Biro Perlengkapan dan Aset

Biro Perlengkapan dan Aset

1. Biro Perlengkapan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Asisten Daerah Administrasi Umum melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan, pendistribusian dan pemanfaatan kekayaan daerah. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perlengkapan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana dan program kegiatan dibidang perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan,pemeliharaan serta pengelolaan kekayaan daerah; b. perumusan kebijakan perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengelolaaan kekayaan/aset daerah; c.

perumusan kebijakanpenyusunan pedoman pelaksanaan, pelaporan dan analisispenyelenggaraan perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengelolaan kekayaan daerah;

d. perumusankebijakanpenyusunan pedoman pelaksanaan, pelaporan dan analisispenyelenggaraan perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan daerah; e. perumusan kebijakan evaluasidan pengendalian penyelenggaraan perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan serta epngelolaan kekayaan daerah; f.

pelaksanaankoordinasi dan pembinaan penyelenggaraan perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan daerah;

g. pelaksanaanpembinaan teknis dan administrasi pemerintahan dan pembangunansertasumber dayaaparatur di bidang perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan daerah. 1. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Perlengkapan dan Aset mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merumuskan penyusunan program dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaaan penyusunan perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. merumuskan kebijakan perencanakan, pengorganisasikan, pelaksanaan, pengendalikan dan evaluasi perumusan kebijakan dibidang penyusunan perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.

merumuskan perencanakan, pengorganisasikan, pelaksanaan, pengendalikan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang penyusunan perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f.

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibagian Perencanaan dan Pengadaan, Pemanfaatan serta Pengelolaan Kekayaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah dilingkungan Biro Perlengkapan dan Aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. membina pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta bawahan dilingkungan Biro Perlengkapan Dan Aset; i.

mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan Biro Perlengkapan dan Aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Biro Perlengkapan dan Aset;

k.

mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengadaan barang/jasa, pengelolaan surat menyurat di lingkungan Biro Perlengkapan dan Aset;

l.

menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi biro;

m. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan. 2. Biro Perlengkapan dan Aset sebagaimana dimaksud membawahkan: a. Bagian Perencanaan dan Pengadaan; b. Bagian Pemanfaatan; c.

Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Bagian Perencanaan dan Pengadaan

1. Bagian Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta perumusan kebijakan dibidang perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan dan Pengadaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris; c.

penyiapan bahan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan kebutuhan dan

d. penyiapan bahan evaluasi kebijakan perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris; e. penyiapan bahan penyusunanprogramdanpetunjukpelaksanaan penyelenggaraan perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris. 3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja dibidang perencanaan dan pengadaan; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris; c.

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan dibidang perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris;

d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan koordinasipenyelenggaraan kebijakan dibidang perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris;

e. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan bagian perencanaan dan pengadaan barang inventaris; f.

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian pelaksanaan fasilitasi kebijakan dibidang perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan dibidang perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris; h. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris; i.

membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan;

j.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan bagian perencanaan dan pengadaan;

k.

melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan.

4. Bagian Perencanaan dan Pengadaan sebagaimana dimaksud, membawahkan: a. Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan; b. Sub Bagian Pengadaan Barang Inventaris.

Sub - Bagian Perencanaan Kebutuhan

1. Sub-Bagian Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perencanaan dan Pengadaan dalam melaksanakan perencanaan kebutuhan. 2. dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Perencanaan Kebutuhan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Kebutuhanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.

menyiapkan bahan perencanaan, pengorganisasian,pengendalian dan evaluasi penyusunan perencanaan kebutuhan perlengkapan dan barang dilingkungan Sekretariat Daerah serta penyusunan standarisasi harga barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyiapkan bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kompilasi rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyiapkan bahanfasilitasi kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerahberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f.

menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan perlengkapan dan barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan penatausahaan administrasi perencanaan kebutuhan perlengkapan dan barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar kegiatan dapat terlaksana sesuai program/kegiatan; i.

melakukan pembinaan dan penilaian kepada bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf dilingkungan Sub Bagian Perencanaan Kebutuhanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k.


Sub - Bagian Pengadaan Barang Inventaris

1. Sub-Bagian Pengadaan Barang Inventaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perencanaan dan Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang inventaris. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Pengadaan Barang Inventaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Sub-Bagian Pengadaan Barang Inventaris; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tatacara pengadaan barang dan perlengkapan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.

menyiapkan bahan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi penyusunan bahan dokumen pengadaan barang perlengkapan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyiapkan bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan perlengkapan inventaris daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyiapkan penatausahaan administrasi Pengadaan Barang Inventarisberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f.


g. melakukan pembinaan dan penilaian kepada bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf dilingkungan Sub-Bagian Pengadaan Barang Inventarisberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i.


Bagian Pemanfaatan

1. Bagian pemanfaatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta perumusan kebijakan dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian pemanfaatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana dan pendistribusian dan pemanfaatan serta tata usaha biro; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan sarana dan prasarana dan pendistribusian dan pemanfaatan serta tata usaha biro; c.

penyiapan bahan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro;

d. penyiapan bahan evaluasi kebijakan pemeliharaan sarana dan prasarana , pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro;

e. penyiapan bahan penyusunanprogramdanpetunjukpelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan serta tata usaha biro. c.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Pemanfaatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja dilingkungan Bagian Pemanfaatan; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.

menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan koordinasipenyelenggaraan kebijakan dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f.

menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan bagian pmanfaatanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian pelaksanaan fasilitasi kebijakan dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i.

melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.


k.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan bagian pemanfaatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l.


4. Bagian Pemanfaatan sebagaimana dimaksud, membawahkan: a. Sub Bagian Tata Usaha Biro; b. Sub Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; c.

Sub Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan.

Sub- Bagian Bagian Tata Usaha Biro

1. Sub-Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pemanfaatan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan rencana kerja Sub Bagian tata usaha biro; b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup Biro Perlengkapan dan Aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.

melaksanakan penyelenggaraan administrasi penata usahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup Biro Perlengkapan dan Aset;

d. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penata usahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Biro Perlengkapan dan Aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; a. melaksanakan penyiapan bahan rumusan laporan akuntabilitas, evaluasi kinerja dan tahunan serta bulanan dilingkungan birobiro perlengkapan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan administrasi penata usahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi asetberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f.


g. melakukan penilaian kepada bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi biro; i.

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi tata usaha biro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub - Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

1. Sub-Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pemanfaatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Sub-Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemeliharaan barang, sarana, dan prasarana milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah serta barang, sarana, dan prasarana yang tidak dikelola oleh Dinas Daerah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.

menyiapkan bahan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pemeliharaan barang, sarana, dan prasarana milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah serta barang, sarana, dan prasarana yang tidak dikelola oleh Dinas Daerah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyiapkan penatausahaan administrasi pemeliharaan barang, sarana, dan prasarana milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah serta barang, sarana, dan prasarana yang tidak dikelola oleh Dinas Daerah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan; f.

melakukan pembinaan dan penilaian kepada bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf dilingkungan Sub-Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasaranaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan. Sub - Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan

1. Sub-Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pemanfaatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan pendistribusian dan pemanfaatan. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub-Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakanpendistribusian dan pemanfaatan barang, sarana dan prasarana milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah serta barang, sarana dan prasarana yang tidak dikuasai oleh Dinas Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.

menyiapkan bahan perencanaan, pengorganisasian,pengendalian, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian dan pemanfaatan barang, sarana dan prasarana milik daerah di lingkungan sekretariat daerah serta barang, sarana dan prasarana yang tidak dikuasai oleh Dinas Daerah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyiapkan penatausahaan administrasi pendistribusian dan pemanfaatan barang, sarana dan prasarana milik daerah di lingkungan sekretariat daerah serta barang, sarana dan prasarana yang tidak dikuasai oleh Dinas Daerah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; e. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan; f.

melakukan penilaian kepada bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf dilingkungan Sub-Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan.

Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah

1. Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta perumusan kebijakan dibidang penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset serta penghapusan aset. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset serta penghapusan aset; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset serta penghapusan aset; c.

penyiapan bahan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset serta penghapusan aset;

d. penyiapan bahan evaluasi kebijakan penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset serta penghapusan aset; e. penyiapan bahan penyusunanprogramdanpetunjukpelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset serta penghapusan aset.

3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja dilingkungan Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset serta penghapusan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.

menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset serta penghapusan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset serta penghapusan asetberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f.

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset serta penghapusan asetberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan koordinasipenatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset, penghapusan asetberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan bagian pengelolaan kekayaan daerahberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i.

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian pelaksanaan fasilitasi kebijakan dibidang penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset, penghapusan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.

menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan dibidang penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset, penghapusan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k.

melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset, penghapusan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l.


m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan bagian pengelolaan kekayaan daerah membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan; n. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan. 4. Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud, membawahkan: a. Sub Bagian Penatausahaan Aset dan Inventarisasi; b. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Aset; c.

Sub Bagian Penghapusan Aset. Sub - Bagian Penatausahaan Aset dan Inventarisasi

1. Sub-Bagian Penatausahaan Aset dan Inventarisasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan dibidang penatausahaan aset dan inventarisasi. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Penatausahaan Aset dan Inventarisasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Penatausahaan Aset dan Inventarisasi;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penatausahaan aset dan inventarisasi aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.

menyiapkan bahan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, evaluasi pelaksanaan pelayanan penatausahaan aset dan inventarisasi aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan penyiapan penatausahaan administrasi penatausahaan aset dan inventarisasi aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penatausahaan aset dan inventarisasi aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f.

melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data, pencatatan, inventarisasi aset daerah, termasuk aset yang tidak tercatat dan dikelola oleh Dinas Daerah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan penatausahaan dokumen asli kepemilikan kekayaan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi,pemetaan data penatausahaan investasi daerah serta penyiapan bahan kajian, asistensi, supervisi dan rekonsiliasi data penatausahaan investasi daerah; i.


j.


k.

melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan. Sub - Bagian Pembinaan dan Pengawasan Aset

1. Sub-Bagian Pembinaan dan Pengawasan Asetmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan dibidang pembinaan dan pengawasan aset. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Pembinaan dan Pengawasan Aset mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Aset; b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan serta pengamanan aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.

melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengamanan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan penyiapan penatausahaan administrasi pembinaan dan pengawasan serta pengamanan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengawasan pada pejabat penyimpan dan pengurus barang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; f.


g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan.

Sub - Bagian Penghapusan Aset

1. Sub-Bagian Penghapusan Asetmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan dibidang penghapusan aset. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Penghapusan Aset mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun dan merencanakan kegiatan Sub Bagian Penghapusan Aset; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakanSub Bagian Penghapusan Aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.

menyiapkan bahan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, evaluasi pelaksanaan penghapusan asetberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyiapkan bahan pengumpulan dan penilaian penghapusan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan administrasi penghapusan aset; f.


g. melakukan pembinaan dan penilaian kepada bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf dilingkungan Sub Bagian Penghapusan Aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i.


Biro Perlengkapan dan Aset

Recommend Documents