LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA ONLINE SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 TANGGAL 18 APRIL 2016
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH APRIL 2016
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH APRILi 2016
1
2 BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota adalah rendahnya realisasi belanja pada awal tahun dan selalu menumpuk di akhir-akhir tahun anggaran. Akibatnya adalah anggaran yang sudah tersedia di awal tahun dan merupakan hak masyarakat untuk menikmatinya melalui belanja pemerintah terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena dibelanjakan di akhir-akhir tahun. Apabila realisasi belanja dapat dilaksanakan di awal-awal tahun maka geliat ekonomi akan terjadi juga di awal tahun serta berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yakni penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi. Rendahnya realisasi penyerapan anggaran disebabkan oleh kurang matangnya persiapan termasuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2012 telah melaksanakan serangkaian persiapan percepatan penyerapan anggaran. Beberapa persiapan yang dilaksanakan antara lain adalah percepatan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, KUA-PPAS, dan APBD. Di samping itu, persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah juga dilaksanakan secepat mungkin dimana proses lelang dilaksanakan segera setelah kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD tentang RAPBD ditandatangani. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah T.A. 2016 dan untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah T.A. 2017, seluruh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah wajib memahami, memanfaatkan dan mengisi data/informasi dalam SPSE (Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Online yaitu terdiri dari SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Pengumuman Lelang, Katalog Elektronik, Monitoring dan Evaluasi Online, Whistle Blowing System dan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, dan atau menyesuaikan dengan update SPSE tersebut bilamana hal ini dilakukan oleh LKPP. Di samping itu juga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah berkomitmen melaksanakan awal penandatanganan kontrak secara kolektif pada minggu keempat Januari 2017. Kemudian, seluruh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah wajib melaksanakan pelelangan 100% secara elektronik (e-tendering dan e-purchasing) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
1.2. Tujuan 1. 2.
3.
Adapun tujuan dari acara ini adalah: Mewujudkan kesamaan persepsi dan kesepahaman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah. Meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi seluruh stakeholder terhadap pelaksanaan evaluasi pengawasan realisasi anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah. Mendorong percepatan pelaksanaan belanja barang dan jasa modal dalam APBN/APBD sehingga terwujud efisiensi belanja negara/daerah dan persaingan yang sehat.
3 1.3
Peserta dan Narasumber Peserta acara berasal dari: 1. Pejabat Eselon III yang menangani pelaporan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas/Badan/Unit Kerja Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dan Kepala Bidang yang menangani pelaporan Monev PBJP secara Online pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Narasumber acara berasal dari Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan materi: 1) Monev Online/Sismontep (Sistem Informasi Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran/TEPRA); dan 2) Implementasi Monev Online/Sismontep (Sistem Informasi Monitoring TEPRA) dan TEPRA.
1.4 Pembiayaan Seluruh biaya yang dikeluarkan pada acara ini dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c.q. Biro Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2016 Nomor: 188.44/806/DPA-SKPD/2015 tanggal 31 Desember 2015.
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 2.1. Persiapan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Sub Bagian Pelaporan dan Analisis Bagian Pelaporan, Analisis, dan Pengkajian Pembangunan telah melaksanakan berbagai persiapan guna kelancaran acara, yaitu sebagai berikut: 1. Membentuk panitia pelaksana kegiatan lingkup Biro Administrasi Pembangunan dengan Surat Tugas Kepala Biro Administrasi Pembangunan Nomor: 432/491/ST/AD.PEMB/2015 tanggal 01 April 2016 yang menugaskan agar panitia melaksanakan tugas sesuai uraian tugas dengan penuh tanggung jawab. 2. Menyampaikan surat-menyurat terkait pelaksanaan kegiatan kepada SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. 3. Memberi batas waktu kepada SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah untuk menyampaikan data manual pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah T.A. 2016 yang terdiri dari rencana umum pengadaan (RUP), struktur anggaran, rencana paket pengadaan, realisasi keuangan, realisasi fisik, serta realisasi proses pengadaan barang dan jasa. Data dimaksud juga diberikan batas waktu untuk diinput pada aplikasi: monev.lkpp.go.id oleh SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. 4. Melaksanakan rapat persiapan dalam rangka kelancaran acara. 2.2
Rekapitulasi Data Data manual dan online pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah T.A. 2016 selanjutnya direkapitulasi oleh panitia pelaksana. Data yang direkapitulasi tersebut digunakan sebagai pembanding data yang disampaikan langsung oleh SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah saat acara Rapat Koordinasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Online se-Kalimantan Tengah tanggal 18 April 2016.
2.3
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Online se-Kalimantan Tengah dilaksanakan tanggal 18 April 2016 di Aula
4 Jayang Tingang Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jalan RTA Milono Nomor 1, Palangka Raya, yang dihadiri oleh Pejabat Eselon III yang menangani pelaporan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas/Badan/Unit Kerja Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabuoaten/Kota se-Kalimantan Tengah, dan Kepala Bidang yang menangani pelaporan Monev PBJP secara Online pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah keputusan bersama yang dituangkan dalam Risalah Keputusan Rapat Koordinasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Online se-Kalimantan Tengan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana lampiran. Risalah dimaksud ditandatangani oleh perwakilan SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
BAB III EVALUASI KEGIATAN 3.1 Evaluasi terhadap SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Berdasarkan hasil rapat, diketahui bahwa sebagian besar SKPD Provinsi Kalimantan Tengah belum menginput data Monev Online/Sistemontep (Sistem Informasi Monitoring TEPRA/Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) per 31 Maret 2016, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah hanya Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Barito Selatan yang belum menginput. a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada tingkat provinsi, dari 46 SKPD hanya 1 (satu) SKPD yang belum mendapatkan hak akses aplikasi monev.lkpp.go.id berupa user ID dan password yakni Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kalawa Atei. Hal ini dikarenakan SKPD dimaksud baru terbentuk akhir tahun 2015 dan belum berkoordinasi dengan Administrator Pusat Pelayanan Elektronik (PPE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kalimantan Tengah yang berada di bawah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Karena belum memiliki kode akses, maka RSJ Kalawa Atei belum bisa menginput data online pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 25 SKPD Provinsi telah menginput seluruh data realisasi anggaran pada aplikasi monev.lkpp.go.id, yang terdiri dari struktur anggaran, perencanaan pengadaan, progres keuangan, progres fisik, serta proses pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, 2 (SKPD) hanya menginput sebagian data, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta RSUD dr. Doris Sylvanus. Kemudian, 18 SKPD belum menginput seluruh data realisasi anggaran Dari hasil keputusan rapat koordinasi teknis, seluruh SKPD baik yang sudah menginput, menginput sebagian, maupun yang belum menginput data realisasi anggaran per 30 April 2016 agar segera menginput data paling lambat tanggal 10 Mei 2016 dengan tujuan memudahkan pejabat penghubung provinsi mengevaluasi pelaporan yang disampaikan secara online tersebut.
5 Hasil evaluasi penginputan data realisasi anggaran secara online adalah sebagaimana Tabel 1 di bawah ini: TABEL 1. MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN MONEV ONLINE SKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 PER 31 MARET 2016 Posisi Data Tanggal 16 April 2016 pukul 14.00 WIB Struktur PerenProgres Progres NO SKPD Anggaran canaan Keuangan Fisik 1 2 3 4 5 6 1 Badan Kepegawaian Daerah Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 2 Badan Pemberdayaan Sudah Sudah Sudah Sudah Perempuan dan Perlindungan Diinput Diinput Diinput Diinput Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana 3 Badan Penanggulangan Sudah Sudah Sudah Sudah Bencana Daerah Diinput Diinput Diinput Diinput 4 Badan Pendidikan dan Sudah Sudah Sudah Sudah Pelatihan Diinput Diinput Diinput Diinput 5 Badan Perencanaan Sudah Sudah Sudah Sudah Pembangunan Daerah Diinput Diinput Diinput Diinput 6 Badan Perpustakaan, Arsip, Sudah Sudah Sudah Sudah dan Dokumentasi Diinput Diinput Diinput Diinput 7 Biro Administrasi Sudah Sudah Sudah Sudah Kesejahteraan Rakyat dan Diinput Diinput Diinput Diinput Kemasyarakatan 8 Biro Administrasi Sudah Sudah Sudah Sudah Pembangunan Diinput Diinput Diinput Diinput 9 Biro Administrasi Sudah Sudah Sudah Sudah Perekonomian dan Diinput Diinput Diinput Diinput Sumberdaya Alam 10 Biro Aset Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 11 Biro Pemerintahan Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 12 Biro Perwakilan Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 13 Biro Umum Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 14 Dinas Kebudayaan dan Sudah Sudah Sudah Sudah Pariwisata Diinput Diinput Diinput Diinput 15 Dinas Kesehatan Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 16 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Sudah Sudah Sudah Sudah Kecil, dan Menengah Diinput Diinput Diinput Diinput 17 Dinas Pemuda dan Olahraga Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput
Realisasi PBJP 7 Sudah Diinput Sudah Diinput
Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput
6 NO
SKPD
1 2 18 Dinas Pendapatan Daerah 19 Dinas Pendidikan 20 Dinas Perkebunan 21 Dinas Pertanian Peternakan 22 Dinas Sosial
dan
23 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 24 Satuan Polisi Pamong Praja 25 Sekretariat KORPRI 26 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 27 RSUD dr Doris Sylvanus 28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 29 Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan 30 Badan Lingkungan Hidup 31 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 32 Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan 33 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 34 Biro Hukum
Struktur Anggaran 3 Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput
Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput 35 Biro Keuangan Belum Diinput 36 Biro Organisasi Belum Diinput 37 Biro Layanan Pengadaan Belum Barang dan Jasa Diinput 38 Dinas Kehutanan Belum Diinput 39 Dinas Kelautan dan Perikanan Belum Diinput 40 Dinas Pekerjaan Umum Belum Diinput
Perencanaan 4 Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput
Progres Keuangan 5 Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput
Progres Fisik 6 Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput
Realisasi PBJP 7 Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput
Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput
Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput
Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput
Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput
7 Struktur Anggaran 1 2 3 41 Dinas Perhubungan, Belum Komunikasi, dan Informatika Diinput
Perencanaan 4 Belum Diinput
Progres Progres Keuangan Fisik 5 6 Belum Belum Diinput Diinput
Realisasi PBJP 7 Belum Diinput
42 Dinas Perindustrian Perdagangan
dan Belum Diinput
Belum Diinput
Belum Diinput
Belum Diinput
Belum Diinput
43 Dinas Pertambangan Energi 44 Inspektorat
dan Belum Diinput Belum Diinput
Belum Diinput Belum Diinput
Belum Diinput Belum Diinput
Belum Diinput Belum Diinput
Belum Diinput Belum Diinput
Belum Diinput Belum Memiliki Kode Akses
Belum Diinput Belum Memiliki Kode Akses
Belum Diinput Belum Memiliki Kode Akses
Belum Diinput Belum Memiliki Kode Akses
Belum Diinput Belum Memiliki Kode Akses
SUDAH DIINPUT
27
25
26
26
26
BELUM DIINPUT
18
20
19
19
19
1
1
1
1
1
46
46
46
46
46
NO
SKPD
45 Sekretariat DPRD
TOTAL
46 RSJ Kalawa Atei
BELUM MEMILIKI KODE AKSES JUMLAH
Sumber: Diolah dari data Monev Online LKPP RI Tahun Anggaran 2016 per 31 Maret 2016, April 2016
Pada Monev Online, nilai pagu perencanaan pengadaan yang merupakan data yang diinput pada SiRUP Online harus sama dengan nilai pagu belanja langsung (BL) SKPD, atau BL=RUP (0=0). Dari hasil evaluasi per 31 Maret 2016, dari 27 SKPD yang menginput data realisasi anggaran pada Monev Online, sebanyak 14 SKPD telah menginput data yang sama antara SiRUP Online dan Monev Online dan 13 SKPD tidak menginput data yang sama. Dari hasil Rapat Koordinasi Teknis, diketahui bahwa SKPD yang tidak menginput data yang sama disebabkan adanya keraguan penginputan terhadap paket yang mendapatkan penundaan (tanda bintang/rasionalisasi) pelaksanaan berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2016.
8 Hasil evaluasi kesesuaian data perencanaan pengadaan (SiRUP Online) dan belanja langsung (Monev Online) per 31 Maret 2016 adalah sebagaimana Tabel 2 di bawah ini: TABEL 2. EVALUASI KESESUAIAN PELAKSANAAN MONEV ONLINE/SISMONTEP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 PER 31 MARET 2016 Posisi Data Tanggal 16 April 2016 pukul 14.00 WIB PERENCANAAN PENGADAAN BELANJA NO. SKPD LANGSUNG KETERANGAN PAGU (Rp. Miliar) PAKET (Rp. Miliar) 1 2 3 4 5 6 1 Badan Kepegawaian 10,75 88 10,75 Belanja Langsung sama Daerah dengan Perencanaan Pengadaan 2 Badan Pemberdayaan 8,35 73 8,35 Belanja Langsung sama Perempuan dan dengan Perencanaan Perlindungan Anak, Pengadaan Kependudukan, dan Keluarga Berencana 3 Badan Penanggulangan 15,07 161 15,07 Belanja Langsung sama Bencana Daerah dengan Perencanaan Pengadaan 4 Badan Pendidikan dan 39,83 81 39,84 Belanja Langsung sama Pelatihan dengan Perencanaan Pengadaan 5 Badan Perpustakaan, 8,00 86 8,00 Belanja Langsung sama Arsip, dan Dokumentasi dengan Perencanaan Pengadaan 6 Biro Administrasi 4,58 28 4,58 Belanja Langsung sama Pembangunan dengan Perencanaan Pengadaan 7 Dinas Kebudayaan dan 17,05 128 17,06 Belanja Langsung sama Pariwisata dengan Perencanaan Pengadaan 8 Dinas Pemuda dan 58,98 137 58,97 Belanja Langsung sama Olahraga dengan Perencanaan Pengadaan 9 Dinas Pendapatan Daerah 38,63 96 38,62 Belanja Langsung sama dengan Perencanaan Pengadaan 10 Dinas Kesehatan 29,31 152 29,31 Belanja Langsung sama dengan Perencanaan Pengadaan 11 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
9,50
80
9,50 Belanja Langsung sama dengan Perencanaan Pengadaan
9
NO.
SKPD
1 2 12 Dinas Pertanian Peternakan
PERENCANAAN PENGADAAN BELANJA LANGSUNG KETERANGAN PAGU (Rp. Miliar) PAKET (Rp. Miliar) 3 4 5 6 dan 64,20 663 64,21 Belanja Langsung sama dengan Perencanaan Pengadaan
13 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 14 Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia
2,60
32
2,60 Belanja Langsung sama dengan Perencanaan Pengadaan 2,80 Belanja Langsung sama dengan Perencanaan Pengadaan 15,36 Belanja Langsung tidak sama dengan Perencanaan Pengadaan 7,94 Belanja Langsung tidak sama dengan Perencanaan Pengadaan 0,22 Belanja Langsung tidak sama dengan Perencanaan Pengadaan 7,87 Belanja Langsung tidak sama dengan Perencanaan Pengadaan 1,42 Belanja Langsung tidak sama dengan Perencanaan Pengadaan 5,70 Belanja Langsung tidak sama dengan Perencanaan Pengadaan 58,87 Belanja Langsung tidak sama dengan Perencanaan Pengadaan
2,80
40
15 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
33,62
492
16 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 17 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam 18 Biro Aset
9,43
218
4,32
1
21,27
41
19 Biro Pemerintahan
6,78
7
20 Biro Perwakilan
6,20
28
21 Biro Umum
83,92
56
22 Dinas Pendidikan
85,80
21
6,28 Belanja Langsung tidak sama dengan Perencanaan Pengadaan
23 Dinas Perkebunan
39,00
13
24 Dinas Sosial
19,79
31
25 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17,49
0
7,44 Belanja Langsung tidak sama dengan Perencanaan Pengadaan 6,01 Belanja Langsung tidak sama dengan Perencanaan Pengadaan 5,26 Belanja Langsung tidak sama dengan Perencanaan Pengadaan
10 PERENCANAAN PENGADAAN BELANJA NO. SKPD LANGSUNG KETERANGAN PAGU (Rp. Miliar) PAKET (Rp. Miliar) 1 2 3 4 5 6 26 RSUD dr Doris Sylvanus 91,79 0 0,00 Belanja Langsung tidak sama dengan Perencanaan Pengadaan 27 Satuan Polisi Pamong 6,50 8 0,86 Belanja Langsung tidak Praja sama dengan Perencanaan Pengadaan 28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0,00
0
0,00 Belum Diinput
29 Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan 30 Badan Lingkungan Hidup 31 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 32 Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan 33 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 34 Biro Hukum 35 Biro Keuangan 36 Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 37 Biro Organisasi 38 Dinas Kehutanan 39 Dinas Kelautan dan Perikanan 40 Dinas Pekerjaan Umum 41 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 42 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 43 Dinas Pertambangan dan Energi 44 Inspektorat 45 Sekretariat DPRD 46 RSJ Kalawa Atei
0,00
0
0,00 Belum Diinput
0,00 0,00
0 0
0,00 Belum Diinput 0,00 Belum Diinput
0,00
0
0,00 Belum Diinput
0,00
0
0,00 Belum Diinput
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0,00 Belum Diinput 0,00 Belum Diinput 0,00 Belum Diinput
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0,00 Belum Diinput 0,00 Belum Diinput 0,00 Belum Diinput
0,00 0,00
0 0
0,00 Belum Diinput 0,00 Belum Diinput
0,00
0
0,00 Belum Diinput
0,00
0
0,00 Belum Diinput
0,00 0,00 0,00
0 0 0
TOTAL
735,54 2.761,00
0,00 Belum Diinput 0,00 Belum Diinput 0,00 Belum memiliki kode akses 432,89
Sumber: Diolah dari data Monev Online LKPP RI Tahun Anggaran 2016 per 31 Maret 2016, April 2016
11 b.
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Pada tingkat kabupaten/kota, dari 13 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang menginput data realisasi anggaran pada Monev Online/Sismontep per 31 Maret 2016, sebanyak 2 (dua) kabupaten belum menginput seluruh data yakni Lamandau dan Barito Selatan, serta 1 (satu) kabupaten hanya menginput sebagian data yakni Sukamara (Tabel 3).
TABEL 3. MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN MONEV ONLINE KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 PER 31 MARET 2016 Posisi Tanggal 16 April 2016 pukul 14.00 WIB KABUPATEN/ Struktur Perencanaa Progres Progres NO KOTA Anggaran n Keuangan Fisik 1 2 3 4 5 6 1 Palangka Raya Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 2 Kapuas Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 3 Pulang Pisau Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 4 Katingan Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 5 Kotawaringin Sudah Sudah Sudah Sudah Timur Diinput Diinput Diinput Diinput 6 Kotawaringin Sudah Sudah Sudah Sudah Barat Diinput Diinput Diinput Diinput 7 Seruyan Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 8 Barito Utara Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 9 Barito Timur Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 10 Gunung Mas Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 11 Murung Raya Sudah Sudah Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 12 Sukamara Sudah Belum Sudah Sudah Diinput Diinput Diinput Diinput 13 Lamandau Belum Belum Belum Belum Diinput Diinput Diinput Diinput 14 Barito Selatan Belum Belum Belum Belum Diinput Diinput Diinput Diinput
TOTAL
SUDAH DIINPUT BELUM DIINPUT JUMLAH
Realisasi PBJP 7 Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Sudah Diinput Belum Diinput Belum Diinput Belum Diinput
12
11
12
12
11
2
3
2
2
3
14
14
14
14
14
Sumber: Diolah dari data Monev Online LKPP RI Tahun Anggaran 2016 per 31 Maret 2016, April 2016
14 Evaluasi data Monev Online dan TEPRA per 31 Maret 2016 adalah sebagaimana Tabel 4 dan Tabel 5 di bawah ini: TABEL 4. REKAPITULASI DATA MONEV ONLINE PADA APBD KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 PER 31 MARET 2016 Posisi Data Tanggal 16 April 2016 pukul 14.00 WIB STRUKTUR ANGGARAN (Rp. Miliar) NO.
1
1. 2. 3. 4.
KABUPATEN /KOTA
2
Palangka Raya Kapuas Pulang Pisau Katingan Kotawaringin 5. Timur 6. Kotawaringin Barat 7. Seruyan 8. Sukamara 9. Lamandau 10. Barito Utara 11. Barito Selatan 12. Barito Timur 13. Gunung Mas 14. Murung Raya TOTAL
PAGU (Rp. Miliar)
3
BELAN JA TIDAK LANG SUNG 4
BELANJA LANG SUNG 5=3-4
RENCANA PAKET PENGADAAN
STRAT EGIS 6
NON STRA TEGIS 7
JUMLA H 8=6+7
KEUAN GAN BTL+B L (%)
10
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (%) PROSES PENGAD AAN 11
TANDA TANGA N KONTR AK 12
PELAK SANAA N
PHO
13
14
1.238,32 1.896,85 1.030,86 1.304,60
666,35 989,80 457,79 547,11
571,97 907,05 573,07 757,49
326 217 176 402
1.892 1.895 2.116 4.133
2.218 2.112 2.292 4.535
11,52 14,27 7,50 8,12
12,09 13,19 7,91 16,29
7,98 41,47 20,00 18,66
3,99 33,18 7,91 7,21
3,99 26,73 10,23 7,21
0,31 2,30 7,39 0,00
1.674,71 1.220,56 1.194,57 788,30 0,00 1.197,24 0,00 1.025,64 1.048,28 1.406,28 15.026,22
846,25 596,03 429,32 241,66 0,00 587,58 0,00 486,61 528,43 532,50 6.909,43
828,46 624,53 765,25 546,64 0,00 609,66 0,00 539,03 519,85 873,78 8.116,79
100 79 302 0 0 196 0 50 130 1.156 3.134
647 452 5.902 0 0 2.258 0 20 181 4.173 23.669
747 531 6.204 0 0 2.454 0 70 311 5.329 26.803
12,07 7,94 5,57 6,95 0,00 9,09 0,00 9,96 9,51 8,14 7,90
14,09 16,12 13,71 9,65 0,00 18,98 0,00 15,56 16,57 17,01 12,23
34,00 17,92 10,60 0,00 0,00 3,06 0,00 20,00 36,92 18,08 16,34
34,00 12,89 0,66 0,00 0,00 3,06 0,00 18,00 18,46 0,69 10,00
9,00 12,89 0,66 0,00 0,00 3,06 0,00 18,00 18,46 0,69 7,92
6,00 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 1,47
Sumber: Diolah dari data Monev Online LKPP RI Tahun Anggaran 2016 per 31 Maret 2016, April 2016
9
REALI SASI FISIK BTL+B L (%)
15 TABEL 5. REKAPITULASI DATA TEPRA OFFLINE PADA APBD KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 PER 31 MARET 2016 Posisi Data Tanggal Hasil Prarapim TEPRA tanggal 04 April 2016 STRUKTUR ANGGARAN (Rp. Miliar) NO.
1
KABUPATEN /KOTA
2
1. Palangka Raya 2. Kapuas 3. Pulang Pisau 4. Katingan 5. Kotawaringin Timur 6. Kotawaringin Barat 7. Seruyan 8. Sukamara 9. Lamandau 10. Barito Utara 11. Barito Selatan 12. Barito Timur 13. Gunung Mas 14. Murung Raya TOTAL
PAGU (Rp. Miliar)
3
1.238,32 1.896,85 1.030,86 1.304,60 1.674,71 1.220,56 1.194,57 788,30 958,60 1.197,24 1.051,07 1.025,64 1.048,28 1.406,28 17.035,89
BELANJA TIDAK LANG SUNG 4
666,35 989,80 457,79 547,11 846,25 596,03 429,32 241,66 376,42 587,58 593,13 486,61 528,43 532,50 7.878,98
BELANJA LANG SUNG 5=3-4
571,97 907,06 573,07 757,49 828,46 624,53 765,25 546,64 582,18 609,66 457,93 539,04 519,85 873,78 9.156,91
Sumber: Diolah dari data Pra Rapim TEPRA per 31 Maret 2016, April 2016
RENCANA PAKET PENGADAAN
STRAT EGIS
6
229 188 206 289 226 255 216 290 282 196 150 142 175 437 3.281
NON STRA TEGIS 7
821 955 2.069 5.369 1.496 1.758 2.337 1.424 827 1.565 594 796 436 3.562 24.009
JUM LAH
8=6+7
1.050 1.143 2.275 5.658 1.722 2.013 2.553 1.714 1.109 1.761 744 938 611 3.999 27.290
REALI SASI KEUAN GAN BTL+B L (%) 9
11,52 14,27 7,50 8,12 12,07 7,94 5,57 6,95 10,08 9,09 4,59 9,96 9,51 8,47 9,34
REALI SASI FISIK BTL+B L (%)
10
12,09 13,19 7,91 16,29 14,09 16,12 13,71 9,65 11,03 18,98 4,79 15,56 16,57 17,23 13,37
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (%) TAND PROS A ES PELA TANG PENG KSAN PHO AN ADAA AAN KONT N RAK 11 12 13 14
6,28 5,62 28,38 24,33 40,73 15,51 38,23 24,83 34,37 10,48 0,16 0,00 67,34 4,04 21,39
1,38 31,35 66,30 9,13 39,93 7,04 0,24 22,34 29,91 0,00 0,16 0,00 24,87 3,27 18,21
1,38 31,35 66,30 9,13 39,93 7,04 0,24 22,34 29,91 0,00 0,16 0,00 24,87 3,27 18,21
0,03 0,08 0,30 0,00 0,28 0,83 0,00 3,97 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,42
16 Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5 di atas, terdapat selisih data antara yang dilaporkan saat Pra Rapim TEPRA tanggal 04 April 2016 sebagai berikut: 1) Struktur Anggaran Pada struktur anggaran, sebanyak 12 kabupaten/kota menginput data yang sama dan 2 kabupaten yakni Lamandau dan Barito Selatan belum menginput data. Selisih data antara Monev Online dan TEPRA pada Kabupaten Lamandau dan Barito Selatan mencapai 100%, artinya 2 kabupaten ini belum melaksanakan mengumumkan pencapaian realisasi anggaran secara terbuka kepada publik melalui website resmi pemerintah secara nasional, yaitu pada http://monev.lkpp.go.id. 2) Perencanaan Pengadaan Pada Perencanaan Pengadaan, tidak ada satupun kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang memiliki kesamaan data antara Monev Online dan TEPRA, bahkan 3 kabupaten yakni Sukamara, Lamandau, dan Barito Selatan belum menginput data. 3) Progres Keuangan Pada Progres Keuangan, terdapat selisih data untuk 3 kabupaten yakni Lamandau, Barito Selatan, dan Murung Raya 2 kabupaten di antaranya dikarenakan belum menginput data (Lamandau dan Barito Selatan). 4) Progres Fisik Pada Progres Fisik, terdapat selisih data untuk 3 kabupaten (Lamandau, Barito Selatan, dan Murung Raya), 2 kabupaten di antaranya dikarenakan belum menginput data (Lamandau dan Barito Selatan). 5) Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa, tidak ada satupun kabupaten/kota seKalimantan Tengah yang menginput data yang sama antara Monev Online dan TEPRA, bahkan 3 kabupaten belum menginput data (Sukamara, Lamandau, dan Barito Selatan). Hasil evaluasi kesesuaian data TEPRA dan Monev Online kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: TABEL 6. MATRIKS EVALUASI KESESUAIAN DATA MONEV ONLINE DAN TEPRA KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 PER 31 MARET 2016 Posisi Tanggal 16 April 2016 pukul 14.00 WIB NO
KABUPATEN /KOTA
STRUKTUR ANGGARAN
PERENCANAA N
PROGRES KEUANGAN
PROGRES FISIK
REALISASI PBJP
1
2
3
4
5
6
7
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Data Diperbaharui Data Diperbaharui Tidak Sesuai
Sesuai Sesuai
Sesuai Sesuai
Tidak Sesuai Tidak Sesuai
1 Palangka Raya
Sesuai
2 Kapuas
Sesuai
3 Pulang Pisau
Sesuai
4 Katingan 5 Kotawaringin Timur 6 Kotawaringin Barat 7 Seruyan
Sesuai Sesuai
Data Diperbaharui Data Diperbaharui Data Diperbaharui Tidak Sesuai Tidak Sesuai
Sesuai
Tidak Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
8 Sukamara
Sesuai
Data Diperbaharui Tidak Sesuai
Data Diperbaharui Tidak Sesuai
Sesuai
Sesuai
Tidak Sesuai
17 STRUKTUR ANGGARAN 3
PERENCANAA N 4
PROGRES KEUANGAN 5
PROGRES FISIK 6
Tidak Sesuai Sesuai
Tidak Sesuai
Tidak Sesuai Sesuai
Tidak Sesuai Sesuai
Tidak Sesuai
12 Barito Timur
Tidak Sesuai Sesuai
13 Gunung Mas
Sesuai
Tidak Sesuai
Tidak Sesuai Tidak Sesuai Sesuai
14 Murung Raya
Sesuai
Data Diperbaharui
NO 1
KABUPATEN /KOTA 2
9 Lamandau 10 Barito Utara
TOTAL
11 Barito Selatan
Sesuai Tidak Sesuai Data Diperbaharui Jumlah
Tidak Sesuai
12 2
0 9
Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Data Diperbaharu i 9 4
0
5
14
14
Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
REALISASI PBJP 7
Tidak Sesuai Data Diperbaharui Tidak Sesuai Data Diperbaharui Tidak Sesuai Tidak Sesuai
10 4
0 9
1
0
5
14
14
14
Sumber: Diolah dari data Monev Online LKPP RI dan data TEPRA Offline Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 per 31 Maret 2016, April 2016
3.2.
Arahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam rangka pelaksanaan serta keaktifan pengisian data manual dan online pengadaan barang dan jasa pemerintah pada SiRUP dan Monev Online, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Siun Jarius, SH, MH, dalam arahannya menekankan bahwa salah satu upaya untuk percepatan penyerapan anggaran adalah dengan mendorong optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah meminta agar pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disamping itu juga memperhatikan Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal-hal lain yang menjadi arahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Bupati/Walikota dan SKPD Provinsi adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas/Badan/Instansi/Satuan Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota agar bekerja lebih keras lagi untuk percepatan penyerapan anggaran pada tahun 2016, antara lain dengan mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 2. Sesuai instruksi Gubernur Kalimantan Tengah agar Kabupaten/Kota proaktif melaksanakan Pra-Rapat Pimpinan dan Rapat Pimpinan TEPRA setiap bulannya. 3. Agar lebih proaktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk itu Saya minta seluruh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah termasuk Admin Pejabat Penghubung TEPRA Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menggunakan e-Monev atau Monev Online dan telah tuntas menginput data pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui aplikasi: monev.lkpp.go.id.
18 4.
Agar melaporkan hasil monitong dan evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada Gubernur Kalimantan Tengah setiap bulan melalui TEPRA Kalimantan Tengah dan Tim Fasilitasi serta Pembinaan TEPRA Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
BAB IV KESIMPULAN Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Penyerapan anggaran pada beberapa tahun terakhir cenderung menumpuk di akhir tahun meskipun anggarannya telah tersedia di awal tahun. Hal ini merugikan masyarakat karena anggaran yang sudah tersedia tersebut tidak segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu permasalahannya adalah terlambatnya pengesahan dokumen perencanaan dan anggaran serta keterlambatan dalam proses lelang. Untuk itu terhadap kedua hal tersebut harus dilakukan percepatan-percepatan. 2. Dalam rangka percepatan realisasi anggaran, salah satu hal yang harus disiapkan adalah percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dimana proses lelang dilaksanakan segera setelah kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD tentang RAPBD ditandatangani. 3. Kualitas pekerjaan setelah pelaksanaan lelang perlu diperhatikan meskipun ada upaya percepatan realisasi anggaran sehingga tercapai kuantitas dan kualitas yang tepat. Seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan tidak hanya mengejar target penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan yang akan dan sedang dilaksanakan. 4. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah T.A. 2016 dan untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah T.A. 2017, maka seluruh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah wajib memahami, memanfaatkan dan mengisi data/informasi dalam SPSE (Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Online yaitu terdiri dari SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Pengumuman Lelang, Katalog Elektronik, Monitoring dan Evaluasi Online, Whistle Blowing System dan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, dan atau menyesuaikan dengan update SPSE tersebut bilamana hal ini dilakukan oleh LKPP. Di samping itu juga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah berkomitmen melaksanakan awal penandatanganan kontrak secara kolektif pada minggu keempat Januari 2017. 5. Seluruh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah wajib melaksanakan pelelangan 100% secara elektronik (e-tendering dan e-purchasing) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 6. Sebanyak 25 SKPD Provinsi Kalimantan Tengah telah menginput data realisasi anggaran pada Monev Online, 2 SKPD hanya menginput sebagian data, dan 18 SKPD belum menginput; sedangkan pada tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah terdapat 2 kabupaten yang belum menginput yakni Lamandau dan Barito Selatan serta 1 kabupaten hanya menginput sebagian data yakni Sukamara. Pada tingkat provinsi, dari 46 SKPD hanya 1 (satu) SKPD yang belum mendapatkan hak akses aplikasi monev.lkpp.go.id berupa user ID dan password yakni Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei. Hal ini dikarenakan biro dimaksud baru akhir tahun 2015 dan belum berkoordinasi dengan Administrator PPE pada LPSE Kalimantan Tengah yang berada di bawah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Karena belum memiliki kode akses, maka Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei belum bisa menginput data online pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
19 7.
Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah keputusan bersama yang dituangkan dalam Risalah Keputusan Rapat Koordinasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Online se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016.
