BUKU INFOGRAFI Edisi I 2015

nfografis

BUKU INFOGRAFIS Edisi I 2015

Ada Apa dengan Jokowi-JK? Janji Politik untuk Kontrak Politik

ne top nfo DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Direktorat PPI

ditppi

@ditppi

Dit PPI IKP Kemenkominfo

BUKU INFOGRAFI Edisi I 2015

Kerja,kerja...dan Kerja Keras Lima Sektor Strategis Penunjang Pembangunan

i

REDAKSI

Pengarah Freddy H. Tulung (Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi)

Penanggung Jawab Siti Meiningsih (Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi)

Editor

Sonny Harry B Harmadi Hariadhi Ignatius Iswandono Nursodik Gunarjo

Penulis Naskah

Dimas Aditya Nugraha Abdullah Septa Dewi Anggraini Riana Riskinandini Anastasya Nuniek Aprianti Wibowo Uji Agung Santosa Yusri Evalina Sinambela Titania Nurrahim R. M Ksatria Bumi Persada Heryadi Syafaat Naca Tri Murwanti Rokayah

Desain Grafis Rolip Saptamadji Tri Sepdian A F Danang Firmansyah Andi Muslim Andrean Weby Finaka

SAMBUTAN Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, buku infografis ini bisa selesai dan hadir di tengahtengah kita saat ini. Buku yang berisi kumpulan infografis harian yang diproduksi oleh Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi (Dit.PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika ini penting, karena menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan edukasi dan informasi yang benar ke masyarakat. Informasi yang benar dan akurat mengenai langkah strategis dan kebijakan pemerintah, termasuk isu-isu hangat yang berkembang, diperlukan sebagai penyeimbang dari besarnya terpaan informasi dari media massa dan media sosial pada saat ini. Oleh karena itu cross check data menjadi sangat penting, agar informasi yang disampaikan dalam setiap infografis benar-benar bisa mewakili kehadiran pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat.

Buku ini juga menjadi bagian dari etalase ribuan data yang dimiliki oleh Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo.Data-data yang didapat dan dikumpulkan, dipilah, dikategosisasikan, dan diolah untuk kemudian sedikit bagian menariknya dijadikan infografis harian. Infografis dipilih karena dianggap lebih mampu menarik rasa keingintahuan masyarakat tentang informasi yang akan disampaikan. Diharapkan seri buku infografis ini bisa mendukung pelaksanaan Government Public Relation (GPR) yang pada akhirnya bisa menjadi sebuah kaleidoskop mini tentang perjalanan bangsa Indonesia dalam setahun. Menyadari bahwa buku kumpulan infografis ini masih jauh dari kata sempurna, saran dan kritik sangat kami harapkan. Selamat membaca. Jakarta, Februari 2015 Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Freddy H Tulung

ii

iii

KATA PENGANTAR Pada tiga bulan pertama tahun 2015, pasar keuangan tanah air mulai terguncang rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed). Efeknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pun melemah. Namun rupiah tidak melemah sendiri, sejumlah mata uang dari beberapa negara tetangga juga mengalami pelemahan yang sama. Pemerintah pun bertindak cepat dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan dan langkah antisipasi, seperti menambah pemberian bebas visa kepada 30 negara, menyuntikkan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengenaan bea masuk anti dumping, dan pemberian tax allowance. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pelemahan rupiah menjadi tema utama yang diangkat dalam kumpulan infografis Maret 2015. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain juga menghiasi buku infografis bulan Maret 2015. Sebab, sesuai dengan visi dan misi awal, program One Day One Infographic Dit.PPI memang dimaksudkan untuk memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan program-program pembangunan pemerintah. Dengan harapan masyarakat lebih tertarik untuk ikut berperan serta dan menjadi bagian dari pembangunan Indonesia. Untuk kali ini yang menjadi fokusnya adalah kebijakan ekonomi 2015 dan pengembangan e-commerce juga e-budgeting.

Selain tema di atas, infografis di buku ini juga membuka bagi jalan peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Seperti diketahui Indonesia menjadi tuan rumah peringatan 60 Tahun KAA pada tanggal 19-24 April 2015. Kota Bandung pun berbenah untuk menyambut para tamu negara yang bakal hadir dalam peringatan tersebut. Peringatan ini menjadi momentum penting sejarah Bangsa Indonesia dan negara-negara lain di Kawasan Asia Afrika. Jakarta, Maret 2015 Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi Siti Meiningsih

DAFTAR ISI Sambutan Kata Pengantar Daftar Isi

i ii iii

Ada Apa dengan Jokowi-JK? Yuk Berinvestasi di Indonesia Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian dan Berdaulat Cara Jokowi Mempererat Komunikasi dan Kontrol Kebijakan Mari Penuhi Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Jalesveya Jayamahe, di Lautan Kita Jaya!

1 3 5 7 9 11

Janji Politik untuk Kontrak Politik Stop Illegal Fishing, Jaga Laut Indonesia! Katakan Tidak untuk Narkoba! APBN yang Lebih Efektif BBM untuk Membangun Indonesia Layani Rakyat dengan Sepenuh Hati

13 15 17 19 21 23

Kerja, Kerja...dan Kerja Lebih Keras Tumbuh dan Merata Mengembangkan Potensi Kelautan Indonesia Membangun Indonesia dari Pinggiran Tekanan Ekonomi Global Tak Menyurutkan Langkah Kita Berdaulat Atas Pasokan Pangan dalam Negeri

25 27 29 31 33 35

Lima Sektor Strategis Penunjang Pembangunan Irigasi Baik, Pertanian Meningkat Saatnya Memaksimalkan Potensi Gas dalam Negeri Pariwisata Bisa Menjadi Penyelamat Devisa Negara Membangun di Luar Jawa Demi Ketahanan Air Berkelanjutan

37 39 41 43 45 47

1

2

Ada Apa dengan Jokowi-JK? Konon, masa pemerintahan 100 hari pertama kali digunakan oleh masyarakat, media massa, dan akademisi di Amerika Serikat untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt pada 1933. Kini terminologi 100 hari ini kian menjadi populer sebagai “tolok ukur” keberhasilan pemerintahan, termasuk di Indonesia. Betul, bahwa terlalu dini untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam hitungan 100 hari. Namun, beberapa pendapat politik mengatakan bahwa dimasa awal kepemimpinan, di mana aura kemenangan masih kuat, harapan konstituen masih membuncah, dan energi masih meluap, bisa jadi dapat mengukur efektivitas suatu pemerintahan baru. Tentu ini hanya sekadar pendapat, namun bila isu ini dikelola dengan baik, maka dampaknya dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan kepada pemerintah. Bagaimana dengan program 100 hari Jokowi – JK? Bila kita mencoba memindai media secara sepintas, isu tak akan jauh dari keinginan, masukan, kritik, dan berujung aksi unjuk rasa. Itu sehat. Menunjukan bahwa masih ada harapan dari masyarakat kepada pemerintahan baru. Kendati demikian, kami mencoba mengumpulkan beberapa fakta menonjol yang dianggap sebagai sebuah gebrakan pemerintahan baru. Sekadar menjaga asa, menyambungkan harapan dan fakta kerja pemerintah baru. Kami sampaikan lima infografis tentang pemberantasan illegal fishing buah kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; perang terhadap narkoba; pengalihan subsidi BBM; reformasi birokrasi; dan pelayanan terpadu satu pintu.

http://download.antarafoto.com/search-result/dom-1441173301

3

4

Yuk Berinvestasi di Indonesia Investasi menjadi salah satu pilar pembangunan bangsa. Dengan investasi yang tinggi, baik asing maupun domestik, pertumbuhan ekonomi meningkat. Harapannya tentu saja, investasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Investasi akan membuka lapangan kerja dan memacu ekonomi, oleh karena itu sudah sepantasnya jika para investor mendapatkan pelayanan terbaik sehingga bisa dengan mudah dan cepat mendapat kepastian soal rencana investasinya ke depan. Pelayanan cepat dan mudah bagi investasi menjadi semangat dibangunnya kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selama ini, perizinan yang berbelit, lama, dan tidak adanya kepastian persyaratan, waktu dan biaya menjadi keluhan penanaman modal di Indonesia. Pelayanan yang tidak transparan juga menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan PTSP, maka seluruh proses perizinan investasi bisa diselesaikan di satu tempat. Selain bisa menghemat biaya, pelayanan perizinan yang diberikan juga bakal semakin cepat. Selain PTSP pusat, kantor-kantor layanan terpadu ini juga akan dibangun di seluruh Indonesia. Tidak hanya membangun kantor, pemerintah juga akan meningkatkan kompetensi SDM, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan menerapkan standar pelayanan yang baik.

“Silakan berinvestasi di Indonesia. Dan jika menemui masalah, silakan telpon saya.” Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dalam World Economic Forum on East Asia 2015. Sumber : http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/04/20/090659235 /jokowi-ke-pengusaha-dunia-kalau-ada-masalahtelepon-saya

5

6

Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat Nawacita adalah sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Sembilan prioritas itu dulu menjadi bagian dari visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kampanye Pilpres 2014. Dengan Nawacita, Indonesia diharapkan mampu berubah dan menjadi negara yang berdaulat secara secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sembilan prioritas Nawacita mengilhami dan masuk menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN akan menjadi penuntun kebijakan pemerintah lima tahun ke depan, sehingga menjadi pondasi pembangunan yang kuat di masa datang. Harapannya Nawacita bukan sekedar janji, namun petunjuk ke mana pembangunan akan diarahkan. Tidak hanya dalam bidang ekonomi. Visi Nawa Cita juga menyangkut prioritas pembangunan dalam bidang yang lain, seperti kebudayaan, pendidikan, dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, mari kita berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, contohnya dengan membayar pajak dan memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putri kita.

"Berlandaskan tujuh visi pembangunan dan sembilan tujuan pembangunan dalam konsep Nawacita, maka akan ada fondasi pembangunan yang kuat dan berkualitas." Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sumber : http://bantenprov.go.id/read/berita/1541/hadiri-musrenbangnasdan-penyusunan-rkpd-2016-plt-gubernur-dukung-percepatanpembangunan-infrastruktur.html#.Ve1OtPmqqko

7

8

Cara Jokowi Mempererat Komunikasi dan Kontrol Kebijakan Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tahu dan mengerti keadaan masyarakatnya secara nyata. Dengan begitu dia bisa melihat langsung kesulitan dan masalah yang dihadapi rakyatnya, sehingga bisa memutuskan tindakan dan solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Konsep turun ke lapangan secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang terjadi inilah mendasari makna blusukan. Blusukan begitu terkenal saat Joko Widodo melangkahkan kakinya menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Konsep itu kemudian banyak ditiru oleh banyak pemimpin daerah lainnya di Indonesia. Dengan blusukan maka hubungan komunikasi antara pimpinan dan masyarakat terjalin. Dengan blusukan pula, jarak pemisah antara eksekutif dan masyarakat menjadi lebih cair termasuk bisa memastikan setiap detail program terlaksana dengan sempurna. Dengan blusukan tidak hanya dukungan rakyat yang diperoleh, namun juga dukungan politik dan kepastian implementasi kebijakan di lapangan. Blusukan bagi Presiden Joko Widodo juga menjadi kegiatan untuk mendapatkan inspirasi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Sebab dengan blusukan, pejabat di lapangan tidak bisa berbohongatau membuat laporan Asal Bapak Senang.

"Blusukan itu untuk menjalankan fungsi kontrol di lapangan. Jadi, memang harus dilakukan.” Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Sumber : http://www.antaranews.com/berita/473218/presiden-jokowiminta-dki-lakukan-kontrol-lapangan

9

10

Mari Penuhi Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Pembantu rumah tangga (PRT) sangat rentan dengan tindakan kekerasan dan pelecehan. Sebagai pekerja informal, mereka tidak memiliki payung hukum yang kuat jika mengalami ketidakadilan oleh majikannya. Banyak kasus menunjukkan, hak-hak PRT sebagai pekerja, seperti upah yang layak, hak cuti dan libur, termasuk hak menjalankan ibadah dengan aman, dikebiri. Masyarakat seharusnya bisa mulai menjadi aktor penggerak dengan memperlakukan pembantu rumah tangga sebagai pekerja yang sederajat dan memperlakukan pembantu rumah tangga sebagai profesi yang mulia. Salah satu faktor yang menjadikan pembantu rumah tangga terkesan subordinatif dibandingkan dengan pekerjaan lainnya adalah anggapan di masyarakat. Masih banyak yang menilai pembantu rumah tangga adalah pekerjaan yang rendah, sehingga menjadi pemicu munculnya kasus kekerasan pada PRT. Oleh karena itu, negara wajib hadir dan memberi perlindungan kepada para pekerja rumah tangga tersebut. Karena itulah kemudian muncul Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur standar minimum perlindungan bagi pekerja rumah tangga, agar hak mereka terpenuhi dan diperlakukan secara manusiawi.

“Kita berikan perlindungan tanpa kecuali termasuk memberikan perlindungan bagi sektor pekerja rumah tangga.” Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/20/nih3i 3-permenaker-perlindungan-prt-sebuah-terobosan-hukum

11

12

Jalesveva Jayamahe, di Lautan Kita Jaya! Jalesveva Jayamahe, di lautan kita jaya! Sebagai negara maritim dengan lautan yang sangat luas, sudah sepantasnya Indonesia memiliki Angkatan Laut yang kuat. Sudah sedari dulu bapak bangsa menyadari potensi dari luasnya laut. Sebagai negara kepulauan, laut bukanlah pemisah, namun justru penghubung antar pulau dan media transportasi yang efisien. Angkatan Laut yang kuat akan mengembalikan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Angkatan laut yang kuat juga akan mencegah kapal-kapal ilegal asing masuk dan mencuri ikan di perairan Indonesia. Untuk memperkuat kekuatan laut, dibutuhkan penambahan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI AL. Tidak hanya peralatan perang yang dimodernisasi, namun jumlah personil TNI AL, kekuatan armada laut, teknologi, hingga kesejahteraan dan kualitas prajurit juga harus ditingkatkan. Indonesia juga harus bisa membuat sendiri berbagai alutsista yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan lautan kita.

"Untuk sementara ini, modernisasi alutsista dititikberatkan ke TNI Angkatan Laut." Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Sumber : http://www.rmol.co/read/2014/10/30/177901/Tweeps-GirangDengar-Menteri-Susi-Sindir-Malaysia-Soal-Pencurian-Ikan-

13

14

Janji Politik untuk Kontrak Politik Salah satu tolak ukur demokrasi yang sehat adalah dengan kian cerdasnya pemilih menentukan pilihan politiknya. Tak sekadar faktor satu suku, satu agama, atau kedekatan identitas, namun berupaya melihat program yang ditawarkan kandidat saat kampanye pencalonan. Adalah Nawacita yang ditawarkan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi – JK) saat maju menjadi pasangan Presiden-Wakil Presiden Indonesia. Mencoba “menjual” rancangan sembilan agenda prioritas untukmendapatkan suara rakyat. Nawacita merupakan jawaban Jokowi-JK atas problema bangsa yang dijabarkan dari ajaran Trisakti Bung Karno. Digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kini, setelah berhasil memenangkan suara rakyat dan mulai menjalankan roda pemerintahan, visi misi tersebut diterjemahkan dalam dokumen perencanaan negara. Visi misi Presiden, tujuh (7) agenda prioritas, dan sembilan (9) cita-cita tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019. Dari janji politik saat kampanye, Nawacita seakan menjadi kontrak politik Jokowi – JK kepada rakyat Indonesia. Penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegaralah yang akan ditagih masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pemerintahan. Karenanya, untuk lebih membumikan dan mengenalkan Nawacita kepada masyarakat, kami merasa perlu untuk menampilkannya dalam infografis di edisi awal. Mencoba melekatkan konsep tersebut agar dapat menjadi indikator dalam mengukur kinerja pemerintahan di masa yang akan datang.

http://download.antarafoto.com/search-result/dom-1441620013

15

16

Stop Illegal Fishing, Jaga Laut Indonesia! Indonesia memperoleh anugrah Tuhan berupa laut yang sangat luas. Sebagai negara maritim dengan hutan bakau dan perairan yang hangat, seharusnya rakyat Indonesia bisa hidup makmur dari ikan dan sumber daya laut yang berlimpah ruah. Namun selama puluhan tahun, ikan-ikan di lautan Indonesia telah dicuri oleh kapal-kapal ilegal. Kapal-kapal yang sebagian besar berasal negara tetangga tersebut telah menguras sumber daya laut Indonesia. Mereka datang dengan kapal besar, modal besar, dan alat tangkap yang merusak lingkungan. Sementara nelayan tradisional kita dengan peralatan terbatas terdesak tanpa daya, mengais sisa-sisa ikan kecil yang masih tersisa di pinggir pantai. Oleh karena itu, kini saatnya Indonesia mengambil kendali. Setiap inci lautan harus diatur dengan teliti, sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Jaga laut Indonesia, anugrah Tuhan! Gunakan alat tangkap ramah lingkungan, buat peraturan yang mendukung nelayan tradisional dan memperhatikan kelestarian alam. Walau ada pro dan kontra, namun ketegasan untuk mengatakan Stop Illegal Fishing, Jaga Laut Indonesia!, sangat dinantikan. Sekarang atau tak ada waktu lagi.

"Laut kita luasnya lima belas kali luas laut Thailand, tetapi hasil lautnya hanya seperlima Thailand. Itu gila!" Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sumber : http://finance.detik.com/read/2014/10/29/165732/2733454/4/emosimeletup-menteri-susi-sindir-malaysia

17

18

Katakan Tidak untuk Narkoba! Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dansehat menjadi modal dasar membangun bangsa. Tanpa SDM yang berkualitas, kekayaan dan sumber daya alam (SDA) melimpah yang dimiliki Indonesia menjadi percuma. Pembangunan manusia tidak boleh dihancurkan oleh narkoba. Sudah terlalu lama narkotika dan barang adiktif meracuni generasi muda, membuat mereka sulit berkonsentrasi, merusak kesehatan dan mengakibatkan kematian. Tindakan tegas perlu dilakukan karena narkoba adalah kejahatan luar biasa atau Extra Ordinary Crime. Hukum yang tegas akan membuat pengedar dan pemakai narkoba jera. Hukum yang kuat akan membuat orang berpikir ribuan kali untuk masuk ke bisnis haram narkoba. Hukuman tegas perlu ditegakkan!Jaga Indonesia dan keluarga kita dari bahaya narkoba. Untuk itu peran aktif keluarga menjadi penting agar narkoba tidak masuk ke lingkungan kita. Jangan beri ruang kepada narkoba untuk bergerak dengan kegiatan-kegiatan positif.

“Kita tak ada kompromi dengan pelaku jaringan, sindikat dan bandar narkotika." HM Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia. Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/01/20/01544011/Menunggu. Eksekusi.Mati.2.Anggota.Bali.Nine

19

20

APBN yang Lebih Efektif Kita menghadapi kenyataan bahwa produksi minyak bumi Indonesia terus menurun. Di sisi lain konsumsi bahan bakar fosil tak terbarukan ini terus melonjak seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Kita juga harus menghadapi kenyataan bahwa selama ini kebijakan penyaluran subsidi BBM(Bahan Bakar Minyak) tidak tepat sasaran. Subsidi yang seharusnya diberikan untuk mereka yang tidak mampu, malah dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki mobil dan motor. Akibatnya, selain menjadi bumerang bagi anggaran negara, subsidi BBM yang terus membengkak membuat Indonesia tersandera. Ratusan triliun rupiah anggaran subsidi BBM yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia, dibakar habis oleh pemilik mobil yang sebagian besar ada di kota-kota besar. Uang subsidi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan bocor oleh aksi penyelundupan oleh oknum tak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kebijakan subsidi BBM harus diperbaiki sehingga lebih tepat sasaran. Subsidi harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Seiring dengan itu, penggunaan bahan bakar fosil juga harus dikurangi. Gunakan energi terbarukan dan ramah lingkungan.

“Ke depan akan semakin sedikit subsidi yang diberikan untuk BBM karena dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif dan energi terbarukan seperti biodiesel dan bioethanol.” Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Sumber : http://beritadaerah.co.id/2015/02/03/pemerintah-usulkanpenambahan-subsidi-bbn/

21

22

BBM untuk Membangun Indonesia Bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah. Komoditas ini menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga sangat sensitif bagi ekonomi maupun politik. Kenaikan harga BBM sedikit saja bisa membuat masyarakat bereaksi. Soal BBM bersubsidi, pemerintah dalam dilema. Di satu sisi ingin mengurangi beban jeratan subsidi ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di sisi lain tetap ingin menjaga stabilitas ekonomi dan politik di dalam negeri. Namun kebijakan sudah dibuat. Pemerintahan baru berupaya menurunkan beban APBN dengan menurunkan nilai anggaran subsidi BBM. Harapannya, dari penghematan itu pemerintah bisa meningkatkan anggaran pembangunan dan menambah dana pengentasan kemiskinan. Bukan pilihan yang menyenangkan, namun setiap perubahan membutuhkan pengorbanan dan penyesuaian. Dengan mengalihkan subsidi BBM menjadi belanja produktif, pembangunan bakal semakin cepat. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, irigasi dan rel kereta api akan dibangun dari anggaran penghematan subsidi BBM tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah berperan aktif mensukseskan kebijakan tersebut. Awasi penggunaan anggaran negara dari korupsi. Hemat BBM dan gunakan transportasi umum.

“Puluhan tahun kita tidak bisa membangun hanya karena subsidi BBM." Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.

Sumber :

http://nasional.kompas.com/read/2015/04/17/20065451 /Jokowi.Yakin.Hasil.Pengalihan.Subsidi.BBM.Terlihat.T iga.Tahun.Lagi

23

24

Layani Rakyat dengan Sepenuh Hati Aparatur sipil negara adalah pelayan masyarakat.Semangat melayani, bukan dilayani, seharusnya mendarah daging di setiap PNS di Indonesia. Bukan kemudian malah merasa berkuasa,sehingga menyuburkan praktik suap, korupsi dan nepotisme. Semangat melayani masyarakat tersebut bisa dibangun dari kelembagaan negara yang efisien melalui reformasi birokrasi. Sebab, inefisiensi yang selama ini terjadi di lingkungan pemerintahan turut menjadi benalu yang menyerap anggaran negara. Sudah menjadi rahasia publik jika lembaga pemerintahan dianggap telah memboroskan anggaran belanja negara, dengan jumlah aparatnya yang terlalu besar. Oleh karena itu birokrasi negara harus ditata ulang, direformasi menjadi bentuk yanglebih baik dan efisien. Reward and punishment bagi aparatur negara juga harus jelas, sehingga praktik korupsi, suap dan nepotisme yang sudah membudaya tidak bisa berkembang lagi. Kita pun bisa menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah. Awasi dan laporkan jika mendapatkan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan peraturan. Berikan feedback atau input membangun, sehingga bersama-sama mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan.

"Layani rakyat dengan sepenuh hati, dengan kasih sayang dan penuh keikhlasan.” Yuddy Chrisnandi, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi. Sumber : http://www.menpan.go.id/berita-terkini/3297-layani-rakyat-dengankasih-sayang-dan-keikhlasan

25

26

Kerja, Kerja...dan Kerja Lebih Keras Harapan besar berada di pundak pemerintah lima tahun ke depan. Di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi, di dalam negeri maupun secara global, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus mampu menunjukkan kinerjanya dalam membangun ekonomi, mengentaskan kemiskinan, menurunkan jumlah pengangguran, memperkuat angkatan bersenjata dan sederet pekerjaan rumah lain yang tak kalah beratnya. Sejumlah target tinggi ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% selama lima tahun ke depan, pembangunan 49 waduk, penurunan angka pengangguran dari 5% ke 4%, proyek tol laut dan target swasembada pangan bukan perkara mudah untuk diraih. Kerja, kerja...dan kerja lebih keras, adalah gambaran yang sudah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, tentang bagaimana kabinet baru yang terbentuk setelah Pilpres 2014 ini bisa mencapai target dan misi yang dicanangkan sebelumnya. Walau penuh tantangan, optimisme harus terus dibangun. Kerja keras dengan strategi yang jitu bukan hanya pencitraan, perlu dilakukan pemerintah. Seluruh perencanaan dan strategi membangun negeri, juga harus dikawal dalam realisasinya. Sudah menjadi rahasia publik, negeri ini memiliki orang-orang besar dengan rencana besar bagaimana membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Namun, saat implementasi di lapangan, rencana-rencana besar tersebut hanya bagus di atas kertas. Semoga tidak.

http://download.antarafoto.com/search-result/dom-1441266012

27

28

Tumbuh dan Merata Tujuan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga bagaimana pembangunan itu bisa merata dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi juga harus bisa membawa peningkatan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Pembangunan juga bukan hanya peningkatan kapasitas produksi di industri dalam negeri, namun bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu sudah selayaknya pembangunan Indonesia juga menitikberatkan pada aspek sosial seperti kesehatan, gizi dan pendidikan juga aspek kelembagaan, seperti politik, hukum, pertahanan dan kemananan. Sejumlah targetpun ditetapkan dalam Rancangan pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019. Salah satu hal yang ingin diraih adalah pembangunan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan pembangunan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tentunya untuk mencapai sasaran tersebut butuh dukungan semua pihak. Masyarakat bisa berpartisipasi dengan berhemat energi dan menjadi wajib pajak dengan baik. Ketika masyarakat sudah memiliki good will, pemerintah juga butuh membuktikan keseriusannya agar sasaran tersebut bukan hanya mimpi.

“Konstruksi ekonomi yang coba dibangun dalam RPJMN 2015 terutama pembangunan ekonomi yang meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat.” Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Sumber : http://swa.co.id/business-strategy/management/lima-sektor-prioritaspembangunan-ekonomi

29

30

Mengembangkan Potensi Kelautan Indonesia Potensi laut Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Selain secara ekonomi, luas laut yang mencapai 70% total luas Indonesia tersebut juga belum bisa mendukung konektivitas antar pulau. Pada aspek lingkungan, saat ini juga belum adanya regulasi yang kuat yang mengatur tentang pencemaran. Dengan berbagai kendala tersebut, maka implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bidang kemaritiman harus semakin dipertajam. Ada empat parameter keberhasilan, seperti pengembangan pelabuhan penyeberangan, pembangunan kapal perintis, produksi hasil perikanan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang dicanangkan RPJMN lima tahun ke depan. Pengembangan potensi kelautan juga harus dilakukan untuk meningkatkan kedaulatan maritim Indonesia. Pembangunan kelautan Indonesia diharapkan bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.

"Indonesia berpeluang menjadi penguasa pasar rumput laut dunia." Indroyono Soesilo, Menko Kemaritiman Sumber : http://www.satuharapan.com/read-detail/read/menko-indroyono-riberpeluang-jadi-raja-rumput-laut-dunia

31

32

Membangun Indonesia dari Pinggiran Pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya terpusat di Jawa dan Bali saja. Pertumbuhan ekonomi juga harus dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di wilayah lain Indonesia, seperti wilayah-wilayah tertinggal di perbatasan dan kawasan Indonesia timur. Apalagi saat ini, kawasan-kawasan tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa dan Bali. Anggaran belanja negara dan tata kelola keuangan pemerintah daerah harus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan di Jawa, Bali dan Sumatera, sekaligus meningkatkan kinerja pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Dengan kebijakan itu maka tata kelola keuangan daerah ditujukan untuk menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Peningkatan anggaran daerah juga diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

"Hal itu mempercepat penguatan daerah dalam pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat." Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Sumber : http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150814_in donesia_rapbn_jokowi

39

40

Irigasi Baik, Pertanian Meningkat Sebagai negara agraris yang berbasis pada pertanian, sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hanya saja, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, lahan pertanian di negeri ini terus berkurang. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab mengapa tingkat produksi pangan di Indonesia tidak bisa mengejar kenaikan jumlah penduduk di tanah air. Selain masalah alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, minimnya penambahan lahan pertanian juga menjadi sebab ancaman kedaulatan pangan Indonesia. Sangat disayangkan jika alih fungsi lahan pertanian tersebut terjadi di lahan pertanian yang memiliki irigasi teknis. Irigasi teknis yang baik dipercaya akan mampu mengatasi pasokan air di lahan pertanian secara merata. Dengan pembangunan irigasi, maka target swasembada pangan dalam 3 tahun ke depan diharapkan bisa tercapai. Pembangunan irigasi tidak hanya perluasan jaringan dengan membangun jaringan baru, tetapi juga usaha perbaikan sistem irigasi yang sudah ada. Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan mewujudkan swasembada pangan, Kementerian Pertanian akan merehabilitasi irigasi yang rusak.

“Sekitar 60% saluran irigasi tersier rusak, kami sudah anggarkan sekitar Rp4,1 triliun untuk saluran irigasi.” Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Sumber :

http://m.tabloidsinartani.com/index.php?id=148&tx_ttne ws[tt_news]=1885&cHash=18d6ef01b370f5403a707f8 7f403635c

33

34

Tekanan Ekonomi Global Tak Menyurutkan Langkah Kita Tahun 2015 menjadi masa yang sulit bagi ekonomi Indonesia dan dunia. Perlambatan ekonomi membuat negara ini hanya mampu tumbuh 4,71% pada kuartal pertama 2015, dibandingkan kuartal yang sama tahun 2014. Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan banyak hal, baik domestik maupun internasional. Di sisi domestik, pertumbuhan ekonomi tidak bisa lebih tinggi lagi karena belum efektifnya penyerapan anggaran negara, terutama di proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Sementara di sisi global, Indonesia terimbas pelemahan ekonomi yang terjadi di belahan dunia lain, seperti di China, Amerika Serikat dan Eropa. Karena negara-negara tersebut merupakan mitra dagang utama Indonesia. Tekanan lebih besar juga terjadi akibat anjloknya harga barang komoditas yang menjadi tumpuan ekspor, seperti bahan tambang dan minyak sawit mentah/ Crude Palm Oil (CPO). Secara fundamental, perekonomian nasional sebenarnya cukup kokoh menghadapi berbagai tekanan global. Untuk mengejar ketertinggalan ekonomi, pemerintah harus mempercepat realisasi berbagai proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi saat ini, di tengah tekanan ekonomi global yang lesu, kinerja ekspor dan investasi tidak bisa diandalkan secara maksimal.

"Pertumbuhan ekonomi di 2016 tentu peran government spending dan investasi akan besar, kita harapkan kondisi ekonomi global dan Eropa membaik, AS membaik dan Jepang membaik. Itu akan bisa memperbaiki ekspor kita." Agus D.W. Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia. Sumber : http://www.antaranews.com/berita/497233/bi-proyeksikanpertumbuhan-ekonomi-54-persen

35

36

Berdaulat atas Pasokan Pangan dalam Negeri Masih banyaknya impor bahan makanan, seperti buah-buahan dan sayuran, membuktikan bahwa saat ini Indonesia belum berdaulat atas pangannya sendiri. Sebab, kedaulatan pangan berarti sebuah negara mampu mengatur produksi dan konsumsi pertanian yang berorientasi kepada kepentingan lokal dan nasional, bukan pasar global. Kedaulatan pangan juga mencakup hak memproteksi dan mengatur kebijakan pertanian nasional dan melindungi pasar domestik dari dumping dan kelebihan produksi negara lain yang dijual sangat murah. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik, yang mudah diakses setiap orang. Untuk mencapai kedaulatan pangan bukan langkah yang mudah. Untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai, pemerintah memberikan bantuan ke petani berupa subsidi pupuk dan benih gratis. Tidak hanya itu saja, bantuan alat pertanian berupa traktor dan pembenahan saluran irigasi juga gencar dilakukan.Untuk meningkatkan produksi pertanian, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp16,9 triliun yang berasal dari dana pengalihan subsidi BBM.

“Untuk mencapai kedaulatan pangan, pemerintah akan memajukan sarana irigasi. Jika dapat berkomitmen mengedepankan soal irigasi, pemerintah dapat menyelamatkan setidaknya satu juta hektare lahan di Indonesia.” Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Sumber : http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/10/27/090617391/menteriamran-fokuskan-kedaulatan-pangan

37

38

Lima Sektor Strategis Penunjang Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 memberi petunjuk bagaimana negara ini akan diarahkan dalam lima tahun ke depan. Dalam lima infografis, kita akan menggambarkan bagaimana RPJMN memberi arah dan target pembangunan ke depan. Selain menyingung arah kebijakan dan target-target dalam pembangunan energi terutama gas, juga menyinggung sektor industri, pariwisata, ketahanan pangan, dan juga ketahanan air. Tema tersebut dipilih untuk menunjukkan bagaimana pentingnya sektor-sektor yang masuk dalam ranah ekonomi tersebut mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Sebagaimana kita tahu, karut marut pengelolaan sektor energi terus membayangi setiap langkah pembangunan di Indonesia. Produksi minyak bumi yang terus turun, namun di sisi lain konsumsi dalam negeri yang melonjak menjadi beban bagi negara. Sebab, sebagian besar konsumsi di negeri ini masih mendapatkan subsidi pemerintah. Itulah sebabnya, pemerintah kemudian mencoba memaksimalkan potensi gas alam dan bahan bakar terbarukan, menggantikan minyak bumi. Sementara itu sektor air, pangan, pariwisata dan industri, sejumlah target juga sudah ditetapkan. Empat sektor tersebut penting karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Air selain menjadi kebutuhan pokok penunjang kehidupan, juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan produksi pertanian dan pangan. Sementara industri dan pariwisata, juga penting sebagai bagian dari upaya pemerintah mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Sejumlah program telah dibuat agar target-target pembangunan di sejumlah sektor tersebut bisa dicapai. Adalah tugas kita, sebagai warga negara untuk membantu pemerintah mencapai target pembangunan yang dicanangkan. Kawal, awasi dan berperan aktif bisa menjadi satu cara untuk kita berpartisipasi.

http://download.antarafoto.com/search-result/dom-1441266012

41

42

Saatnya Memaksimalkan Potensi Gas dalam Negeri Sumber daya energi merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Indonesia menjadi negara yang beruntung karena memiliki aset berharga ini. Diperlukan pengelolaan yang tepat agar aset migas dapat memberikan manfaat bagi seluruh negeri. Indonesia pernah mendapat windfall dari minyak pada masa 1970-an. Sayangnya, pengelolaan yang kurang baik membuat rejeki tersebut tidak banyak dapat dirasakan dalam jangka panjang. Ini dapat terlihat dari pemanfaatan cadangan gas bumi yang belum optimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Langkah baru diperlukan untuk memperbaiki situasi itu. Salah satunya adalah dengan memperbaiki tata kelola niaga gas. Dengan perbaikan ini diharapkan akses rumah tangga terhadap gas bumi dapat ditingkatkan secara signifikan. Di samping itu perluasan pemanfaatan gas sebagai bahan bakar transportasi tentunya akan dapat mendorong terjadinya efisiensi pemanfaatan energi.

“Industri migas Indonesia tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, melainkan juga mesin penggerak bagi pertumbuhan ekonomi karena industri ini mempunyai kontribusi yang besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggerakkan pertumbuhan industri lokal.” Sudirman Said, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral. Sumber : http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150520174524-8554584/sudirman-said-belum-ada-terobosan-perbaikan-di-sektormigas/

43

44

Pariwisata Bisa Menjadi Penyelamat Devisa Negara Pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Sejuta keindahan alam, kultur, dan warisan leluhur Indonesia yang orisinil adalah nilai lebih yang perlu terus kita gaungkan. Pariwisata punya posisi strategis dalam peningkatan devisa negara. Bahkan pada tahun lalu, industri pariwisata Indonesia mampu menyumbang sekitar US$ 10 miliar devisa negara. Posisi tersebut menjadi nomor empat setelah minyak, batu bara dan kelapa sawit. Pariwisata itu sektor jasa berbasis kreatif. Indonesia dengan potensi pariwisata yang kaya harusnya bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya sebesarbesarnya untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi pariwisata adalah industri yang lebih ramah lingkungan. Jika menjual keindahan alamnya saja cukup, mengapa harus merusak atau mengambilnya. Semua orang menyadari akan potensi pariwisata Indonesia yang kaya dan beragam.Potensi area wisata tidak disebut destinasi kalau tidak ada 3A, yaitu attractive, amenities atau fasilitas, dan accessibilities. Untuk itu pemerintah dalam lima tahun ke depan berusaha meningkatkan promosi wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi secara lebih kuat. Di samping itu juga pemerintah akan mengembangkan jenis wisata lainnya yang berbasis kultural dan membangun brand kepariwisataan lebih naik.

“Pada 2014 capaian wisman kita yakni 9,3 juta. Pada 2015, saya targetkan bisa meraih 10 juta wisman dan 20 juta wisman pada 2019.” Arief Yahya, Menteri Pariwisata. Sumber : http://www.republika.co.id/berita/koran/bincangbisnis/15/01/26/nirw55-arief-yahya-menteri-pariwisata-rikita-akan-siapkan-wisata-khas

45

46

Membangun di Luar Jawa Pengembangan sektor industri menjadi bagian dari usaha pembangunan ekonomi jangka panjang untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang. Sejumlah langkah pun dilakukan untuk menciptakan industri nasional yang maju dan tangguh. Selain mendorong industri melakukan riset dan pengembangan, sejumlah insentif lain juga diberikan untuk industri-industri pioner. Pemerintah juga berupaya menumbuhkan populasi industri dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri. Prioritas utama penumbuhan populasi yaitu pada industri pengolah sumber daya alam, industri penghasil barang konsumsi, industri penghasil bahan baku serta industri dengan jaringan produksi global. Dalam membangun industri nasional, pemerintah fokus pada pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa, melalui fasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (Kl) dan fasilitasi pembangunan 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM). Selain itu, Kementerian Perindustrian juga terus mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pembangunan industri di daerahnya masing-masing. Terutama pembangunan wilayah industri di daerah.

”Indonesia merupakan negara ekonomi dan pasar terbesar di Asia Tenggara dengan PDB mencapai US$ 846 miliar dan jumlah penduduk 250 juta orang. Pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDB per kapita diperkirakan mengalami peningkatan empat kali pada tahun 2020.” Saleh Husin, Menteri Perindustrian. Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2232199/menperin-ajaknegara-kawasan-afrika-kembangkan-industri-kecil

47

48

Demi Ketahanan Air Berkelanjutan Meningkatkan ketahaan air nasional menjadi salah satu prioritas yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Ketahanan air yang berkelanjutan harus dimulai dengan perhatian yang lebih besar dalam pengelolaan sumber-sumber air. Pengelolaan itu menuntut adanya keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi. Ketahanan air yang didukung keterpaduan konservasi sumber daya air merupakan kunci dari pembangunan berkelanjutan. Upaya pemanfaatan air memerlukan pengelolaannya sendiri. Fokus pengelolaan pada tahap ini adalah untuk menjaga kualitas dan kuantitas air bagi masyarakat, termasuk bagi kegiatan ekonomi. Kekurangan penyediaan pasokan air baku, misalnya, mendorong rumah tangga dan industri terutama di perkotaan untuk mengeksploitasi air tanah. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan air baku, kualitas air mutlak untuk dijaga. Pemerintah akan memfokuskan pengelolaan air untuk mendukung program kedaulatan pangan dan energi. Ketahanan air berbasis konservasi ini memiliki efek terhadap perkembangan ekonomi nasional. Indonesia adalah negara agraris maka kebutuhan air bersih tidak dapat dipisahkan dan sangat berpengaruh pada sektor perekonomian negara.

“Untuk 2015 ini difokuskan pada ketahanan air berbasis konservasi, karena terkait dengan program kedaulatan pangan dan energi dari pemerintah.” Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sumber : http://wartaekonomi.co.id/read/2015/01/09/41689/dsdan-fokuskanpengelolaan-air-untuk-kedaulatan-pangan.html