang dikatakan oleh Passemard dan Calantone �2�� bahwa strategi �ang diterapkan se�ara sukses akan meningkatkan kinerja superior dari lembaga tersebut. �alam konteks perekonomian �ndonesia �ang se�ara rata-rata men�apai tingkat petumbuhan ekonomi lima persen sejak tahun 2��1 hingga saat ini maka peningkatan da�a saing sistem pemba�aran diperkirakan akan mampu men�iptakan pertumbuhan ekonomi �ang se�ara relatif lebih tinggi lagi. Sistem pemba�aran �ang eisien akan men�ebabkan ke�epatan dari uang juga akan bergerak lebih �epat. �alam kondisi perekonomian dunia �ang tampakn�a akan 167


terperangkap pada kondisi delasi maka an�aman delasi akan dapat diminimalisir dengan sistem pemba�aran �ang semakin eisien. Hal ini tidaklah berlebihan karena menurut World E�onomi� Forum �2�11� da�a saing ekonomi �ndonesia masih di bawah China. Sementara itu pemerintah China mulai menurunkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2�12 menjadi 7�5%. Hal itu dapat ter�apai berkat keberanian pemerintah China untuk melakukan strategi pertumbuhan ekonomi berbasis permintaan domestik salah satun�a dengan meningkatkan upah buruh minimum. Padahal di �ndonesia justru mun�ul keraguan untuk meningkatkan permintaan domestik tersebut melalui peningkatan upah buruh minimum. Jika China menurun pertumbuhan ekonomin�a maka an�aman bagi penurunan pertumbuhan ekonomi di �ndonesia juga bukan menjadi isapan jempol di tahun 2�12. Sementara laporan WEF 2�11 mengatakan: “Mobile phone is spreading fast, but Internet access, especially at high speed, remains the privilege of the very few. As a result, Indonesia places 91st in the technological readiness pillar, its lowest ranking among the 12 pillars”. �rtin�a� upa�a peningkatan da�a saing sistem pemba�aran untuk menetralisir tekanan pertumbuhan ekonomi �ang melambat han�a akan efektif jika akses internet di �ndonesia dapat diperbaiki se�epatn�a. Perdagangan di dalam negeri harus ditingkatkan sehingga sekat-sekat ketidakeisienan dalam perdagangan antar pulau dapat direduksi �ang pada gilirann�a juga akan meningkatkan eisiensi perbankan nasional. Tanpa itu maka peningkatan efektiitas sistem pemba�aran dengan meningkatkan da�a saingn�a dalam upa�an�a meningkatkan da�a saing perekonomian �ndonesia menjadi tidak terlalu berarti. Hakikat perbankan adalah Banks follow the trade!

VII.2. Stabilitas Ekonomi dan Peran Keuangan Publik

E

valuasi perekonomian dunia akhir tahun 2�1� memperlihatkan bahwa kegagalan keuangan publik dalam menopang pembangunan �ang berkelanjutan bukanlah barang baru� apalagi �ang berorientasi sistem pemba�aran. Keban�akan analisis bahkan han�a berkutat kepada permasalahan pada tidak adan�a disiplin iskal� namun tidak melihat keterkaitan antara stabilitas ekonomi dengan sistem pemba�aran itu sendiri. Juga luput dalam melihat lemahn�a kapasitas dari barang publik. Keuangan publik memiliki fungsi �ang luas dalam rangka akumulasi� alokasi� distribusi� stabilisasi dan safety net. 168


�ermula dari da�a kritis Wi�ker terhadap efektiitas kebijakan moneter �ang dikembangkan oleh Milton Fredman untuk mengatasi depresi ekonomi memperlihatkan stabilitas makro ekonomi sangat tergantung kepada kebijakan keuangan publik dan sistem pemba�aran. Elmus Wi�ker � Journal of Politi�al E�onom� 19�5� berargumen bahwa: “Most members of the Open Market Committee had other goals in mind when they voted to authorize its entry into inancial markets in 1924 and 1927. And there was no signiicant discontinuity in the reasoning behind policies that proved successful in one decade and their disastrous consequences in the next. Only long afterwards did the efectiveness of its open market actions as a counterpunch to a looming economic downturn in the ’20s become clear.” �engan kata lain Wi�ker mengatakan bahwa kebijakan fiskal �ang lebih efektif untuk mengatasi depresi perekonomian� sementara kebijakan moneter terkendala oleh regulasi perbankan. Lebih tepatn�a kebijakan fiskal efektif untuk menjaga integritas sistem pemba�aran �ang merupakan kuasi barang publik. Sementara itu Paul Samuelson membuat proposisi �aitu: “no decentralized pricing system can serve to determine optimally the levels of collective consumption”. Sistem harga tidak menjamin terbentukn�a sistem pemba�aran. �i satu pihak� pengaruh keuangan publik bagi sistem pemba�aran semakin terlihat ketika sistem pemba�aran pada hakikatn�a berfungsi sebagai barang publik atau minimal kuasi barang publik. Pada pihak lain� sistem pemba�aran berupa barang pribadi juga terkendala oleh kapasitas pembia�aan pribadi. �arang publik memiliki sifat �ang unik seperti haln�a sifat sistem pemba�aran. Non rivalry artin�a penggunaan atas sistem pemba�aran oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang �ang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainn�a dan non eksklusif berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari sistem pemba�aran tersebut. �alam konteks itu� kelebihan China adalah pada pembangunan barang publik termasuk sistem pemba�aran. Sistem pemba�aran men�ari desain dengan sistem akuntasi lokal. Sebalikn�a� ren�ana pemerintah �ndia untuk meningkatkan pengeluaran investasi bagi infrastruktur publik selama lima tahun ke depan menjadi �S� 1 triliun merupakan salah satu �ontohn�a �ang mengabaikan sistem pemba�aran. �nvestasi diarahkan kepada pelabuhan� jalan ra�a dan pembangkit listrik. Namun investasi bagi sistem pemba�aran tampakn�a sama sekali di luar skenario tersebut. 169


Sementara �ni Eropa �ang perekonomiann�a �enderung men�iut dalam konteks pertumbuhan ekonomi tampakn�a semakin ekspansif dalam melakukan investasi pada sistem pemba�aran. �ualisme dalam perekonomian dan kesatuan dalam politik dari �ni Eropa menjadikan sistem pemba�aran sebagai jembatan. Sementara itu keuangan publik di �ni Eropa dan �ndia ber�irikan anggaran pembangunan �ang deisit. Konsekuensin�a� debt ebt delation adalah salah satu bentuk an�amann�a. Namun sistem pemba�aran bukanlah sebagai pen�ebab ataupun akibat dari debt delation. Debt delation terjadi lebih karena keputusan politik dari supra sovereign power. �ni ada kaitann�a dengan ”overconsumption heory”. Karl Smith mengatakan: “Because we bought too much it is now inevitable that we work less? Why does that make fundamental sense? Surely something is going wrong. Shouldn’t we be working more to pay for all the stuf we bought. Some people might say that the “something” is structural readjustment. We have to move towards an investment based economy and there are frictions… Recessions in that story are not a punishment for overconsumption, they are a result of suddenly realizing that you have to shift paths. here are still problems here but they are on a deeper level about more subtle things.” Konsumsi se�ara berlebihan (overconsumption) memang menjadi salah satu pen�ebabn�a namun hegemoni Jerman juga menjadi pen�ebab lainn�a. �nvestasi sistem pemba�aran oleh bank sentral �ang independen sekalipun tidak melalui anggaran pemerintah tidak lepas dari sifatn�a sebagai barang publik. �ank sentral umumn�a bermain dalam lahan ini. �engan kata lain kuasi barang publik merupakan hakikat normal. Pendekatan pribadi dapat terjadi ketika hakikat kuasi barang publik menjadi netral. Seperti jalan tol �ang dikenakan tarif. Faktan�a semua sistem pemba�aran sebetuln�a merupakan kuasi barang publik. Problem �ang dihadapi oleh pen�elenggara barang publik maupun kuasi barang publik adalah permasalahan “temporal mismatch” dalam pengelolaan keuangan publik itu sendiri. Temporal mismatch dan institution mismatch. Henr� �aron dari �rookings �nstitution memberikan nasehat �aitu: “Current proposals to balance national revenues and expenditures over both the short and long-term sufer from a “temporal mismatch” untuk mengatasin�a �aron mengatakan: “Deicit reduction should stop debt from growing faster than gross domestic product”. Tanpa memperhatikan hal tersebut maka an�aman terhadap sistem pemba�aran akibat keterbatasan derajat kebebasan dari kebijakan iskal berpotensi menimbulkan masalah pada clearing default swap �ang kontra implikasin�a berpotensi “jump to default”. 170


Yves Smith mengatakan: “…., creating large losses very quickly for the protection sellers. If a clearinghouse were to insist on margins large enough to cover sudden jumps to default, the contracts would probably become unattractive to investors. If it does not, then a systemic shock that impairs many credits simultaneously could take down the clearinghouse.” �engan demikian keterkaitan antara stabilitas makro ekonomi� keuangan publik dan sistem pemba�aran bukan saja sangat erat tetapi juga saling berkaitan antara satu dengan lainn�a. �ntuk itu kebijakan moneter juga harus diefektifkan dengan �ara: �1� bank sentral harus menstabilkan inlasi sehingga pen�esuaian harga menjadi terprediksi dalam menjaga segala sesuatun�a dalam kondisi keseimbangan; dan �2� bank sentral juga harus fokus se�ara khusus dalam melakukan stabilisasi terhadap stickiest price� �ang berujung pada inlasi keseluruhan dan “inti”. Tantangann�a seperti juga �ang dikatakan oleh Yeager. Yeager� dalam Summer �nstitute for the Preservation of the Stud� of the Histor� of E�onomi�s di �niversit� of Ri�hmond mengatakan: “Although a short-run consequence of the overspending-fueled boom and its collapse, this deiciency [of demand] is what politicians emphasize as they call for economic stimulus…. he supposed remedy increases the burden of the national debt and worsens the danger of money-supply and price inlation.” Keuangan publik bukan han�a penting dalam mengalokasikan sumber dana kepada barang publik dan kuasi barang publik seperti sistem pemba�aran tetapi juga berpotensi menimbulkan ekses negatif pada variabel makro ekonomi. Tidaklah mengherankan jika salah satu tugas utama bank sentral di seantero jagad adalah menjaga dan menjamin berjalann�a sistem pemba�aran selain menjaga stabilitas terhadap inlasi. Seperti �ang dikatakan oleh John Stuart Mill tentang mer�usuar �ang sekarang menjadi basis bagi pembangunan sistem pemba�aran di dunia. Ce��hetti �1995� mengatakan bahwa nominal Produk �omestik �ruto �P�� dapat menjadi alternatif dari inlation targeting. �rtin�a� fungsi keuangan publik tidak melulu melekat pada instrumen iskal tetapi juga instrumen bank sentral termasuk sekelompok orang �ang melakukan inisiatif bersama.

171


VII.3. Prospek Capital Inflow 2013

M

emasuki tahun 2�13� China melakukan berbagai perubahan penting. Pergantian kepemimpinan di China tern�ata sangat mementingkan peran da�a saing sistem pemba�aran. China terus berupa�a menjadikan mata uang mereka sebagai mata uang internasional. Hingga saat ini bank kliring dari Yuan bukan han�a berada di China tetapi juga Hong Kong dan Taiwan. �rtin�a sistem pemba�aran akan semakin memainkan peran penting dengan dukungan capital inlow �ang diatur se�ara sempurna. Perekonomian China memberikan pelajaran penting bagi kita semua di mana capital inlow harus diatur se�ara seksama agar memberikan manfaat �ang optimal bagi perekonomian nasional sehingga sistem pemba�aran terkelola dengan baik. China dapat melakukan ini karena China memiliki kelembagaan �ang mampu mengatur pasar se�ara eisien dan efektif. �ank sentral China terus memonitor se�ara seksama dampak capital inlow bagi ter�iptan�a risiko sistemik �ang mungkin meledak. �erbeda dengan �ndonesia �ang semasa Orde �aru mengandalkan utang luar negeri� maka China justru mengandalkan kepada penanaman modal asing. �ank kliring �ang berada di Hong Kong dan Taiwan diprioritaskan untuk menjaring penanaman modal asing di tengah-tengah krisis �ni Eropa dan �merika Serikat. China menggunakan strategi laba-laba dalam mengembangkan sistem pemba�arann�a. Sistem pemba�aran harus mampu menangkap mangsa dalam jeratan jaring-jaringn�a. �erbeda dengan negara-negara lainn�a �ang han�a fokus terhadap peningkatan ekspor maka China justru fokus terhadap peningkatan peran sistem pemba�aran di pasar internasional. �aru-baru ini �ana Moneter �nternasional ��nternational Monetar� Fund-�MF� memberikan restu �ang sangat besar bagi semua negara untuk melakukan pengaturan terhadap capital inlow dan alangkah bodohn�a jika pemerintah �ndonesia tidak memanfaatkan momentum ini. �engan semakin besarn�a capital inlow �ang masuk maka sekaranglah saat �ang tepat mengatur mereka sebelum krisis tahun 1997 kembali berulang. Tanda-tanda krisis itu sudah tampak dimana harga properti di Jakarta� Shanghai dan Shenzhen sudah meningkat di luar peningkatan �ang wajar. �ebeda dengan China� �ndonesia belum memiliki kelembagaan �ang mampu meredam dampak negatif dari kenaikan harga properti ini termasuk juga masukn�a capital inlow. 172


�ndonesia tidak perlu menaikkan utang pemerintah tetapi harus meniru China dengan meningkatkan penanaman modal asing di dalam perekonomian. Krisis perekonomian �ang dialami oleh �ndonesia tahun 1997 dan �ni Eropa serta �merika Serikat saat ini adalah akibat utang pemerintah �ang sangat besar. Krisis ekonomi akibat utang pemerintah �ang sangat besar akan mempengaruhi sistem pemba�aran sehingga negara-negara tersebut memerlukan bantuan dari sistem pemba�aran internasional �aitu �MF. Han�alah �merika Serikat �ang tidak memerlukan bantuan dari �MF. Hasiln�a juga tidak mengejutkan dimana perekonomian �merika Serikat sudah mulai tumbuh walaupun belum sebesar periode sebelum krisis. �merika Serikat selamat karena tidak menjalankan resep neo liberalisme �ang selalu digunakan oleh �MF dimana �merika Serikat hingga saat ini masih memiliki rasio pengeluaran pemerintah terhadap produk domestik bruto �P�� ang lebih besar dari �ndonesia �ang sebetuln�a tidak mengalami krisis ekonomi. �merika Serikat juga masih merupakan negara dengan belanja militer �ang terbesar di dunia �ang jika negara-negara dengan pengeluaran besar digabungkan termasuk negara Eropa dan China masih jauh di bawah �merika Serikat. Jelas bahwa �S merupakan negara sosialis dimana pengeluaran pemerintahn�a sangat besar sekali. �merika Serikat juga men�edot capital inlow �ang sangat besar sehingga China mampu menjaga surplus perdagangann�a hingga hari ini. �ni dapat terjadi karena sistem pemba�aran di �merika Serikat berbasis sosialisme dimana regulator sistem pemba�aran �aitu bank sentral tidak han�a bertugas menjaga inlasi tetapi juga bertugas men�iptakan lapangan kerja. Seperti China maka �merika Serikat memiliki lembaga �ang mampu membuat capital inlow �ang menghasilkan sinergi dengan sistem pemba�aran untuk meningkatkan lapangan kerja di dalam perekonomian. Ke depan kita akan men�aksikan pertarungan antara China dan �merika Serikat dalam mengadu kehandalan mereka dalam men�iptakan sistem pemba�aran �ang pro terhadap capital inlow khususn�a penanaman modal asing. �agi �ndonesia hal ini harus menjadi perhatian �ang sangat serius jangan sampai capital inlow �ang masuk han�alah berupa investasi portofolio. �ndonesia harus semakin terbuka terhadap penanaman modal asing supa�a �ndonesia tidak lagi terjebak oleh kutukan utang pemerintah. Sistem pemba�aran harus diran�ang untuk pro terhadap penanaman modal asing. Memang �adan Koordinasi Penanamam Modal ��KPM� di �ndonesia masih jauh dari sempurna karena sebagai lembaga kliring belum mampu memberikan insentif �ang positif bagi penanaman modal asing. Sehingga tidaklah mengherankan jika penanaman 173


modal asing �ang masuk justru merusak lingkungan hidup di �ndonesia termasuk juga menggadaikan sumber da�a alam di negara kita ini. �alam brosur �KPM di maskapai �aruda terlihat dengan jelas bahwa �KPM han�a mengandalkan eksploitasi buruh murah untuk menarik investasi. Sementara para buruh dieksploitasi habis-habisan� ketua �KPM justru menari meliuk-liuk terhipnotis pemusik Sting di �n�ol beberapa waktu �ang lalu. Sebuah ironi �ang justru tak pernah terjadi semasa pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Pengaruh neo liberalisme sangat kentara di dalam �KPM itu sendiri. Jika �ndonesia ingin menjadi negara berdaulat sudah saatn�a �ndonesia pro terhadap capital inlow �ang berupa penanaman modal asing tetapi tidak merusak lingkungan hidup� mengekploitasi buruh dan melego sumber da�a alam se�ara murah. �da baikn�a �KPM dibubarkan saja karena han�a menambah bia�a kerusakan lingkungan hidup di �ndonesia sementara peran penanaman modal asing dalam perekonomian kita masih jauh di bawah Mala�sia. �elajar dari China maka sistem pemba�aran harus juga bersifat ekspansif dalam merekrut penanaman modal asing �ang sehat!

VII.4. Sistem Pembayaran dan Transformasi Perekonomian

N

egara-negara di �frika menurut peraih hadiah Nobel Joseph Stiglitz harus mampu dan berani menjalankan pembangunan berbasis comparative advantage �ang dinamis agar negara-negara ini tidak menjadi negara pengekspor hasil tambang dimana nilai tambah �ang dihasilkan sangatlah ke�il. Jika negara-negara ini han�a mengandalkan kepada ekspor produk tambang maka pembangunan ekonomi mereka tidak akan mampu berkelanjutan dalam jangka panjang. Tingkat kemiskinan �ang tinggi tidak akan mampu diatasi. Sementara di belahan dunia �ang lain� kemampuan Jerman dalam meningkatkan produktivitas tanpa diiringi oleh peningkatan bia�a produksi han�a dapat dilakukan dengan dukungan sistem pemba�aran �ang eisien. Krisis �ang melanda �merika Serikat dan �ni Eropa memperlihatkan bahwa transformasi perekonomian tidak berarti perekonomian menjadi kebal terhadap krisis. Tidak semua negara Eropa mengalami krisis ekonomi. Jerman mampu menghindari krisis karena mampu menerapkan perekonomian berbasis industri dengan dukungan sistem pemba�aran �ang �o�ok. Transformasi perekonomian �ang tradisional mengatakan bahwa perekonomian bergantung dari �ang semula kepada sektor pertanian bergerak ketergantungann�a kepada 174


sektor industri dan selanjutn�a sektor jasa. Sehingga dalam merumuskan strategi pembangunan ban�ak negara terjebak untuk segera melakukan strategi pembangunan jalan pintas dengan se�epatn�a mengandalkan kepada sektor jasa sebagai motor utama pembangunan ekonomi. Permasalahann�a negara seke�il Singapura justru memiliki sektor industri dan sistem pemba�aran �ang lebih �anggih ketimbang �ndonesia dan terbukti pendapatan per kapita Singapura jauh lebih tinggi ketimbang �ndonesia. �egitu pula dengan Jerman �ang juga mengandalkan kepada sektor industri dan sistem pemba�aran �ang �anggih. Negara pengekspor produk tambang mentah han�a akan mampu mengembangkan sistem pemba�aran �ang men�uburkan praktik rente ekonomi ketimbang men�iptakan sistem pemba�aran �ang menopang keuanggulan komparatif �ang dinamis. �ndonesia dapat belajar dari Jerman dan Singapura dalam mengembangkan perekonomian berbasis industri dengan dukungan sistem pemba�aran �ang sesuai. Transformasi perekonomian �ang sehat dari negara �ang semula mengandalkan produksi barang tambang mentah menjadi negara �ang mampu memproduksi barang tambang olahan memerlukan dua strategi utama. Pertama�perlun�a dimiliki strategi industrialisasi.Kedua�perlun�a dukungan sistem pemba�aran berbasis industrialisasi. Kegagalan ban�ak negara dalam bergerak dari produksi barang tambang mentah menuju produksi barang tambang olahan karena sistem pemba�aran tidak men�entuh seluruh lapisan dalam perekonomian domestik. Hal ini ditandai oleh tingkat monetesasi �ang sangat rendah. �kibatn�a ban�ak rantai produksi �ang diperlukan dalam men�okong sistem produksi �ang eisien tidak memiliki modal kerja dan investasi �ang men�ukupi. Sistem pemba�aran �ang ideal adalah sistem pemba�aran �ang mampu men�okong aktivitas industri se�ara permanen dan eisien. Sistem pemba�aran �ndonesia juga harus kompatibel dengan sistem pemba�aran dari negara-negara �ang perekonomiann�a berbasis industri seperti Jerman. Mengingat rantai industri dari pohon industri bersifat man�anegara maka desain sistem pemba�aran harus mengikuti bentuk dari pohon industri �ang hendak dibangun. Tama�o� Jimenez dan Fl�nn �2��5� mengingatkan perbedaan sistem pemba�aran di antara negara dengan mengatakan: “In countries such as Belgium, Germany, Italy, Netherlands, Sweden and Switzerland, “credit transfer” is (or used to be until recently) the preferred instrumen. In contrast, in Canada, France, U.K. and the U.S. there is a less prevalent or nonexistent share of credit transfers and a more signiicant reliance on the check as a payment method.” 175


�ndonesia juga dapat belajar dari Korea Selatan �ang berdasarkan keunggulan komparatif pada awal pembangunann�a han�a mampu menghasilkan beras se�ara eisien� namun jika Korea Selatan terus menerus han�a mengandalkan kepada keunggulan komparatif statis dalam hal ini han�a memproduksi beras maka kemiskinan akan terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena nilai tambah �ang dihasilkan oleh produk �ang memiliki keunggulan komparatif statis sangatlah rendah. �engan produksi nilai tambah �ang rendah maka akan sangat sulit bagi sistem ekonomi untuk melakukan proses distribusi dari nilai tambah �ang dihasilkan tersebut kepada seluruh lapisan mas�arakat. Karena itulah Korea Selatan segera melakukan industrialiasi se�ara aktif dengan dukungan sistem pemba�aran. Sistem pemba�aran mengutamakan perbankan �ang mampu me�alurkan kredit modal kerja dan investasi kepada sektor industri dan pendukungn�a. Sistem pemba�aran juga diran�ang agar tingkat monetesasi meningkat se�ara pesat. �engan demikian maka kemun�ulan Chebol mampu melakukan sinergi dengan sistem pemba�aran dalam men�iptakan keuanggulan komparatif �ang dinamis. Sistem pemba�aran bertindak sebagai katalisator dalam menghasilkan faktor produksi �ang diperlukan oleh proses industrialisasi. Rodrik �ang juga professor dari �niversitas Harvard mengingatkan bahwa adan�a kelembagaan pasar merupakan s�arat penting dari pertumbuhan ekonomi. �rtin�a sistem pemba�aran harus mampu menopang kondisi untuk ter�iptan�a lembaga pasar. Perlu diingat bahwa pemerintah juga harus men�iptakan pasar bagi produkproduk industri �ang dihasilkan oleh industri di dalam negeri. �dealn�a produksi tersebut men�apai skala ekonomi �ang berbentuk monopoli alamiah sehingga bia�a marjinal �ang di�iptakan menjadi lebih eisien ketimbang pesaing di luar negeri. �engan demikian lembaga pengatur persaingan usaha harus mampu mendukung terjadin�a peningkatan konsentrasi di sektor industri nasional. �palagi dalam konteks menghadapi perdagangan bebas. Transformasi perekonomian harus diarahkan kepada aktivitas perekonomian �ang menghasilkan nilai tambah tinggi dengan menggunakan sistem pemba�aran sebagai pendukungn�a.

VII.5. Sistem Pembayaran Berbasis Ekonomi Lokal

L

angkah China dengan mengembangkan sistem pemba�aran kesehatan telah berhasil meningkatkan keper�a�aan konsumen domestik. �uruh �ang sehat membuat perekonomian domestik juga sehat. Sistem pemba�aran di China terbukti berbasis ekonomi lokal. Hasiln�a hingga saat ini pertumbuhan ekonomi China selalu lebih tinggi dari �ndonesia. 176


Kebijakan pemerintah �ang melarang outsourcing di perusahaan dan tetap memberikan subsidi bahan bakar min�ak patut mendapatkan a�ungan jempol. Kebijakan ini membuat pendukung paham Neo Liberal kebakaran jenggot. Semua ini memperlihatkan bahwa pemerintah telah menggunakan mazhab ekonomi baru �aitu mazhab ekonomi Hatta Rajasa. �ahkan dalam peraturan outsourcing� segala ma�am bentuk outsourcing sebetuln�a dilarang. Hal tersebut �ukup membuat kita optimis untuk men�apai pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun ini setelah beberapa tahun terakhir men�apai pertumbuhan �ang juga relatif tinggi. Langkah Hatta itu terbilang brilian karena sebelumn�a Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi �Menakertrans� �ang juga Ketua Partai Kebangkitan �angsa �PK�� justru sangat anti terhadap pelarangan outsourcing ini. �engan menguatn�a ekonomi lokal maka sistem pemba�aran akan menjadi semakin efektif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi �ndonesia �ang relatif tinggi di tengah resesi �ang dialami oleh negara-negara maju saat ini. Kebijakan upah minimum juga semakin membuat perekonomian domestik berja�a karena buruh akan memiliki da�a beli �ang pada gilirann�a akan mampu menopang pertumbuhan dengan motor aktivitas perekonomian lokal melalui ekspansi sistem pemba�aran di dalam negeri �ang semakin eisien. Sinergi itu akan semakin bertambah kuat jika pembangunan ekonomi �ndonesia menuju kepada pembangunan maritim. �ndonesia �ang terdiri dari ribuan pulau membutuhkan armada maritim �ang kuat. �lmarhum Presiden �us �ur mengingatkan kita semua akan pembangunan salah arah di era Orde �aru �ang lebih mengutamakan pembangunan daratan ketimbang mengutamakan lautan. �i era �us �ur untuk pertama kalin�a dibuat Kementerian Kelautan dan Perikanan �KKP�. Jika semangat �us �ur ini diteruskan maka perampokan aset kelautan kita oleh asing dapat dihentikan dalam tempo �ang se�epat-�epatn�a. �engan mengembangkan pembangunan berbasis maritim maka harga jeruk Medan di Jakarta akan menjadi lebih murah ketimbang harga jeruk Mandarin. �egitu pula dengan harga produk-produk lainn�a �ang dihasilkan di dalam negeri sehingga integritas pembangunan ekonomi �ndonesia semakin meningkat akibatn�a impor juga dapat ditekan. �jung-ujungn�a produk lokal menjadi raja di negeri sendiri. Tidak seperti saat ini. Namun hal itu juga harus disertai oleh pembangunan sistem pemba�aran �ang eisien di seantero nusantara sehingga pergerakan barang bukan han�a semakin 177


�epat tetapi juga eisien. Tanpa adan�a dukungan sistem pemba�aran maka sulit bagi produk-produk lokal untuk berkembang. �engan demikian nusantara �ang terdiri dari ribuan pulau akan semakin ja�a jika pembangunan ekonomi terus berbasis maritim �ang disertai oleh pembangunan sistem pemba�aran. Pembangunan �ang mengabaikan maritim merupakan dogma dari pembangunan �ang bermatra darat dan bukan kelautan �ang merupakan ruh dari Orde �aru dan Orde Lama. Jaringan �ang perlu dibangun adalah jembatan sistem pemba�aran �ang menghubungkan antar pulau tersebut �ang diikuti oleh pembangunan armada maritim �ang handal. �alam diskusin�a �us �ur sangat �akin jika pembangunan berdasarkan kelautan dapat dilaksanakan dengan diperkuat oleh sistem pemba�aran �ang kokoh maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar belasan persen setiap tahunn�a. �rtin�a kinerja perekonomian kita akan lebih hebat ketimbang China sekalipun. �ntuk itu pembangunan alutsista kelautan �ndonesia harus diutamakan. �ndonesia harus memiliki kekuatan militer �ang handal �ang mampu mengawasi keka�aan laut di wila�ah �ndonesia. Jika hal tersebut dapat terwujud maka pulau dan wila�ah terluar dari Republik �ndonesia dapat membangun instrumen pemba�aran �ang bersifat branchless sehingga pembangunan ekonomi di wila�ah tersebut akan lebih dinamis ketimbang kondisi saat ini termasuk juga bila dibandingkan dengan keadaan di wila�ah milik negara tetangga. ATM di Perbatasan �ahkan seharusn�a di wila�ah perbatasan dan pulau terluar dibangun �utomati� Teller Ma�hine ��TM� dan juga pangkalan militer milik Tentara Nasional �ndonesia �TN��. Setiap pangkalan militer tersebut harus memiliki �TM sehingga kehadiran militer juga berpotensi menghidupkan perekonomian lokal se�ara lebih intensif lagi. �engan adan�a �TM maka bukan saja mas�arakat lokal tetapi juga warga negara asing diperbatasan akan menggunakan fasilitas tersebut �ang pada gilirann�a meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. �engan demikian kerjasama antara Mabes TN� dengan bank-bank pemba�aran seharusn�a menjadi �etak biru bagi ren�ana pembangunan perbankan nasional. Maka kekuatan di wila�ah perbatasan dan pulau terluar akan semakin kuat se�ara ekonomi dan militer. Tanpa adan�a kerjasama antara keduan�a maka tidak akan terbangun kekuatan �ang hakiki di wila�ah tersebut. �ahkan kerap kali sangat mungkin kondisi ini dijadikan pro�ek-pro�ek �ang mubazir oleh kementeriankementerian lain seperti Kementerian Sosial� Kementerian Perumahan Rak�at� Kementerian Pekerjaan �mum dan Kementerian Pembangunan �aerah Tertinggal. 178


Pro�ek-pro�ek ini akan mubazir sebab tidak memiliki kekuatan ekonomi dan militer se�ara bersamaan. �hli ekonomi �ar� �e�ker �ang juga peraih hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 19�8 sudah mengingatkan akan pentingn�a kehadiran militer atau polisi dalam pembangunan ekonomi. �e�ker mengatakan: “here is a vast amount of research in the economics literature suggesting that increased enforcement of regulation decreases various social ills such as crime”. �engan hadirn�a militer maka sistem pemba�aran akan menjadi jaring pengaman penting dari da�a tahan pembangunan ekonomi lokal termasuk di daerah-daerah �ang selama ini tidak tersentuh oleh pembangunan nasional. Tanpa adan�a sistem pemba�aran maka upa�a untuk memperkuat kehadiran TN� dan aktivitas bisnis di daerah tertinggal han�a akan menjadi ilusi! Harus diakui bahwa �us �urnomi�s merupakan aliran pemikiran ekonomi �ang paling unggul ketimbang aliran perekonomian manapun setelah era �ndonesia merdeka hingga saat ini.

VII.6. Sistem Pembayaran Daerah Tertinggal

S

istem pemba�aran untuk daerah tertinggal memiliki sifat-sifat �ang khusus. Merujuk kepada keberhasilan Shanghai di mana pemerintah China se�ara sadar bahwa pembangunan Shanghai terkendala oleh pembangunan China ketimbang pembangunan China terkendala oleh pembangunan Shanghai. Sehingga pemerintah China menetapkan Shanghai sebagai kawasan ekonomi khusus dengan kebebasan mengatur �P�� nggaran Pendapatan dan �elanja �aerah�� kebebasan melakukan perdagangan luar negeri dan kebebasan menerima modal asing. Namun dengan adan�a otonomi daerah di �ndonesia maka tidak dapat lagi dikatakan bahwa pembangunan di daerah terkendala oleh pembangunan di daerah lain �ba�a pemerintah pusat�. Yang terjadi sesungguhn�a justru setiap daerah harus bersaing dengan daerah lainn�a untuk menarik investasi. Shanghai �ang sebelumn�a tidak berkembang pesat dapat berkembang pesat setelah melakukan investasi dalam infrastruktur termasuk infrastruktur sistem pemba�aran �ang khas dengan kebutuhan mereka. Otonomi daerah se�og�an�a mema�u daerah tertinggal untuk mengembangkan sistem pemba�aran �ang �o�ok dengan daerah tersebut misaln�a sistem pemba�aran berbasis telepon genggam. Permasalahan daerah tertinggal harus dapat mengatasi permasalahan struktural �ang mereka hadapi misaln�a Pen�akit �elanda �Dutch Diseases�. Sistem pemba�aran harus mempertimbangkan hal tersebut. 179


Tugan-�aranovsk�� 1894; and Wi�ksell� 19�� sudah mengingatkan bahwa siklus perekonomian �ang disertai oleh boom dan bust disebabkan oleh investasi dan konsumsi �ang belebihan seperti �ang dapat kita lihat dari tinggin�a impor baja di �ndonesia saat ini. Seperti juga �ang pernah sa�a khawatirkan sebelumn�a tern�ata Pen�akit �elanda terbukti telah mematikan da�a saing perekonomian �ndonesia �ang dapat dilihat dari mun�uln�a deisit perdagangan luar negeri �ang men�apai �S�27� juta pada Juli 2��8. �ni semakin membuktikan bahwa monetary shocks �ang sebetuln�a menimbulkan luktuasi �ang persisten dari riil interest rate di �ndonesia �ang pada gilirann�a mematikan da�a saing perekonomian. �ali �1992� dengan Model SV�R-n�a menemukan bahwa expansionary money supply shock men�ebabkan penurunan �ang terus menerus dari tingkat suku bunga riil. Kondisi ini pada gilirann�a akan men�ebabkan deisit nera�a perdagangan. �ntuk itu sistem pemba�aran �ang �o�ok adalah sistem pemba�aran �ang bukan saja berorientasi kepada kebutuhan jangka pendek misaln�a pertumbuhan ekonomi sesaat tetapi pertumbuhan ekonomi �ang berkelanjutan. �engan adan�a sistem pemba�aran �ang berbasis telepon genggam maka diperlukan investasi telekomunikasi di semua daerah tertinggal di �ndonesia. Jika hal itu tidak dilakukan maka pasar telekomunikasi juga akan men�apai titik jenuh selain juga daerah tertinggal akan sulit men�apai tahap pembangunan ekonomi �ang lebih tinggi melalui mobilisasi tabungan� baik tabungan di daerah mereka atau tabungan dari daerah �ang memiliki surplus tabungan. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik maka dampak negatif dari Pen�akit �elanda juga ternetralisir.

Ancaman Perdagangan Bebas �aerah tertinggal �ang berkembang pesat akan mampu men�iptakan klaster-klaster sektor perdagangan baru �ang produktif sehingga mampu meningkatkan eskpor �ndonesia melalui daerah perbatasan. Wila�ah Papua seharusn�a ditarget untuk menjadi pasar produk-produk �ndonesia melalui pembangunan ekonomi Papua �ang produktif dengan mengandalkan sistem pemba�aran �ang �o�ok. �egitu pula dengan Mala�sia dan Filipina dapat dijadikan target pasar produk ekspor dan jasa melalui daerah perbatasan di Kalimantan dan Sulawesi. �engan demikian perbaikan infrastruktur sistem pemba�aran se�og�an�a memang diarahkan ke daerah tertinggal di �ndonesia. Sementara itu perdagangan bebas juga akan semakin mengan�am kedaulatan perekonomian �ndonesia. Per�epatan �FT� ��sean Free Trade �rea� menjadi tahun 2�15 dari 2�2� harus diantisipasi dengan baik oleh perekonomian �ndonesia. 180


Ri�hard �. Freeman �2��3� menjelaskan bahwa �ni Eropa mengalami kinerja perekonomian �ang buruk selama satu dekade �1992-2��2� setelah menjadi pasar bersama dibandingkan dengan periode waktu sebelumn�a. Kanada juga mengalami kinerja perekonomian �ang terburuk setelah depresi perekonomian tahun 194� �ang lalu akibat penandatanganan Perjanjian Perdagangan �ebas �Free Trade �greement� dengan �merika Serikat. Mexi�o perekonomiann�a juga kolaps setelah Kongres �merika Serikat men�etujui perjanjian N�FT� �North �meri�a Free Trade �rea�. �engan berlakun�a N�FT�� Mexi�o men�etujui liberalisasi perdagangan se�ara total dari seluruh produk pertanian pada tahun 2��8 �sekalipun telah disediakan periode 15 tahun pen�esuaian bagi jagung dan ka�ang�. �erdasarkan penelitian �ang dilakukan oleh Laura Carlsen �2��3�� impor jagung oleh Mexi�o justru meningkat tiga kali lipat setelah N�FT� diberlakukan� dan harga jagung jatuh. Padahal jagung merupakan tanaman pertanian �ang ditanam di seantero Mexi�o. �ukan han�a jagung� tetapi impor produk pertanian lainn�a seperti kedelai� unggas dan sapi juga telah meningkat men�apai 5�� persen sehingga menghantam produksi domestik. Ekspor buah-buahan dan sa�uran memang meningkat namun ini gagal untuk mengkompensasi kenaikan impor. �ia�a �ang harus ditanggung perekonomian Mexi�o bukan han�a itu saja tetapi juga 1�7 juta orang di pedesaan kehilangan lapangan pekerjaann�a semenjak N�FT� diberlakukan. �engan waktu �ang relatif sangat singkat ini maka penguatan ekonomi daerah tertinggal han�a memiliki waktu tiga tahun hingga 2�15 dan inilah periode �ang tepat untuk segera menghidupkan infrastruktur pemba�aran di seluruh daerah tertinggal sebelum perdagangan bebas berlaku.

VII.7. Tren Sistem Pembayaran

P

ertemuan terpisah antara kepala pemerintahan Yunani dengan kepala pemerintahan Jerman dan Peran�is memperlihatkan rentann�a pen�elamatan ekonomi Yunani untuk men�apai solusi �ang tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomin�a. Pengetatan ikat pinggang tampakn�a tak terelakkan lagi untuk dilakukan oleh Yunani. Sementara itu� �ank sentral �ni Eropa sedang dalam tekanan �ang sangat besar karena krisis perbankan di ban�ak negara Eropa tak akan kunjung beres jika bank sentral tidak turun langsung melakukan transaksi keuangan dengan negara181


negara �ang bermasalah tersebut. �ni Eropa memang telah mempun�ai dana mekanisme stabilitas Eropa �ang merupakan pen�ekat dari terjadin�a hubungan langsung antara bank sentral dengan negara-negara anggota �ni Eropa. Bail out perbankan memang tidak akan men�elesaikan seluruh permasalahan di �ni Eropa� namun paling tidak akan mampu mengurangi ekses permintaan akan pemba�aran dalam jangka pendek. Sementara itu� sistem pemba�aran akan terus berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan pasar. Tama�o� Jimenez� Fl�nn dan �owes �2��5� men�ebutkan: “he payments system is transitioning in an evolutionary fashion, not in a revolutionary one, and that some efects, such as check decline, are attributable primarily to causes other than the Internet. While the Internet remains a main driver in the substitution of electronic payments for consumer checks, it has not yet had a substantial efect in the reduction. in checks and its longer-term efect will most likely continue to be gradual.” Tuntutan pasar akan bail out perbankan akan terus meningkat seiring dengan meningkatn�a permintaan untuk pemba�aran oleh konsumen. �pa�a ombudsman �ni Eropa untuk men�ari akan adan�a konlik kepentingan dalam bank sentral �ni Eropa merupakan kemunduran dalam operasi moneter dalam menunjang sistem pemba�aran. Jika bank sentral �merika Serikat tidak memiliki konlik kepentingan dalam melakukan operasi moneter dalam menghadapi krisis ekonomi tahun 2��8 �ang lalu maka pertumbuhan ekonomi �ang ada pada saat ini tidak akan ter�ipta. Perlu diingat tren pemba�aran ke depan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Memang ada ban�ak faktor ikutan lainn�a �ang mempengaruhi pertumbuhan dan tren sistem pemba�aran suatu negara seperti buda�a� kemajuan teknologi� preferensi� selera� bia�a� regulasi dan sebagain�a. Pertumbuhan ekonomi memainkan peranan �ang sangat penting dalam men�etak ke�enderungan dalam sistem pemba�aran. Selain pertumbuhan ekonomi� tingkat pembangunan ekonomi juga sangat menentukan ke�enderungan tersebut. Negara dengan perekonomian seperti �merika Serikat berbeda sistem pemba�arann�a dengan negara-negara �frika sekalipun misaln�a mereka memiliki pertumbuhan ekonomi �ang sama. Namun bukan han�a tingkat dan pertumbuhan ekonomi namun ada faktor lainn�a seperti disebutkan di atas �ang mempengaruhi ke�enderungan masa depan sistem pemba�aran suatu negara. Tidaklah mengherankan jika negara dengan tingkat ekonomi �ang sama tern�ata memiliki sistem pemba�aran �ang berbeda misaln�a antara �merika Serikat dengan negara-negara Eropa �ang memiliki tingkat perekonomian �ang setara 182


dengan �merika Serikat. �merika Serikat sendiri merupakan kesatuan dari ban�ak negara-negara bagian dengan �orak perekonomian �ang juga berbedabeda.

Teknologi Jadi Faktor Utama Teknologi diperkirakan merupakan faktor utama �ang paling menentukan tren dalam sistem pemba�aran di masa depan. Teknologi mempengaruhi sistem penawaran dari sistem pemba�aran dan juga se�ara bersamaan mempengaruhi sistem permintaan akan sistem tersebut. Teknologi dalam fungsi produksi sistem pemba�aran akan memiliki sifat increasing return to scale dan teknologi itu bersifat embodied dalam kapital dan sumber da�a manusia. Sementara dari sisi permintaan teknologi juga bersifat embodied teknologi dalam konsumen dimana dengan semakin tinggin�a pendidikan dari konsumen maka konsumen juga memiliki kemampuan �ang sangat tinggi dalam menggunakan komputer� internet dan juga hand phone. Konsumen tidak lagi buta akan teknologi �ang menunjang permintaan akan sistem pemba�aran. Willingness to pay dari konsumen akan sangat ditentukan oleh moda pemba�aran �ang ada. Semakin n�aman dan mudah diaksesn�a moda pemba�aran tersebut dan juga dengan semakin �epatn�a proses transaksi maka akan semakin tinggi shifting dari willingness to pay konsumen dengan cateris paribus akan pendapatan per kapita �ang sama. �engan demikian willingness to pay dengan kartu kredit� uang tunai� kartu prepaid� kartu debit pin dan kartu debit tanda tangan akan lebih tinggi ketimbang �he�k. Yang kemudian menjadi pertan�aan adalah kapan moda pemba�aran lainn�a mampu men�amai atau bahkan melewati uang tunai. �ari sisi ken�amanan dan ke�epatan� uang tunai masih memiliki kelebihan ketimbang moda transportasi lainn�a. Namun ke�epatan dari moda pemba�aran lainn�a lebih tinggi ketimbang uang tunai dengan menggunakan periode observasi �ang sama. �ari sisi ke�epatan adalah kartu debit �ang terbukti paling unggul. Ke�epatan tersebut bukan han�a ditentukan oleh perkembangan teknologi tetapi juga perubahan regulator dan adan�a pemain baru. �ukan han�a itu� di �sia misaln�a pihak �ang berpartisipasi dalam pasar �ang paling dominan perann�a dalam membentuk ke�epatan perubahan tersebut adalah bank sentral dan regulator. Sedangkan di �merika Serikat sangat ditentukan oleh konsumen sementara di Eropa adalah merchant �pedagang�. Se�ara total dunia maka pengaruh utama perubahan ke�enderungan moda pemba�aran adalah akibat peran dari bank sentral dan regulator �ang diikuti 183


oleh operator telekomunikasi dan konsumen. �enar seperti �ang dikatakan oleh Tama�o et al bahwa pergeseran moda pemba�aran tidak semata-mata disebabkan oleh mun�uln�a internet! �ntuk mengantisipasi tren pemba�aran ke depan �ang memiliki sistem pemba�aran dengan da�a saing �ang tinggi maka peran bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan �OJK� akan sangat vital di masa depan. Strategi �ang perlu dikembangkan adalah men�iptakan struktur pasar �ang membuat moda pemba�aran memiliki sifat monopoli alamiah. Jika strategi itu tidak dimungkinkan maka pembentukan struktur pasar �ang bersifat monopolistic competition semakin tak terbantahkan lagi.

184


185


186

BAB

VIII


Perspektif

Sistem

Pembayaran

Internasional


187


VIII.1. Studi Komparatif Sistem Pembayaran Dunia

N

air mengatakan: “Payment is the life-blood of any economy. he primary objective of any payment system is to enable the circulation of funds. Without a robust infrastructure enabling smooth low of funds, inancial institutions can rarely assume the role of a inancial intermediary in the economy. Payment systems have encountered many challenges and are constantly adapting to the rapidly changing payments landscape”. Sistem pemba�aran pilar ekonomi utama dunia memiliki arsitektur keuangan dan arsitektur perekonomian �ang berbeda-beda. Pada dasarn�a sistem pemba�aran sebuah perekonomian ditentukan oleh da�a saing perekonomian� termasuk keamanan nasional. Perekonomian �ang memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang industri akan menuntut sistem pemba�aran �ang mempengaruhi struktur� kinerja dan perilaku industri tersebut. Jadi perekonomian �ang bergerak dari sektor pertanian dan jasa se�ara �epat seperti Jepang menuntut revolusi dalam sistem pemba�arann�a seperti �ang dapat terlihat dalam �OJ-NET. �ntuk itu perlu di�iptakan deposite insurance tanpa batas agar �OJ-NET dapat berkompetisi dengan sistem di �merika Serikat. Tsuru �2��2� mengatakan : ”Conversely, in Japan there has been discussion over whether to create a new type of account, “’payment and settlement deposits”, which would beneit from full, unlimited deposit insurance, with a view to ensuring stability in the clearing and settlement function of banks.” �erbeda dengan �merika Serikat ��S� dan �ni Eropa ��E� dimana pergeseran struktur ekonomi dari pertanian menuju industri hingga jasa ditempuh dalam periode waktu ratusan tahun. �i �merika Serikat misaln�a ratusan tahun sektor pertanian menjadi lokomotif utama pertumbuhan jangka panjang. �engan demikian sistem pemba�aran berkembang sesuai dengan �iri khas struktur perekonomian �ang terjadi. Masukn�a jaringan kereta api juga mempengaruhi sistem pemba�aran di �merika Serikat pada awal berkembangn�a perekonomian �S.. �alam konteks ini telah terjadi inovasi sistem pemba�aran di �merika Serikat �ang mendahului �ni Eropa dan Jepang karena kredit telah menjadi aset pen�erahan �inality�. Perlu di�atat bahwa uang ini dapat saja dikeluarkan oleh bank sentral �merika Serikat �he (he he Fed) atau bank komersial. Bagian sistem yang terakhir inilah yang berhubungan erat dengan upaya untuk menetralisir risiko sistemik (systemic ( risk) yang terjadi pada sistem pembayaran karena itu perlu aturan hukum yang melindunginya. 188


�ukan han�a itu.. Large arge value system juga akan mun�ul dengan adan�a sistem tersebut misaln�a dengan adan�a Fedwire dan Chips. Fedwire diatur oleh bank sentral dengan RT�S �real time gross settlement� sedangkan Chips diatur oleh Chip�o dari New York dan H�brid. �alam Fedwire bentuk aset pen�erahann�a adalah central bank money sedangkan dalam Chips adalah system netting dan pen�erahan residual dari uang bank sentral. �entuk pen�erahan dari intraday inality dari keduan�a bersifat inal. �i luar itu� sistem pen�erahan di �merika Serikat juga akomodatif terhadap sistem pen�erahan bagi produk derivatif. �engan efektiitas �ang �epat dalam melakukan kombinasi transfer pembukuan serta Fedwire dan Chips se�ara simultan. Namun bentuk asetn�a lebih beragam �aitu central bank money� commercial bank money dan juga aset lainn�a seperti instrumen �EF. Intraday inality-n�a juga bersifat inal. �engan adan�a kombinasi sistem pemba�aran maka sistem pemba�aran perbankan di �merika Serikat dapat lebih leksibel dalam mengantisipasi risiko. Sementara di �ni Eropa berkembang sistem pemba�aran dengan core seperti Target 2 dan CC�M2. Target 2 merupakan sistem settlement untuk sekuritas dan CC�M2 merupakan manajemen bagi sistem kolateral. Persamaan dalam ketiga sistem utama pemba�aran dan pen�erahan aset dunia tersebut adalah: Pertama� adan�a kerjasama dalam pembentukan home accounting module� standing facilities dan reserve management dari bank sentral dan bank komersial di setiap negara. Tanpa kerjasama maka kompatibilitasn�a akan sulit dilakukan untuk masingmasing negara. Kedua� adan�a tiga subsitem lainn�a �aitu static data management, contingency module dan information and control module. Ketiga� eksisn�a lembaga data warehouse dan customer relationship management �ang men�akup semua bank sentral dan bank komersial �ang memiliki spesialisasi di bidang pemba�aran. Nah investasi terhadap infrastruktur tersebut sangatlah mahal karena membutuhkan investasi sekitar 5% dari Produk �omestik �ruto �P��. �engan demikian� semakin besar �akupan P��-n�a maka akan semakin besar bia�a investasi �ang diperlukan. Karena itu pada hakikatn�a investasi pada sistem pemba�aran juga sangat tergantung kepada seberapa jauh perekonomian negara tersebut dapat tumbuh se�ara berkelanjutan. �alam kasus perekonomian �merika Serikat maka proksin�a bukan han�a P�� dari �merika Serikat itu sendiri tetapi juga P�� dunia karena dolar �merika Serikat pada dasarn�a merupakan mata uang bagi transaksi perdagangan dunia. 189


Pasar Bersama APEC �merika Serikat juga memiliki pasar bersama dengan negara-negara di benua �merika sehingga pada dasarn�a sistem pemba�aran di �merika Serikat merupakan sistem utama penopang perekonomian negara-negara N�FT� �North Amerika Free Trade Area�. Jika �PEC ��sia Pa�ii� E�onomi� Cooperation� nantin�a juga berkembang menjadi kawasan bersama seperti di �ni Eropa maka lebih dari separuh P�� dan volume perdagangan dunia akan berada pada kawasan �PEC. Karena itu peran sistem pemba�aran di �merika Serikat semakin dahs�at lagi. �iperkirakan sistem di �merika Serikat akan memberi warna bagi perkembangan �OJ-NET ke depan seandain�a hal tersebut terjadi. Jika sistem seperti sistem pemba�aran di �merika Serikat �ang akan menjadi sistem utama dunia maka dapat dipastikan bahwa sistem pemba�aran dunia akan sangat tergantung kepada investasi pihak swasta khususn�a pihak swasta keuangan dunia. Jika �ndonesia ingin masuk ke dalam arsitektur pemba�aran dunia �ang bakal sangat strategis di masa depan maka tidak ada pilihan bagi �ndonesia untuk memberikan kesempatan ini kepada sektor keuangan swasta seperti �ank Central �sia ��C��. Karena bukan han�a sistem �merika Serikat �ang mengandalkan kepada investasi swasta tetapi juga Fed pada hakikatn�a dimiliki oleh swasta. Jika pemerintah �ndonesia men�oba memasukkan sektor pemerintah dalam desain sistem pemba�aran global maka hak rak�at untuk mendapatkan fungsi akumulasi� distribusi� alokasi� stabilisasi dan legitimasi dari �nggaran Pendapatan dan �elanja Negara ��P�N� akan teran�am len�ap. �tulah kehebatan sistem pemba�aran di �merika Serikat dibandingkan dengan sistem pemba�aran di �ni Eropa maupun Jepang. Karena itulah �ni Eropa akhirn�a men�ontoh sistem pemba�aran di �merika Serikat �ang mengandalkan 1�� persen modal swasta tersebut. Tumpel-�ugerell �2��9� mengatakan: “In conclusion, the ECB and the Eurosystem wish to underline that the ongoing infrastructure initiatives cannot work in isolation and are instead integral parts of a package of measures that complement one another with the aim of delivering an integrated, eicient and competitive market infrastructure for EU money and kapital markets.” Permasalahan ke depan adalah belum adan�a standar akuntasi internasional �ang digunakan oleh ketiga mashab sistem pemba�aran dan pen�erahan dunia hingga saat ini termasuk juga sistem audit internasional �ang standar. Tanpa kedua hal tersebut maka sistem governance �ang standar internasional juga akan semakin 190


sulit terbentuk. �ntuk itulah sistem pemba�aran dan pen�erahan internasional akan mengalami deisit �ang berupa ketidakeisienan pasar jika permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan. Kondisi �ang terjadi di �merika Serikat� �ni Eropa dan Jepang� masing-masing memiliki sistem audit dan akuntansi �ang berbeda. Harmonisasi sistem pemba�aran dan pen�erahan dunia han�a akan terwujud dengan eisien dan efektif jika harmonisasi dalam standar akuntasi� audit� keamanan dan tata kelola internasional juga terjadi.

VIII.2. Keamanan dalam Sistem Pembayaran he Fed

D

alam Re Cushlaw Ltd.43� Vinelott J. mengatakan bahwa: “It is trite law that for debts and credits to be mutual they must be between the same parties and in the same right …”. Maksudn�a dalam sistem pemba�aran operator seharusn�a bebas risiko. Sistem keamanan dalam CH�PS memerlukan para peserta dalam sistem pemba�aran untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu setiap harin�a� sebelum mulain�a bisnis keuangan. Selama hari operasi� CH�PS tidak mengeluarkan dan tidak melakukan pemba�aran ke�uali hal tersebut dapat didebitkan terhadap posisi saat ini dari masing-masing peserta� dan tidak satupun posisi saat ini dari masing-masing peserta diperbolehkan untuk berada di bawah nol. Semua perintah pemba�aran bersifat inal terhadap semua pengeluaran �ang diterima oleh para peserta. �ntuk menjamin bahwa peserta dalam CH�PS memiliki akses terhadap sumber dari kredit dan likuiditas �ang men�ukupi dalam rangka memba�ar setiap harin�a pers�aratan posisi pembukaan dan posisi penutupan� CH�PS memiliki kriteria kredit bagi para peserta. Peserta �ang memiliki prospek harus diregulasikan oleh New York State �anking �epartment atau otoritas regulator dari bank federal untuk menjamin para peserta diperiksa se�ara reguler dan beroperasi se�ara benar� peserta �ang memiliki prospek selalu menjadi ob�ek evaluasi kredit oleh CH�PCo. Sprague �191�� mengatakan bahwa: “he concentration of bankers’ deposits in a small number of banks in New York City made the banking system vulnerable to disruption.” Peserta CH�PS juga diwajibkan untuk men�erahkan salinan dari laporan keuangan tahunan mereka� dan juga diwajibkan untuk direview oleh dewan CH�PCo. �erkembangn�a sistem pemba�aran Federal Reserve �Fed� karena sistem tersebut sudah memperhitungkan segala efek negatif �ang akan mun�ul dari berbagai aspek 191


keamanan. Prinsip-prinsip dari sistem pemba�aran Fed memiliki landasan ilosoi �ang sangat jelas. Sistem itu meliputi berbagai ma�am ilosoi sistem pemba�aran �ang paling sempurna di dunia hingga saat ini. Tidaklah mengherankan jika perekonomian dunia dapat segera pulih dengan terus berjalann�a sistem pemba�aran Fed �ang eisien dan efektif. Tanpa sistem pemba�aran Fed �ang reliabel maka kebijakan iskal� moneter dan nera�a pemba�aran �ang dilakukan oleh otoritas makro ekonomi pemerintah �merika Serikat tidak akan berjalan efektif. �engan sistem pemba�aran Fed �ang seperti itulah maka kebijakan makro ekonomi �merika Serikat dapat mempengaruhi kondisi makro ekonomi dunia se�ara efektif. Jón Steinsson dari Harvard �niversit� mengatakan: “While most central banks in developed countries have adopted a system for implementing monetary policy that is based on the same basic ingredients, the details are diferent from country to country. Some have adopted systems that are much more complicated and opaque than others and not all central banks have yet adopted all the features that lead to successful control of interest rates in an age of mostly electronic transactions.”

Sepuluh Keunggulan Fed Setidakn�a ada sepuluh keunggulan sistem pemba�aran Fed. Satu� sistem pemba�aran Fed memiliki dasar legal �ang kokoh dan benar dari semua sistem hukum �ang relevan. �engan demikian transmisi moneter �ang dilakukan oleh otoritas moneter di �merika Serikat memiliki dampak �ang bersifat global. �engan berjalann�a ilosoi ini maka eisiensi perekonomian dunia dalam rangka menuju target Organisasi Perdagangan �unia �WTO� akan semakin memungkinkan. Tidaklah mengherankan jika saat ini sudah ban�ak negara-negara di dunia memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan �merika Serikat. �ua� sistem pemba�aran Fed juga memiliki aturan dan prosedur �ang memungkinkan peserta dalam sistem pemba�aran untuk memahami dampak dari sistem akibat risiko keuangan �ang mun�ul melalui partisipasi mereka dalam sistem tersebut. �nilah �ang disebut dengan sistem organisme dimana sistem pemba�aran Fed mampu berfungsi sebagai organisme �ang mampu mengobati dirin�a sendiri se�ara sistematis dan eisien. Filosoi kedua ini sangat penting karena tanpa keunggulan ini maka risiko �ang terjadi berpotensi menjadi tidak terukur. Tiga� sistem Fed juga sangat terkenal dalam mendeinisikan prosedur bagi pengelolaan risiko kredit dan risiko likuiditas� �ang menjelaskan se�ara rin�i tanggungjawab dari operator sistem dan peserta �ang men�ediakan insentif untuk 192


mengelola dan mengatasi risiko-risiko tersebut. Pembagian kerja bukan han�a diperlukan tetapi juga berorientasi kepada eisiensi perekonomian se�ara global. �alam konteks �ndonesia maka �ank �ndonesia dapat berkerjasama dengan �C� dan �ank Mandiri dalam men�ontoh ilosoi ketiga ini. Empat� sistem pemba�aran Fed juga mampu men�elesaikan se�ara inal pen�erahan pada hari itu. Sekalipun krisis keuangan mendera perekonomian �merika Serikat maka sistem pemba�aran Fed sudah didesain untuk memiliki kemampuan �ang kokoh dalam menopang krisis tersebut dengan menjamin tetap terselenggaran�a sistem pemba�aran se�ara eisien. Lima� sistem pemba�aran Fed juga didesain untuk melakukan netting multilateral dan sistem tersebut juga mampu mengindentiikasi dan men�elesaikan dari kegagalan peserta �ang memiliki kewajiban pen�erahan tunggal �ang terbesar. �i sinilah potensi terbesar dari sistem pemba�aran Fed untuk menjadi soko guru sistem pemba�aran dunia. Woodford �2��1� mengatakan bahwa: “A slight amount of uncertainty about the aggregate balance in the payment system at the end of the day can yield a determinate equilibrium in the middle of the band.” Enam� dalam sistem pemba�aran Fed� aset �ang digunakan untuk pen�erahan dapat diklaim di bank sentral �ang se�ara esensi tidak memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas. Konsekuensin�a sistem pemba�aran Fed bersifat bebas risiko dan memiliki bia�a modal �ang sangat murah. Jun�ker� Summers� and Young� 1991 mengatakan: ”First, reliance on Reserve Bank liabilities contributes to the robustness of settlement arrangements and reduces the moral hazard that might result if all providers of payment services relied upon a small number of large commercial banks as settlement intermediaries. Second, it is by ofering Fedwire and net settlement services to clearinghouses that the Federal Reserve is able to exert an indirect form of supervisory inluence on the safety and soundness of private clearing arrangements, since the Federal Reserve lacks statutory authority over the operations of clearinghouses.” �palagi ketika tingkat suku bunga Fed ditentukan seperti saat ini �ang sangat rendah sekali. Friedman 1999 mengatakan bahwa: “Several authors have noted over the last few years that technological innovations in banking and the operation of payment systems have seriously eroded the demand for money”. Tujuh� sistem pemba�aran Fed juga menjamin keamanan dan reliabilitas operasional dengan memiliki pengaturan kontigensi terhadap proses pemba�aran se�ara harian. Faktor keamanan dari segala ma�am an�aman sudah diantisipasi se�ara preventif oleh sistem ini. �elapan, sistem pemba�aran Fed juga sangat praktis untuk digunakan oleh para peserta dalam sistem pemba�aran dan sangat eisien bagi perekonomian. Jika Fed mampu menjaga posisi ini dalam jangka 193


panjang maka tinggal menunggu waktun�a bahwa sistem pemba�aran dunia merupakan sistem pemba�aran Fed. Sembilan� sistem pemba�aran Fed juga memiliki tujuan dan kriteria �ang terbuka bagi publik dan para peserta untuk mendapatkan akses �ang terbuka dan adil. �nilah �ang membedakan antara sistem pemba�aran Fed dengan sistem pemba�aran lainn�a. Terakhir�� sepuluh� sistem pemba�aran Fed didesain dengan sistem tata kelola �ang efektif� akuntabel dan transparan. �engan sistem kelola �ang terbaik di dunia saat ini maka sistem pemba�aran Fed semakin sulit mendapatkan saingan �ang berarti dari sistem pemba�aran lainn�a. Kesepuluh sepuluh ilosoi itulah �ang menjamin keamanan dari sistem pemba�aran Fed!

VIII.3. Kelebihan Sistem Pembayaran he Fed

S

istem pemba�aran perbankan �ang handal adalah sistem pemba�aran �ang telah teruji oleh kondisi perekonomian dengan tingkat Produk �omestik �ruto �P�� ang tinggi. Se�ara P�� maka perekonomian �merika Serikat merupakan perekonomian �ang terbesar di dunia. �engan melakukan skenario stress test berdasarkan besarn�a P�� maka sistem pemba�aran perbankan di dunia saat ini �ang sudah lulus tes adalah sistem pemba�aran perbankan di �merika Serikat. Sistem ini bukan saja sudah terbukti mampu mengakomodir aktivitas ekonomi �ang berskala raksasa tetapi juga terbukti sudah teruji dari berbagai ma�am krisis ekonomi dan keuangan �ang mun�ul. Krisis ekonomi dan keuangan �ang baru saja mendera dunia membuktikan sekali lagi da�a tahan sistem pemba�aran perbankan di �merika Serikat. Lebih dari itu dengan digunakann�a dolar �merika Serikat sebagai mata uang dunia maka dengan kata lain sistem pemba�aran di �merika Serikat merupakan sistem pemba�aran perbankan dunia. CPSS & �ank �unia 2��: “In recent years, the Federal Reserve Banks in the United States have undertaken a number of initiatives to ofer low-cost cross-border ACH services by linking the US ACH system to that of several other countries. hese services are currently limited to outbound transactions from the United States. Incoming transactions are prohibited until the US ACH system can screen for US AML/CFT requirements”. �elum lagi dengan mendunian�a perusahaan keuangan �merika Serikat termasuk go internasional-n�a Nasdaq dan �ursa Efek New York. �engan adan�a dual listing maka tekanan bagi sistem pemba�aran perbankan di �merika Serikat bukan han�a 194


harus lebih memperhitungkan risiko perbedaan nilai tukar antar mata uang tetapi lebih dari itu adalah kesiapan sistem pemba�aran dan pen�erahan perbankan serta transaksi keuangan lainn�a dengan dukungan bank-bank �ustodian di seantero negeri �ang berjalan 24 jam dengan �iri-�iri proses �ang transparan dan eisien. Pada tahun 2��5 �ank Sentral �S� Federal Reserve �Fed�� telah membuat perjanjian tertulis dalam konteks bank asing serta ailiasin�a di �merika Serikat �aitu “he Fed, along with the New York State Banking Department, the State of Florida Oice of Financial Regulation, the Federal Reserve Bank of New York and the Federal Reserve Bank of Florida jointly entered into a Written Agreement with a Foreign Bank and its two U.S. Agencies to address deiciencies relating to management, compliance and operational controls (Fed 2005)”. �engan kata lain kehandalan sistem pemba�aran di �merika Serikat telah menulari sistem pemba�aran di belahan negara lainn�a �ang menganut mungkin saja sistem pemba�aran �ang berbeda. Jika dibedah isi transaksi keuangan �ang terjadi maka dapat dilihat bahwa alternatif pemba�aran telah terjadi. Sebagaimana �ang tertera dalam konsep CPSS� Red �ood� 2��3 �ang mengatakan:“ hese payment instruments vary considerably in their characteristics, such as cost, technology, convenience, funds availability and inality, as well as in orientation towards consumer, commercial and interbank transactions.” Konsep pemba�aran �ang dilakukan oleh Fed berdasarkan ilosoi safety, availability, eiciency, neutrality dan inality. Sementara bank komersial di �merika Serikat menggunakan ilosoi innovation, lexibility� mengurangi moral hazard dalam penggunaan bank sentral� lebih sedikit menggunakan keterlibatan pemerintah� pengetahuan dan hubungan �ang dalam dengan aktor bisnis serta aset pen�erahan �inalit��. Kedua sistem pemba�aran �ang ada di �merika Serikat inilah �ang mampu membuat sistem pemba�aran perbankan mampu menopang aktivitas bisnis dalam skala perekonomian �ang sangat besar. Kedua sistem ini bukan han�a saling melengkapi tetapi juga membuat interaksi koordinasi antara keduan�a semakin sempurna. CPS�PS� 2��1� mengingatkan “While safe and eicient payment systems are critical to the efective functioning of the inancial system and inancial stability, poorly designed payment systems may be major channels by which shocks can be transmitted across domestic and international inancial systems and markets”. �i �ni Eropa misaln�a masih terjadi adan�a crowding out antara bank sentral �ni Eropa dengan kepentingan moneter dari masing-masing negara anggota �ni Eropa. Sementara di China masih lemah dalam konsep sistem pemba�aran 195


berbasis bank komersial dimana ilosoi inovasi masih belum ter�apai apalagi konsep leksibilitas. Konsep inovasin�a masih meniru apa �ang terjadi pada perekonomian negara-negara �arat. Sementara konsep leksibilitas masih terkendala oleh tingkat moneterisasi �ang rendah di daerah daratan. Sementara dengan tinggin�a kekuasaan politik pemerintah maka efek moral hazard dan pengaruh pemerintah pusat maupun daerah juga semakin membaha�akan sistem pemba�arann�a. Seberapa jauh sistem pemba�aran berbasis bank komersial mampu melengkapi sistem permba�aran berbasis bank sentral di China masih menjadi pertan�aan �ang besar. Kelebihan dari sistem pemba�aran di �merika Serikat adalah berjalann�a konsep inality �ang dapat dilakukan oleh bank sentral dan bank komersial se�ara simultan. CPSS� �lossar� terms� 2��3 men�ebutkan “An aset used for the discharge of settlement obligations as speciied by the rules, regulations or customary practice for a payment system.” �alam konteks ini telah terjadi inovasi sistem pemba�aran karena kredit telah menjadi aset pen�erahan �inality�. Perlu di�atat bahwa uang ini dapat saja dikeluarkan oleh bank sentral �Fed� atau bank komersial. �agian sistem �ang terakhir inilah �ang berhubungan erat dengan upa�a untuk menetralisir risiko �ang terjadi pada sistem pemba�aran karena itu perlu aturan hukum �ang melindungin�a. �ukan han�a itu large value system juga akan mun�ul dengan adan�a sistem tersebut misaln�a dengan adan�a Fedwire dan Chips. Fedwire diatur oleh bank sentral dengan RT�S �real time gross settlement� sedangkan Chips diatur oleh Chip�o dari New York dan H�brid. �alam Fedwire bentuk aset pen�erahann�a adalah central bank money sedangkan dalam Chips adalah sistem netting dan pen�erahan residual dari uang bank sentral. �entuk pen�erahan dari intraday inality dari keduan�a bersifat inal. �i �ndonesia ada baikn�a bank komersial �ang melakukan spesialisasi dalam sistem pemba�aran seperti �C� dijadikan core building pembangunan sistem Chips di �ndonesia. �palagi saat ini bank tersebut meraih ban�ak penghargaan tertinggi sebagai bank pemba�aran. �i luar itu� sistem pen�erahan di �merika Serikat juga akomodatif terhadap sistem pen�erahan bagi produk derivatif. �engan kombinasi transfer pembukuan serta Fedwire dan Chips se�ara simultan� namun bentuk asetn�a lebih beragam �aitu �entral bank mone�� ommer�ial bank mone� dan juga aset lainn�a seperti instrumen �EF. Intraday inalityn�a juga bersifat inal. �engan adan�a kombinasi sistem pemba�aran maka sistem pemba�aran perbankan di �merika Serikat dapat lebih leksibel dalam mengantisipasi risiko sistemik sehingga sistem pemba�aran dapat lebih optimal. 196


�alam kondisi risiko sistemik �ang meninggi maka peran sistem pemba�aran bank sentral akan dinaikkan karena bentuk inality-n�a bersifat unik dan aset pen�erahann�a bersifat risk free� karena itulah �merika Serikat tidak menggunakan konsep OJK �Otoritas Jasa Keuangan�. Fed juga sudah beren�ana menerapkan aturan perbankan �ang lebih keras lagi dari �ang sebelumn�a. �engan kata lain sistem ini bebas dari risiko likuiditas se�ara probabilitas �ang diukur dengan velocity of money �arus perputaran uang�. Pada saat risiko sistemik menurun maka sistem pemba�aran bank komersial lebih diaktifkan sehingga risiko moral hazard dan terputusn�a fungsi intermediasi dengan sektor swasta dapat dikurangi. Perlu diingat pidato �mar ibn al-Khattāb saat menggantikan Abu Bakar sebagai kalifah: “If I follow the right path, follow me. If I deviate from the right path, correct me so that we are not led astray”. Hakikat itulah yang sebetulnya dijalankan oleh Fed!

VIII.4. Sistem Pembayaran Pasca Krisis Eropa

S

ulitnya Uni Eropa untuk secara aklamasi mengikuti aturan Basel memperlihatkan bahwa mereka lebih peduli kepada sistem pembayaran ketimbang pengawasan sistem keuangan. Pasca krisis Eropa, pembayaran akan semakin mengarah kepada tiga tujuan dasar yang utama yaitu pertama melakukan pengendalian risiko dari keuangan. Kedua, melakukan promosi akan eisiensi dari pemba�aran. Ketiga� melakukan promosi bagi ter�iptan�a kompetisi di pasar bagi jasa pemba�aran dalam rangka men�apai konsistensi dalam stabilitas keseluruhan dari keuangan. �alam rangka itu� �ni Eropa akan mempertahankan stabilitas dalam pemba�aran distributor nilai tinggi dengan mengembangkan �akupan ekonomis melalui komersial dan e�eran. �ntuk itu� pemba�aran akan berusaha untuk memperbaiki standar bagi keamanan dan eisiensi dari tersebut �ang tentun�a akan mengarah kepada penentuan tentang pers�aratan teknis� prosedur� a�uan kinerja pembanding dan harga. Tampakn�a pemba�aran �ni Eropa akan bergerak dari struktur pasar �ang berbentuk monopolistic competition menuju pasar �ang bersifat monopolistic completion. Pergerakan ini tidak harus ditandai se�ara negatif karena akan mengarah kepada pen�iptaan harga �ang sebesar bia�a marjinal dengan kondisi bia�a marjinal �ang sesuai dengan kondisi bia�a �ang paling murah �ang dapat di�apai. �engan demikian standar dan pers�aratan �ang hendak di�iptakan dibuat dalam rangka tujuan ekonomi monopoli alamiah tersebut. �palagi �ni Eropa dan �merika 197


Serikat tampakn�a telah sepakat untuk membuat perdagangan bebas diantara mereka sehingga akan menghasilkan pasar perdagangan bebas terbesar di dunia.

Ide Perdagangan Bebas �alam konteks ini maka Ketua WTO �Organisasi Perdagangan �unia� �ang baru mendatang se�og�an�a berasal dari �merika Serikat karena ide perdagangan bebas ini mun�ul dari pidato kenegaraan Obama �ang baru lalu dalam State of he Union. �merika Serikat sangat memerlukan perdagangan bebas untuk membuat perekonomiann�a kembali pulih seperti sediakala. �engan adan�a Ketua WTO baru dari �merika Serikat maka momentum perdagangan bebas multilateral akan semakin terbuka ketika �merika Serikat menjadi motor dari pergerakan ini. �engan adan�a ke�enderungan ini maka pemba�aran di �merika Serikat dan �ni Eropa bukan han�a harus kompatibel tetapi juga akan melebur menjadi sebuah pemba�aran eisien �ang baru. �rtin�a krisis ekonomi di �ni Eropa dan �merika Serikat telah men�iptakan revolusi dalam pemba�aran dunia dengan basis perdagangan bebas antara kedua benua tersebut. �ntuk itu ke depan diperlukan aturan baru tentang siapa saja �ang dapat berpartisipasi dalam pemba�aran baru ini �ang tentun�a harus sesuai dengan teori kedaulatan konsumen di kedua benua tersebut. Konsekuensin�a akan ter�ipta consumer suplus �ang sangat besar �ang menjadi �ikal-bakal negara kesejahteraan di kedua benua tersebut. Tidaklah mengherankan jika kajian mengenai perilaku konsumen sebetuln�a menjadi pendekatan dasar dari pemba�aran ke depan �ang berbasis perdagangan bebas. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan teori dan metode untuk menjelaskan perilaku dan pembuatan keputusan konsumen. Studi dilakukan melalui eksperimen dan survei untuk menguji �oba teori dan men�ari pemahaman tentang bagaimana seorang konsumen memproses informasi� membuat keputusan� serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen. Pendekatan ini juga dilakukan dengan mengembangkan dan menguji �oba model matematika berdasarkan hierarki kebutuhan manusia menurut �braham Maslow untuk memprediksi pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumsi� �ang dikenal dengan sebutan moving rate analysis. Studi �ang dilaksanakan oleh bank sentral �merika Serikat tahun 2�1� mempelihatkan hubungan �ang erat antara konsumsi dengan sistem pemba�aran. Penelitian itu mengatakan: “By comparison, real dollar gross domestic product and personal consumption expenditure increased by 1.8 and 0.3 percent, respectively, per 198


year between 2006 and 2009. he dollar value of noncash payments decreased 1.6 percent per year over the same period, likely relecting the economic recession.” Kebutuhan akan sistem pemba�aran merupakan turunan dari kebutuhan konsumen itu sendiri. Pada tingkat �ang paling bawah� terdapat kebutuhan �ang bersifat isiologik �kebutuhan akan udara� makanan� minuman dan sebagain�a� �ang ditandai oleh kekurangan �deisit� sesuatu dalam tubuh orang �ang bersangkutan. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar �basic needs� �ang jika tidak dipenuhi dalam keadaan �ang sangat ekstrem �misaln�a kelaparan� bisa manusia �ang bersangkutan kehilangan kendali atas perilakun�a sendiri karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan han�a untuk memenuhi kebutuhan dasarn�a itu. Sebalikn�a� jika kebutuhan dasar ini relatif sudah ter�ukupi� mun�ullah kebutuhan �ang lebih tinggi �aitu kebutuhan akan rasa aman �safety needs�. Kebutuhan akan rasa aman sangatlah diperlukan dalam sistem pemba�aran sehingga sistem pemba�aran �ni Eropa dan �merika Serikat semenjak krisis kali ini dipro�eksikan untuk mengatasi persoalan dalam konteks terhadap risiko sistemik� akses� keamanan keuangan� da�a saing dari sistem pemba�aran. Krisis ekonomi telah menjadi berkah bagi ter�iptan�a sistem pemba�aran �ang lebih eisien di masa depan.

VIII.5. Keamanan dalam alam Sistem Pembayaran embayaran Uni Eropa

S

istem pemba�aran �ni Eropa termasuk sistem �ang paling �anggih di dunia saat ini dalam konteks keamanan. Sistem pemba�aran �ni Eropa merupakan sistem �ang paling aman karena mampu beradaptasi kepada semua model jaringan pemba�aran termasuk Jaringan Sempurna� Random dan Scale Free. M. �e�h� W. E. �e�eler� R. J. �lass and K. Soramäki mengatakan bahwa sistem Scale Free merupakan sistem �ang memiliki da�a serap likuiditas jika terjadi shock dalam sistem pemba�aran. Sistem pemba�aran �ni Eropa mengadopsi sistem teknologi �ang bias terhadap perubahan model jaringan� selain itu teknologi sistem �ni Eropa juga bias terhadap skala ekonomis. Konsekuensin�a sistem keamanan dalam sistem pemba�aran �ni Eropa bukan saja semakin aman dengan semakin besarn�a transaksi tetapi juga menjadi semakin murah. �ahkan dalam sistem Scale Free-pun sistem pemba�aran akan tetap bias terhadap skala ekonomis. 199


�engan demikian upa�a untuk melakukan integrasi sistem pemba�aran di �ni Eropa bukan saja akan berjalan mulus tetapi juga akan men�iptakan efek da�a tarik gravitasi �ang luar biasa bagi model pemba�aran di dunia. Maka dari sistem keamanan dalam sistem pemba�aran� sistem pemba�aran �ni Eropa dengan dilun�urkann�a Target 2 merupakan sin�al pasar akan terjadin�a kompetisi �ang neck to neck dalam pasar sistem pemba�aran di dunia. Namun dengan kelebihan sistem Target 2 �ang mampu men�iptakan bukan han�a skala ekonomis tetapi juga lingkup ekonomis tern�ata mampu membuat sistem pemba�aran menjadi semakin aman. Seperti �ang dikatakan oleh Markose� dan �atkowski� “In target, liquidity can be managed very lexibly and is available at low cost, since minimum reserves – which credit institutions are required to hold with their central bank – can be used for settlement purposes during the day. Moreover, the averaging provisions applied to minimum reserves allow for lexibility in the banks’ end of day liquidity management. he overnight lending and deposit facilities also allow for “last-minute” reactions to unexpected liquidity situations. In addition, the Eurosystem provides intraday credit free of charge. However, all central bank credit must be fully collateralised. he range of eligible collateral is very wide. Asets eligible for monetary policy purposes are also eligible for intraday credit.” Hal ini dapat terjadi karena jaringan telekomunikasi dapat se�ara eisien menghubungkan Sistem Pemba�aran �ank Sentral �ni Eropa dengan masingmasing sistem bank sentral dari negara-negara anggota �ni Eropa. Jaringan telekomunikasi juga bersifat bias terhadap bukan saja kemajuan teknologi tetapi juga dengan sistem keamanan itu sendiri.

Sistem Paling Canggih Sistem telekomunikasi �ni Eropa merupakan sistem �ang paling �anggih di dunia dimana tidak dapat disabotase oleh siapapun. Pen�atuan sistem pemba�aran dan telekomunikasi �ang �anggih inilah �ang membuat sistem pemba�aran �ni Eropa merupakan sistem �ang paling aman di dunia tetapi juga sistem �ang paling eisien di dunia saat ini. Sistem ini mampu mengekonomiskan kebutuhan likuiditas dalam sistem pemba�aran termasuk sistem pemba�aran di masingmasing anggota �ni Eropa. �engan demikian interbank credit risk tidak pernah ter�ipta! Sementara� perekonomian mengalami “liquidity saving mechanism”. Sistem ini di luar �ni Eropa baru berjalan di Jepang dengan diterapkann�a �OJNet. Sistem �OJ-Net mampu melakukan liquidity saving sebesar 15 persen ketika krisis terjadi� namun sistem pemba�aran �ni Eropa mampu melakukan liquidity saving hingga 8� persen. Konsekuensin�a sangat dahs�at karena krisis likuiditas dan solvabilitas dalam perekonomian tidak akan pernah mampu melumpuhkan 200


sistem pemba�aran �ang berfungsi sebagai “jantung dan urat nadi” dari sistem perekonomian itu sendiri. Finality �aset pen�erahan� dan real time dalam real time gross settlement �RT�S� tidak �ukup jika tidak dilengkapi dengan Continous Linked Settlement System. Target 2 semua ini sudah terpenuhi. �ahkan sistem telekomunikasin�a juga bias terhadap kemajuan teknologi dan modal. Norman et al �2��9� men�ebutkan: “On its own, such an approach can lead to delays in the settlement of payments, which could lead ultimately to gridlock, where payments remain unsettled because each bank is waiting for another to pay irst. Even where gridlock doesnot occur, a delay in making payments that leads to a concentration of payments settling later in the day is undesirable, as it increases the impact of, for example, operational risks such as a major intraday IT problem in the payment system that prevented settlement of payments from being efected until the following day.” �engan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi �ang tertentu maka sistem pemba�aran akan menga�u kepada sistem liquidity saving-n�a masing-masing. �OJ-Net menggunakan metodologi payment splitting� sementara Target 2 adalah Ofsetting Algorithm. Sistem ofsetting Algorithm terbukti lebih eisien ketimbang sistem lainn�a sehingga �OJ-Net-pun akhirn�a juga menggunakan metodologi liquidity saving berupa ofsetting Algorithm. Keunggulan metodologi sistem pemba�aran ini berdasarkan teori telah dibuktikan oleh Willison �2��5�� serta Jurgilas dan Martin �2�1�� se�ara serentak mengatakan: “Whether queue transparency — ie the ability of prospective recipient banks to see that payments to them are queuing at a sending bank — improves the liquidity eiciency of an RTGS system with ofsetting algorithms, but inds that transparency either does not change the use of the queue or could even reduce its use.” Sementara keunggulan ofseting Algorithm se�ara empiris telah dibuktikan oleh �albiati and Soramäki �2��9�. �engan demikian sistem dengan metodologi ini bukan han�a �ang paling aman tetapi juga �ang paling eisien. Konsekuensin�a sistem pemba�aran �ni Eropa bukan han�a bias terhadap liquidity saving tetapi ia juga merupakan sistem �ang terkonsentrasi sehingga eisiensi �ang ter�ipta akan semakin mudah diterapkan dalam jangka waktu �ang panjang. Jika �ndonesia ingin menjadi jangkar sistem pemba�aran di �sia Tenggara maka inovasi dalam bidang ofsetting algorithm harus dilanjutkan dengan inovasi dalam konteks liquidity saving. �ntuk itu dana publik �ang berasal dari anggaran negara harus berani dialokasikan untuk bidang ini. Sedangkan pihak swasta juga dapat diberikan insentif sehingga bank seperti �C� dan �ank Mandiri memiliki peluang bisnis 201


untuk terus melakukan inovasi dalam bidang ini. �alam periode transisi dimana terdapat ban�ak sistem pemba�aran maka keunggulan sistem liquidity saving akan semakin diutamakan� namun pada saat perekonomian �ni Eropa telah mengalami manunggal dalam sistem pemba�aran termasuk dalam konteks large value system dan retail system maka se�ara perlahan liquidity saving dapat mulai ditinggalkan. �ank Sentral �ni Eropa berpedoman bahwa sistem pemba�aran �ang berjalan dengan lan�ar akan men�ebabkan: �1� tidak terjadin�a malfunction �ang dapat men�ebabkan stabilitas dari lembaga keuangan dan pasar; �2� eisiensi dan soundness dari sistem pemba�aran akan mempengaruhi keper�a�aan dari pengguna khususn�a keper�a�aan publik terhadap Euro; serta �3� efektiitas dalam kebijakan moneter melalui kolateral terhadap operasi kredit sistem �ni Eropa. Terbukti sudah bahwa sistem pemba�aran �ni Eropa bukan han�a sangat leksible tetapi juga terbukti �ang paling komplit dalam menghadapi segala ma�am tantangan dan an�aman keamanan. Terlebih dari itu sistem pemba�aran �ni Eropa didesain untuk menopang visi dan misi perekonomian tunggal di �ni Eropa. �erbeda dengan sistem pemba�aran untuk sebuah negara maka sistem pemba�aran �ni Eropa telah mengakomodir kemungkinan adan�a hambatan dalam membentuk sistem pemba�aran �ang terkonsentrasi.

VIII.6. Pengaruh Krisis Ekonomi Terhadap Sistem Pembayaran

H

antaman krisis ekonomi terhadap sistem pemba�aran sangatlah n�ata. �i �merika Serikat dan beberapa negara di Eropa� sistem pemba�aran mendapatkan tekanan �ang sangat besar akibat krisis ekonomi �ang terjadi. �eberapa bank bahkan dinasionalisasi untuk men�elamatkan mereka. �eberapa bahkan ditutup. �ank sentral memainkan peran �ang sangat besar dengan memperbesar nera�an�a. �nggaran Pendapatan dan �elanja Negara ��P�N� juga semakin besar karena harus menasionalisasi bank-bank �ang penting bagi sistem pemba�aran bagi perekonomian. �ank Sentral �merika Serikat �Federal Reserve-�he Fed)) bahkan menjamin keberadaan likuiditas bukan hanya bagi sistem ekonomi Amerika Serikat tetapi juga sistem ekonomi dunia. Inilah kelebihan dari negara dengan mata uang utama dunia. Negara seperti ini mampu berutang dalam jumlah berapapun dengan mata uangnya sendiri. Namun ada perbedaan mendasar antara Amerika Serikat dan Eropa. 202


Krisis kali ini memperlihatkan perbedaan tersebut dalam konteks sistem pemba�aran. �ank Sentral �merika Serikat berperan penting dalam men�elamatkan sistem pemba�aran di Eropa dan tidak sebalikn�a �ang terjadi. �egitu pula ketika perang dunia kedua �ang lalu berakhir dimana �merika Serikat ikut membangun sistem pemba�aran di Eropa. Tentu Eropa �ang masuk dalam blok Komunis tidak dalam pengaruh �merika Serikat� namun sejarah membuktikan bahwa sistem pemba�aran �ang dibangun oleh �merika Serikat lebih kokoh. Sejauhmana perbaikan sistem pemba�aran di Eropa kali ini lebih baik ketimbang pembangunan sistem pemba�aran setelah Perang �unia �� menjadi pertan�aan dan perdebatan para ahli. Jelas situasin�a sangat berbeda dimana pada saat perang dunia kedua terjadi polarisasi ekonomi dan politik �ang sangat luar biasa ketimbang saat ini di Eropa. Pemberian hadiah Nobel Perdamaian kepada �ni Eropa memperlihatkan bahwa permasalahan Eropa semenjak perang dunia kedua sebetuln�a belum selesai. �rtin�a perang ekonomi sesungguhn�a masih terjadi di Eropa termasuk perang dalam sistem pemba�aran �ang berujung kepada perbedaan inancial deepening dan da�a saing ekonomi di masing-masing negara Eropa. Krisis ekonomi �ang terjadi kali ini sebetuln�a merupakan akibat dari perang tersebut termasuk perang dalam sistem pemba�aran antara negara-negara Eropa. Sistem pemba�aran bersama �ni Eropa masih belum mampu men�atukan sistem pemba�aran di Eropa dimana krisis kali ini telah membuktikann�a. Kesehatan perbankan di setiap negara Eropa berbeda-beda. Negara seperti Jerman memiliki sistem pemba�aran berbasis perusahaan milik negara �ang berbeda dengan sistem pemba�aran di negara seperti Portugal� Yunani dan Span�ol. Rusakn�a anggaran pendapatan dan belanja di beberapa negara �ni Eropa membuat upa�a pen�elamatan sistem pemba�aran di masing-masing negara tersebut menjadi sangat lemah �ang berujung kepada mahaln�a bia�a kapital dan tergerusn�a keper�a�aan dunia usaha. Sistem pemba�aran juga terperangkap oleh pen�akit too big too fail atau juga too connected to fail. Hal ini bukan saja merupakan an�aman di Eropa tetapi juga di �merika Serikat. Permintaan uang tunai justru meningkat ketika krisis berlangsung sementara teknologi sistem pemba�aran berbasis uang non tunai menjadi kurang efektif sebagai alat pemba�aran. Sistem pemba�aran menjadi terganggu termasuk untuk ekspor dan impor karena ketakutan mas�arakat akan kebangkrutan bank-bank tertentu. �kibatn�a pergerakan barang dan jasa juga semakin terganggu. 203


Perlu Langkah Strategis Ke depan langkah-langkah strategis harus dilakukan dari sekarang untuk mengurangi dampak negatif krisis ekonomi bagi sistem pemba�aran. �ang elektronik seharusn�a mampu menjadi salah satu strategi sistem pemba�aran untuk menetralisir dampak krisis di masa depan. �engan adan�a uang elektronik maka likuiditas di mas�arakat juga akan semakin baik. �ukan han�a itu transaksi ekonomi di mas�arakat juga diharapkan tidak menurun sehingga mampu memompa permintaan agregat di dalam perekonomian. �ang dalam bentuk �adangan mengumpul dalam nera�a bank sentral se�ara perlahan tapi pasti harus ke luar. �da baikn�a uang elektronik juga dapat melakukan koneksi langsung dengan nera�a bank sentral. �engan demikian pada kondisi krisis ekonomi� bank sentral akan memainkan peran �ang sangat besar dalam sistem pemba�aran. Hal itu han�a dapat dilakukan se�ara efektif dan eisien jika bank-bank pemba�aran utama juga memiliki kesehatan �ang prima dengan pasokan uang elektronik �ang juga memadai. �ntuk itu� uang elektronik �ang mampu melakukan beragam transaksi ekonomi harus segera beredar. �engan demikian krisis ekonomi kali ini tidak akan merubah arah tren dari sistem pemba�aran tetapi justru memper�epat arah perubahann�a. �ang tunai �ang merupakan instrumen dominan sebagai alat pemba�aran karena menjamin ken�amanan konsumen dan ke�epatan dalam bertransaksi lamban laun akan berkurang perann�a. Krisis ekonomi akan meningkatkan persepsi konsumen akan uang elektronik sebagai alat pemba�aran �ang lebih �epat ketimbang uang tunai. �lat pemba�aran di Eropa akan semakin berkarakteristik transfer kredit ketimbang cheque sebagai metode pemba�aran. �i �merika Serikat �ang se�ara buda�a menganut metode pemba�aran non transfer kredit se�ara perlahan tapi pasti akan semakin beralih kepada buda�a pemba�aran transfer kredit. Namun demikian untuk meningkatkan permintaan agregat di Eropa maka negara Eropa harus juga mengembangkan loket pemba�aran e�eran bagi konsumen tanpa uang elektronik. �rtin�a bia�a marjinal bagi sistem pemba�aran akan meningkat dalam jangka pendek agar stimulasi permintaan agregat meningkat seiring dengan membaikn�a pertumbuhan ekonomi Eropa!

VIII.7. Konsep Settlement Uni Eropa

R

on Paul: “A system of kapitalism presumes sound money, not iat money manipulated by a central bank. Kapitalism cherishes voluntary contracts and interest rates that are determined by savings, not credit creation by a central

204


bank”. �tulah �ang sebetuln�a menjadi konsep settlement di �ni Eropa dengan mun�uln�a European Central �ank. Mempelajari konsep settlement �pen�elesaian akhir transaksi� �ang berada di �ni Eropa bukan saja menarik tetapi juga penting bagi �ndonesia. Perkembangan sistem settlement di �ni Eropa sangat dipengaruhi oleh perkembangan sistem politik dan ekonomi. Karena itu pergerakan ke depan sistem politik dan ekonomi di kawasan �sia akan menentukan bentuk sistem settlement-n�a. �ahkan bukan han�a penting bagi �ndonesia tetapi juga penting bagi negara-negara �sia lainn�a. Misaln�a konsep settlement di �ni Eropa pada awaln�a didesain untuk semata-mata memenuhi kebutuhan domestik masing-masing anggota �ni Eropa. �rtin�a sistem mereka tidak didesain untuk sistem ekonomi dengan mata uang tunggal. �kibatn�a diperlukan infrastruktur baru untuk memperlan�ar pergerakan pemba�aran dan sekuritas di �ni Eropa. Hinri�hs et al.�2��4 al.� 2��4 mengatakan: ““PayPal allows any business or consumer with an e-mail address to securely, conveniently and cost-efectively send and receive payments online. Its network builds on the existing inancial infrastructure of bank accounts and credit cards to create a global, real-time payment solution. PayPal’s service, which lets users send payments for free, can be used from personal computers or web-enabled mobile phone.” Pa�Pal memperbesar pangsa pemba�aran di �ni Eropa dengan mengakuisisi Eba� pada Oktober 2��2 �ang lalu. Hato�ama� Perdana Menteri Jepang� mengingatkan kepada kita bahwa negara �sia se�og�an�a bersatu menghadapi �ni Eropa dan �merika Serikat. Namun harus diingat bahwa selain visi Hato�ama tersebut sebetuln�a pada saat ini telah terjadi harmonisasi perjanjian perdagangan bebas antara sesama negara �SE�N� �PEC dan perjanjian perdagangan bilateral. Sejauhmana perkembangan ini akan mempengaruhi bentuk sistem settlement di �ndonesia akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan ini. Misaln�a dengan adan�a pasar bersama �SE�N maka dengan sendirin�a dituntut adan�a kesamaan sistem settlement di �SE�N. �SE�N harus belajar dari �ni Eropa dalam melakukan proses revolusi dari sistem settlement-n�a. n�a. Tentun�a dengan adan�a pasar bersama �SE�N maka adan�a �ank Sentral �SE�N semakin diperlukan. �alam rangka itu maka pengawasan sistem settlement dalam masing-masing negara anggota �SE�N harus diintegrasikan dengan sistem settlement tunggal di �SE�N. �ntuk awaln�a seperti �ang terjadi di �ni Eropa mungkin han�a beberapa negara �SE�N �ang dapat langsung bergabung dengan sistem settlement �SE�N. Karena itu� �SE�N harus memiliki pers�aratan-pers�aratan bagi setiap 205


anggota �SE�N untuk se�ara sadar memiliki pers�aratan �ang diperlukan dalam menopang sistem settlement bersama di �SE�N. Pers�aratan tersebut juga harus mendukung sistem settlement �SE�N �ang juga diharapkan memiliki kompatibilitas dengan sistem settlement di Jepang� Korea Selatan dan China. �ntuk itu divisi sistem pemba�aran di �SE�N harus segera mengadakan evaluasi se�ara dini tentang kesiapan sistem pemba�aran �SE�N untuk menjadi inti dari sistem pemba�aran di �sia. �da baikn�a� �SE�N juga melakukan pengkajian bersama dengan Jepang� Korea Selatan� dan China dalam pembentukan sistem settlement bersama. �engan demikian pasaran bersama �SE�N harus didesain untuk menjangkau sistem settlement ttlement tlement �ang lebih luas dari keanggotaan negara-negara �SE�N itu sendiri. �engan semakin melemahn�a nilai tukar dolar dan adan�a ke�enderungan bahwa dolar tidak lagi menjadi alat pemba�aran dalam perdagangan min�ak mentah maka perkembangan ini semakin menguatkan akan pentingn�a sistem settlement �ang men�akup Jepang� China dan Korea Selatan.

Indonesia Harus Aktif �alam konteks ini� pemerintah �ndonesia harus bertindak lebih aktif lagi� karena infrastruktur pembentukan sistem settlement �SE�N haruslah kompatibel dengan infrastruktur �ang mungkin akan dibentuk oleh Jepang� China dan Korea Selatan. Hal ini sejalan dengan proses terbentukn�a sistem pemba�aran di �ni Eropa. Sangatlah masuk akal jika infrastruktur �ang akan dibentuk memiliki inti dari infrastruktur milik Jepang �aitu �OJ-NET. �ntuk awaln�a �SE�N harus menuju sistem pemba�aran bersama �ang berbasis R�T�S. Selanjutn�a� harus dibentuk platform teknis �ang tunggal untuk negaranegara �SE�N �ang mengakomodir infrastruktur pemba�aran �ang berskala perdagangan besar. �ntuk menghemat bia�a maka kedua tahap ini harus berjalan dalam satu koridor dengan mengkombinasikan infrastruktur �OJ-NET. Platform teknis tunggal akan sangat menghemat bia�a jika �OJ-NET dapat menjadi core infrastruktur. �ntuk itu harmonisasi sistem pa�ment di �SE�N harus mengarah kepada sistem Jepang. �ntuk men�apai itu maka kerjasama antara divisi pemba�aran moneter antara bank sentral di �SE�N harus searah dengan sistem Jepang. �engan demikian sistem kerjasama antara pasar modal �SE�N dengan Jepang juga harus segera dibuka. Tahap awaln�a adalah men�elenggarakan sistem full disclosure �ang sama antara negara-negara �SE�N dengan sistem di Jepang. Tahap selanjutn�a adalah dual listing serentak antara saham-saham ter�atat di bursa efek �SE�N dengan �ursa 206


Tok�o dan/atau Osaka. �alam kerjasama ini diharapkan bia�a pen�atatan dual listing tidak lagi menjadi beban karena itu masalah ini harus segera dimasukkan dalam agenda sistem settlement bersama antara �SE�N dan Jepang. Peraturan pen�atatan� pengawasan� dan keanggotan di bursa efek �SE�N harus segera mengadopsi sistem Jepang. �ntuk itu harus segera dibentuk liason oicer antara bursa efek di �SE�N dengan �ursa Tok�o. �i setiap bursa efek anggota negara �SE�N harus ada liason oicer dari �ursa Tok�o dan juga sebalikn�a dalam tiga tahun ke depan ini. Tanpa langkah ini maka upa�a untuk men�iptakan sistem pemba�aran �SE�N �ang setara dengan Fedwire dan Target ��ni Eropa� akan semakin jauh dapat ter�apai. Sistem �OJ-NET n�a Jepang merupakan sistem awal dari sistem settlement tlement lement �SE�N dan jika langkah ini diterapkan maka perekonomian �SE�N dapat memangkas bia�a infrastruktur �ang sangat besar. �alam konteks itu maka bank swasta di negara-negara �SE�N juga dapat dilibatkan untuk berperan lebih aktif lagi. �alam kasus �ndonesia bank seperti �ank �C� dapat memainkan peran �ang lebih besar seperti Target 2 dan CC�M2 di �ni Eropa. Target 2 merupakan sistem settlement untuk sekuritas dan CC�M2 merupakan manajemen bagi sistem kolateral. Sementara dalam sistem pemba�aran tunggal di �SE�N maka peran bank sentral �ang lebih dominan khususn�a bagian internal accounting dan collateral management seperti di �ni Eropa. Namun demikian� bank sentral bersama dengan bank swasta �ang berspesialisasi dalam pemba�aran di masing-masing negara �SE�N dapat mulai bekerjasama membentuk modul sistem bersama khususn�a dalam membentuk pemba�aran proses dan RT�s a��ount. �alam dimensi �ang lain perlu kerjasama dalam pembentukan home accounting module, standing facilities dan reserve management. Tanpa kerjasama maka kompatibilitasn�a akan sulit dilakukan untuk masingmasing negara. Setelah tahap tersebut selesai maka perlu dibentuk tiga subsitem lainn�a �aitu static data management� contingency module dan information and control module. �alam sistem �OJ-NET semua unsur ini sebetuln�a telah terbentuk sehingga �ang diperlukan adalah kompatibilitas sistem dengan negara-negara �SE�N. Yang belum ada adalah lembaga data warehouse dan customer relationship management �seperti �ni Eropa� �ang men�akup semua bank sentral di �SE�N. Kedua lembaga �ang terakhir ini baru dapat terbentuk jika sudah ada lembaga bank sentral tunggal! �engan mempelajari apa �ang terjadi di �ni Eropa maka negara �sia khususn�a �SE�N dapat menghemat bia�a infrastruktur bersama dalam membangun sistem pemba�aran tunggal �ang eisien dan efektif. Konsep settlement �ni Eropa merupakan benchmark �ang tepat dari konsep settlement �SE�N. 207


Daftar Pustaka �mromin� �ene and Sujit Chakravorti �2��9�� “Whither Loose Change?: he Diminishing Demand for Small Denomination Currency,” Journal of Money, Credit, and Banking, forthcoming. Armstrong, Mark (2006), “Competition in Two-Sided Markets,” Rand Journal of Economics, 37 (3), 66�-691. Barron, John M., Michael E. Staten and John Umbeck (1992), “Discounts for Cash in Retail Gasoline Marketing” Contemporary Policy Issues, 10 ( January): �9-102. Bolt, Wilko (2006), “Retail Payments in the Netherlands: Facts and heory”, De Economist, 154 (3), 345-372. Bolt, Wilko and Sujit Chakravorti (200�), “Economics of Payment Cards: A Status Report,” Economic Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago, 4th Quarter, 15-27. Bolt, Wilko and Alexander Tieman (200�), “Heavily Skewed Pricing in TwoSided Markets,” International Journal of Industrial Organization, 26, 12501255. Bradford, Terri and Fumiko Hayashi (200�), “Developments in Interchange Fees in the United States and Abroad,” Payments System Research Brieng, Federal Reserve Bank of Kansas City, April. Carlton, Dennis W. and Alan S. Frankel (1995), “he Antitrust Economics of Payment Card Networks,” Antitrust Law Journal, 63 (2), 643-66�. Chakravorti, Sujit and William R. Emmons (2003), “Who Pays for Credit Cards?,” Journal of Consumer Afairs 27 (2), 208-230. Chakravorti, Sujit and Roberto Roson (2006), “Platform Competition in TwoSided Markets: he Case of Payment Networks,” Review of Network Economics 5 (1), 2006, 11�-142. Chakravorti, Sujit and Alpa Shah (2003), “Underlying Incentives in Credit Card Networks,” he Antitrust Bulletin, Spring, 4� (1), 53-75.34 208


Chakravorti� Sujit and Ted To �2��7�� “� heory of Credit Cards,” International Journal of Industrial Organization 25 (3), 5�3-595. Diamond, Douglas W. and Philip H. Dybvig (19�3), “Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity, Journal of Political Economy 91, 401-19. Gans, Joshua S. and Stephen P. King (2003), ”he Neutrality of Interchange Fees in Payment Systems,” Topics in Economic Analysis & Policy, 3 (1), Article 1. He, Ping, Lixin Huang, and Randall Wright (2005), “Money and Banking in Search Equilibrium,” International Economic Review, 46, 637-670. Hermalin, Benjamin and Michael Katz (2004), “Sender or Receiver: Who should pay to exchange an electronic message?” Rand Journal of Economics, 35, 423-44�. Humphrey, David (2004), “Replacement of Cash by Cards in U.S. Consumer Payments,” Journal of Economics and Business, 56 (3), 211{225. IMA Market Development AB (2000), Study Regarding the Efects of the Abolition of the Non-Discrimination Rule in Sweden, IMA Market Development AB: Frodingsvagen. Katz, Michael L. (2001), Reform of Credit Card Schemes in Australia II, Sydney, Australia: Reserve Bank of Australia. McAndrews, James and Zhu Wang (2006), “Microfoundations of Two-Sided Markets: he Payment Card Example,” Payments System Research Working Paper PSR WP 06-01, Federal Reserve Bank of Kansas City. Rochet, Jean-Charles and Jean Tirole (2002), “Cooperation Among Competitors: Some Economics of Payment Card Associations,”Rand Journal of Economics, 33 (4), 549-570. Rochet, Jean-Charles and Jean Tirole (2003), “Platform Competition in TwoSided Markets,” Journal of European Economic Association, 1 (4), 9901029. Rochet, Jean-Charles and Jean Tirole (2006), “Two-Sided Markets: A Progress Report,” Rand Journal of Economics, 37 (3), 645-667.

209


We�l� E. �len �2��8�� “he Price heory of Two-Sided Markets,” mimeo, Harvard University. 35 Wright, Julian (2003), “Optimal Card Payment Systems,” European Economic Review, 47, 5�7-612. Wright, Julian (2004), “Determinants of Optimal Interchange Fees in Payment Systems,” Journal of Industrial Economics, 52, 1-26. Armantier, O., J. Arnold, and J. McAndrews (200�, September). Changes in the Timing Distribution of Fedwire Funds Transfers. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review 14(2), �3–112. Bech, M. L. and B. Hobijn (2006, September). Technology Difusion within Central Banking: he Case of Real-Time Gross Settlement. Federal Reserve Bank of New York Staf Reports (260). Bennett, P. and S. Peristiani (2002, May). Are U.S. Reserve Requirements Still Binding? Economic Policy Review 8(1), 1–16. Bernanke, B. S. (2008, 10 January). Financial Markets, the Economic Outlook, and Monetary Policy. http://www.federalreserve.gov/ newsevents/ speech/ bernanke20080110a.htm. Brunnermeier, M. K. (2008). Deciphering the 20078 Liquidity and Credit Crunch. Mimeo, Princeton University. http://www.princeton.edu/ markus/ index.htm. Coleman, S. P. (2002). he Evolution of the Federal Reserve’s Intraday Credit Policy. Federal Reserve Bulletin, 67–�4. Federal Reserve (2001, May). Policy Statement on Payments System Risk (Docket No. R-1107). http://www.federalreserve.gov/ boarddocs/ press/ BoardActs/ 2001/ 20010530/attachment.pdf. Federal Reserve (2005). Overview of he Federal Reserve’s Payments System Risk Policy on Daylight Credit. http://www.federalreserve.gov/ PaymentSystems/ PSR/overview.pdf. Federal Reserve (2006a). Account Management Guide.

210


Federal Reserve �2��b�. Consultation Paper on �ntrada� Liquidit� Management and Pa�ment S�stem Risk Poli�� o�ket No. OP-1257�. http://www. federalreserve.gov/ board-4��o�s/ press/ other/ 2��/ 2��152/ atta�hment.pdf. Federal Reserve �2��. Federal Reserve Poli�� on Pa�ments S�stem Risk. http:// www.federalreserve.gov/ Pa�mentS�stems/ PSR/ poli��.pdf. Federal Reserve �2��d�. �uide to the Federal Reserve’s Pa�ments S�stem Risk Poli�� on �a�light Credit. http://www.federalreserve.gov/ pa�ments�stems/ psr/ guide.pdf. Federal Reserve �2��8a�. �mplementation of �nterest on Reserves and Changes to Earnings Credits. http://reportingandreserves.org/ �OR �� Letter.pdf. Federal Reserve �2��8b�. Press Release. http://www.federalreserve.gov/ newsevents/ press/ monetar�/ 2��81�22a.htm. Federal Reserve �2��8��. Press Release. http://www.federalreserve.gov/ newsevents/press/ monetar�/ 2��811�5a.htm. �ilbert� �. M.� �. Hunt� and K. C.Win�h �1997�. Creating an integrated pa�ment s�stem: he evolution of Fedwire. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 1–7. Greenlaw, D., J. Hatzius, A. K. Kashyap, and H. S. Shin (200�). Leveraged Losses: Lessons from the Mortgage Market Meltdown. U.S. Monetary Policy Forum Report (2), �–59. Keister,T., A.Martin, and J.McAndrews (200�). Divorcing Money fromMonetary Policy. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 41– 56. Martin, A. (2005, First Quarter). Recent Evolution of Large-Value Payment Systems: Balancing Liquidity and Risk. Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, 33–57. McAndrews, J. J. and S. M. Potter (2002). Liquidity Efects of the Events of September 11, 2001. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 59–79.

211


M��ndrews� J. J. and S. Rajan �2��. he Timing and Funding of Fedwire Funds Trans 47 fers. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 17–32. Milgrom, P. and J. Roberts (1994). Comparing Equilibria. he American Economic Review �4 (3), 441–459. Tarski, A. (1955). A lattice-theoretical ixpoint theorem and its applications. Paciic Journal of Mathematics 5(2), 2�5–309. Topkis, D. M. (197�, March - April). Minimizing a Submodular Function on a Lattice.Operations Research 26(2), 305–321. Zhou, R. (2000, hird Quarter). Understanding intraday credit in large-value payment systems. Federal Reserve Bank of Chicago Economic Perspectives 24, 29–44. Chapman, J. T., and A. Martin (2007): “Rediscounting Under Aggregate Risk With Moral Hazard,” Federal Reserve Bank of New York Staf Report No. 296 and Bank of Canada Working Paper 2007-51. Committee on Payment and Settlement Systems (2008): “Statistics on Payment and Settlement Systems in Selected Countries,” A Bank of International Settlements Publication. Diamond, D. W. (1989): “Reputation Acquisition in Debt Markets,” Journal of Political Economy, 97(4), 828–862. Kahn, C. M., and W. Roberds (2002): “Payments Settlement under Limited Enforcement: Private versus Public Systems,” Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2002-33. 19here is a volume restriction on participation in the ACSS. here is no similar restriction in the LVTS. 37 (200�): “Why Pay? An Introduction to Payment Economics,” Journal of Financial Intermediation, Forthcoming. Lai, A., N. Chande, and S. O’Conner (2006): “Credit in a Tiered Payment System,” Bank of Canada Working Paper No. 2006-36. Lai, A., and J. Chiu (2007): “Modelling Payments Systems: A Review of the Liturature,” Bank of Canada Working Paper No. 2007-2�. 212


Mailath� �. J.� and L. Samuelson �2��1�: “Who Wants a �ood Reputation?�” Review of E�onomi� Studies� �8� 415–441. �2��: Repeated �ames and Reputations. Oxford �niversit� Press. Tripartite Stud� �roup �2��: “Conditions for �ire�t Parti�ipation in the �CSS�” �is�ussion paper� Canadian Pa�ments �sso�iation. �rmstrong� Mark. 2��. “Competition in Two-Sided Markets�” R�N� Journal of E�onomi�s� 37�3�: ��8-�91. �axter� William. 1983. “�ank �nter�hange of Transa�tional Paper: Legal Perspe�tives�” Journal of Law and E�onomi�s� 2�: 541-588. Food Marketing �nstitute. 1998. EPS Costs: � Retailers �uide to Ele�troni� Pa�ment S�stems Costs. �ans� Joshua and Stephan King. 2��3.“he Neutrality of Interchange Fees in Payment Systems,” he B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 3(1): 1-16. Garcia-Swartz, Daniel, Robert Hahn, and Anne Layne-Farrar. 2006a. “he Move Toward a Cashless Society: A Closer Look at Payment Instrument Economics,” Review of Network Economics. 5(2): 175-197. Garcia-Swartz, Daniel, Robert Hahn, and Anne Layne-Farrar. 2006b. “he Move Toward a Cashless Society: Calculating the Costs and Beneits,” Review of Network Economics. 5(2): 199-22�. Government Accountability Oice. 2008. “Credit and Debit Cards. Federal Entities Are Taking Actions to Limit heir Interchange Fees, but Additional Revenue Collection Cost Savings May Exist,” GAO-0�-55�. Guthrie, Graeme and Julian Wright. 2007. “Competing Payment Schemes,” Journal of Industrial Economics, 55(1): 37-67. Hayashi, Fumiko. 2006a. “A Puzzle of Card Payment Pricing: Why Are Merchants Still Accepting Card Payments?” Review of Network Economics, 5 (1): 144174.15 Hayashi, Fumiko. 2006b. “Pricing and Welfare Implications of Payment Card Network Competition,” Payments System Research, Federal Reserve Bank of Kansas City Working Paper 06-03. 213


Ha�ashi� Fumiko. 2��8. “he Economics of Interchange Fees and Payment Card Fee Structure: What is the Optimal Balance between Merchant Fee and Payment Card Rewards?” mimeo. Katz, Michael. 2001. Reform of Credit Card Schemes in Australia II. Reserve Bank of Australia: Sydney. McAndrews, James and Zhu Wang. 2006. “Micro foundations of Two-sided Markets: he Payment Card Example,” Federal Reserve Bank of Kansas City Working Paper 06-04. Rochet, Jean-Charles. 2007. “Competing Payment Systems: Key Insights From the Academic Literature,” Reserve Bank of Australia, Proceedings of Payments System Review Conference, 5-1�. Rochet, Jean-Charles and Jean Tirole. 2003. “Platform Competition in Two-Sided Markets,” Journal of European Economic Association, 1(4): 990-1029. Rochet, Jean-Charles and Jean Tirole. 2006. “Two-Sided Markets: A Progress Report,” RAND Journal of Economics, 37(3): 645-667. Rysman, Marc. 2007. “An Empirical Analysis of Payment Card Usage,” Journal of Industrial Economics, 55(1): 1-36. Schmalensee, Richard. 2002. “Payment Systems and Interchange Fees,” Journal of Industrial Economics, 50: 103-122. Simes, Lancy, and Harper (2006) “Costs and Benefits of Alternative Payments Instruments in Austlaria,” Melbourne Business School Working Paper No �. Snyder, Chris and Jonathan Zinman. 2007. “Consumer Homing on Payment Cards: From heory to Measurement,” mimeo. Visa USA. 2006. Visa Payment Panel Study. Wright, Julian. 2003 “Optimal Card Payment Systems,” European Economic Review, 47: 5�7- 612. Wright, Julian. 2004. “he Determinant of Optimal Interchange Fees in Payment Systems,” Journal of Industrial Economics, 52: 1-26 214


�erentsen� �leksander� and C�ril Monnet �2��7�� “Monetar� Poli�� in a Channel S�stem” CES�FO working paper 1929. �oodhart� Charles �2�� “Can Central �anking Survive the �T Revolution?” �nternational Finan�e� Jul��2�� Vol. 3 �ssue 2� 189. Kahn� Charles M. and William Roberds �2��8�� “Wh� Pa�? �n �ntrodu�tion to Pa�ments E�onomi�s�” forth�oming� Journal of Finan�ial �ntermediation. Lagos� R. and R.Wright �2��5�� “� Uniied Framework for �onetary heory and Policy Analysis,” Journal of Political Economy, 113, 463-4�4 Manning, Mark, Erlend Nier and Jochen Schanz, eds. (200�) A Central Bank’s Perspective on Large-Value Payments and Settlement: Economic heory and Policy Issues, forthcoming. Samueslon, Paul A.(195�),“An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of Money,” Journal of Political Economy 66, no. 6. Dec. 195�, pp 467-�2. Sargent, homas J. and Neil Wallace (19�2) “he Real-Bills Doctrine versus the Quantity heory: A Reconsideration,” Journal of Political Economy, Vol 90, No. 6, Dec 19�2 pp 1212-1236. Wallace, Neil (19�3), “A Legal Restrictions heory of the Demand for ‘Money’ and the Role of Monetary Policy,” Federal Reserve Bank of Minneapolis Quaterly Review, Winter 19�3, Vol 7, no.1 pp. 1-7. Woodford, Michael “Monetary Policy in a World Without Money” International Finance, July 2000, Vol. 3 Issue 2, 229. Aiyagari, S. Rao, Wallace, Neil, and Randall Wright (1996). “Coexistence of money and interest-bearing securities”, Journal of Monetary Economics 37, 397–419. Aruoba, S. Bora¼gan and RandallWright (2003). “Search, money and capital: A neoclassical dichotomy,” Journal of Money, Credit and Banking 35, 10�6 1105. Aruoba, S. Boragan, Waller, Christopher, and Randall Wright (2007). “Money and capital: A quantitative analysis,”University of Pennsylvania Working Paper. 215


�ansal� Ravi and John Coleman �199��. “� monetar� explanation of the equit� premium� term premium� and risk-free rate puzzles�”Journal of Politi�al E�onom� 1�4� 1135-1171. �anthine� Jean-Pierre and John �onaldson �198��. “�n‡ation and asset pri�es in an ex�hange e�onom��” E�onometri�a 54� 585-��5. �eromi�halos� �thanasios� Li�ari� Juan Manuel� and Jose Suarez-Lledo �2��7�. “Monetar� poli�� and asset pri�es�”Review of E�onomi� ��nami�s 1�� 7�1-779. Ki�otaki� Nobuhiro and John Moore �2��5�. “Liquidit� and asset pri�es�” �nternational E�onomi� Review 4�� 317-349. Lagos� Ri�ardo �2��. “�sset pri�es and liquidit� in an ex�hange e�onom��” NewYork �niversit� Working Paper. Lagos� Ri�ardo and �uillaume Ro�heteau �2��.“Mone� and �apital as �ompeting media of ex�hange�” Journal of E�onomi� heory (Forthcoming). Lagos, Ricardo and Randall Wright (2005). “A uniied framework for monetary theory and policy analysis,”Journal of Political Economy 113, 463 4�4. Lester, Benjamin, Postlewaite, Andrew, and Randall Wright (2007). “Liquidity, asset prices and monetary policy,”University of Pennsylvania Working Paper. Marshall, David (1992). “In‡ation and asset returns in a monetary economy,” Journal of Finance 47, 1315-1342. 26 Rocheteau, Guillaume (200�). “Money and competing assets under private information,”Working Paper. Shi, Shouyong (2004). “Liquidity, interest rates and output,”University of Toronto Working Paper. Telyukova, Irina and Randall Wright (2007). “A model of money and credit with an application to the credit card debt puzzle,”Review of Economic Studies (Forthcoming). Wallace, Neil (1996). “A dictum for monetary theory,”Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 22, 20-26. 216


Walla�e� Neil �2��. “� model of the liquidit� stru�ture based on asset indivisibilit��” Journal of Monetar� E�onomi�s 45� 55-�8. Zhu� Tao and Neil Walla�e �2��7�. “Pairwise trade and �oexisten�e of mone� and higher-return assets�” Journal of E�onomi� heory 133, 524-535. Angelini P. (199�), ”An analysis of competitive externalities in gross settlement systems”, Journal of Banking and Finance, 22(1), 1-1�. Armentier, O., Arnold, J. B. and McAndrews, J. J. (200�), “Changes in the Timing Distribution of Fedwire Funds Transfers”, Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York. Bech M. and Garratt R. (2003), ”he intraday liquidity management game”, Journal of Economic heory 109(2), 19�-210. Becher C., Galbiati M., and Tudela M. (200�), “he Timing and Funding of CHAPS Sterling Payments”, Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York. Engel R., Russell J. (199�), ”Autoregressive Conditional Duration: a new model for irregularly spaced transaction data”, Econometrica 66 (5), 1127-1162. Gourieroux C., Jasiak J., Le Fol G. (1999), ”Intra-day market activity”, Journal of Financial Markets 2, 193-226. Khan C., McAndrews J. and Roberds W.(2003), ”Settlement risk under gross and net settlement”, Journal of Money Credit and Banking 35(4), 591-60�. Martin, A. and McAndrews, J. (200�), Liquidity-saving mechanisms, Journal of Monetary Economics 55(3), 554-567. McAndrews J. and Rajan S. (2000), ”he timing and funding of Fedwire Funds transfers”, FRBNY Economic Policy Review 6(2), 17-32. McAndrews J. and Potter S. (2002), ”Liquidity efects of the events of September 11, 2001”, FRBNY Economic Policy Review 8(2), 59-79. Mills, D. C. and Nesmith, T. D. (2008), “Risk and Concentration in Payment and Securities Settlement Systems”, Journal of Monetary Economics 55(3), 542 553. 217


Willison� M. �2��5�� “Real-Time �ross Settlement and h�brid pa�ment s�stems: a �omparison”� �ank of England Working Paper No. 252 �ank of England� Februar� 2��8� Payment Systems Oversight Report 2007. �e�h� M.� C. Preisig� and K. Soramaki� September 2��8� “�lobal Trends in Large Value Pa�ments�” Federal Reserve �ank of New York E�onomi� Poli�� Review. �loomestein� H.� and �. Summers� 1994� “�anking and the Pa�ment S�stem�” in he Payment System: Design, Management, and Supervision� �. Summers ed.� �nternational Monetar� Fund. �oard of �overnors of the Federal Reserve S�stem� 198�� “Statutor� �uthorit� for Servi�es Pri�ing Poli��.” �oard of �overnors of the Federal Reserve S�stem� “Prin�iples for the Pri�ing of Federal Reserve �ank Servi�es.” �oard of �overnors of the Federal Reserve S�stem� Proposed Fee S�hedule for Pri�ed Pa�ment Servi�es�” November 2��4� Mimeo. �oard of �overnors of the Federal Reserve S�stem� “Fedwire Funds Transfer S�stem: �ssessment of Complian�e with the Core Prin�iples for S�stemi�all� �mportant Pa�ment S�stems.” �oard of �overnors of the Federal Reserve S�stem� 2��8� Annual Report 2007 Committee on �anking Supervision� �ank for �nternational Settlements� September 2��8� “Prin�iples for Sound Liquidit� Risk Management and Supervision.” Committee on Pa�ment and Settlement S�stems� �ank for �nternational Settlements� Januar� 2��1� “Core Prin�iples for S�stemi�all� �mportant Pa�ment S�stems.” Committee on Pa�ment and Settlement S�stems� �ank for �nternational Settlements� �ugust 2��3� “he Role of Central Bank Money in Payment Systems.”

218


Committee on Pa�ment and Settlement S�stems� �ank for �nternational Settlements� Ma� 2��5� “New �evelopments in Large-Value Pa�ment S�stems.” Committee on Pa�ment and Settlement S�stems� �ank for �nternational Settlements� Januar� 2�� “�eneral �uidan�e for National Pa�ment S�stem �evelopment.” Committee on Pa�ment and Settlement S�stems� �ank for �nternational Settlements� June 2��8� “he Interdependencies of Payment and Settlement Systems.” European Central Bank, July 2006, “Communication of TARGET 2.” European Central Bank, 2007, “User Information Guide to TARGET 2 Pricing.” 59 European Central Bank, August 2007, Payment and securities settlement systems in the European Union: non-euro area countries.” European Central Bank, April 200�, TARGET Annual Report 2007. Federal Reserve Financial Services, 200�, “Fedwire Funds Transfer Services.” Federal Reserve Financial Services, February 15, 200�, Fedwire Funds Format Survey. Goodhart, Charles; La gestion du risque de liquidité. [Liquidity risk management.] Banque de France, Revue de la stabilité inancière, Numéro spécial liquidité, No 11, February 200�. Harrison, S., A. Lasaosa, and M. Tudela, December 2005, Tiering in U.K. payment systems: credit risk implications,” Financial Stability Report, Bank of England.

Heller, D., May 2007, “Access Policies for Payment Systems,” Presentation at 2007 World Bank conference Exploring Frontiers in Payments System Development.

219


Hervo� Frédéri�; Evolutions récentes de la liquidité intrajournalière dans les systèmes de paiement et de règlement. [Re�ent developments in intra-da� liquidit� in pa�ment and settlement s�stems.] �anque de Fran�e� Revue de la stabilité inancière, Numéro spécial liquidité, No 11, February 2008. Holthausen, C. and J-C Rochet, July 2005, “Incorporating a ‘public goods factor’ into the pricing of large-value payments systems,” European Central Bank, Working Paper Series, No. 507. Holthausen, C. and J-C Rochet, October 2006, “Efficient Pricing of Large Value Interbank Payment Systems,” Journal of �oney, Credit, and Banking. Institute of International Finance, �arch 2007, “Principles of Liquidity Risk �anagement.” Kohn, D., April 17, 2008, “�he Changing Business of Banking: Implications for Financial Stability and Lessons from Recent �arket �urmoil,” Speech at the Federal Reserve Bank of Richmond’s Credit �arket Symposium. Lindley, R., �arch 16, 2005, “he role of central bank money for large value payment systems,” Outline of a talk given at the World Bank regional workshop on reforming payment and securities settlement systems for the Middle East and North Africa. Marquardt, J., 1994, “Payment System Policy Issues and Analysis,” in he Payment System: Design, Management, and Supervision, in B. Summers ed., International Monetary Fund. Norges Bank, 2005, 2006, 2007, Annual Report on Payment Systems and Annual Report. 60 Reserve Bank of Australia, 2005, “Core Principles for Systemically Important Payment Systems: Self Assessment of the Reserve Bank Information and Transfer System.” Reserve Bank of Australia, 2007, Annual Report 2007. Reserve Bank of Australia, 200�, “RITS Schedule of Fees.”

220


Spindler� �.� and �. Summers� 1994� “he Central Bank and the Payment System,” in he Payment System: Design, Management, and Supervision, in B. Summers ed., International Monetary Fund. Summers, B., Spring 1997, “Inter-bank payment arrangements and lender oflast-resort,” Central Banking. World Bank Group, 200�, Payment Systems Worldwide: A Snapshot (Outcomes of the Global Payment Systems Survey 2008). Baxter, William (19�3), “Bank Interchange of Transactional Paper: Legal Perspectives,” Journal of Law and Economics 26: 541-5��. Carlton, Dennis W., and Alan S. Frankel (1995), “he Antitrust Economics of Credit Card Networks,” Antitrust Law Journal 63: 22�-24�. Chakravorti, Sujit (2003), “heory of Credit Card Networks: A Survey of the Literature,” Review of Network Economics 2: 50-6�. Evans, David and Richard Schmalensee (2005a), Paying with Plastic: he Digital Revolution in Buying and Borrowing 2d Ed. MIT Press, Cambridge, MA. Evans, David and Richard Schmalensee (2005b), “he Economics of Interchange Fees and heir Regulation: An Overview,” Fed Kansas City conference proceedings: Interchange Fees in Credit and Debit Card Industries: What Role for Public Authorities? 73-120. Farrell, Joseph (2006), “Eiciency and Competition between Payment Instruments,” Review of Network Economics 5: 26-44. Frankle, Alan (2006), “Interchange Fees in Various Countries: Commentary on Weiner and Wright,” Fed Kansas City conference proceedings: Interchange Fees in Credit and Debit Card Industries: What Role for Public Authorities? 51-61. Hayashi, Fumiko (2006), “A Puzzle of Card Payment Pricing: Why Are Merchants Still Accepting Card Payments?” Review of Network Economics 5: 144-174. Hunt, Robert (2003), “An Introduction to the Economics of Payment Card Networks,” Review of Network Economics, 2: 80-96.

221


Katz� Mi�hael �2��1�� “Reform of Credit Card S�hemes in �ustralia ��: Commissioned Report” R�� Publi� �o�ument. �ugust. Ro�het� Jean-Charles �2��3�� “he heory of Interchange Fees: A Synthesis of Recent Contributions,” Review of Network Economics, 2: 97-124. 33 Rochet, Jean-Charles and Jean Tirole (2002), “Cooperation among Competitors: Some Economics of Payment Card Associations,” RAND Journal of Economics 33: 549-570. Rochet, Jean-Charles and Jean Tirole (2003), “An Economic Analysis of the Determination of Interchange Fees in Payment Card Systems,” Review of Network Economics, 2: 69-79. Rochet, Jean-Charles and Jean Tirole (2006), “Externalities and Regulation in Card Payment Systems,” Review of Network Economics 5: 1-14. Schmalensee, Richard (2002), “Payment Systems and Interchange Fees,” Journal of Industrial Economics 50: 103-122. Schwartz, Marius and D. Vincent (2004), “he No Surcharge Rule and Card User Rebates: Vertical Control by a Payment Network,” Review of Network Economics 5: 72-102. Shy, Oz (2001). he Economics of Network Industries. Cambridge University Press. Sullivan, Richard and Zhu Wang, (2006). “Internet Banking: An Exploration in Technology Difusion and Impact,” Working Paper, Research Department, Fed Kansas City. Wang, Zhu, (2008), “Income Distribution, Market Size and the Evolution of Industry,” Review of Economic Dynamics, 11(3): 542-565. Wang, Zhu, (2007), “Market Structure and Payment Card Pricing: What Drives the Interchange?” Working Paper, Research Department, Fed Kansas City. Weiner, Stuart and Julian Wright (2006), “Interchange Fees in Various Countries: Developments and Determinants,” Fed Kansas City conference proceedings: Interchange Fees in Credit and Debit Card Industries: What Role for Public Authorities? 5-50. 222


Wright� Julian �2��3�� “Optimal Card Pa�ment S�stems�” European E�onomi� Review� 47: 587-�12. Wright� Julian �2��4�� “�eterminants of Optimal �nter�hange Fees in Pa�ment S�stems�” Journal of �ndustrial E�onomi�s� 52: 1-2�. 34 �i�agari� S.R. and Williamson� S. 1999. “Credit in a Random Mat�hing Model with Private �nformation�” Review of E�onomi� ��nami�s 2� 3�-�4. �i�agari�S.R.andWilliamson�S.2��.“Mone� and ��nami� Credit �rrangements with Private �nformation�” Journal of E�onomi� heory 91, 24�- 279. Atkeson, A. and Lucas, R. 1992. “On Eicient Distribution with Private Information,” Review of Economic Studies 59, 427-453. Andolfatto, D. 2007. “Incentives and the Limits to Delationary Policy,” manuscript, Simon Fraser University. Antinoli, �., Azariadis, C., and Bullard, J. 2007. “he Optimal Inlation Target in an Economy with Limited Enforcement,” working paper, Washington University in St. Louis and St. Louis Federal Reserve Bank. Deviatov, A. and Wallace, N. 200�. “Optimal Central Bank Intervention: An Example,” working paper, New Economic School, Moscow, and Pennsylvania State University. Green, E. 19�7. “Lending and the Smoothing of Uninsurable Income,” in E. Prescott and N. Wallace, eds., Contractual Arrangements for Intertemporal Trade, pp. 3-25, University of Minnesota Press, Minneapolis, MN. He, P., Huang, L., and Wright, R. 2006. “Money, Banking, and Monetary Policy,” working paper, University of Pennsylvania. 26 Ireland, P. 1994. “Money and Growth: An Alternative Approach,” American Economic Review �4, 47-65. Kocherlakota, N. 1996. “Implications of Eicient Risk-Sharing Without Commitment,” Review of Economic Studies 63, 595-610. Kocherlakota, N. 1998. “Money is Memory,” Journal of Economic heory �1, 232-251. 223


Lagos� R. and Wright� R. 2��5. “� Uniied Framework for �onetary heory and Policy Analysis,” Journal of Political Economy 113, 463-4�4. Rocheteau, G. and Wright, R. 2005. “Money in Search Equilibrium, in Competitive Equilibrium, and in Competitive Search Equilibrium,” Econometrica 73, 175-202. Townsend, R. 19�0. “Models of Money with Spatially Separated Agents,” in Models of Monetary Economies, Kareken, J. and Wallace, N., eds., pp. 265304, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Minneapolis, MN. Trejos, A. and Wright, R. 1995. “Search, Bargaining, Money, and Prices,” Journal of Political Economy 103, 11�-141. 27

224

Bunga Rampai Sist em Pembayaran

1

Bunga Rampai Sist em Pembayaran

Recommend Documents