Bunga Rampai Model Penyelenggaraan

Bunga Rampai Model Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

Bunga Rampai Model Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

Oleh: Ahmad Budiman

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2011

Judul: Bunga Rampai Model Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Penulis: Ahmad Budiman Perancang Sampul: Ahans Mahabbie Perancang Tata Letak: Sony Arifin Cetakan Pertama, 2011 Penerbit: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia ISBN: XXX Alamat Penerbit: Gedung Nusantara I Lt. 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245 Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidanan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Pengembangan transparansi informasi sebagai syarat terpenuhinya good governance, memang mewajibkan pemerintah untuk penyediaan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Korupsi yang telah mengakar akan dapat diberantas apabila masyarakat diletakan pada kedudukan sebagai pemilik pemerintahan (people own government) dalam jaminan perlindungan hukum atas kebebasan memperoleh informasi publik. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan. Dua tahun yang diamanatkan untuk pemberlakukan UU Keterbukaan Informasi Publik, sesungguhnya merupakan waktu yang disediakan kepada seluruh badan publik mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan keterbukaan informasi publik. Persiapan yang dilakukan setidaknya meliputi aturan pelaksanaan dari masing-masing badan publik dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Termasuk di dalamnya adalah ketegasan dari masing-masing badan publik untuk menyebutkan jenis-jenis informasi publik yang berada dalam penguasaannya, informasi dikecualikan, hak dan kewajiban pengguna informasi, serta mekanisme memperoleh informasi publik. Demikian halnya dengan Pejabat Pengelola Informasi v

Dukumentasi (PPID) yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada masing-masing badan publik. Persiapan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu keharusan kepada setiap badan publik untuk melakukan pengelolaan informasi yang dimilikinya secara tertib. Pengelolaan informasi publik yang dimiliki badan publik setidaknya harus berasal dari awal kejadian hingga bagian akhir atau setelah menjadi sebuah kebijakan. Dukungan pengelolaan informasi publik ini juga perlu didukung oleh sarana dan prasana pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang memadai. Hal ini semata-mata memberikan kemudahan kepada pemohon informasi untuk dapat mengakses informasi publik secara cepat dengan cara yang mudah dan biaya yang ringan. Dinamika Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi judul dalam buku ini, mengurai kondisi badan publik dalam mengelola dan menyediakan informasi publik. Meski dua tahun sudah diberikan kepada masing-masing badan publik, pada kenyataannya pengelolaan keterbukaan informasi publik belum dapat dikatakan seragam dilaksanakan secara maksimal. Walaupun demikian, sudah ada badan publik yang secara maksimal mempersiapkan, mengelola dan melayani permohonan informasi publik, sehingga apa yang telah dilakukannya setidaknya bisa menjadi model bagi pengelolaan informasi publik bagi badan publik lainnya. Hal ini tergambar pada keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sehingga dapat dikatakan sebagai model ideal pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Namun demikian sangat disayangkan, masih ada badan publik yang tidak maksimal melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat seperti yang terjadi di Pemerintah Kota Pontianak Kalimantan Barat. Tidak adanya keseragaman dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan mana yang termasuk informasi publik dan mana yang bukan, menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Penentuan informasi publik banyak ditentukan oleh pemahaman pejabat yang bersangkutan untuk menentukannya. Walaupun Peraturan Daerah (Perda) mengenai Transparansi sudah dimiliki, namun Perda yang dihasilkan tidak bisa menjadikan landasan berpijak bagi masingmasing SKPD untuk mengelola dan memberikan informasi publik kepada masyarakat. Perda tersebut tidak mengungkapkan informasi mana saja yang termasuk informasi publik dan mana yang bukan, serta bagaimana mekanisme pelayanan informasi publik yang secara spesifik dilakukan di daerah ini. Kesan vi

yang terungkap dari kondisi ini yaitu pengelolaan dan pelayanan informasi publik hanyalah penerapan demokrasi yang setengah hati. Ada juga pemerintahan daerah yang menerapkan keterbukaan informasi publik secara efektif dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. pelayanan publik satu pintu disadari Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Bali, perlu didukung oleh penerimaan informasi yang jelas kepada masyarakat. untuk itu setiap SKPD di wajibkan untuk memberikan informasi publik yang dibutuhkan bagi masyarakat seperti berapa lama pelayanan yang dibutuhkan, biaya yang diperlukan dan syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi. Kondisi ini juga didukung oleh sistem pelayanan informasi yang mempergunakan sarana komunikasi elektronik. Melalui penggunaan sistem ini, waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan publik menjadi lebih singkat dan yang lebih penting lagi adalah potensi untuk terjadinya tindak pelanggaran korupsi oleh aparat pemerintah daerah dapat dicegah. Tulisan yang merupakan hasil penelitian dan pengumpulan data yang penulis lakukan ini, memang dimaksudkan mengungkap secara riil dinamika pengelolaan informasi publik. Penulis berkeyakinan dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

vii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................... v DAFTAR ISI...................................................................................................... ix DAFTAR TABEL............................................................................................... xi BAB I

PENDAHULUAN............................................................................1 A. Dinamika Pembahasan......................................................................1 B. Tanggapan di Masyarakat..................................................................5 C. Pertanyaan Mendasar........................................................................7

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN............................................................ 11 A. Demokrasi dan Transparansi Informasi......................................... 11 B. Transparansi Pemerintahan Daerah............................................... 13 C. Keterbukaan Informasi Publik Pada Komunikasi Organisasi........ 15 D. Indikator Keterbukaan Informasi................................................... 17 BAB III MODEL PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK........................................................................................... 19 A. Pengantar......................................................................................... 19 B. Ruang Lingkup Informasi Publik di DPR......................................22 C. Hak dan Kewajiban.........................................................................26 D. Standar Penyimpanan dan Pelayanan Informasi............................28 E. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi.....................................29 F. Jenis Informasi DPR yang Harus Diumumkan.............................. 31 G. Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi............................38 H. Keberatan dan Penyelesaian Sengketa............................................40

ix

BAB IV DEMOKRASI SETENGAH HATI................................................ 51 A. Latar Belakang................................................................................. 51 B. Profil Wilayah..................................................................................54 C. Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik.....................................56 D. Hasil Penelitian............................................................................... 61 E. Analisis Hasil Penelitian..................................................................88 BAB V PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK YANG EFEKTIF........................................................................... 103 A. Profil Kabupaten Jembrana........................................................... 103 B. Kebijakan Pemda dalam Keterbukaan Informasi Publik.............. 104 C. Pelayanan Perijinan Terpadu......................................................... 107 D. Pengelolaan Informasi Statis......................................................... 108 E. Jimbarwana Network (J-Net)......................................................... 109 BAB VI PENUTUP.................................................................................... 111 A. Kesimpulan.................................................................................... 111 B. Saran.............................................................................................. 113 DAFTAR PUSTAKA...................................................................................... 115 LAMPIRAN I.................................................................................................. 119 LAMPIRAN II................................................................................................133 LAMPIRAN III...............................................................................................153 SEKILAS TENTANG PENULIS................................................................... 185

x

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Ruang Lingkup Informasi Publik di DPR RI..................................23 Tabel. 2 Informasi Publik Yang Wajib Tersedia Setiap Saat..........................33 Tabel. 3 Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala..................................................................................35 Tabel. 4 Informasi Dikecualikan.................................................................... 37 Tabel. 5 Unit Kerja Pemilik Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala.....................................................44 Tabel. 6 Unit Kerja Pemilik Informasi Publik Yang Wajib Tersedia Setiap Saat........................................................................................48 Tabel. 7 Keterbukaan Informasi Publik Pada DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Pontianak.................................................. 61 Tabel. 8 Keterbukaan Informasi Publik Pada Bagian Hukum Pemkot Pontianak............................................................................62 Tabel. 9 Keterbukaan Informasi Publik Pada BP2T Pemkot Pontianak....... 62 Tabel. 10 Keterbukaan Informasi Publik Pada Bagian Humas Pemkot Pontianak............................................................................63 Tabel. 11 Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Kepegawaian Daerah Pemkot Pontianak...............................................................63 Tabel. 12 Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Kesatuan Kebangsaan Perlindungan Masyarakat Pemkot Pontianak..............64 Tabel. 13 Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Pemkot Pontianak......................................................64

xi