BONUS DEMOGRAFI SEBAGAI MESIN PERTUMBUHAN EKONOMI: JENDELA PELUANG ATAU JENDELA BENCANA DI INDONESIA?

Populasi Bonus Demografi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Volume 23 Nomor 1 2015

Halaman 1-19

BONUS DEMOGRAFI SEBAGAI MESIN PERTUMBUHAN EKONOMI: JENDELA PELUANG ATAU JENDELA BENCANA DI INDONESIA? Wasisto Raharjo Jati

1

Abstract This article analyzes the correlation between demographic bonus and economic growth in Indonesia. Demographic bonus, assumed to be able to pushing up national economy through growth of productive manpower. In the case of Indonesia, demographic bonus is still not optimized to the fullest due to government policy which is still reluctant about it. Indonesian economic growth has grown through massive consumption from middle class earned from demographic bonus. Consumption, however, needs to be balanced with productivity so Indonesia can avoid middle-income countries trap. Therefore, this article will be elaborated more deeply towards demographic bonus in the context of Indonesian economy. Keywords: demographic bonus, economic growth, and middle class Intisari Tulisan ini menganalisis korelasi bonus demografi dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bonus demografi diasumsikan dapat mendongkrak perekonomian nasional melalui pertumbuhan tenaga kerja produktif. Dalam kasus Indonesia, bonus demografi belum dioptimalkan secara maksimal karena kebijakan pemerintah yang masih setengah hati. Ekonomi Indonesia tumbuh melalui konsumsi kelas menengah yang didapat dari bonus demografi. Namun konsumsi perlu diimbangi dengan produktivitas sehingga Indonesia terhindar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut bonus demografi dalam konteks perekonomian Indonesia. Kata-kata kunci: bonus demografi, pertumbuhan ekonomi, kelas menengah

Pendahuluan Dalam kurun waktu satu dekade terakhir ini, Indonesia tengah mengalami fenomena transisi demografi yang terindikasi dari hasil sensus penduduk tahun 2000. Berdasarkan SP 2000, ada fakta yang signifikan tentang program KB yang telah memberi dampak sangat positif. SP 2000 menunjukkan bahwa penduduk di bawah usia 15 hampir tidak bertambah dari jumlah sekitar 60 juta tahun 1970-1980an dan sampai akhir tahun 2000 jumlahnya hanya 1

sekitar 63-65 juta saja. Sebaliknya, penduduk usia 15–64 tahun pada 1970 berjumlah sekitar 63-65 juta dan telah berkembang menjadi sekitar 133–135 juta pada akhir tahun 2000, atau mengalami kenaikan dua kali lipat selama 30 tahun. Beban ketergantungan yang diukur dari rasio penduduk usia anak-anak dan tua per penduduk usia kerja (15-64 tahun) telah menurun tajam dari sekitar 85-90 per 100 tahun 1970 menjadi sekitar 54-55 per 100 tahun 2000.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Email: [email protected]

Populasi Volume 23 Nomor 1 2015

1

Wasisto Raharjo Jati

Sementara itu, hasil mutakhir sensus 2010 juga menunjukkan tren positif dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) tahun 2010 mencapai 66 persen dari total penduduk yang mencapai 157 juta jiwa. Adapun pekerja usia muda (15-24 tahun) mencapai 26,8 persen atau 64 juta jiwa. Angka usia produktif kerja naik dengan angka ketergantungan, 100 penduduk usia produktif menanggung 51 orang penduduk tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Adapun transisi demografis yang ditandai dengan kenaikan dua kali lipat jumlah usia produktif bekerja (15-64 tahun), diiringi dengan penundaan pertumbuhan usia penduduk muda (di bawah 15 tahun), dan semakin sedikitnya jumlah penduduk manula (di atas 64 tahun) sebagaimana yang terlihat dari dua hasil sensus tersebut lazim dikenal sebagai bonus demografi (demographic dividend). Dalam bahasa ekonomi kependudukan, bonus demografi dimaknai sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh semakin besarnya jumlah tabungan dari penduduk produktif. Hal ini dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut juga lazim dikenal sebagai jendela kesempatan (windows of opportunity) bagi suatu negara untuk melakukan akselerasi ekonomi dengan menggenjot industri manufaktur, infrastruktur, maupun UKM karena berlimpahnya angkatan kerja. Banyak negara menjadi kaya karena berhasil memanfaatkan jendela peluang bonus demografinya untuk memacu pendapatan per kapita sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Namun yang menjadi efek negatif berikutnya pasca bonus demografi adalah meledaknya usia tua, sedangkan transisi usia muda menjadi usia produktif belum sempurna (Adioetomo, 2005: 4). Hal itulah yang kemudian menyebabkan pembengkakan jaminan sosial dan pensiunan sehingga terjadi stagnasi dalam perekonomian nasional karena tabungan dari usia produktif dialihkan sebagai dana talangan kedua hal tersebut.

2

Formulasi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kita memaknai bonus demografi tersebut. Apabila melihat realita sekarang ini, Indonesia diperkirakan mencapai puncak bonus demografi pada 2017 sampai 2019 untuk gelombang pertama dan 2020 sampai 2030 untuk gelombang bonus demografi kedua. Hal ini berarti komposisi jumlah penduduk dengan usia produktif 15-64 tahun mencapai titik maksimal jika dibandingkan dengan usia non-produktif 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Dengan kata lain, telah terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja potensial. Namun perlu ditegaskan pula bahwa bonus demografi tidak memberikan dampak signifikan jika negara minim investasi sumber daya manusia (human capital investment). Oleh karena itu, bonus demografi juga dapat berubah menjadi gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban anggaran negara. Sebagai kunci permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana menyinergiskan bonus demografi dengan pertumbuhan ekonomi dalam kasus Indonesia. Akankah ia dilihat sebagai anugerah atau musibah. Kerangka konseptual untuk permasalahan tersebut adalah konsep ekonomi kependudukan untuk melihat sejauh mana bonus demografi memengaruhi pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya. Pembahasan dalam tulisan ini akan dibagi dalam beberapa sub-bagian. Pertama, menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, menjelaskan basisbasis teoretis ekonomi kependudukan dalam pembahasan bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, membahas kondisi makro perekonomian Indonesia dan tingkat serapan angkatan produktif dalam dunia kerja. Keempat, menjelaskan transformasi bonus demografi dalam kasus kelas menengah Indonesia dan dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi. Kelima, simpulan atas hasil analisis dalam penelitian ini.


Bonus Demografi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif berbasis kajian kepustakaan (library research). Yang dimaksudkan sebagai analisis deskriptif kualitatif ialah analisis yang didasarkan pada pemetaan permasalahan yang terdapat dalam dua variabel kasus untuk dicari titik korelasinya. Korelasi tersebut dapat mengonfirmasi, menolak, dan seimbang berdasarkan pada pengumpulan data yang dilakukan peneliti. Studi kepustakaan merupakan instrumentasi penelitian dengan mengumpulkan berbagai macam literatur relevan, baik jurnal, buku, proceeding maupun working paper, yang memiliki tersangkut paut dengan permasalahan penelitian ini. Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis data di lapangan. Pertama adalah melakukan studi pendahuluan dengan meneliti kajian-kajian terdahulu yang membahas masalah kependudukan dan ekonomi. Kedua adalah mengumpulkan literatur yang sesuai dengan fokus permasalahan yang menjadi tema utama penelitian ini. Ketiga adalah menganalisis secara kritis berbagai sumber literatur tersebut untuk mendapatkan pemahaman mendasar mengenai korelasi bonus demografi dengan pertumbuhan ekonomi. Keempat adalah melakukan komparasi dengan data lain untuk menemukan lokus korelasi dan permasalahannya. Kelima adalah menulis makalah berdasarkan argumentasi analisis dari berbagai data tersebut. Fenomena Bonus Demografi di Indonesia Secara historis, tanda-tanda munculnya fenomena bonus demografi di Indonesia dimulai pada awal 1990-an melalui keberhasilan progam Keluarga Berencana (KB). Program KB ini dilakukan atas dasar logika developmentalisme dengan asumsi bahwa ketika populasi penduduk mengalami kelebihan kapasitas (overload), maka itu akan berimplikasi simetris dengan


kemiskinan. Hal ini berbeda dengan konsep keluarga berencana yang dilakukan di negara maju yang lebih berorientasi pada pengendalian angka fertilitas. Kebijakan keluarga berencana di negara berkembang diarahkan pada perhitungan ekonomi yang diarahkan dalam rangka memajukan masyarakat agraris yang masih terbelakang. Oleh karena itulah, dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus pula mengurangi kemiskinan sehingga beban ekonomi negara berkurang, pertumbuhan penduduk perlu dikekang. KB dimplementasikan ke tingkat desa melalui program posyandu, imunisasi, dan vasektomi dengan memanfaatkan saluran korporatisme negara, seperti PKK, HKTI, maupun kelompencapir. Keberhasilan program-program tersebut selama tiga puluh tahun telah mampu menggeser anak-anak dan remaja berusia di bawah 15 tahun yang biasanya besar dan berat di bagian bawah dari piramida penduduk Indonesia ke bagian piramida dengan usia yang lebih tinggi, yaitu usia di atas 15 tahun atau pada usia 15-64 tahun. Pergeseran bagian dasar dari piramida dengan jumlah penduduk yang besar itu dan masih tetap diikuti kesetiaan pasangan usia subur pada program KB menyebabkan angka fertilitas tetap rendah. Angka fertilitas yang rendah menyebabkan jumlah dan persentase anak-anak dan remaja di bawah usia 15 tahun juga tetap rendah. Struktur penduduk seperti ini menyebabkan beban ketergantungan maupun dukungan ekonomi yang harus diberikan oleh penduduk usia produktif pada penduduk usia anak-anak dan tua menjadi lebih ringan. Kenyataan ini juga berbeda dan sekaligus menepis anggapan beberapa orang yang mengkritik seakan program KB di masa lalu dipaksa dan tidak akan tahan lama. Fertilitas yang rendah karena kesetiaan ber-KB dan masih bertahan sekaligus membuktikan bahwa pasangan usia subur itu ber-KB bukan karena dipaksa, tetapi kesadaran sendiri sebagaimana yang terlampir dalam Gambar 1.

3


Jika disimak dari gambar tersebut, tampak bahwa sejak Sensus Penduduk 1990 hingga 2000 terjadi penurunan rasio ketergantungan antara penduduk muda dan penduduk tua antara 10 hingga 20 juta penduduk dalam rentang satu dekade tersebut. Munculnya bonus demografi sebenarnya telah mulai tampak sejak akhir tahun 2000 melalui hasil Sensus Penduduk 2000. Hasil sensus itu memberikan gambaran nyata dan resmi bahwa program KB memberi dampak yang sangat positif. Akibatnya adalah penduduk di bawah usia 15 hampir tidak bertambah dari jumlah sekitar 60 juta tahun 1970-1980-an. Sampai akhir tahun 2000 penduduk usia itu hanya menjadi sekitar 63-65 juta saja. Sebaliknya, penduduk usia 15–64 tahun, yang jumlahnya tahun 1970 baru mencapai sekitar 63-65 juta, telah berkembang menjadi lebih dari 133–135 juta. Ini adalah suatu pertambahan yang lebih dari dua kali lipat atau lebih 100 persen selama 30 tahun. Beban ketergantungan yang diukur 4

dari rasio penduduk usia anak-anak dan tua per penduduk usia kerja telah menurun tajam, yaitu dari sekitar 85-90 per 100 tahun 1970 menjadi sekitar 54-55 per 100 tahun 2000. Secara lebih lanjut, angka fertilitas pada Sensus 2000 juga dapat dikendalikan menjadi 80 juta anak per 285 dan tren positif tersebut berlanjut pada Sensus 2010 lalu dengan tingkat kelahiran tercegah menjadi 95,4 juta anak per 330 juta penduduk. Meskipun terjadi kenaikan 34 persen jumlah penduduk dalam 10 tahun terakhir, sebenarnya struktur penduduk Indonesia lebih banyak didominasi oleh penduduk produktif, seperti terlihat dalam Gambar 2. Merujuk pada data BPS tahun 2012, struktur penduduk Indonesia didominasi penduduk dewasa dan produktif dari segmen umur 25-64 tahun yang mencapai 52,63 persen, usia anak sekolah dari segmen 1024 tahun mencapai 29,39 persen, balita



!

umur 0-5 tahun di kisaran 10,09 persen, dan lansia 65-75 + mencapai 7,16 persen. Dalam hal ini, bonus demografi pada gelombang pertama tahun 2010 hingga 2020 terjadi pada segmen penduduk produktif 52,63 persen yang menanggung 1 lansia per 100 penduduk maupun 5 balita per 100 penduduk. Tren positif mengenai bonus demografi sepertinya masih akan berlanjut tahun 2020-2030. Pada rentang waktu tersebut, beban ketergantungan penduduk usia anak-anak dan beban ketergantungan penduduk usia tua berada pada posisi paling optimal. Setelah tahun 2030 beban ketergantungan penduduk usia tua akan meningkat sehingga beban ketergantungan total akan naik kembali. Diperkirakan bonus yang dapat disumbangkan oleh penduduk usia kerja akan menjadi makin kecil karena harus menanggung beban ketergantungan penduduk usia tua yang jumlahnya akan makin membengkak.


Bonus demografi harus dioptimalkan semaksimal mungkin demi pertumbuhan ekonomi melalui investasi sumber daya manusia yang modern. Ledakan penduduk usia kerja ini akan memberikan keuntungan ekonomi apabila memenuhi persyaratanan sebagai berikut. 1) Penawaran tenaga kerja (labor supply) yang besar meningkatkan pendapatan per kapita jika mendapat kesempatan kerja yang produktif. 2). Adanya peranan perempuan, yaitu jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja dan membantu peningkatan pendapatan. 3). Adanya tabungan (savings) masyarakat yang diinvestasikan secara produktif. 4). Modal manusia (human capital) yang berkualitas jika ada investasi untuk itu. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah bonus demografi yang akan terjadi di negara kita telah memenuhi kriteria tersebut? Pertanyaan tersebut bernuansa retoris dan skeptik manakala gambaran makro 5


pembangunan Indonesia yang masih timpang antara barat dan timur. Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Gini yang merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan dalam pembangunan dan pendapatan. Indeks Gini telah menembus rekor tertinggi, yakni mencapai 0,41 tahun 2011-2012. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendataan telah memasuki skala medium dan memberikan sinyalemen bahwa pertumbuhan ekonomi pada dua tahun tersebut belum berkualitas. Beberapa penyebab pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas sehingga kurang peduli terhadap bonus demografi adalah indeks pembangunan manusia yang timpang, angka melek huruf, maupun angka ketercukupan gizi usia dini. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, masih tampak timpangnya indeks pembangunan manusia antarprovinsi. Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi masih didominasi oleh bagian barat dan tengah, seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Sementara itu, provinsi dengan IPM rendah adalah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTB, dan NTT. Kedua, indeks angka melek huruf. Penduduk Kota Jakarta Timur mempunyai angka melek huruf 99 persen dengan rata-rata lama sekolah 10,9 tahun dan merupakan kota dengan nilai IPM tertinggi di Indonesia. Akan tetapi, Kota Mataram dengan melek huruf 95 persen dan rata-rata lama sekolah 7,4 tahun berada pada urutan IPM nomor 198 dari lebih 400 kabupaten kota di Indonesia. Penduduk Jayawijaya yang hanya mempunyai melek huruf 32 persen dan rata-rata pendidikan 2,2 tahun berada jauh pada urutan IPM ke-341 dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Ketiga, angka ketercukupan gizi. Indonesia Timur masih mendominasi dalam hal angka gizi buruk penduduknya yang meliputi Papua, Papua Barat, Gorontalo, NTT, dan Maluku. Adapun yang menjadi

6

dasar penentuan kategori gizi miskin adalah pendapatan per penduduk, konsumsi beras per kapita, maupun konsumsi lauk-pauk per kapita. Angka gizi buruk yang tertinggi itu, bahkan terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat. Persentase angka gizi buruknya mencapai 34-36 persen dan angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen. Sementara itu, kawasan lainnya, seperti NTB maupun NTT, lebih disebabkan oleh kondisi alamnya yang tandus. Jika dilihat besarnya angka ketimpangan pembangunan manusia maupun besarnya angka koefisien gini yang kian membesar, besar kemungkinan bonus demografi akan terlewati begitu saja tanpa ada upaya mendayagunakannya. Hal inilah yang kemudian menjadi ironi di negara ini, yaitu potensi besar tersebut kurang diperhatikan. Yang menjadi titik krusial berikutnya adalah menghubungan bonus demografi dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua hal tersebut sangatlah penting karena koefisien kausalitas berlaku dalam sisi permintaan dari bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran. Korelasi Bonus Demografi dengan Pertumbuhan Ekonomi Perbincangan mengenai korelasi antara pertambahan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi telah menjadi sumber perdebatan panjang di kalangan ahli ekonomi kependudukan. Hal ini karena terdapat berbagai macam varian cara pandang dalam melihat dua permasalahan tersebut. Beberapa di antaranya melihat dari ukuran (size) penduduk, pendapatan (income), ketimpangan (inequality), maupun kondisi perekonomian nasional, hingga pada stuktur penduduk (population structure) berikut angka natalitas, fertilitas, maupun mortalitasnya (Lee, 2003: 170). Dalam hal ini, terdapat tiga tesis penting untuk melihat korelasi pertambahan



penduduk dengan naiknya pertumbuhan ekonomi, yakni menolak (restrict), mendukung (promote), dan netral (independent) (Bloom, 2003: 45). Ketiga indikasi tersebut setidaknya merupakan konklusi dari penelitian di berbagai negara lainnya yang kemudian akan dicoba dalam kasus Indonesia. Pertama adalah teori menolak (restrict) atau pesimis, yang beranggapan bahwa pertambahan penduduk justru akan semakin mengurangi pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasarkan pada fakta generasi baby boom yang terjadi pasca Perang Dunia II ketika suasana perdamaian dan kondisi negara maju maupun negara dunia ketiga yang tengah membangun kembali ekonomi membutuhkan banyak tenaga kerja. Masifnya jumlah tenaga kerja justru membuat ekonomi menjadi overheated dan mengalami inflasi tinggi karena manusia semakin banyak, tetapi tidak diiringi dengan pertambahan luas lahan. Akibatnya adalah kawasan industrialisasi maupun ekonomi lainnya berkembang menjadi kawasan penduduk kumuh. Industri tidak dapat menampung banyak lagi jumlah penduduk menjadi tenaga kerja karena telah surplus berlebihan tenaga kerja. Akibatnya yang terjadi kemudian adalah tersendatnya inovasi dalam perekonomian karena investasi dialihkan pada upah karyawan dan negara dalam hal jaminan sosial dan pensiun yang besar karena pembengkakan jumlah penduduk tersebut. Penambahan penduduk justru menjadi beban karena pengangguran yang besar tidak dapat dioptimalkan akibat minimnya faktor produksi yang dimiliki. Secara garis besar, teori menolak ini diilhami dari pemikiran Thomas Robert Malthus (1789) maupun Garret Hardin (2001) dengan lokus penolakan sebenarnya antara relasi pertambahan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi adalah pada masalah keterbatasan (limitation). Dalam aliran Malthusian, keterbatasan terjadi karena untuk hidup, manusia memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh


lebih lambat (deret hitung) dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (deret ukur). Oleh karena itu, untuk dapat keluar dari permasalah kekurangan pangan tersebut, pertumbuhan penduduk harus dibatasi. Mazhab Neo-Malthusian yang dipelopori oleh Garret Hardin menilai keterbatasan alam sebagai kian tidak mampunya sumber ekonomi menampung pertambahan penduduk yang semakin bertambah. Perekonomian modern yang ditandai dengan industrialisasi ekstratif telah mampu menambah kesejahteraan manusia sehingga membuat pertumbuhan penduduk kian bertambah. Setidaknya hal itu dapat dilukiskan dalam tesis Hardin yang disebut Tragedy of The Commons (Tragedi Rakyat). Tragedi tersebut terjadi karena manusia hanya mengejar rasionalitas ekonominya saja, tetapi tidak didukung dengan daya lingkungan di sekitarnya. Secara garis besar, teori pesimis yang dilandasi logika Malthusian maupun Neo-Malthusian ingin mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin hari semakin menurun karena produksi sumber ekonomi yang kian menyusut. Ketersediaan sumber ekonomi berupa sumber daya alam yang menyusut berpengaruh pada menurunnya pendapatan penduduk secara keseluruhan. Dalam konteks ini, membatasi dan mengontrol menjadi kata kunci teori ini, yakni dengan mengontrol pertambahan penduduk akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi untuk menjadi terbuka. Kritikan yang dialamatkan pada teori ini lebih mengarah pada sikap konservatif yang belum memasukkan perubahan dan kemajuan teknologi sebagai bagian penting. Modernisasi dalam bidang ekonomi kini telah mendorong perbaikan standar hidup manusia dan mengharuskan manusia bekerja mencari pendapatan. Hal tersebut yang menyebabkan menurunnya angka fertilitas maupun natalitas karena kecenderungan menikah muda menurun akibat tuntutan pekerjaan.

7


Sebenarnya bonus demografi muncul karena progam KB yang terilhami konsep pembatasan jumlah anak hanya dua dan naiknya asupan gizi kemudian semakin membaiknya fasilitas kesehatan sehingga dapat menunda pertumbuhan penduduk secara prematur dalam dua dekade sejak progam itu dilakukan pada 1974.

telah mampu memudahkan semua kebutuhan manusia. Hal tersebut terjadi lantaran adanya rekayasa teknologi yang dapat memproduksi kebutuhan manusia secara artifisial. Perspektif optimistis mengakui bahwa sumber daya alam dalam bentuk sumber ekonomi kian menipis dari waktu ke waktu, tetapi semua itu dapat disiasati dengan teknologi.

Hal ini berbeda dengan pandangan pesimistis sebagai teori kedua yang menilai tidak adanya korelasi antara pertambahan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Perspektif optimistis justru melihat ada korelasi positif antara keduanya. Keduanya dapat disatukan untuk menggerakkan pengembangan ekonomi. Jumlah penduduk yang kian bertambah justru menjadi pangsa besar dalam perekonomian, baik dalam produksi maupun konsumsi. Dari segi produksi, terjadi pertambahan tenaga kerja yang melimpah untuk mendukung proses industrialisasi. Adanya pertambahan tersebut juga berdampak pada kuantitas buruh yang murah (blue-collar labor) sehingga mampu menghemat biaya produksi. Selain itu pula, buruh terdidik (whitecollar labor) juga semakin meningkat karena naiknya kesadaran masyarakat modern terhadap jenjang pendidikan tinggi maupun vokasi (Bloom, 2003: 34).

Dasar pemikiran dari perspektif optimistis hadir dari pemikiran Amartya Sen mengenai pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi yang selama ini diorientasikan untuk mencari laba semata tanpa ada timbal balik dengan manusia dan alam justru menciptakan bencana ekonomi manusia. Bencana tersebut, seperti angka ketimpangan besar yang dapat ditunjukkan dengan semakin meroketnya koefisien gini di negara dunia ketiga, kemiskinan akut, maupun kelaparan. Hal itulah yang kemudian memicu terjadinya orientasi dalam pembangunan dari semula ekonomi menjadi manusia. Pembangunan manusia, seperti peningkatan asupan gizi, perbaikan fasilitas kesehatan, terjangkaunya fasilitas pendidikan, maupun redistribusi ekonomi yang seimbang, merupakan kunci dalam mengoptimalkan potensi penduduk menjadi potensi ekonomi. Meningkatnya kuantitas penduduk dan kualitas penduduk kemudian menjadi kunci untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi berbasis investasi sumber daya manusia (human capital investment).

Dari segi konsumsi, jumlah penduduk besar merupakan pangsa ekonomi besar bagi komoditas industri. Naiknya pendapatan per kapita seiring dengan maraknya investasi dan semakin membaiknya perekonomian nasional. Hal itulah yang kemudian memicu terjadi permintaan barang secara besar-besaran terhadap komoditas barang. Keterbatasan (limitation) yang menjadi faktor resistan antara pertambahan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi dalam pandangan teori pesimistis justru dinilai perspektif optimistis sebagai tidak belakunya pemikiran Malthusian di era modern sekarang ini. Dewasa kini, adanya perkembangan teknologi dan informatika 8

Adapun teorisasi ketiga adalah teori independen/netral yang justru melihat antara variabel pertambahan penduduk dengan variabel pertumbuhan ekonomi pada dasarnya tidak berkorelasi dan berjalan secara independen tanpa ada ikatan. Adanya pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi sebenarnya bukan hanya tergantung pada tingkat konsumsi penduduk sebagai konsumen maupun produksi tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi justru dilihat sebagai adanya spesialisasi antara faktor produksi antarpenduduk yang kemudian terjadi



tukar-menukar barang jasa sesuai dengan nilai ekonomisnya. Sementara itu, pertambahan penduduk sendiri dipandang sebagai proses alami seiring dengan meningkatnya pendapatan, iklim perekonomian yang kompetitif, maupun kebutuhan sandang, papan, dan pangan yang kian meningkat. Adanya pertambahan penduduk justru mengakibatkan perekonomian tidak berkembang secara maksimal karena minimnya kualitas tenaga kerja maupun minimnya angka konsumsi masyarakat. Pembahasan bonus demografi yang menjadi lokus utama dalam tulisan ini sebenarnya mengadopsi ketiga konsepsi teoretis tersebut, misalnya pengendalian penduduk terhadap konsumsi ekonomi karena sumber daya alam yang kian terbatas dan adanya pertambahan penduduk produktif yang berkualitas. Namun ketiga teori tersebut pada dasarnya juga merupakan abstraksi konseptual terhadap fenomena bonus demografi yang berbeda di setiap negara. Dalam kasus negara maju, fenomena bonus demografi yang muncul merupakan abstraksi dari teori menolak (restrict). Oleh karena itulah, industrialisasi hadir dalam konteks abad 19-20 di saat struktur penduduk negara maju masih berusia muda. Bonus demografi negara maju muncul pada masa peralihan industri yang dari semula ekstratif menuju manufaktur. Namun yang menjadi masalah kemudian adalah pada konteks sekarang ini, negara maju mengalami penuaan penduduk (population aging) karena semakin banyaknya penduduk tua dan minimnya pertumbuhan penduduk usia muda. Hal itulah yang memicu terjadinya relokasi industrialisasi dari negara maju ke negara dunia ketiga yang tengah mengalami bonus demografi. Adapun bonus demografi di negara dunia ketiga merupakan abstraksi fenomenologis teori menerima (promoted) di mana ketersediaan penduduk muda yang melimpah memungkinkan berdirinya industri padat karya maupun industri padat modal (Kasmiyati, 2012: 11).


Konteks Perekonomian Makro Indonesia dan Tingkat Penyerapan Kerja Yang menjadi isu berikutnya dalam pembahasan sub-bab ini adalah bagaimana konteks bonus demografi Indonesia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi bila dikonseptualisasikan dengan ketiga teori tersebut? Ketiga teori tersebut pada dasarnya juga mendeskripsikan kondisi perekonomian yang berbeda, seperti teori menolak/pesimis cenderung terjadi pada industrialisasi berbasis padat modal, sedangkan pada teori menerima, kasus bonus demografi yang terjadi mengarah pada iklim industrialisasi berbasis padat karya dengan mendayagunakan besarnya potensi penduduknya. Pada dasarnya perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 hingga 2012 dipastikan tumbuh di bawah rata-rata potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang rendah ketimbang potensinya ini terjadi karena perekonomian pasca krisis didominasi oleh kehilangan permanen dalam output perekonomian (permanent output loss/POL). Yang dimaksudkan dengan POL adalah kondisi proyeksi ekonomi yang cenderung mengarah pada penurunan tren pertumbuhan ekonomi karena minimnya penyerapan kapital (Cerra, 2008: 442). Tahap pemulihan perekonomian tidak pernah ditandai dengan tingkat pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan sebelum krisis terjadi walaupun pertumbuhan produk domestik bruto dan pertumbuhan produk domestik bruto per kapita mampu tumbuh positif. Kondisi perekonomian Indonesia yang didominasi oleh POL tersebut terjadi sebagai implikasi letter of intent dengan IMF, yakni penerapan kebijakan penghematan (austerity) yang diterapkan oleh IMF dan disetujui oleh Pemerintah Indonesia sehingga memengaruhi kebijakan fiskal Indonesia hingga saat ini dan menyebabkan perekonomian terperangkap ke dalam permanent output loss (Friedrich, 9


2011: 24). Benang merah antara kebijakan penghematan (austerity) dengan permanent output loss adalah pemerintah mengurangi sektor pembiayaan-pembiayaan terhadap ekonomi produktif maupun jaminan sosial lainnya. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan industri strategis maupun infrastruktur dalam negeri tidak dapat berkembang karena negara menghentikan pembiayaan dengan mengatasnamakan logika penghematan tersebut. Pada akhirnya, banyak tenaga kerja Indonesia tidak terserap dalam industri padat modal karena lebih banyak mengandalkan tenaga kerja asing. Karena sektor produksi tidak berkembang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang, maka pilihan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak berfokus pada pemulihan ekonomi dengan penguatan sektor industri dan sektor teknologi. Namun fokusnya beralih pada kebijakan mengandalkan pelemahan nilai tukar rupiah tanpa didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan fiskal cenderung menahan tingkat suku bunga acuan (BI rate) di angka 5,75 persen. Cara tersebut dilakukan untuk memperbaiki sisi penawaran, seperti masuknya investasi maupun industri. Harus diakui bahwa konsumsi memainkan peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena kontribusinya mencapai 65 persen dari produk domestik bruto. Sepuluh tahun yang lalu rasio konsumsi terhadap produk domestik bruto mencapai 68 persen. Di tengah iklim perekonomian negara yang belum stabil karena ancaman krisis keuangan dunia, Indonesia pada dasarnya masuk dalam kategori aman berkat angka konsumsi penduduk yang besar. Namun perlu dicatat pula bahwa pada 2005, rasio pertumbuhan sektor industri terhadap pertumbuhan sektor pertanian adalah 0,43 dan rasionya pada 2010 adalah 0,92. Eksistensi industri dalam negeri yang masih labil tersebut

10

disebabkan oleh upaya teknologisasi faktor produksi yang belum merata sepenuhnya. Kondisi makro perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya stabil sejak krisis 1998 dan kini pasca resesi dunia tahun 2008 berimplikasi negatif terhadap sektor penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Semula ditargetkan bahwa setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 450.000 tenaga kerja baru, tetapi awal tahun 2013 ini pemerintah menurunkan target itu menjadi 225.000 pekerja saja yang masuk dunia kerja. Rendahnya angka statistik tersebut didasarkan pada tingkat elastisitas pertumbuhan ekonomi Indonesia terhadap penyerapan tenaga kerja yang memang terus menurun sejak 2008. Berdasarkan estimasi ekonomi yang dilakukan Komite Ekonomi Nasional, sepanjang Januari-September 2012, jumlah penyerapan tenaga kerja per 1 persen ternyata hanya 180.000 orang. Hasil tersebut meleset dari prediksi awal pemerintah yang menargetkan kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 450.000 tenaga kerja (Soelistianingsih, 2012: 7). Rendahnya penyerapan tersebut juga didasari oleh upaya pemerintah menerapkan upah buruh seminimum mungkin untuk memperbaiki iklim ekonomi nasional menjadi lebih kompetitif. Indikasi penurunan tenaga kerja di tengah tren positif pertumbuhan ekonomi dapat disimak dari data BPS Agustus 2012 silam. BPS menyebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai angka 6,14 persen. Angka itu mengalami penurunan dibandingkan dengan TPT Februari 2012 sebesar 6,32 persen dan TPT Agustus 2011 sebesar 6,56 persen. Namun perlu dicatat pula bahwa jumlah pengangguran pada Agustus 2012 mencapai 7,2 juta orang dan selama periode satu tahun terakhir terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,46 persen dalam satu generasi angkatan kerja yang sangat fluktuatif (BPS, 2012: 7).



Tabel 1 Komparasi Jumlah Angkatan Kerja Indonesia Tahun 2012 Jenis Kegiatan Utama

2011

2012

Februari

Agustus

Februari

Agustus

(2)

(3)

(4)

(5)

Angkatan Kerja

119,40

117,37

120,41

118,04

Bekerja

111,28

109,67

112,80

110,80

8,12

7,70

7,61

7,24

69,86

68,34

69,66

67,88

6,80

6,56

6,32

6,14

Pekerjaaan Tidak Penuh

34,19

34,59

35,55

34,29

Setengah Penganggur

15,73

13,52

14,87

12,77

Paruh Waktu

18,46

21,06

20,68

21,52

(1)

Penganggur Tingkat Partisipasi/Angkatan Kerja (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Sumber: BPS, 2012: 2

Dari tabulasi tersebut, gejala fluktuatif juga terjadi pada sektor lain yang rata-rata menurun antara 1-2 persen, seperti dalam angka partisipasi, pengangguran, maupun pekerjaan yang tidak penuh. Hal ini terjadi lantaran adanya kebijakan praktik kerja alih daya (outsourcing) dan sistem buruh kontrak yang justru masih menempatkan pekerja dalam sebuah situasi yang rentan dan hilangnya kepastian kerja untuk jangka panjang. Tentunya ini sangat memengaruhi tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan tenaga kerja. Praktik kerja alih daya dan buruh kontrak merupakan gejala global yang dapat dipandang sebagai ikon globalisasi yang mengedepankan efisiensi pasar, tetapi esensinya adalah mengeskploitasi tenaga kerja. Pada dasarnya praktik kerja alih daya mengakibatkan angka tukar buruh (terms of trade) terus-menerus mengalami penyusutan. Penurunan tersebut dapat diindikasikan dalam bentuk perbandingan antara harga upah dan barang yang semakin mengecil. Sejak praktik kerja alih daya mulai dijalankan secara global pada 2001 di negara-negara Asia pasca krisis, hampir satu miliar atau 1/3 dari populasi angkatan kerja merupakan buruh kerja dengan


upah rendah yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Potensi manfaat ekonomi dari bonus demografi yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif dan rendahnya angka ketergantungan penduduk terancam sia-sia. Bonus yang hanya terjadi sekali bagi sebuah bangsa itu akan dialami Indonesia tahun 2020-2030. Jika penduduk usia produktif lebih banyak menganggur dan tidak mempunyai penghasilan, ini akan menjadi beban dan ancaman. Pada 2020-2030, 100 penduduk usia produktif diperkirakan menanggung 44 orang tidak produktif dan setelah itu, angka ketergantungan penduduk akan naik kembali. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan jumlah pengangguran terbuka nasional tahun 2011 mencapai 6,56 persen (7,7 juta jiwa) penduduk. Pengangguran terbuka usia muda (15-24 tahun) mencapai 5,3 juta jiwa, 20 persen (1,06 juta jiwa) di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebut pekerja usia muda Indonesia 4,6 kali lebih sulit mendapatkan kerja dibandingkan dengan pekerja dewasa. Angka ini jauh lebih tinggi

11


daripada rata-ratadunia yang mencatat pekerja usia muda 2,8 kali lebih sulit mendapat kerja. ILO juga mencatat pengangguran terbuka berumur 15-29 tahun di Indonesia berjumlah 19,9 persen dan merupakan yang tertinggi di antara negara-negara di Asia Pasifik. Namun ini lebih rendah daripada negara-negara di Eropa yang sedang dilanda krisis keuangan. Dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia, 44,2 juta orang (39,86 persen) bekerja pada sektor formal dan 66,6 juta orang (60,14 persen) bekerja pada sektor informal. Besarnya angka pekerja informal tersebut didasarkan pada kualitas tenaga kerja Indonesia yang tidak berimbang. Sebagian besar masih didominasi berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah sebesar 53,9 juta orang (48,63 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebesar 20,2 juta orang (18,25 persen). Penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi hanya sekitar 10,0 juta orang yang mencakup 3,0 juta orang (2,68 persen) berpendidikan diploma dan 7,0 juta orang (6,30 persen) berpendidikan universitas. Oleh karena itulah, kapabilitas tenaga kerja yang masih dalam level mendasar tersebut mempunyai kecenderungan dibayar murah sehingga kesejahteraan pun juga menurun. Dengan semakin rendahnya kesejahteraan tenaga kerja, akan semakin sulit bagi perekonomian Indonesia untuk mengandalkan penguatan permintaan domestik di masa depan sekalipun Indonesia akan mendapatkan bonus demografi hingga tahun 2020. Besar kemungkinan bonus demografi yang akan terjadi pada 2020 tersebut akan terlewati. Sebanyak 60 persen penduduk Indonesia masih didominasi angka buruh informal upah rendah yang berimplikasi pada sedikitnya tabungan investasi sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi. Saving rate di Indonesia saat ini hanya sekitar 44,2 persen karena 50 juta masyarakat belum tersentuh perbankan. Menurut data dari Bank Dunia pada 2009, jumlah rekening simpanan di Indonesia sebanyak 12

504,7 per 1.000 orang. Sementara itu, rasio simpanan terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 36,9 persen. Jumlah rekening kredit sebanyak 196,9 per 1.000 orang dengan kantor cabang tiap 1.000 penduduk sebanyak 7,7 buah. Rasio kredit terhadap PDB sebesar 26,9 persen. Masih sedikitnya nominal penarikan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank menunjukkan kesadaran berinvestasi masih belum merata (Bank Dunia, 2009: 15). Dalam berbagai kasus, penduduk Indonesia memiliki kecenderungan menginvestasikan hartanya berupa rumah, tanah, emas, maupun properti lainnya yang nilai ekonominya dianggap tidak gampang jatuh. Hal itulah yang menjadi alasan sektor properti masih berjaya sebagai sektor investasi nomor wahid setelah emas mulia. Minimnya penarikan dana berupa surat berharga, surat utang negara, maupun produk deposito mengindikasikan penduduk Indonesia jarang melakukan investasi berisiko tinggi. Kondisi perekonomian yang masih gonjang-ganjing, baik di level dunia maupun nasional, membuat produk perbankan kurang begitu diminati. Permasalahan likuidasi Bank Century tahun 2008 silam merupakan titik skeptis penduduk terhadap investasi perbankan. Kekhawatiran terhadap jumlah tabungan yang raib secara mendadak maupun portofolio yang tidak dapat dicarikan menjadi alasan produk perbankan dijauhi masyarakat. Padahal bonus demografi yang jumlahnya mencapai hampir separuh penduduk Indonesia diharapkanmenginvestasikan pendapatan demi pertumbuhan ekonomi negara. Namun pada kenyataannya, sulit diharapkan bonus demografi memiliki kapasitas menabung dalam sektor perbankan. Pada lokus krusial inilah, diperlukan cara pikir kritis tentang memaknai kembali bonus demografi sebagai jendela peluang (windows of opportunity) ataukah jendela bencana (windows of disasters)? Jika dilihat sekelumit kisah kondisi makro perekonomian Indonesia yang masih belum stabil sepenuhnya



dengan ketimpangan pembangunan antara berbagai daerah di Indonesia, tentunya bonus demografi belum dapat menjadi jaminan alat katrol perekonomian nasional. Konteks bonus demografi menjadi jendela bencana terjadi pada saat banyak penduduk usia produktif tidak tertampung dalam lapangan pekerjaan (Srihadi, 2012: 3). Hal ini terjadi lantaran permintaan tenaga kerja tidak berbanding lurus dengan penawaran kerja dari dunia kerja. Setiap tahunnya terjadi kenaikan dua juta angkatan kerja yang didominasi lulusan dengan minim kapabilitas kerja, tetapi pada saat bersamaan, dunia kerja juga mengalami keterbatasan menampung tenaga kerja baru dan lebih mengoptimalkan pekerja lama. Akibatnya adalah pengangguran semakin menumpuk sehingga rasio ketergantungan berpotensi melebar. Kekhawatiran yang realistis bila bonus demografi dalam dua dekade ini tidak dilakukan secara maksimal adalah proyeksi rasio ketergantungan tahun 2050 menjadi 10 tahun lebih cepat. Pada waktu tersebut dipastikan bahwa kebanyakan kelompok usia tidak produktif berasal dari kelompok kaum tua yang hidupnya harus ditanggung karena tidak memiliki tabungan pada saat bonus demografi berlangsung. Mengoptimalkan Bonus Demografi sebagai Kelas Menengah Jikalau bonus demografi dari sisi produksi dan industrialisasi masih menemui hambatan terkait dengan kondisi makro perekonomian yang belum stabil, berbeda halnya jika bonus demografi dimaknai dari sisi konsumsi sebagai pengatrol pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itulah, memaknai bonus demografi sebagai bentuk pertumbuhan kelas menengah baru merupakan bentuk nyata dari jendela kesempatan (windows of opportunity) sesungguhnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Ndadari, 2012: 1). Antara tahun 2003-2012, jumlah penduduk kelas menengah


dengan pengeluaran 2-20 USD per hari di Indonesia bertambah sebanyak 50 juta orang. Alhasil, bonus demografi ini membuat daya beli Indonesia sangat kuat. Jadi, wajar saja jika perekonomian Indonesia sangat menjanjikan karena pasar domestik Indonesia saat ini didukung oleh tingkat konsumsi yang cukup tinggi. Salah satu penyumbang daya beli tersebut berasal dari konsumsi rumah tangga dengan distribusi terbesar pada Produk Domestik Bruto Indonesia yang mencapai 60 persen, seperti yang tertera dalam Tabel 2. Dari pembacaan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa konsumsi rumah tangga berperan besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara yang angka persennya terus merangkak naik ketimbang sektor pembiayaan lainnya yang cenderung masih fluktuatif. Besarnya pembiayaan konsumsi yang dilakukan oleh konsumsi rumah tangga tersebut merupakan sebagian dari torehan positif pertumbuhan kelas menengah baru Indonesia yang terlahir dari pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada 2012. Sektor konsumsi memang telah berkembang pesat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini. Konsumsi memainkan peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena kontribusinya mencapai 65 persen dari produk domestik bruto. Sepuluh tahun yang lalu rasio konsumsi terhadap produk domestik bruto mencapai 68 persen, tetapi pada 2012 lalu terjadi penurunan sebesar 3 persen. Hal tersebut merupakan pertanda bahwa secara perlahan, tetapi pasti telah terjadi transformasi perekonomian. Kontribusi pengeluaran bukan makanan oleh rumah tangga menjadi lebih besar daripada kontribusi pengeluaran makanan oleh rumah tangga. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan, kelas menengah Indonesia mengalami reorientasi dalam hal ekonomi yang mengarah pada pemenuhan gaya hidup 13


Tabel 2 Komparasi Konsumsi Tahunan Indonesia Tahun 2012 Komponen Pengeluaran

2010

2011

56,5

54,6

9,1

2012 II

III

IV

I-IV

54,3

53,5

54,4

56,0

54,6

9,0

7,0

9,1

8,3

11,1

8,9

32,0

32,0

31,9

32,7

33,1

34,8

33,2

Perubahan Inventori

0,3

1,0

4,4

3,4

1,2

-0,2

2,2

Diskrepansi Statistik

0,4

2,1

2,4

3,5

3,7

1,6

2,8

Ekspor Barang dan Jasa

24,6

26,3

24,9

24,5

23,2

24,6

24,3

Impor Barang dan Jasa

22,9

24,9

24,7

26,6

23,9

28,0

25,8

Produk Domestik Bruto

100

100

100

100

100

100

100

Konsumsi Rumah tangga Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

I

Sumber: Alisjahbana, 2013

(lifestyling) yang mewakili kelas sosial tertentu. Semakin majunya teknologi informasi maupun inovasi komoditas yang secara kontinu menjadikan masyarakat kelas menengah Indonesia sebagai aktor yang apatis dan lebih mengutamakan pemenuhan unsur material saja (Pambudy, 2012: 20). Lifestyling yang terjadi dalam kasus kelas menengah baru tersebut merupakan bentuk pencarian identitas dengan mengonsumsi sebuah barang tertentu. Identitas tersebut merupakan manifestasi adanya konstruksi kebutuhan diri yang dimediasi, dihidupi, dan dipenuhi sehingga kian mendorong untuk selalu berkonsumsi mencari jati diri. Pola tersebut menggambarkan adanya consumer culture, yakni pemenuhan gaya hidup yang berkembang menjadi produksi komoditas yang dilakukan secara massal. Hal tersebut menandai era Fordisme, yakni era konsumsi gaya hidup yang diproduksi secara massal supaya setiap orang mendapatkan identitas dari komoditas tersebut. Namun yang menjadi titik krusial kemudian adalah titik jenuh konsumsi dari era Fordisme memicu industri melakukan inovasi untuk menemukan barang baru sebagai identitas baru. Oleh karena itulah, aliran konsumsi menjadi tidak terputus karena masyarakat selalu terdorong dan didorong untuk mengonsumsi komoditas, tidak 14

peduli utilitasnya demi kehidupan yang penting pemenuhan identitas perlu dicapai (Adhitama, 2012: 7). Peningkatan kelas menengah sebagai wujud fenomena bonus demografi telah berakibat langsung pada pertumbuhan kelas konsumsi (consuming class), yakni orangorang dengan laba bersih tahunan sebesar US$ 3,600. Kenaikan tersebut dapat dianalisis melalui perbandingan tahun, yakni tahun 2011 mencatatkan pertumbuhan kaum kelas menengah Indonesia yang menakjubkan dari total 1,6 juta orang pada periode 2004 menjadi 50 juta orang tahun 2011. Adanya kenaikan fantastis itu menandakan kekuatan konsumsi domestik yang begitu tinggi. Besarnya populasi penduduk tersebut telah berimplikasi membuat tingkat konsumsi domestik selalu tinggi (Yuswohady, 2012: 43). Kelas menengah Indonesia dengan pengeluaran US$ 4 per hari yang berjumlah 18 persen dari total populasi yang mencapai 40 juta penduduk selama ini berhasil menopang 65 persen mobilitas barang dan jasa selama kurun waktu 2012. Tentunya hal tersebut menjadi modal penting dalam memproyeksikan segi konsumsi bonus demografi untuk dioptimalkan lebih lanjut. Dari 237 juta penduduk Indonesia, sebanyak



155 juta penduduk dewasa atau 82 persen dari populasi telah memiliki harta antara US$ 10,000 hingga US$ 100,000. Sementara itu, sebanyak 1,2 persen mempunyai kekayaan antara US$ 100,000–US$ 1 juta dan hanya 0,1 persen yang mempunyai kekayaan di atas US$ 1 juta. Adapun data lain yang dihimpun dari Bank Dunia menunjukkan bahwa persentase penduduk dengan pengeluaran per kapita di atas US$4 per hari meningkat dari 5,7 persen tahun 2003 menjadi 18,2 persen akhir 2011. Ini berarti ada 30 juta kelas menengah baru yang terlahir pasca krisis moneter yang mendera Indonesia tahun 1998. Hal tersebut merupakan potensi yang luar biasa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen karena permintaan terhadap mobil, motor, telepon seluler, dan industri gaya hidup meningkat begitu tajam. Optimisme yang dibangun tersebut berdasarkan pengalaman Korea Selatan ketika negara tersebut masih menikmati keuntungan demografi dan modal berupa pertumbuhan ekonominya mencapai rata-rata 8,5 persen dalam periode 1981-1995. Rasio investasi dengan Produk Domestik Brutonya praktis berada di atas 30 persen, bahkan mencapai lebih dari 40 persen dalam tahun 1991, begitu juga dengan rasio tabungan yang mencapai 40 persen tahun 1988. Ketika bonus demografi di Indonesia mencapai puncaknya tahun 2030 nanti, diproyeksikan akan terdapat 135 juta penduduk dengan tingkat konsumsi yang kuat. Selain itu, juga terdapat 71 persen penduduk perkotaan yang berkontribusi 86 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Bank Dunia mengklasifikasikan kelas menengah sebagai penduduk dengan pengeluaran antara US$ 2-US$ 20 per hari. Pengeluaran konsumsi yang sifatnya gradula tersebut merupakan bentuk dari life-cycle hypothesis yang menyebutkan bahwa pola konsumsi dan tabungan akan dipengaruhi oleh siklus umur manusia. Pada masa kanakkanak karena tidak ada pendapatan tingkat


tabungan akan negatif (orang tua membiayai anaknya). Dalam periode produktif, yakni umur 15-65 tahun, orang berpotensi memiliki tabungan karena pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan konsumsinya. Adapun pada kelompok usia lanjut, yakni 65 tahun ke atas, tingkat tabungan yang ada akan digunakan untuk masa pensiun. Oleh karena itu, tingkat tabungan swasta dan pemerintah dan konsumsi akan dipengaruhi oleh transisi demografi yang tersaji dalam komparasi konsumsi di Tabel 3. Optimisme yang dibangun perihal besarnya konsumsi oleh pertumbuhan kelas menengah baru sebagai efek positif bonus demografi di Indonesia terhadap menaiknya pertumbuhan ekonomi adalah sah-sah saja. Namun di tengah eforia tersebut, harus juga dilihat dengan cermat fondasi terbentuknya kelas menengah baru tersebut. Pada dasarnya, kelas menengah Indonesia dalam konteks bonus demografi sekarang ini boleh dikatakan masih sangat rentan. Kelas menengah ini secara mayoritas masuk dalam kategori pengeluaran di batas bawah, yaitu US$ 2-US$ 4 per hari atau antara Rp18.000,00 sampai Rp36.000,00 per hari. Sebagian besar penduduk kelas menengah dengan jumlah sebesar 91,5 juta jiwa atau kurang lebih 68 persen dari total kelas menengah secara keseluruhan masih mendominasi dalam hal pengeluaran ini. Adapun untuk kategori yang relatif dianggap kuat, yaitu pengeluaran US$ 6-US$ 20 atau antara Rp54.000,00-Rp180.000,00 per hari tercatat sebesar 15 juta penduduk atau 11 persen dari total penduduk kelas menengah. Jika melihat realitas tersebut, daya beli konsumtif dari masyarakat Indonesia sebenarnya belum terlalu kuat sebagai suatu kelas menengah yang utuh. Selain masih didominasi konsumsi menengah bawah, kelas menengah Indonesia juga rentan menghadapi middle income trap sebagaimana yang dialami oleh banyak 15


Tabel 3 Komparasi Konsumsi Masyarakat dan Pemerintah Years

CHH/GDP

CHHF/GDP

CHHNF/GDP

CG/GDP

2000

0.616504

0.326192

0.290312

0.06532

2001

0.615615

0.32074

0.294875

0.067791

2002

0.611706

0.311841

0.299865

0.073301

2003

0.606525

0.303575

0.30295

0.076976

2004

0.606157

0.293856

0.312301

0.076213

2005

0.596182

0.284694

0.311489

0.076893

2006

0.583029

0.275573

0.307456

0.079888

2007

0.575692

0.269805

0.305887

0.078047

2008

0.572012

0.265466

0.306546

0.081297

2009

0.573535

0.262906

0.310629

0.089925

2010

0.565546

0.256314

0.309232

0.084995

Sumber: Friedrich, 2011: 44

negara ekonomi baru (new emerging economic countries), seperti Argentina, Kuba, serta menyusul Malaysia, Thailand, dan FIlipina. Istilah tersebut adalah untuk negara-negara berpendapatan menengah (middle-income countries) yang “terjebak” di posisinya dan tidak dapat melakukan lompatan untuk masuk menjadi negara maju baru. Terjebaknya suatu negara berkembang yang tidak dapat menjadi negara maju disebabkan oleh minimnya investasi dalam sumber daya manusia. Hal tersebut merujuk pada strategi poptimalisasi bonus demografi dari sisi produksi yang menyebutkan bahwa penguasaan teknologi melalui sumber daya manusia yang didapat bonus demografi bersimetris dengan pertumbuhan ekonomi. Negara yang terindikasi terkena virus middle income trap tersebut umumnya memiliki populasi besar dengan tingkat konsumsi pangan dan nonpangan yang hampir seimbang, ekonomi masih didominasi hasil ekstratif dan migas, serta industri strategis yang belum kuat fondasinya. Dalam di Argentina

16

kasus kelas menengah dan Kuba tahun 1980-an,

pertumbuhan pesatnya diakibatkan oleh adanya dukungan negara. Aparat negara mempunyai birokrasi yang sangat besar jumlahnya disertai kucuran anggaran untuk subsidi dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, investasi menyerap tenaga kerja berkualitas terbatas sehingga kelas menengah tersebut terjebak dalam golongan konsumtif dan kurang produktif. Kelas menengah Indonesia mempunyai kecenderungan senang berkonsumsi, termasuk konsumsi ats barang impor, sedangkan produktivitas mereka relatif rendah karena sebagian besar pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal. Sebanyak 70 persen dari populasi bonus demografi usia produktif yang bekerja sejumlah 109,7 juta orang per Agustus 2011 berada di sektor informal. Selebihnya yang 30 persen merupakan pekerja formal dan kantoran. Besarnya pekerja informal ditambah minimnya produktivitas dalam negeri semakin membuat jurang ketimpangan kian melebar. Hal tersebut dapat terindikasi dari indeks Gini yang dihitung berdasarkan pendapatan bersih tiap orang. Indeks Gini menunjukkan angka 0,41 yang berarti makin tinggi angkanya, makin timpang.



Faktor lainnya adalah defisit perdagangan. Selama Januari-Oktober 2012 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011, nilai ekspor Indonesia turun 6,22 persen, sedangkan impor naik 9,35 persen. Besarnya ketergantungan barang impor yang dilakukan oleh kelas menengah di Indonesia justru tidak menciptakan adanya upaya melakukan investasi keuangan dalam negeri. Yang terjadi kemudian adalah banyak kapital dalam negeri lari ke luar negeri dan bukan bersirkulasi dalam ranah domestik. Oleh karena itulah, pemaknaan segi konsumsi dari bonus demografi di Indonesia lebih banyak didominasi diskursus oleh lembaga asing yang melihat potensi pengerukan keuntungan dari membludaknya kelas produktif tersebut. Tidaklah mengherankan jika lembaga ekonomi, seperti McGlobal Kinsley pada September 2012 memberitakan Indonesia dapat menjadi negara ekonomi terbesar dunia ke-7 dengan memanfaatkan bonus demografinya. Namun pada saat bersamaan, segi konsumsi dari bonus demografi yang terjadi di Indonesia saat ini kurang begitu menggema dalam pembuatan kebijakan fiskal di Indonesia. Besarnya angka konsumsi tanpa dimbangi produktivitas dan ditambah ketergantungan yang tinggi terhadap subsidi negara melemahkan potensi bonus demografi. Seharusnya yang terjadi dalam hal bonus demografi adalah kelas menengah yang mandiri dan memiliki usaha produktivitas sehingga mampu memacu ekonomi negara. Masalahnya adalah kelas menengah Indonesia merupakan kelas ekonomi rente. Kelas menengah Indonesia masih terbelenggu dalam zona kenyamanan yang diberikan pemerintah, seperti kebijakan Bank Indonesia untuk senantiasa menjaga BI rate dalam zona stabil. Zona stabil yang dimaksudkan untu menjaga nilai suku bunga berada dalam rentang interval hingga 5 persen adalah untuk menurunkan harga barang ekspor/impor


sehingga komoditas tersebut dapat dibeli oleh masyarakat. Tidaklah mengherankan apabila sekarang ini pasar domestik dibanjiri oleh komoditas asing, baik yang berkelas wahid maupun berkelas biasa saja. Yang penting adalah pencitraan dan pemenuhan identitas artifisial bahwa Indonesia mulai merangkak menjadi negara maju melalui kekuatan daya belinya (purchasing power) melalui bonus demografi. Menurut Bank Dunia (2011), kelas menengah Indonesia adalah kelas menengah yang mendapatkan uang dari aktivitas rente, ledakan komoditas, serta margin di pasar keuangan dan perbankan. Adapun faktor lain yang menyebabkan sumber kegagalan kelas menengah mendongkrak tahapan ekonomi yang lebih tinggi adalah masalah klasik berupa ketidakpastian hukum dan infrastruktur yang kurang memadai. Pada dasarnya, bonus demografi yang mengilhami meledaknya pertumbuhan kelas menengah baru di Indonesia masih terjebak dalam logika elitis. Dikatakan elite karena perekonomian masih didominasi kelas borjuis yang masih menghamba negara. Hal itu dapat dilihat dalam berbagai ulasan media bahwa korupsi terjadi karena kongkalingkong antara bisnis dan politik. Adalah suatu keniscayaan apabila politik tidak mendanai diri pribadi demi tujuan tertentu dan bisnis selalu menggunakan logika money talks dalam berbisnis. Akibatnya, kelas borjuis sama dengan model kapitalisme semu era Orde Baru yang tidak dapat mandiri dan lepas dari negara. Kesimpulan Perbincangan mengenai konteks bonus demografi di Indonesia merujuk pada pemahaman pokok bahwa fenomena siklus populasi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh negara. Tulisan ini telah menganalisis bonus demografi dan hasilnya adalah baik dari segi produksi maupun konsumsi, fondasinya 17


belum kuat sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Penguatan investasi dalam sumber daya manusia, seperti perbaikan infrastuktur pendidikan, perbaikan kualitas gizi, maupun hal sejenisnya, belum begitu diperhatikan. Hal tersebut masih dapat terlihat dari tingginya angka rasio ketergantungan antarprovinsi maupun indeks rasio Gini yang masih mengindikasikan ketimpangan dalam demografi yangmasih menganga. Banyaknya pekerja informal dengan kualitas kerja yang belum mumpuni belumlah kompetitif untuk menghasilkan industrialisasi yang sifatnya strategis.

Bonus demografi masih perlu dikaji, terutama bagaimana mengontekskannya dengan industrialisasi maupun sektor UKM. Hal ini karena sebagian besar dari 60 persen bonus demografi Indonesia berkecimpung dalam sektor informal. Semoga bonus demografi menjadi lokus studi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Adapun dari segi konsumsi, munculnya kelas menengah baru di Indonesia sebagai wujud konsumtif harus diakui sebagai mesin pertumbuhan ekonomi melalui segmen 56 persen konsumsi Produk Domestik Bruto. Namun kelas menengah Indonesia terlalu dimanjakan dengan kebijakan pemerintah sehingga kreativitas mereka dalam berproduksi berkurang. Hal inilah yang kemudian membuat kelas menengah di Indonesia berjalan stagnan dan tidak ada perubahan sama sekali, hanya menonjolkan sisi konsumtifnya yang besar saja. Adapun ditinjau pemahaman teoretis dan praktis, korelasi bonus demografi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi adalah kasus unik dalam teori ekonomi kependudukan. Dalam satu sisi, segi produksi dari bonus demografi belum menjadi fondasi kuat bonus demografi. Namun pada saat bersamaan, konsumsi bonus demografi justru menopang pertumbuhan ekonomi. Di sinilah letak keunikannya ketika teori ekonomi kependudukan melihat produktivitas dari bonus demografi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Dalam kasus Indonesia, justru segi konsumsi bonus demografi yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Adioetomo, Sri Moertiningsih. 2005. Bonus Demografi : Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta : BKKBN

Penelitian mengenai bonus demografi ini masih perlu dilanjutkan karena minimnya sarjana ekonomi kependudukan maupun rumpun ilmu sosial lainnya yang menaruh agenda bonus demografi sebagai lokus studi. 18

Daftar Pustaka Adhitama, Toeti Prahas. 2012. “Memaknai Bonus Demografi”, Media Indonesia, 20 Juli, hlm.9.

Alisjahbana, Armida. 2013. “Perkembangan Ekonomi Terkini dan Prospek Ekonomi Tahun 2013”. http://bappenas.go.id/get-fileserver/node/12568/, tanggal 7 Februari, pukul 14.38 WIB. Badan Pusat Statistik. 2012. “Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia”. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Bank Dunia. 2009. Indonesia 2014 and Beyond: A Selective Look. Jakarta : Bank Dunia. Bank Dunia. 2011. Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Bank Dunia. Bloom, David; David Canning and Jaypee Sevilla. 2003. The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change. Santa Monica: RAND. Cerra, Valerie dan Sweta Saxena. 2008. “Growth Dynamics: The Myth of Economic Recovery”, American Economic Review 98 (1): 439-457. Friedrich Ebert Stiftung. 2011. Economy of Tomorrow: Indonesia. Yogyakarta: UAJY Press.



Kasmiyati. 2012. “Peran Kependudukan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, Makalah Kuliah Umum Pasca Sarjana Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 September. Lee, Ronald. 2003. “The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change”, Journal of Economic Perspectives 17 (4): 167-190. Ndadari, Gebyar Lintang. 2012. “Pertumbuhan Kelas Menengah Indonesia: Peluang Peningkatan Kapasitas Produksi”, IIS UGM Newsletter 11 (3): 1. Pambudy, Ninuk Mardiana. 2012. “Gaya Hidup Suka Mengkonsumsi dan Meniru: Beranikah Berinovasi ?”, Prisma 31 (1): 14-28. Soelistianingsih, Lana. 2012. “Rentannya Kelas Menengah Indonesia”. Jurnal Nasional, 17 Januari, hlm.7. Srihadi, Endang. 2012. “Bonus Demografi: Jendela Kesempatan atau Jendela Bencana?”, Update Indonesia 7 (1): 2-8. Tohari, Amien. 2010. “Pemikiran Masri Singarimbun dalam Konteks Studi Agraria di Indonesia”, dalam Pemikiran Agraria Bulaksumur, Endriatmo Soetarto (eds.). Yogyakarta: STPN Press. Yuswohady. 2012. Consumer 300: Revolusi Konsumen Kelas Menengah Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.


19

BONUS DEMOGRAFI SEBAGAI MESIN PERTUMBUHAN EKONOMI: JENDELA PELUANG ATAU JENDELA BENCANA DI INDONESIA?

Recommend Documents