BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan

No.998, 2014

BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan reformasi birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara, perlu melakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara; b. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

2014, No.998

Mengingat

2

: 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor: B/2034/ M.PANRB/05/2014 tanggal 16 Mei 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1

(1) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) BKN dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKN menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian;

3

2014, No.998

b.

penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;

c.

penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara;

d.

penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;

e.

penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;

f.

penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

g.

penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;

h. penelitian dan pengembangan dibidang manajemen kepegawaian; i.

pelaksanaan bantuan hukum;

j.

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian;

k.

pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan

l.

pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

BKN terdiri atas: a.

Kepala;

b.

Wakil Kepala;

c.

Sekretariat Utama;

d.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;

e.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;

f.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;

g.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

h. Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi; i.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;

j.

Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara;

k.

Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara;

l.

Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara;

2014, No.998

4

m. Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian; n. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian; dan o.

Inspektorat. BAB III KEPALA DAN WAKIL KEPALA Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BKN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pasal6 Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. BAB IV SEKRETARIAT UTAMA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 7 (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Pasal 8 Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a.

koordinasi kegiatan dilingkungan BKN;

b.

koordinasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan BKN;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi dilingkungan BKN;

d.

pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;

5

2014, No.998

e.

penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan

f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas: a.

Biro Perencanaan;

b.

Biro Keuangan;

c.

Biro Kepegawaian;

d.

Biro Umum; dan

e.

Biro Hubungan Masyarakat. Bagian Ketiga Biro Perencanaan Pasal 11

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, koordinasi perumusan kebijakan kegiatan BKN, dan bantuan program, serta evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran serta bantuan program. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran;

b.

evaluasi pelaksanaan program dan penyusunan akuntabilitas BKN; dan

c.

pelaksanaan penyusunan kerjasama program dan anggaran. Pasal 13

Biro Perencanaan terdiri atas: a.

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;

b.

Bagian Akuntabilitas Program dan Anggaran;

c.

Bagian Kerja Sama Program dan Anggaran; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional.

2014, No.998

6

Pasal14 Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BKN. Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran;

b.

penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan program dan anggaran; dan

c.

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada Biro Perencanaan. Pasal 16

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi; dan c. Subbagian Tata Usaha. Pasal 17 (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran di lingkungan BKN. (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan program dan evaluasi perencanaan program dan anggaran di lingkungan BKN. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Biro Perencanaan. Pasal18 Bagian Akuntabilitas Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran, dan penyusunan laporan di lingkungan BKN. Pasal19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Akuntabilitas Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

2014, No.998

7

a.

penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data program dan anggaran; dan

b.

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi akuntabilitas berkala dan tahunan BKN.

dan

penyusunan

Pasal20 Bagian Akuntabilitas Program dan Anggaran terdiri atas: a.

Subbagian Pengolahan Data; dan

b.

Subbagian Akuntabilitas dan Pelaporan. Pasal21

(1) Subbagian Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan informasi, serta integrasi data program dan anggaran di lingkungan BKN. (2) Subbagian Akuntabilitas dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan dan penyusunan akuntabilitas berkala dan tahunan BKN, serta penyusunan laporan perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan BKN. Pasal 22 Bagian Kerja Sama Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kerja sama antar lembaga dan pengelolaan sistem informasi kerja sama antar lembaga. Pasal23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Kerja Sama Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan kerja sama program dan anggaran antar lembaga dalam negeri;

b.

penyiapan bahan kerja sama program dan anggaran antar lembaga luar negeri; dan

c.

penyiapan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri. Pasal24

Bagian Kerja Sama Program dan Anggaran terdiri atas: a.

Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri;

b.

Subbagian Kerja Sama Luar Negeri; dan

c.

Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama.

2014, No.998

8

Pasal25 (1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama program dan anggaran antar lembaga dalam negeri. (2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama program dan anggaran antar lembaga luar negeri. (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan kerja sama dan evaluasi perencanaan kerja sama di lingkungan BKN. Pasal 26 Kelompok jabatan fungsional pada Biro Perencanaan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Biro Perencanaan. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Biro Keuangan Pasal 28 Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BKN Pusat dan pembinaan keuangan pada BKN Pusat serta Kantor Regional BKN. Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembayaran, dan penggajian pegawai;

b.

pelaksanaan tata laksana dan pengolahan data keuangan;

9

2014, No.998

c.

pelaksanaan verifikasi akuntansi dan pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan BKN;

d.

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembukuan perbendaharaan; dan

e.

penyiapan dan pengusulan pejabat pengelola keuangan BKN dan Kantor Regional BKN. Pasal30

Biro Keuangan terdiri atas: a.

Bagian Perbendaharaan;

b.

Bagian Verifikasi;

c.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal31

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan belanja pegawai dan belanja non pegawai serta pengendalian pengawasan pembukuan perbendaharaan. Pasal 32 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pengelolaan penggajian dan tunjangan pegawai;

b.

penyiapan bahan pembinaan teknis pembayaran belanja lainnya; dan

c.

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada Biro Keuangan. Pasal 33

Bagian Perbendaharaan terdiri atas: a.

Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai;

b.

Subbagian Pengelolaan Belanja Lainnya; dan

c.

Subbagian Tata Usaha. Pasal 34

(1) Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengolahan penggajian dan tunjangan, melakukan pembayaran gaji dan tunjangan, serta pengendalian tata naskah gaji pegawai BKN Pusat.

2014, No.998

10

(2) Subbagian Pengelolaan Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengelolaan, dan pembayaran keuangan dan belanja lainnya pada BKN Pusat. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Biro Keuangan. Pasal 35 Bagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengujian dokumen keuangan BKN Pusat. Pasal36 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Verifikasi menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pengolahan data keuangan BKN Pusat;

b.

penyiapan bahan pengujian dan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar BKN Pusat; dan

c.

penyiapan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan pemeriksaan pertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkungan BKN. Pasal 37

Bagian Verifikasi terdiri atas: a.

Subbagian Verifikasi Belanja Pegawai; dan

b.

Subbagian Verifikasi Belanja Lainnya. Pasal 38

(1) Subbagian Verifikasi Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian dan pengendalian Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar, penyiapan Surat Perintah Membayar, verfikasi realisasi keuangan serta pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan belanja pegawai di lingkungan BKN. (2) Subbagian Verifikasi Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian dan pengendalian Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar, pengujian kontrak kerja dengan pihak ketiga, penyiapan Surat Perintah Membayar, verifikasi realisasi keuangan serta pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan belanja lainnya di lingkungan BKN.

11

2014, No.998

Pasal 39 Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi keuangan. Pasal 40 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan akuntansi keuangan BKN Pusat; dan

b.

penyiapan bahan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi keuangan. Pasal 41

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas: a.

Subbagian Pengolahan Data Keuangan;

b.

Subbagian Akuntansi; dan

c.

Subbagian Pelaporan. Pasal 42

(1) Subbagian Pengolahan Data Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan data Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar di lingkungan BKN Pusat, perencanaan metode pengolahan dan penyajian informasi data keuangan, pelaksanaan analisis, pengolahan, dan pengintegrasian data keuangan. (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi keuangan di lingkungan BKN Pusat. (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan pemeriksaan pertanggungjawaban realisasi keuangan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkungan BKN. Pasal 43 Kelompok jabatan fungsional pada Biro Keuanganmempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 44 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

2014, No.998

12

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Biro Keuangan. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Biro Kepegawaian Pasal45 Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, melaksanakan administrasi kepegawaian, serta pembinaan pegawai di lingkungan BKN dan Kantor Regional BKN. Pasal 46 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan penyelenggaraan organisasi, ketatalaksanaan, percepatan reformasi birokrasi, penerapan dan pendokumentasianperaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian,dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan BKN;

b.

pelaksanaan perencanaan dan pengadaan kepegawaian, serta pemberhentian dan pensiun;

c.

pelaksanaan pengembangan karier pegawai, pembinaan jabatan fungsional, serta pengelolaan data dan arsip kepegawaian di lingkungan BKN; dan

d.

pelaksanaan pengelolaan kinerja, konseling pegawai, dan pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan BKN, serta pengelolaan kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pada Biro Kepegawaian. Pasal 47

Biro Kepegawaian terdiri atas: a.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

b.

Bagian Mutasi Kepegawaian;

c.

Bagian Pengembangan Pegawai;

d.

Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai; dan

e.


pegawai,

mutasi

13

2014, No.998

Pasal 48 Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan organisasi, ketatalaksanaan, percepatan reformasi birokrasi, penerapan dan pendokumentasianperaturan perundangundangan di bidang kepegawaian,dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan BKN. Pasal 49 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, klasifikasi jabatan, penyusunan visi dan misi, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan budaya organisasi;

b.

penyiapan bahan pembakuan sarana kerja, sistem dan prosedur kerja, pengukuran efisiensi dan efektivitas organisasi, serta fasilitasi dan penyiapan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi BKN; dan

c.

penyiapan bahan untuk penerapan dan pendokumentasianperaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian,dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan BKN. Pasal50

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a.

Subbagian Organisasi;

b.

Subbagian Tata Laksana; dan

c.

Subbagian Hukum dan Disiplin. Pasal51

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, klasifikasi jabatan, penyusunan visi dan misi, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan budaya organisasi. (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembakuan sarana kerja, sistem dan prosedur kerja, pengukuran efisiensi dan efektivitas organisasi, serta fasilitasi dan penyiapan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi BKN. (3) Subbagian Hukum dan Disiplin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk penerapan dan pendokumentasianperaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian,dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan BKN.

2014, No.998

14

Pasal 52 Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, serta pemberhentian dan pensiun. Pasal53 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bagian Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

52,

a.

penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, seleksi dan pengangkatan, penempatan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara, pemindahan pegawaiAparatur Sipil Negara, serta pemrosesan pemberian Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami;

b.

penyiapan bahan usul dan keputusan kenaikan pangkat, pengangkatan dan penurunan dalam dan dari jabatan, pemberitahuan kenaikan gaji berkala; dan

c.

penyiapan bahan keputusan pemberhentian dan/atau pemberian pensiun Aparatur Sipil Negara dan janda/dudanya, usulan kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN), dan mutasi keluarga, serta mutasi kepegawaian lainnya. Pasal54

Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri atas: a.

Subbagian Perencanaan dan Penempatan Pegawai;

b.

Subbagian Kepangkatan; dan

c.

Subbagian Pensiun. Pasal55

(1) Subbagian Perencanaan dan Penempatan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, seleksi dan pengangkatan, penempatan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara, pemindahan pegawaiAparatur Sipil Negara, serta pemrosesan pemberian Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami. (2) Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan usul dan keputusan kenaikan pangkat, pengangkatan dan penurunan dalam dan dari jabatan, serta pemberitahuan kenaikan gaji berkala. (3) Subbagian Pensiun mempunyai tugas penyiapan bahan keputusan pemberhentian dan/atau pemberian pensiun Aparatur Sipil Negara dan janda/dudanya, usulan kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN), dan mutasi keluarga, serta mutasi kepegawaian lainnya.

15

2014, No.998

Pasal56 Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier pegawai, pembinaan jabatan fungsional, serta pengelolaan data dan arsip kepegawaian di lingkungan BKN. Pasal 57 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan diklat, penyusunan sistem karier pegawai, penyusunan sistem dan materi orientasi kerja, memfasilitasi pengembangan kompetensi kerja pegawai, pemberian ijin dan tugas belajar, pelaksanaan ujian dinas, peningkatan pendidikan dan penyesuaian ijazah, perencanaan suksesi dan penyelenggaraan pengembangan pegawai lainnya;

b.

penyiapan bahan penilaian angka kredit dan pembinaan jabatan fungsional, serta penyusunan model pengembangan jabatan fungsional; dan

c.

penyiapan bahan pengelolaan sistem kehadiran dan cuti pegawai, data kepegawaian, sistem informasi kepegawaian, tata naskah kepegawaian serta penyiapan bahan pemberian uang makan dan tunjangan kinerja pegawai. Pasal 58

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri atas: a.

Subbagian Pengembangan Karier Pegawai;

b.

Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional; dan

c.

Subbagian Pengelolaan Data. Pasal 59

(1) Subbagian Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan diklat, penyusunan sistem dan materi orientasi kerja, memfasilitasi pengembangan kompetensi kerja pegawai, pemberian ijin dan tugas belajar, pelaksanaan ujian dinas, peningkatan pendidikan dan penyesuaian ijazah, perencanaan suksesi dan penyelenggaraan pengembangan pegawai lainnya. (2) Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian angka kredit dan pembinaan jabatan fungsional, serta penyusunan model pengembangan jabatan fungsional. (3) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem kehadiran dan cuti

2014, No.998

16

pegawai, data kepegawaian, sistem informasi kepegawaian, tata naskah kepegawaian serta penyiapan bahan pemberian uang makan dan tunjangan kinerja pegawai. Pasal 60 Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kinerja, konseling pegawai, dan pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan BKN, serta pengelolaan kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pada Biro Kepegawaian. Pasal 61 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan penilaian kinerja dan konseling karier pegawai;

b.

penyiapan bahan pelaksanaan analisis kesejahteraan, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian penghargaan, serta kesejahteraan lainnya;

c.

penyiapan bahan dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), pelayanan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan; dan

d.

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada Biro Kepegawaian. Pasal 62

Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas: a.

Subbagian Kinerja dan Konseling Pegawai;

b.

Subbagian Kesejahteraan; dan

c.


(1) Subbagian Kinerja dan Konseling Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kinerja dan konseling karier Pegawai. (2) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisis kesejahteraan pegawai, pelayanan dana Tunjangan Hari Tua (THT), Kartu Identitas Pensiun (KARIP), perincian pensiun pertama, administrasi Tabungan Perumahan (TAPERUM), pemberian penghargaan/ tanda jasa, pelayanan pemeliharaan kesehatan pegawai, administrasi Jaminan Kesehatan Pegawai dan keluarga, serta pembinaan jasmani dan mental pegawai. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara

17

2014, No.998

manual maupun elektronik,pengelolaan kegiatan, melakukan tata usaha, dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Lingkungan BKN, pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Biro Kepegawaian. Pasal 64 Kelompok jabatan fungsional pada Biro Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 65 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Biro Kepegawaian. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Biro Umum Pasal 66 Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan barang inventaris BKN. Pasal 67 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan urusan persuratan;

b.

pelaksanaan urusan rumah tangga;

c.

pelaksanaan pengadaan barang jasa; dan

d.

pelaksanaan pengelolaan barang inventaris. Pasal68

Biro Umum terdiri atas: a.

Bagian Persuratan;

b.

Bagian Rumah Tangga;

c.

Bagian Layanan Pengadaan;

2014, No.998

18

d.

Bagian Pengelolaan Barang Inventaris; dan

e.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 69

Bagian Persuratan mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan. Pasal70 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Persuratan menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan, dan pendistribusian surat;

b.

penyiapan bahan penggandaan dan/atau penjilidan naskah atau buku;

c.

penyiapan bahan pengiriman surat, pengklasifikasian, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat secara sistematis dan terus menerus, penyiapan berita acara penghapusan serta penghapusan arsip kepegawaian; dan

d.

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada Biro Umum. Pasal 71

Bagian Persuratan terdiri atas: a.

Subbagian Arsip dan Ekspedisi;

b.

Subbagian Penggandaan; dan

c.


(1) Subbagian Arsip dan Ekspedisi mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pengiriman surat yang telah selesai diproses, mengklasifikasikan, menyimpan dan memelihara arsip surat secara sistematis dan terus menerus, menyiapkan berita acara penghapusan serta penghapusan arsip kepegawaian. (2) Subbagian Penggandaan mempunyai tugas melakukan penggandaan dan desain penjilidan naskah/buku. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan, dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Biro Umum. Pasal 73 Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga di lingkungan BKN.

2014, No.998

19

Pasal 74 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pengaturan tata letak perlengkapan kantor, membuka dan menutup ruangan gedung, penyiapan sarana untuk upacara, rapat, jamuan rapat, serta penyiapan lainnya;

b.

penyiapan bahan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, pembelian bahan bakar, perawatan, mengurus dan menyimpan dokumen kendaraan; dan

c.

penyiapan bahan pemeliharaan lingkungan kantor BKN.

keamanan

dan

ketertiban

di

Pasal75 Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a.

Subbagian Urusan Dalam;

b.

Subbagian Angkutan; dan

c.

Subbagian Keamanan dan Ketertiban. Pasal76

(1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan tata letak perlengkapan kantor, membuka dan menutup ruangan gedung, penyiapan sarana untuk upacara, rapat, jamuan rapat, serta penyiapan lainnya. (2) Subbagian Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan penggunaan kendaraan dinas, pembelian bahan bakar, perawatan, pengurusan dan penyimpanan dokumen kendaraan. (3) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengamanan dan penertiban di lingkungan kantor BKN. Pasal 77 Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas: a.

memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Unit Layanan Pengadaan;

b.

menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa Unit Layanan Pengadaan;

c.

menyusun program kerja dan anggaran Unit Layanan Pengadaan;

d.

mengawasi seluruh kegiatan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

2014, No.998

20

e.

membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;

f.

melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Unit Layanan Pengadaan;

g.

menugaskan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing;

h.

mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan

i.

mengusulkan staf pendukung Unit Layanan Pengadaan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

b.

penyiapan bahan penyusunan dokumen dan pelaksanaan pengadaan/ pembelian belanja barang inventaris kantor dan jasa lainnya; dan

c.

penyiapan bahan pelaksanaan tata usaha pada Biro Umum. Pasal79

Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas: a.

Subbagian Administrasi dan Pelaporan; dan

b.

Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa. Pasal80

(1) Subbagian Administrasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, penyiapan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan, pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa, mengagendakan dan mengoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan barang/jasa. (2) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan, menginventarisasikan paket-paket yang akan dilelang/diseleksi, penyiapan dan mengoordinasikan tim teknis dan staf pendukung Unit Layanan Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa, serta memfasilitasi pelaksanaan pemilihan

21

2014, No.998

penyedia barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan. Pasal81 Bagian Pengelolaan Barang Inventaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang inventaris. Pasal 82 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Pengelolaan Barang Inventaris menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan,penyiapan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan/barang;

b.

penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, standardisasi, identifikasi dan klasifikasi, pencatatan, pemberian kode, penelitian dan penyiapan penghapusan perlengkapan/barang; dan

c.

penyiapan bahan pemeliharaan barang inventaris serta penyiapan laporan. Pasal 83

Bagian Pengelolaan Barang Inventaris terdiri atas: a.

Subbagian Penyimpanan dan Distribusi;

b.

Subbagian Inventaris dan Penghapusan; dan

c.

Subbagian Pemeliharaan. Pasal 84

(1) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penyiapan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan/barang; (2) Subbagian Inventaris dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, standardisasi, identifikasi dan klasifikasi, mencatat, memberikan kode,meneliti dan menyiapkan penghapusan perlengkapan/barang; dan (3) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeliharaan barang inventaris serta menyiapkan laporan. Pasal 85 Kelompok jabatan fungsional pada Biro Umum mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 86 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

2014, No.998

22

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Biro Umum. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketujuh Biro Hubungan Masyarakat Pasal 87 Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat, protokol, tata usaha Kepala dan Wakil Kepala. Pasal88 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengolahan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKN;

b.

pelaksanaan tata usaha pimpinan dan protokol; dan

c.

pelaksanaan pelayanan dan pengaduan masyarakat. Pasal89

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas: a.

Bagian Publikasi dan Dokumentasi;

b.

Bagian Keprotokolan;

c.

Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat; dan

d.


Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pemberitaan, mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk bahan kebijakan pimpinan, serta melakukan perekaman dan penyajian data. Pasal 91 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bagian Publikasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pelaksanaan pengolahan informasi dan publikasi kegiatan yang dilakukan oleh BKN serta pengelolaan website BKN; dan

2014, No.998

23

b.

penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan kepegawaian. Pasal92

Bagian Publikasi dan Dokumentasi terdiri atas: a.

Subbagian Pengolahan Informasi dan Publikasi; dan

b.

Subbagian Dokumentasi Kepegawaian. Pasal 93

(1) Subbagian Pengolahan Informasi dan Publikasi mempunyai tugas penyiapan bahan pengolahan informasi dan publikasi kegiatan yang dilakukan oleh BKN baik melalui media cetak maupun media elektronik serta pengelolaan website BKN; dan (2) Subbagian Dokumentasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BKN dan pengelolaan perpustakaan kepegawaian. Pasal 94 Bagian Keprotokolan mempunyai pimpinan dan protokol.

tugas

melaksanakan

tata

usaha

Pasal 95 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bagian Keprotokolan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan keprotokoleran pimpinan; dan

dan

menyiapkan

perjalanan

dinas

b.

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada Biro Hubungan Masyarakat. Pasal 96

Bagian Keprotokolan terdiri atas: a. Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas; dan b. Subbagian Tata Usaha. Pasal 97 (1) Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan persiapan rapat, penyiapan upacara dan pengaturan keprotokolan, kerja sama dengan unit di bidang keprotokolan persiapan pelantikan serta penyiapan perjalanan dinas pimpinan. (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan

2014, No.998

kinerja, serta Masyarakat.

24

evaluasi

dan

pelaporan

pada

Biro

Hubungan

Pasal 98 Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat. Pasal 99 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan peliputan dan hubungan pers media serta pelayanan penerimaan tamu lembaga pemerintah dan nonpemerintah; b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengaduan dan pengelolaan indeks kepuasan masyarakat. Pasal 100 Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Hubungan Media dan Antar Lembaga; dan b. Subbagian Fasilitasi Pengaduan Masyarakat. Pasal 101 (1) Subbagian Hubungan Media dan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan peliputan dan hubungan pers dengan media terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKN serta pelayanan penerimaan tamu lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. (2) Subbagian Fasilitasi Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam memberikan tanggapan atau penjelasan terhadap surat-surat pembaca di media massa maupun surat-surat dari masyarakat dan pengelolaan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan BKN. Pasal 102 Kelompok jabatan fungsional pada Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 103 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

25

2014, No.998

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Biro Hubungan Masyarakat. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 104 (1) Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pembinaan manajemen kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian dipimpin oleh Deputi. Pasal105 Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, dan jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN. Pasal 106 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;

b.

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;

c.

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

d.

pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;

2014, No.998

26

e.

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidangnya; dan

f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal107

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian terdiri atas: a.

Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara;

b.

Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara;

c.

Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara; dan

d.

Direktorat Peraturan Perundang-undangan. Bagian Ketiga Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara Pasal 108

Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kinerja, standardisasi kinerja jabatan, dan pengembangan sistem informasi kinerja PegawaiAparatur Sipil Negara. Pasal 109 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan penyiapan penyusunan sistem penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan PegawaiAparatur Sipil Negara;

b.

pelaksanaan pengelolaan database, analisis penilaian kinerja, dan pengelolaan dukungan teknis kinerja serta pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi penilaian kinerja PegawaiAparatur Sipil Negara;

c.

pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi sistem penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan PegawaiAparatur Sipil Negara; dan

d.

pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat. Pasal110

Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara terdiri atas: a.

Subdirektorat Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b.

Subdirektorat Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

27

2014, No.998

c.

Subdirektorat Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

d.

Subbagian Tata Usaha; dan

e.

Kelompok Jabatan fungsional. Pasal 111

Subdirektorat Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan sistem penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 112 Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Subdirektorat Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan penyusunan sistem penilaian kinerja dan pemberian asistensi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b.

penyiapan bahan penyusunan standar kinerja jabatan dan asistensi standar kinerja jabatan; dan

c.

penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan program sistem penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 113

Subdirektorat Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas: a.

Seksi Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b.

Seksi Penyusunan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

c.

Seksi Penyusunan Program Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 114

(1) Seksi Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan sistem penilaian dan menyiapkan bahan pemberian asistensi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. (2) Seksi Penyusunan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan standar kinerja jabatan dan menyiapkan bahan asistensi standar kinerja jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2014, No.998

28

(3) Seksi Penyusunan Program Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan program penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 115 Subdirektorat Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan database, pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan sistem informasi kinerja, dan pengelolaan dukungan teknis kinerja, serta pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 116 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Subdirektorat Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan fungsi: a.

penyiapan bahan pengelolaan database penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b.

penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, dan pengembangan sistem informasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

c.

penyiapan bahan pengelolaan dan pemberian dukungan teknis penilaian kinerja serta pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 117

Subdirektorat Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas: a.

Seksi Pengelolaan Database Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b.

Seksi Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

c.

Seksi Pengelolaan Dukungan Aparatur Sipil Negara.

Teknis

Penilaian

Kinerja

Pegawai

Pasal 118 (1) Seksi Pengelolaan Database Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan database penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. (2) Seksi Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, dan pengembangan sistem informasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2014, No.998

29

(3) Seksi Pengelolaan Dukungan Teknis Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemberian dukungan teknis kinerjaserta pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 119 Subdirektorat Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan perencanaan, pemantauan dan evaluasi sistem penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 120 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Subdirektorat Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan PegawaiAparatur Sipil Negara melaksanakan fungsi: a.

penyiapan bahan evaluasi dan analisissistem penilaian kinerja serta pendokumentasian terhadap hasil pelaksanaan evaluasi dan pemantauan sistem penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

b.

penyiapan bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan serta pembuatan usulan bahan rekomendasi pedoman hasil evaluasi dan analisis standar kinerja jabatanPegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 121

Subdirektorat Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas: a.

Seksi Evaluasi dan Pemantauan PegawaiAparatur Sipil Negara; dan

Sistem

Penilaian

Kinerja

b.

Seksi Evaluasi dan Pemantauan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 122

(1) Seksi Evaluasi dan Pemantauan Sistem Penilaian Kinerja PegawaiAparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi dan analisissistem penilaian kinerja pegawai serta pendokumentasian terhadap hasil pelaksanaan evaluasi dan pemantauan sistem penilaian kinerja pegawai. (2) Seksi Evaluasi dan Pemantauan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan standar dan pembuatan usulan bahan rekomendasi pedoman hasil evaluasi dan analisis.

2014, No.998

30

Pasal 123 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara. Pasal 124 Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal125 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Pasal 126 Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis jabatan Aparatur Sipil Negara. Pasal127 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;

b.

perumusan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;

c.

pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;

d.

pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi; dan

31

e.

2014, No.998

pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Pasal 128

Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas: a.

Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat;

b.

Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Perekonomian;

c.

Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

d.


e.


Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan analisis rumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, untuk instansi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pasal 130 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan analisis rumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;

b.

pelaksanaan analisis rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;

c.

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;

d.

penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi jabatan jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi; dan

e.

penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.

administrasi,

2014, No.998

32

Pasal 131 Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri atas: a.

Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Kesehatan; dan

b.

Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Pendidikan dan Sosial Budaya. Pasal 132

(1) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan rumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi untuk instansi sektor kesehatan. (2) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Pendidikan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan rumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi untuk instansi sektor pendidikan dan sosial budaya. Pasal 133 Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan analisis rumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan

33

2014, No.998

pimpinan tinggi, untuk instansi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pasal 134 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi: a.


b.


c.


d.


e.


administrasi,

Pasal 135 Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Perekonomian terdiri atas: a.

Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Keuangan dan Pekerjaan Umum; dan

b.

Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Sumber Daya Alam. Pasal 136

(1) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Keuangan dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan rumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, untuk instansi sektor keuangan dan pekerjaan umum. (2) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan rumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan

2014, No.998

34

jabatan pimpinan tinggi, rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, untuk instansi sektor sumber daya alam. Pasal 137 Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan analisis rumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, untuk instansi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pasal138 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi: a.


b.


c.


d.


e.


administrasi,

Pasal 139 Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas: a.

Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Politik dan Hukum; dan

b.

Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Keamanan.

35

2014, No.998

Pasal 140 (1) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Politik dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan rumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, untuk instansi sektor politik dan hukum. (2) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan rumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, untuk instansi sektor keamanan. Pasal 141 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan, pendistribusian, penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara. Pasal142 Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 143 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara.

2014, No.998

36

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara Pasal144 Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis penggajian, tunjangan, fasilitas, penghargaan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, jaminan perlindungan, serta evaluasi dan klasifikasi jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal145 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan penggajian dan pensiun, Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

b.

pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan jaminan perlindungan dan fasilitas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

c.

pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan tunjangan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta evaluasi dan klasifikasi jabatan Aparatur Sipil Negara;

d.

pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kompensasi Aparatur Sipil Negara;

e.

pelaksanaan pemantauan Aparatur Sipil Negara; dan

f.

pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

dan

evaluasi

kebijakan

kompensasi

Pasal146 Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara terdiri atas: a.

Subdirektorat Gaji dan Fasilitas;

b.

Subdirektorat Jaminan Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan;

c.

Subdirektorat Tunjangan;

d.


e.


37

2014, No.998

Pasal 147 Subdirektorat Gaji dan Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pengembangan kebijakan teknis penggajian Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta FasilitasPegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Pasal 148 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subdirektorat Gaji dan Fasilitasmenyelenggarakan fungsi:

Pasal

147,

a.

penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis penggajian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

b.

penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis FasilitasPegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

c.

penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

d.

penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penggajian dan fasilitas; dan

e.

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pegajian dan fasilitas. Pasal 149

Subdirektorat Gaji dan Fasilitasterdiri atas: a. Seksi Gaji Pegawai Negeri Sipil; b. Seksi Gaji Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan c. Seksi Fasilitas. Pasal 150 (1) Seksi Gaji Pegawai Negeri Sipilmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakanteknis penggajianPegawai Negeri Sipil. (2) Seksi Gaji Pejabat Negaradan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakanteknis penggajian Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (3) Seksi Fasilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis fasilitas Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

2014, No.998

38

Pasal 151 Subdirektorat Jaminan Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pengembangan kebijakan teknis bidang Jaminan Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pasal 152 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Subdirektorat Jaminan Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

b.

penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis perlindungan dan penghargaan Aparatur Sipil Negara;

c.

penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang jaminan pensiun, perlindungan, dan penghargaan; dan

d.

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan jaminan pensiun, perlindungan, dan penghargaan. Pasal 153

Subdirektorat Jaminan Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan terdiri atas: a.

Seksi Jaminan Pensiun dan Hari Tua;

b.

Seksi Jaminan Perlindungan; dan

c.

Seksi Penghargaan. Pasal154

(1) Seksi Jaminan Pensiun dan Hari Tua mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusandan pengembangan kebijakan pensiunPegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. (2) Seksi Jaminan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. (3) Seksi Penghargaanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan penghargaanbagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

39

2014, No.998

Pasal 155 Subdirektorat Tunjangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengembangan kebijakan pemberian tunjangan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta evaluasi dan klasifikasi jabatan. Pasal 156 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 155, Subdirektorat Tunjangan menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

b.

penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

c.

penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis evaluasi dan klasifikasi jabatan Aparatur Sipil Negara;

d.

penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang tunjangan, evaluasi,dan klasifikasi jabatan Aparatur Sipil Negara; dan

e.

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan tunjangan Aparatur Sipil Negara. Pasal 157

Subdirektorat Tunjangan terdiri atas: a.

Seksi Tunjangan Pegawai Negeri Sipil;

b.

Seksi Tunjangan Pejabat Negaradan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan

c.

Seksi Evaluasi dan Klasifikasi Jabatan. Pasal 158

(1) Seksi Tunjangan Pegawai Negeri Sipilmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis tunjangan Pegawai Negeri Sipil. (2) Seksi Tunjangan Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis tunjangan Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (3) Seksi Evaluasi dan Klasifikasi Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan evaluasi dan klasifikasi jabatan Aparatur Sipil Negara.

2014, No.998

40

Pasal 159 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan, pendistribusian, penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan kinerja, serta melakukan penyiapan bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara. Pasal 160 Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal161 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Direktorat PeraturanPerundang-undangan Pasal162 Direktorat Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan perancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, melaksanakan dokumentasi, publikasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, melaksanakan sosialisasi, dan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Pasal163 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Direktorat Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian mengenai perencanaan, pengadaan, dan penilaian kinerjaPegawaiAparatur Sipil Negara;

41

2014, No.998

b.

pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian mengenai pembinaan karierdan disiplinPegawaiAparatur Sipil Negara;

c.

pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian mengenai hak dan pemberhentian PegawaiAparatur Sipil Negara;

d.

pelaksanaan penyusunan dokumentasi, publikasi, dan pelayanan informasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

e.

pelaksanaan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

f.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

g.

pelaksanaan koordinasi perumusan rancangan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian dengan unit dan instansi terkait; dan

h.


Direktorat Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a.

Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja PegawaiAparatur Sipil Negara;

b.

Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembinaan Karier dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;

c.

Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hak dan Pemberhentian PegawaiAparatur Sipil Negara;

d.


e.


Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan BidangPerencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian mengenai perencanaan, pengadaan, penilaian kinerja, dokumentasi, publikasi, dan pelayanan informasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

2014, No.998

42

Pasal 166 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan BidangPerencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan pengadaanPegawai Aparatur Sipil Negara; dan

b.

penyiapan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dokumentasi, publikasi, dan pelayanan informasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Pasal 167

Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja PegawaiAparatur Sipil Negara terdiri atas: a.

Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan dan Pengadaan PegawaiAparatur Sipil Negara; dan

b.

Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penilaian Kinerja PegawaiAparatur Sipil Negara. Pasal168

(1) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan dan Pengadaan PegawaiAparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara. (2) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rumusan peraturan perundang-undangan di bidang penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dokumentasi, publikasi, dan pelayanan informasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Pasal 169 Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembinaan Karier dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian mengenai pembinaan karier, disiplin, serta

2014, No.998

43

koordinasi sosialisasi dan bimbingan undangan di bidang kepegawaian.

teknis

peraturan

perundang-

Pasal 170 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembinaan Karier dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan penyusunan rumusan rancangan perundang-undangan di bidang pembinaan karier; dan

peraturan

b.

penyiapan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin, serta koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Pasal171

Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembinaan Karier danDisiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas: a.

Seksi Penyusunan Perancangan Bidang Pembinaan Karier; dan

Peraturan

Perundang-undangan

b.

Seksi Penyusunan Bidang Disiplin.

Peraturan

Perundang-undangan

Perancangan

Pasal 172 (1) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembinaan Karier mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan karier. (2) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Disiplin mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin,serta melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Pasal 173 Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hakdan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian mengenai hak dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

2014, No.998

44

Pasal 174 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hakdan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian mengenai hak Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

b.

penyiapan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian mengenai pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 175

Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hakdan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas: a.

Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hak Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

b.

Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal176

(1) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hak Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hak Pegawai Aparatur Sipil Negara. (2) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang PemberhentianPegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemberhentianpegawai Aparatur Sipil Negara, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Pasal 177 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Peraturan Perundang-undangan. Pasal178 Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Peraturan Perundangundangan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan

2014, No.998

45

fungsional masing-masing undangan.

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-

Pasal 179 (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Direktorat Peraturan Perundangundangan. (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 180 (1) Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang mutasi kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh Deputi. Pasal 181 Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil, administrasi pensiun Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara. Pasal182 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengadaan, kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;

b.

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;

2014, No.998

46

c.

perumusan pertimbangan teknis perencanaan di bidang pengadaan, kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;

d.

pelaksanaan administrasi pensiun Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara;

e.

pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengadaan, kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;

f.

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya; dan

g.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal183

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri atas: a.

Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan;

b.

Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; dan

c.

Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian. Bagian Ketiga Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan Pasal 184

Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, menetapkan Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil, penyiapan pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pertimbangan teknis pengangkatan jabatan fungsional jenjang utama, pengalihan anggota TNI/POLRImenjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota TNI/POLRI, pemberian persetujuan kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya, serta pengalihan/penyaluran Pegawai Negeri Sipil. Pasal 185 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 184, Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pemberian Nomor Induk Pegawai untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat;

b.

pelaksanaan penyiapan penetapan Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil kementerian dan non kementerian;

47

2014, No.998

c.

pelaksanaan penyiapan pemberian pertimbangan teknis tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan pertimbangan teknis pengangkatan jabatan fungsional jenjang utama yang penetapannya menjadi wewenang Presiden, serta pengalihan anggota TNI/POLRImenjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota TNI/POLRI;

d.

pelaksanaan penyiapan pemberian persetujuan kenaikan pangkat, pemindahan antar instansi, dan mutasi lainnya yang penetapannya menjadi wewenang pimpinan instansi/pejabat pembina kepegawaian;

e.

pelaksanaan penyiapan penetapan surat keputusan dan pelaksanaan pengalihan/penyaluran Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat adanya penyederhanaan satuan organisasi Negara;

f.

pelaksanaan pemberian dan penetapan nomor pertimbangan dan nomor persetujuan serta mencatat/mengendalikan dalam buku register/komputer; dan

g.

pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat. Pasal 186

Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan terdiri atas: a.

Subdirektorat Administrasi Pengadaan dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara;

b.

Subdirektorat Pengadaan Aparatur Sipil Negara;

c.

Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama;

d.

Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama;

e.


f.


Subdirektorat Administrasi Pengadaan dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan, pengendalian, pendistribusian surat dan permintaanNomor Induk Pegawai untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dan permintaan Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami, kepangkatan dan mutasi, penyampaian Nomor Induk Pegawai, berkas pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil,Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami, Kepangkatan dan mutasi yang telah diselesaikan ke instansi terkait serta perekaman dan pemeliharaan data.

2014, No.998

48

Pasal 188 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Subdirektorat Administrasi Pengadaan dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pengagendaan, pendistribusian usul surat dan permintaan Nomor Induk Pegawai untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dan permintaan Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami, kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, mutasi lainnya;

b.

penyiapan bahan penetapan Nomor Induk Pegawai, pemberian nomor persetujuan /pertimbangan teknis kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja dan mutasi lainnya, dan cuti diluar tanggungan negara, serta pengangkatan dalam jabatan peneliti;

c.

penyiapan bahan penyampaian pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden;

d.

penyiapan bahan penyampaian Nomor Induk Pegawai, berkas pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dan permintaan Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami ke instansi terkait;

e.

penyiapan bahan penyampaian nota persetujuan ke instansi terkait dan kantor pembayaran;

f.

penyiapan bahan penyampaian surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil; dan

g.

penyiapan bahan pelaksanaan perekaman dan pemeliharaan data. Pasal 189

Subdirektorat Administrasi Negara terdiri atas:

Pengadaan dan Kepangkatan Aparatur Sipil

a.

Seksi Administrasi Pengadaan;

b.

Seksi Administrasi Kepangkatan; dan

c.

Seksi Perekaman Data Pengadaan dan Kepangkatan. Pasal 190

(1) Seksi Administrasi Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pengagendaan, pendistribusian surat dan berkas permintaan Nomor Induk Pegawai, permintaan Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami, melakukan penetapan Nomor Induk Pegawai, mencatat, mengumpulkan dan memelihara register data, menyusun perangkaan permintaan/penyelesaian pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami serta menyiapkan dan menyampaikan kembali surat dan berkas yang telah diselesaikan kepada instansi terkait.

49

2014, No.998

(2) Seksi Administrasi Kepangkatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, dan pendistribusian tentang surat/usul kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya serta pengalihan/penyaluran Pegawai Negeri Sipil, menyampaikan pertimbangan teknis, dan nota persetujuan serta surat keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala BKN, Instansi terkait, Kantor Pembayaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Deputi Bidang Informasi Kepegawaian. (3) Seksi Perekaman Data Pengadaan dan Kepangkatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data dan laporan tentang surat/usul kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya, pengalihan/penyaluran Pegawai Negeri Sipil, Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil, Penetapan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, koordinasi dan pemantauan perekaman data, serta menyiapkan sarana pemeliharaan jaringan komunikasi data dan memperbaiki jaringan. Pasal 191 Subdirektorat Pengadaan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan surat dan menyelesaikan permintaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, serta penyelesaian Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami. Pasal 192 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Subdirektorat Pengadaan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan penerimaan, penelitian dan pengendalian permintaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, serta penyelesaian Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami;

b.

penyiapan bahan penyelesaian permintaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, serta penyelesaian Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami; dan

c.

penyiapan bahan penyampaian kembali berkas permintaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, penyelesaian Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami. Pasal 193

Subdirektorat Pengadaan Aparatur Sipil Negara terdiri atas: a.

Seksi Pengadaan Kementerian; dan

b.

Seksi Pengadaan Nonkementerian.

2014, No.998

50

Pasal 194 (1) Seksi Pengadaan Kementerian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, penghitungan, dan pengendalian serta penyelesaian berkas permintaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami, untuk instansi pemerintah Kementerian. (2) Seksi Pengadaan Nonkementerian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, penghitungan, dan pengendalian serta penyelesaian berkas permintaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami untuk instansi pemerintah Nonkementerian serta instansi daerah di lingkungan wilayah kerja seluruh Kantor Regional BKN. Pasal 195 Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama mempunyai tugas melakukan penerimaan, penelitian serta menyelesaikan surat-surat keputusan dan usul kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya untuk instansi pemerintah kementerian/nonkementerian dan instansi daerah yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. Pasal196 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat, usul kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya serta menyelesaikan usul pengalihan/penyaluran Pegawai Negeri Sipil;

b.

penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat keputusan pemindahan antar instansi; dan

c.

penyiapan bahan pelaksanaan penyampaian kembali usul jawaban/nota persetujuan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya.

dan

Pasal 197 Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama terdiri atas:

51

2014, No.998

a.

Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian;

b.

Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Nonkementerian; dan

c.

Seksi Mutasi Lain-lain. Pasal198

(1) Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian dan penyelesaian surat, surat keputusan dan nota persetujuan kenaikan pangkat dan jabatan untuk instansi pemerintah kementerian. (2) Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Nonkementerian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian dan penyelesaian surat, surat keputusan dan nota persetujuan kenaikan pangkat dan jabatan untuk instansi pemerintah nonkementerian. (3) Seksi Mutasi Lain-lain mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian dan penyelesaian surat, surat keputusan dan nota persetujuan peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya untuk instansi pemerintah kementerian/nonkementerian dan instansi pemerintah daerah. Pasal199 Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama mempunyai tugas melakukan penerimaan, penelitian, pengendalian dan penyiapan pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama, pengalihan anggota TNI/POLRImenjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota TNI/POLRI. Pasal200 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pengendalian dan menyiapan pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;

2014, No.998

52

b.

penyiapan bahan pengendalian dan penyiapan pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden tentang pengangkatan, kenaikan jabatan dan pembebasan sementara dalam jabatan fungsional jenjang utama;

c.

penyiapan bahan pengendalian dan penyiapan pertimbangan teknis Kepala BKN tentang pengalihan anggota TNI/POLRImenjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota TNI/POLRI; dan

d.

penyiapan bahan penyampaian kembali usul/pertimbangan teknis, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan dan pembebasan sementara dalam jabatan fungsional jenjang utama serta pertimbangan teknis Kepala BKN tentang pengalihan anggota TNI/POLRImenjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota TNI/POLRI. Pasal 201

Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utamaterdiri atas: a.

Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian; dan

b.

Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Nonkementerian. Pasal202

(1) Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian mempunyai tugas menyiapkanbahan pelaksanaan penerimaan, penelitian dan penyelesaian pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan dan kenaikan serta pembebasan sementara untuk jabatan fungsional jenjang utama,pengalihan anggota TNI/POLRImenjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota TNI/POLRI untuk instansi pemerintah Kementerian. (2) Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Nonkementerian mempunyai tugas menyiapkanbahan pelaksanaan penerimaan, penelitian dan penyelesaian pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan dan kenaikan serta pembebasan sementara untuk jabatan fungsional jenjang utama, pengalihan anggota TNI/POLRImenjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota TNI/POLRI untuk instansi pemerintah nonkementerian dan instansi pemerintah daerah.

53

2014, No.998

Pasal 203 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan. Pasal204 Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal205 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipildan Pejabat Negara Pasal 206 Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipildan Pejabat Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pertimbangan, menetapkan pensiun Pegawai Negeri Sipil/janda/duda/bagian pensiun janda, melaksanakan pengawasan dan tata usaha pensiun serta menyiapkan penetapan pensiun Pejabat Negara dan janda/dudanya. Pasal 207 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipildan Pejabat Negara menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke bawah yang mencapai Batas Usia Pensiun dengan hak pensiun dan janda/dudanya, penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tewas atau cacat karena dinas dan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda dan tunjangan;

2014, No.998

54

b.

pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden tentang pemberian pensiun PNS Pusat dan Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama Golongan Ruang IV/e dan Janda/Dudanya yang penetapan pensiunnya menjadi wewenang Presiden;

c.

pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden tentang pemberian pensiun Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh;

d.

pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil/Janda/Duda/Bagian pensiun janda yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

e.

pelaksanaan penyiapan penetapan pensiun janda/duda/anak Pejabat Negara;

f.

pelaksanaan pemberian Nomor Pokok Pensiun Pejabat Negara;

g.

pelaksanaan pemberian Nomor Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil;

h.

pelaksanaan pengesahan pendaftaran mutasi keluarga;

i.

pelaksanaan penetapan penerbitan petikan II SK Pensiun; dan

j.


Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara terdiri atas: a. Subdirektorat Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipildan Pejabat Negara; b. Subdirektorat Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil; c. Subdirektorat Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil; d. Subdirektorat Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya; e. Subbagian Tata Usaha; dan f.


Subdirektorat Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipildan Pejabat Negara mempunyai tugas melakukan administrasi pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, dan perekaman serta pemeliharaan data. Pasal 210 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Subdirektorat Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara menyelenggarakan fungsi:

2014, No.998

55

a.

penyiapan bahan pengiriman Data Perorangan Calon Penerima Pensiun, penerimaan, pengendalian dan pendistribusian surat, data pensiun, dan usul pensiun pejabat negara dan janda/duda/bagian pensiun janda dan janda/duda/anak Pejabat Negara;

b.

penyiapan bahan pencatatan dalam buku agenda;

c.

penyiapan bahan pengiriman surat dan surat keputusan kepada yang bersangkutan;

d.

penyiapan bahan pengiriman pertimbangan ke instansi terkait;

e.

penyiapan bahan perekaman dan pemeliharaan data; dan

f.

penyiapan bahan penyusunan laporan dan perangkaan pensiun.

tembusan

surat,

penetapan

Pasal211 Subdirektorat Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara terdiri atas: a. Seksi Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil; b. Seksi Administrasi Pensiun Pejabat Negara; dan c. Seksi Perekaman dan Pemeliharaan Data Pensiun. Pasal212 (1) Seksi Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pengendalian dan pendistribusian surat, Data Perorangan Calon Penerima Pensiun, data usul pensiun janda/duda bagian pensiun janda, tunjangan dan pensiun janda/duda pejabat negara, dan mengelola surat/surat keputusan pensiun, serta penyusunan laporan dan perangkaan data pensiun di lingkungan instansi pemerintah. (2) Seksi Administrasi Pensiun Pejabat Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pengendalian dan pendistribusian surat, data usul pensiun pejabat negara dan janda/duda bagian pensiun janda, tunjangan dan pensiun janda/duda pejabat negara, dan mengelola surat/surat keputusan pensiun, serta penyusunan laporan dan perangkaan data pensiun di lingkungan instansi pemerintah. (3) Seksi Perekaman dan Pemeliharaan Data Pensiun mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan perekaman data serta menyiapkan sarana pemeliharaan jaringan komunikasi data dan memperbaiki jaringan.

2014, No.998

56

Pasal213 Subdirektorat Penetapan PensiunPegawai Negeri Sipilmempunyai tugas melakukan penerimaan, pemeriksaan, dan penetapan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil, pensiun janda/duda/bagian pensiun janda, penetapan kenaikan pangkat pengabdian, penyiapan konsep surat, pengawasan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/dudanya yang diterbitkan oleh kementerian dan nonkementerian, penetapan pemberian Nomor Pokok Pensiun, pengesahan/pencatatan pendaftaran mutasi keluarga, penerbitan petikan II Surat Keputusan Pensiun yang ditetapkan oleh Kepala BKN serta pemeriksaan tembusan surat keputusan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh instansi Kementerian dan instansi pemerintah daerah di lingkungan wilayah kerja Kantor Regional BKN. Pasal214 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Subdirektorat Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipilmenyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan, dan penetapan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda IV/c ke bawah;

b.

penyiapan bahan penetapan kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil;

c.

penyiapan bahan penetapan pemberian Nomor Pokok Pensiun;

d.

penyiapan bahan pengesahan dan pencatatan pendaftaran mutasi keluarga;

e.

penyiapan bahan penerbitan Petikan II Surat Keputusan Pensiun yang ditetapkan oleh Kepala BKN; dan

f.

penyiapan bahan pemeriksaan tembusan surat keputusan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh instansi Kementerian dan instansi pemerintah daerah di lingkungan wilayah kerja Kantor Regional BKN. Pasal 215

Subdirektorat Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil terdiri atas: a. Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Kementerian; dan b. Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nonkementerian. Pasal 216 (1) Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Kementerian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan,

57

2014, No.998

penyelesaian surat, penetapan keputusan pensiun, kenaikan pangkat pengabdian, menyusun dan memelihara tata naskah pensiun, penetapan pemberian Nomor Pokok Pensiun, pengesahan/pencatatan pendaftaran mutasi keluarga, penerbitan petikan II Surat Keputusan pensiun yang ditetapkan oleh Kepala BKN serta memeriksa tembusan surat keputusan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh instansi Kementerian dan instansi pemerintah daerah di lingkungan wilayah kerja Kantor Regional BKN. (2) Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nonkementerian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan, penyelesaian surat, penetapan keputusan pensiun, kenaikan pangkat pengabdian, menyusun dan memelihara tata naskah pensiun, penetapan pemberian Nomor Pokok Pensiun, pengesahan/pencatatan pendaftaran mutasi keluarga, penerbitan petikan II Surat Keputusan pensiun yang ditetapkan oleh Kepala BKN serta memeriksa tembusan surat keputusan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh instansi Kementerian dan instansi pemerintah daerah di lingkungan wilayah kerja Kantor Regional BKN. Pasal 217 Subdirektorat Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat, penyiapan pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden tentang pemberian pensiun berpangkat Pembina Utama Muda gologan ruang IV/c ke atas dan janda/dudanya/bagian pensiun janda/duda, Pemberian pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun PNS dan janda/dudanya/bagian pensiun janda/duda kepada Presiden sesuai kewenangannya, menyiapkan konsep surat, melaksanakan tata usaha pensiun, mengelola dan memelihara tata naskah pensiun, dan mengesahkan/mencatat pendaftaran mutasi keluarga. Pasal 218 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Subdirektorat Penetapan Pertimbangan TeknisPensiun Pegawai Negeri Sipil melaksanakan fungsi: a.

penyiapan bahan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat, penyiapan pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden tentang pemberian pensiun berpangkat Pembina Utama Muda gologan ruang IV/c ke atas dan janda/dudanya/ bagian pensiun janda/duda;

b.

penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan

2014, No.998

58

janda/dudanya/bagian pensiun janda/duda kepada Presiden sesuai kewenangannya; c.

penyiapan bahan konsep surat;

d.

pelaksanaan tata usaha pensiun;

e.

pengelolaan dan pemeliharaan tata naskah pensiun; dan

f.

pengesahan/pencatatan pendaftaran mutasi keluarga. Pasal219

Subdirektorat Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil terdiri atas: a.

Seksi Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Kementerian; dan

b.

Seksi Pertimbangan Nonkementerian.

Teknis

Pensiun

Pegawai

Negeri

Sipil

Pasal220 (1) Seksi Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Kementerian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan, penyelesaian surat, penetapan keputusan pertimbangan teknis pensiun, kenaikan pangkat pengabdian dan janda/dudanya/bagian janda/duda kementerian, menyusun dan memelihara tata naskah pensiun, dan pengesahan/pencatatan pendaftaran mutasi keluarga. (2) Seksi Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nonkementerian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan, penyelesaian surat, penetapan keputusan pertimbangan teknis pensiun, kenaikan pangkat pengabdian dan janda/dudanya/bagian janda/ duda nonkementerian dan pemerintah daerah, menyusun dan memelihara tata naskah pensiun, dan pengesahan/pencatatan pendaftaran mutasi keluarga. Pasal221 Subdirektorat Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya mempunyai tugas melakukan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat, penetapan pensiun Pejabat Negara eksekutif/noneksekutif dan janda/dudanya/bagian pensiun janda/duda, menyiapkan konsep surat, melaksanakan tata usaha pensiun, mengelola dan memelihara data pensiun pejabat Negara, mengelola dan memelihara tata naskah pensiun, dan mengesahkan/mencatat pendaftaran mutasi keluarga.

2014, No.998

59

Pasal222 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Subdirektorat Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat, penyiapan penetapan pensiun Pejabat Negara eksekutif/noneksekutif dan janda/dudanya/bagian pensiun janda/duda;

b.

penyiapan konsep surat;

c.

penyiapan bahan pengelolaan dan pemeliharaan data pensiun pejabat negara;

d.

penyiapan bahan pengelolaan dan pemeliharaan tata naskah pensiun; dan

e.

penyiapan keluarga.

bahan

pengesahan/pencatatan

pendaftaran

mutasi

Pasal223 Subdirektorat Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya terdiri atas: a.

Seksi Penyiapan Pensiun Pejabat Negara; dan

b.

Seksi Penyiapan Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara. Pasal224

(1) Seksi Penyiapan Pensiun Pejabat Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat, penyiapan penetapan pensiun Pejabat Negara eksekutif/noneksekutif dan janda/dudanya, penyiapan konsep surat, pelaksanaan tata usaha pensiun, pengelolaan dan pemeliharaan data pensiun pejabat negara, pengelolaan dan pemeliharaan tata naskah pensiun, pengesahan/pencatatan pendaftaran mutasi keluarga. (2) Seksi Penyiapan Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat, penyiapan penetapan pensiun Pejabat Negara eksekutif/noneksekutif bagian pensiun janda/duda, penyiapan konsep surat, pelaksanaan tata usaha pensiun, pengelolaan dan pemeliharaan data pensiun pejabat negara, pengelolaan dan pemeliharaan tata naskah pensiun, pengesahan/pencatatan pendaftaran mutasi keluarga. Pasal225 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta

2014, No.998

60

evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Pasal226 Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal227 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian Pasal228 Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan/atau penetapan pertimbangan status kepegawaian, penyiapan pertimbangan tewas dan cacat karena dinas, penetapan persetujuan uang duka tewas dan tunjangan cacat karena dinas, penyiapan dan/atau penetapan pertimbangan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat ekses politik dan menjadi anggota/pengurus partai politik, pemberian persetujuan cuti di luar tanggungan negara, persetujuan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dan persetujuan mempekerjakan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, penyiapan pertimbangan perubahan penetapan nama dan tanggal lahir, penyiapan dan atau penetapan penyelesaian permasalahan Nomor Induk Pegawai, penetapan persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil, penyiapan dan/atau penetapan pertimbangan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pasal229 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

61

2014, No.998

a.

pelaksanaan penyiapan dan atau penetapan pertimbangan status kepegawaian;

b.

pelaksanaan penyiapan pertimbangan tewas dan cacat karena dinas;

c.

pelaksanaan penyiapan persetujuan pemberian uang duka tewas dan tunjangan cacat karena dinas;

d.

pelaksanaan penyiapan dan atau penetapan pertimbangan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat ekses politik, dan menjadi anggota/pengurus partai politik;

e.

pelaksanaan penyiapan persetujuan pemberian cuti di tanggungan negara, persetujuan perpanjangan cuti di tanggungan negara, dan persetujuan mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti di tanggungan negara;

f.

pelaksanaan penetapan perubahan nama dan tanggal lahir;

g.

pelaksanaan penyiapan penyelesaian permasalahan Nomor Induk Pegawai;

h.

pelaksanaan penyiapan persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil;

i.

pelaksanaan penyiapan dan atau penetapan pertimbangan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ; dan

j.


luar luar bagi luar

Pasal230 Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian terdiri atas: a.

Subdirektorat Pertimbangan Status Kepegawaian;

b.

Subdirektorat Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian;

c.


d.


Subdirektorat Pertimbangan Status Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pertimbangan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat ekses politik dan menjadi anggota/pengurus partai politik, persetujuan pemberian dan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara, persetujuan mempekerjaan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, penyiapan pertimbangan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlambat lapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara,

2014, No.998

62

penyelesaian permasalahan Nomor Induk Pegawai, penyiapan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pasal 232 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Subdirektorat Pertimbangan Status Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pertimbangan status kepegawaian;

b.

penyiapan bahan pertimbangan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat ekses politik dan menjadi anggota/pengurus partai politik;

c.

penyiapan bahan pemberian persetujuan cuti di luar tanggungan negara, persetujuan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dan persetujuan mempekerjakan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

d.

penyiapan bahan pertimbangan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terlambat lapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

e.

penyiapan bahan penyelesaian permasalahan Nomor Induk Pegawai; dan

f.

penyiapan bahan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pasal233

Subdirektorat Pertimbangan Status Kepegawaian terdiri atas: a.

Seksi Analisis Status Kepegawaian; dan

b.

Seksi Penyusunan Pertimbangan Status Kepegawaian. Pasal234

(1) Seksi Analisis Status Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penerimaan, pemeriksaan, penyiapan persetujuan pemberian cuti di luar tanggungan negara, persetujuan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dan persetujuan mempekerjakan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, pertimbangan penyelesaian Nomor Induk Pegawai dan permasalahan kepegawaian lainnya serta, pertimbangan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Instansi Pemerintah Kementerian/Nonkementerian dan Instansi Pemerintah Daerah. (2) Seksi Penyusunan Pertimbangan Status Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penerimaan, pemeriksaan, penyiapan pertimbangan status kepegawaian, pertimbangan penetapan status

63

2014, No.998

kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat ekses politik dan menjadi anggota/pengurus partai politik, dan pertimbangan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terlambat lapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, serta pertimbangan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Instansi Pemerintah Kementerian/Nonkementerian dan Instansi Pemerintah Daerah. Pasal235 Subdirektorat Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan pertimbangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan cacat karena dinas, persetujuan pemberian uang duka tewas dan tunjangan cacat karena dinas, dan penyiapan penetapan pertimbangan perubahan nama dan tanggal lahir, serta persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pasal236 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Subdirektorat Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pertimbangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan cacat karena dinas;

b.

penyiapan bahan pemberian persetujuan pemberian uang duka tewas dan tunjangan cacat karena dinas;

c.

penyiapan bahan pertimbangan perubahan nama dan tanggal lahir; dan

d.

penyiapan bahan pemberian persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pasal237

Subdirektorat Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian terdiri atas: a.

Seksi Analisis Kedudukan Kepegawaian; dan

b.

Seksi Penyusunan Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian; Pasal238

(1) Seksi Analisis Kedudukan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penerimaan, pemeriksaan, penyiapan naskah pertimbangan tewas dan cacat karena dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, dan persetujuan uang duka tewas dan tunjangan cacat karena dinas untuk Instansi Pemerintah Kementerian/Nonkementerian dan Instansi Pemerintah Daerah.

2014, No.998

64

(2) Seksi Penyusunan Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penerimaan, pemeriksaan, penyiapan naskah penetapan perubahan nama dan tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil, dan naskah persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yangmenjalani masa percobaan lebih 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Instansi Pemerintah Kementerian/Nonkementerian dan Instansi Pemerintah Daerah. Pasal239 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian. Pasal 240 Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 241 (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian. (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 242 (1) Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang sistem informasi kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dipimpin oleh Deputi.

65

2014, No.998

Pasal243 Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen Kepegawaian. Pasal 244 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;

b.

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;

c.

pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;

d.


e.

pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh Kepala. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal245

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian terdiri atas: a.

Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian;

b.

Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian;

c.

Direktorat Arsip Kepegawaian I; dan

d.

Direktorat Arsip Kepegawaian II. Bagian Ketiga Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian Pasal 246

Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan perumusan dan perancangan sistem informasi berbasis teknologi informasi, pelaksanaan penerapan standardisasi sistem aplikasi pelayanan kepegawaian nasional berbasis teknologi informasi, dan pelaksanaan pengolahan data kepegawaian, serta pelaksanaan diseminasi penerapan office automation. Pasal 247 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

2014, No.998

66

a.

perekaman dan penyelesaian permasalahan data kepegawaian;

b.

pengolahan data dan informasi kepegawaian;

c.

pelaksanaan pelayanan, pertukaran data dan informasi kepegawaian;

d.

pelaksanaan perumusan dan analisis pengolahan data;

e.

penyusunan sistem pengolahan data dan pengelolaan teknologi informasi;

f.

pelaksanaan rancangan dan analisis pembuatan sistem informasi kepegawaian dan pengembangan sistem informasi kepegawaian;

g.

pelaksanaan analisis dan perancangan kebutuhan akan sistem informasi dan kapasitas sumber daya teknologi informasi;

h.

pelaksanaan koordinasi teknis dan perancangan penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian;

i.

pelaksanaan koordinasi dan integerasi pembuatan dan perancangan program aplikasi pengolahan data termasuk data pendukung;

j.

perancangan strategi pengelolaan basis data tabel referensi;

k.

penyusunan rancangan kebutuhan perlengkapan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan teknologi informasi serta perangkat pendukung;

l.

pelaksanaan standardisasi sistem dan program aplikasi pengolahan data serta memberi dukungan pelaksanaannya; dan

dalam

m. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat. Pasal 248 Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian terdiri atas: a.

Subdirektorat Pengolahan Data;

b.

Subdirektorat Informasi Kepegawaian;

c.


d.


Subdirektorat Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, pengolahan database kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pengumpulan data, perekaman data, melaksanakan rekonsiliasi data, analisis kebutuhan sistem informasi dan aplikasi, kapasitas sumber daya teknologi informasi, penyiapan bahan, evaluasi, pembuatan sistem informasi kepegawaian dan pengembangan sistem informasi kepegawaian secara berkelanjutan, pengelolaan dan pemeliharaan program aplikasi berdasarkan hasil analisis dan rancangan aplikasi serta melakukan uji

2014, No.998

67

program serta pemberian bantuan konsultasi perangkat lunak dan penyelesaian permasalahan data. Pasal 250 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Subdirektorat Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengolahan database kepegawaian;

b.

pelaksanaan analisis kebutuhan sistem informasi dan aplikasi, analisis kapasitas sumber daya teknologi informasi, penyiapan bahan, evaluasi, pembuatan sistem informasi kepegawaian dan pengembangan sistem informasi kepegawaian secara berkelanjutan;

c.

pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan program aplikasi berdasarkan hasil analisis dan rancangan aplikasi serta melakukan uji program serta pemberian bantuan konsultasi perangkat lunak;

d.

pelaksanaan pengelolaan dan perekaman data kepegawaian; dan

e.

pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan koreksi serta koordinasi data kepegawaian.

koordinasi

serta

pemantauan

Pasal 251 Subdirektorat Pengolahan Data terdiri atas: a.

Seksi Pengelolaan Database Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;

b.

Seksi Penyelesaian Permasalahan Data Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil; dan

c.

Seksi Pengelolaan Database dan Penyelesaian Permasalahan Data Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil. Pasal252

(1) Seksi Pengelolaan Database Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan pengolahan database kepegawaian, perekaman data, melakukan koordinasi dan pemantauan perekaman data kepegawaian, analisis kebutuhan sistem informasi dan aplikasi, kapasitas sumber daya teknologi informasi, penyiapan bahan, evaluasi, pembuatan sistem informasi kepegawaian dan pengembangan sistem informasi kepegawaian secara berkelanjutan, pengelolaan dan pemeliharaan program aplikasi berdasarkan hasil analisis dan rancangan aplikasi serta melakukan uji program serta pemberian bantuan konsultasi perangkat lunak. (2) Seksi Penyelesaian Permasalahan Data Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyelesaian permasalahan dan koreksi serta koordinasi data kepegawaian.

2014, No.998

68

(3) Seksi Pengelolaan Database dan Penyelesaian Permasalahan Data Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan pengolahan database kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, perekaman data kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil, koordinasi, pemantauan perekaman data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, analisis kebutuhan akan sistem informasi dan aplikasi, kapasitas sumber daya teknologi informasi, penyiapan bahan, evaluasi, pembuatan sistem informasi kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil, pengembangan sistem informasi kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil secara berkelanjutan, pengelolaan dan pemeliharaan program aplikasi berdasarkan hasil analisis dan rancangan aplikasi serta melakukan uji program serta pemberian bantuan konsultasi perangkat lunak, penyelesaian permasalahan dan koreksi serta koordinasi data kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil. Pasal 253 Subdirektorat Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, dan pertukaran data dan informasi kepegawaian, pengumpulan, pengembangan dan melaksanakan pemeliharaan data tabel referensi, serta penyusunan strategi, analisis, pemeliharaan, mengolah dan pemberian bantuan konsultasi pengelolaan basis data tabel referensi. Pasal254 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Subdirektorat Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan data dan informasi kepegawaian, pertukaran informasi kepegawaian antar instansi;

diseminasi,

dan

b.

pelaksanaan verifikasi data, pencetakan dan pendistribusian Kartu Pegawai Elektronik;

c.

pelaksanaan pengumpulan, pengembangan dan pemeliharaan data tabel referensi; dan

d.

pelaksanaan penyusunan strategi, analisis, pemeliharaan, mengolah dan pemberian bantuan konsultasi pengelolaan basis data tabel referensi. Pasal 255

Subdirektorat Informasi Kepegawaian terdiri atas: a.

Seksi Penyajian Informasi dan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;

Penyusunan

Tabel

Referensi

b.

Seksi Penyajian Informasi dan Penyusunan Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil; dan

Tabel

Referensi

c.

Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik.

69

2014, No.998

Pasal 256 (1) Seksi Penyajian Informasi dan Penyusunan Tabel Referensi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pelayanan permintaan data dan informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, diseminasi, dan pertukaran informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil antar instansi, pelaksanaan pengumpulan pengembangan dan pemeliharaan data tabel referensi. (2) Seksi Penyajian Informasi dan Penyusunan Tabel Referensi Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pelayanan permintaan data dan informasi kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil, diseminasi, dan pertukaran informasi kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil antar instansi, pelaksanaan pengumpulan pengembangan dan pemeliharaan data tabel referensi. (3) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik mempunyai tugas melaksanakan verifikasi data, pengembangan sistem, pencetakan, pendistribusian, dan pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik. Pasal257 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian. Pasal 258 Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal259 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2014, No.998

70

Bagian Keempat Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Pasal 260 Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaianmempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan perangkat dan sistem komputer induk, jaringan komputer, serta sistem informasi. Pasal 261 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengembangan perangkat dan sistem komputer induk;

b.

pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan jaringan komputer;

c.

pelaksanaan pengembangan sistem informasi; dan

d.


Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian terdiri atas: a. Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi; b. Subdirektorat Pemanfaatan Teknologi Informasi; c. Subdirektorat Pelayanan Teknologi Informasi; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 263 Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perangkat dan sistem komputer induk, penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengujian, dan pengembangan sistem aplikasi berdasarkan hasil analisis, dan melakukan uji program serta standardisasi pelayanan teknologi kepegawaian. Pasal 264 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengembangan perangkat komputer induk;

b.

pelaksanaan pengembangan sistem komputer induk;

2014, No.998

71

c.

pelaksanaan pengaturan pengguna komputer induk, kewenangan pengguna basis data;

d.

pelaksanaan koordinasi teknik dengan unit pengelola manajemen kepegawaian dan jaringan komputer; dan

e.

pelaksanaan kepegawaian.

penyusunan

standardisasi

pelayanan

aplikasi teknologi

Pasal265 Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Perangkat Komputer Induk; b. Seksi Pengelolaan Sistem dan Jaringan; dan c. Seksi Pengembangan dan Standardisasi Teknologi Kepegawaian. Pasal 266 (1) Seksi Pengelolaan Perangkat Komputer Induk mempunyai tugas melakukan pengembangan perangkat komputer induk. (2) Seksi Pengelolaan Sistem dan Jaringan mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem komputer induk, pengaturan pengguna komputer induk, kewenangan pengguna basis data, pengembangan jaringan komputer, pemeliharaan sistem dan jaringan komputer, serta pengelolaan akses jaringan dan administrasi Internet Protokol. (3) Seksi Pengembangan dan Standardisasi Teknologi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan pengembangan dan standardisasi teknologi kepegawaian. Pasal 267 Subdirektorat Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan jaringan komputer dan pemeliharaan sistem dan jaringan komputer. Pasal 268 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Subdirektorat Jaringan Komputer menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengembangan jaringan komputer; dan

b.

pelaksanaan pemeliharaan sistem dan jaringan komputer. Pasal 269

Subdirektorat Pemanfaatan Teknologi Informasi terdiri atas : a.

Seksi Pemanfaatan Media Informasi; dan

b.

Seksi Integrasi Sistem Informasi.

2014, No.998

72

Pasal 270 (1) Seksi Pemanfaatan Media Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pengembangan dan analisis aplikasi kepegawaian dan media informasi. (2) Seksi Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas integrasi sistem kepegawaian internal dan eksternal.

melakukan

Pasal 271 Subdirektorat melaksanakan kepegawaian.

Pelayanan Teknologi Informasi mempunyai tugas pengembangan layanan sistem informasi manajemen Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Subdirektorat Pelayanan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pelayananteknis informasi; dan

b.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan, pelayanan teknologi kepegawaian dan sistem jaringan. Pasal 273

Subdirektorat Pelayanan Teknologi Informasi terdiri atas: a.

Seksi Layanan Teknis Informasi; dan

b.

Seksi Monitoring dan Evaluasi. Pasal 274

(1) Seksi Layanan Teknis Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem layanan teknis informasi. (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan monitoring pelaksanaan pengembangan, pelayanan teknologi kepegawaian dan sistem jaringan di lingkungan BKN. Pasal275 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian. Pasal276 Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2014, No.998

73

Pasal 277 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Direktorat Arsip Kepegawaian I Pasal278 Direktorat Arsip Kepegawaian I mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian, melaksanakan perekaman, penyimpanan dan pemeliharaan serta pelayanan informasi arsip kepegawaian. Pasal279 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Direktorat Arsip Kepegawaian I menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian;

b.

pelaksanaan perekaman arsip kepegawaian;

c.

pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan arsip kepegawaian;

d.

pemberian pelayanan kepegawaian;

e.

pemberian pelayanan informasi arsip kepegawaian ;dan

f.


fasilitasi

informasi

Pasal 280 Direktorat Arsip Kepegawaian I terdiri atas: a.

Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik;

b.

Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.A;

c.

Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.B;

d.


e.


pengelolaan

arsip

2014, No.998

74

Pasal 281 Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian, penerimaan arsip kepegawaian, verifikasi, pendistribusian arsip kepegawaian dan pengelolaan arsip kepegawaian elektronik serta pelayanan informasi arsip kepegawaian elektronik. Pasal282 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian penerimaan serta pendistribusian arsip kepegawaian;

pelaksanaan

b.

penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pengelolaan arsip kepegawaian elektronik; dan

c.

penyiapan bahan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian.

verifikasi

serta

Pasal 283 Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik terdiri atas: a.

Seksi Verifikasi dan Pendistribusian Arsip Kepegawaian; dan

b.

Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik. Pasal 284

(1) Seksi Verifikasi dan Pendistribusian Arsip Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengelompokkan, pengendalian, verifikasi arsip kepegawaian dan mendistribusikan arsip kepegawaian. (2) Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik mempunyai tugas menyiapkan formulir kendali scanning, melaksanakan scanning arsip kepegawaian, melaksanakan validasi image arsip, dan pemutakhiran arsip kepegawaian elektronik serta pelayanan informasi arsip kepegawaian elektronik. Pasal285 Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.A mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penerimaan, perekaman arsip kepegawaian , mengkoordinasikan pemeliharaan arsip kepegawaian dan sarana pendukung, mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian, memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian serta melaksanakan pelayanan informasi arsip kepegawaian.

75

2014, No.998

Pasal286 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.A menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan koordinasi dan perekaman arsip kepegawaian;

b.

penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pencatatan arsip kepegawaian;

c.

penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pemeliharaan arsip kepegawaian sarana pendukung;

d.

penyiapan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian;

e.

mempasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian;

f.

penyiapan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian. Pasal287

Subdirektorat Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.A terdiri atas: a.

Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.A/1; dan

b.

Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.A/2; Pasal288

Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.A/1 dan Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.A/2, mempunyai tugas melakukan penerimaan dan perekaman arsip kepegawaian, melakukan pencatatan arsip kepegawaian kedalam kartu induk dan daftar isi, melakukan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian, menyimpan dan memelihara arsip kepegawaian ke dalam tata naskah, dan melakukan pelayanan informasi arsip kepegawaian. Pasal289 Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.B, mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penerimaan, perekaman arsip kepegawaian, mengkoordinasikan pemeliharaan arsip kepegawaian dan sarana pendukung, mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian, memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian serta melaksanakan pelayanan informasi arsip kepegawaian. Pasal290 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.B menyelenggarakan fungsi: a.


b.


2014, No.998

76

c.

penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pemeliharaan arsip kepegawian sarana pendukung;

d.

penyiapan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian;

e.

memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian;

f.

penyiapan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian. Pasal291

Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.B terdiri atas: a.

Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.B/1; dan

b.

Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.B/2. Pasal292

Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.B/1 dan Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.B/2, mempunyai tugas melakukan penerimaan dan perekaman arsip kepegawaian , melakukan pencatatan arsip kepegawaian kedalam kartu induk dan daftar isi, melakukan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian, menyimpan dan memelihara arsip kepegawaian ke dalam tata naskah, dan melakukan pelayanan informasi arsip kepegawaian. Pasal 293 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Arsip Kepegawaian I. Pasal 294 Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Arsip Kepegawaian I mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 295 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Direktorat Arsip Kepegawaian I. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2014, No.998

77

Bagian Keenam Direktorat Arsip Kepegawaian II Pasal 296 Direktorat Arsip Kepegawaian II mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian,melaksanakan perekaman, penyimpanan dan pemeliharaan serta pelayanan informasi arsip kepegawaian. Pasal 297 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Direktorat Arsip Kepegawaian II menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian;

b.

pelaksanaan perekaman arsip kepegawaian;

c.

pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan arsip kepegawaian;

d.

pemberian pelayanan kepegawaian;

e.

pemberian pelayanan informasi arsip kepegawaian ; dan

f.


fasilitasi

informasi

pengelolaan

arsip

Pasal 298 Direktorat Arsip Kepegawaian II terdiri atas: a.

Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik;

b.

Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.A;

c.

Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.B;

d.


e.


Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian,penerimaan arsip kepegawaian, verifikasi, pendistribusian arsip kepegawaian dan pengelolaan arsip kepegawaian elektronik serta pelayanan informasi arsip kepegawaian elektronik. Pasal 300 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian penerimaan serta pendistribusian arsip kepegawaian;

pelaksanaan

2014, No.998

78

b.

penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pengelolaan arsip kepegawaian elektronik; dan

verifikasi

serta

c.

penyiapan bahan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian. Pasal 301

Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik terdiri atas: a.

Seksi Verifikasi dan Pendistribusian Arsip Kepegawaian; dan

b.

Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik. Pasal 302

(1) Seksi Verifikasi dan Pendistribusian Arsip Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengelompokkan, pengendalian, verifikasi arsip kepegawaian dan mendistribusikan arsip kepegawaian. (2) Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik mempunyai tugas menyiapkan formulir kendali scanning, melaksanakan scanning arsip kepegawaian, melaksanakan validasi image arsip, dan pemuktakhiran arsip kepegawaian elektronik serta pelayanan informasi arsip kepegawaian elektronik. Pasal 303 Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.A mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penerimaan, perekaman arsip kepegawaian, mengkoordinasikan pemeliharaan arsip kepegawaian dan sarana pendukung, mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian, memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian serta melaksanakan pelayanan informasi arsip kepegawaian. Pasal 304 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.A menyelenggarakan fungsi: a.


b.


c.


d.

penyiapan bahan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian;

e.

memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian ; dan

f.

penyiapan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian.

79

2014, No.998

Pasal 305 Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.A terdiri atas: a.

Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.A/1; dan

b.

Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.A/2. Pasal 306

Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.A/1 dan Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.A/2, mempunyai tugas melakukan penerimaan dan perekaman arsip kepegawaian , melakukan pencatatan arsip kepegawaian kedalam kartu induk dan daftar isi, melakukan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian, menyimpan dan memelihara arsip kepegawaian ke dalam tata naskah, dan melakukan pelayanan informasi arsip kepegawian. Pasal 307 Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.B mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penerimaan, perekaman arsip kepegawaian, mengkoordinasikan pemeliharaan arsip kepegawaian dan permasalahan arsip kepegawaian, memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian serta melaksanakan pelayanan informasi arsip kepegawaian. Pasal 308 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.B menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan koordinasi dan perekaman arsip kepegawian;

b.


c.


d.

penyiapan bahan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian;

e.

memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian;

f.

penyiapan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian. Pasal 309

Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.B terdiri atas: a.

Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.B/1; dan

b.

Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.B/2.

2014, No.998

80

Pasal 310 Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.B/1 dan Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.B/2 mempunyai tugas melakukan penerimaan dan perekaman arsip kepegawaian, melakukan pencatatan arsip kepegawaian kedalam kartu induk dan daftar isi,melakukan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian, menyimpan dan memelihara arsip kepegawaian ke dalam tata naskah, dan melakukan pelayanan informasi arsip kepegawaian. Pasal 311 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengelolaan Arsip Kepegawaian II. Pasal 312 Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengelolaan Arsip Kepegawaian II mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 313 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengelolaan Arsip Kepegawaian II. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 314 (1) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pengawasan dan pengendalian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

81

2014, No.998

(2) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Deputi. Pasal315 Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional. Pasal 316 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan dan penetapan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional;

b.

pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian di bidangmutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional;

c.

pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional

d.


e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 317

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas: a.

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan;

b.

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan;

c.

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan, dan Kinerja; dan

d.

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Kepangkatan,

2014, No.998

82

Bagian Ketiga Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Pasal318 Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang formasi, pengadaan, pasca pendidikan dan pelatihan, melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasan tahunan, dan membuat rekomendasi serta membuat laporan dan evaluasi. Pasal 319 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang formasi;

b.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan;

c.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang pasca pendidikan dan pelatihan;

d.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasan tahunan;

e.

pelaksanaan pembuatan rekomendasi, evaluasi dan laporan; dan

f.


Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a.

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I;

Formasi,

b.

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II;

Formasi,

c.


d.


Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I dan Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca

83

2014, No.998

Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, bimbingan dan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian serta memantau tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang formasi, pengadaan dan pasca pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Pasal 322 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I dan Subdirektorat Pengawasan Dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang formasi, pengadaan dan pasca pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

b.

penyiapan bahan pengendalian penyimpangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang formasi, pengadaan dan pasca pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

c.

pemantauan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang formasi, pengadaan dan pasca pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

d.

pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang formasi, pengadaan dan pasca pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan

e.

penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian dan bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang formasi, pengadaan dan pasca pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Pasal 323

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan. Pasal 324 Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

2014, No.998

84

Pasal 325 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan; (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Kepangkatan,

Pasal 326 Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan dan Pengangkatan, Pemberhentian Dalam Jabatan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepangkatan, penangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan, melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasan tahunan, dan membuat rekomendasi serta membuat laporan dan evaluasi. Pasal 327 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Kepangkatan dan Pengangkatan, Pemberhentian Dalam Jabatan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepangkatan dan pengangkatan;

b.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pemberhentian dalam jabatan;

c.


d.


e.


Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan terdiri atas:

85

2014, No.998

a.

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah I;

b.

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah II;

c.


d.


Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah I dan Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, bimbingan dan koordinasi serta memantau tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang kepangkatan dan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan. Pasal 330 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah I dan Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;

b.

penyiapan bahan pengendalian penyimpangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;

c.

pemantauan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;

d.

pengoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian bidang kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; dan

e.

penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian dan bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepangkatan dan pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan.

2014, No.998

86

Pasal 331 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan. Pasal332 Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal333 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan, dan Kinerja Pasal 334 Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan, dan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang gaji, tunjangan, dan kesejahteraan, serta kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasan tahunan, dan membuat rekomendasi serta membuat laporan dan evaluasi. Pasal 335 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan, dan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

2014, No.998

87

a.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang gaji;

b.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan;

c.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan;

d.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kinerja;

e.


f.


g.


Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Kesejahteraan dan Kinerja terdiri atas: Pengawasan

dan

Bidang

Pengendalian

Gaji, Bidang

Tunjangan,

a.

Subdirektorat Tunjangan;

Gaji

dan

b.

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan dan Kinerja;

c.


d.


Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji dan Tunjangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, bimbingan dan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian serta memantau tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang gaji dan tunjangan. Pasal 338 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji dan Tunjangan menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang gaji dan tunjangan;

b.

penyiapan bahan pengendalian penyimpangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang gaji dan tunjangan;

c.

pemantauan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang gaji dan tunjangan;

2014, No.998

88

d.

pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian bidang gaji dan tunjangan; dan

e.

penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian dan bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang gaji dan tunjangan. Pasal 339

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, bimbingan dan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian serta memantau tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di kesejahteraan dan kinerja. Pasal 340 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan dan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan dan kinerja;

b.

penyiapan bahan pengendalian penyimpangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan dan kinerja;

c.

pemantauan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang kesejahteraan dan kinerja;

d.

pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian bidang kesejahteraan dan kinerja; dan

e.

penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian dan bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan dan kinerja. Pasal 341

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja. Pasal 342 Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

89

2014, No.998

Pasal 343 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pasal 344 Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kode etik, dan disiplin, serta pemberhentian dan pensiun, melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasan tahunan, dan membuat rekomendasi serta membuat laporan dan evaluasi. Pasal 345 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan, dan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kode etik;

b.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin;

c.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang pemberhentian dan pensiun;

d.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kinerja;

e.


f.


2014, No.998

g.

90


Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil terdiri atas: a.

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah I;

b.

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah II;

c. Subbagian Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 347 Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah I dan Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, bimbingan dan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian serta memantau tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil. Pasal 348 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah I dan Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;

b.

penyiapan bahan pengendalian penyimpangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;

c.

pemantauan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;

d.

pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan

91

e.

2014, No.998

penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian dan bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil. Pasal 349

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Pasal 350 Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 351 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil; (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX PUSAT PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN FORMASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 352 (1) Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama. (2) Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

2014, No.998

92

Pasal 353 Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, dan pertimbangan formasi pegawai, serta standardisasi dan kompetensi jabatan. Pasal 354 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan analisis dan pengolahan data kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara;

b.

pelaksanaan penyusunan Aparatur Sipil Negara;

c.

pelaksanaan analisis jabatan serta penyiapan bahan perumusan standardisasi dan kompetensi jabatan;

d.

memfasilitasi pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, analisis jabatan, penyusunan standardisasi dan kompetensi jabatan;

e.

pemantauan dan evaluasi kebijakan analisis kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, analisis jabatan, penyusunan standardisasi dan kompetensi jabatan; dan

f.

pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.

bahan

pertimbangan

formasi

pegawai

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal355 Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi terdiri atas: a.

Bidang Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

b.

Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negara;

c.

Bidang Penyusunan Standardisasi Jabatan;

d.


e.


Bidang Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis dan mengolah data kebutuhan aparatur sipil negara, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan analisis kebutuhan aparatur sipil negara.

93

2014, No.998

Pasal 357 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Bidang Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

b.

pengumpulan dan pengelolaan data kebutuhan aparatur sipil negara; dan

c.

pemantauan, evaluasi dan memberikan fasilitas pelaksanaan analisis kebutuhan aparatur sipil negara. Pasal 358

Bidang Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara terdiri atas: a.

Subbidang Analisis Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

b.

Subbidang Analisis Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan

c.

Subbidang Pengolahan Data Kebutuhan Aparatur Sipil Negara. Pasal 359

(1) Subbidang Analisis Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan pegawai serta memfasilitasi pelaksanaan analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil; (2) Subbidang Analisis Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan serta memfasilitasi pelaksanaan analisis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; (3) Subbidang Pengolahan Data Kebutuhan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan aparatur sipil negara. Pasal 360 Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan pertimbangan teknis penetapan formasi Aparatur Sipil Negara dan ikatan dinas serta memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 361 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

2014, No.998

94

a.

penyiapan bahan pertimbangan teknis penetapan formasi Aparatur Sipil Negara dan ikatan dinas instansi pusat;

b.

penyiapan bahan pertimbangan teknis penetapan formasi Aparatur Sipil Negara instansi daerah; dan

c.

pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan formasi pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 362

Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negara terdiri atas: a.

Subbidang Penyusunan Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negara Instansi Pusat; dan

b.

Subbidang Penyusunan Perencanaan Pertimbangan FormasiAparatur Sipil Negara Instansi Daerah. Pasal 363

(1) Subbidang Penyusunan Perencanaan Pertimbangan Formasi Instansi Aparatur Sipil Negara Pusat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pertimbangan teknis penetapan formasi, pemantauan, dan evaluasi serta fasilitasi pelaksanaan perencanaan formasi pegawai Aparatur Sipil Negaradan ikatan dinas instansi pusat; (2) Subbidang Penyusunan Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negara Instansi Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pertimbangan teknis penetapan formasi, pemantauan, dan evaluasi serta fasilitasi pelaksanaan perencanaan formasi pegawai Aparatur Sipil Negara instansi daerah. Pasal 364 Bidang Penyusunan Standardisasi Jabatan mempunyai tugas melakukan analisis jabatan, penyusunan standardisasi dan kompetensi jabatan. Pasal 365 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Bidang Penyusunan Standardisasi Jabatan menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan analisis jabatan;

b.

penyiapan bahan perumusan standardisasi dan kompetensi jabatan;

c.

memfasilitasi pelaksanaan analisis, standardisasi dan kompetensi jabatan; dan

d.

pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil analisis, standardisasi dan kompetensi jabatan.

95

2014, No.998

Pasal 366 Bidang Penyusunan Standardisasi Jabatan terdiri atas: a.

Subbidang Penyusunan Standardisasi Informasi Jabatan;

b.

Subbidang Penyusunan Standardisasi Kompetensi Jabatan; dan

c.

Subbidang Penyusunan Standardisasi Klasifikasi Jabatan. Pasal 367

(1) Subbidang Penyusunan Standardisasi Informasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan analisis jabatan, dan memfasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil analisis jabatan. (2) Subbidang Penyusunan Standardisasi Kompetensi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan standardisasi dan kompetensi jabatan, dan memfasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan standardisasi dan kompetensi jabatan. (3) Subbidang Penyusunan Standardisasi Klasifikasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan klasifikasi jabatan, dan memfasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan klasifikasi jabatan. Pasal368 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan padaPusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi. Pasal 369 Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 370 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi; (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

2014, No.998

96

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal371 (1) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian adalah melaksanakan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama. (2) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Pusat. Pasal 372 Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional kepegawaian. Pasal 373 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian melaksanakan fungsi: a.

pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pengangkatan jabatan fungsional kepegawaian;

b.

pelaksanaan sertifikasi, fungsional kepegawaian;

c.

pelaksanaan penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional kepegawaian yang menjadi kewenangan Instansi Pembina; dan

d.

fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional kepegawaian; dan

e.


akreditasi

dan

dan

pertimbangan

pemberdayaan

jabatan

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 374 Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri atas: a.

Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;

b.

Bidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian;

2014, No.998

97

c.

Bidang Pengolahan Kepegawaian;

Data

dan

d.


e.


Informasi

Jabatan

Fungsional

Pasal 375 Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan penetapan angka kredit, penyiapan bahan rumusan pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi, serta penyiapan bahan rumusan pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional kepegawaian. Pasal 376 Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan penyiapan bahan penilaian serta penetapan angka kredit jabatan fungsional kepegawaian;

b.

pelaksanaan penyiapan bahan rumusan pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi jabatan fungsional kepegawaian; dan

c.

pelaksanaan bahan rumusan pertimbangan jabatan fungsional kepegawaian.

pengangkatan dalam

Pasal 377 Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri atas: a.

Subbidang Standardisasi, Fungsional Kepegawaian;

Akreditasi

dan

b.

Subbidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian; dan

c.

Subbidang Pertimbangan Kepegawaian.

Pengangkatan

Sertifikasi

Jabatan

Jabatan

Fungsional

Pasal 378 (1) Subbidang Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi jabatan fungsional kepegawaian. (2) Subbidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional kepegawaian.

2014, No.998

98

(3) Subbidang Pertimbangan Pengangkatan Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsional kepegawaian. Pasal 379 Bidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan bimbingan serta pengembangan jabatan fungsional kepegawaian. Pasal 380 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Bidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian melaksanakan fungsi: a.

Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan pengembangan serta bimbingan jabatan Analis Kepegawaian;

b.

Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan pengembangan serta bimbingan jabatan Auditor Kepegawaian; dan

c.

Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan pengembangan serta bimbingan jabatan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur. Pasal 381

Bidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri atas: a. Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Analis Kepegawaian; b. Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Auditor Kepegawaian; dan c. Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur. Pasal 382 (1) Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Analis Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan pengembangan serta bimbingan jabatan Analis Kepegawaian. (2) Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Auditor Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan pengembangan serta bimbingan jabatan Auditor Kepegawaian. (3) Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan pengembangan serta bimbingan jabatan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur.

2014, No.998

99

Pasal 383 Bidang Pengolahan Data dan Informasi Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pemetaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi jabatan fungsional kepegawaian serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan jabatan fungsional kepegawaian. Pasal 384 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Bidang Pengolahan Data dan Informasi Jabatan Fungsional Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan inventarisasi kepegawaian;

dan

pemetaan

jabatan

fungsional

b.

pengelolaan dan pengembangan sistem informasi jabatan fungsional kepegawaian; dan

c.

penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan jabatan fungsional kepegawaian. Pasal385

Bidang Pengolahan Data dan Informasi Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri atas: a. Subbidang Pengolahan Data Jabatan Fungsional Kepegawaian; dan b. Subbidang Informasi dan Laporan Jabatan Fungsional Kepegawaian. Pasal 386 (1) Subbidang Pengolahan Data Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi jabatan fungsional kepegawaian. (2) Subbidang Informasi dan Laporan Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pemetaan jabatan fungsional kepegawaian, penyiapan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan jabatan fungsional kepegawaian. Pasal387 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.

2014, No.998

100

Pasal 388 Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 389 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian; (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM REKRUTMEN APARATUR SIPIL NEGARA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal390 (1) Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama. (2) Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Kepala Pusat. Pasal391 Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis sistem rekrutmen dan pengelolaan teknologi informasi sistem seleksi dan fasilitasi penyelenggaraan seleksi. Pasal392 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara melaksanakan fungsi:

2014, No.998

101

a.

penyusunan kebijakan teknis sistem rekrutmen dan seleksi pegawai;

b.

pembangunan dan pengembangan teknologi informasi sistem seleksi;

c.

memfasilitasi dan/atau penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;

d.

pemantauan dan evaluasi materi kompetensi, teknologi informasi, dan penyelenggaran seleksi; dan

e.

pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal393

Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara terdiri atas: a.

Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen;

b.

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi;

c.

Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi;

d.


e.


Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen mempunyai tugas menyusun sistem standardisasi, prosedur rekrutmen dan seleksi, menyusun kisikisi,serta mengelola soal ujian. Pasal 395 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan penyiapan kebijakan teknis standardisasi dan prosedur rekrutmen dan seleksi pegawai;

b.

pelaksanaan penyiapan kisi-kisi dan materi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;

c.

pelaksanaan penyiapan validasi kompetensi kepegawaian;

materi

kompetensi

dasar

dan

d.

pelaksanaan penyiapan evaluasi kompetensi kepegawaian; dan

materi

kompetensi

dasar

dan

e.

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tes kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian. Pasal 396

Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen terdiri atas:

2014, No.998

102

a.

Subbidang Standardisasi dan Prosedur Rekrutmen; dan

b.

Subbidang Materi Kompetensi. Pasal 397

(1) Subbidang Standardisasi dan Prosedur Rekrutmen mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. (2) Subbidang Materi Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan kisi-kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian, melakukan validasi dan finalisasi materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian, dan melaksanakan entri soal, evaluasi, dan analisis kelayakan materi kompetensi. Pasal 398 Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi mempunyai tugas melakukan pengelolaan aplikasi sistem seleksi serta pengelolaan dan pemeliharaan database soal ujian kompetensi. Pasal399 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Bidang Pengelolaan teknologi Informasi Seleksi melaksanakan fungsi: a.

pelaksanaan analisis terhadap program aplikasi seleksi, database, perangkat lunak (software), dan perangkat keras (hardware), serta sistem dan jaringan yang digunakan;

b.

pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan aplikasi seleksi, database, perangkat keras (hardware), serta sistem dan jaringan berdasarkan hasil analisis;

c.

pelaksanaan pengelolaan akses jaringan dan administrasi Identity Personal Address;

d.

pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan teknologi informasi seleksi;

e.

pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan database soal ujian kompetensi;

f.

memfasilitasi aplikasi dan jaringan komputer; dan

g.

pemantauan dan evaluasi penggunaan teknologi informasi seleksi. Pasal 400

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi terdiri atas: a.

Subbidang Pengelolaan Aplikasi Sistem Seleksi; dan

b.

Subbidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Database.

103

2014, No.998

Pasal 401 (1) Subbidang Pengelolaan Aplikasi Sistem Seleksi mempunyai tugas melakukan pengelolaan, analisis, dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan program aplikasi sistem seleksi. (2) Subbidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Database mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan database soal ujian, perangkat keras (hardware), sistem operasi komputer, dan jaringan komputer. Pasal 402 Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan administrasi seleksi, memfasilitasi dan/atau penyelenggaraan dan pengolahan seleksi, serta sertifikasi dan pelaporan seleksi. Pasal 403 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan penyiapan pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;

b.

penyediaan informasi, memfasilitasi dan/atau penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;

c.

penyiapan memfasilitasi dan/atau penyelenggaraan dan pengolahan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;

d.

pelaksanaan penyiapan sertifikat kelulusan kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian; dan

e.

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian. Pasal 404

Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi terdiri atas: a.

Subbidang Pelayanan dan Administrasi Seleksi;

b.

Subbidang Penyelenggaraan dan Pengolahan Seleksi; dan

c.

Subbidang Sertifikasi dan Pelaporan Seleksi. Pasal 405

(1) Subbidang Pelayanan dan Administrasi Seleksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi seleksi dan menyediakan informasi dan fasilitasi dan/atau penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;

2014, No.998

104

(2) Subbidang Penyelenggaraan dan Pengolahan Seleksi mempunyai tugas melaksanakan registrasi, pemberian kode data peserta, penyusunan skema, dan pengawasan pelaksanaan seleksi; (3) Subbidang Sertifikasi dan Pelaporan Seleksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan, serta pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian. Pasal 406 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen. Pasal407 Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 408 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 409 (1) Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama. (2) Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Kepala Pusat.

105

2014, No.998

Pasal 410 Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara, melaksanakan pengembangan standar penilaian kompetensi, akreditasi lembaga penilaian kompetensi,melakukan monitoring dan evaluasi hasil penilaian kompetensi dan potensiAparatur Sipil Negara. Pasal 411 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan kebijakan teknis penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara;

b.

pelaksanaan perumusan kompetensiAparatur Sipil Negara;

c.

perencanaan program kegiatan penilaian kompetensi;

d.

pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi;

e.

pengembangan metode penilaian kompetensi;

f.

pelaksanaan akreditasi lembaga penilai kompetensi;

g.

pengelolaan hasil penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara;

h.

pemantauan pemanfaatan penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara; dan

i.

pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 412

Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negaraterdiri atas: a.

Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi;

b.

Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi;

c.

Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penilaian Kompetensi;

d.


e.


Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan program kegiatan

2014, No.998

106

penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara, pengelolaan hasil penilaian, penyusunan laporan serta pengembangan perubahan perilaku berbasis kompetensi. Pasal 414 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensimenyelenggarakan fungsi: a.

perencanaan dan penyelenggaraan program kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara;

kegiatan

b.

pengembangan perubahan perilaku berbasis kompetensi;

c.

pengelolaan hasil penilaian; dan

d.

penyusunan laporan.

penilaian

Pasal 415 Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensiterdiri atas: a.

Subbidang Perencanaan Program Kegiatan Penilaian Kompetensi; dan

b.

Subbidang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi. Pasal 416

(1) Subbidang Perencanaan Program Kegiatan Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan program kegiatan penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara dan pengembangan perubahan perilaku berbasis kompetensi. (2) Subbidang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara, pengelolaan hasil penilaian,dan penyusunan laporan kegiatan penilaian kompetensi. Pasal 417 Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan metode penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara, melaksanakan pengembangan metode penilaian kompetensi, kebijakan teknis penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara, melaksanakan akreditasi lembaga penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara,dan merumuskan kompetensi Aparatur Sipil Negara, serta. Pasal418 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417, Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

107

2014, No.998

a.

penyiapan bahan penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara;

b.

pengembangan metode penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara;

c.

penyelenggaraan akreditasi lembaga penilai kompetensi; dan

d.

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara. Pasal419

Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi terdiri atas: a.

Subbidang Pengembangan Metode Penilaian; dan

b.

Subbidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kompetensi. Pasal420

(1) Subbidang Pengembangan Metode Penilaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan analisis pengembangan metode penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara. (2) Subbidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melakukan analisis dan menyelenggarakan akreditasi terhadap lembaga penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara. Pasal 421 Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan monitoring dan evaluasi, pemantauan pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara. Pasal 422 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan penyusunan kebijakan monitoring dan evaluasi; dan

b.

pemantauan pemanfaatan hasil penilaian kompetensi. Pasal 423

Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penilaian Kompetensi terdiri atas: a.

Subbidang Monitoring dan Evaluasi; dan

b.

Subbidang Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian.

2014, No.998

108

Pasal424 (1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara. (2) Subbidang Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun dan mengelola hasil penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara, serta memantau dan menganalisis pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara. Pasal 425 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan, dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara. Pasal 426 Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal427 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIII PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 428 (1) Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.

109

2014, No.998

(2) Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Kepala Pusat. Pasal 429 Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negaramempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan ilmu kepegawaian,serta menetapkan kerja sama, fasilitasi, dan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen Aparatur Sipil Negara. Pasal 430 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi: a.

Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian pada instansi pusat dan instansi daerah;

b.

Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKN, serta pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional lain bagi Aparatur Sipil Negara;

c.

Penyusunan rencana dan program pengembangan kurikulum, silabus, modul, bahan ajar, dan metode pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara,serta pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;

d.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian/fungsional lain bagi Aparatur Sipil Negara pada instansi pusat dan instansi daerah;

e.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKN, serta pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional lain bagi Aparatur Sipil Negara pada instansi pusat dan instansi daerah;

f.

Pemberian fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara,serta pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan instansi daerah;

2014, No.998

110

g.

Pemberian akreditasi dan/atau sertifikasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara dan pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan instansi daerah;

h.

Pemberian akreditasi dan/atau sertifikasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, serta pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan instansi daerah;

i.

Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan/atau evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional lain di lingkungan BKN;

j.

Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan/atau evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, serta pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian yang diselenggarakan instansi pusat dan instansi daerah;

k.

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan ilmu kepegawaian;

l.

Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara ; dan

m. Pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat. Pasal 431 Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negaraterdiri atas: a.

Bagian Umum;

b.

Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara;

c.

Bidang Pengelolaan Pendidikan Ilmu Kepegawaian; dan

d.


Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan tata usaha, administrasi keuangan dan kerumahtanggaan pada Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara . Pasal 433 Dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

111

a.

pengelolaan tata usaha;

b.

pengelolaan administrasi keuangan;

c.

pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga; dan

d.

pengelolaan perpustakaan pendidikan dan pelatihan.

2014, No.998

Pasal 434 Bagian Umum terdiri atas: a.

Subbagian Tata Usaha;

b.

Subbagian Keuangan; dan

c.

Subbagian Rumah Tangga. Pasal 435

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan, dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara . (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara . (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, rumah tangga serta pengelolaan perpustakaan pada Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara . Pasal 436 Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyusun konsep perencanaan dan penyelenggaraan, program kerjasama dan fasilitasi, evaluasi dan sertifikasi, serta menyusun konsep kurikulum, silabi, modul, bahan ajar, metode dan sistem, serta melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepegawaian Aparatur Sipil Negara. Pasal 437 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, menyelenggarakan fungsi: a.

Penyusunan analisis kebutuhan pelatihan dan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional lain yang diperlukan oleh Aparatur Sipil Negara;

2014, No.998

112

b.

Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional lain dengan instansi pusat dan instansi daerah;

c.

Penyiapan program monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian, maupun pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional lain dengan instansi pusat dan instansi daerah;

d.

Penyiapan program akreditasi dan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara serta pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian bagi instansi pusat dan instansi daerah;

e.

Penyusunan kurikulum, silabus, garis-garis besar program pengajaran, modul, bahan ajar, metode dan sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional lain; dan

f.

Penyiapan peserta dan koordinasi tenaga pengajar dan tenaga kediklatan lain dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara serta fasilitasi dengan instansi pusat dan instansi daerah. Pasal 438

Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, terdiri atas: a.

Subbidang Perencanaan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara;

Penyelenggaraan

b.

Subbidang Kerjasama dan Aparatur Sipil Negara; dan

c.

Subbidang Evaluasi dan Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara.

Fasilitasi

Pendidikan

Pendidikan dan

dan

Pelatihan

Pasal 439 (1) Subbidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, mempersiapkan

113

2014, No.998

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan teknis manajemen ASN, serta pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis lain yang diperlukan oleh Aparatur Sipil Negara. (2) Subbidang Kerjasama dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan koordinasi dan mempersiapkan rencana fasilitasi serta kerjasama program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh Aparatur Sipil Negara instansi pusat dan instansi daerah. (3) Subbidang Evaluasi dan Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas mempersiapkan program evaluasi, penyusunan laporan dan sertifikasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan teknis manajemen ASN. Pasal 440 Bidang Pengelolaan Pendidikan Ilmu Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan rencana dan program, bahan kurikulum, garis-garis besar program pengajaran, sistem dan metode, bahan ajar, peserta, dosen/tenaga pengajar, pembinan kesamaptaan, kode etik, mental dan rohani, olahraga dan kesenian, serta alumni Pendidikan Ilmu Kepegawaian. Pasal 441 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Bidang Pengelolaan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan rencana program dan fasilitasi pelaksanaan program Pendidikan Ilmu Kepegawaian;

b.

penyiapan peserta, dosen, dan tenaga pengajar;

c.

penyusunan sistem, metode, kurikulum, dan bahan ajar program Pendidikan Ilmu Kepegawaian;

d.

koordinasi dan kerjasama pelaksanaan program Pendidikan Ilmu Kepegawaian;

e.

pengkoordinasian penyusunan garis-garis besar program pengajaran;

f.

pembinaan kesamaptaan, kode etik, mental dan rohani;

g.

pembinaan olahraga dan kesenian; dan

h.

pembinaan alumni.

2014, No.998

114

Pasal442 Bidang Pengelolaan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian terdiri atas : a.

Subbidang Akademik; dan

b.

Subbidang Kemahasiswaan. Pasal443

(1) Subbidang Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kurikulum, garis-garis besar program pengajaran, bahan ajar, pembinaan kesamaptaan, kode etik, mental dan rohani, olahraga dan kesenian. (2) Subbidang Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan peserta, dosen/tenaga pengajar, alumni dan urusan kemahasiswaan lainnya. Pasal444 Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal445 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIV PUSAT PENGKAJIAN DAN PENELITIAN KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 446 (1) Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.

2014, No.998

115

(2) Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Pusat. Pasal 447 Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaian. Pasal 448 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian melaksanakan fungsi: a.

penyusunan rencana dan program pengkajian dan penelitian di bidang kepegawaian meliputi pengembangan sumber daya manusia, penggajian, kesejahteraan, dan pelaksanaan peraturan perundangundangan kepegawaian, prosedur dan tata kerja administrasi kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah, serta penelitian perbandingan teknis dan strategi pembinaan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil;

b.

pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang kepegawaian sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan pembinaan kepegawaian;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penelitian kebijakan pembinaan kepegawaian;

terhadap

d.

evaluasi pelaksanaan kepegawaian;

penelitian

e.

penyiapan saran kebijakan pembinaan kepegawaian; dan

f.


pengkajian

dan

implementasi di

bidang

Pasal 449 Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 450 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan, dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian. Pasal451 Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

2014, No.998

116

jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal452 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XV PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal453 (1) Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama. (2) Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Pusat. Pasal454 Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan analisis/telaahan, konsultasi,fasilitasi,koordinasi dan bimbingan serta melaksanakan pemantauan,evaluasi dan inventarisasi implementasi kebijakan kepegawaian serta memberikan bantuan hukum. Pasal 455 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan analisis/telaahan kebijakan kepegawaian;

b.

pelaksanaan konsultasi,fasilitasi, koordinasi penyelesaian permasalahan kepegawaian ;

c.

pelaksanaan pemantauan kepegawaian;

dan

evaluasi

dan

implementasi

bimbingan kebijakan

2014, No.998

117

d.

pelaksanaan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian;

e.

pemberian pertimbangan dan nasehat hukum;

f.

pelaksanaan dan pemberian fasilitasi serta koordinasi bantuan hukum;

g.

pendampingan beracara di pengadilan dan pemberian bantuan hukum;

h.

pelaksanaan pendokumentasian perkara hukum; dan

i.

pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat. Bagian Kesebelas Susunan Organisasi Pasal456

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian terdiri atas: a.

Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian;

b.

Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian;

c.


d.


Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan analisis/telaahan, konsultasi,fasilitasi, koordinasi dan bimbingan serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan kepegawaian. Pasal 458 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian mempunyai fungsi: a.

Pemberian konsultasi,fasilitasi permasalahan kebijakan;

b.

penyiapan dan mengelola bahan analisis/telaahan kepegawaian;

c.

penyiapan bahan dan inventarisasi permasalahan kepegawaian; dan

d.

pemantauan kepegawaian.

dan

evaluasi

dan

terhadap

bimbingan

penyelesaian

pelaksanaan

kebijakan

Pasal 459 Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian terdiri atas: a.

Subbidang Konsultasi; dan

b.

Subbidang Pemantauan dan Inventarisasi Permasalahan Kebijakan.

2014, No.998

118

Pasal 460 (1) Subbidang Konsultasi mempunyai tugas menyiapakan dan mengelola bahan analisis/telaahan,pemberian konsultasi, fasilitasi, dan bimbingan penyelesaian permasalahan kepegawaian. (2) Subbidang Pemantauan dan Inventarisasi Permasalahan Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan,pengelolaan bahan,pelaksanaan,penyusunan laporan, dan evaluasi pemantauan implementasi kebijakan serta melakukan inventarisasi permasalahan kepegawaian. Pasal 461 Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian mempunyai tugas pemberian pertimbangan dan nasehat hukum kepegawaian, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum kepegawaian, pendampingan beracara di pengadilan dan memberikan bantuan hukum kepegawaian serta melakukan dokumentasi perkara hukum kepegawaian. Pasal 462 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian mempunyai fungsi: a.

penyiapan dan pengolahan bahan bantuan hukum kepegawaian;

b.

pemberian nasehat hukum kepegawaian;

c.

pelaksanaan pemberian fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum kepegawaian;

d.

pelaksanaan pendampingan beracara di pengadilan dan bantuan hukum kepegawaian.

e.

Pemberian pertimbangan hukum kepegawaian;dan

f.

Pelaksanaan pemeliharaan dokumen perkara hukum. Pasal 463

Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian terdiri atas: a.

Subbidang Pendampingan Bantuan Hukum; dan

b.

Subbidang Pertimbangan dan Dokumentasi Perkara Hukum. Pasal464

(1) Subbidang Pendampingan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penelusuran, penyiapan dan pengolahan bahan permasalahan perkara hukum,fasilitasi,koordinasi, dan beracara di pengadilan. (2) Subbidang Pertimbangan dan Dokumentasi Perkara Hukum mempunyai tugas fasilitasi, koordinasi, dan beracara di pengadilan.

119

2014, No.998

Pasal 465 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian. Pasal466 Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 467 (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian. (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XVI INSPEKTORAT Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 468 Inspektorat adalah unsur pengawasan intern BKN yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrastif dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama. Pasal469 Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan di lingkungan BKN. Pasal470 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;

b.

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

2014, No.998

120

c.

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;

d.

penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

e.

pelaksanaan pelayanan administrasi Inspektorat. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 471

Inspektorat terdiri atas: a.


b.


Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan, dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan padaInspektorat. Pasal 473 Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 474 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Inspektorat. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XVII TATA KERJA Pasal 475 Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektorat, Kepala Subdirektorat/Bagian/Bidang, dan Kepala Seksi/Subbagian/Subbidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-

121

2014, No.998

masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan BKN serta dengan instansi di luar BKN sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 476 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKN wajib bertanggung jawab: a.

mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

memimpin dan mengkoordinasikanbawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan; dan

c.

mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan memberikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 477

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 478 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 479 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya, dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB XVIII ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 480 (1) Kepala adalah jabatan pimpinan tinggi utama (sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon Ia) (2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan pimpinan tinggi madya (sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon Ia) (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan pimpinan tinggi pratama (sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon II)

2014, No.998

122

(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan administrator (sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon III) (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan pengawas (sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon IV) Pasal 481 Kepala BKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara. Pasal 482 (1) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara berdasarkan usulan Kepala BKN. (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama diberhentikan oleh Kepala BKN.

ke

bawah

diangkat

dan

(3) Pejabat administrator ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala BKN. BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 483 Di lingkungan BKN dibentuk Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 484 Di lingkungan BKN dapat dibentuk Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 485 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini harus sudah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

123

2014, No.998

Pasal 486 Perubahan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini ditetapkan oleh Kepala BKN setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal487 Bagan Struktur BKN dan satuan organisasi di bawahnyaadalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 488 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang adabeserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BKN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013, dinyatakan tetap berlaku dan pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai diangkat dalam jabatan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala ini. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 489 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir denganPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 490 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2014, No.998

124

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, EKO SUTRISNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

125

2014 2014,, No.998 No.998

2014 2014,, No.998 No.998

126

127

2014 2014,, No.998 No.998

2014 2014,, No.998 No.998

128

129

2014 2014,, No.998 No.998

2014 2014,, No.998 No.998

130

131

2014 2014,, No.998 No.998

2014 2014,, No.998 No.998

132

133

2014 2014,, No.998 No.998

2014 2014,, No.998 No.998

134

135

2014 2014,, No.998 No.998

2014 2014,, No.998 No.998

136

137

2014 2014,, No.998 No.998

2014 2014,, No.998 No.998

138

2014, No.998

140

141

2014, No.998

2014, No.998

142

143

2014, No.998

2014, No.998

144

145

2014, No.998

2014, No.998

146

147

2014, No.998

2014, No.998

148

149

2014, No.998

2014, No.998

150

151

2014, No.998

2014, No.998

152

153

2014, No.998

2014, No.998

154

155

2014, No.998

2014, No.998

156

157

2014, No.998

2014, No.998

158

BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan

Recommend Documents