BISNIS MILITER PADA ERA ORDE BARU
SKRIPSI Oleh: Rika Wastika Andriyani NIM: X 4406010
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
i
BISNIS MILITER PADA ERA ORDE BARU
Oleh : Rika Wastika Andriyani NIM: X 4406010
Skripsi
Ditulis Dan Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
ii
PERSETUJUAN
Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Surakarta, Juli 2010
Pembimbing I
Pembimbing II
Drs. Djono, M.Pd. NIP 19630702 199003 1 005
Drs. Tri Yuniyanto, M. Hum NIP 19650627 199003 1 003
iii
PENGESAHAN
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Pada Hari : Tanggal
:
Tim Penguji Skripsi: Nama Terang
Tanda Tangan
Ketua
: Dra. Sri Wahyuni, M. Pd
…………………
Sekretaris
: Isawati, S.Pd
…………………
Anggota I
: Drs. Djono, M.Pd
…………………
Anggota II
: Drs. Tri Yuniyanto, M.Hum
…………………
Disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Dekan,
Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. NIP 19600727 198702 001
iv
ABSTRAK
Rika Wastika Andriyani. X4406010. Bisnis Militer Pada Era Orde Baru. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) Latar belakang masing-masing satuan militer memiliki bisnis; (2) Eksistensi militer pada Era Orde Baru; (3) Dampak bisnis militer terhadap profesionalisme militer Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode historis dengan langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis historis, dengan melakukan kritik ekstern dan intern. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Latar belakang keterlibatan militer dalam bisnis pada Era Orde Baru APBN kurang mencukupi kebutuhan dalam kemiliteran dan mencukupi kebutuhan hidup dan adanya PP No.6 yang membatasi TNI untuk berbisnis, sehingga alasan itulah yang menjadi landasan bagi mereka untuk berbisnis; (2) Keberadaan bisnis militer pada Era Orde Baru sangat didukung oleh kepemimpinan yang penuh kediktatoran sehingga dalam menjalankan bisnis walaupun ada sanksi dipecat jika diketahui berbisnis,tetapi dalam berbisnis tetap langgeng pada Era Orde Baru. Hal itu tidak lepas dari peran serta pemimpin yang berasal dari Angkatan Darat yaitu Presiden Soeharto. Penguasaan sepenuhnya komoditi ekspor terpenting Indonesia yaitu minyak diserahkan kepada Mayor Jenderal Ibnu Sutowo, sebuah badan baru (Badan Logistik Nasional/Bulog) didirikan dan dikepalai oleh Brigadir Jenderal Achmad Tirtosudiro yang memegang kuasa penuh atas perdagangan bahan mentah, sedang Brigadir Jenderal Suhardiman menguasai perusahaan dagang raksasa, PT Berdikari; (3) Dampak keterlibatan militer dalam bisnis terhadap profesionalisme militer Indonesia yaitu menurunnya profesionalisme militer karena militer menjadi kurang disiplin dalam menjaga keamanan dan eksistensi negara, mereka lebih memprioritaskan mengelola berbagai macam bisnis mulai dari bisnis koperasi sampai bisnis berupa yayasan.
v
ABSTRACT
Rika Wastika Andriyani. X4406010. Military Business On the New Order Regime. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret Surakarta University, July 2010. The purpose of this study is to describe: (1) The background of each military unit has a business, (2) military existence in the New Order Regime, (3) The impact of the military business for professionalism. This research method is the historical method with heuristic steps, criticism, interpretation, and historiography. Source of data used in this study are primary sources and secondary sources. Collecting data by literature study. The data analysis technique used is the technique of historical analysis, by performing external and internal criticism. Based on the results of this study concluded: (1) The background of military involvement in business in the New Order Era insufficient budget in the military and needs of their daily lives, so the reason for that is the foundation for them to do business even if there is regulation that prohibits military to Number.6 do business, (2) The presence of military business in the Era of the New Order was fully supported by leadership in running a business of dictatorship, so even though no penalty was fired if found doing business, but in doing business remain durable in the New Order Era. It did not escape the role of the leader who comes from the Army of President Suharto. Fully mastering the most important Indonesian export commodities are oil delivered to Major General Ibnu Sutowo, a new agency (the National Logistics Agency / Bulog) founded and headed by Brigadier General Ahmad Tirtosudiro who holds ultimate control over trade in raw materials, while Brigadier General Suhardiman master the giant trading company , PT Self-reliance, ( 3) Impact of military involvement in the business of the Indonesian military professionalism that is less military professionalism since the military became less disciplined in maintaining the security and existence of the state, they give more priority to manage a variety of businesses ranging from business to business cooperation in the form of foundations.
vi
MOTTO
Jika Secara Moral Suatu Perilaku Ternyata Salah, Kemungkinan Besar (Walaupun Tidak Pasti) Perilaku Itu Melanggar Hukum Juga. (Boatright)
Kuasa Politik Berlaku Juga Bagi Kuasa Ekonomis. (Lord Acton)
vii
PERSEMBAHAN
Karya ini dipersembahkan kepada: 1. Bapak dan Ibu tercinta 2. Almamater
viii
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu, atas segala bentuk bantuannya, disampaikan terima kasih kepada: 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi; 2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surakarta yang telah menyetujui permohonan ijin penyusunan skripsi; 3. Ketua Program Studi Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin demi kelancaran penyusunan skripsi; 4. Drs. Djono, M.Pd., selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan nasehat, waktu, serta kritikan yang membangun selama memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi; 5. Drs. Tri Yuniyanto, M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan waktu dan motivasi selama memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi; 6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara tulus memberikan ilmu kepada penulis selama ini, mohon maaf atas segala tindakan dan perkataan yang tidak berkenan di hati. Disadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, tetapi diharapkan penulisan skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan mahasiswa Program Pendidikan Sejarah pada khususnya. Surakarta,
Juli 2010
Penulis ix
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL…………………………………………………….... i HALAMAN PENGAJUAN…………………………………………….....
ii
HALAMAN PERSETUJUAN………………………………………….....
iii
HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………......
iv
HALAMAN ABSTRAK………………………………………………......
v
HALAMAN MOTTO……………………………………………………...
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN…………………………………………...
viii
KATA PENGANTAR……………………………………………………..
ix
DAFTAR ISI…………………………………………………………….....
x
DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………….....
xii
PENDAHULUAN……………………………………….....
1
A. Latar Belakang Masalah………………………………..
1
B. Perumusan Masalah…………………………………….
6
C. Tujuan Penelitian……………………………………….
6
D. Manfaat Penelitian……………………………………..
6
KAJIAN TEORI……………………………………………
8
A. Tinjauan Pustaka……………………………………….
8
B. Kerangka Berpikir……………………………………...
25
METODOLOGI PENELITIAN……………………………
30
A. Tempat dan Waktu Penelitian………………………….
30
B. Metode Penelitian………………………………………
31
C. Sumber Data……………………………………………
32
D. Teknik Pengumpulan Data……………………………..
35
E. Teknik Analisis Data…………………………………...
36
F. Prosedur Penelitian…………………………………….
37
HASIL PENELITIAN……………………………………..
42
A. Latar Belakang Militer Berbisnis …..………………….
42
B. Eksistensi Bisnis Militer Pada Era Orde Baru………....
61
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
x
C. Dampak Bisnis Militer Terhadap Profesionalisme Militer Indonesia………………....................................................
63
KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN………………….....
72
A. Kesimpulan………………………………………….......
72
B. Implikasi……………………………………………........
73
C. Saran……………………………………………..............
75
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………….........
76
LAMPIRAN…………………………………………………………….......
80
BAB V
xi
DAFTAR LAMPIRAN
1. MAJALAH INFOBANK, EDISI NOVEMBER NO. 155/ 1992………… 80 2. MAJALAH TIRAS NO.26 / THN.III / 28 JULI 1997……........................ 102 3. MAJALAH TEMPO,16 OKTOBER 1993.................................................. 104 4. PP 6/ 1974, PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM USAHA SWASTA...................................................................... 105 5. SURAT PERMOHONAN IJIN PENYUSUNAN SKRIPSI...................... 114 6. SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN …………………………………………...... 115 7. SURAT PERMOHONAN IJIN RESEARCH............................................ 116 8. SURAT KETERANGAN PENELITIAN ANRI.......................................
xii
118
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Keterlibatan militer di Indonesia dalam bisnis sesungguhnya sejak awal
terbentuknya
negara
Indonesia.
Perjuangan
untuk
meraih
kemerdekaan, selain dilakukan melalui diplomasi di forum-forum internasional, juga didukung dengan gerakan bersenjata yang dilakukan oleh embrio militer. Berbagai cara pencarian dana pun dilakukan, dengan “kesatuan” masing-masing (yang sama sekali belum teratur, termasuk pasukan-pasukan “reguler”) mencari variasi kegiatan ekonomi perang ini. Salah satu aktivitas paling poluler adalah penyelundupan dan perdagangan candu, yang merupakan komoditas paling menguntungkan pada masa itu. Hasilnya
kemudian
ditukarkan
dengan
senjata.
Secara
umum,
pertumbuhan keterlibatan ABRI dalam bisnis mengikuti perkembangan organisasi ABRI itu sendiri karena besaran organisasi serta kebutuhan kontemporer memberi peluang, atau bahkan mensyaratkan, skala, sifat, dan kedalaman tertentu keterlibatan tersebut. (Indria Samego, 1998: 45). Tiga periode dalam pemerintahan di Indonesia : sistem parlementer (1950-1957), demokrasi terpimpin (1959-1965), dan Orde Baru (19651998), menempuh kebijaksanaan ekonomi yang berbeda. Untuk Orde Baru dimana suatu periode pemerintahan mengejar bentuk pembangunan sosialistik, pada periode lain mengedepankan corak yang kapitalistik. Namun, semua periode pemerintahan itu bertujuan ingin melihat Indonesia lebih maju. Semua periode itu telah melahirkan pengusaha- pengusaha klien, bukan pengusaha mandiri. Sedangkan yang menjadi sumber patronase pada periode sistem parlementer adalah tokoh partai politik dan kabinet. Pada periode demokrasi terpimpin di bawah presiden Soekarno sejak tahun 1959 sumber patronase adalah istana Soekarno dan kelompok, sedangkan pada masa Orde Baru sumber patronase yang barangkali paling efektif adalah pada sebagian kelompok dalam tubuh militer. Hal ini 1
2
kemudian yang berkembang menjadi bisnis militer pada era Orde Baru. Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas bisnis militer pada era Orde Lama aktivitas bisnis militer pada era Orde Baru juga semakin mudah berkembang serta terbukanya ruang bagi peran politik militer melalui doktrin dwifungsi ABRI.(Danang Widoyoko, 2000:17-30). Persoalan mendasar dibalik keterlibatan tentara di luar bidang pertahanan dan keamanan adalah supremasi sipil atas militer. Supremasi sipil adalah keniscayaan dalam negara demokrasi, seperti digariskan oleh konstitusi, tetapi prakteknya lain. Keberadaan TNI di DPR/MPR misalnya, walaupun tidak ada pasalnya dalam konstitusi, bertahun-tahun berlangsung tanpa dipertanyakan. Pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta seperti digariskan dalam PP No. 6 tahun 1974, TNI justru menjadi salah satu konglomerat besar di Indonesia.(Danang Wodoyoko,2003: 4). PP No 6/1974 membatasi kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta termasuk TNI. TNI diberikan kelonggaran oleh Pemerintahan Soeharto untuk memperoleh sumber dana lain melalui yayasan dan koperasi. Dua puluh lima persen keuntungan dari yayasan dan koperasi harus masuk ke kas TNI. Akibat dari kebijakan ini TNI kemudian mengalihkan hampir seluruh aset bisnisnya menjadi aset yayasan. Sedangkan unit-unit usaha dari bentuk koperasi dilakukan TNI dengan mengikuti struktur teritorialnya. Pada tingkat pusat atau Markas Besar (Mabes) TNI mendirikan apa yang dikenal dengan Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad) dan ini diterapkan di ketiga matra yang ada. Pada tingkat regional, yaitu pada tiap kodam didirikan Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad), di tiap korem didirikan Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad), dan di tingkat polri didirikan Induk Koperasi Polisi (Inkopol). Beberapa Kodam dan Polda, punya yayasannya sendiri. Selanjutnya, berbagai yayasan militer dan polri di tingkat nasional dan daerah, bersama Inkopad, Inkopal, Inkopau dan Inkoppol, menjadi pemegang saham puluhan perusahaan besar.
3
Secara umum, bisnis militer diklasifikasikan ke dalam dua bagian utama, yaitu bisnis institusional atau formal dan non institusional atau informal. Tetapi, masih ada satu lagi bisnis yang tidak banyak dibicarakan, apalagi diakui keberadaannya oleh militer, yaitu criminal economy. Bisnis formal adalah kategori untuk bisnis yang melibatkan TNI secara kelembagaan dalam bisnis. Contohnya adalah bisnis militer dengan bentuk yayasan. Susunan pengurus yayasan mengikuti struktur komando. Dengan demikian, bisnis ini dimiliki oleh institusi militer, khususnya kesatuan atau markas yang bersangkutan. Bisnis dalam bentuk yayasan tidak hanya dijalankan di tingkat kesatuan atau di tingkat Markas Besar. Pada hierarki militer di bawahnya, seperti KODAM, juga memiliki yayasan sendiri. Bentuk lain dari bisnis formal adalah koperasi. Koperasi di lingkungan militer juga mengikuti struktur komando. Di tingkat markas besar (mabes), koperasi menggunakan nama Induk. Sedangkan di tingkat Kodam, koperasi menggunakan nama Pusat dan di tingkat Korem atau Kodim, digunakan nama Primer. Bisnis informal adalah bisnis militer yang tidak melibatkan militer sebagai institusi melainkan individu-individu pensiunan militer atau anggota yang sudah tidak aktif lagi. Namun demikian, bisnis informal ini sudah dirintis sejak pejabat militer dikaryakan di perusahaan swasta atau BUMN dan kemudian mengembangkan usaha mereka sendiri. Dalam kategori bisnis informal ini dapat dilihat pada sejumlah kelompokkelompok usaha seperti Kelompok Usaha Nugra Santana (Letjen TNI Purn. Ibnu Sutowo), Kelompok Usaha Krama Yudha ( Brigjen TNI Sjarnoebi Said) dan lain-lain. Bentuk ketiga, criminal economy biasanya berupa perlindungan yang diberikan oleh anggota militer terhadap praktek bisnis gelap yang melanggar hukum, misalnya perdagangan narkotika, penyedia jasa tenaga demonstran atau backing perjudian. Bisnis kelabu ini juga terwujud dalam bentuk permintaan sumbangan keamanan atau tambahan uang servis apabila ada gejolak keamanan. Di daerah-daerah rawan konflik, bisnis
4
kelabu akan meningkat, tidak hanya anggaran militer tetapi juga omset bisnis leveransir tentara. Dari ketiga bentuk bisnis militer di atas tidak memadai jika melakukan analisis secara terpisah, karena sesungguhnya, militer sendiri tidak membedakan apakah pengelola bisnis tersebut militer yang masih aktif, pensiunan atau keluarga militer. Militer juga tidak terlalu membedakan antara “oknum” atau kebijakan resmi institusi. Contohnya, dalam bisnis kelabu seperti illegal logging yang dibacking oleh anggota TNI. Sangat sulit bagi polisi atau penegak hukum untuk mengusutnya. Ketiga bentuk bisnis tersebut sesungguhnya tidak terpisah satu dengan yang lain. Ada kaitan diantara ketiganya, walaupun tidak pernah diakui secara langsung. (Danang Widoyoko, 2000:8-10). Bisnis di lingkungan militer awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan logistik dan operasional yang tidak terdukung secara layak oleh pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya keterlibatan itu tampak semakin menjadi dan dicemari oleh kronisme dan semangat antipasar. Pada masa Orde Baru, hubungan ABRI dan bisnis terimplementasi secara lebih luas dan intensif karena tidak satupun sektor produksi dan usaha nasional penting yang tidak tersentuh oleh jaringan bisnis ABRI, baik secara individual maupun secara institusional. (Indria Samego, 1998). Diketahui bahwa kajian ini tidak akan mengupas secara menyeluruh setiap bisnis yang dikelola oleh militer pada Era Ode Baru, melainkan akan dibatasi pada bisnis Angkatan Darat Pada Era Orde Baru. Hal ini terkait dengan suatu pandangan bahwa kajian yang dilakukan hanya bersifat mikro atau spesifik secara terbatas. Dengan demikian, diharapkan melalui kajian mikro itu akan dapat mengungkapkan dimensi bisnis militer, khususnya bisnis Angkatan Darat Pada Era Orde Baru. Sejak masa Revolusi 1945 Militer Indonesia tidak pernah membatasi dirinya sebagai kekuatan militer, sebab klaim keterlibatan mereka dalam perjuangan kemerdekaan mengandaikan keterlibatan perjuangan politik dan militer.
5
“Segera setelah peralihan kekuasaan di akhir tahun 1945, secara resmi tentara menerima asas keunggulan kekuasaan sipil. Para perwira beranggapan bahwa peranan mereka di bidang politik sesewaktu diperlukan,...Namun sepadan dengan kelemahan kehidupan politik yang disebabkan oleh sistem parlementer yang makin nyata, bagaimanapun telah memperkuat keyakinan kalangan perwira militer bahwa mereka juga mempunyai beban tanggung jawab untuk campur tangan agar negara dapat diselamatkan. Meskipun pihak pimpinan tentara tidak secara langsung bertanggung jawab terhadap kemacetan sistem parlementer di tahun 1957, mereka dapat memanfaatkan situasi untuk mengumumkan keadaan darurat perang, yang akhirnya setapak memungkinkan para perwira tentara mendapatkan peran yang lebih besar dalam fungsi-fungsi politik, administrasi dan ekonomi.” (Harold Crouch,1999 :21) Militer Indonesia telah terlibat dalam aktivitas ekonomi sejak awal tahun 1950-an, dimana mereka melakukan itu untuk mencari pemasukan ekstra (extra-budgetary revenue) untuk operasi maupun income pribadi dan pembiyaan aktivitas politik. Mula-mula aktivitas bisnis militer terbatas pada
“pengadaan
barang
secara
ilegal”
berupa
penyelundupan-
penyelundupan. (Iswandi, 1998: 103-104). Kewiraswastaan merupakan satu elemen yang sangat penting artinya bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian terbuka, yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Ini berarti bahwa proses pembangunan ekonomi memerlukan kelompok pengusaha yang kompetitif dan otonom, bebas dari pengaruh kekuasaan politik dan pemerintah, sebagai kekuatan utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, justru golongan inilah yang belum terbentuk semenjak merdeka. Apa yang terjadi di Indonesia justru adalah munculnya kelompok pengusaha swasta jenis lain yaitu “pengusaha klient” (client busnissmen). Konsep politik birokratis dan konsep patrimonialisme adalah konsep kebudayaan politik yang dalam masyarakat Indonesia mempunyai akar yang kuat dalam kebudayaan Jawa. Pola umum dari kebudayaan Indonesia adalah suatu bentuk otoritas yang paternalistis. Di kalangan rakyat
Indonesia
selalu
terdapat
suatu
kecenderungan
akan
ketergantungan. Di sini “sang bapak” (atasan) sebagai patron memberikan perlindungan, bantuan material dan spiritual kepada anak buahnya, dan
6
sebagai imbalannya, para anak buah (sebagai klien) akan memberikan dukungan dan loyalitasnya kepada bapak (patron). (Yahya A Muhaimin, 1990: 1-11) Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pelaksanaan bisnis militer di Indonesia terutama pada masa orde baru sehingga penulis mengangkat judul ”Bisnis Militer Pada Era Orde Baru” sebagai obyek penelitian.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Mengapa masing-masing satuan militer memiliki bisnis? 2. Bagaimana eksistensi bisnis militer pada era Orde Baru? 3. Bagaimana dampak bisnis militer terhadap profesionalisme militer Indonesia?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah: 1. Untuk mengetahui alasan militer melakukan bisnis 2. Untuk mengetahui eksistensi bisnis militer pada era Orde Baru 3. Untuk mengetahui dampak bisnis militer terhadap profesionalisme militer Indonesia 4. Untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar sarjana pendidikan program pendidikan sejarah jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial
7
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Praktis Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: a. Menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah tentang bisnis militer pada era Orde Baru. b. Bahan masukan kepada pembaca untuk digunakan sebagai wacana dan sumber data dalam bidang sejarah, khususnya sejarah lokal.
2. Manfaat Teoritis Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk a. Menambah khasanah penelitian pada Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan bisnis
di Indonesia dan
khususnya kebijakan bisnis dalam tubuh militer. c. Dapat memberikan informasi tentang bisnis militer pada era Orde Baru.
BAB II KAJIAN TEORI A. Tinjauan Pustaka
1. Bisnis a. Pengertian Bisnis Secara langsung atau tidak langsung setiap hari manusia akan terlibat dalam kegiatan yang banyak ragamnya dengan kebutuhan. Kebutuhan manusia tentunya tidak ada batasnya sehingga semakin banyak dan beragamlah bisnis yang ada. Bisnis adalah suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi atau masyarakat luas, manusia bisnis (Businessman) akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayaninya secara baik sehingga masyarakat menjadi puas. Dari kepuasan itulah si pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya keuntungan tersebut digunakan untuk mengembangkan usahanya. (Indrio Gito Sudarmo dalam Mintansih Indrayu, dkk, 2002: 1) Bisnis adalah suatu usaha yang meliputi semua aspek kegiatan untuk mengeluarkan barang-barang melalui saluran produktif dari membeli bahan mentah sampai barang jadi. Jadi pada pokoknya kegiatan bisnis meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan,
pembelanjaan dan pemberian
informasi. (Basu Swasta DH,1998: 11) Hughes dan Kepoor yang dikutip oleh Buchari Alma dalam Mintansih Indrayu, dkk (2002:1) mengutarakan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi. Untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada di dalam masyarakat dan ada di dalam industri. Orang yang berusaha menjalankan kegiatan bisnis tidak akan menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko disebut interpreur.Untuk menjalankan kegiatan bisnis ia harus mengkombinasikan empat macam sumber yaitu material, human, finansial dan informasi.
8
9
Brown dan Petrello yang dikutip oleh Buchari Alma dalam Mintansih indrayu, dkk (2002:1) bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sambil memperoleh laba. Kegiatan bisnis mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta baik yang mengejar laba ataupun tidak. Dari berbagai pendapat tentang definisi bisnis diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis adalah suatu usaha yang menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh laba.
b. Klasifikasi dan Ruang Lingkup Kegiatan Bisnis Menurut Buchari Alma dalam Mintansih Indrayu, dkk (2002: 3-4) kegiatan bisnis yang bergerak dalam bidang komersial diklasifikasikan menjadi: 1. Usaha pertanian Usaha ini banyak macamnya, seperti usaha peternakan,usaha perkebunan, pertanian, perikanan dan sebagainya. 2. Produksi bahan mentah Usaha ini menghasilakan bahan mentah penting bagi industri lainnya, seperti pertambangan, kehutanan, perikanan dan lain-lain 3. Usaha pabrik/ manufaktur Usaha ini mengolah bahan mentah menjadi bahan baku sampai menjadi barang jadi. Usaha ini banyak dijumpai di sepanjang jalan raya ataupun lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 4. Usaha konstruksi Usaha ini bergerak dalam usaha pembangunan seperti pembangunan jalanjalan, bangunan rumah, gedung,pertokoan, rumah sakit,sekolah dan lain-lain. 5. Usaha perdagangan Usaha ini ada yang usaha di bidang perdagangan besar, perdagangan kecil dan juga sebagai perantara dagang.
10
6. Usaha pengangkutan Usaha ini sangat membantu kelancaran usaha-usaha lainnya dengan melakukan kegiatan pengangkutan barang di darat, laut, sungai maupun di luar udara. 7. Usaha keuangan dan asumsi Usaha ini memberikan kemudahan kepada kegiatan bisnis dalam hal keuangan, seperti Bank, dan lembaga keuangan non bank. Demikian pula usaha asumsi membantu mengatasi resiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis. 8. Usaha jasa Usaha ini membantu kegiatan bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti: Biro Reklame, Konsultan Hukum, Dokter dan lain-lain. Menurut Indriyo Gitosudarmo dalam Mintansih Indrayu (2002: 4-5) berdasarkan jenis kegiatannya, bisnis diklasifikasikan menjadi: 1. Ekstraktif, yaitu bisnis yang melakukan kegiatannya dalam bidang pertambangan. Sebagai contoh adalah bisnis alumunium, baja, batu bara, emas, intan dan lain-lain. 2. Agraria, yaitu menjalankan bisnisnya dalam bidang pertanian misalnya: beras, tembakau, cengkeh, kedelai dan lain-lain. Dalam hal ini termasuk pula perusahaan agraria adalah budidaya perikanan udang ataupun peternakan. 3. Industri/manufaktur, yaitu bisnis yang bergerak di bidang industri seperti tekstil, garmen, konfeksi, mebel, perumahan dan lain-lain. 4. Jasa yaitu bergerak dalam memenuhi kebutuhan pelayanan jasa bagi masyarakat misalnya jasa kecantikan, jasa pendidikan, jasa angkutan dan lain-lain.
11
c. Jaringan Bisnis Bisnis diserap dari bahasa Inggris “Business” yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual belikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ( Richard Burton Simatupang disampaikan dalam makalah legal bisnis oleh Anjar Sri Ciptorukmi N, 2010: 1). Dari pengertian tersebut maka yang menjalankan usaha bisa orang perseorangan , kumpulan orang atau badan usaha. Obyek kegiatan usaha tidak hanya berupa benda berwujud (barang) tapi juga dapat berupa benda tidak berwujud (jasa atau fasilitas). Secara kelembagaan, jaringan bisnis dikembangkan melalui perseroan terbatas, koperasi, yayasan. Model Soeharto-Liem berkembang dengan pesat dalam bisnis tentara. (http://www.ksatrian.or.id. Diunduh Pada Tanggal 5 Mei 2010)
1) PT Menurut Pasal
1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam saham. Modal dasar PT paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pemilik perusahaan harus lebih dari 1 (satu) orang, tanggung jawab terbatas sebesar modal yang dimasukkan. Pendirian dengan akte notariel yang harus disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian didaftarkan ke Departement Perindustrian. Akte pendirian, Keputusan Menteri dan surat pendaftaran di bawa ke Perusahaan Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pembubaran PT dapat karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), jangka waktu berdiri telah berakhir atau karena penetapan pengadilan. (Anjar Sri Ciptorukmi N, 2010: 3).
12
2) Koperasi Menurut UU No 25 Tahun 1992 tentang koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pendirian koperasi dengan membuat akte pendirian yang kemudian dimintakan pengesahannya kepada Dinas Koperasi yang membawahi wilayah koperasi berkedudukan hukum. Pembubaran koperasi dapat terjadi karena keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah. (Anjar Sri Ciptorukmi N, 2010: 3).
3) Yayasan Setelah didesak oleh IMF, Pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan UU No.16/2001 tentang yayasan. Ini adalah peraturan pertama tentang yayasan di Indonesia. Sebelumnya, tidak ada aturan yang jelas tentang yayasan. Peraturan yang bisa dipergunakan sebagai dasar hukum yayasan adalah KUH Perdata Pasal 365,900,1680, selain pasal 236 Rv. Tetapi pasal-pasal tersebut tidak memberikan rumusan tentang pengertian yayasan. Apalagi memberikan aturan secara jelas dan tegas. Karena itulah, yayasan dipergunakan oleh banyak organisasi sebagai badan hukum. Termasuk untuk kepentingan bisnis, seperti yayasan milik Soeharto dan yayasan militer. Badan hukum yayasan sebetulnya dipilih oleh militer untuk mengantisipasi peraturan yang melarang tentara berbisnis. Pada umumnya, tujuan pendirian yayasan di lingkungan militer untuk meningkatkan kesejahteraan TNI. (Danang Widoyoko, 2003: 69-70). Menurut UU yayasan, struktur organisasi yayasan terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus (Pasal 2). Ketentuan lain yang penting dari peraturan itu adalah larangan bagi pengurus untuk menerima gaji (pasal 5). Tujuan awal yayasan adalah untuk kegiatan sosial guna meningkatkan kesejahteran masyarakat atau anggota organisasi yang mendirikan yayasan. Oleh karena itu salah satu prinsip yang dimunculkan dalam UU adalah yayasan tidak untuk memperkaya pengurus dan pengelolanya. Tetapi implikasi aturan ini berdampak luas. Misalnya para pengurus yang terlibat sehari-hari tidak akan diijinkan untuk menerima uang.
13
Juga yayasan yang mengelola sekolah, terutama yayasan kecil di mana pengurus adalah pelaksana sehari-hari. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, untuk mendirikan yayasan diperlukan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM (pasal 11). Tetapi dalam UU No.16 Tahun 2001 diperlukan pengesahan oleh negara. Besarnya campur tangan negara juga bisa dilihat dalam pembubaran yayasan. UU No.16 Pasal 62 menyatakan bahwa yayasan dapat dibubarkan apabila:
Masa waktu pendiriannya telah habis
Tujuan pendirian yayasan telah terpenuhi
Putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau 3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Implikasi UU yayasan terhadap keberadaan bisnis militer di bawah
yayasan ada dua hal, yamg pertama adalah bisnis. Dalam UU No.16 Tahun 2001 dikatakan secara tegas bahwa yayasan diijinkan berbisnis dengan ketentuan maksimal penyertaan 25% dari total kekayaan yayasan. Dengan demikian, bisnis militer di bawah yayasan adalah sah. Karena itu, UU Yayasan dapat dilihat sebagai bentuk legalisasi bisnis militer yang dilarang dalam PP No.6 tahun 1974. Kedua, adalah akuntabilitas publik, yayasan yang menerima bantuan lebih dari Rp 500 juta dan memiliki harta di luar wakaf minimal Rp 20 miliar wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Dengan hal tersebut berarti BPK tidak berwenang lagi untuk melakukan audit di yayasan militer. Maka kemudian yang terjadi adalah privatisasi bisnis militer yang notabene merupakan bagian dari keuangan negara. Karena itu, alih-alih mengatur bisnis yang berkedok yayasan, UU No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan justru menjadi legitimasi hukum bagi bisnis militer yang selama ini dilarang. (Danang Widoyoko, dkk,2003: 69-86).
14
2. Militer a. Pengertian Militer Karakteristik militer yang paling utama adalah profesionalisme. Tugas utama terbatas pada pelaksanaanya, bukan perumusan kebijaksanaan, tetapi bekerja dalam satu kesatuan dengan para elit politik di tingkat pengambilan keputusan. Angkatan bersenjata tidak memiliki komitmen ideologi khusus yang terpisah dari apa yang sudah dirumuskan oleh para elit politik sipil. Militer bekerja dengan kode-kode etik organisasional yang dirumuskan dengan tegas, dengan memberikan tekanan kecil terhadap personalitas, kecuali pada masa-masa perang dan untuk tujuan-tujuan propaganda. (Horowitz, 1985: 8-9). Kekuatan negara banyak ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas militernya. Sebuah negara akan disegani, diperhitungkan dan bahkan bias mempengaruhi negara lain apabila mempunyai kekuatan yang menyediakan sarana untuk integrasi nasional. Yahya Muhaimin, (1982: 1-2) menjelaskan bahwa militer adalah satu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin dan dipersenjatai, yang diperbedakan dari orang-orang sipil, yang mempunyai tugas pokok
melakukan
pertempuran
dan
memenangkan
peperangan
sebagai
tanggungjawabnya guna mempertahankan dan memelihara keamanan dan keselamatan umum serta eksistensi negara. Dari berbagai pendapat tentang definisi militer diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa militer adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai ciri berbeda dari orang-orang sipil, yang terorganisir dan dipersenjatai, yang berperan di bidang pertahanan dan keamanan.
b. Tipe-Tipe Militer Karakteristik militer yang paling utama adalah profesionalisme, dalam arti bahwa militer menampilkan diri hanya sebagai pelaksana segala keputusan yang ditetapkan oleh perangkat sipil. Tiga jenis organisasi militer dalam negara modern, yang masing-masing bertindak sebagai reaksi terhadap jenis kekuasaan sipil yang dilembagakan. ( Iswandi, 1998:3).
15
1. Militer Profesional Tipe militer profesional terutama muncul di dalam sistem politik yang stabil. Perwira profesional di zaman modern merupakan satu kelas sosial yang baru dan mempunyai ciri-ciri dasar: 1) keahlian (manajemen kekerasan), 2) Pertautan (tanggung jawab kepada klien, masyarakat atau negara), 3) Korporatisme (kesadaran kelompok dan organisasi birokrasi), 4) Ideologi (semangat militer). (Burhan Magenda mengacu pendapat Samuel P. Huntington dalam Iswandi, 1998: 5-6). Sedangkan Talcot Parson, yang disitir oleh Almost Perlmutter dalam Iswandi (1998: 6) menjelaskan, profesi militer merupakan contoh menarik dari profesionalisme organisasi yang otonom. Seperti halnya profesi-profesi modern lainnya, profesi militer merupakan ekspresi dari ”tipe sosial” yang baru. ”Suatu pengelompokan kultural dan sosial yang mencolok yang terdiri atas para individu yang bukan kapitalis dan bukan buruh, juga mereka bukan administratoradministrator pemerintahan dan birokrasi. Pada perkembangannya, karakter korporasi yang kuat yang ditunjang dengan otonomi, menyebabkan mereka ”justru bergerak ke arah otoriterisme seiring dengan pertumbuhan industri negaranya. Hal itu menunjukkan bahwa industrialisasi makin melibatkan militer profesional dalam formulasi kepentingan nasional yang menjadikannya berwatak ekspansionis” (Burhan Magenda dalam Iswandi 1998: 6). Sikap intervensionis yang ekspansif dari militer seringkali didasarkan pada beberapa faktor, tapi ”faktor-faktor penting yang menyebabkan golongan militer melakukan intervensi bukan alasan yang bersifat militer, melainkan politis,” (Samuel P. Huntington dalam Iswandi, 1998: 6). Hal ini disepakati (Almost Perlmutter dalam Iswandi, 1998: 6) yang berpendapat bahwa: ” motivasi tentara untuk melakukan campur tangan jelas adalah politik, bahkan kalau ia didorong oleh kondisi-kondisi sosial yang tidak dilembagakan ”. Intervensi militer yang bersifat politis tersebut tidak hanya berhenti di situ. Ada pula tujuan yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Hal itu antara lain pernah dikemukakan (Huntington dalam Iswandi, 1998: 6-7).
16
Di dalam setiap masyarakat, golongan militer melibatkan diri di bidang politik dengan tujuan untuk memperoleh gaji yang tinggi dan pengaruh militer yang lebih besar. Di dalam masyarakat yang sedang berkembang, golongan militer tidak hanya menaruh perhatian terhadap masalah gaji dan promosi, meskipun memang demikian, tetapi juga terhadap distribusi kekuasaan dan status dalam seluruh sistem politik. Menurut Harris Jenkins Gwyn dalam Iswandi (1998:7) mengatakan, ”sebagai suatu organisasi yang mempunyai tujuan, suatu lembaga yang dinamis dan bukan statis dalam masyarakat, perubahan dalam angkatan bersenjata bukanlah fenomena baru”. Lebih jauh lagi, menurut Gwyn, baik sebagai suatu organisasi maupun sebagai profesi, militer penuh dengan contoh sifat dan pangaruh inovasi. Perkembangan teknologi, perubahan peranan, pergeseran doktrin strategi dan taktik, dan di atas segalanya, pengaruh perang dengan berbagai cara secara bersama-sama meninggalkan bekas pada angkatan bersenjata sekarang ini. Militer sebagai cermin masyarakat, perubahan masyarakatnya jelas dipengaruhi format angkatan bersenjata. Samuel P. Huntington dalam Iswandi (1998: 7)
pernah mengatakan
bahwa sampai sebegitu jauh, tidak banyak aspek modernisasi yang lebih menonjol atau senilai dengan campur tangan militer dalam bidang politik. Junta dan Kup, pemberontakan militer dan rezim militer merupakan fenomena yang senantiasa muncul. Sedangkan menurut Morris Janowitz dalam Iswandi (1998: 8) bahwa keterlibatan militer dalam bidang poltik karena etos mereka untuk memberikan pelayanan umum. Struktur kemampuan mereka yang memadukan kapasitas manajerial dengan sikap heroik. Hal itu dilihat dari segi kelas menengah dan kelas menengah tingkat yang lebih rendah, dan persatuan intern mereka”.
2. Militer Pretorian Pretorianisme merupakan keadaan dimana perwira-perwira militer tampil sebagai aktor politik utama, yang sangat dominan, dan secara langsung menggunakan
kekuatan
mereka.
(Iswandi,
2000:8-9).
Tentara
pretorian
berkembang di dalam lingkungan politik yang tidak stabil. Kaum pretorian ( rezim
17
militer) memang lebih sering timbul di masyarakat-masyarakat yang bersifat agraris atau transisi secara ideologis terpecah-pecah. Jenis-jenis pretorianisme menurut Perlmutter dalam Iswandi (1998: 11) dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama, pretorianisme modern otokrasi; adalah bentuk tirani militer yang sederhana, pemerintahan oleh satu orang. Dalam sistem ini, kekuasaan pribadi yang tidak dibatasi terwujud dalam diri penguasa tertinggi. Kedua, pretorianisme modern oligarki; adalah bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh segelintir orang. Ketiga, pretorianisme modern otoroter; adalah bentuk pemerintahan yang ditandai oleh fusionis militer-sipil. Adapun pembagian pretorianisme berdasar peran dalam kelembagaan politik menurut Samuel P. Huntington yang disepakati oleh Almost Perlmutter dalam Iswandi (1998: 11-12) sebagai berikut: Pertama, tentara sebagai penengah (arbitrator); sifat intervensionis iliter adalah pada saat muncul konflik. Setelah berhasil mengelola konflik, kekuasaan dikembalikan pada sipil. Kedua, tentara sebagai yang memerintah (the rule army); model tentara ini tampak dari ambisi militer yang kuat untuk menguasai negara, yang seringkali meraihnya dengan cara-cara kekerasan. Ketiga, tentara revolusioner, merupakan model tentara yang kelahirannya berawal dari sebuah proses revolusioner.
3. Militer Revolusioner Tipe tentara revolusioner jelas dapat dibedakan dari tipe profesional dan tipe pretorian karena tentara revolusioner lahir didasarkan pada kebutuhan akan kekuatan fisik yang mendukung terselenggaranya sebuah revolusi seperti yang lazim terjadi di negara dunia ketiga, yakni revolusi merebut kemerdekaan dari kekuasaan pemerintahan kolonial. (Iswandi, 1998:12). Hal diatas diperkuat dengan penjelasan Burhan Magenda yang mengacu pendapat Amos Perlmutter dalam Iswandi (1998: 12) bahwa lahirnya tentara revolusioner adalah sebagai hasil proses persenjataan seluruh bangsa (nation in arms), lebih lanjut Magenda mengatakan: " Dalam situasi demikian, tidaklah mungkin melaksanakan persyaratan profesional seperti keahlian, pendidikan dan pelatihan untuk korps
18
perwira. Bahkan banyak yang sama sekali tidak bermaksud menjadi tentara, tapi karena panggilan bangsa maka masuk tentara"(1988:xxi).” Dari ketiga tipe militer berdasarkan klasifikasi Perltmutter di atas, maka militer di Indonesia atau TNI bisa digolongkan ke dalam dua tipe yaitu tipe tentara revolusioner dan tentara pretorian. Sebagai tentara revolusioner, TNI sebagai institusi militer di Indonesia adalah suatu angkatan bersenjata yang lahir dari rahim suatu revolusi, yakni Revolusi Nasional Indonesia. Militer adalah alat negara yang bersama-sama rakyat menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara. Militer bermaksud untuk hidup dan mati dengan negara hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila, sehingga keselamatan negara dan bangsa merupakan kepentingan utama militer.
c. Sistem Militerisme Politik tidak dapat dilepaskan dari masalah ruling class (golongan yang memerintah), yaitu suatu minoritas yang memegang kekuasaan di setiap masyarakat dan negara atas golongan terbesar yakni rakyat. Di negara manapun, baik di negara kita maupun di negara-negara lain, tidak mungkin setiap warga memiliki pengaruh yang sama atas pemerintahan, yang memerintah hanyalah segolongan kecil orang berpengaruh dengan memberikan arah serta jalan ada negara dan masyarakat. Golongan kecil ini menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasan dan menikmati keuntungan dari fungsi-fungsi itu. Dengan bermacam-macam cara, kekuasaan ini dijalankan oleh golongan tersebut. Kadangkadang menurut hukum yang berlaku, kadang secara sewenang-wenang dan kadang dengan kekerasan, kadang atas nama Tuhan atau atas nama rakyat, atas nama revolusi atau demi tujuan mencapai masyarakat adil dan seterusnya. Golongan yang memerintah ini sering kali pula disebut political class. Politik di sini berkaitan erat dengan persoalan kekuatan (power). Biasanya yang paling besar kekuatannya dalam suatu masyarakat atau negara adalah golongan bersenjata atau sering disebut juga golongan militer atau tentara. Golongan ini terdiri dari golongan militer men of sword ”orang yang berpedang”. Namun demikian golongan ini biasanya membagi kekuasaan atau berpasangan dengan
19
men of the pen ” para cerdik-pandai” yang dikenal dengan berbagai istilah seperti klerk literati, cendekiawan dan kadang juga kaum teknokrat. Golongan cendekia ini dapat ditemukan dalam berbagai lembaga resmi, tergantung dari zaman dan masyarakat masing-masing seperti, misalnya para Brahmana (India/Jawa), ulama (Islam), Gereja (Eropa Abad Pertengahan), birokrat (kekaisaran Tiongkok). Pada zaman sekarang, golongan ini dapat ditemui di antara para politisi, cendekiawan dan sebagainya. Dewasa ini militer telah tumbuh sebagai suatu profesi bersama dengan profesi-profesi lain yang diperlukan untuk mengatasi keadaan-keadaan sosial, politik, keamanan dan sebagainya. Sebagai profesi, golongan militer dengan sendirinya tidak hanya terdiri dari kelas bangsawan atau priyayi, melainkan telah pula merakyat dan dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat bawah. Sementara itu, profesi militer mengalami sosialisasi dalam bentuk birokratisasi. Hal ini menandai suatu tahap baru dari perkembangan militerisme modern. Jika di zaman lampau gejala militerisme tercermin dalam feodalisme dan warlordisme (warlord = pemimpin atau panglima perang), maka dewasa ini adanya klik-klik militer merupakan gejala lain pula. Klik-klik militer ini biasanya tumbuh dalam keadaan ketika kesadaran akan batas-batas teritorial negara dan kesatuan nasional telah mantap. Tujuan suatu klik militer yang hendak berkuasa bukanlah untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat seperti pada bentuk feodalisme dan warlordisme, melainkan untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan pemerintah pusat itu. Militerisme selalu menimbulkan persoalan bagi pemerintah, tidak terkecuali pemerintah militer sekalipun. Untuk melakukan hal ini
biasanya
berbagai
negara
mengembangkan
metode-metode
untuk
mendisiplinkan tentara. Adakalanya pula elit yang berkuasa yang mempunyai pandangan jauh ke depan mempergunakan cara menyipilkan kekuasaan untuk membatasi merajalelanya militerisme, walaupun hal yang terakhir ini kelak tidak berhasil dilakukan semua negara. (Onghokham,1983: 100-114)
20
d. Perkembangan Militer Indonesia Pembentukan birokrasi militer diawali dari peristiwa 17 Oktober 1952. Dalam peristiwa ini militer menuntut hak tidak hanya sebagai alat negara, namun juga sebagai anggota birokrasi yang ikut menentukan kehidupan negara. Adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan dan perkebunan Belanda, tahun 1957-1958, militer mengambil peranan untuk ikut menguasai perusahaan dan perkebunan. Mulai dari itu militer mengembangkan tugasnya di bidang usaha, dan lebih jauh mendirikan perusahaan-perusahaan sendiri yang dilakukan oleh setiap angkatan, maupun pribadi. Setelah tahun 1965, memasuki era Orde Baru, militer mulai menguasai birokrasi pemerintahan di Indonesia. Birokrasi militer itu tidak hanya ditingkat pusat, namun sampai juga di daerah-daerah. Kemudian dalam masyarakat muncul pameo/ pamflet, bahwa republik sedang mengadakan “penghijauan” yang artinya aparatur birokrasi diusahakan dipegang oleh militer. Strategi ekonomi Orde Baru ialah mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal dengan menggunakan modal asing dan teknologi asing secara besar-besaran. Dalam masalah pengelolaan modal asing dan modal Cina, kaum birokrat militer menggunakan kesempatan mengambil keuntungan, yaitu dengan memberikan konsesi, lisensi dan kontrak. Dengan menggunakan kekuasaan dan jabatan,
birokrat
militer
menguasai
pusat-pusat
perdagangan,
mereka
mendapatkan bagian keuntungan dari modal asing dan Cina. Keuntungan dari modal asing dan modal Cina itu juga dipergunakan untuk memperkuat struktur kekuasaan birokrasi militer. Oleh karena itu ada simbiosis mutualisme antara modal asing dan modal Cina dengan birokrasi militer. Penguasa birokrasi militer selalu berusaha menciptakan stabilitas nasional, untuk menjamin keselamatan modal asing dan modal Cina. Sebaliknya pengusaha pemilik modal asing dan Cina memberikan keuntungan kepada para birokrat militer. Kelompok usahawan birokrat ternyata tidak berkepentingan dan tidak mampu mengumpulkan modal produktif, sehingga hanya berfungsi sebagai makelar
modal
asing
dan
Cina.
Hal
ini
sangat
disayangkan,
sebab
ketidakkuatannya mengumpulkan modal produktif untuk dipegang oleh pemerintah, ini menandakan kekuatan permodalan negara masih dalam kondisi
21
lemah. Akibat dari kondisi permodalan negara atau yang dipegang oleh birokrasi secara resmi itu lemah, maka akan melemahkan kedudukan birokrasi itu sendiri dan perekonomian negara. Apabila pihak penanam modal asing dan Cina itu memutuskan tidak menanamkan modalnya lagi di Indonesia atau membawa lari modalnya keluar negeri, maka posisi birokrasi akan goyah, dan negara juga dapat mengalami krisis moneter. Agar perekonomian negara dan perekonomian rakyat kuat, maka diperlukan pendekatan terhadap pengusaha asli. Pengusaha asli dapat diharapkan mengumpulkan modal produktif, yang dapat menyangga (sebagai pelopor) perekonomian negara dan perekonomian rakyat. Seharusnya para birokrat dan pengusaha militer mulai menyadari, perlu adanya pendekatan dengan pengusaha asli. Disertai pengembangan modal pengusaha asli, sehingga sewaktuwaktu modal asing dan Cina lari, dalam negeri masih mempunyai modal yang produktif. (http://sejarah.fib.ugm.ac.id/. Diunduh Pada Tanggal 17 Februari 2010). Perkembangan militer di Indonesia dimulai dari:1) Perang Kemerdekaan (1945-1949) yang sangat menentukan profil, sifat dan watak prajurit ABRI sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang. Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tidak segera dibentuk tentara kebangsaan. UndangUndang Dasar 1945 sendiri hanya memuat dua pasal mengenai Angkatan Perang dan pembelaan negara, yaitu pasal 10 yang menetapkan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dan pasal 30 yang menentukan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara yang syarat-syaratnya diatur Undang-Undang, tidak mengherankan perkembangan tentara Indonesia dalam Negara Republik Indonesia lebih banyak ditentukan oleh dinamika jalannya revolusi perjuangan bangsa daripada oleh ketentuan Undang-Undang Dasar. 2) Zaman Demokrasi Liberal (1949-1959) dimana ABRI, walaupun menyadari kedudukannya sebagai alat negara di bawah kendali pemerintahan sipil (supremasi sipil), namun sebagai warisan dari masa Perang Kemerdekaan masih tetap terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Hal yang demikian itu disadari bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku pada waktu itu, kecuali di daerah-daerah di mana masih berlaku Undang-Undang keadaan bahaya. Oleh
22
karenanya peran ABRI pada waktu itu selaku kelompok kepentingan yang dalam usaha mencapai aspirasi politiknya ada kalanya melakukan tekanan-tekanan terhadap pemerintah. Kegagalan penerapan sistem Demokrasi Liberal, telah melahirkan pemikiran untuk kembali ke sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, berakhirlah posisi ABRI selaku kelompok kepentingan dan sejak saat itu ABRI mempunyai kedudukan resmi dalam system politik dan pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan memainkan peranannya di bidang politik sebagai salah satu golongan fungsional (golongan karya) yang sesuai semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hak-hak politik seperti halnya dengan partai-partai politik. 3) Demokrasi Terpimpin yang merupakan konsep pemikiran Presiden Soekarno memberikan tempat dan peranan bagi golongan fungsional dalam kehidupan politik kenegaraan, khususnya di lembaga-lembaga perwakilan, di samping partai-partai lainnya. Konsep tersebut hanya dapat terlaksana apabila sistem politik dan ketatanegaraan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata dalam Demokrasi Terpimpin (1959-1966) tersebut masih juga terjadi penyelewengan-penyelewengan konstitusional yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dan menjurus menjadi pemerintahan diktator. Disamping itu muncul kembali bahaya dari partai Komunis Indonesia yang telah berhasil menjadi partai terkuat pada masa itu. Dalam keadaan yang demikian tidak dapat dihindari adanya sikap permusuhan antara PKI dan ABRI, yang memuncak dengan meledaknya pemberontakan G30S/PKI. Sebagaimana diketahui pemberontakan itu akhirnya berhasil ditumpas oleh ABRI bersama rakyat, baik secara fisik maupun politis. Keraguan Presiden Soekarno dalam mengambil keputusan politik menyebabkan hilangnya kewibawaannya, dan akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966 dikeluarkan surat perintah kepada Menteri/ Pangad Letnan Jenderal Soeharto untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Keluarnya SUPERSEMAR menjadi awal masa Orde Baru (1966sekarang). Dalam masa ini diadakan koreksi total secara konstitusional terhadap segala macam penyelewengan pada masa-masa yang lalu, di samping dilakukan pula usaha penyusunan kekuatan bangsa dan negara untuk mencapai stabilitas
23
nasional, serta mempercepat pembangunan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usaha-usaha ini ABRI merupakan kekuatan pendorong, bertindak selaku dinamisator dan stabilisator, bersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya bertanggung jawab mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa.(Soebijono,1992:8-9).
3. Politik Orde Baru Sasaran pembangunan Orde Baru bertumpu pada aspek ekonomi dan mewujudkan kestabilan politik yang bisa mendukung pembangunan ekonomi. Bahkan ada pula pakar yang berpendapat bahwa cita-cita utama Orde Baru adalah menegakkan negara Pancasila, mengamankan/menyelamatkan kehidupan politik agar tidak mengganggu pembangunan ekonomi, serta menjamin peran tentara dalam mengarahkan kehidupan masyarakat. Orde Baru pernah berjanji atau memberikan jaminan untuk menyelamatkan stabilitas politik dan ekonomi, meningkatkan
kesejahteraan
rakyat,
melaksanakan
pemilihan
umum,
melaksanakan landasan luar negeri yang bebas dan aktif dan meneruskan perjuangan melawan imperialisme. Pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno didesak oleh tentara untuk mengalihkan kekuasaannya kepada Soeharto dengan demikian Soekarno memberikan kendali pemerintahan kepada tentara. Tentara menjalankan kekuasaan setelah 1965, tetapi tidak punya gagasan mengenai bagaimana mengatur negara. Benar bahwa ABRI mempunyai doktrin dwi fungsi yang menganggap bahwa memiliki peranan ganda dalam fungsi militer maupun nonmiliter, tetapi tidak ada pernyataan yang tegas menyangkut apa yang harus dikerjakannya setelah berkuasa. Apakah akan mengatur negara melalui pembentukan sebuah pemerintahan militer, atau sebuah partai politik yang akan mewakili kepentingan-kepentingan militer. Dalam usahanya untuk melegitimasikan suatu sistem di mana para perwira militer memainkan peran yang dominan, ABRI pun mengemukakan doktrin dwi fungsi. Dwi Fungsi ABRI sendiri yang mula-mula dikemukakan oleh A.H. Nasution di Porong pada sebuah rapat Polisi dimaksudkan sebagai penjelasan
24
bahwa militer di samping berfungsi untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan eksistensi negara juga harus berusaha untuk menciptakan atau menjaga agar kehidupan masyarakat dapat terbina dengan baik. Istilah dwi fungsi baru dugunakan secara luas pada zaman Orde Baru, walaupun sebenarnya konsep dwi fungsi itu sudah ada sejak zaman revolusi, mungkin karena istilah dwi fungsi baru digunakan secara luas pada zaman Orde Baru
ketika
tentara
memang
dominan
dalam
pemerintah,
muncullah
kecenderungan dalam masyarakat untuk menyamakan dwi fungsi dengan dominasi militer (A.H.Nasution,1971:100). Masa Orde Baru adalah puncak keterlibatan militer dalam politik sepanjang sejarah kemerdekaan. Dalam masa ini militer terlibat secara jauh di dalam birokrasi, partai masa dominan (mass-dominant party: Golkar), legislatif praktik
ekonomi
dan
bisnis.
Realisasi
program
pembangunan
yang
memungkinkan militer bersentuhan langsung dengan rakyat banyak dan praktikpraktik keamanan dan intelejen dalan rangka pengamanan pembangunan. Saran untuk menyelenggarakan pemilihan umum disambut oleh MPRS ( Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan diteruskan oleh pejabat tentara yang lebih moderat yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Pada mulanya, pada 1996 sidang MPRS memutuskan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu dua tahun (yaitu sebelum 5 Juli 1968). Pemilu ini akan menjadi penting dari sudut pandangan militer karena akan mengabsahkan kedudukannya di Indonesia. Partai-partai politik juga diharapkan muncul kembali melaui pemilihan umum. Keterlibatan militer dalam proses politik dan pemerintahan tidak saja dalam sektor eksekutif, melainkan juga dalam badan legislatif. Sekalipun militer bukan kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilu, namun memiliki wakil dalam jumlah yang sangat besar dalam DPR dan MPR melaui Fraksi ABRI dan Fraksi Karya Pembangunan. Keberadaan militer di DPR terbukti efektif dalam mengamankan kebijakan eksekutif. Militer juga mewakili wakil di MPR dalam jumlah yang cukup besar. Peran Fraksi ABRI, FKP dan Fraksi Utusan Daerah
25
memberi peluang besar bagi wakil militer untuk mempengaruhi keputusan penguasa dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat MPR. Bagian yang tidak terpisahkan dari peran sosial politik militer adalah keterlibatan militer dalan praktek ekonomi dan bisnis secara luas. Pada masa Orde Baru praktek ekonomi dan bisnis oleh militer semakin luas. Hal ini merupakan strategi politik Soeharto untuk menetapkan loyalitas militer ke Soeharto. Kedudukan militer dalam birokrasi mengakibatkan militer dapat memanfatkan kekuasaan birokrasi untuk membuat jaringan ke dalam lingkungan ekonomi dan bisnis. Praktek ini memunculkan kelompok borjuis birokrasi militer dalam masa Orde Baru yang memberikan kesempatan peranan dominan dalam perusahaanperusahaan negara dan kemudian meluas pada sektor usaha swasta. (Yahya A Muhaimin, 1990: 189).
B. Kerangka Berfikir Dwi fungsi ABRI
Militer
Bisnis Militer
Dampak terhadap profesionalisme militer Keterangan: Kelahiran militer di Indonesia dimulai sejak masa sebelum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan untuk membentuk tiga wadah perjuangan, yakni Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badana Keamanan Rakyat (BKR). Badan ini mendapat dukungan rakyat. KNI dan BKR berubah menjadi organisasi massa yang memimpin perebutan kekuasan pemerintahan dari tangan penjajah Jepang. Kedua badan ini mempunyai
tugas
pokok
menyelenggarakan
masalah-masalah
pertahanan
26
keamanan dan juga turut menangani masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya. Para anggota BKR berasal dari pemuda-pemuda pejuang Indonesia, diantaranya para mantan anggota Peta, Heiho, Seinendan, Barisan Pelopor dan para pemuda lainnya yang secara suka rela mencatatkan diri untuk menjadi anggota BKR. Keputusan PPKI yang hanya membentuk BKR sebagai wadah perjuangan bersenjata mengundang ketidakpuasan kalangan pemuda. Mereka menghendaki dibentuknya sebuah tentara kebangsaan nasional sebagaimana pernah diputuskan PPKI sebelumnya. Ketidakpuasan itu ditunjukkan dengan membentuk laskar perjuangan. Keadaan ini menimbulkan dualisme yang mengakibatkan konflik internal dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapai sekutu yang ingin kembali ke Indonesia. Setelah mendapat desakan dari berbagai pihak, pada tanggal 5 oktober 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat No. 2/X/45 yang berisi tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dengan maklumat ini secara otomatis BKR dan badan-badan laskar perjuangan berubah menjadi TKR. Keadaan ini disambut baik oleh rakyat. Banyak pemuda yang belum tergabung dalam BKR dan laskar perjuangan mendaftarkan diri sebagai anggota TKR. Tanggal 5 Oktober tersebut kemudian diakui sebagai hari TNI (ABRI). Pada masa Orde Baru TNI berubah namanya menjadi ABRI yang memposisikan diri sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sekaligus kekuatan sosial politik, yang dikenal dengan Dwi fungsi ABRI. Saat itu ABRI meliputi seluruh kekuatan bersenjata yang terdiri atas Tiga Angkatan, yakni Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian. Dwi fungsi ABRI adalah suatu konsep politik yang menempatkan ABRI baik sebagai kekuatan militer pertahanan dan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik yang merupakan alat perjuangan rakyat. Struktur politik yang demikian itu telah diatur melalui peraturan perundangundangan yang ada. Struktur yang demikian tidak ditemukan dalam sistem di negara yang menganut paham Demokrasi Liberal maupun Parlementer. Perbedaan tersebut tidak hanya pada struktur namun juga pada mekanismenya. (Usdiyanto, 2004: 28-31)
27
Dwi fungsi ABRI dalam perkembangannya telah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Demokrasi Pancasila, harus diakui secara jujur bahwa masih ada sementara pihak yang mempersoalkan eksistensinya. Mereka yang menolak dwi fungsi ABRI menganggap bahwa tidak seharusnya ABRI menempati jabatan-jabatan di luar fungsi Hankam, karena menganggap bahwa jabatan tersebut merupakan porsi golongan sipil. Mereka mengemukakan bahwa keberadaan ABRI di luar fungsi Hankam disebabkan oleh adanya keadaan darurat di masa lalu yang dipertahankan. Maka kritik yang tajam dilontarkan dengan mengatakan bahwa konsep dwi fungsi ABRI adalah merupakan "pembenaran" terhadap keadaan darurat yang hendak dipertahankan tersebut. Mereka yang tidak menghendaki dwi fungsi ABRI mempunyai alasan yang tidak sama. Pertama, mereka yang menganut paham demokrasi parlementer, atau demokrasi liberal yang menganut konsep supremasi sipil atas militer (civilian supremacy). Mereka melihat keberadaan ABRI di luar fungsi Hankam sebagai intervensi militer yang mengarah kepada militerisme. Kedua, mereka yang dapat menerima dwi fungsi ABRI, namun banyaknya karyawan ABRI dianggap mengurangi " jatah " dan mengganjal "carier planing" pegawai negeri sipil. Memang cukup banyak mereka yang tidak senang terhadap Dwifungsi ABRI bukan karena tidak setuju dengan konsep dwi fungsi ABRI, tetapi karena dalam implementasinya masih terdapat kelemahan-kelemahan. (Soebijono, 1992:1-2) Gerakan etika bisnis mulai bergulir di Amerika Serikat setelah terjadi sejumlah skandal bisnis. Pada permulaannya etika bisnis itu sering diragukan. Malah ditanyakan apakah paham "etika bisnis" tidak merupakan sebuah oxymoron atau kontradiksi dalam sebutan, karena menurut kodratnya bisnis sering dianggap justru tidak etis. Keraguan itu sekarang sudah banyak hilang. Rupanya dalam dunia bisnis kini telah terbentuk sikap lebih positif. Sudah tertanam keinsafan bahwa bisnis harus berlaku etis demi kepentingan bisnis itu sendiri. Terdengar semboyan baru seperti Ethics Pay (etika membawa untung), Good business is ethical business, Corporate ethics: a prime business asset. Tentang etika bisnis oleh Kenneth Blanchard dan Norman Vincent Peale dalam K. Bertens (2000: 387) mengatakan Integrity pays! You don't have to cheat to win ( intregitas moral
28
membawa untung! Tidak perlu Anda menipu untuk menang). Akan tetapi di Indonesia, sampai sekarang jarang tampak keyakinan bahwa moralitas yang baik merupakan salah satu kunci untuk berhasil di bidang bisnis. Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral. Moralitas tidak merupakan suatu komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Di Indonesia cukup lama etika bisnis mengalami kesulitan karena tidak didukung oleh suatu kerangka sosial-politik yang sehat. Salah satu buktinya, di Indonesia pun tidak kekurangan skandal-skandal bisnis (seperti juga di negara-negara lain), tetapi tidak satu pun diselesaikan sampai tuntas, karena backing-backingan dari pihak penguasa. Banyak pengamat berpendapat bahwa krisis yang dialami bangsa Indonesia saat pergantian abad pada dasarnya merupakan krisis moral, bukan krisis moneter, ekonomis atau politik saja. Jika pelaksanan hukum, umpamanya, dapat dibeli dengan uang dan direkayasa oleh penguasa politik, hal itu merupakan masalah moral yang amat mendasar. (K Bertens, 2000: 387-389). Praktek-praktek bisnis militer di Indonesia selalu dikaitkan dengan asumsi tidak maksimalnya pembiayaan militer oleh negara. Sampai sejauh ini, paling tidak terdapat empat sumber yang dipercaya menjadi sumber keuangan militer yaitu; 1). Budget yang disediakan oleh APBN sebagai sumber pembiayaan tetap, mencakup sekitar 25-30% dari seluruh kebutuhan; 2) Bisnis institusional seperti yayasan dan koperasi yang dimilki militer, meskipun beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kontribusi yayasan-yayasan dan koperasi-koperasi yang dimaksudkan menjadi income tambahan bagi militer hanya berkisar 5-10% saja dari total kebutuhan. Dalam hal bisnis-bisnis yang konon diniatkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, ternyata umumnya justru mensejahterakan sedikit kalangan perwira dan kroni bisnisnya saja.; 3). Bisnis-bisnis noninstitusional berupa kongsi dagang perwira-perwira militer dengan pengusaha dan pemodal serta bisnis jasa keamananan untuk perusahaan-perusahaan besar. Disinyalir bahwa usaha ini memberikan pemasukan terbesar, namun tidak diketahui dengan pasti seberapa besar kontribusi yang diberikan terhadap institusi, karena lemahnya kontrol terhadap usaha-usaha semacam ini; dan 4). Bisnis kriminal seperti beking kejahatan, pemerasan, penyelundupan, ilegal logging,
29
human traficking, serta perdagangan gelap senjata dan narkotika. Usaha-usaha lebih tidak diketahui lagi nilai keuntungannya, lantaran juga tidak terkontrol dan kerap diingkari, meskipun sudah banyak temuan yang diungkap melaui media massa dan sejumlah penelitian. ( M. Najib Azca,dkk, 2004: 18-19). Dari segi professionalism, keberadaan dan posisi militer pada umumnya langsung dikaitkan dengan keahlian yang mereka miliki yakni sebagai penguasa alat-alat kekerasan (manager of violence) yang mereka manfaatkan untuk menjaga kestabilan pemerintahan yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil. Dalam konteks ini, militer adalah instrument yang harus ada dalam seluruh system penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat. (Iswandi, 1998: 3). Mengenai bisnis militer, terutama dalam bentuk yayasan, selama ini tidak dikelola dengan baik. Banyak bisnis militer yang justru lebih menguntungkan para mitra dan kantong pribadi para jenderal ketimbang kesejahteraan prajurit secara umum. Apalagi banyak bisnis militer yang menikmati fasilitas khusus sehingga menyebabkan persaingan tidak sehat. Pada gilirannya, bisnis militer menyebabkan distorsi dalam ekonomi. Disisi lain, keterlibatan tentara dalam bisnis berakibat pada menurunnya profesionalisme prajurit.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian Dalam penelitian yang berjudul "Bisnis Militer Pada Era Orde Baru", penulis melaksanakan penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Adapun perpustakaan yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini, antara lain: a. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan PIPS FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. c. Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. d. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. e. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta. f. Perpustakaan Daerah Surakarta. g. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. h. Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta. i. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta. j. Perpustakaan Daerah Yogyakarta. k. Perpustakaan Propinsi Yogyakarta l. Perpustakaan Universitas Gajah Mada. m. Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta. n. Perpustakaan Nasional Indonesia Jakarta.
30
31
2. Waktu Penelitian Waktu yang digunakan untuk penelitian ini direncanakan mulai dari disetujuinya judul skripsi yaitu pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juli 2010. B. Metode Penelitian
Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan karya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1977: 16). Gilbert J. Garraghan yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999: 43) mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilai secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Dari pengertian tersebut, maka metode dapat didefinisikan sebagai cara, jalan, dan teknik yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah sistematis. Berdasarkan permasalahan yang hendak dikaji serta tujuan yang akan dicapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Pemilihan metode historis didasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji yaitu peristiwa masa lampau, untuk direkonstruksikan menjadi cerita sejarah melalui langkah atau metode historis. Dengan demikian metode historis merupakan langkah (cara) ilmiah yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Metode historis bertujuan merekonstruksikan masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi dan mensintesiskan bukti untuk menempatkan fakta sejarah dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan. Penelitian dengan metode historis merupakan metode kritis terhadap keadaan-keadaan dan perkembangan, serta pengalaman masa lampau dan menimbang secara teliti dan hati-hati terhadap validitas sumber-sumber sejarah agar fakta yang diperoleh bersifat obyektif.
32
Berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode historis adalah suatu kegiatan mengumpulkan, mengkaji, menganalisis, dan menafsirkan gejalagejala atau peristiwa masa lampau yang secara imajinasi didasarkan dari data yang diperoleh serta menyertakan suatu sintesa hasil yang dicapai dalam penulisan sejarah sehingga membentuk suatu historiografi. Penelitian ini menggunakan metode historis karena substansi tema penelitian ini tentang peristiwa masa lampau, maka metode historis dipergunakan dengan alasan penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa, yaitu: ”Bisnis Militer Pada Era Orde Baru”. TNI sebagai kesatuan militer yang bersifat intervensionis tidak dapat dipisahkan dari isu soal anggaran dan bisnis militer. Bisnis dikalangan militer, baik legal maupun ilegal, adalah problem yang menjadi dekorasi rumitnya upaya membangun kontrol sipil atas militer. Hubungan sipil dan militer dalam kerangka ideal sering diharapkan mencerminkan hubungan yang subordinatif, dimana otoritas politik sipil memegang kendali penggunaan militer. Militer semata sebuah kekuatan bersenjata, terlatih, profesional, yang hanya memiliki orientasi membangun diri menjadi kekuatan efektif mendukung putusan politik otoritas sipil dalam kerangka mewujudkan tujuan-tujuan negara. Sementara realitas memang menggambarkan kondisi sebaliknya, dimana militer menjadi semacam kekuatan sosial otonom, yang membangun berbagai orientasinya sendiri.
C. Sumber Data
Sumber data sering disebut juga data sejarah. Menurut Kuntowijoyo (1995: 94) perkataan ”data” merupakan bentuk jamak dari kata tunggal datum (bahasa latin) yang berarti pemberitaan. Menurut Dudung Abdurrachman (1999: 30) data sejarah merupakan bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian. Menurut Helius Syamsuddin dan Ismaun (1996: 61) sumber sejarah ialah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau.
33
Sehubungan dengan hal tersebut maka sumber sejarah dapat berupa lisan, tertulis ataupun benda-benda sejarah. Sumber sejarah dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan langsung oleh saksi mata. Dikatakan sebagai sumber sekunder karena tidak disampaikan langsung oleh saksi mata dan bentuknya
dapat
berupa
buku-buku,
artikel,
koran,
majalah
(Dudung
Abdurrahman, 1999: 56). Louis Gottschalk (1975: 17) berpendapat bahwa penelitian historis tergantung kepada dua macam data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber primer, yaitu peneliti secara langsung melakukan observasi atau penyaksian yang dituliskan pada waktu peristiwa terjadi. Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu penulis melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih lepas dari aslinya. Diantara kedua sumber tersebut, sumber primer dipandang memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama dan diberi prioritas dalam pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer tersebut diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 “ Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta”. Ahmad. S. Adnanputra.1992. Edisi November. “ ABRI Dan Bisnis ”.No.155. Majalah Info bank. 34-35, Ardian T. G dan Ahmad K. Soeriawidjaja. 1993. Oktober 16. ” Sabar Saja Kopral”. Tempo. 41, Asri Al- Jufri dan Pria Takari Utama.1992. Edisi November. “ Dari ABRI Untuk ABRI ”.No.155. Majalah Info bank. 28, Asri Al- Jufri, dkk.1992. Edisi November. “ Managemen Gaya Militer ”.No.155. Majalah Info bank. 3031, Budoyo Pracahyo.1992. Edisi November. “ Cengkraman Kasir Militer ”.No.155. Majalah Info bank. 32-33, Burhan. D. Magenda.1992. Edisi November. “ Bukan Sekedar Trend ”.No.155. Majalah Info bank. 36, Eko Budi Supriyanto. 1992. Edisi November. “ Kongsi Itu Indah ”.No.155. Majalah Info bank. 18, Eri Eko Putranto. 1997. Juli 28. ” Antara Perang Dan Bisnis”. No. 26. Tahun III. Tiras. 21, Imelda Sari K, dkk. 1997. Juli 28. ” Bisnis Berbagai Yayasan Dalam ABRI Mulai Menggeliat”. No.26. Tahun III. Tiras. 20.
34
Maruli H. Panggabean.1992. Oktober 13. "Strategi Kemiliteran Berbeda Dengan Strategi Bisnis". Suara Pembaharuan. 2, Pria Takari Utama.1992. Edisi November. “ Kiat Polisi Mengejar Premi ”.No.155. Info bank. 26-27, Rustam Effendy. 1992. Oktober 16 . "Tanggapan Ulang Terhadap Strategi Militer dalam Bisnis". Suara Pembaharuan. 2, Syahriel Mochtar, dkk. 1992. Edisi November. “ Yayasan Milik ABRI ( Bisnis Uang Militer) ”.No.155. Info bank. 14-17, TB Silalahi. 1992. Oktober 5. "Strategi Militer Dalam Bisnis". Suara Pembaharuan.1, TB Silalahi. 1992. Edisi November. “ Ya, Dagang Benaran! ”.No.155. Info bank. 22-23. Eko Budi Supriyanto .1992. Edisi November.“ Bank Milik Empat Angkatan ”.No.155. Info bank. 19, Eko Budi Supriyanto. 1992. Edisi November. “ Dari Siliwangi Ke Eka Paksi ”.No.155. Info bank. 20-21, Eko Budi Supriyanto .1992. Edisi November. “ Saham AL Mau Dilepas ”.No.155. Info bank. 24, Eko Budi Supriyanto .1992. Edisi November. “ Yang Belum Mengangkasa ”.No.155. Majalah Info bank. 25. Sumber data sekunder yang digunakan seperti
buku karangan Indria
Samego “TNI Di Era Perubahan”, buku karangan M.C. Ricklefs “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004”, buku karangan M. Najib Azca "Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga" , buku karangan Mintansih Indrayu "Pengantar Bisnis" , buku karangan Soebijono "Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia" , buku karangan Usdiyanto "Bahasa Militer" , buku karangan Danang Widoyoko " Bisnis Militer Mencari Legitimasi" , buku karangan Basu Swastha. "Pengantar Bisnis Modern" , buku karangan Iswandi "Bisnis Militer Orde Baru". Berdasarkan uraian di atas, pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik kepustakaan atau studi pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data tertulis dengan menggali data dari buku-buku,surat kabar dan bentuk pustaka lainnya. Sumber-sumber ini diperoleh melalui kunjungan pustaka, analisis dan lain-lain.
35
D. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian historis, pengumpulan data dinamakan heuristik.Teknik pengumpulan data dalam penelitian historis merupakan salah satu langkah yang penting. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Menurut Koenjaraningrat (1986: 36), bahwa keuntungan dari studi pustaka ada empat hal, yaitu: (1) memperdalam kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan pemikiran, (2) memperdalam pengetahuan akan masalah yang diteliti, (3) mempertajam konsep yang digunakan sehingga memperdalam dalam perumusan, (4) menghindari terjadinya pengulangan suatu penelitian. Menurut Florence M.A. Hilbish, mengemukakan bahwa catatan-catatan dalam pengumpulan data ada tiga bentuk, yaitu: (1) quation (kutipan langsung), (2) citation atau indirect quation (kutipan tidak langsung), (3) summary (ringkasan) dan comment (komentar) Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang dilakukan terhadap arsip, buku, majalah, surat kabar yang terbit pada masa itu atau yang terbit kemudian. Bahan ini dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut: 1) Mengumpulkan sumber primer dan sekunder yang berupa buku-buku literatur dengan tema Bisnis Militer Pada Era Orde Baru yang tersimpan di beberapa perpustakaan diantaranya adalah Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Daerah
Surakarta,
Perpustakaan
Monumen
Pers
Surakarta,
Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional
36
Indonesia, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta. 2) Membaca, mencatat, meminjam dan memfotokopi buku-buku literatur karangan sejarawan yang dianggap penting dan relevan dengan tema penelitian yang tersimpan di perpustakaan berdasarkan periodisasi waktu atau secara kronologis. 3) Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari perpustakaan untuk digunakan dalam menyusun karya ilmiah.
E. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis historis. Menurut Kuntowijoyo yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999: 64), interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Menurut Helius Syamsuddin (1996: 89) teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999: 64), analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Menurut Sartono Kartodirdjo (1992: 2) analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis itu. Data yang telah diperoleh diinterpretasikan, dianalisis isinya dan analisis data harus berpijak pada kerangka teori yang dipakai sehingga menghasilkan fakta-fakta yang relevan dengan penelitian. Analisis data merupakan langkah yang penting dimulai dari melakukan kegiatan mengumpulkan data kemudian melakukan kritik ekstern dan intern untuk mencari otensitas dan kredibilitas sumber yang didapatkan. Dari langkah ini dapat
37
diketahui sumber yang benar-benar dibutuhkan dan relevan dengan materi penelitian. Selain itu, membandingkan data dari sumber sejarah tersebut dengan bantuan seperangkat kerangka teori dan metode penelitian sejarah, kemudian menjadi fakta sejarah. Agar memiliki makna yang jelas dan dapat dipahami, fakta tersebut ditafsirkan dengan cara merangkaikan fakta menjadi karya yang menyeluruh dan masuk akal.
F. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian adalah langkah-langkah penelitian awal yaitu persiapan pembuatan proposal sampai pada penulisan hasil penelitian. Adapun prosedur penelitian ini adalah melalui empat tahap yang merupakan proses metode sejarah. Empat langkah itu terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Heuristik
Kritik Sumber
Interpretasi
Historiografi
Fakta Sejarah
Keterangan: 1. Heuristik Menurut Dudung Abdurrahman (1999: 55) heuristik berasal dari kata Yunani, Heuriskein yang artinya memperoleh. Menurut Helius Syamsuddin (1996: 99) heuristik adalah pengumpulan sumber-sumber sejarah. Heuristik adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan data dan peninggalan masa lampau baik berupa bahan-bahan tertulis dan tercetak.
38
Pada tahap ini, penulis berusaha mengumpulkan sumber atau data-data yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji, yaitu mengenai Bisnis Militer Pada Era Orde Baru melalui teknik studi pustaka. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dan sumber dibeberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Keguruan
dan
Ilmu
pendidikan
Universitas
Sebelas
Maret
Surakarta,
Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Daerah Surakarta, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Gajah Mada dan Museum Angkatan Darat Yogyakarta . Sumber - sumber sejarah dalam penelitian ini adalah berupa Arsip-Arsip dan Dokumen. 2. Kritik Kritik yaitu kegiatan untuk menyelidiki apakah sumber-sumber sejarah itu sejati atau otentik dan dapat dipercaya atau tidak. Pada tahap ini kritik sumber dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Menurut Dudung Abdurrahman (1999: 58) kritik ekstern yaitu menguji suatu keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) sedangkan kritik intern menguji keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas). Kritik ekstern dilakukan pada sumber tertulis dengan menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan dilihat dari jenis kertasnya, gaya penulisannya, bahasa yang digunakan, tahun pembuatan, siapa yang membuat, dan dimana buku, arsip atau surat kabar tersebut dibuat. Kritik ekstern dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan pengujian fisik misalnya pada sumber primer dari tulisan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 “ Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta”. Ahmad. S. Adnanputra.1992. Edisi November. “ ABRI Dan Bisnis ”.No.155. Majalah Info bank. 34-35, Ardian T. G dan Ahmad K. Soeriawidjaja. 1993. Oktober 16. ” Sabar Saja Kopral”. Tempo. 41, Asri Al- Jufri dan Pria Takari Utama.1992. Edisi November. “ Dari ABRI Untuk ABRI ”.No.155. Majalah Info bank. 28, Asri Al- Jufri, dkk.1992.
39
Edisi November. “ Managemen Gaya Militer ”.No.155. Majalah Info bank. 3031, Budoyo Pracahyo.1992. Edisi November. “ Cengkraman Kasir Militer ”.No.155. Majalah Info bank. 32-33, Burhan. D. Magenda.1992. Edisi November. “ Bukan Sekedar Trend ”.No.155. Majalah Info bank. 36, Eko Budi Supriyanto. 1992. Edisi November. “ Kongsi Itu Indah ”.No.155. Majalah Info bank. 18, Eri Eko Putranto. 1997. Juli 28. ” Antara Perang Dan Bisnis”. No. 26. Tahun III. Tiras. 21, Imelda Sari K, dkk. 1997. Juli 28. ” Bisnis Berbagai Yayasan Dalam ABRI
Mulai
Menggeliat”.
No.26.
Tahun
III.
Tiras.
20.
Maruli
H.
Panggabean.1992. Oktober 13. "Strategi Kemiliteran Berbeda Dengan Strategi Bisnis". Suara Pembaharuan. 2, Pria Takari Utama.1992. Edisi November. “ Kiat Polisi Mengejar Premi ”.No.155. Info bank. 26-27, Rustam Effendy. 1992. Oktober 16 . "Tanggapan Ulang Terhadap Strategi Militer dalam Bisnis". Suara Pembaharuan. 2, Syahriel Mochtar, dkk. 1992. Edisi November. “ Yayasan Milik ABRI ( Bisnis Uang Militer) ”.No.155. Info bank. 14-17, TB Silalahi. 1992. Oktober 5. "Strategi Militer Dalam Bisnis". Suara Pembaharuan.1, TB Silalahi. 1992. Edisi November. “ Ya, Dagang Benaran! ”.No.155. Info bank. 22-23. Eko Budi Supriyanto .1992. Edisi November.“ Bank Milik Empat Angkatan ”.No.155. Info bank. 19, Eko Budi Supriyanto. 1992. Edisi November. “ Dari Siliwangi Ke Eka Paksi ”.No.155. Info bank. 20-21, Eko Budi Supriyanto .1992. Edisi November. “ Saham AL Mau Dilepas ”.No.155. Info bank. 24, Eko Budi Supriyanto .1992. Edisi November. “ Yang Belum Mengangkasa ”.No.155. Majalah Info bank. 25. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan antara isi sumber yang satu dengan isi sumber yang lain sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat memberikan sumber yang dibutuhkan. Hal tersebut dilaksanakan agar dapat mengetahui bagaimana isi sumber sejarah dan relevansinya dengan masalah yang dikaji. Kritik intern sumber data tertulis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi gaya, tata bahasa, dan ide yang digunakan penulis, sumber data, dan permasalahannya kemudian dibandingkan dengan sumber data lainnya. Kritik ini bertujuan untuk menguji apakah isi, fakta dan cerita dari suatu sumber sejarah dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi yang diperlukan.
40
Misalnya dengan membaca buku karangan Danang Widoyoko,dkk yang berjudul ”Bisnis Militer Mencari Legitimasi” dan dengan membaca buku karangan M. Najib Azca,dkk yang berjudul ” Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga”.
3.
Interpretasi
Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan atau mengaitkan sumber sejarah yang satu dengan sumber sejarah lain, sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa masa lampau yang menjadi obyek penelitian. Kemudian sumber tersebut ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang sebenarnya sehingga dapat dipahami makna tersebut sesuai dengan pemikiran yang logis berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. Dengan demikian dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi tersebut dihasilkan fakta sejarah atau sintesis sejarah. Langkah interpretasi data dalam penelitian ini menyangkut kegiatan menyeleksi dan membuat periodisasi sejarah. Langkah – langkah operasional dalam interpretasi penelitian ini adalah : 1. Membaca buku – buku, majalah, surat kabar yang berisi tentang peristiwa yang berkaitan dengan penelitian. Membandingkan dengan sumber lain sehingga penulis dapat memilih fakta – fakta yang relevan dan menyingkirkan fakta – fakta yang tidak relevan. 2. Langkah selanjutnya, penulis menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat diketahui hubungan sebab – akibat antara peristiwa satu dengan yang lain. 3. Yang terakhir penulis melakukan penafsiran semua hasil data yang telah dibuat untuk di hubungkan antara data yang satu dengan yang lain. Sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh kemudian menjadi suatu fakta sejarah. Untuk merekonstruksikan peristiwa sejarah berdasar hasil interpretasi dari data – data sejarah yang ada, juga diperlukan eksplanasi. Eksplanasi dalam ilmu sejarah adalah menjelaskan atau menerangkan data sejarah yang ada sehingga didapat hubungan antara data yang satu dengan yang lain.
41
4. Historiografi Historiografi merupakan kegiatan menyusun fakta sejarah menjadi suatu kisah sejarah yang menarik dan dapat dipercaya kebenarannya. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan menulis jejak-jejak sejarah yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan ditafsirkan. Dalam hal ini imajinasi penulis sangat diperlukan untuk merangkai fakta satu dengan yang lain sehingga menjadi suatu kisah sejarah yang menarik dan juga diperlukan kemahiran dalam memilih dan merangkai kalimat serta penggunaan bahasa yang baik dan benar. Peneliti juga tidak lupa memperlihatkan unsur keindahan bahasa sehingga didapatkan cerita sejarah yang diharapkan mampu menarik minat pembaca. Dari langkah-langkah tersebut dapat tersusun sebuah hasil karya penelitian yang berwujud skripsi dengan judul “Bisnis Militer Pada Era Orde Baru”. Kegiatan historiografi dalam penelitian ini dilakukan dengan memaparkan hasil interpretasi penulis terhadap sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan pada tahap heuristik dan telah diverifikasi pada tahap kritik. Dalam penulisan penelitian ini penulis berusaha memaparkan hasil penelitian yang obyektif berdasarkan data-data sumber sejarah yang telah melalui tahap heuristik, kritik, interpretasi, sehingga apa yang dituliskan merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini tempo atau waktu masalah yang dikaji adalah masa lalu, maka dalam kegiatan historiografinya penelitian ini lebih berdasarkan sumber fakta sejarah masa lalu. Fakta-fakta diungkap dan dirangkaikan oleh penulis menjadi gambaran atau sejarah mengenai bisnis pada masa Orde Baru yang dilakukan oleh masing-masing angkatan antara lain: Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Polisi.
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Latar Belakang Militer Melakukan Bisnis Keterlibatan militer dalam bisnis mengalami perkembangan yang semakin kuat dan bahkan melembaga sejak 1970-an. Sepak terjang mereka sudah berkembang semakin canggih, mulai dari transportasi, kehutanan, perkebunan, perkapalan hingga perbankan. Pada masa revolusi dan Orde Lama, alasan utama keterlibatan militer dalam bisnis berkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk operasi militer dan kesejahteran anggota dan keluarganya. Dalam era Orde Baru, ada satu corak baru yang masuk dalam bisnis militer, yakni dengan bertambahnya usia para senior militer, maka membantu kalangan pensiunan menjadi salah satu concern utama. Atas dasar itu, tidak mengherankan jika kalangan militer aktif dan duduk dalam Dewan Komisaris di perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN, dan bahkan mereka juga berperan dalam pengambilan keputusankeputusan ekonomi yang penting. (Indria Samego, 1998:67) Secara institusional ada tiga bentuk keterlibatan militer dalam bisnis di Indonesia. Pertama, koperasi yang memiliki tujuan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Kedua, unit-unit usaha yang dikelola oleh yayasan-yayasan untuk tujuan kesejahteraan dan pendidikan. Ketiga, keterlibatan militer di perusahaanperusahaan negara (BUMN) seperti Pertamina, Bulog dan Berdikari. (Indria Samego, 1998: 67-68). Pada dasarnya, Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Markas Besar TNI telah membangun suatu sistem koperasi yang menjalankan produk eceran dan usaha besar untuk menyediakan kebutuhan dasar para anggotanya dengan harga yang terjangkau. Di samping itu, mereka juga membantu dana operasi dan personel yang tidak terpenuhi hanya melalui anggaran pertahanan TNI. Struktur koperasi bisa dilihat secara berjenjang. Di tingkat Markas Besar TNI disebut “induk”, kemudian di tingkat Kodam atau basis militer Angkatan Udara dan Laut, dikenal sebagai “pusat”, dan kemudian, di tingkat Korem disebut “primer”. Sementara itu, pendanaan yang mereka perlukan secara resmi berasal dari dua
42
43
sumber yakni pertama, iuran anggota yang dalam hal jumlah memang tidak terlalu besar. Biasanya modal hasil iuran wajib anggota digunakan untuk modal kerja membeli bahan-bahan kebutuhan dasar dalam jumlah besar. Anggota sendiri dalam rapat tahunan biasanya akan memperoleh bagian dari hasil usaha tersebut. Namun mengingat iuran yang disumbangkan relatif kecil, umumnya hasil usaha digunakan lebih untuk tujuan-tujuan pokok koperasi. Sumber yang kedua adalah usaha-usaha besar mereka yang terlibat via “holding company”, melalui “jointventure” dengan pihak swasta dengan bendera organisasi yang dikenal sebagai yayasan. Namun demikian, harus dicatat bahwa tidak semua yayasan TNI merupakan subordinasi dari koperasi-koperasi militer. Ada beberapa yayasan yang secara langsung dan independen didirikan oleh para komandan militer senior, baik ditingkat nasional maupun provinsi. Secara umum, yayasan bertindak sebagai pengelola kegiatan-kegiatan kesejahteraan dan pendidikan yang disponsori oleh TNI. Mereka mendapatkan dana (modal) dari berbagai sumber termasuk usaha-usaha bisnis mereka sendiri, anggaran belanja militer, dan “sumbangan” dari komunitas bisnis. Sementara itu, BUMN yang muncul dan berkembang pada era Orde Baru, pada dasarnya berasal dari perusahaan Belanda yang dinasionalisasi pada 1957-1958. Sebagian besar dari perusahaan-perusahaan tersebut berada di bawah pengawasan militer. Kekuasaan militer di sini terletak dalam pengawasan terhadap izin-izin resmi pemasaran melalui monopoli negara dan bermacam-macam sektor kegiatan ekonomi.(Indria Samego, 1998: 68-69). Secara resmi, institusi seperti koperasi dan yayasan adalah unit bisnis yang hanya bertujuan mensejahterakan anggotanya (non-profit organization). Namun demikian, dalam perkembangan dan dinamikanya lebih menampilkan diri mereka sebagai usaha-usaha swasta. Ada tiga alasan di sini yang bisa diajukan sehubungan dengan pendapat tersebut. Pertama, usaha-usaha bisnis TNI (yayasan dan koperasi) hampir semua memiliki perilaku seperti usaha swasta. Mereka mencari keuntungan (profit-ori-ented) dan tidak hanya sekedar untuk kesejahteran anggotanya, apalagi “hajat hidup orang banyak”. Kedua, usaha-usaha bisnis militer lebih memilih bentuk PT atau yayasan. Dari sudut hukum menjadi jelas bahwa sebenarnya usaha-usaha bisnis TNI adalah perusahaan-perusahaan swasta.
44
Ketiga, dalam kenyataannya hampir semua usaha militer yang “sukses” selalu menjalin kerja sama dengan pihak luar atau bahkan dijalankan dalam aktivitasnya sehari-hari oleh golongan swasta Cina. Artinya, rasionalisasi dan kapasitas usaha bisnis TNI dikelola berdasarkan perhitungan-perhitungan bisnis swasta. Hubungan antara TNI dan golongan Cina dalam usaha bisnis sudah terjalin lama semenjak masa revolusi dan Orde Lama. Namun demikian, hubungan tersebut semakin menguat pada awal Orde Baru hingga kini. Hubungan tersebut bersifat saling menguntungkan. Di satu sisi militer memberi peluang kepada kalangan Cina untuk mengembangkan bisnis. Misalnya dengan pemberian kontrak, lisensi, kredit, dan tender serta perlindungan terhadap kemungkinan munculnya kerusuhan sosial yang berakar pada masalah SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) (terutama anti Cina). Di sisi lain militer memperoleh dana (extra-budget) untuk menambah anggaran militer yang memang sangat terbatas dan dapat memenuhi “kepentingan-kepentingan individu tertentu” dalam melakukan akumulasi kapital. Bisnis militer secara resmi dapat dibagi dalam dua “misi’: (1) untuk membenahi infrastruktur (“Operasi Bhakti”); serta (2) usaha untuk memperkecil jurang antara alokasi anggaran resmi dan kebutuhan finansial tentara (“Operasi karya”). Namun, pada akhir 1960-an sudah muncul kritik tajam terhadap keterlibatan militer dalam bisnis. Salah satunya diungkapkan oleh surat kabar Nusantara yang antara lain, menyebutkan bahwa keterlibatan militer dalam bisnis yang juga melibatkan para pengusaha Cina hanya akan menumbuhsuburkan kolusi di Republik ini. Lagi pula, beberapa perusahaan negara yang dipimpin oleh tentara terbukti kemudian justru mengalami kebangkrutan, sementara para pemimpinnya (yang notabene tentara) justru cenderung hanya memperkaya diri sendiri. Keterlibatan tentara dalam bisnis juga mengandung arti bahwa militer mempunyai “vested interest” (kepentingan) terhadap sumber-sumber, produksi dan kredit melalui suatu sistem monopoli, konsesi, dan kontrol langsung negara ke sektor-sektor ekonomi yang strategis. Hubungan antara militer negara, dan kapital merupakan suatu cara berinteraksi dalam meningkatkan kelompok-
45
kelompok bisnis tentara. Pada awal 1965, sekurang-kurangnya ada tiga kelompok bisnis tentara yang sangat menonjol, yaitu yayasan Dharma Putra (YDP) milik kelompok bisnis Kostrad; Propelat yang dimiliki oleh kelompok Siliwangi; dan sejumlah perusahaan yang berada di bawah naungan Divisi Diponegoro. Pada akhir 1950-an, Soeharto yang menjadi Komandan Diponegoro, mengembangkan hubungan yang erat dengan pengusaha-pengusaha Cina seperti Liem Sioe Liong dan Bob Hasan. Sebelum 1965, kelompok bisnis Diponegoro terlibat dalam bisnis di sektor pertanian, terutama perusahaan-perusahaan yang semula dimiliki oleh Belanda. Pada 1967, sepuluh perusahaan agribisnis Diponegoro itu menggabungkan diri dalam satu perusahaan yang bernama PT Rumpun. Selain sektor agribisnis, kelompok Diponegoro juga menggarap sektor perkapalan (shipping) dan sektor pelabuhan (stevedoring). Pada awal 1958, Mayor Hoemardani atas nama Divisi Diponegoro menggandeng dua pengusaha Cina, Bob Hasan dan Sukatia, untuk membentuk PT Pangeran Lines, yang pada 1960 menjadi PT Wasesa Line. Suatu partnership serupa membentuk jalur pelayaran, yaitu PT Karana Line. PT Karana, sebaliknya, menjadi mitra suatu join-venture dengan investor Jepang dalam flag carrier PT Garsa Line. PT Karana ini dimilki oleh sejumlah yayasan, termasuk yayasan Kartika Jaya milik Ny. Soeharto. PT Pasopati, shareholder (pemegang saham) dalam Karana, merupakan salah satu bagian dari pertemanan antara Bob Hasan dan Ibnu Hardoyo, saudara kandung NY. Soeharto. PT Tri Usaha Bhakti (Truba) merupakan sebuah holding company (pemegang perusahaan) yang disponsori oleh Hankam, berdiri pada 1969, dan dikendalikan oleh sebuah badan manajer yang terdiri dari para pejabat militer yang berlatar belakang finansial. Truba bergerak di sektor perdagangan (kecil), pemeliharaan gedung, angkutan, manufaktur, dan perkapalan. Salah satu anak perusahaan Truba adalah PT Wahana Bhakti Utama yang dibentuk pada 1971 dan bergerak di bidang perakitan mobil, khususnya mobil sedan dari perusahaan Moskovitch dan Ford Mitrar. Menurut Harold Crouch, AD tidak saja menyebut dirinya sebagai “stabilisator”, tetapi juga sebagai “dinamisator” dan merasa dibutuhkan untuk
46
tugas itu agar dapat memainkan peranan penting di bidang ekonomi. Para pimpinan AD, Crouch berharap stabilitas akan mendorong investasi (baik dari luar maupun dari dalam negeri) yang makin besar di sektor perekonomian modern, seperti industri ekstraktif, pabrik besar, dan perdagangan. (Harold Crouch,1986:308). Konsep AD mengenai pembangunan ekonomi, lanjutnya terutama diarahkan kepada kepentingan kaum elite, kelas menengah, dan para pengusaha Cina dan penanam modal asing, mereka semakin mendominasi dunia usaha.(Harold Crouch,1986:309).
BUMN Pembentukan
perusahaan
negara
atau
BUMN,
pada
1957-1959,
merupakan tanggapan ad hoc terhadap nasionalisasi besar-besaran perusahaan Belanda. Peranan militer dalam nasionalisasi perusahaan sangat besar dan bahkan yang terjadi sebetulnya adalah tentaraisasi perusahaan-perusahaan tersebut. Pada akhir Demokrasi Terpimpin, perusahaan-perusahaan negara yang di dalamnya didominasi perwira AD sangat besar dan menjadi aktor utama dalam perekonomian Indonesia. Adapun bidang cakupan mereka adalah sektor perdagangan, perkebunan, perminyakan, dan barang-barang modal. Pada awal tampilnya Orde Baru, peranan negara dalam ekonomi Indonesia memang agak berkurang. Alasannya jelas, ada kekuatan eksternal dan internal yang berperan besar dalam membatasi sepak terjang peranan ekonomi negara. Kekuatan eksternal disini adalah lembaga-lembaga donor internasional yang memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia dengan syarat utama Indonesia harus melakukan liberalisasi ekonomi. Artinya, yang bertindak sebagai motor ekonomi adalah mekanisme pasar, peranan swasta (swastanisasi), membatasi peranan negara dalam perekonomian, deregulasi (mengatur ulang) dan debirokratisasi, serta membuka perekonomian Indonesia. Sementara itu, kekuatan internal di sini adalah peranan para teknokrat (yang dikenal sebagai “Berkeley Mafia”) melalui peran dan fungsi mereka di Bappenas, mengendalikan ekonomi Indonesia dengan berbagai kebijakan yang sangat proliberalisasi ekonomi. Namun demikian, proses swastanisasi perusahaan-perusahaan negara (BUMN), sesuai dengan kesepakatan
47
negara-negara pemberi donor, tidak berjalan mulus. Ada dua alasan yaitu pertama, secara politis ada “beban” tersendiri untuk menjual BUMN-BUMN kepada swasta mengingat kiprah swasta saat itu sangat didominasi oleh kalangan bisnis Cina. sementara itu, secara ekonomis kalangan bisnis pribumi masih belum ada yang mampu dan kuat membeli dan mengelola BUMN yang ada. Kedua, kalangan militer melalui kiprahnya dalam BUMN selama ini, sangat memperoleh keuntungan ekonomi, baik secara kelembagaan maupun individu. Akibatnya, BUMN tersebut sebagian besar masih dikuasai oleh negara dan peranan militer sangat besar di dalamnya. Menurut Indria Samego (1998:74-75), ada 14 alasan utama di balik bertahannya keberadaan BUMN dalam ekonomi Indonesia. 1) , tanpa peran aktif perusahaan negara, para pemimpin politik dan perancang perekonomian Orde Baru menghadapi persoalan prospek pemilikan sarana produksi yang berada pada modal internasional dan modal Cina. Dengan demikian, perusahaan negara adalah satu-satunya modal domestik atau pribumi yang memiliki segala sumber daya dan kemampuan melakukan investasi dalam skala besar. 2) , perusahaaan negara adalah bagian yang sangat penting dalam strategi industrialisasi nasional. Khususnya sejak 1970-an, perusahaan negara telah berfungsi sebagai tempat pengumpulan pajak migas dan investasi pada industri-industri strategis dan proyek-proyek sumber alam yang dibiayai oleh penghasilan migas. Mengingat bahwa keputusan investasi pada perusahaan negara amatlah signifikan bagi kebijakan negara, dan ini jauh lebih penting dibandingkan investasi swasta, maka perusahaan negara merupakan bagian yang sangat sentral dalam mengarahkan kebijakan pembangunan. 3) , perusahaan negara merupakan bagian yang sangat dibutuhkan untuk menghimpun modal swasta di Indonesia pertumbuhan negara melakukan investasi pada sektor-sektor yang tidak menguntungkan, menyediakan infrastruktur dan kemudahan bagi perusahaan swasta, serta memberikan bantuan kredit atau keuangan dan kontrak-kontrak. Namun harus diakui bahwa modal negara tidak semata-mata komplementer terhadap modal swasta. Modal negara adalah suatu keharusan bagi muncul dan berkembangnya modal swasta. Keberadaan modal
48
sebenarnya adalah refleksi dari konteks sosial-politik dari perkembangan modal negara di Indonesia sejak 1950-an. Ini bukan merupakan hasil suatu revolusi sosialisme, melainkan sebagai bagian revolusi kapitalisme nasional. Akibatnya , modal negara berperan sebagai alat untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi akumulasi modal swasta dan bukan sebaliknya sebagai alat untuk pengambilalihan. 4),
perusahaan negara beroperasi dalam sektor perekonomian yang
strategis dan telah menjadi sumber dana utama bagi kekuatan-kekuatan politik dan kalangan militer, termasuk sebagai basis penumpukan kekayaan pribadi di kalangan pemegang kekuasaan.
Melalui
kewenangan
yang dimilikinya,
perusahaan negara mengalokasikan kontrak-kontrak untuk konstruksi, persediaan, dan distribusi bahan-bahan mentah, serta konsesi pengeboran minyak dan penebangan hutan. Bagi para pemimpin politik, perusahaan negara adalah juga sarana untuk memperoleh dukungan. Dengan demikian, perusahaan negara atau BUMN adalah bagian integral dari dominasi politik kalangan militer dan fraksifraksi di dalamnya. Atas dasar itu, bisa diambil kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan negara tersebut memiliki dua fungsi utama. Pertama, perusahaan negara adalah sarana atau bahkan fasilitator bagi penumpukan modal swasta. Kedua, perusahaan negara adalah sumber dana bagi pembiayaan kekuasaan. Menurut Indria Samego yang dikutip dari Richard Robinson ada beberapa sektor yang merupakan bagian dari beroperasinya perusahaan-perusahaan negara. Pertama, sektor sumber daya seperti Pertamina, PN Timah, PN Aneka Tambang, dan Inhutani; kedua, sektor infrastruktur seperti PUTK, PT Telkom, dan PLN; ketiga, sektor perbankan seperti Bank Indonesia dan bank-bank negara lain seperti BNI 46, BRI dan BBD; keempat, sektor manufaktur seperti PT Pusri, Industri Semen Gresik dan Semen Padang, Krakatau Steel, PT Asahan, dan IPTN; kelima, komoditas dasar seperti Bulog; dan keenam, lain-lain seperti PT perkebunan, perkapalan, PJKA, Garuda, konstruksi dan perdagangan. Menurut Crouch (1986:310), begitu banyak sektor yang dicakup oleh perusahaan negara pada awal Orde Baru, sumber dana terpenting bagi AD adalah
49
perusahaan minyak negara Pertamina, yang sebelumnya bernama Permina. Pada 1957, Kasad Mayjen . Nasution menginstruksikan Deputi II Kolonel Ibnu Sutowo mengambil alih sebuah ladang minyak yang terbengkalai di provinsi Sumatra. Kemudian, aktivitas usaha Permina berkembang dengan modal yang disediakan oleh kelompok bisnis Jepang. Setelah 1966, Permina yang didominasi AD mengambil alih dua perusahaan Indonesia lain dan namanya berubah menjadi Pertamina. Pada awal-awal Orde Baru, perusahaan minyak ini pun mengalami kemajuan pesat dan melakukan diversifikasi usaha ke bidang-bidang nonminyak, sampai kemudian mengalami masa surut pada pertengahan 1970-an. Dana yang diraih Pertamina pada masa awal Orde Baru terutama dipakai untuk memenuhi kebutuhan finansial TNI dan para pemimpinnya. Kendati secara teoritis merupakan perusahaan milik pemerintah, dalam praktiknya Pertamina lebih merupakan sebuah “perusahaan swasta” yang dikendalikan oleh Ibnu Sutowo dan hanya bertanggung jawab kepada pemimpin militer.(Harold Crouch,1987:312).
Setelah
mengalami
masa
jaya,
pada
1976
(setelah
terbongkarnya skandal utang Pertamina yang mencapai angka di atas 10 miliar dolar AS) Sutowo dicopot dan diganti oleh perwira AD lain. Kasus Pertamina itu hingga detik ini masih menjadi salah satu misteri terbesar pada rezim Orde Baru. Selain Pertamina, perusahaan negara yang dikuasai oleh tentara adalah Bulog, yang sebelumnya bernama Komando Logistik Nasional dan didirikan pada 1966. Pada waktu itu, Bulog dipimpin oleh Brigjen. TNI Achmad Tirtosudiro. Bulog berada di bawah kontrol para perwira AD, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bisnis Bulog (terutama dalam hal pengadaan beras untuk para pegawai negeri sipil maupun militer) melibatkan juga kalangan pengusaha Cina.( Harold Crouch,1987:313).
Seperti halnya Pertamina, Bulog yang dikendalikan oleh
tentara itu pun mengalami krisis keuangan (bahkan dikenal sebagai “pusat korupsi”) dan pada 1973 Tirtosudiro mengalami nasib yang serupa dengan Ibnu Sutowo, dicopot dari jabatannya.( Harold Crouch,1987:34-316). Di luar Pertamina dan Bulog, PT Berdikari juga menjadi sumber dana utama bagi para perwira militer. Perusahaan yang didirikan pada 1966 ini dipimpin oleh Brigjen. TNI Suhardiman dan tujuan utamanya tidak lain dari
50
mencari dana bagi para pimpinan AD. Dalam mengembangkan PT Berdikari, menurut Crouch, Suhardiman menjalin kerja sama erat dengan para pengusaha Cina yang berorientasi ke Taiwan. Namun, usia berdikari tidak lama. Pada akhir 1968, Bank Dharma Ekonomi yang menjadi andalan utama Berdikari, mengalami kebangkrutan dan setahun kemudian (1969) aktivitas perusahaan ini pun dihentikan.( Harold Crouch,1987:317).
Yayasan dan Koperasi Pada hari ABRI Oktober 1992, Soeharto menyatakan bahwa militer sangat berpengalaman dalam management berskala besar. Ini menunjukan, militer tidak hanya mampu melakukan tugas tempur, tapi juga dapat melaksanakan tugas-tugas manajerial. Bisnis ABRI sudah berkembang sejak Soeharto menjadi panglima TTIV/ Diponegoro, awal Januari 1957. Semula, tujuan bisnis di lingkungan ABRI adalah meningkatkan kesejahteraan prajuritnya. Gagasan mensejahterakan tentara mulai terlihat setelah Soeharto menjadi Panglima AD dengan pangkat mayor jenderal, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada satuan-satuan di lingkungan AD mencari dana sendiri, yang kemudian dikenal sebagai “ Operasi Karya”. Di tingkat Kodam dibentuk badan-badan usaha seperti koperasi dan PT yang bergerak di bidang konstruksi atau perdagangan. (Infobank,1992:14). Ketika jabatan dipegang Umar Wirahadikusumah, pada 1972 AD mendirikan Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP). Langkah ini juga diikuti oleh angkatan-angkatan lain seperti , AL yang membentuk Yayasan Bhumyamca; AU dengan Yayasan Adi Upaya; dan Polri dengan Yayasan Brata Bhakti, yang semua bertujuan sama mensejahterakan para prajurit ABRI. Setiap angkatan juga memiliki induk koperasi untuk tingkat pusat yang disebut Inkopad (milik AD), Inkopal (AL), Inkopau (AU) dan Inkoppol (Polri). Sedangkan di tingkat Kodim didirikan koperasi primer yang disebut Primkopad (milik AD), primkopal (AL), Primkopau
(AU),
dan
Primkoppol
(Polri).(
Infobank,1992:15).
Dalam
menjalankan bisnisnya, ABRI mengadakan kerja sama dengan sejumlah pengusaha (umumnya nonpribumi) raksasa seperti, Sudono Soedarpo. Dalam
51
praktiknya, para pengusaha swasta itulah yang menjalankan operasi bisnis ABRI sehari-harinya.(Tiras,1997:20).
Bisnis TNI-AD Secara institusional, TNI-AD sekurang-kurangnya membawahkan tiga yayasan dan koperasi untuk memayungi bisnis mereka. Yang terbesar adalah Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP); kemudian ada juga Induk Koperasi AD (Inkopad); dan di tingkat yang paling bawah adalah Primer Koperasi AD (Primkopad). Resminya, bisnis yang dilakukan oleh YKEP disebutkan untuk kesejahteraan prajurit TNI-AD. Memang, dibidang sosial-kemasyarakatan, yayasan ini sudah dapat menyediakan 13.700 rumah BTN untuk prajurit TNI-AD dengan nilai investasi sekitar Rp 20 miliar. Yayasan ini juga memberikan beasiswa kepada anak-anak prajurit dan purnawirawan yang berbakat ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (Infobank,1992:16). Dana sebesar itu selain dipergunakan untuk pembangunan perumahan dan universitas (khususnya Universitas Ahmad Yani di Bandung), juga untuk hadiah Lebaran dan Natal bagi prajurit TNI-AD.(Tiras,1997:21). YKEP tidak selalu bergerak di bidang sosial, tetapi juga bergerak di bidang bisnis dalam arti sebenarnya. Sejak berdiri pada 1972, misalnya, YKEP yang pendiriannya mendapat restu Soeharto ini setidaknya memiliki 26 anak perusahaan, yakni 22 perusahaan berada di bawah payung PT Tri Usaha Bhakti (Truba) dan 4 perusahaan yang berdiri sendiri. Perusahaan-perusahaan itu adalah PT Aerokarto Indonesia, PT Asuransi Cigna Indonesia, PT Cilegon Fabricators, PT Kayan River Indah Timber Plywood, PT Kultujaya Tri Usaha, PT Lukita Wahana Sari, PT Meranti Sakti Indah Plywood, PT Meranti Sakti Indonesia, PT Mina Mulia Djaya Bhakti, PT Panca Usaha Palopo Plywood, PT Pondok Indah Padang Golf, PT Private Development Finance Co, PT Sinkora Indonesia Lestari, PT Sumber Mas Indonesia, PT Sumber Mas Timber, PT Truba Anugerah Elektronik, PT Truba Gatra Perkasa, PT Truba Jurong Engineering, PT Truba Jurong Engineering Pte Ltd, PT Truba Sedaya Industri, PT Sakai Sakti, PT Kayan River Timber Product, PT Sempati Air, PT Internasional Timber Corporation
52
Indonesia
(ITCI),
PT
Bank
Artha
Graha,
dan
PT
Danayasa
Arhatama.(Infobank,1992:16). Pada 1966, PT Truba merupakan gabungan dari sekitar 40 perusahaan dan pada 1969 pernah meraih keuntungan sekitar Rp 114 juta, namun pada 1972 mengalami penurunan drastis menjadi hanya Rp 1,9 juta. Akibatnya, Truba bangkrut. Pada 1974, Truba melakukan konsolidasi, yang kemudian usahanya mulai membaik dan omsetnya dapat mencapai Rp 11 miliar. Di samping sejumlah perusahaaan di atas, TNI-AD melalui YKEP juga memiliki usaha berskala besar seperti pembangunan Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (Sudirman Central Business Distric, SCBD) yang menelan biaya sekitar 3,25 miliar dolar AS dan peresmiannya dihadiri oleh para menteri, Gubernur DKI, para pengusaha kelas kakap, serta para diplomat asing pada awal 1990an.(Infobank,1992: 22). Di jalur bank, YKEP berhasil mengibarkan Bank Artha Graha (BAG). Sebelum dimiliki oleh YKEP, BAG ( dulu bernama Bank Propelat) berada di bawah naungan Yayasan Kartika Siliwangi (milik Kodam Siliwangi, Jawa Barat). (Infobobank, 1992:22). Semula YKEP menjadi pemilik tunggal (100%) saham BAG, sewaktu masih bernama Bank Propelat. Namun, dalam perkembangannya YKEP menjalin kerja sama dengan pengusaha nonpribumi (Tomy Winata) pemilik PT Karya Nusantara Permai, yang kemudian disusul dengan masuknya pengusaha nonpribumi lain (Santoso Gunara) dari PT Cerana Karthapura. Mereka masing-masing memilki 30% saham BAG, sedangkan siasanya (40%) masih di tangan YKEP. BAG kini memiliki sedikitnya 11 kantor cabang dan 30% dari seluruh pegawainya berasal dari keluarga ABRI. Bersama Tomy Winata, mereka juga bekerja sama dalam sektor properti dengan bendera Danayasa Arthatama. Bisnis besar lain YKEP adalah dalam bidang perkayuan dengan bendera PT Internasional Timber Corporation Indonesia (ITCI) bersama tokoh bisnis perkayuan Bob Hasan (pemilik PT Nusamba, perusahaan perkayuan terbesar di Indonesia) dan putra Presiden Soeharto, Bambang Triadmodjo. Pembagian saham adalah 51% untuk YKEP, 35% untuk Bob Hasan, serta 14% untuk Bambang Triadmodjo. Demikian juga dalam perusahaan penerbangan PT Sempati Air yang merupakan joint-venture antara militer dengan kelompok Humpuss yang dimiliki
53
putra Soeharto, Hutomo MP Soeharto dan Bob Hasan. Pembagian saham di sini adalah 40% bagi YKEP,35% untuk Bob Hasan serta 25% untuk Hutomo MP Soeharto. Sementara itu, PT Sempati Air, YKEP bersama IPTN dan Singapore Aerospace menjadi shareholder PT Batam Aircraft Maintenance.( Indria Samego, 1998: 81) Sebagaimana YKEP, Inkopad juga memiliki sedikitnya sembilan perusahaan, serta tujuh perusahaan lain yang berstatus joint-venture. Kesembilan perusahaan yang sepenuhnya dimiliki inkopad adalah Kartika Plaza Hotel, Duta Kartika Kencana Tours & Travels, Kartika Aneka Niaga, Kartika Bhuana Niaga, Duta Kartika Cargo Service, Mina Kartika, Orchid Palace Hotel, Kartika Cipta Sarana, dan Mina Kartika Samudra. Sedangkan ketujuh perusahaan yang berstatus joint-venture adalah Hotel Kartika Plaza Bali, Rimba kartika Jaya, Mitra Kartika Sejati, Kartika Inti Perkasa, Kartika Summa, Mahkota Transindo Indah, dan Duta Kartika Forwarder.( Indria Samego, 1998: 81-82). Pada 1977, Kopassus (melalui Yayasan Kesejahteraan/YK, Kobame /Korp Baret Merah dan PT Kobame Propertindo) bekerja sama dengan pihak swasta (Masagung Corp), mendirikan Graha Cijantung yang biaya pembangunannya sekitar Rp 55 miliar. YK-Kobame juga memperkuat bisnisnya dengan mulai menerjuni bisnis angkutan penyeberangan di rute Merak-Bakauhuni, dan yayasan ini akan turut mengoperasikan Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tribuana I untuk rute tersebut. KMP Tribuana I, yang berharga Rp 7,5 miliar, akan dikelola oleh PT Tribuana Antar Nusa (TAN). YK-Kobame menguasai 70% saham TAN. Dibandingkan 16 KMP Tribuana I konon memiliki kecepatan sekitar dua kali lipatnya, yaitu 18 knots sehingga waktu tempuh menjadi hanya sekitar 45 menit. Padahal, KMP lain membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk jarak yang sama. Di samping itu, YK-Kobame juga merencanakan terjun ke bidang bisnis perkayuan di Kalimantan, distribusi metanol dari Pertamina, dan pengelolaan pasar swalayan di berbagai mal. (Indria Samego, 1988: 82-83).
54
Bisnis TNI-AL Jika TNI-AD memiliki YKEP, Inkopad, dan Primkopad, TNI-AL memiliki Yayasan Bhumyyamca (Yasbum), Induk Koperasi AL (Inkopal), dan Primer Koperasi AL (Primkopal). Yasbum yang berdiri sejak 1964, sesudah memiliki setidaknya 15 perusahaan yang masing-masing bergerak di bidang penyewaan
gedung,
ekspor-impor,
perkebunan
coklat,
elektronik
dan
telekomunikasi maritim, perbankan, pelayaran dan jasa penyelaman. Aset Yasbhum kini baru sekitar Rp 200 miliar. Dalam bidang sosial, yayasan ini memiliki dua panti asuhan untuk menampung anak-anak di lingkungan keluarga TNI-AL yang orang tuanya gugur dalam tugas. Panti-panti asuhan tersebut dapat menampung sekitar 100 anak yatim. Selain itu, Yasbhum juga memberikan beasiswa kepada anak-anak prajurit TNI-AL yang berprestasi serta mendirikan sekolah Hang Tuah yang sudah berjumlah 130. Sekolah-sekolah itu untuk menampung sekitar 22.000 murid yang berada di hampir setiap pangkalan AL.(Infobank,1992: 16). Di bidang bisnis keuangan, TNI-AL memiliki Bank Bahari sebagai produk unggulan mereka. Bank yang berdiri pada 1967 ini sebelumnya bernama Bank Bhumy Bahari dan merupakan usaha bersama antara KKO-AL dan beberapa pengusaha nonpribumi. Namun, kongsi ini sempat pecah dan Bank Bahari pun diambil alih oleh Yasbhum. Kemudian, tampil pengusaha suku Tionghoa lain (dari Lippo Group) yang membeli mayoritas saham bank ini semula dimiliki oleh para personel TNI-AL. Dalam bidang perkapalan, Yasbhum menggunakan nama Admiral Lines yang saat ini memiliki 11 kapal dalam operasi bisnis. Mereka juga memiliki usaha bisnis lain seperti impor peralatan kendaraan TNI-AL dengan memakai nama Yala Trading, serta distribusi dan produkasi film dengan bendera Bhumyamca Film. Sementara itu, untuk kegiatan koperasi di bawah Inkopal, yang cukup terkemuka adalah usaha bahan kimia yang berlokasi di Surabaya. Di samping itu, Yasbhum juga terlibat kerja sama bisnis di Bintan Beach Internasional Resort, penyulingan minyak mentah Karimun Kecil, Pulau Bayan Marina Club, dan usaha pembiakan ikan. (Indria Samego, 1998: 84).
55
Bisnis TNI-AU Seperti halnya TNI-AD dan TNI-AL, TNI-AU juga memiliki sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Adi Upaya, yang berfungsi memayungi berbagai kegiatan bisnis di lingkungan TNI-AU di samping koperasi seperti Inkopau dan Primkopau. Di bidang sosial, Yayasan Adi Upaya berhasil memberikan beasiswa kepada anak-anak di lingkungan keluarga TNI-AU dan setidaknya sudah dua ratus mahasiswa yang menikmati fasilitas beasiswa dari yayasan ini. Yayasan Adi Upaya juga membantu dalam hal pemeliharaan kesehatan prajurit dan keluarganya, serta mendirikan tempat ibadah di setiap pangkalan. Di bidang bisnis murni, yayasan ini memayungi tujuh belas perusahaan yang bergerak di bidang kontainer, lapangan golf, perbankan, HPH, perhotelan, penerbangan, pemotretan melalui udara, dan pendidikan. Namun, yang menjadi primadona
dan
tambang
emas
adalah
bisnis
di
sektor
lapangan
golf.(Infobank,1992:16-17). Di sektor perbankan, TNI-AU memiliki Bank Angkasa. Berbeda dengan badan-badan usaha milik TNI lain yang umumnya berkongsi dengan kalangan pengusaha nonpribumi, Bank angkasa justru bekerja sama dengan Yayasan Dana Pensiun Perum PLN (Perusahaan Listrik Negara). Bank Angkasa juga memasukkan perwira tinggi AU berbintang tiga, Prof.Dr.Ginandjar Kartasasmita sebagai salah satu pimpinan, di samping Kepala Staf AU dan direktur Utama PLN. Sejak Januari 1992, PLN secara resmi menguasai 30,34% saham Bank Angkasa; sedangkan 32,82% dimiliki oleh perorangan; dan sisanya milik Yayasan Adi Upaya (Infobank, 1992:18-25). Bidang yang berhubungan dengan usaha penerbangan yang berkaitan dengan jasa-jasa seperti kargo dan pelayanan di lapangan terbang dikelola oleh beberapa usaha dengan bendera seperti Aerokarto Indo, Dirgantara Air Service, Angkasa Puri, dan Cardig. (Indria Samego, 1998: 85).
56
Bisnis Polri Seakan-akan tidak mau ketinggalan dari ketiga angkatan lain, Kepolisian Republik Indonesia juga mendirikan Yayasan Brata Bhakti dan sejumlah koperasi (yang berada di bawah naungan Inkoppol dan Primkoppol) guna menjalankan roda bisnis mereka. Tujuan pembentukan Yayasan Brata Bhakti, selain untuk mensejahterakan para anggota Polri, juga untuk memayungi sejumlah perusahaan mereka. Salah satu bisnis Yayasan Brata Bhakti adalah Gedung Bimantara yang terletak di jalan Kebon Sirih Jakarta yang disewa dengan sistem BOT (build, operated, transfer). Namun , pendapatan terbesar yayasan ini berasal dari dividen anak perusahaannya, di samping bunga deposito dan giro, serta pengembalian pinjaman dan donasi. Semua hasil yang diperoleh perusahaan itu dipergunakan untuk kesejahteraan seperti organisasi dan SDM, litbang usaha, serta pembinaan. Dan program yang terbanyak adalah bidang kesejahteraan yang antara lain; rehabilitasi asrama dan rumah dinas polisi, bantuan alat-alat kesehatan dan rumah sakit Polri di seluruh Indonesia, beasiswa untuk anak-anak prajurit Polri yang berprestasi, serta program panti asuhan.(Infobank, 1992: 17). Di sektor finansial, Polri mempunyai Bank Yudha Bhakti (BYB) dan Asuransi Bhakti Bhayangkara (ABB). Nasib BYB memang tidak sebaik Bank Artha Graha (milik TNI-AD), Bank Angkasa (TNI-AU), dan Bank Bahari (TNIAL). Bahkan sampai Juni 1992, bank ini masih menderita kerugian. ( Infobank, 1992:19). Sebaliknya, ABB justru berhasil meraih kesuksesan. Dalam menggerakkkan ABB, Yayasan Brata Bhakti menjalin kerja sama dengan pengusaha asuransi HA Fauzi yang waktu itu menjadi Direktur Utama Asuransi Yasudha
(sebuah
perusahaan
petungan
Indonesia-Jepang).
ABB
yang
menitikberatkan usaha di bidang asuransi kecelakaan ini, saham mayoritas tetap dimiliki YBB, kemudian 32% dimiliki YDP jasindo; 8,6% dipegang PT Tansa Trisna; dan sisanya dimiliki oleh perorangan. (Indria Samego,1998: 86). Kegiatan bisnis TNI sejauh ini bisa dilihat dari dua pengelompokkan sebagaimana dipaparkan di atas, yakni melalui koperasi dan yayasan yang bekerja sama dengan kalangan swasta yang mayoritas nonpribumi atau keluarga pejabat.
57
Ini tentu di luar keterlibatan militer dalam BUMN-BUMN seperti Pertamina, Bulog dan Krakatau Steel. Memang pada awalnya, yakni saat Presiden Soeharto pada 1972 memberikan lampu hijau kepada YKEP untuk masuk ke bisnis, semata-mata hanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota ABRI dan keluarganya. Untuk itu tidak mengherankan jika pada permulaan usahanya hanya berupaya menyediakan kebutuhan barang-barang murah bagi anggotanya. Namun lambat laun, kegiatan bisnis militer sudah semakin kompleks dan terdiversifikasi ke berbagai bidang, yang lebih bersifat profit-minded/mendapatkan keuntungan daripada hanya sekedar welfare (kesejahteraan). Berikut ini keterlibatan militer di perusahaan-perusahaan negara (BUMN) seperti Pertamina, Bulog dan Berdikari yang sifatnya institusional:
a. Pertamina Keterlibatan TNI dalam bisnis minyak dimulai sejak tahun 1957 ketika Nasution menyuruh Deputi II, Kolonel Ibnu Sutowo untuk mengambil alih ladang minyak di Sumatera. Pada masa Demokrasi Terpimpin, tiga perusahaan minyak Caltex, Stanvac dan Shell dengan berat hati menyerahkan konsesi-konsesi yang mereka peroleh sejak jaman kolonial Belanda dengan sistem bagi hasil dengan perusahaan pemerintah, Permina. Permina yang kemudian berubah menjadi Pertamina pada tahun 1968, sejak 1966 didominasi oleh Angkatan Darat. Kegiatan Pertamina dengan cepat berkembang ke bidang lain dari produksi minyak. Pertamina ikut serta dalam Far East Oil Trading Company yang didirikan di Jepang 1965 dan Tugu Insurance di Hongkong. Penanaman modal juga dilakukan di beberapa proyek besar di bidang petrokimia. Tahun 1970, Pertamina mendirikan PT Krakatau Steel bekerja sama dengan Departemen Perindustrian untuk menyelesaikan pembangunan pabrik baja Cilegon yang ditinggalkan Uni Soviet tahun 1966. Pertamina juga berinvestasi dalam proyek pembangunan industri dan pariwisata di Pulau Batam serta ikut memiliki tanah persawahan yang luas di Sumatera Selatan. Selain itu dana Pertamina juga dipergunakan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang tidak ada kaitannya dengan investasi bisnis seperti
58
Rumah Sakit Pusat Pertamina, rumah sakit kelas satu saat itu. Pembangunan studio televisi di Medan, stadion olahraga di Palembang, mesjid di Universitas Indonesia dan Bina Graha, kantor presiden. Tetapi sesungguhnya penggunaan dari dana terpenting Pertamina pada masa awal Orde Baru adalah untuk memenuhi kebutuhan keuangan angkatan bersenjata dan pimpinan militer. Pertamina merupakan BUMN, prakteknya Ibnu Sutowo bertanggungjawab bukan kepada Menteri Pertambangan tetapi ke militer. Ketika Slamet Bratanata, Menteri Pertambangan mencoba mengatur Pertamina seperti mempersyaratkan kontrak dengan tender terbuka, justru Bratanata yang terpental. Direktorat Minyak dan Gas dialihkan dari Kementrian Pertambangan langsung berada di bawah Soeharto dan tahun 1967 Bratanata diberhentikan. Di bawah Ibnu Sutowo yang berkuasa penuh, Pertamina dikelola secara tertutup. Neraca tidak pernah diumumkan dan laba tidak pernah diwartakan. Walaupun pajak yang berhasil disetor ke pemerintah naik dari 15% menjadi 50% pada tahun 1973, sesungguhnya tidak mencerminkan besarnya laba Pertamina. Pengelolaan yang serba rahasia diyakini Pertamina menjadi sumber keuangan TNI yang terbesar. Pertamina yang dikelola tanpa akuntabilitas dan transparansi akhirnya terpuruk. Tahun 1975, Pertamina tidak mampu membayar kembali (default) sejumlah hutang luar negeri jangka pendek yang mencapai US$1,5 miliar. Tahun 1976 kembali terungkap Pertamina gagal membayar hutang yang sudah jatuh tempo mencapai US$ 10 miliar sehingga akhirnya Ibnu Sutowo tergusur dari kursinya.
b. Bulog Bulog pada awalnya didirikan untuk menjamin pasokan beras kepada pegawai negeri dan anggota TNI yang sebagian gajinya berupa beras. Tahun 1970, ketika harga beras mengalami fluktuasi yang hebat, tujuan Bulog diperluas untuk menjamin kestabilan harga beras di pasaran. Pada masa panen raya, Bulog akan membeli beras dari petani dan disimpan dalam gudangnya yang tersebar di
59
banyak tempat. Lalu pada musim paceklik, beras di gudang Bulog akan dijual untuk menstabilkan harga. Didirikan tahun 1966 pada awalnya bernama Komando Logistik Nasional, Bulog dikuasai oleh para perwira angkatan darat mulai di tingkat pusat sampai cabang-cabangnya di berbagai daerah. Salah satu jenderal yang pernah memimpin Bulog adalah Ahmad Tirtosudiro. Untuk membiayai operasinya, Bulog mendapat kredit dari Bank Indonesia. Berdasarkan laporan Komisi Empat, Bulog tidak pernah memberikan laporan yang memuaskan. Prakteknya, Bulog tidak pernah membeli langsung dari petani melainkan dari para pedagang perantara dan operasi pasar juga dilakukan melalui perantara. Perusahaan yang dikelola para serdadu, Bulog dijalankan tanpa transparansi dan akuntabilitas. Sebagian kredit dari BI justru dipergunakan untuk spekulasi. Bulog menerima kredit dari BI dengan bunga 3% per tahun, sementara bunga tabungan yang ditawarkan oleh bank swasta 10% - 15% per tahun. Oleh para pejabat Bulog, kredit murah justru ditabung di bank swasta untuk mendapatkan keuntungan dari selisih bunga tersebut. Karena tergiur keuntungan dari praktek spekulasi, Bulog menangguhkan pembelian beras dengan menyimpan uang selama mungkin di bank agar mendapatkan keuntungan. Tahun 1967 Bulog menangguhkan pembelian pada masa panen utama selama pertengahan tahun pertama dengan maksud membeli besar-besaran pada panen pertengahan tahun berikutnya. Tetapi panen tengah tahun ternyata tidak sebanyak yang diharapkan. Akibatnya, dari target pembelian 597.000 ton, beras yang terbeli hanya 280.000 ton. Bulog tidak mempunyai persediaan beras yang memadai ketika terjadi kenaikan pada tahun 1967 dan awal 1968. Spekulasi semakin menjadi masalah ketika sejumlah bank bangkrut pada bulan Agustus 1967, termasuk Bank Sumatera tempat Bulog menyimpan dana. Achmad Tirtosudiro mengatakan bahwa operasi bulog terhambat oleh ketidakberesan administratif yang menyangkut Rp. 1,3 miliar (atau senilai US$ 800000 pada waktu itu). Bencana lebih serius terjadi ketika Bank Dharma Ekonomi bangkrut. Bank Dharma Ekonomi ini adalah anak perusahaan dari PT
60
Berdikari yang dikuasai oleh angkatan darat. Selain membeli beras dari dalam negeri, Bulog juga memegang monopoli impor beras dari luar negeri. Sebagai importir tunggal, Bulog dicurigai berusaha mempertahankan impor beras dari luar negeri. Ironisnya, tahun 1968 Bulog mengimpor 838.000 ton beras sementara 60.000 ton beras dari Sulawesi Selatan tidak terbeli. Tahun 1970, Bulog mengimpor 1.051.000 ton beras padahal 72.000 ton beras dari Sulawesi Selatan tidak terbeli. Karena banyaknya beras dari dalam negeri yang tidak terserap oleh Bulog, harganya pun turun hingga di bawah harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Di balik politik bisnis beras tersebut, para pejabat Bulog mendapat banyak keuntungan. Tingginya tingkat impor menjadikan banyak pejabat Bulog mendapat komisi dari calon penyedia beras dari luar negeri. Sementara pada saat yang sama, jatuhnya harga beras di dalam negeri membuat Bulog mencetak semakin banyak keuntungan setelah ditimbun di gudangnya dan dilepas ketika harga naik.
c. PT Berdikari Salah satu sumber keuangan bagi Angkatan Darat pada awal Orde Baru adalah PT Berdikari, walaupun tidak berumur lama. PT Berdikari merupakan gabungan dari PT Aslam dan PT Karkam yang diambil alih. Kedua PT tersebut cukup berhasil karena mendapat proteksi dari Soekarno dan menterinya, Jusuf Muda Dalam. Setelah Soekarno jatuh, kedua PT tersebut diambil alih. PT Berdikari kemudian dipimpin oleh Suhardiman yang pernah memimpin serikat buruh SOKSI. Di bawah TNI, kembali PT Berdikari mendapatkan berbagai fasilitas. Seperti hak monopoli untuk mengimpor mobil Mercedes Benz. PT Berdikari juga berhak mengimpor mobil seharga US$ 2000. Padahal Menteri Perdagangan saat itu, Soemitro mengeluarkan larangan untuk mengimpor mobil mewah dari luar negeri. Salah satu anak perusahaan PT Berdikari yang terkenal adalah Bank Dharma Ekonomi yang bangkrut 1969. Rupanya PT Berdikari berjalan terlalu cepat dan akhirnya ambruk. Pada tahun 1969, jumlah stafnya dikurangi hingga tinggal separuhnya saja. (Danang Widoyoko,2000:30-33).
61
B. Eksistensi Bisnis Militer Pada Era Orde Baru Militer menjalankan operasinya di bidang ekonomi dengan mengambil keuntungan dari posisi dominan mereka dalam pengambilan kebijakan pembangunan, dalam birokrasi, sampai dalam hal pembuatan keputusankeputusan pemerintah sebagai legalisasi keterlibatan mereka dalam bidang ekonomi. Beberapa perwira militer, atau kerabatnya, atau crony-nya, lantas berhasil melakukan ekspansi ekonomi dengan mengelola berbagai macam bidang usaha, dengan segenap kemudahan yang mereka peroleh. Hasilnya adalah luasnya jenjang keterlibatan dan dominasi mereka dalam bidang ekonomi, hingga lahirlah para kapitalis birokrat militer. Keuntungan lain dari posisi birokrasi adalah menjadikannya sebagai sarana untuk mempermudah usaha, atau mempermudah kerja sama dengan para pengusaha, baik pribumi dan terutama nonpribumi dalam menjalankan aktivitas ekonomi bisnis. Para perwira militer tersebut banyak menduduki pos-pos strategis dalam perusahaan-perusahaan besar. Misalnya yang sering terjadi adalah menduduki jabatan sebagai presiden Komisaris atau Komisaris. Dari sini lahirlah apa yang disebut sebagai Rent Capitalist Bureaucrats Military (Kapitalis Centeng Birokrat Militer). Fenomena keterlibatan militer dalam bidang ekonomi/politik-ekonomi untuk mengelola dan mengamankan aktivitas/keterlibatan mereka dikenal sebagai neo-fasisme atau fasisme pembangunan yang salah satu elemennya adalah penerapan korporatisme. Melekatnya neo-fasisme dalam diri militer Indonesia tidak lepas dari sejarah mereka sebagai tentara revolusi didikan tentara Peta Jepang, yang kemudian diwariskan, atau paling tidak memiliki pengaruh yang tidak sedikit pada generasi-generasi berikutnya. Neo-fasisme ini juga berkaitan dengan aspek penguasaan alat-alat kekerasan secara fisik (persenjataan) oleh militer, yang sering dimanfaatkan sebagai alat penekan (represif) untuk menunjang pengelolaan kebijakan-kebijakan politik ekonomi mereka. Neofasisme dengan segenap ciri-cirinya kemudian menjadi bagian integral dalam keterlibatan militer Indonesia di bidang ekonomi. Terlebih lagi dalam kaitannya
62
dengan ekonomi bisnis. Selain keterlibatan militer dalam bidang ekonomi atas nama kelembagaan. Perusahaan mereka umumnya beroperasi atas nama yayasan di bawah empat angkatan bersenjata: Angkatan Udara dengan Yayasan Adi Upaya, Angkatan Darat dengan Yayasan Kartika Eka Paksi, Angkatan Laut dengan Yayasan Bhumyamca, dan Angkatan Kepolisian yang membawahi Yayasan Brata Bhakti. Eksistensi bisnis militer pada Era Orde Baru ini didominasi oleh Angkatan Darat. Hal tersebut terbukti dengan penguasaan sepenuhnya komoditi ekspor terpenting Indonesia yaitu minyak diserahkan kepada Mayor Jenderal Ibnu Sutowo, sebuah badan baru (Badan Logistik Nasional/Bulog) didirikan dan dikepalai oleh Brigadir Jenderal Achmad Tirtosudiro yang memegang kuasa penuh atas perdagangan bahan mentah, sedang Brigadir Jenderal Suhardiman menguasai perusahaan dagang raksasa, PT Berdikari. Banyak diantara keputusan kebijakan dibuat oleh suatu kelompok perwira Angkatan Darat terpilih yang dipercayai oleh Soeharto, yang terpenting Soeharto membentuk staf pribadinya (Spri), yang pada waktu pembentukannya bulan Agustus 1966 terdiri dari 6 perwira Angkatan Darat dan 2 tim spesialis sipil bertugas memberikan nasehat dalam kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik. Dipimpin oleh Mayor Jenderal Alamsjah, anggota intinya terdiri dari Mayor Jenderal Surjo yang pernah mengepalai seksi keuangan Koti dan tiga perwira muda, yang pernah bekerja di bawah Soeharto sewaktu menjadi panglima Divisi Diponegoro dari Jateng pada akhir tahun 50-an dan kemudian di Kostrad pada tahun 1960-an. Mereka adalah Kolonel Ali Murtopo, Sudjono Humardani dan Brigadir Jenderal Yoga Sugama. Sudjono Humardani mempunyai latar belakang keuangan militer dan Ali murtopo juga mengepalai suatu badan serba guna yang dikenal dengan “Operasi Khusus”, yang semula dibentuk di lingkungan Kostrad ketika berlangsung kontak-kontak rahasia dengan Malaysia selama kampanye konfrontasi. Pada tahun 1968 Aspri berkembang menjadi 12 dan sering dipandang sebagai “kabinet bayangan” yang menghimpun kekuatan-kekuatan yang sebenarnya, tapi pada tahun 1968 Soeharto membubarkan Aspri secara formal karena ada kritikan umum, tetapi pada tahun 1968 anggota-anggotanya yang penting tetap memiliki pengaruh besar seperti
63
sebelumnya. Walaupun Angkatan Darat sebenarnya mendominasi pemerintahan setelah tahun 1966, namun di dalam pemerintahan diikutsertakan berbagai tipe orang sipil, dengan tujuan menarik keahlian dan pengalaman mereka dan untuk menciptakan suasana atau kesan dalam negeri yang benar, serta menciptakan gambaran yang baik terhadap negara-negara Barat yang memberikan bantuan keuangan. Penampilan kerja sama sipil-militer paling nyata terlihat dari komposisi kabinet, di mana anggota-anggota militer selalu merupakan minoritas dan makin berkurang dalam perombakan-perombakan kabinet berikutnya. Dari 27 anggota kabinet yang diangkat oleh Soeharto pada bulan Juli 1966, 6 menteri diambil dari Angkatan Darat dan 6 lagi termasuk panglima-panglima dari tiap-tiap angkatan lainnya dari angkatan bersenjata. Wakil Angkatan Darat menduduki Departemen Pertahanan dan Keamanan serta Departemen Dalam Negeri yang merupakan departemen-departemen kunci, dan juga depertemen-departemen yang penting di bidang ekonomi. Angkatan bersenjata yang lain hanya diwakili oleh masingmasing satu orang menteri dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara sejak tahun 1968 dan sesudah 1971 hanya ada satu perwira Angkatan Udara, yang kemudian diganti oleh orang sipil pada tahun 1973.
C. Dampak Bisnis Terhadap Profesionalisme Militer Indonesia Tugas utama militer adalah untuk bertempur menghadapi musuh dalam rangka mempertahankan kedaulatan Negara. Hal ini sejalan dengan pendapat S.E Finer (dikutip dalam Yahya Muhaimin, 1982: 1) bahwa tujuan pokok adanya militer dalam suatu negara yaitu untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan dan memelihara eksistensi negara. Dari uraian ini, bisa dijelaskan bahwa pada dasarnya peran militer adalah untuk mendukung kepentingan dan aspirasi masyarakat di bawah kepemimpinan sipil. Apabila diperhatikan hakekat militer berhubungan dengan tugas yang sebenarnya di dalam negara, yakni melatih diri dan mengadakan perlengkapan untuk menghadapi musuh dari luar. Mereka juga harus bertanggungjawab dalam berbagai bidang keamanan dan keselamatan umum.
64
Tugas dan tanggung jawab militer adalah membela dan mempertahankan eksistensi, dan bahkan perluasan eksistensi negara. Militer berurusan dengan strategi perang. Tipe dan orientasi militer yang profesional meliputi keahlian: harus tinggi pengetahuan khusus berdasar pada standar yang obyektif, orientasi pengabdian hanya mengabdi kepada negara, sifat kelembagaan: hirarkis, kohesif,organik,kolektif, subordinasi, otomatik/manipulatif sempit, beridiologi konservatif dan memiliki trend intervensi rendah. Akan tetapi dalam realitanya semua itu menyimpang. Karena apa yang dituliskan untuk menjadi militer profesional tidak sampai pada tujuan sebenarnya. Hal itu disebabkan oleh mereka kaum militer lebih mementingkan bisnis mereka daripada mengabdi kepada negara dengan melindungi negara dari segala macam gangguan dan ancaman. Atas dasar kurangnya anggaran belanja negara dalam mencukupi kebutuhan mereka menjadikannya bebas untuk melakukan bisnis karena sebenarnya ada PP No.6 tahun 1974 yang membatasi kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta (terlampir). Setiap warga negara bebas untuk melakukan bisnis akan tetapi jika bisnis itu disalah gunakan maka bisnis yang awalnya legal menjadi illegal. Hal ini mengakibatkan krisis kepercayaan karena bisa saja beranggapan bahwa suatu aturan itu dibuat untuk bebas dilanggar demi memenuhi kebutuhan finansial semata. Salah satu konsekuensi keterlibatan perwira-perwira militer khusunya AD, dalam urusan peningkatan dana adalah meluasnya orientasi komersial di kalangan ini. Jika awalnya keterampilan mencari uang mereka dapatkan melalui bisnis tersebut digunakan atas nama AD,secara lambat laun cara ini digunakan pula atas nama pribadi. Jika pada mulanya mereka terpaksa terjun karena diperintah oleh atasan atau didesak oleh kebutuhan hidup maka dalam waktu singkat mereka menyesuaikan diri dengan tanggung jawab baru meningkatkan kehidupan ekonomi keluarganya. Konsekuensi logisnya, para perwira ini lebih suka berhubungan dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing daripada memimpin pasukan di lapangan. Selain itu, etos komersial dengan cepat menjalar ke
luar
lingkungan
perwira-perwira
yang
langsung
berurusan
dengan
kepemimpiunan dengan perusahaan-perusahaan angkatan bersanjata. Demikian
65
pula kepada perwira yang diangkat untuk menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintahan, lalu terlibat bersama rekan-rekan keturunan Cina dalam kegiatankegiatan perusahaan pribadi, baik atas nama pengusaha keturunan Cina maupun atas nama keluarganya.Sedangkan para panglima daerah militer tidak jarang memiliki sumber dana pribadi yang mereka dapatkan dari para pengusaha, khususnya keturunan Cina. Perilaku para perwira militer tersebut memberi dampak umum, antara lain: 1), secara formal-material anggaran pemerintah untuk menopang kebutuhan angkatan bersenjata amatlah kecil karena TNI lebih mementingkan pembangunan ekonomi nasional. Ini untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyat bahwa TNI memang sangat peduli pada pembangunan ekonomi. Padahal kenyataannya, TNI memiliki sumber dana lain di luar APBN. 2), perilaku bisnis perwira militer dan kolusi yang mereka lakukan dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat dan prajurit secara keseluruhan. Ketiga, orientasi komersial pada sebagian perwira militer ini pada gilirannya juga menimbulkan rasa iri hati para perwira militer lain yang tidak memiliki kesempatan yang sama. Karena itu, demi menjaga hubungan kesetiakawanan militer, mereka yang mendapatkan jabatan di perusahaan milik negara atau milik TNI memberikan sumbangsihnya kepada mereka yang bertugas di lapangan. Dampak khususnya yaitu orientasi komersial akan semakin melunturkan semangat profesionalisme militer. Banyaknya bisnis yang dikelola militer menjadi salah satu bukti konkrit semakin menurunnya disiplin prajurit TNI/polri karena justru terlibat dalam aktifitas di luar pertahanan dan keamanan, misalnya angkatan darat mengelola yayasan kartika eka paksi, angkatan udara mengelola yayasan adi upaya, angkatan laut mengelola yayasan bhumyamca dan polri mengelola yayasan brata bhakti. Bisnis telah menggeser tugas pokok militer, yaitu menjaga keamanan dengan baik. Dari hal tersebut sudah membuktikan bahwa untuk menjadi militer yang profesional sangat sulit mempertahankannya. Selama state corporatism, state qua state, neopatrimonialisme, dan berbagai perangkat pendukungnya seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang
66
melibatkan TNI masih terus berjalan, reformasi politik dan ekonomi di Indonesia akan sulit dilaksanakan. Kedua reformasi itu baru akan berjalan bila akar permasalahan di atas, yaitu konsep dwifungsi TNI, termasuk keterlibatan TNI di dalam bisnis dan politik dicabut. Sebaliknya, reformasi politik dan ekonomi di Indonesia tampaknya juga sulit dilakukan tanpa melibatkan unsur TNI. Ini ibarat benang kusut yang sulit diurai. Untuk mengurainya dibutuhkan seorang pemimpin nasional yang kuat, didukung oleh masyarakat yang banyak, dan memiliki kemauan politik untuk membenahi hal-hal yang telah rusak tersebut. Hal itu juga harus didukung oleh kekuatan negara untuk lebih mensejahterakan pegawai negeri sipil dan tentaranya agar praktik-praktik bisnis yang kotor di atas dapat dihilangkan. TABEL JARINGAN PERUSAHAAN ANGKATAN DARAT DI BAWAH “YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI” No
Nama Perusahaan Dan Sektor Usahanya
1.
PT Aerokarto Indonesia
2.
PT Asuransi Cigna Indonesia (Asuransi)
3.
PT Cilegon Fabricators (Suplier)
4.
PT Kayan River Indah Timber Plywood (Plywood)
5.
PT Kultujaya Tri Usaha
6.
PT Lukita Wahana Sari
7.
PT Meranti Sakti Indah Plywood (Perkayuan)
8.
PT Meranti Sakti Indonesia
9.
PT Mina Mulia Djaya Bakti
10. PT Panca Usaha Palopo Plywood (Perkayuan) 11. PT Pondok Indah Padang Golf 12. PT Privat Development Finance Company Ofina (Keuangan) 13. PT Sinkora Indonesia Lestari 14. PT Sumber Mas Indonesia (Hak Pengelolaan Hutan) 15. PT Sumber Mas Timber (Kayu) 16. PT Tri Usaha Bhakti (Truba) Anugerah Elektronika (Konstruksi)
67
17. PT Truba Gatra Perkasa 18. PT Truba Jurong Engineering (Konstruksi) 19. PT Truba Engineering Pte.Ltd. (Konstruksi) 20. PT Truba Sadaya Industri (Industri) 21. PT Sakai Sakti (Konstruksi) 22. PT Kayan River Timber Product (Kayu) 23. PT Sempati Air (Penerbangan) 24. PT International Timber Corporation Indonesia (Hak Pengelolaan Hutan) 25. PT Bank Artha Graha/ dulunya dari Bank Propelat ( Perbankan) 26. PT Danayasa Artha (Property) Sumber: Majalah Info Bank, November No.155/1992 Yayasan Kartika Eka Paksi, yang menaungi PT Tri Usaha Bhakti, kini telah melakukan ekspansi bisnis dengan omset yang tidak kecil. Yayasan ini sudah menyediakan 13.700 rumah BTN kepada prajurit dengan nilai investasi sekitar Rp 20 miliar. Selain itu, yayasan ini juga memberikan beasiswa kepada anak-anak prajurit dan purnawirawan yang berbakat ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Dua puluh enam perusahaan tersebut yang paling menonjol antara lain Bank Artha Graha, ITCI dan Sempati. Kekayaan dari 26 perusahaan di bawah yayasan Kartika Eka Paksi antara lain; ITCI asetnya Rp 125 miliar, Bank Artha Graha asetnya Rp 311 miliar, 12 buah Sempati ± Rp 12 triliun, sedangkan perusahaan lainnya bervariasi antara Rp 25 sampai Rp 100 miliar. Sempati dan ITCI sudah dapat memberikan sumbangan kepada Angkatan Darat minimal Rp 10 miliar per tahun. Jumlah Kekayaan dari Bank Artha Graha dan ITCI yaitu ± Rp 448 triliun. Maka omset dari Bank Artha Graha dan ITCI per tahun yaitu ± Rp 37,3 miliar, omset Sempati per tahun yaitu ± Rp 1 triliun dan omset 23 perusahaan per tahun ± Rp 362 miliar. Total omset yang diperoleh dari yayasan per tahun yaitu ± Rp 1.000.000.000.399,3.
68
TABEL JARINGAN PERUSAHAAN ANGKATAN LAUT DI BAWAH “YAYASAN BHUMYAMCA” No
Nama Perusahaan Dan Sektor Usahanya
1.
PT Bhumyamca Sekawan (Comercial Estate)
2.
PT Admiral Line (Pelayaran Laut Dalam)
3.
PT Yala Trada (Perdagangan)
4.
PT Yala Ladang Kurnia (Perkebunan)
5.
PT K G A (Perkebunan Tebu)
6.
PT Bank Bahari (Perbankan)
7.
PT Dok Koja Bahari (Galangan Kapal)
8.
PT A T M I (Elektronika)
9.
PT Halmahera Kay (Perkayuan)
10.
PT Bhumyamca Film (Perfilm-an)
11.
PT Yala Persada Angkasa (Konstruksi)
12.
PT Samudera Guna Maritim Utama Konstruksi (Konstruksi)
13.
PT Yala Gada (Penyelaman Bawah Air)
14.
PT Yala Laut (Penyeberangan Ferry, dengan jalur Bali-Banyuwangi)
15.
PT Yala Gitatama (E M K L)
Sumber: Majalah Info Bank, November No.155/1992 Angkatan Laut juga banyak terlibat dalam aktivitas ekonomi, antara lain melalui perusahaan yang diintegrasikan ke dalam naungan Yayasan Bhumyamca. Yayasan ini berdiri sejak 1964, dan saat ini memiliki tidak kurang dari 15 perusahaan. Adapun bidang operasional yang digarap oleh perusahaan ini meliputi comercial estate (penyewaan gedung), ekspor-import, perkebunan coklat, elektronik dan telekomunikasi maritim, perbankan, pelayaran dan jasa penyelaman. Yayasan ini sudah berusia 28 tahun, dan saat ini asetnya ditaksir sekitar Rp 200 miliar. Dalam peran-peran sosialnya sebagai yayasan, sudah berdiri 2 panti asuhan untuk menampung anak-anak di lingkungan keluarga TNI Angkatan Laut, yang orang tuanya gugur dalam tugas. Panti asuhan itu saat ini sudah menampung sekitar 100 anak yatim. Yayasan juga memberikan beasiswa kepada anak-anak prajurit Angakatn Laut yang berprestasi. Yayasan ini juga telah
69
mendirikan sekolah Hang Tuah, yang sampai saat ini berjumlah 130 buah. Sekolah-sekolah ini menampung sekitar 22.000 murid yang berada hampir di setiap pangkalan Angkatan Laut. Lima belas perusahaan tersebut yang paling menonjol yaitu Bank Bahari yang memiliki aset Rp 166,073 miliar dengan omset per tahun ± Rp 13,83641666666667. Jika aset Yasbhum kini baru Rp 200 miliar maka omset yang diperoleh per tahun ± Rp 16666666666,66667.
TABEL JARINGAN PERUSAHAAN ANGKATAN UDARA DI BAWAH “YAYASAN ADI UPAYA” No
Nama Perusahaan Dan Sektor Usahanya
1.
PT Chandra Dirgantara (Spare Part Pesawat Terbang)
2.
PT Upaya Guna Dirgantara (Container/Petikemas)
3.
PT Kresna Puri Dirgantara (Pelayanan Bidang Jasa)
4.
PT Dirgantara Husada (Kimia dan Apotik)
5.
PT padang Golf Halim
6.
PT Persada Purna Wira (Jasa)
7.
PT Surya Dirgantara
8.
PT Purna Wira Sarana
9.
PT Angakasa Puri (Perhotelan dan Konstruksi Jalan)
10.
PT Angkasa Wana (Konsesi Hak Pengelolaan Hutan)
11.
PT Bank Angkasa (Perbankan)
12.
PT Aero Karto Indonesia (Foto Via Udara)
13.
PT Konstruksi Dirgantara (Konstruksi)
14.
PT Dirgantara Air Service (Penerbangan)
15.
PT Jasa Angkasa Semesta (Pemetaan, Jasa Untuk Konstruksi)
16.
PT Media Rona Dirgantara (Majalah Angkasa)
17.
PT Green Delta (Konsesi Hak Pengelolaan Hutan)
18.
PT Cargo Dirgantara (Angkutan Udara)
Sumber: Majalah Info Bank, November No.155/1992
70
Sementara itu, keterlibatan militer dalam bidang ekonomi perusahaan, yang bernaung di bawah Angkatan Udara juga tidak ketinggalan, dengan melakukan ekspansi bidang usaha. Di bawah Yayasan Adi Upaya, saat ini membawahi 17 perusahaan yang bergerak di bidang kontainer, penerbangan, pemotretan melalui udara dan bidang pendidikan. Dari belasan perusahaan yang dimilikinya, padang golf merupakan bisnis yang diunggulkan oleh yayasan ini. Selain itu, di bawah Bank Angkasa juga mengoperasikan penarikan dana para pensiunan perusahaan umum listrik negara. Di bidang perbankan, yayasan ini memiliki beberapa mitra yang melakukan kongsi dengan pihak swasta dengan aset Rp 166,073 miliar dan omset per tahun ± Rp 13,83641666666667.
TABEL JARINGAN PERUSAHAAN ANGKATAN KEPOLISIAN DI BAWAH “YAYASAN BRATA BHAKTI” No
Nama Perusahaan Dan Sektor Usahanya
1.
PT Tansa Trisna (Perdagangan, Kayu, Kimia, Udang)
2.
PT Bhara Induk (Hak Pengelolaan Hutan, Garmen)
3.
PT Braja Tama (Perdagangan Umum)
4.
PT Bhara Union (Perdagangan Umum, Hak Pengelolaan Hutan)
5.
PT Asuransi Bhakti Bhayangkara (Asuransi)
6.
PT Sapta Pirsa Mandiri (Adjuster Klaim Asiransi)
Sumber: Majalah Info Bank, November No.155/1992 Adapun keterlibatan militer dari kepolisian juga cukup menonjol dalam mengelola perusahaan perekonomian. Terdapat 7 buah perusahaan yang berada di bawah yayasan Brata Bhakti. Satu perusahaan, yaitu PT Braja Tama, merupakan anak perusahaan yang melakukan usaha perkebunan dengan lahan seluas 2.600 hektar di Sukabumi Selatan. Dan yayasan juga memiliki Gedung Bimantara di Jalan Kebon Sirih. Pendapatan terbesar yayasan adalah dividen anak perusahaan, disamping bunga deposito dan giro, pengembalian pinjaman, penyewaan gedung dan donasi. Tahun 1991 deviden yang disetornya sejumlah Rp 2,5 miliar dengan omset per tahun ± Rp 0,2083333333333333. Dan yang terbesar memberikan kontribusi adalah PT Asuransi Bhakti Bhayangkara sejumlah Rp 1,1 miliar.
71
Keseluruhan hasil yang diperoleh oleh perusahaan biasanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan, seperti organisasi dan sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan usaha, serta bidang pembinaan. Yang terbanyak adalah kelompok kesejahteran, yang meliputi pembinaan asrama/rumah dinas polisi, beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi, dan program panti asuhan. Di bidang penelitian dan pengembangan usaha, yayasan mendirikan perusahaan yang mengelola keamanan gedung-gedung yang vital, menyuplai mereka dengan alat-alat keamanan. Bidang usahanya juga meliputi tambak udang yang memiliki lahan 200 hektar. Kekayaan Bank Yuda Bhakti Rp 166,073 miliar dengan omset per tahun ± Rp 13,83641666666667.
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN A. KESIMPULAN 1. Latar belakang keterlibatan militer dalam bisnis pada Era Orde Baru Posisi militer pada Era Orde Baru sangat strategis dibanding golongan sipil. Dimana militer sebagai didikan tentara PETA pada masa lampau yang mahir dalam penguasaan persenjataan, memiliki dukungan politik yang cukup untuk melaksanakan kekuasaan, selain itu karena faktor ekonomi yang menjadikan kaum militer berkecimpung dalam dunia bisnis yaitu APBN kurang mencukupi kebutuhan dalam kemiliteran dan untuk mencukupi kebutuhan hidup, karena budget yang disediakan oleh APBN sebagai sumber pembiayaan tetap sekitar 25-30% dari keseluruhan kebutuhan dan yang menjadi landasan bagi militer untuk berbisnis yaitu adanya PP No.6 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta.
2. Keberadaan bisnis militer pada Era Orde Baru Masa orde baru dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat otoriter. Kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Soeharto yaitu sektor pembangunan ekonomi, bukan pada kebijakan pembangunan militer sehingga keberadaan militer menjalankan bisnis pada Era Orde Baru menjadikannya konglomerat Indonesia, walaupun ada sanksi dipecat , tetapi kenyataannya bisnis tetap langgeng. Hal itu tidak lepas dari adanya PP No 6 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta termasuk militer. Bisnis dari masing-masing satuan pada Era Orde Baru misalnya, angkatan darat mengelola yayasan kartika eka paksi, angkatan udara mengelola yayasan adi upaya, angkatan laut mengelola yayasan bhumyamcha serta polri mengelola brata bhakti. Sedangkan bisnis BUMN yang dikelola militer antara lain penguasaan sepenuhnya komoditi ekspor terpenting Indonesia yaitu minyak yang diserahkan kepada Mayor Jenderal Ibnu Sutowo,
72
73
sebuah badan baru (Badan Logistik Nasional/Bulog) didirikan dan dikepalai oleh Brigadir Jenderal Achmad Tirtosudiro yang memegang kuasa penuh atas perdagangan bahan mentah, sedang Brigadir Jenderal Suhardiman menguasai perusahaan dagang raksasa, PT Berdikari.
3. Keterlibatan militer dalam bisnis sangat mempengaruhi tingkat profesionalitas militer Peran militer yaitu untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan dan memelihara eksistensi negara. Akan tetapi sekiranya hal itu mulai luntur dalam benak masing-masing karena mereka lebih sibuk mengurusi kebutuhan materiil saja dibanding sebagai pemberi keamanan bagi negara. Banyaknya perusahaan yang dikelola militer menjadikannya konglomerat besar di Indonesia.
B. IMPLIKASI 1. Implikasi Teoritis Bila dilihat secara teoritis, implikasi penelitian ini adalah pada masalah ekonomi. Militer telah terlibat dalam aktivitas ekonomi sejak awal 1950-an, yang pada awalnya untuk meningkatkan pendapatan extra-budgetary untuk komandokomando operasi individual atau kelompok, sebagaimana juga untuk kepentingan politik pribadi para pejabat dan faksi-faksi politik. Adanya dwi fungsi ABRI menjadikan mereka berperan ganda selain menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan mereka juga berkecimpung dalam bidang sosial- ekonomi dan sosial politik. Sebelum kegiatan ekonomi mereka terorganisasi, kegiatannya bersifat ilegal,
atau
dikenal
sebagai
penyelundupan-penyelundupan.
Dalam
perkembangannya ketika militer masuk level yang terorganisasi mereka banyak terlibat dalam penyelundupan-penyelundupan: cara yang paling diprioritaskan oleh para komandan untuk meningkatkan pendapatan. Apalagi dalam masa pemerintahan Soekarno periode Demokrasi Terpimpin, ketika kecepatan nilai tukar rupiah semakin merosot dan regulasi yang ketat, membuat jaringan perdagangan ekspor cukup sulit dan tidak memberi prospek menguntungkan bagi
74
perdagangan yang bersifat legal. Pada saat dimana pendanaan dengan mekanismenya budgetair dinilai tidak mencukupi militer sehingga memilih caracara menanggulanginya dengan seperti itu.
2. Implikasi Praktis
Penelitian ini berupaya menggali suatu wacana baru dalam penulisan sejarah Nasional. Wacana baru yang dimaksud disini adalah sisi lain dari pelaksanaan bisnis militer pada Era Orde Baru dimana berdampak pada tingkat profesionalisme militer sendiri karena mereka lebih memfokuskan dalam ranah bisnis daripada menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan saja dengan gaji yang dianggap kurang mencukupi kebutuhan. Implikasi praktis yang dapat diambil dari penelitian ini, adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan APBN. Pemerintah harus mampu memberikan kesejahteraan kepada militer agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam kemiliteran yang dapat mengganggu stabilitas nasional. 3. Implikasi Metodologis
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Historis. Pemilihan metode ini didasarkan atas permasalahan – permasalahan yang dikaji. Peristiwa masa lalu untuk direkonstruksikan menjadi sebuah cerita sejarah melalui pemilihan prosedur yang sistematis dengan menggunakan teknik – teknik tertentu yaitu pengumpulan bahan – bahan melalui arsip atau dokumen serta
buku,
majalah serta karya Ilmiah yang terdapat di perpustakaan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam pencarian sumber arsip atau dokumen tertulis secara lengkap. Hal ini dikarenakan sumber arsip dan dokumen yang memuat tentang bisnis militer pada era Orde Baru (TNI) tidak dapat diperoleh di ANRI dengan mudah, karena harus mendapat perijinan dari pihak instansi yang bersangkutan. Untuk itu penulis tidak mampu menemukan sumber primer secara lengkap dan menyeluruh.
75
C. SARAN Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah Peran serta pemerintah dalam memajukan bangsa selama ini dirasa sudah lumayan baik, akan tetapi hal itu seharusnya tidak berhenti sampai disini saja Maka sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan lagi militer dalam APBN demi kesejahteraannya. Sehinggga tidak ada praktek-praktek bisnis yang bersifat ilegal lagi dan KKN akan hilang di negara Indonesia ini. 2. Bagi Militer Sebagai militer harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah ditanamkan dalam benak dan harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena militer sebagai pengayom masyrakat dalam semua lini. Maka tidak boleh mengesampingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi semata. 3. Bagi Pendidikan Kontribusi penelitian ini dalam dunia pendidikan adalah pengkayaan materi pelajaran bagi sekolah – sekolah tingkat menengah. Penelitian nasional seperti ini dimungkinkan untuk memperluas pengetahuan siswa tentang sejarah bangsanya karena materi – materi ajar untuk pendidikan sejarah disekolah menengah selama ini lebih banyak didominasi oleh masalah politik. Kalaupun ada yang membahas tentang masalah ekonomi dalam sejarah nasional, itupun hanya sedikit porsinya.
DAFTAR PUSTAKA A. Arsip Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.1974. Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta. No. 6. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia B. Sumber Buku Anjar Sri Ciptorukmi N. 2010. Makalah Legal Bisnis Disampaikan pada Pelatihan Kewirausahaan Program Mahasiswa Wirausaha. Surakarta: PPKwu LPPM-Biro Administrasi Kemahasiswaan. Basu Swastha. 1993. Pengantar Bisnis Modern. Yogyakarta: Liberty Bertens, K.2000. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius Buchari Alma. 1993. Pengantar Bisnis. Bandung. Alfabeta Crouch, Harold. 1986. Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan. Danang Widoyoko, dkk. 2003. Bisnis Militer Mencari Legitimasi. Jakarta Selatan: ICW Dudung Abdurrahman. 1999. Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Logos Wacana. Gottschalk, Louis. 1975. Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia Press Helius Sjamsuddin. 1996. Metodologi Sejarah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik. Indria Samego.1998. Bila ABRI Berbisnis. LIPI : Mizan . 1999. TNI Di Era Perubahan. Jakarta : Erlangga Iswandi. 2000. Bisnis Militer Orde Baru. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Mintansih Indriayu. 2002. Pengantar Bisnis. Surakarta: Sebelas Maret University Press Najib Azca, M , dkk. 2004. Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga. Jakarta: Kontras Onghokham.1983. Rakyat dan Negara. Jakarta: PT Grafitas Ricklefs, M.C. 2001. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. Soebijono, dkk. 1992. Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
76
77
Sartono Kartodirjo. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta : Gramedia Usdiyanto. 2004. Bahasa Militer. Surakarta: Pustaka Cakra Yahya A. Muhaimin.1990. Bisnis dan Politik. Jakarta: LP3ES C. Majalah: Ahmad, S. Adnanputra.1992. November. “ ABRI Dan Bisnis ”.No.155. Info bank, 34-35 Ardian, T. G & Ahmad, K. Soeriawidjaja. 1993. Oktober 16. ” Sabar Saja Kopral”. Tempo, 41 Asri Al- Jufri & Pria Takari Utama.1992. November. “ Dari ABRI Untuk ABRI ”.No.155. Info bank, 28 Asri Al- Jufri, dkk.1992. November. “ Managemen Gaya Militer ”.No.155. Info bank, 30-31 Budoyo Pracahyo.1992. November. “ Cengkraman Kasir Militer ”.No.155. Info bank, 32-33 Burhan, D. Magenda.1992. November. “ Bukan Sekedar Trend ”.No.155. Info bank, 36 Eko Budi Supriyanto. 1992. November. “ Kongsi Itu Indah ”.No.155. Info bank,18 .1992. November.“ Bank Milik Empat Angkatan ”.No.155. Info bank, 19 _______.1992. November. “ Dari Siliwangi Ke Eka Paksi ”.No.155. Info bank,20-21 ________.1992. November. “ Saham AL Mau Dilepas ”.No.155. Info bank, 24 ________.1992. November. “ Yang Belum Mengangkasa ”.No.155. Info bank, 25 _____________________________________________ [
Eri Eko Putranto. 1997. Juli 28. ” Antara Perang Dan Bisnis”. No. 26. Tahun III. Tiras, 21 Imelda Sari, K, dkk. 1997. Juli 28. ” Bisnis Berbagai Yayasan Dalam ABRI Mulai Menggeliat”. No.26. Tahun III. Tiras, 20 Pria Takari Utama.1992. November. “ Kiat Polisi Mengejar Premi ”.No.155. Info bank, 26-27 Syahriel Mochtar, dkk. 1992. November. “ Yayasan Milik ABRI ( Bisnis Uang Militer) ”.No.155. Info bank, 14-17 TB Silalahi. 1992. November. “ Ya, Dagang Benaran! ”.No.155. Info bank, 2223
78
