Bismillahirrahmaanirrahiim, Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Bismillahirrahmaanirrahiim, Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Visi

Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sehat dan terpercaya, murni syariah menuju kebaikan untuk kemaslahatan umat dalam mencapai nilainilai mardhotillah. .

Misi Melaksanakan operasional perbankan sesuai dengan prinsip Syariah dalam

menghimpun

dan

menyalurkan

dana

masyarakat

dengan

mengedepankan penerapan tata kelola Bank sesuai prinsip keterbukaan, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran dalam kerangka prudential banking menuju tercapainya kemaslahatan umat.

Kata Pengantar Assalaamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh, Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan hidayah-Nya sehingga dengan ridho dan kasih sayang-Nya PT. BPR Syariah Dharma Kuwera akhirnya resmi beroperasi mulai tanggal 29 April 2011 di Klaten.

Demikian, semoga momentum tersebut meningkatkan

kiprah Bank Syariah dalam kegiatan usaha dan memperluas jaringan pelayanannya guna lebih mendekatkan diri pada nasabah.

Tidak hanya itu,

terlebih penting menumbuhkan ekonomi syariah yang mampu berkontribusi bagi perbankan nasional dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip syariah. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, yang darinya kita memperoleh tauladan serta inspirasi. Alhamdulillah, tidak terasa dalam perjalanannya kinerja PT. BPR Syariah Dharma Kuwera hingga Desember 2011 cukup menggembirakan. Sebagai bank baru kehadirannya dapat diterima oleh berbagai kalangan, terbukti dari potret volume usaha dan kegiatan usaha yang telah dilakukan. Di wilayah Klaten yang notabene mayoritas penduduknya muslim, kehadiran BPRS direspon dengan sangat baik. Hal ini sekaligus mengindikasikan semakin besarnya keinginan masyarakat untuk mencapai sebuah kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, seperti nilai keadilan, keseimbangan dan kemanfaatan bagi semua. Kehidupan yang tidak hanya mengejar kemakmuran fisik tapi juga kebahagiaan rohani, tidak hanya memperhatikan kepuasan pelaku ekonomi secara individual tetapi juga kesejahteraan bersama secara sosial. Lebih lanjut, pada bagian ini uraian pelaksanaan rencana kerja yang tertuang dalam kebijakan dan pertumbuhan bidang penghimpunan serta penyaluran dana, pengaturan operasional maupun sumberdaya insani akan disampaikan dalam Laporan Tahunan 2011 PT. BPR Syariah Dharma Kuwera yang disajikan dalam ribuan (000) rupiah. Termasuk didalamnya tantangan dan peluang pengembangan dimasa mendatang.

Dengan adanya laporan ini

diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka mendokumentasikan perkembangan

yang dihadapi, serta sebagai informasi yang lengkap dan jelas tentang perkembangan PT. BPR Syariah Dharma Kuwera ke depan. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala memberikan hidayah dan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Billaahit taufiq wal hidayah, wassalaamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Klaten,

Februari 2012

PT. BPR SYARIAH DHARMA KUWERA

(Basrawi Yudi Nugroho, SE.MM.) Direktur Utama

(Ahmad Miftahul Falah, S.Pt.MM) Direktur

DAFTAR ISI Halaman Judul Daftar Isi Daftar Tabel Ringkasan Eksekutif

BAB I

PERKEMBANGAN BPRS Kondisi Umum ...................................................................... Perkembangan Produk ......................................................... Pelaksanaan Kegiatan Usaha ............................................. Pelaksanaan Fungsi Sosial .................................................... Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Insani .......................

1 3 5 6 7

BAB II PELAKSANAAN KEBIJAKAN Ikhtisar Kebijakan BPRS DHARMA KUWERA ....................... Pemenuhan Kepatuhan Prinsip Syariah ................................ Efisiensi Operasi dan Daya Saing .........................................

9 26 31

BAB III KINERJA BPRS Perkembangan Penghimpunan Dana ................................... Perkembangan Penyaluran Dana ......................................... Permodalan ......................................................................... Profitabilitas ........................................................................ NPF ....................................................................................... FDR .......................................................................................

32 33 54 55 56 57

BAB IV TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN Bidang Marketing .................................................................. Bidang Pengendalian ............................................................ Bidang Sumberdaya Insani ..................................................... Bidang Sarana dan Teknologi ...............................................

BAB V PENUTUP Lampiran- lampiran

58 58 59 59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi Dana Pihak Ketiga ............................................

18

Tabel 2.2. Komposisi Penyaluran Dana ..............................................

19

Tabel 2.3. Jumlah Volume Usaha ........................................................

20

Tabel 3.1. Kinerja Profit BPRS ..............................................................

45

BAB I PENDAHULUAN Kondisi Umum Perkembangan ekonomi di berbagai daerah pada triwulan terakhir 2011 mengkonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,5%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 (6,1%).

Kinerja ekonomi di berbagai daerah

yang cenderung meningkat disertai terkendalinya inflasi pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan tahun 2010. Tingkat inflasi di Kabupaten Klaten sendiri hingga Oktober 2011 tercatat berdasar laju inflasi tahun kalender (Oktober) 2011 sebesar 0,78 persen. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan yang mengalami deflasi sebesar 3,77 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 4,62 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 2,72 persen; kelompok sandang sebesar 4,25 persen, kelompok kesehatan 3,29 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 2,58 persen dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 1,61 persen. Potensi pendapatan per kapita Kabupaten Klaten rata-rata sebesar 13,21 persen, yang perlu dilihat mengingat dari fungsi pendapatan tersebut terdapat fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, dimana fungsi tabungan merupakan fungsi potensi dari perbankan untuk dapat melakukan penghimpunan dana masyarakat di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, tentu semakin tinggi pula potensi peningkatan penghimpunan dana simpanannya. Pendapatan perkapita yang direpresentasikan dari indikator ekonomi berdasar PDRB terhadap jumlah penduduk pertengahan tahun ini mendukung kondisi perekonomian regional yang cukup stabil. Secara spesifik, Kabupaten Klaten masih dipandang potensial sebagai salah satu tujuan investasi yang mampu meningkatkan konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah, terlebih lagi dalam memenuhi permintaan domestik akan produk industri logam dan baja yang sudah ada.

Sebagaimana siaran pers Kantor Bank Indonesia Solo kinerja perbankan secara umum (64 Kantor Cabang Bank Umum dan 88 Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat) di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta pada Desember 2011 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal tersebut tercermin dari indikator utama total aset, kredit/ pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang

mengalami

peningkatan

dibandingkan

periode

yang

sama

tahun

sebelumnya (year on year). Total aset perbankan pada Desember 2011 mencapai Rp37,82 triliun atau tumbuh 21,07% (yoy). Pertumbuhan total aset perbankan terutama berasal dari meningkatnya DPK atau simpanan masyarakat yang mencapai Rp30,67 triliun atau tumbuh 22,38% (yoy). Dilihat menurut komponennya, simpanan masyarakat paling banyak adalah dalam bentuk tabungan yang mempunyai pangsa sebesar 52,56% dari DPK atau mencapai Rp16,12 triliun, kemudian disusul deposito dengan pangsasebesar 34,63% atau sebesar Rp10,62 triliun dan terakhir adalah giro dengan pangsa sebesar 12,81% atau sebesar Rp3,93 triliun. Pada lingkup regional, secara kelembagaan di Kabupaten Klaten terdapat 74 kantor bank yang beroperasi melayani masyarakat, terdiri dari 2 Kantor Cabang Bank Umum, 46 Kantor Cabang Pembantu Bank Umum, 5 Kantor Kas dan 21 Kantor Pusat BPR. Tentu saja, kondisi persaingan usaha demikian tidak menyulitkan bagi kelompok BPRS mengingat di wilayah ini baru terdapat 2 Kantor Pusat BPRS.

Memperhatikan banyaknya penduduk muslim yang

mengharapkan adanya layanan perbankan alternatif dengan sistem syariah, tentu berdirinya PT BPR Syariah Dharma Kuwera sangatlah tepat. Tingginya animo masyarakat di wilayah ini akan layanan perbankan berbasis syariah, khususnya bagi kalangan mikro dan kecil merupakan sebuah angin segar. Terbukti dari meningkatnya kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat yang direpresentasikan dengan makin bertambahnya volume usaha hingga Desember 2011.

Pada tahun pertama berdirinya, diperlukan

usaha dan kerja keras dalam rangka mensosialisasikan BPRS baru ini agar mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. Kegiatan sosialisasi yang saat ini dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke berbagai instansi, mulai dari lembaga pemerintah, sekolah-sekolah, BMT dan Ormas-ormas Islam tidak terkecuali LSM yang ada di Kabupaten Klaten.

Alhamdulillah, eksistensi BPRS hingga bulan ke delapan berdirinya sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana potret kinerja yang dicapai pada Desember 2011. Harapan kinerja bank yang lebih berkembang di tahun 2012 menjadi motivator untuk tetap terus berkiprah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah dan ikhtiar mardhotillah. Potret kinerja perkembangan volume usaha hingga Desember 2011 tumbuh 87,7% menjadi Rp6 milyar dibanding RKAT 2011 sebesar Rp3,19 milyar. Pada sisi penghimpunan dana, DPK sampai akhir tahun 2011 menjadi Rp2,23 milyar mencapai 91,36% dibanding RKAT sebesar Rp2,44 milyar.

Berdasar jenis

simpanan, tabungan iB Wadiah terhimpun sebesar Rp1,98 milyar, sedangkan deposito iB Mudharabah mencapai Rp150 juta.

Adapun tabungan iB

Mudharabah yang dapat dihimpun sebesar Rp97 juta.

Pada sisi penyaluran

dana melalui pembiayaan yang diberikan (PYD), hingga Desember 2011 menunjukkan peningkatan sebesar Rp3,58 milyar (390,3%) menjadi Rp4,49 milyar dibanding RKAT sebesar Rp917 juta. Dari hari ke hari makin bertambahnya jumlah nasabah penabung, deposan maupun debitur pembiayaan merepresentasikan bahwa eksistensi Bank ke depan lebih prospektif dan menguntungkan. Sehingga secara internal, BPRS perlu memperkuat sistem operasionalnya agar benar-benar berbeda dengan operasional bank konvensional.

Pada kerangka demikian, Direksi berusaha

melakukan pembenahan secara bertahap terutama yang menyangkut penerapan kebijakan pengembangan dan pengaturan sehingga memenuhi aspek kepatuhan pada prinsip syariah maupun peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ke depan Direksi juga berusaha memfokuskan upaya mendorong peningkatan efisiensi operasi dan daya saing BPRS serta menjalin kerjasama dengan Bank Umum Syariah dalam kerangka channelling maupun linkage program, termasuk dengan BPRS sejenis agar tetap eksis dan lebih profitable.

Perkembangan Produk PT BPRS Dharma Kuwera secara prinsip memiliki berbagai karakteristik yang khas dalam nilai, operasional maupun produk dan jasanya yang lebih variatif.

Produk layanan konsumen (consumers banking) yang ada meliputi :

pembiayaan yang dapat dinikmati untuk memenuhi kebutuhan modal usaha.

Dengan prinsip bagi hasil, Pembiayaan iB Daku Usaha selain bebas riba menjadi solusi berkembangnya usaha debitur.

Produk pembiayaan lainnya dalam

memenuhi kesempurnaan keluarga memiliki dan ataupun merenovasi rumah dilayani melalui Pembiayaan iB Daku Griya.

Pembiayaan ini ditujukan dalam

rangka kepemilikan rumah idaman yang sehat dan memenuhi kualitas hunian layak dengan menggunakan akad Istishna. Dalam rangka memenuhi kebutuhan debitur dalam hal pemilikan kendaraan dengan sistem jual beli dapat dilayani dengan akad Murabahah dalam produk Pembiayaan iB Daku Otomotif. Di sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian mulai dari proses pembenihan sampai panen, maupun penambangan pasir dan batu alam dapat dipenuhi dengan Pembiayaan iB Daku Agro. Produk pembiayaan lainnya guna memenuhi segala keperluan pernikahan, biaya rumah sakit, pendidikan, tamasya/ziarah, dan kebutuhan multijasa lainnya yang terkait sehingga debitur bisa lebih tenang dan nyaman. Pembiayaan ini menggunakan akad Ijarah dalam produk Pembiayaan iB Daku Multijasa. sebagai

wujud

kepedulian

Produk pembiayaan untuk tujuan sosial

membantu

sesama

dilayani

dalam

produk

Pembiayaan iB Daku Sosial yang bisa diperuntukkan untuk talangan haji dan pengusaha kecil. Pada kerangka penghimpunan dana, secara khusus dalam produk Deposito Syariah iB Multazam diperuntukkan bagi pemilik dana yang ingin berinvestasi untuk kegiatan usaha sektor ekonomi halal dan berbagi hasil menarik. Produk ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah yang tumbuh berkembang lebih dari sekedar investasi dengan hasil optimal, amanah dan barokah. Produk tabungan yang ada meliputi Tabungan iB Daku berHaji lebih diperuntukkan guna menunaikan ibadah haji dan umroh sesuai waktu yang dikehendaki, Tabungan iB Daku berKurban diperuntukkan bagi pemilik dana yang berencana melaksanakan ibadah kurban dan aqiqoh. Tabungan iB Daku berZakat sebagai implementasi insan yang ikhlas dan ingin membayar zakat, infaq dan shodaqoh, Tabungan iB Daku Bersekolah yang dipersiapkan bagi penabung dengan ekspektasi meraih prestasi masa depan yang cemerlang bagi siswa hingga mahasiswa untuk keperluan pendidikan. Demikian pula dengan Tabungan iB Daku Tentram yang diperuntukkan bagi pemilik dana yang mengharapkan imbalan. Semua produk tabungan tersebut menggunakan akad Wadiah, adapun tabungan dengan akad Mudharabah khusus bagi penabung

yang menginginkan apresiasi kenyamanan dan bagi hasil menarik dipenuhi dalam Tabungan iB Daku berUntung.

Pengembangan program dari tabungan

dengan akad Wadiah ditawarkan bagi nasabah pada saat pembukaan rekening yang langsung diberikan cinderamata berwujud barang. Tabungan ini berlaku dalam produk Tabungan Dahsyat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Total penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) PT BPRS Dharma Kuwera pada akhir 2011 seebsar Rp2,23 milyar, meningkat 114,60% dibandingkan Juni tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp1,03 milyar. Berdasar portofolio simpanan dibanding Juni 2011, tabungan Wadiah meningkat sebesar Rp1,08 milyar menjadi Rp1,98 milyar (119,22%), tabungan Mudharabah meningkat sebesar Rp58,24 juta menjadi Rp97 juta (149,91%), sedangkan deposito Mudharabah meningkat sebesar Rp54,5 juta menjadi Rp150 juta (114,60%). Dengan total pembiayaan sebesar Rp4,49 milyar, maka Financing to Deposit Ratio (FDR) PT BPRS Dharma Kuwera mencapai 163,17%. Jika dilihat dari jenis DPK yang dihimpun berdasar share yang dikontribusikan,

tabungan Wadiah masih

mendominasi simpanan sebesar 88,90% dan deposito Mudharabah 6,75% sisanya adalah tabungan Mudharabah sebesar 4,35%.

Pada tahun 2012

diharapkan komposisi deposito Mudharabah akan terus meningkat mengingat investasi dengan sistem bagi hasil akan menjadi fokus bisnis dalam beberapa tahun kedepan yang diprediksi tetap lebih profitable. Secara umum pembiayaan tahun 2011 mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan strategi pembiayaan ekspansif dibanding semester sebelumnya. Dispersi pembiayaan guna memitigasi risiko sesuai sektor ekonomi dan jenis penggunaannya, termasuk salah satu upaya menjalankan fungsi intermediasi agar tetap berjalan dengan baik dan fokus kepada pembiayaan sektor riil. Desember

Secara spesifik, peningkatan penyaluran pembiayaan hingga 2011

didominasi

oleh

penambahan

plafon

kepada

debitur

lama/existing. Pertumbuhan pembiayaan yang signifikan dilatarbelakangi oleh penambahan jumlah debitur baru, termasuk adanya beberapa debitur yang melakukan takeover. Peningkatan penyaluran pembiayaan tersebut merupakan efek dari membaiknya sektor riil seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat.

Penyaluran dana hingga Desember 2011 mencapai Rp4,49 milyar dengan mutasi kenaikan sebesar Rp3 milyar (210,82%) dibanding semester sebelumnya. Hingga akhir 2011, PT BPRS Dharma Kuwera gencar melakukan sosialisasi dana talangan haji sebagai bagian dari program ekspansi pembiayaan sekaligus dalam rangka syiar.

Program pembiayaan dana talangan haji

sekaligus guna menjawab minat masyarakat yang tinggi dalam merencanakan ibadah haji. Pembiayaan dana talangan haji pun didukung kerjasama dengan beberapa Bank Umum Syariah yang sudah online dengan Siskohat Kantor Kementerian Agama RI, meliputi Bank Muamalat, Mandiri, dan Mega Syariah. Diharapkan pada 2012, PT BPRS Dharma Kuwera mampu meningkatkan kerjasamanya dengan kelompok bimbingan ibadah haji maupun penyelenggara haji lainnya. Berdasarkan portofolio pembiayaan, share jenis akad Murabahah masih mendominasi fungsi penyaluran dana kepada masyarakat sebesar 61,67%, diikuti pembiayaan akad Mudharabah sebesar 37,19%, pembiayaan Ijarah sebesar 0,59% dan terakhir pembiayaan Transaksi Multijasa sebesar 0,55%. Peningkatan pembiayaan dengan akad bagi hasil lebih diminati mengingat untuk penggunaan

modal

kerja,

jenis

akad

Mudharabah

lebih

tepat

dalam

meningkatkan fungsi investasi dan memenuhi nilai keadilan yang diharapkan. Meski hingga Desember 2011 porsi penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah) masih lebih kecil dibanding penyaluran pembiayaan berbasis jual beli (murabahah), tren perkembangannya semakin meningkat dibanding Juni 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa PT BPRS Dharma Kuwera secara bertahap telah mampu memitigasi risiko penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil dan mulai mengurangi ketergantungan pada penyaluran pembiayaan berbasis jual beli.

Pelaksanaan Fungsi Sosial Sebagaimana amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap penanaman modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memenuhi ketentuan Good Corporate Governance (GCG) terkait kewajiban penyaluran dana sosial perusahaan. Guna mengimplementasikan hal tersebut PT BPRS

Dharma Kuwera telah mengalokasian dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 2,5% yang selama ini berasal dari dana ZIS. Prioritas penyaluran dana ini lebih difokuskan ke lembaga Yatim Piatu dan Anak Terlantar yang ada di wilayah Klaten.

Meski demikian, ke depan diharapkan dapat pula disalurkan

untuk tujuan membangun keimanan dan ketakwaan mustahik (fakir atau miskin) serta peningkatan pendapatan melalui pembinaan usaha dan pemberian pinjaman dana kebajikan (Al Qardh). Guna meningkatkan program kemandirian dan menopang ekonomi masyarakat yang tergolong fakir dan miskin diharapkan dana tersebut juga mampu menjadi salah satu stimulan bagi kaum fakir yang memiliki harta atau usaha, namun hanya mampu mencukupi 50% atau kurang dari kebutuhan dasar dan berpenghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp1,040 juta (kota) atau Rp602 ribu (desa).

Selain itu peruntukan bagi kaum yang tergolong miskin yang

memiliki harta atau usaha, namun hanya mampu mencukupi 60%- 90% dari kebutuhan dasarnya, dan berpenghasilan rata-rata per bulan sejumlah Rp2,080 juta (kota) atau Rp1,204 ribu (desa). Selain hal tersebut, pemanfaatan dana ZIS juga dapat disalurkan dalam program beasiswa pendidikan bagi anak yatim dan fakir miskin tingkat SD-SMU per anak per bulan. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat mendukung keberlangsungan pendidikan mereka agar menjadi mandiri. Salah satu wujud kepedulian PT BPRS Dharma Kuwera terhadap pemerataan pendidikan ini akan diupayakan melalui program santunan pendidikan berupa pemberian beasiswa kepada anak yatim dan miskin berprestasi, sosialisasi kegiatan pendayagunaan, bantuan pembangunan dan renovasi gedung sekolah di beberapa wilayah di Klaten.

Peningkatan Fungsi Sumberdaya Insani Sebagai BPRS baru di wilayah Klaten, PT BPRS Dharma Kuwera dituntut mampu meningkatkan supply sumberdaya insani (SDI) yang berkualitas dan memahami aspek perbankan serta aspek syariah.

Untuk itu, diperlukan jumlah

SDI yang seimbang sesuai dengan laju volume usaha BPRS dalam memenuhi layanan operasionalnya. Jumlah karyawan yang ada hingga Desember 2011 sebanyak 12 orang, sebagian besar telah melalui masa pemagangan dengan sistem kontrak. Tingkat pendidikan karyawan rata-rata

pada jenjang sarjana

strata satu (S1) dan sebanyak 4 orang dengan jenjang diploma tiga (D3). Hal ini dikarenakan kebijakan BPRS yang mempersyaratkan minimal pendidikan karyawan D3 dan atau S1, kecuali bagian Office Boy. Selama tahun 2011, dalam rangka

program

pengembangan

kompetensi

karyawan,

BPRS

telah

mengikutsertakan karyawannya dalam kegiatan training yang disusun secara khusus berdasarkan level jabatan, fungsi serta kompetensi masing-masing karyawan. Training ini bersifat terbuka bagi seluruh karyawan karena selain dijadikan program pengembangan karyawan pada saat awal masuk BPRS, training ini juga merupakan salah satu reward yang diberikan kepada karyawan atas kinerjanya masing-masing. Perusahaan mengharapkan investasi berupa training ini mendapatkan hasil yang positif berupa kompetensi karyawan yang terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga pada akhirnya bisa berkontribusi positif terhadap pengembangan BPRS ke depan. Beberapa training yang telah diikuti diantaranya diselenggarakan oleh KBI Solo, Asbisindo Yogyakarta dan Perbarindo Solo Raya.

BAB II PELAKSANAAN KEBIJAKAN Ikhtisar Kebijakan Kegiatan pengaturan fungsi intermediasi PT BPRS Dharma Kuwera diimplementasikan dengan menerbitkan ketentuan-ketentuan yang mencakup bidang pemasaran, operasional, sumberdaya insani dan umum. Dengan proses penyusunan ketentuan yang semakin compatible dan efektif, maka diharapkan tidak saja efektifitas pengaturan akan semakin meningkat akan tetapi juga pengawasan akan semakin efektif, sehingga pada akhirnya pengembangan PT BPRS Dharma Kuwera akan semakin luas. Oleh karena itu, tindak lanjut yang bisa diharapkan adalah Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik (comply with regulation). Secara periodik dapat dilakukan pengawasan secara terpadu agar aktivitas operasional bank berjalan sesuai dengan peraturan dan senantiasa menerapkan check and balance sehingga fungsi pengendalian dapat berjalan dengan baik. Pada tahun pertama 2011

Direksi terus menyusun pengaturan yang

dituangkan dalam kebijakan Bank khususnya yang bersifat administratif dan bidang sumberdaya insani, kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Beberapa ketentuan yang telah dibuat, sebagai berikut: 1. Surat Keputusan Pegawai

No.01-SK/DIR-DK/V/2011

tentang

Pengangkatan

Tujuan dari penerbitan surat keputusan ini adalah untuk lebih menunjang koordinasi tugas sehari-hari dan menjalankan tanggung jawab yang telah digariskan sehingga lebih produktif dan profesional dalam melaksanakan pekerjaan. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat keputusan tersebut adalah : (a) Penetapan Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Pegawai selama masa percobaan; (b) Terhitung tanggal pengangkatan kepada pegawai diberikan tugas dan tanggung jawab yang melekat;

(c) Guna menunjang tugas sehari-hari kepada petugas diminta untuk senantiasa berkoordinasi dengan atasan maupun pimpinan serta bagian lain yang terkait; (d) Memerintahkan kepada petugas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah digariskan Direksi serta melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan/ pimpinan; (e) Masa berlaku Surat Keputusan dan peluang jenjang promosi jabatan. 2. Surat Keputusan No.02-SK/DIR-DK/V/2011 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Tujuan dari penerbitan surat keputusan ini untuk memperlancar kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan-pelatihan maupun menghadiri undangan oleh lembaga/instansi yang tidak maupun terkait dengan kegiatan perbankan maka kepada personil yang ditunjuk perlu diberikan biaya perjalanan dinas. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat keputusan tersebut adalah : (a) Biaya perjalanan dinas bagi Direksi dan Karyawan selanjutnya diatur sebagai berikut : (i) Bila perjalanan dinas dilakukan (termasuk dalam rangka mengikuti pelatihan / pendidikan maupun menghadiri undangan lembaga/instansi yang tidak maupun terkait dengan kegiatan perbankan) untuk kepentingan Bank, maka segala biaya perjalanan dinas/akomodasi ditanggung oleh Bank; (ii) Besar biaya sebagaimana dalam ayat (a) ditentukan dengan mempertimbangkan jauh dekatnya jarak yang ditempuh; (iii) Person yang telah kembali melakukan perjalanan dinas, harus segera melapor kepada atasannya, dan menyelesaikan/ mempertanggung jawabkan kepada bagian keuangan berdasarkan buktibukti pengeluaran uang paling lambat 1 (satu) minggu, setelah kembali dari perjalanan dinas; (iv) Karyawan yang sedang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dalam ayat (a) tidak berhak atas kompensasi kerja lembur. (b) Besarnya biaya perjalanan dinas untuk keperluan akomodasi Pulang – Pergi bagi Direksi dan Karyawan ditentukan berdasarkan daerah tujuan (Dalam Kota Klaten, Luar Kota/Eks Karesidenan Solo, Luar Eks Karesidenan Solo, Luar Prov Jateng dan DIY, (c) Maksimal besar biaya akomodasi untuk keperluan penginapan, diatur berdasarkan daerah tujuan dan golongan pegawai. (d) Pengecualian bagi person yang ditugaskan dan berdomisili di daerah tujuan, maka biaya akomodasi yang ditangggung oleh Bank hanya sebesar 50% (Lima puluh persen) dari biaya perjalanan dinas yang telah ditentukan. (e) Setiap penugasan harus mendapat persetujuan direksi sesuai form sebagaimana terlampir. 3. Surat Keputusan No.03-SK/DIR-DK/V/2011 tentang Kebijakan Struktur Penggajian Tujuan dari penerbitan surat keputusan ini sebagai upaya memperjelas sasaran bagi sistem penggajian yang mencakup tercapainya efisiensi melalui peningkatan kinerja, keadilan, kualitas layanan, kepuasan nasabah dan stakeholders, serta pengawasan biaya, maka berbagai komponen remunerasi

perlu didesain sesuai dengan kepentingannya dalam membantu mewujudkan keberhasilan BPRS. Selain itu disadari untuk jangka waktu yang panjang struktur penggajian dapat meningkatkan semangat, etos, dan disiplin kerja pegawai yang memiliki tingkat produktif dan disiplin yang tinggi. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat keputusan tersebut adalah : (a) Penetapan Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Struktur Penggajian; (b) Penggajian kepada pegawai merupakan segala bentuk balas jasa yang berwujud uang maupun benefit (manfaat) yang memberikan kesejahteraan, yang diterima oleh pegawai sebagai bagian dari hubungan kepegawaian yang terjalin; (c) Struktur gaji BPRS mencakup komponen balas jasa kepada pegawai, meliputi gaji pokok, tunjangan dan benefit; (d) BPRS menerapkan sistem penggajian yang menganut pada sistem merit dan merupakan penghargaan terhadap kinerja yang telah dicapai oleh pegawai. Oleh karenanya besarnya gaji pokok bisa bervariasi antara satu pegawai dengan yang lainnya, tergantung kinerja yang dicapai (e) Kebijakan penggajian ini mempertimbangkan aspek keseimbangan internal yang mengatur keseimbangan balas jasa antar pekerjaan, daya saing, kontribusi pegawai dan pengadministrasiannya. 4. Surat Keputusan No.04-SK/DIR-DK/V/2011 tentang Pengangkatan Masa Pemagangan Calon Karyawan, Pemberhentian Konsultan Bidang Operasional, dan Perpanjangan Masa Percobaan Calon Karyawan Tujuan dari penerbitan surat keputusan ini dalam rangka evaluasi kinerja SDI yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan pengembangan Bank ke depan untuk mendapatkan sumber daya insani yang memiliki standar kualifikasi memadai sesuai kebutuhan perusahaan. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat keputusan tersebut adalah : (a) Penetapan masa pemagangan paling lama selama 1 (satu) tahun. Pada masa pemagangan berhak atas hasil kerja/jasa karyawan pemagangan, merekrut pemagang sebagai karyawan tetap bila memenuhi persyaratan. (b) Selama masa pemagangan kerja, Perusahaan berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. (c) Bila calon karyawan dianggap mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai penilaian Perusahaan, maka akan dipertimbangkan untuk menjalani Pegawai Tetap. (d) Perpanjang masa percobaan sebagai calon karyawan dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat kepadanya. (e) Bila calon karyawan dianggap mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai penilaian Perusahaan, maka akan dipertimbangkan untuk menjalani Masa Pemagangan. (f) Pembebas-tugasan dari tanggung jawab konsultan bidang operasional dan menyerahkan tugas-tugas pekerjaan yang masih menjadi tanggung jawabnya kepada Direksi.

(g) Bersikap kooperatif bila dikemudian hari diperlukan kehadiran dan informasinya terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya selama masih aktif di PT BPRS Dharma Kuwera. 5. Surat Keputusan No.05-SK/DIR-DK/V/2011 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Tujuan dari penerbitan surat keputusan ini dalam rangka kebutuhan sumber daya insani yang memiliki standar kualifikasi memadai sesuai kebutuhan perusahaan, maka perlu ditunjuk karyawan yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat keputusan tersebut adalah : (a) Mengangkat calon karyawan dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat kepadanya. (b) Mendelegasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah digariskan Direksi serta melaporkan hasil pekerjaan kepada Direksi. (c) Senantiasa berkoordinasi dengan Direksi serta bagian lain yang terkait. 6. Surat Keputusan No.06-SK/DIR-DK/V/2011 tentang Pemberhentian Calon Karyawan Tujuan dari penerbitan surat keputusan ini dalam rangka pelaksanaan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan perusahaan sesuai hasil evaluasi kinerja yang dikontribusikan karyawan. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat keputusan tersebut adalah : (a) Pembebas-tugasan dari tanggung jawab sebagai calon karyawan dan menyerahkan tugas-tugas pekerjaan yang masih menjadi tanggung jawabnya kepada Direksi. (b) Bersikap kooperatif bila dikemudian hari diperlukan kehadiran dan informasinya terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya selama masih aktif di PT BPRS Dharma Kuwera. 7. Surat Keputusan No.07-SK/DIR-DK/V/2011 tentang Pemberhentian Calon Karyawan Tujuan dari penerbitan surat keputusan ini dalam rangka pelaksanaan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan perusahaan sesuai hasil evaluasi kinerja yang dikontribusikan karyawan. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat keputusan tersebut adalah : (a) Pembebas-tugasan dari tanggung jawab sebagai calon karyawan dan menyerahkan tugas-tugas pekerjaan yang masih menjadi tanggung jawabnya kepada Direksi. (b) Bersikap kooperatif bila dikemudian hari diperlukan kehadiran dan informasinya terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya selama masih aktif di PT BPRS Dharma Kuwera.

8. Surat Keputusan No.08-SK/DIR-DK/V/2011 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Tujuan dari penerbitan surat keputusan ini dalam rangka kebutuhan sumber daya insani yang memiliki standar kualifikasi memadai sesuai kebutuhan perusahaan, maka perlu ditunjuk karyawan yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat keputusan tersebut adalah : (a) Mengangkat calon karyawan dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat kepadanya. (b) Mendelegasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah digariskan Direksi serta melaporkan hasil pekerjaan kepada Direksi. (c) Senantiasa berkoordinasi dengan Direksi serta bagian lain yang terkait. 9. Surat Edaran No.01/SE.Dir/BPRS_DK/V/2011 tentang Jam Kerja, Istirahat dan Cuti Pegawai Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini adalah pelaksanaan jam kerja, istirahat dan cuti pegawai akan menciptakan kedisiplinan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban setiap pegawai dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada semua nasabah Bank. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut adalah : (a) Setiap karyawan tanpa diskriminatif wajib masuk dan pulang kerja sesuai jam kerja yang ditetapkan sesuai Peraturan Perusahaan. (b) Karyawan yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah atau perubahannya yang berlaku, mendapat upah kerja lembur. (c) Bagi karyawan tanpa terkecuali, yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Perusahaan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri, sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Hal lebih rinci tentang pemutusan hubungan kerja ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan Pemerintah. (d) Bagi pegawai yang akan atau datang terlambat, wajib melapor kepada Kepala Bagian dengan ketentuan memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari atasannya bila akan masuk kerja terlambat, pulang kerja sebelum waktunya maupun meninggalkan tempat kerja pada saat jam kerja, ataupun datang ke tempat kerja diluar waktu kerjanya untuk keperluan apapun. (e) Waktu istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. (f) Selama istirahat setiap pegawai diberikan kesempatan untuk memulihkan kesehatannya, sholat dan makan siang. Makan siang bagi seluruh pegawai harus dilakukan di luar tempat kerja pada saat jam

istirahat agar tidak mengganggu kegiatan pelayanan nasabah dan meninggalkan bau makanan tidak sedap. (g) Cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah karyawan yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. (h) Dalam hal yang mendesak, perusahaan dapat memanggil seorang karyawan yang sedang dalam masa cuti dan sisa cuti karyawan bersangkutan akan diatur kembali oleh Perusahaan. (i) Karyawan wanita berhak memperoleh cuti/istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Ketentuan yang lebih rinci tentang hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan. 10. Surat Edaran No.02/Dir/BPRS_DK/V/2011 tentang Penggunaan Seragam Pegawai Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini adalah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada seluruh nasabah dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah, disamping menciptakan ketenangan kerja dan usaha, ketertiban, kegairahan kerja, serta kesejahteraan seluruh pegawai PT. BPR Syariah Dharma Kuwera, maka perlu diatur tentang ketentuan jadwal penggunaan seragam pegawai. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut adalah : (a) Ketentuan penggunaan seragam pegawai Laki-laki, (b) Ketentuan penggunaan seragam pegawai Perempuan 11. Surat Edaran No.03/ Dir/BPRS_DK/V/2011 tentang Ketentuan Pembukaan dan Penutupan Rekening Tabungan Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk pembukaan maupun penutupan rekening tabungan mudharabah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku sehingga tidak menyalahi prosedur administratif maupun aspek kesyariahannya Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut adalah : (a) Pada setiap pembukaan tabungan wadiah dan mudharabah, nasabah diharuskan mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan tabungan mudharabah, akad mudharabah serta specimen yang disediakan oleh petugas Bank dengan melampirkan KTP/SIM atau Surat Keterangan Lembaga berupa : NPWP, Akta pendirian, Ijin usaha, dan lain-lain yang diperlukan. (b) Formulir permohonan pembukaan tabungan wadiah dan mudharabah dan akad tabungan mudharabah maupun specimen harus ditandatangani oleh Kepala Bagian Operasional atau setingkat diatasnya apabila petugas tersebut tidak ada. (c) Penggantian tanda tangan (spesimen) atau alamat nasabah wajib dilaporkan pada Bank

(d) Setelah dilakukan input data identitas deposan dan menyetorkan dananya, selanjutnya nasabah mendapatkan buku tabungan sebagai bukti mutasi debet/kredit dalam rekening pada setiap transaksi dan dibubuhkan stempel dan tanda tangan pejabat yang berwenang. (e) Khusus penarikan tabungan yang dikuasakan, nasabah wajib melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup dan disertai bukti identitas pemilik rekening maupun penerima kuasa. (f) Petugas Bank tidak dibenarkan menyimpan buku tabungan nasabah dengan alasan apapun kecuali nasabah lupa/lalai atau tidak disengaja dan segera diberitahukan kepada nasabah. (g) Rekening tabungan yang tidak aktif selama 12 (Dua belas) bulan dapat dilakukan penutupan rekening dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Direksi dan DPS serta dibuatkan laporan tersendiri. 12. Surat Edaran No.04/Dir/BPRS_DK/V/2011 tentang Ketentuan Pembukaan dan Pencairan Deposito Mudharabah Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini pembukaan maupun pencairan deposito mudharabah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku sehingga tidak menyalahi prosedur administratif maupun aspek kesyariahannya. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut adalah : (a) Pada setiap pembukaan deposito mudharabah, deposan diharuskan mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan deposito mudharabah, akad mudharabah serta specimen yang disediakan oleh petugas Bank dengan melampirkan KTP/SIM atau Surat Keterangan Lembaga berupa : NPWP, Akta pendirian, Ijin usaha, dan lain-lain yang diperlukan; (b) Formulir permohonan pembukaan deposito mudharabah dan akad deposito mudharabah maupun specimen harus ditandatangani oleh Kepala Bagian Operasional atau setingkat diatasnya apabila petugas tersebut tidak ada; (c) Penggantian tanda tangan (spesimen) atau alamat deposan wajib dilaporkan pada pihak Bank; (d) Bila bilyet deposito hilang, deposan wajib segera melaporkan pada BPRS secara lisan dan tertulis disusul dengan Surat Keterangan dari Kepolisian. Atas hal tersebut BPRS akan memblokir dan mengganti dengan bilyet baru serta nasabah dikenakan biaya Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dengan syarat terhadap bilyet yang lama belum pernah diuangkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi; (e) Bilyet deposito yang sudah dicairkan harus ditandatangani oleh deposan di atas materai secukupnya, dibubuhkan stempel sesuai tanggal pencairan dan diparaf oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya disimpan dan direkapitulasi tersendiri untuk memudahkan pemantauan bilyet yang sudah terpakai; (f) Bilyet deposito yang akan dijadikan jaminan atas fasilitas pembiayaan kepada Nasabah Debitur harus disertai dengan surat kuasa dari pemilik bilyet deposito;

(g) Perpanjangan bilyet deposito dapat dilakukan secara Automatic Roll Over setiap tanggal jatuh tempo sesuai permintaan atau kehendak deposan; sedang bilyet yang berlaku adalah bilyet yang diterbitkan pertama kali, adapun nisbah/ratio yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat perpanjangan; (h) Petugas Bank tidak dibenarkan menyimpan bilyet deposito nasabah dengan alasan apapun kecuali nasabah lupa/lalai atau tidak disengaja dan segera diberitahukan kepada deposan. 13. Surat Edaran No.05/Dir/BPRS_DK/V/2011 tentang Tata Tertib Pegawai Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini untuk memenuhi tercapainya penerapan GCG serta membentuk budaya kerja yang baik, termasuk perilaku dalam aktivitas sehari-hari di dalam maupun diluar kantor sesuai prinsip kesyariahan. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut adalah : (a) Setiap pegawai harus senantiasa menunjukkan penampilan sesuai ajaran Islam dan perilaku (akhlak) yang mulia baik dalam hal ucapan dan tingkah laku sehari-hari di dalam maupun diluar kantor demi menjaga nama baik lembaga dan individu sendiri; (b) Setiap pegawai wajib mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan; (c) Setiap pegawai tidak boleh merokok di area tempat kerja; (d) Setiap pegawai tidak diperbolehkan mambawa makanan dan minuman di tempat kerja kecuali di ruang pantry; (e) Pegawai front liner tidak diperbolehkan menggunakan handphone (HP) selama melayani nasabah; (f) Setiap pegawai wajib menjaga keamanan dan kenyamanan kantor baik dari sisi fisik maupun layanan perbankan; (g) Setiap pegawai harus bahu-membahu anara pegawai dalam hal meningkatkan layanan perbankan syariah demi tercapainya visi dan misi Bank; (h) Setiap pegawai tidak diperbolehkan menerima apapun dari nasabah yang sifatnya sebagai risywah (suap) ataupun imbalan dalam bentuk yang lain. 14. Surat Edaran No.06/Dir/BPRS_DK/V/2011 Penggunaan Kas Kecil (Kas Porti)

tentang Pengaturan Dan

Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini untuk memenuhi pembayaran sehubungan dengan pengeluaran-pengeluaran rumah tangga kantor/logistik dengan nominal yang relatif kecil. Penggunaan kas kecil harus dicatat secara obyektif berdasarkan faktur/bukti kas sesuai transaksi yang dilakukan BPRS Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut adalah : (a) Peruntukan kas kecil dalam penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kantor/logistik selama hari kerja BPRS (b) Pengurusan kas kecil akan dikelola oleh petugas Akunting yang akan dicatat dan dilaporkan setiap akhir hari

(c) Pengelolaan kas kecil dibatasi jumlahnya maksimal sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah); (d) Petugas berwenang setiap awal hari (selama kerja BPRS) mengambil kas dari Teller dan sepanjang hari tersebut melakukan pencatatan tentang penggunaannya, selanjutnya pada akhir hari sisa kas kecil harus disetorkan kembali kepada Teller; (e) Pada akhir hari pengelola kas kecil menyampaikan bukti pembukuan kepada Teller dan melakukan otorisasi bersama Teller sesuai tanggal transaksi yang dilakukan. 15. Surat Edaran No.07/Dir/BPRS_DK/V/2011 Titipan Nasabah Bersifat Non Tunai

tentang Penerimaan Bentuk

Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini untuk menjaga amanah dari nasabah yang diberikan kepada BPRS diperlukan pengaturan dan pengawasan atas segala bentuk titipan milik nasabah yang bersifat non tunai di BPRS. Titipan nasabah adalah segala bentuk titipan yang dititipkan kepada BPRS terdiri dari titipan setara kas, perhiasan emas, logam mulia, sertifikat tanah dan atau bangunan, BPKB kendaraan bermotor dan lainnya yang relevan. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : (a) Segala bentuk titipan harus dicatat oleh petugas Teller dan disimpan rapi di dalam khazanah BPRS; (b) Pencatatan dan penyimpanan segala titipan yang diserahkan dari nasabah harus sesuai dengan kriteria jenis, bentuk, jumlah titipan dan waktu penitipannya yang diterima oleh BPRS; (c) Penerimaan maupun penyerahan titipan nasabah harus dilegalisir dengan bukti serah-terima secara tertulis dan ditandatangani oleh nasabah dan BPRS; (d) Setiap bulan atau sewaktu-waktu BPRS melakukan pengawasan terhadap titipan yang diterima untuk menjaga amanah yang diterima. 16. Surat Edaran No.08/Dir/BPRS_DK/V/2011 Agunan dalam Proses Pengikatan Notariil

tentang

Penataausahaan

Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini untuk menghindari risiko akhir yang mungkin akan terjadi atas fasilitas yang diberikan oleh BPRS, disamping untuk memenuhi persyaratan/ketentuan dibidang pembiayaan yang telah digariskan secara legal oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : (a) Setiap pengikatan harus dilakukan dan ditandatangani oleh orang yang paling berhak dalam kewenangannya, baik selaku perseorangan maupun selaku pengurus badan usaha (Perusahaan Daerah, Firma, Komanditer) dan badan hukum (Perseroan, Koperasi dan Yayasan) maupun selaku pemilik dari barang jaminan. Bagi pihak bank yang berwenang adalah direksi atau pihak yang mendapat kuasa tertulis dari direksi; (b) Segala persyaratan untuk sahnya suatu akte pengikatan yang menyangkut kebenaran dan identitas subyek hukum baik selaku

(c)

(d)

(e) (f)

perseorangan maupun selaku pengurus badan usaha dan selaku badan hukum harus diteliti kebenarannya berdasarkan data yang menurut ketentuan hukum berlaku untuk itu (KTP, SlM, dan Pasport); Setelah pembacaan akad pembiayaan, guna keperluan pengikatan notariil petugas BPRS harus meminta covernote/surat keterangan kepada notaris, dan menjelaskan kepada Nasabah bahwa BPRS tidak diperkenankan menerima fee dari notaris; Petugas BPRS yang ditunjuk dalam hal ini adalah bagian administrasi pembiayaan, selama petugas tersebut belum/tidak ada, maka tugas penatausahaan dilaksanakan oleh Customer Service dengan sepengetahuan pimpinan; Covernote / surat keterangan dari notaris selanjutnya diarsip/dicatat tersendiri dalam buku register pengikatan SKMHT atau APHT sesuai dengan data agunan yang dijaminkan. Atas agunan yang secara prinsip diserahkan oleh debitur atau menjadi hak BPRS, harus disimpan oleh petugas yang ditunjuk ke tempat penyimpanan di dalam khasanah.

17. Surat Edaran No.09/Dir/BPRS_DK/V/2011 Pencairan Pembiayaan

tentang Prosedur Tata Cara

Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini ditujukan demi tercapainya tertib administrasi dan memenuhi prinsip kehati-hatian sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : (a) Setiap berkas permohonan pembiayaan dan identitas calon debitur baik yang diterima langsung oleh petugas Customer Service maupun petugas Pembiayaan (AO) harus diperiksa kelengkapannya. Selanjutnya proses pembiayaan akan ditindaklanjuti bila berkas yang diperlukan sudah dinyatakan lengkap; (b) Bila seluruh berkas yang diterima sudah dinyatakan lengkap, selanjutnya berkas diserahkan kepada Atasan untuk pendelegasian analisis pembiayaan sesuai segmentasi wilayah dengan melampirkan laporan analisis pembiayaan yang akurat; (c) Setelah diputuskan adanya persetujuan atas permohonan pembiayaan yang diajukan, selanjutnya calon debitur diberitahukan secara tertulis maupun lisan tentang waktu, tempat dan cara pencairan/realisasi yang akan dilakukan; (d) Persetujuan Atasan ditindaklanjuti dengan proses administratif realisasi pembiayaan yang dilakukan oleh petugas Customer Service; (e) Debitur dibacakan akad pembiayaan oleh Atasan atau bagian legal dari petugas Administrasi Pembiayaan bila sudah ada, kecuali dilakukan di kantor notaris dan dipersilakan menandatangani surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan serta menerima kartu jadwal angsuran sebelum menerima pembiayaan; (f) Setelah pembacaan akad serta penandatanganan surat-surat/ dokumen lainnya selesai dilakukan, debitur dipersilakan menunggu untuk dipanggil oleh petugas Teller guna pembayaran pembiayaan.

18. Surat Edaran No.10/Dir/BPRS_DK/V/2011 tentang Ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini ditujukan agar BPRS tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang (Money laundry) perlu disusun ketentuan penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah dan pemantauan transaksi nasabah. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : (a) Setiap pembukaan rekening tabungan maupun deposito dengan akad mudharabah oleh Nasabah wajib dimintakan informasi mengenai identitas nasabah sesuai bukti identitas diri atau identitas pihak lain dalam hal Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, serta maksud dan tujuan menyimpan dananya pada BPRS dalam suatu Formulir Prinsip Mengenal Nasabah; (b) Petugas Customer Service harus meneliti kebenaran bukti identitas diri Nasabah, baik yang bertindak atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain dan perlu melakukan sedikit wawancara persuasif untuk memperoleh keyakinan tanpa menimbulkan kecurigaan calon Nasabah dalam memperoleh kebenaran informasi dan bukti identitasnya; (c) Penerapan ketentuan ini berlaku pula bagi Nasabah yang tidak memiliki rekening di BPR/S dalam hal transaksi yang dilakukan melebihi Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) atau nilai yang setara, baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; (d) Penolakan pembukaan rekening wajib dilaksanakan apabila calon Nasabah tidak mampu memberikan dokumen atau informasi yang lengkap mengenai calon Nasabah atau bila diketahui identitas calon Nasabah dan informasinya dinilai meragukan; (e) Pemantauan rekening Nasabah tetap dilakukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekeningnya, termasuk pula Nasabah yang tidak memiliki rekening; (f) Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada atasan untuk diteruskan kepada PPATK dan bersifat rahasia. (g) Teknik/prosedur penerimaan nasabah, identifikasi dan verifikasi serta pemantauan dan pelaporan secara detail menyesuaikan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/19/DPBPR/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat. 19. Surat Edaran No.11/Dir/BPRS_DK/V/2011 Kewenangan Pengelolaan Khasanah

tentang

Prosedur

Dan

Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini untuk menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan serta pengamanan terhadap aset-aset yang dimiliki Bank dari bahaya kebakaran dan pencurian/pembongkaran. Oleh karena itu, perlu diatur tentang tata cara serta wewenang dan tanggung jawab pengelolaannya.

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : (a) Setiap harta Bank (seperti uang tunai dan setara dengan uang tunai, surat-surat berharga, warkat-warkat Bank, perhiasan dan barangbarang penting lainnya) wajib disimpan di dalam brankas yang ada di dalam ruang khasanah, setelah diperiksa kelengkapan/kesesuaian bentuk dan jumlahnya; (b) Pintu khasanah terdiri dari 2 (dua) bagian, meliputi: pintu plat baja di bagian luar dan pintu teralis besi di bagian dalamnya, dilindungi dengan kunci gembok secara manual. Pada bagian dalam ruang khasanah dilengkapi dengan sebuah brankas berjenis portabel dan berpengaman menggunakan kombinasi angka; (c) Kepada Teller setiap pagi dan sore selama hari kerja Bank diberikan tugas untuk membuka dan menutup pintu plat baja di bagian luar dan pintu teralis besi di bagian dalamnya menggunakan kunci yang diserahkan sebagai tanggung jawabnya; (d) Bila petugas Teller pada hari kerja Bank berhalangan hadir atau tidak masuk kerja, Direksi dapat menunjuk petugas yang lain untuk melaksanakan tugas tersebut setelah Teller 1 (satu) hari sebelumnya menyampaikan surat tertulis mengenai rencana ketidakhadirannya; (e) Direksi atau Komisaris (bila Direksi tidak berada di Bank) setiap pagi dan sore selama hari kerja Bank membuka dan menutup brankas menggunakan kombinasi angka yang menjadi tanggung jawabnya; (f) Bila pintu plat baja di bagian luar dan pintu teralis besi di bagian dalam khasanah sudah terbuka, petugas Teller dapat mengambil atau memasukkan Chasier Box dalam brankas didampingi oleh Direksi atau Komisaris yang ada; (g) Setiap sore setelah Teller memasukkan Chasier Box ke dalam brankas, selanjutnya menutup kembali Bila pintu plat baja di bagian luar dan pintu teralis besi di bagian dalam khasanah; 20. Surat Edaran No.12/Dir/BPRS_DK/V/2011 tentang Penatausahaan Berkas Pembiayaan Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini untuk memelihara kelengkapan filefile pembiayaan yang penting bagi BPRS, mengingat data yang tersimpan dalam berkas pembiayaan berisikan bahan pertimbangan dan keputusan pembiayaan serta segala hal yang menyangkut aspek kerahasiaan BPRS. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : (a) Master file merupakan kumpulan dokumen pembiayaan yang secara formil harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan ekstern/intern BPRS. File pembiayaan merupakan berkas dokumen pembiayaan yang dapat dijadikan bahan dalam pertimbangan dan keputusan pembiayaan; (b) File pembiayaan mencakup formulir permohonan pembiayaan, lampiran analisa pembiayaan, analisa yuridis, analisa keuangan, laporan hasil taksasi jaminan dan surat kuasa maupun berita acara serta dokumen lain yang berhubungan dengan pembiayaan disimpan dalam satu berkas/file tersendiri; (c) Segala dokumen pembiayaan yang meliputi master file dan file

(d) (e)

pembiayaan harus tersimpan lengkap dan rapi di tempat yang aman dibawah tanggung jawab Kepala Bagian Pembiayaan; File pembiayaan atas pembiayaan yang sudah dilunasi oleh Nasabah debitur ditatausahakan secara tersendiri agar memudahkan penggalian informasi ulang dikemudian hari, dan disimpan di tempat khusus; Peminjaman master file maupun file pembiayaan harus melalui/seizin petugas administrasi pembiayaan atau setingkat di atasnya, dan dilakukan otorisasi dalam register peminjaman berkas. Selesai peminjaman berkas, berkas harus dikembalikan ke tempat semula secara lengkap dan rapi sehingga tidak terdapat kekurangan di dalamnya.

21. Surat Edaran No.13/Dir/BPRS_DK/V/2011 Persetujuan Biaya

tentang

Kewenangan

Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini dalam rangka mendukung kelancaran dalam bekerja perlu diatur tentang kewenangan pengeluaran biaya dalam rangka mencapai tujuan operasional BPRS yang lebih efisien serta mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam kegiatan operasional BPRS di kemudian hari. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : (a) Pengaturan klasifikasi biaya, kewenangan dan persetujuan mengeluarkan biaya. (b) Pengajuan pengeluaran biaya perlu ditulis dalam formulir pengajuan biaya. (c) Formulir pengajuan biaya wajib ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh atasan/pejabat yang berwenang. 22. Surat Edaran No.14/Dir/BPRS_DK/V/2011 tentang Penetapan Plafond Pembiayaan Untuk Pegawai dan Pihak Terkait Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini dalam rangka melaksanakan hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja dan memberikan kesejahteraan kepada pegawai, maka perlu diatur tentang persetujuan pinjaman pegawai dan cara pengembaliannya. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : (a)

(b) (c)

Pegawai yang berhak mendapat fasilitas pembiayaan sudah berstatus sebagai pegawai tetap atau menurut pertimbangan atasan yang dapat dipertanggung-jawabkan demi kelancaran kerja pegawai di perusahaan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan fasilitas pembiayaan oleh pegawai merupakan hak Pimpinan, dengan tidak mengesampingkan penilaian BMPD. Batas plafond permohonan pembiayaan diatur sebesar 30% dari gaji yang diterima pegawai, dikalikan dengan masa angsuran pembiayaan yang akan diajukan.

(d)

(e)

Tata cara pembayaran angsuran dipotongkan dari upah/gaji pegawai yang akan diterima setiap bulannya, atau dapat dilunasi sesuai kemampuan pegawai setelah menandatangani surat pernyataan pemotongan gaji. Dalam hal pegawai berakhir hubungan kerjanya, untuk membayar kewajiban pegawai kepada Perusahaan atas fasilitas pembiayaan yang diterimanya, maka dilakukan pemotongan gaji terlebih dahulu. Bila pemotongan gaji belum mencukupi untuk menutup sisa kewajiban tersebut, pegawai wajib menyerahkan jaminan yang bernilai lebih dari sisa pembiayaannya dan menandatangani surat kesanggupan melunasi pembiayaan.

23. Surat Edaran No.15/Dir/BPRS_DK/V/2011 tentang Penetapan Besaran Margin dan Bagi Hasil Fasilitas Pembiayaan Kepada Debitur dan Tingkat Imbalan Nasabah Simpanan Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini dalam rangka mengatur pengelolaan dana yang dihimpun maupun yang disalurkan sehingga memenuhi aspek keadilan dalam memberikan keuntungan bagi Bank dan Nasabah sesuai prinsip syariah. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : (a)

Penetapan besar bagi hasil, margin atau ujrah dalam rangka memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur dalam Surat Edaran ini dikenakan sebesar Rp17.500,- (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah) setiap plafond pembiayaan sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk pembiayaan yang diberikan secara flat dan sebesar Rp26.000,(Dua puluh enam ribu rupiah) secara menurun;

(b)

Untuk kasus-kasus tertentu bank memberi kelonggaran tawar-menawar besarnya bagi hasil, margin ataupun ujrah dengan calon debitur sepanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak seperti diatur sesuai prinsip syariah;

(c)

Mekanisme pengajuan penurunan persentase bagi hasil, margin atau ujrah tersebut oleh nasabah disampaikan secara langsung kepada Direksi ataupun Komisaris Utama, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk mendapat persetujuan atau tidak.

24. Surat Edaran No.16/Dir/BPRS_DK/V/2011 tentang Penyampaian Laporan Bulanan Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini dalam rangka transparansi dan pemantauan kondisi keuangan PT BPR Syariah Dana Mulia secara tepat waktu, akurat, dan benar serta memenuhi kewajiban yang diatur oleh Bank Indonesia, maka perlu diatur ketentuan penyampaian Laporan Bulanan Secara On-Line maupun Manual.

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : (a)

(b) (c)

(d)

Petugas Akunting wajib menyusun dan menyampaikan Lapbul secara benar, lengkap, dan tepat waktu, yang mencakup : neraca, daftar rincian laba rugi, rekening administratif, dan daftar rincian dari pos-pos dalam neraca dan pos-pos tertentu dari rekening administratif kepada Direksi setiap bulan secara tertib dan teratur Petugas Akunting wajib menyampaikan laporan secara on-line kepada Direksi paling lambat setiap tanggal 9 atau 10 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Dalam penyusunan Laporan Bulanan PT BPR Syariah Dana Mulia berpedoman pada ketentuan dalam buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Apabila dalam pelaksanaannya mengalami kendala dimohon kepada petugas agar menghubungi Sdri. Tri Puji Lestari (Analis Bank Yunior Tim Informasi Perbankan Syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia) No.Telp (021) 2310108 Ext: 6651 atau Hp: 081-511-693165. Atau dapat menghubungi Bp. Tatag Budiarto dari KBI Solo.

25. Surat Edaran No.17/Dir/BPRS_DK/V/2011 tentang Titipan Uang Muka (Urbun) Dan Angsuran Pembiayaan Debitur Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini untuk mencegah timbulnya pembiayaan bermasalah di kemudian hari dan menjadi pedoman bagi setiap petugas BPRS yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam melaksanakan tugasnya. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : (a) Dalam upaya memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen serta administrasi pembiayaan yang sehat, maka penerimaan titipan uang muka (Urbun) sebelum dilakukannya pencairan / realisasi piutang Murabahah oleh petugas BPRS (AO) wajib disetorkan melalui Teller dalam rekening uang muka; (b) Termasuk titipan dari debitur adalah angsuran atas pembiayaan yang diterimanya dan karena sesuatu hal selanjutnya dana angsuran pembiayaan tersebut tidak dapat disetorkan sendiri ke kantor BPRS oleh debitur; Dana titipan uang muka (Urbun) dan titipan angsuran pembiayaan milik (c) debitur tidak boleh disetorkan ke dalam rekening tabungan petugas BPRS atau dibawa pulang; (d) Atas titipan uang muka (Urbun) dan titipan angsuran pembiayaan milik debitur kepada petugas BPRS yang melebihi waktu tutup kas pada kantor BPRS, wajib tetap disetorkan kepada Teller dan dimasukkan sebagai titipan; (e) Dana titipan setelah melewati waktu tutup kas harus dicatat dalam pembukuan tersendiri dan dimasukkan ke dalam Chasier Box atau khazanah, selanjutnya keesokan harinya pada hari kerja Bank, titipan tersebut dicatat sebagai pengurang pembiayaan (Urbun) atau angsuran pembiayaan.

26. Surat Edaran No.18/Dir/BPRS_DK/V/2011 tentang Penerimaan Bentuk Titipan Nasabah Bersifat Non Tunai Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini untuk menjaga amanah dari nasabah yang diberikan kepada BPRS diperlukan pengaturan dan pengawasan atas segala bentuk titipan milik nasabah yang bersifat non tunai di BPRS. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : (a) Segala bentuk titipan sebagaimana ditetapkan dalam point I.2 harus dicatat oleh petugas Marketing Pembiayaan dan disimpan rapi di dalam khazanah BPRS; (b) Pencatatan dan penyimpanan segala titipan yang diserahkan dari nasabah harus sesuai dengan kriteria jenis, bentuk, jumlah titipan dan waktu penitipannya yang diterima oleh BPRS; (c) Penerimaan maupun penyerahan titipan nasabah harus dilegalisir dengan bukti serah-terima secara tertulis dan ditandatangani oleh nasabah dan BPRS; (d) Setiap bulan atau sewaktu-waktu BPRS melakukan pengawasan terhadap titipan yang diterima untuk menjaga amanah yang diterima. 27. Surat Edaran No.19/Dir/BPRS_DK/V/2011 tentang Pemakaian Materai Dalam Operasionalisasi BPRS Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini untuk memenuhi persyaratan aspek legalitas berkenaan dengan keperluan melengkapi surat perjanjian, akad-akad pembiayaan maupun warkat-warkat BPRS yang digunakan. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : (a)

(b) (c) (d) (e)

Peruntukan materai untuk memenuhi persyaratan aspek legalitas digunakan ketika melengkapi surat perjanjian, akad-akad pembiayaan maupun warkat-warkat BPRS yang digunakan maupun keperluan lainnya yang terkait; Pengelolaan materai dilakukan oleh petugas Customer Service (CS) yang akan dicatat dan dilaporkan setiap akhir hari; Persediaan materai dibatasi jumlahnya maksimal sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan dapat membeli kembali bila persediaan kurang memadai; Sewaktu-waktu diperlukan petugas berwenang menyampaikan kepada Teller dan meminta uang tunai untuk keperluan membeli materai sebagai persediaan; Atas setiap pemakaian materai petugas melakukan pencatatan dalam buku tersendiri yang dibubuhi dengan otorisasi sehubungan dengan penggunaannya, dan melakukan rekonsiliasi untuk memastikan tidak terjadi selisih pada fisik materai di akhir hari.

28. Surat Edaran No.20/Dir/BPRS_DK/V/2011 tentang Pelatihan Sertifikasi Direksi BPRS Angkatan XVI Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini untuk mematuhi peraturan Bank Indonesia bagi Direksi agar memiliki kompetensi sesuai standart yang ditetapkan untuk pengelolaan Bank yang sehat dan mematuhi prinsip kehatihatian. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : (a) (b)

Mengutus Direktur untuk mengikuti sertifikasi Direksi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia di Bogor. Kesediaan Direktur mengikuti pelatihan sertifikasi dan komitmen mengabdikan diri di PT BPRS Dharma Kuwera sesuai anggaran dasar dan keputusan RUPS.

29. Surat Edaran No.21/Dir/BPRS_DK/V/2011 tentang Pembayaran Biaya Fee Pihak Ketiga Yang Bertugas Bidang Marketing Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini untuk guna memaksimalkan kegiatan penghimpunan dana, Bank dapat memberikan ujrah kepada pihak ketiga yang telah membantu mensosialisasikan/mempromosikan kegiatan penghimpunan dana Bank. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : (a) (b) (c)

Pihak ketiga yang merekomendasikan calon deposan untuk mendepositokan atau menabung dananya pada PT BPR Syariah Dharma Kuwera dapat diberikan ujrah; Pemberian ujrah dapat diberikan kepada pihak ketiga yang berstatus bukan pegawai PT BPR Syariah Dharma Kuwera; Ketentuan ini ditujukan demi tercapainya tertib administrasi dan memenuhi prinsip tata kelola Bank yang baik sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

30. Surat Edaran No.22/Dir/BPRS_DK/IX/2011 tentang Penggunaan Seragam Pegawai Tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini adalah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada seluruh nasabah dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah, disamping menciptakan ketenangan kerja dan usaha, ketertiban, kegairahan kerja, serta kesejahteraan seluruh pegawai PT. BPR Syariah Dharma Kuwera, maka perlu diatur tentang ketentuan jadwal penggunaan seragam pegawai. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut adalah : (c) Ketentuan penggunaan seragam pegawai Laki-laki, (d) Ketentuan penggunaan seragam pegawai Perempuan

Pemenuhan Kepatuhan Prinsip Syariah Pelaksanaan Tata Kelola PT BPRS Dharma Kuwera merupakan bagian tak terpisahkan sebagai semangat tanggung jawab, akuntabilitas, keterbukaan, pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT, serta keadilan yang dijalankan melalui

berbagai

pemerataan kemampuan,

pengetahuan,

informasi

dan

penghargaan. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi pengelolaan usaha dan kode etik yang dijalankan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan

independen yang bertugas melakukan pengarahan (directing); pemberian konsultasi (consulting), nasihat dan atau saran; melakukan evaluasi (evaluating) dan pengawasan (supervising) kegiatan bank untuk memastikan setiap kegiatan yang dilakukan mematuhi (compliance) prinsip syariah sebagaimana yang telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Adapun Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Dharma Kuwera adalah sebagai berikut: No. Nama 1. Drs. A.Burhanudin 2. Muslich Wahid Mahdy, S.Ag.

Jabatan DPS Ketua Anggota

Dibawah supervisi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS dan menjalankan fungsinya bertindak secara independen. Tugas-tugas 1. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan BPRS; 2. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS; 3. Melaporkan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI, dan Bank Indonesia sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah;

4. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; Wewenang 1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN – MUI; 2. Mengkaji produk dan jasa baru sesuai syariah yang belum ada fatwanya untuk dimintakan fatwa kepada DSN – MUI; 3. Meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan; 4. Mengusulkan dilakukannya pelatihan syariah di lingkungan internal maupun bagi pihak eksternal dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi prinsip syariah; 5. Memberi masukan dan meminta dewan direksi melakukan perbaikan bila terdapat ketidaksesuaian kegiatan operasional BPRS sesuai prinsip syariah. Tanggung Jawab 1. Bertanggung jawab atas kesesuaian kegiatan operasional PT. BPRS DHARMA KUWERA terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN – MUI; 2. Bertanggung jawab atas hasil laporan yang disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. 3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syariah. Hubungan Lini Atasan langsung

: Rapat Umum Pemegang Saham

Bawahan langsung : Pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di PT BPR Syariah Dharma Kuwera sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional meliputi aspekaspek pengawasan, sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Atas Kesesuaian Produk dan Jasa BPRS dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.

Uraian

Pendapat DPS Sesuai

1.

Kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa DSN a. Penghimpunan Dana 1) Tabungan Wadiah

2. 3.

√

2) Tabungan Mudharabah

√

3) Deposito Mudharabah

√

b. Penyaluran Dana 1) Akad Murabahah

√

3) Akad Ijarah

√

4) Akad Mudharabah

√

Sumber : DPS, PT. BPRS Dharma Kuwera 2011.

Beberapa berkas belum dilengkapi nota/kwitansi pembelian barang Beberapa berkas belum dilengkapi bukti pembayaran biaya pendidikan. Sistem yg digunakan masih mencatat PPAP Perlu diperhatikan komposisi pemby. Akad ini dengan akad murabahah khususnya dgn pengembalian pokok di akhir jatuh tempo.

√

√ √ √ √ √

Catatan

Penerapan bonus spesial agar memperhatikan faktor kemanfaatan seluruh pihak dan tetap memenuhi aspek syariah. Perlu ditingkatkan jumlah penabung dengan akad ini. Perlu ditingkatkan jumlah penabung dengan akad ini.

√

2) Akad Ijarah Transaksi Multijasa

Produk PT BPRS Dharma Kuwera yang tidak / belum diatur dalam fatwa DSN Pedoman operasional dan produk Bank telah sesuai prinsip syariah dalam fatwa DSN a. Pedoman operasional penghimpunan dana b. Pedoman operasional penyaluran dana c. Pedoman operasional jasa d. Pedoman perhitungan distribusi bagi hasil e. Pedoman akuntansi sesuai PSAK dan PAPSI

Tidak Sesuai

I.

Opini Syariah Atas Pedoman Operasional dan Produk yang Dikeluarkan BPRS Berdasarkan pedoman operasional (SOP) PT BPR Syariah Dharma Kuwera, secara keseluruhan kami berpendapat bahwa pedoman operasional yang telah disusun sebagai pegangan BPRS telah sesuai dengan Fatwa yang berlaku.

Tanggung jawab DPS terletak pada pernyataan pendapat

atas pedoman operasional berdasarkan prinsip syariah. Menurut pendapat DPS, Pedoman Operasional yang DPS sebutkan menyajikan kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI, dalam semua hal khususnya yang meliputi : Peraturan Perusahaan, Job Descriptions, Prosedur Tabungan, Prosedur Deposito, Prosedur Pembiayaan, Perkiraan Buku Besar, serta Akad-akad Pembiayaan maupun Lampiran-lampirannya. Menurut pendapat DPS, pada sisi Peraturan Perusahaan BPRS yang memuat Ketentuan Umum, Isi Dan Tujuan Peraturan, Hak Dan Kewajiban, Syarat – Syarat Kerja, Waktu Kerja, Pengupahan, Kesejahteraan Karyawan, Mutasi Dan Promosi, Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Tertib, Berakhirnya Hubungan Kerja, Ketentuan – Ketentuan Khusus dan Penutup telah sesuai dengan prinsip syariah dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku umum. Implementasi pedoman operasional dari aspek kesyariahan terhadap sumberdaya insani BPRS diantaranya: adanya kegiatan tausyah rutin 2 (dua) kali dalam sebulan oleh DPS, membaca Al Qur’an rutin setiap akan dimulai pekerjaan dilanjutkan berdoa diikuti semua staf dan Direksi, mengumandangkan adzan dilanjutkan sholat berjamaah staf dan Direksi. Adapun Job Descriptions yang memuat Identitas Personal, Fungsi, Tugas-tugas, Wewenang, Hubungan Lini dan Kondisi kerja secara umum sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan kepada setiap personel. Namun demikian, tidak seluruh isi deskripsi pekerjaan tersebut dapat diterapkan oleh masing-masing personel sesuai jabatannya.

Hal ini

mengingat jumlah sumberdaya insani yang tersedia masih belum selengkap seperti ditetapkan dalam Pedoman Operasional Bank. Lebih lanjut, DPS juga berpendapat bahwa prosedur Tabungan yang meliputi Peraturan, Jaringan Prosedur Pembentuk Sistem, Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatannya baik atas transaksi yang dilakukan secara

tunai maupun melalui pemindah-bukuan adalah transparan dan akurat sehingga tidak ada yang disembunyikan atau menyebabkan suatu transaksi mengandung unsur dzalim. Sedangkan perhitungan dan pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana (shahibul maal) sudah mengacu pada ketentuan perbankan syariah.

Meski demikian, dalam prakteknya perhitungan bagi

hasil sudah dilakukan secara otomatisasi menggunakan software aplikasi perbankan syariah dari vendor PT USSI Cabang Yogyakarta.

Adapun

pedoman akuntansi yang berlaku saat ini sudah mengacu pada PSAK 59: Tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). II.

Opini Syariah Secara Keseluruhan Atas Pelaksanaan Operasional Berdasar hasil pengawasan yang telah dilakukan DPS selama BPRS beroperasi, secara keseluruhan BPRS telah memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN-MUI. Namun demikian, BPRS perlu meningkatkan sosialisasi kepada calon nasabah dan masyarakat secara umum mengenai mekanisme dan karakteristik produk dan jasa syariah. Kondisi umum dalam masyarakat yang ada saat ini masih banyak dijumpai pertanyaan besaran keuntungan BPRS yang diidentikkan dengan suku bunga yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, bagi staf BPRS sendiri diharapkan mampu memberi penjelasan kepada calon nasabah yang benar sesuai syariah mengenai produk dan jasa yang ditawarkan.

Selain itu, penanganan nasabah

khususnya debitur pembiayaan yang akan membayar angsurannya perlu dikomunikasikan secara syariah sehingga mampu membedakan dan mencerminkan layanan BPRS yang Islami. Pada sisi administratif, BPRS perlu memenuhi kelengkapan bukti transaksi dan pengecekan kembali akadakad yang digunakan sehingga lebih sempurna dari aspek legalitas dan kesyariahannya. Berdasar beberapa uraian pengawasan terhadap produk-produk yang dikeluarkan BPRS, DPS menilai aspek kesyariahan atas produk yang dikeluarkan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dan BPRS belum berencana meluncurkan produk atau jasa baru yang belum diatur

dalam Fatwa DSN-MUI. DPS sudah melakukan pengawasan atas produkproduk tersebut sehingga meyakinkan bagi DPS untuk memastikan tidak adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan penyimpangan-penyimpangan yang bisa merugikan BPRS maupun Nasabahnya, khususnya atas terpenuhinya kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI.

Efisiensi Operasi dan Daya Saing Dalam rangka meningkatkan daya saing bank, Direksi menjalin kerja sama non Bank dengan PT Asuransi Takaful Indonesia dan PNPM Kabupaten Klaten, Radio RSPD Kabupaten Klaten, Radio Candi Sewu dan Joglo Pos media Surat Kabar Pemerintah Daerah.

Secara khusus, Bank juga menjalin kerja

sama dengan PT Valuestreem (PPOB) dalam meningkatkan pendapatan fee base income.

Kerjasama kelembagaan perbankan diantaranya dengan Bank

Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah dan Danamon Syariah. Bentuk kerjasama selain dalam penempatan antar Bank juga linkage program serta layanan pendaftaran Haji secara online dengan SISKOHAT Kantor Kementerian Agama RI. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing diantaranya dengan menerapkan kebijakan margin, bagi hasil ataupun ujrah spesial bagi calon debitur tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah penerapan tenor pembiayaan yang lebih panjang untuk memenuhi kemampuan membayar debitur dan memberi kemudahan pelayanan serta meningkatkan aspek kemanfaatan BPRS.

BAB III KINERJA BPRS Pelaksanaan Rencana Kerja Bidang Penghimpunan Dana Sejalan

dengan

peningkatan

kegiatan

usaha

BPRS

yang

telah

berlangsung, selama 8 (delapan) bulan terakhir jumlah volume usaha mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kegiatan BPRS dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) selama bulan Desember 2011 menunjukkan peningkatan sehingga total dana yang dihimpun mencapai Rp2,2 Milyar. Berdasarkan jenis simpanan, pada akhir bulan Desember 2011 tabungan iB Mudharabah mengalami penurunan dibanding RKAT 2011 menjadi Rp97 juta, sedangkan deposito iB Mudharabah meningkat menjadi Rp 150,5 juta. Dari segi komposisi dana yang dihimpun sampai dengan bulan Desember 2011 tidak terjadi perubahan yang signifikan dimana jenis tabungan iB Daku tentram dengan akad Wadiah tetap dominan. Berdasarkan pangsa pasar jenis simpanan pada bulan Desember 2011 tabungan iB Daku tentram mendominasi total simpanan sebesar 88,90%; sedangkan deposito iB Mudharabah sebesar 6,70% serta portofolio paling kecil pada iB Tabungan Mudharabah sebesar 4,35%. Disamping itu, terdapat pergeseran preferensi nasabah yang signifikan dalam menanamkan dana pada instrumen yang lebih berorientasi jangka panjang.

Hal ini tercermin dari laju pertumbuhan Deposito iB Mudharabah

mencapai 60,78%;

sedangkan tabungan iB Mudharabah hanya tumbuh

mencapai 39,21%. Dengan kata lain, ada kecenderungan dimana nasabah lebih tertarik menanamkan dananya dalam bentuk tabungan karena sifatnya yang mudah diambil sewaktu-waktu.

Pada kelompok deposito, deposito berjangka

waktu sampai dengan 1 bulan tetap dominan namun pada bulan Desember 2011 bergeser ke deposito dengan jangka waktu 12 bulan dengan nominal deposito mengalami sedikit kenaikan sehingga menjadi Rp120,5 juta. Peningkatan jumlah dana investasi tidak terikat tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh perilaku nasabah yang tidak saja sekedar hanya ingin mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan, akan tetapi juga didorong oleh rasa keingintahuan nasabah

terhadap BPRS dalam berbagi hasil dengan penitip dana. Disisi yang lain letak yang strategis dan kedekatan lokasi BPRS secara geografis dengan kediaman nasabah penitip dana menjadi faktor pendukung lainnya.

Selanjutnya

perkembangan kegiatan penghimpunan dana BPRS secara detail sebagaimana dalam Tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1. Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) RKAT Jun 11 Des 11 Tabungan iB Wadiah 0 Tabungan iB Mudharabah 119 1.029 Deposito iB Mudharabah 171 1.413 Total 290 2.442 Mutasi Riil Pertumb. Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT Jenis Dana

Realisasi Jun 11 Des 11 905 1.983 39 97 96 151 1.040 2.231 1.191 114% pencapaian 91,34% -8,66%

Sumber : Laporan Keuangan PT. BPRS DHARMA KUWERA, DES 2011 Bagaimanapun, dalam operasional BPRS penghimpunan dana sebagai salah satu penyangga likuiditas penyediaannya harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan pembiayaan yang diberikan.

Karena kelebihan dana

yang dihimpun otomatis akan menambah beban bagi hasil kepada pemilik dana yang harus dibayar bank. Sehingga direksi tetap berusaha menjaga stabilitas penghimpunan dan penyaluran dana secara simbang sesuai dengan penilaian rasio FDR yang diharapkan.

Pelaksanaan Rencana Kerja Bidang Penyaluran Dana Sementara itu kegiatan penyaluran dana melalui pembiayaan yang diberikan (PYD) BPRS pada bulan Desember 2011 juga menunjukkan peningkatan menjadi Rp4,49 Milyar dibanding RKAT 2011.

Ditinjau dari

portofolio pembiayaan, penyaluran dana masih didominasi oleh pembiayaan dengan akad Murabahah (jual-beli), mudharabah (bagi hasil), sewa murni (Ijarah) dan transaksi multijasa. Permintaan pembiayaan murabahah didominasi oleh

keperluan modal kerja dibandingkan dengan investasi dan konsumsi. Selain dengan akad Murabahah kebutuhan dengan sistem bagi hasil (mudharabah) juga banyak diminati. Sedangkan pembiayaan dengan Transaksi Multijasa lebih diminati untuk keperluan pembayaran biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan dan keperluan lainnya yang tidak terkait dalam akad bagi hasil, jual beli, sewa/upah, gadai, maupun qardh. Portofolio

kelompok

pembiayaan

tersebut

masing-masing

atas

pembiayaan dengan akad Murabahah sebesar Rp2,77 Milyar (61,7%), kemudian pembiayaan

mudharabah

(bagi

hasil)

sebesar

Rp1,67

Milyar

(37,2%).

Selanjutnya, pembiayaan dalam bentuk ijarah bulan Desember 2011 sebesar Rp26,4 juta (0,5%) merupakan pembiayaan dengan portofolio yang tidak dominan selain pembiayaan transaksi multijasa.

Jenis Pembiayaan Piutang iB Murabahah Pembiayaan iB Mudharabah Pembiayaan iB Ijarah Piutang iB Trans.Multijasa Total Mutasi Riil Pertumb. Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

RKAT 11 Jun 11 Des 80 2 82

11 407 255 662

Realisasi Jun 11 Des 11 1.445 2.773 1.672 26 1.833 25 3.278 4.496 1.218 37% 3.196 3.834 3907% 579%

Sumber : Laporan Keuangan PT. BPRS DHARMA KUWERA, DES 2011

Realisasi Laporan Keuangan BPRS Neraca 1. Total Aset Berdasar laporan keuangan dalam Neraca Per 31 Desember 2011, jumlah volume usaha Bank mencapai Rp6 milyar atau melebihi target 187,6% dari RKAT 2001 yakni sebesar Rp3,2 milyar. Peningkatan volume usaha tersebut didorong oleh kenaikan jumlah simpanan yang berhasil dihimpun seiring dengan adanya penambahan jumlah rekening Tabungan iB Wadiah dan Mudharabah serta Deposito iB Mudharabah. Kontributor lainnya

ditunjukkan dari adanya peningkatan dalam kegiatan penyaluran dana yang kian menunjukkan peningkatan cukup signifikan.

RKAT Jun 11 Des 11

Indikator Total Aset

1.102

3.198

Mutasi Riil Pertumb. Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

Realisasi Jun 11 Des 11 2.486

1.384 126%

6.003 3.517 141% 2.805 88%

Sumber : Laporan Keuangan PT. BPRS DHARMA KUWERA, DES 2011

2. Kas Akun ini terdiri dari kas teller dan kas kecil, detail realisasi bulan Desember 2011, sebagai berikut: Jenis Akun (dlm jutaan)

RKAT Jun 11

Kas Kas Teller

Total

Des 11

Realisasi Jun 11 Des 11

30

38

50

99

30

38

50

99

Mutasi Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Riil Pertumb. Thd RKAT

20 67%

49 61 98,0% 160,53%

Sumber : Laporan Keuangan PT. BPRS DHARMA KUWERA, DES 2011

Posisi kas bulan Desember 2011 masih terjaga sesuai tingkat kecukupan likuiditas yang diharapkan. Sehingga jumlah kas tidak terlalu material guna upaya pengalihan menjadi aktiva yang lebih produktif. Sebagian kas tersebut dialihkan dalam bentuk ABA berupa tabungan BSM, tabungan Muamalat, tabungan BNI Syariah dan tabungan Bank Syariah Mega.

3. Penempatan Pada Bank Lain Penempatan pada bank lain dalam laporan ini dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi

dengan penyisihan kerugian yang wajib

dibentuk, sehingga pada akhirnya merupakan jumlah bersih. Akun ini

terdiri dari tabungan dan giro yang ditempatkan di Bank Syariah Mandiri, tabungan Muamalat, tabungan BNI Syariah dan tabungan Bank Syariah Mega serta tabungan pada beberapa BPRS di Soloraya dan Jogjakarta periode bulan Des 2011 jumlah saldo ini sebagai berikut: RKAT Jun 11 Des 11

Jenis Akun Penempatan pd Bank Lain

Total

390 390

Dikurangi penyisihan kerugian Bersih Mutasi Riil Pertumb.Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

310 310

Realisasi Jun 11 Des 11 654 654 3 651

264 67,69%

1.100 1.100 6 1.095 446 68,20% 790 254,84%

Komposisi penempatan pada bank lain selama bulan tersebut terjadi dedominasi atas sejumlah tabungan untuk kebutuhan penyaluran dana dan sebagian merupakan pengalihan ke dalam bentuk tabungan ABA. Upaya tersebut dilakukan mengingat jumlah bagi hasil produk tabungan lebih advantageous dibanding bonus wadiah atas giro, meski Bank harus membentuk penyisihan seperti yang disyaratkan.

4. Pembiayaan Yang Diberikan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip lainnya yang dibenarkan secara syariah antara BPRS dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Pada bagian ini secara spesifik, nominatif penyaluran dana dalam RKAT atas pembiayaan dengan akad Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Multijasa. Sehingga komposisi pembiayaan yang diberikan terdiri dari:

RKAT Jun 11 Des 11 80 407 40 255 40 255 160 255

Rincian Pembiayaan Piutang Murabahah Piutang Istishna Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Ijarah Piutang Transaksi Multijasa

Total

Realisasi Jun 11 Des 11 1.445 2.773 1.672 1.672 26 26 2 25 3.145 4.496 16 22 3.129 4.474

Dikurangi penyisihan kerugian Bersih Mutasi Riil Pertumb.Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

1.351 42,96% 4.241 529,88%

2.985 1865,75%

5. Penyisihan Kerugian Aktiva produktif terdiri dari tabungan BSM, tabungan Muamalat, tabungan BNI Syariah, tabungan Bank Syariah Mega dan tabungan pada beberapa BPRS di Soloraya dan Jogjakarta serta Pembiayaan Yang Diberikan.

Penyisihan kerugian aktiva produktif dibentuk berdasarkan

hasil penelaahan dan evaluasi terhadap kolektibilitas riil dan nilai yang dapat direalisasi dari masing-masing aktiva sejak Mei sampai Des 2011. Dalam menentukan besar jumlah keseluruhan penyisihan kerugian tersebut,

BPRS

pembentukan

menggunakan

Penyisihan

ketentuan

Penghapusan

Bank

Aktiva

Indonesia

Produktif

hal

sebagai

pedomannya. Pedoman untuk menentukan besarnya penyisihan kerugian aktiva produktif bulan Des 2011 adalah sebagai berikut: a. Penyisihan

umum

b. Penyisihan khusus untuk

sekurang-kurangnya

aktiva produktif, sebagai

0,5% dari aktiva produktif

berikut:

yang digolongkan lancar. Penggolongan

Persentase

Kurang lancar

10%

Diragukan

50%

Macet

100%

Penyisihan khusus untuk aktiva produktif yang digolongkan sebagai Non Performing Financing (kurang lancar, diragukan dan macet) adalah sebesar saldo dikurangi dengan nilai agunan yang bersangkutan. Pada RKAT yang telah disusun, dalam akun ini tidak dilakukan adanya penyisihan.

Namun demikian, berdasarkan kolektibilitas pembiayaan

dalam kategori : Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, untuk masing-masing jenis pembiayaan yang diberikan selama bulan hingga Desember 2011 adalah sebagai berikut: RKAT Jun 11 Des 11 Piutang Murabahah 70 407 Penyisihan kerugian (0) (2) Bersih 70 405 Piutang Istishna 40 255 Penyisihan kerugian (0) (1) Bersih 40 254 Pembiayaan Mudharabah Penyisihan kerugian Bersih Pembiayaan Ijarah Penyisihan kerugian Bersih Piutang Transaksi Multijasa 40 255 Penyisihan kerugian (0) (1) Bersih 40 254 Total 149 255 Dikurangi penyisihan kerugian Bersih Rincian Pembiayaan

Mutasi Riil Pertumb.Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

Realisasi Jun 11 Des 11 1.444 4.136 (7) (1.363) 1.437 2.773 1.672 1.672 26 (0) 26 2 25 (0) (0) 2 25 1.439 1.697 7 8 1.431 1.689

1.289 863,88%

258 17,96% 1.442 565,49%

6. Persediaan Persediaan dalam laporan ini terdiri atas persediaan materai untuk keperluan realisasi pembiayaan

dimana dalam RKAT akun ini tidak

dianggarkan. Akun ini juga menampung seluruh aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali menggunakan akad Piutang Murabahah, Salam, dan Isthisna.

7. Aktiva Tetap dan Inventaris Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan tersebut dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut: Jenis ATI

Bulan

Kelompok I (Mebel/peralatan kayu)

48

Kelompok II (Mebel/peralatan logam, pengatur udara, komp. dan sejenisnya)

96

Akun ini terdiri dari: Jenis Akun ATI Tanah & Bangunan Peralatan & Invent.Ktr Jml by perolehan Akumulasi Penyusutan Tanah & Bangunan Peralatan & Invent.Ktr Jml akum.penyusutan NILAI BUKU By Perolehan Mutasi Riil Pertumb.Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

RKAT Jun 11 Des 11 -

65 65

65 65

(2) (2) 63

(10) (10) 55

-

Realisasi Jun 11 Des 11 142 142

149 149

(3) (3) 139

(16) (16) 134

76 120,63%

(6) -3,96% 79 142,73%

Jumlah aktiva tetap selama Semester II 2011 masih mengalami penambahan seiring dengan meningkatnya volume usaha dan kebutuhan mendesak untuk kelancaran operasional Bank.

8. Aktiva Lain-lain Rupa-rupa aktiva dalam laporan ini terdiri dari komposisi biaya sewa gedung kantor dan biaya pra-pendirian yang dibayar dimuka.

Sewa

gedung kantor dibayar setiap bulan. Sedangkan termasuk dalam biaya dibayar dimuka lainnya dalam laporan ini adalah biaya pra-pendirian. Biaya ini terdiri dari komposisi biaya instalasi, barang dan jasa sebelum BPRS beroperasi, biaya pengurusan perizinan, sertifikasi direksi, pelatihan perbankan syariah pengurus dan calon pegawai, dan lainnya.

Biaya pra-pendirian dialokasikan secara sistematis sepanjang periode manfaat 48 bulan. RKAT Jun 11 Des 11

Jenis Akun RRA Jumlah

188 188

Realisasi Jun 11 Des 11

156 156

208 208

Mutasi Riil Pertumb. Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

201 201 (7) 96,63% 45 28,85%

pencapaian 20 10,64%

9. Kewajiban Segera Kewajiban segera merupakan kewajiban BPRS kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Kewajiban segera dalam hal ini dinyatakan sebesar nilai kewajiban BPRS, terdiri dari kewajiban kepada pemerintah berupa pajak atas penghasilan yang diterima oleh penitip dana; dan kewajiban lainnya yang berupa titipan pajak atas penghasilan yang diterima dari sewa kendaraan roda empat maupun roda dua untuk operasional BPRS. Selama bulan Des 2011 jumlah kewajiban segera adalah sebagai berikut: RKAT

Jenis Akun

Kewajiban Segera

Nilai

Total Mutasi Riil Pertumb. Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

Jun 11

Des 11

-

-

-

-

Realisasi Jun 11 Des 11 9 -

25 -

9

25

9 100%

16 177,78% 25 100%

10. Dana Simpanan Tabungan iB Wadiah Selama operasional BPRS hingga laporan ini disusun, tabungan milik pihak ketiga bukan bank berdasarkan prinsip wadiah sangat diminati. Secara riil, saat petugas menawarkan kepada nasabah tentang karakteristik produk tabungan wadiah, ada respon dimana para calon penitip dana berminat untuk menyimpan dananya dengan akad wadiah. Kecenderungan ini lebih disebabkan karena bonus yang akan diberikan BPRS. Namun berbeda halnya untuk tabungan atau deposito yang menggunakan akad Mudharabah, dimana nasabah belum

begitu

menunjukkan ketertarikannya yang disebabkan besarnya bagi hasil setiap bulan tidaklah pasti dan kemungkinan relative belum kompetitif karena keuntungan dari BPRS yang belum begitu besar.

Jenis Akun

Tabungan Wadiah

Jun 11 Nilai

Total Mutasi Riil Pertumb. Riil (Pencapaian) Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

RKAT Des 11

Realisasi Jun 11 Des 11

-

-

905

1.983

-

-

905

1.983

905 100%

1.078 219,12% 1.983 100%

11. Dana Investasi Tidak Terkait Dana investasi dalam akun ini terdiri dari seluruh dana mudharabah milik pihak ketiga bukan bank. Yang termasuk dalam akun ini adalah tabungan iB mudharabah dan deposito iB mudharabah. Rincian saldo dana investasi tidak terkait ini hingga bulan Des 2011 adalah sebagai berikut :

RKAT Jun 11 Des 11

Jenis Akun

Realisasi Jun 11 Des 11

Tabungan Mudharabah

Nilai

119

1.030

39

97

Deposito Mudharabah

Nilai

171

1.413

96

150

290

2.443

135

247

(155) -53%

112 82,96% -2.196 -89,89%

Total Mutasi Riil Pertumb. Riil (Pencapaian) Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

12. Kewajiban kepada Bank Lain Kewajiban kepada bank lain di BPRS Dharma Kuwera terdiri dari kewajiban kepada Bank Muamalat dan kewajiban kepada sindikasi BPRS yang dipimpin oleh BPRS Sukowati Sragen. Rincian saldo dana kewajiban kepada bank lain ini hingga bulan Des 2011 adalah sebagai berikut : RKAT Jun 11 Des 11

Jenis Akun

Kewajiban kepada Bank lain

Nilai

Total

Realisasi Jun 11 Des 11

-

-

708

3.221

-

-

708

3.221

708 100%

2.513 354,94% 3.221 100%

Mutasi Riil Pertumb. Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

13. Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima Akun ini terdiri dari seluruh bentuk pembiayaan/ pinjaman yang diterima BPRS dari pihak ketiga bukan bank. Termasuk bentuk pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan pinjaman Qardh.

Dalam

laporan ini jumlah outstanding akun ini tidak disajikan, mengingat BPRS belum menerima fasilitas pembiayaan tersebut.

14. Pinjaman Subordinasi Dalam akun ini pembiayaan atau investasi subordinasi adalah seluruh Investasi subordinasi yang diterima BPRS dari pihak ketiga bukan bank,

yaitu

subordinasi

pinjaman

yang memenuhi kriteria sebagai investasi

berdasarkan

ketentuan

kewajiban

penyediaan

modal

minimum yang berlaku bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sebagaimana dalam akun pembiayaan/pinjaman yang diterima pada laporan ini jumlah pinjaman subordinasi tidak disajikan, karena BPRS belum menerima pembiayaan tersebut.

15. Rupa-rupa Pasiva Akun ini terdiri dari saldo rekening pasiva termasuk pinjaman yang diterima BPRS dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan pembiayaan tetapi belum disalurkan kepada nasabah. Dalam laporan ini jumlah saldo rupa-rupa pasiva tidak disajikan, mengingat belum adanya transaksi pada akun tersebut.

16. Ekuitas Akun ini terdiri dari modal disetor dan tambahan modal disetor. Termasuk dalam modal disetor, meliputi: modal dasar dan modal belum disetor, sedangkan tambahan modal disetor, meliputi: agio, disagio, modal sumbangan dan dana setoran modal.

Penjelasan dari definisi

tersebut adalah, pada pos agio merupakan selisih lebih antara setoran modal yang diterima oleh BPRS dengan nilai nominal saham yang diterbitkan/dijual, demikian pula sebaliknya dengan disagio.

Adapun

modal sumbangan adalah seluruh modal yang diterima BPRS dan berasal dari sumbangan.

Sedangkan dana setoran modal adalah seluruh dana

yang secara efektif telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon

pemegang saham dalam rangka penambahan modal, tetapi belum memenuhi aspek legalitas dan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor.

Dalam laporan ini, jumlah modal

disetor yang diterima BPRS dari seluruh pemegang saham sebesar Rp860 juta, sedangkan jumlah modal dasar yang ditetapkan BPRS sesuai Anggaran Dasar BPRS sebesar Rp2 milyar.

Laba Rugi Secara detail, jumlah pendapatan dan biaya seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Pendapatan Total pendapatan yang disajikan secara rinci dalam laba rugi per 31 Des 2011 sebesar Rp 18,5 juta. Total pendapatan ini terdiri dari pendapatan operasional atas penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya. Rincian jumlah pendapatan bulan Des 2011, sebagai berikut:

Jenis Akun

RKAT Jun 11 Des 11

Realisasi Jun 11 Des 11

Pend.Operasional

20

342

42

475

Pend.Non Operasional Total

1 21

66 408

0 42

1 476

Mutasi Riil Pertumb.Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

433 1024,42% 21 68 101,40% 16,56%

1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana Dalam akun ini total pendapatan antara lain dalam bentuk penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank Syariah lain, piutang, pembiayaan, transaksi multijasa dan ijarah. Pendapatan dari Penyaluran

Dana dirinci atas : (1) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank disajikan sesuai jumlah pendapatan dari penyaluran dana pada pihak ketiga bukan bank terdiri dari pendapatan margin yang diperoleh dari transaksi murabahah; pendapatan sewa yang berasal dari pembiayaan ijarah; serta bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta pendapatan ujrah berasal dari transaksi multijasa; (2) Dari Bank Indonesia adalah seluruh pendapatan BPRS yang berasal dari titipan dana pada Bank Indonesia antara lain berupa Bonus SWBI; (3) Dari Bank-bank lain di Indonesia, terdiri dari bonus yang diterima dari bank syariah lain, pendapatan bagi hasil yang diterima dari tabungan iB Mudharabah dan deposito iB Mudharabah dari bank syariah lain serta pendapatan lain yang tidak digolongkan dalam bonus dan bagi hasil tersebut. Rincian pendapatan operasional BPRS dari penyaluran dana selama semester II 2011, sebagai berikut: Pendapatan Bonus, Margin, Ujrah dan Transaksi Multijasa Jenis Akun

RKAT Jun 11 Des 11

Realisasi Jun 11 Des 11

Pend.Opr dr penyaluran dana - Margin Murabahah

5

171

- Pend. Istihsna

3

86

- Ujrah pemby Ijarah

-

3

- Pend.transaksi multijasa

86

- Pend.Mudharabah

-

-

- Bonus & Bagi Hsl dr B. Syariah lain Total

11

171

Mutasi Riil Pertumb.Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

11 -

267 -

1

1

0

1

3 15

56 31 300

-

285 1881,14% 4 129 38% 75,67%

2. Pendapatan Operasional Lainnya Dalam akun ini jumlah pendapatan yang disajikan bukan berasal dari kegiatan pokok BPRS. Termasuk dalam akun ini adalah: (1) Jasa penyaluran dana, berupa pendapatan yang diperoleh atas jasa BPRS dalam penyaluran dana pihak ketiga (Mudharib) dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah seperti fee channeling; (2) Jasa layanan, berupa pendapatan fee yang

diperoleh atas jasa yang diberikan BPRS kepada pihak ketiga antara lain dalam bentuk wakalah, kafalah dan hiwalah; (3) Pendapatan qardh berupa pendapatan yang berasal dari imbalan yang diterima dari nasabah atas pinjaman qardh; (4) Pendapatan administrasi termasuk pendapatan administrasi yang berasal dari pembukaan, penutupan atau pemeliharaan rekening tabungan dan denda keterlambatan pembayaran angsuran nasabah. Secara spesifik, dalam laporan ini akun pendapatan operasional lainnya hanya diperoleh dari pendapatan administrasi. Rincian pendapatan operasional lainnya BPRS selama Semester II 2011, sebagai berikut: Pendapatan Operasional Jenis Akun

RKAT Jun 11 Des 11

Realisasi Jun 11 Des 11

Pend.Operasional Lainnya - Administrasi

9

66

28

119

- Pemeliharaan rek.tabungan

-

-

-

-

- Pembukaan/penutupan rekening Total

-

-

-

119

9

66

Mutasi Riil Pertumb. Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

28 19 211,11%

91 325,00% 53 80,30%

3. Pendapatan Non Operasional Dalam akun ini pendapatan non-operasional terdiri dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan aktiva tetap dan inventaris milik BPRS; pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva ijarah setelah berakhirnya akad ijarah; dan hasil eksekusi/penjualan atas barang-barang jaminan yang diserahkan dari nasabah kepada BPRS.

Dalam laporan ini termasuk

pendapatan non-operasional antara lain subsidi Bank Indonesia sebagai pengganti biaya akomodasi direksi dalam sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan selisih lebih kas teller atas pembulatan. Rincian pendapatan non operasional BPRS selama 2011, sebagai berikut:

Pendapatan Non Operasional RKAT Jun 11 Des 11

Jenis Akun

Realisasi Jun 11 Des 11

Pend. Non Operasional - Subsidi dari Bank Indonesia

1

-

0

- Selisih lebih kas teller

-

-

-

- Lainnya

-

-

-

Total

1 Mutasi Riil Pertumb.Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb.Thd RKAT

550 -

0 0 0 (1) -71%

550 550 100% 550 100%

Biaya Total biaya yang disajikan secara rinci dalam laba rugi per 31 Des 2011 sebesar Rp708 juta. Termasuk dalam biaya-biaya ini dikelompokkan berdasar beban operasional dan beban non operasional. Peningkatan biaya lebih dikontribusikan oleh adanya penambahan inventaris, biaya pendidikan dan pelatihan direksi dan karyawan, sewa gedung dan kendaraan kantor. Rincian jumlah biaya selama Semester II 2011, sebagai berikut:

RKAT Jun 11 Des 11

Jenis Akun Biaya - Beban Operasional - Beban Non Operasional Total Mutasi Riil Pertumb. Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

59 6 65

352 38 390

Realisasi Jun 11 Des 11 169 4 173 108 166,15%

686 22 708 535 309,25% 318 81,54%

1. Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana Berdasar Non Profit Sharing Dalam akun ini disajikan seluruh bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan perhitungan dalam Daftar Distribusi Bagi Hasil (Profit Distribution). Dalam laporan ini, yang dilaporkan direksi adalah akumulasi bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana dan disajikan

sebagai faktor pengurang dalam Pendapatan Operasional. Rincian jumlah bagi hasil kepada pemilik dana selama bulan Des 2011, sebagai berikut: RKAT Jun 11 Des 11

Jenis Akun Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana - Pihak-3 bukan bank : i. Tabungan iB Mudharabah ii. Deposito iB Mudharabah iii. Lainnya - Bank-bank lain : i. Tabungan iB Mudharabah ii. Deposito iB Mudharabah iii. Lainnya

3 1 2 Total

3

Mutasi Riil Pertumb.Riil Mutasi Thd RKAT Pencapaian Pertumb. Thd RKAT Pencapaian

129 42 87 129

Realisasi Jun 11 Des 11 0 0 -

6 3 3 96 -

0 (3) -98%

96 103 103 138616% 79,57% -20,43%

2. Beban Operasional Dalam akun ini terdiri dari beban bonus titipan wadiah, premi, biaya tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, sewa, promosi, pajak-pajak, pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap maupun inventaris, penyusutan/penyisihan/amortisasi, biaya barang dan jasa, serta lainnya. Rincian jumlah beban operasional selama Semester II 2011 adalah sebagai berikut:

a. Beban Bonus Titipan Wadiah Dalam akun ini disajikan seluruh bonus yang diberikan kepada nasabah atas titipan wadiah pada BPRS. Dalam pelaporan ini beban bonus titipan wadiah juga disajikan secara akumulatif, termasuk kepada bank-bank lain.

b. Premi Dalam akun ini terdiri dari premi dalam rangka penjaminan dana pihak ketiga dan asuransi. Premi dalam rangka penjaminan dana pihak ketiga ini merupakan biaya atau premi yang dikeluarkan oleh BPRS dalam rangka penjaminan dana pihak ketiga yang mana disetorkan ke rekening LPS.

Sedangkan premi asuransi adalah biaya atau premi asuransi dalam rangka pertanggungan,

misalnya

premi

dalam

rangka

pertanggungan

atas

penyaluran dana, premi asuransi kerugian atas aktiva tetap dan inventaris, serta premi asuransi kecelakaan. Akun ini tidak termasuk premi asuransi yang dibayarkan BPRS untuk kepentingan nasabah seperti premi asuransi jiwa nasabah, asuransi kebakaran atas barang agunan. Namun demikian, dalam operasionalnya kedua premi tersebut belum dibebankan oleh BPRS karena pada periode tersebut BPRS baru mengajukan keanggotaan dalam LPS termasuk belum terdapat penyaluran dana yang ditanggung dengan premi asuransi.

c. Biaya Tenaga kerja Dalam akun ini terdiri dari gaji dan upah, honorarium komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta biaya tenaga kerja lainnya yang meliputi upah lembur pegawai.

Rincian jumlah biaya tenaga kerja selama bulan

Semester II 2011, sebagai berikut: RKAT Jun 11 Des 11

Jenis Akun Biaya Tenaga Kerja - Gaji, Upah dan Honorarium i. Gaji, upah & tunjangan ii. Honorarium iii. Lainnya - Biaya tenaga kerja lainnya: i. Uang makan ii. Lembur ii. Lainnya

41 32 9 Total

41

243 190 53 243

Mutasi Riil Pertumb. Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT (Pencapaian)

Realisasi Jun 11 Des 11 73 61 12 73 32 78,05%

285 202 13 70 285 212 290,14% 42 17,20%

d. Pendidikan dan Pelatihan Dalam akun ini dilaporkan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pendidikan dan pelatihan pegawai BPRS, termasuk kursus, seminar maupun pelatihan yang diadakan secara internal dan eksternal. Dalam pos ini termasuk pula dilaporkan sumbangan - sumbangan yang diberikan kepada lembaga pendidikan yang mengkhususkan pada pendidikan perbankan.

Rincian jumlah biaya pendidikan dan pelatihan selama

Semester II 2011, sebagai berikut: Jenis Akun

RKAT Jun 11 Des 11

Realisasi Jun 11 Des 11

Biaya Pendidikan dan Pelatihan Total Mutasi Riil Pertumb.Riil Mutasi Thd RKAT Mutasi Thd RKAT

1 1

5 5

3 3

2 200%

14 14 11 367% 9 180%

e. Penelitian dan Pengembangan Dalam akun ini dilaporkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BPRS untuk penelitian dan pengembangan kegiatan usaha BPRS. Namun demikian, selama operasionalisasi BPRS hingga laporan ini disusun juga masih belum ada pembebanan.

f. Sewa Dalam akun ini dilaporkan seluruh biaya sewa yang dibayar oleh BPRS kepada pihak ketiga, termasuk sewa kantor dan kendaraan untuk kelancaran operasional BPRS, misalnya sewa kendaraan roda empat dan roda dua. Rincian jumlah biaya sewa selama Semester II 2011, sebagai berikut:

Jenis Akun

- Sewa Total Mutasi Riil Pertumb. Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

Jun 11 3 3

RKAT Des 11 20 20

Realisasi Jun 11 Des 11 22 22

71 971

949 4312% 19 951 633,3% 4754%

g. Promosi Dalam akun ini dilaporkan seluruh biaya yang dibayarkan untuk kegiatan periklanan baik melalui media cetak dan audio menggunakan media radio. Rincian jumlah biaya promosi selama Semester II 2011, sebagai berikut:

RKAT Jun 11 Des 11

Jenis Akun Promosi Total

1 1

Realisasi Jun 11 Des 11

6 6

13 13

Mutasi Riil Pertumb. Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

12 1190%

22 22 9 67% 16 260%

h. Pajak-pajak (Tidak termasuk pajak penghasilan) Dalam akun ini dilaporkan pajak-pajak yang dibayar oleh BPRS selain pajak penghasilan badan, misalnya pajak bumi dan bangunan, maupun pajak kendaraan. Namun selama operasionalisasi BPRS hingga laporan ini disusun biaya pajak-pajak ini masih belum ada pembebanan.

i. Pemeliharaan dan Perbaikan ATI Dalam akun ini dilaporkan seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan BPRS untuk pemeliharaan/perbaikan atas gedung kantor, infrastruktur dan perabot milik BPRS. Rincian jumlah biaya pemeliharaan dan perbaikan ATI selama Semester II 2011, sebagai berikut:

RKAT Jun 11 Des 11

Jenis Akun Pemeliharaan & Perbaikan ATI Total

-

Mutasi Riil Pertumb. Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

Realisasi Jun 11 Des 11

-

0 0

-

5 5 4 928% 5 100%

j. Penyusutan/Penyisihan/Amotisasi Pada akun ini terdiri dari biaya penyusutan atas aktiva tetap dan inventaris, biaya penyusutan atas aktiva ijarah, biaya pembentukan cadangan penghapusan atas penempatan dana pada bank lain, biaya

pembentukan cadangan penghapusan atas penyaluran dana berupa piutang murabahah, salam, istishna, transaksi multijasa dan pembiayaan qardh serta biaya pembentukan cadangan peng-hapusan atas penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Namun

demikian, dalam laporan ini tidak hanya mencakup biaya penyusutan atas aktiva tetap dan inventaris, biaya penyusutan atas aktiva ijarah, biaya pembentukan cadangan penghapusan atas penempatan dana pada bank lain, biaya pembentukan cadangan peng-hapusan atas penyaluran dana berupa piutang murabahah dan transaksi multijasa. Rincian jumlah penyusutan / penyisihan / amotisasi selama Semester II 2011, sebagai berikut:

Jenis Akun

RKAT Jun 11 Des 11

Realisasi Jun 11 Des 11

Penyusutan/penyisihan/amortisasi - Penyusutan ATI

64

- Penyusutan ABA

-

- Penyisihan Piut.Murabahah

10

1

6

- Penyisihan Piut. Istishna

1

4

- Penyisihan Piut. Multijasa

1

4

- Penyisihan Pemb. Mudharabah

139

-

-

6

7

14

-

0

-

-

- Penyusutan Aktiva Ijarah

-

-

-

- Amortisasi biaya yg ditangguhkan Total

-

-

6 157

Mutasi Riil Pertumb. Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

67

16

16

6

90 134,49%

0 8 6 49 (108) -69,0% 33 204,75%

k. Biaya Barang dan Jasa Dalam akun ini terdiri dari sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan BPRS sehubungan dengan penerimaan/pemakaian barang/jasa antara lain biaya notaries, beban kantor, administrasi kantor, beban perjalanan dan beban operasional lainnya termasuk biaya listrik, air, telepon, internet, modem dan alat tulis. Rincian jumlah biaya barang dan jasa selama bulan Des 2011, sebagai berikut:

RKAT Jun 11 Des 11

Jenis Akun - Biaya barang & jasa

8

54 54

Total

Realisasi Jun 11 Des 11

8

24

81 81

24

Mutasi Riil Pertumb. Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

-

57 238% 27 50%

16 200,0%

3. Beban Non Operasional Dalam akun ini terdiri dari kerugian karena penjualan aktiva tetap dan inventaris, kerugian penjualan aktiva Ijarah setelah masa berakhirnya akad, denda-denda/sanksi-sanksi sebagai kewajiban membayar BPRS pelapor karena suatu pelanggaran, misalnya denda karena pelanggaran dalam penyampaian laporan kepada Bank Indonesia.

Rincian jumlah beban non

operasional selama bulan Desember 2011, sebagai berikut: RKAT Jun 11 Des 11

Jenis Akun Beban Non Operasional - Lainnya Total

6 6

38 38

Mutasi Riil Pertumb. Riil Mutasi Thd RKAT Pertumb. Thd RKAT

Realisasi Jun 11 Des 11 4 4

(2) -33%

22 22 18 450% (16) -42%

Permodalan Permodalan PT BPRS Dharma Kuwera seluruhnya telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah

bahwa

modal

disetor

BPRS

paling

kurang

sebesar

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang serta Bekasi maupun wilayah ibukota propinsi di luar wilayah

tersebut.

Jumlah modal disetor yang diterima BPRS dari seluruh pemegang

saham sebesar Rp 860 juta, sedangkan jumlah modal dasar yang ditetapkan BPRS sesuai Anggaran Dasar BPRS sebesar Rp 2 milyar. Hingga Desember 2011 Rasio Kecukupan Modal

(rasio utama) yang merupakan perbandingan

jumlah modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko mengindikasikan nilai komponen pada peringkat 1 (12,52%), dimana Bank memiliki modal yang sangat kuat untuk menutup kerugian dan melakukan write off akibat penurunan kualitas aktiva. Berdasar besaran rasio tersebut, Bank masih memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan ekspansi pembiayaan. Namun untuk memperkuat kemampuan bank dalam menyerap risiko, ke depan perlu adanya upaya untuk meningkatkan modal inti mengingat jumlah modal terhadap pembiayaan yang diberikan saat ini masih sebesar 12,29% dan masih rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian.

Profitabilitas Tingkat profitabilitas PT BPRS Dharma Kuwera pada tahun 2011 yang dinilai dari komponen Rasio Efisiensi Operasi (REO) - Rasio Utama, Income Generating Asset (IGA)

-

Rasio Penunjang, Rasio Net Margin Operasional

(struktural) - Rasio Observe, Rasio Biaya TK thd Total Pembiayaan - Rasio Observe, ROA - Rasio Observe dan ROE - Rasio Observe serta Return on Investment Account Holder -

Rasio Observe dalam bagian ini belum dapat

dihitung mengingat Bank belum memiliki data yang diperlukan untuk menghitung komponen rasio rentabilitas mengingat operasional Bank belum mencapai 1 tahun periode.

Namun demikian, kinerja profit yang dicapai ditunjukkan dari

tingkat kerugian yang diperoleh mengindikasikan bahwa pertumbuhan tingkat kerugian Juni 2011 sebesar 71,90% menjadi 1,24% pada Desember 2011. Pertumbuhan pembiayaan yang diberikan masih merupakan sumber utama peningkatan pendapatan, khususnya penerimaan dari pembiayaan dengan akad murabahah dan mudharabah. Sementara itu, pendapatan yang bersumber dari fee based income hanya tercatat 1,02%.

Bank masih perlu mengoptimalkan

fungsi dan kualitas layanan untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari feebased.

NPF Kualitas pembiayaan PT BPRS Dharma Kuwera pada tahun 2011 tercermin dari nominatif pembiayaan yang hampir keseluruhan masih dalam kategori Performing. Dengan demikian, keseluruhan aktiva produktif khususnya pembiayaan yang disalurkan dalam kategori Lancar. Salah satu faktor minimnya pembiayaan bermasalah dengan memfokuskan analisis pembiayaan agar petugas marketing/pembiayaan (Account Officer) dapat menilai kelayakan pribadi maupun usaha calon debitur, sehingga diperoleh keyakinan bahwa pembiayaan akan dibayar kembali sesuai dengan yang diperjanjikan. Proses awal dalam penetapan kriteria nasabah (inisiasi) ini juga dimaksudkan untuk menentukan jenis, jumlah, jangka waktu dan kondisi pembiayaan pada level yang paling ekonomis dan menguntungkan kedua belah pihak. Analisis juga ditujukan untuk mengidentifikasi

risiko

pembiayaan

mengantisipasi

berbagai

alternatif

yang

akan

kemungkinan

dihadapi pelunasan

bank

serta

pembiayaan

sehingga benar-benar dapat diketahui kemampuan debitur dalam melunasi pembiayaannya. Hal terpenting dalam penyaluran dana adalah mendapatkan kepastian bahwa pembiayaan yang diberikan dapat menjadi stimulan bagi usaha debitur agar berkembang.

Pada akhirnya, pertumbuhan pembiayaan yang tinggi serta

rasio NPF yang rendah memungkinkan BPRS menekan kenaikan rugi tahun berjalan yang lebih baik dibanding semester sebelumnya. Kecenderungan mempertahankan pembiayaan performing sejalan dengan upaya memenuhi aspek prudential banking yang dilaksanakan oleh sumberdaya insani Bank. Disamping itu juga dapat dilihat sebagai sebuah konsekuensi dari proses pembelajaran untuk lebih mengenal lingkungan usahanya. Dengan kondisi ekonomi yang terjaga baik pada tahun 2012, diharapkan tingkat pembiayaan performing akan mampu dipertahankan sebagaimana tahun sebelumnya.

FDR

Kondisi perekonomian 2011 secara makro masih cukup kondusif dan kinerja sektor industri perbankan nasional juga masih positif menjadi salah satu faktor pendukung tumbuhnya pembiayaan perbankan syariah selama tahun 2011.

Hal yang tidak kalah pentingnya seiring dengan optimalisasi fungsi

intermediasi Bank adalah menjaga likuiditas Bank stabil dan kondusif. Secara fundamental, penilaian likuiditas ditujukan untuk melihat efektivitas sumber dan penempatan dana.

Likuiditas menunjukkan ketersediaan dana dan sumber

dana bank pada saat ini dan masa yang akan datang.

Pengaturan likuiditas

bank terutama dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi kewajibankewajiban yang harus segera dibayar, disamping untuk melihat kemampuan bank dalam mengikuti perkembangan pasar.

Penilaian tingkat likuiditas BPRS

salah satunya didasarkan pada perhitungan Cash Ratio dan FDR. Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) PT BPRS Dharma Kuwera pada Juni 2011 sebesar 1,45 milyar, sedangkan Desember 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp4,50 milyar dengan pertumbuhan mencapai 210,82%.

Dengan tingkat pertumbuhan sisi pendanaan mencapai 114,60%,

dimana DPK Juni 2011 sebesar Rp1 milyar menjadi sebesar Rp2,23 milyar pada Desember 2011. Fungsi intermediasi Bank ini yang antara lain direpresentasikan dalam Financing to Deposit Ratio (FDR) Juni 2011 sebesar 81,78% dan 163,17% pada Desember 2011.

BAB IV TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN BPRS

A. Bidang Marketing 1. Meningkatkan promosi yang lebih intensif melalui media elektronik dan media cetak 2. Melakukan diversifikasi pangsa pasar, komposisi antara ritail, mikro, linkage harus seimbang. Upaya yang dilakukan adalah dengan optimalisasi potensi nasabah yang berada di pasar-pasar, kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pondok pesantren, kerjasama dengan pengurus masjid-masjid yang berada di wilayah Klaten. 3. Meningkatkan kerjasama antar lembaga keuangan, baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan miro seperti BMT / Koperasi untuk peningkatan portofolio penghimpunan dana (funding) mapun untuk penyaluran dana (lending). 4. Membuka kerjasama dengan lembaga non bank namun yang mempunyai potensi memberikan profitabilitas yang cukup baik. Diantaranya akan bekerjasama dengan PNPM, LPDB maupun lembaga-lembaga lain yang potensial untuk dilakukan kerjasama.

B. Bidang Pengendalian 1. Meningkatkan dan memperketat pengawasan Internal dan Eksternal dalam rangka menjaga kualitas asset agar lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan tingkat kepatuhan baik terhadap ketentuan dan peraturan Bank Indonesia maupun prinsip Syariah. 3. Menjaga kondusifitas kerja dan kinerja sehingga dapat menjaga stabilitas kerja dan meningkatkan produktifitas bisnis yang optimal.

C. Bidang Sumberdaya Insani 1. Melakukan penyeleksian yang ketat pada proses rekrutmen karyawan agar sesuai dengan criteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. 2. Membentuk Character Building setiap Sumber Daya Insani yang ada di perusahaan dengan senantiasa menanamkan Shidiq (berkata jujur & benar), Amanah (dapat dipercaya dan menjalankan perintah dengn tulus ikhlas), Tabligh (menyampaikan ilmu yang ada sehingga terjadi transfer ilmu & knowledge), Fathonah (Cerdas dalam bekerja & berperilaku sehari-hari sesuai dengan aturan perusahaan dan sesuai dengan syariah). 3. Meningkatkan kedisiplinan pada setiap Sumber Daya Insani dengan menerapkan sanksi yang tegas (punishment) dan imbalan (reward) bagi karyawan. 4. Melaksanakan maintenance & meningkatkan up grade kualitas Sumber Daya Insani secara berkesinambungan, optimal dan terarah melalui penyertaan dalam pendidikan dan pelatihan serta pembinaan pegawai untuk membangun budaya kerja yang Islami dan profesional.

D. Bidang Sarana dan Teknologi 1. Meningkatkan kualitas Teknologi dalam

rangka untuk memenuhi

kebutuhan dan kelancaran operasional BPRS. 2. Melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada. 3. Menyempurnakan

dan meningkatkan pengamanan

instalasi CCTV di area kantor BPRS.

sistem melalui

BAB IV PENUTUP

Pertumbuhan bisnis yang dicapai PT BPRS Dharma Kuwera selama tahun 2011 merupakan pemicu bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang. Transformasi bisnis yang makin kondusif terus berlanjut sampai tahun 2012, sehingga menciptakan landasan usaha yang kian kokoh dan menjadi bekal ekspansi bisnis yang makin agresif. Upaya yang telah ditempuh selama ini membuahkan hasil dengan semakin meningkatnya kinerja pada tahun pertama Bank beroperasi. Pencapaian tersebut diraih di tengah maraknya perbankan syariah di Indonesia, khususnya Eks Karesidenan Surakarta.

Pelaksanaan

fungsi intermediasi PT BPRS Dharma Kuwera tahun 2011 dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan penerapan efektif prinsip-prinsip Good Corporate Governance, kepatuhan dan manajemen risiko yang diiringi dengan perkuatan infrastruktur bisnis, sistem operasi, kualitas sumberdaya insani, serta penyelarasan lini bisnis guna mempertajam fokus agar menjadi bank pilihan nasabah. Semua langkah yang dilakukan merupakan bagian dari upaya untuk menjadi bank modern yang beroperasi dengan prinsip syariah agar mampu meraih pasar yang lebih luas. Manajemen

telah

berhasil

melakukan

berbagai

upaya

untuk

meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), kualitas portofolio, efisiensi biaya, dan pendapatan. Faktor penting lain yang harus terus ditingkatkan

dimasa

mendatang

adalah

penguatan

teknologi

informasi,

optimalisasi jaringan, dan pelayanan yang prima guna memacu pertumbuhan bisnis yang semakin baik dan berkualitas. Strategi bisnis yang dilakukan oleh manajemen selama 2011 telah diupayakan memenuhi kaidah good corporate governance, compliance, dan risk management. Hal ini terindikasi dari adanya rencana dan praktek bisnis yang sesuai dengan ketentuan, prinsip syariah, dan prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Besar harapan kami, kiranya Kantor

Bank Indonesia Solo dapat selalu memberikan arahan, pengawasan dan bimbingan agar dalam operasionalisasi BPRS sesuai prinsip prudential banking dan memenuhi aspek kesyariahan untuk mencapai tujuan kemaslahatan dan kesehatan Bank.