PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN VARIABEL INTERVENING PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN) Celviana Winidyaningrum, S.E, M.Si STIE ST. PIGNATELLI SURAKARTA Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA Bidang Kajian: Sektor Publik / Sistem Informasi Metoda: Kuantitatif Fakultas Ekonomi UNS Alamat: Jl. Ir. Sutami 36A Solo Email:
[email protected]
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik (ASP) ABSTRACT This study aims to test the influence human resources and information technology utilization to reliability and timeliness local government financial reporting with the intervening variables accounting internal control. Research sample is an official local government institutions in the environment of local government consisting of department and office. Data collection was done by providing questionnaires to 403 heads and staffs of SKPD’s accounting department in Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen and Klaten (SUBOSUKAWONOSRATEN) and also by interviewing some of them. The collected data was processed using AMOS 16.0 and SPSS version 12. Results of research in the first model with the path analysis show the positive influence of human resources and information technology utilization to reliability financial reporting through accounting internal control. While the results of research in the second model with regression test do not show a significant influence of the human resources and information technology utilization to timeliness financial reporting. Keywords: Human Resources, Information Technology Utilization, Accounting Internal Control, Reliability and Timeliness Local Government Financial Reporting 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). Untuk
menegakkan akuntabilitas
finansial
khususnya
di daerah,
pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada stakeholder. Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut
dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi.
Kriteria ini secara umum disebut
karakteristik kualitatif (qualitative characteristics) atau kualitas (qualities) informasi. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagai dasar pengelolaan teknis keuangan daerah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 memberikan masa transisi untuk perubahan dari cash basis ke accrual basis dalam waktu 5 tahun (sampai tahun 2008). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan saat ini harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, yaitu menggunakan basis modifikasian kas menuju akrual. Basis ini mengharuskan penyajian akun aset, kewajiban dan ekuitas dengan basis akrual, sedangkan akun pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas.
Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Menurut Mardiasmo, dalam Pasal 33 UU No 33/2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila pemerintah daerah (pemda) belum menyerahkan
laporan
sistem keuangan daerah, termasuk APBD. Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi mendukung kebijakan Depkeu tersebut. Setidaknya terdapat tiga alasan yang dapat dijadikan dasar sanksi tersebut: (1) UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (2) faktor koordinasi nasional, yaitu kondisi pelaporan perda APBD yang sering terlambat sehingga mengganggu perekonomian nasional (3) faktor kepentingan daerah. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatwaktuan (timeliness). Keterandalan dan ketepatwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.
Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengihktisarkan dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.
1.2. Perumusan Masalah Masalah pokok yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi? 2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah? 3. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah
pemanfaatan
teknologi
informasi
berpengaruh
terhadap
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah? 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1. Tinjauan Pustaka 1. Sumber Daya Manusia Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsifungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomes). Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja
yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) Pemanfaatan teknologi
informasi
tersebut
mencakup
adanya
(a)
pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009). 3. Keterandalan (Reliability) dan
Ketepatwaktuan
(Timeliness)
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 4. Pengendalian Intern Akuntansi Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Noviyanti, 2004). Pengendalian intern
meliputi
struktur
organisasi,
metoda
dan
ukuran-ukuran
yang
dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya
kebijakan manajemen (Mulyadi, 2005). Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian intern administratif (internal administrative control). Pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Mulyadi, 2001) 2.2.
Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan
Pemerintah
Daerah
Melalui
Pengendalian
Intern
Akuntansi. PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang mendasar dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah terkait dengan perubahan dalam sistem penganggaran, baik proses penganggarannya maupun bentuk dan struktur APBD. Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik dan teknis operasional diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yaitu terkait dengan penatausahaan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan serta pengawasan.
Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Alimbudiono & Fidelis (2004) (dalam Indriasari 2008). Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga bahwa terdapat hubungan yang positif antara sumber daya manusia dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi, maka hipotesis yang penulis ajukan: H1 : Sumber positif
daya
manusia
terhadap
berpengaruh
keterandalan
pelaporan
signifikan keuangan
pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. 2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009). Berdasarkan
uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan pelaporan keuangan daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis: H2 :
Pemanfaatan positif
teknologi
terhadap
informasi
berpengaruh
keterandalan
pelaporan
Sumber Daya Manusia
Terhadap
signifikan
keuangan pemerintah
daerah. 3. Pengaruh
Ketepatwaktuan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan. Penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi (Hevesi, 2005). Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara sumber daya manusia terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis: H3 :
Sumber
daya manusia berpengaruh
signifikan positif terhadap
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 4. Pengaruh
Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepat-
waktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Penelitian Cohen et al. (2007) menemukan bahwa sistem/teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di kotamadya-kotamadya Yunani merupakan alat yang sangat berguna untuk menilai fungsionalitas sebuah sistem dan tingkat kesesuaian dengan lingkungan organisasional. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya.
Pemanfaatan
teknologi
informasi
akan
sangat
membantu
mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis: H4 :
Pemanfaatan
teknologi informasi
berpengaruh signifikan positif
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 3. METODE PENELITIAN 3.1. Populasi dan Sampel Populasi dari Penelitian ini adalah Pengelola SKPD di Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN yang terdiri dari 1 kota dan 6 kabupaten. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive / judgement sampling. Data Penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengirim kuesioner ke responden secara langsung. Jumlah kusioner yang dikirim kepada responden sebanyak 511 kuesioner.
3.2. Variabel Penelitian dan Pengukurannya 1. Variabel Independen: Sumber Daya Manusia (SDM). Kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi /kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (GTZ & USAID/CLEAN Urban, 2001). Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI). Tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Jurnali & Supomo, 2002) 2. Variabel dependen: Keterandalan (ANDAL).
Kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan
bahwa informasi tersebut benar atau valid (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005). Ketepatwaktuan (TEPAT).
Tersedianya informasi bagi pembuat keputusan
pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005). 3. Variabel Intervening: Pengendalian Intern Akuntansi (PIA). Bagian dari pengendalian intern yang meliputi rencana organisasi, prosedur dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi (Standar Profesional Akuntan Publik, SA Seksi 319). Masing-masing variable diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat
Setuju.
Responden
diminta
untuk
menyatakan
setuju
atau
ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya. 3.4.
Pengukuran Variabel
Pada lampiran 1 menampilkan konstruk dan indikator-indikator yang akan diuji validitas dan reliabilitasnya. 3.5.
Analisis Pengujian Data
3.5.1. Validitas dan Reliabilitas Uji Validitas menggunakan analisis faktor dengan tujuan untuk mengetahui kevalidan butir-butir pertanyaan untuk masing-masing variabel atau untuk mengetahui validitas konstruk (Chenhall & Morris, 1986). Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai cronbach alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai cut off untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai cronbach alpha lebih dari 0.60 (Nunnally, 1978). 3.5.2. Uji Asumsi Klasik Uji
asumsi
klasik
dilakukan
untuk
menguji
normalitas,
heterokedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi data penelitian (Hair et al., 2006; Gujarati, 2003) 3.6. Model Penelitian Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian akuntansi dapat dikemukakan sebagai berikut: Model Pertama Sumber Daya Manusia Daya Manusia
Keterandalan Pelaporan Keuangan
Pengendalian Intern Akuntansi
Keuangan
Akuntansi Pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi Informasi
Gambar 1 Model Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Pengendalian Intern Akuntansi Model Kedua Sumber Daya Manusia
Ketepatwaktuan
Daya Manusia
Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pemerintah Daerah
Gambar 2 Teknologi Informasi Model Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 3. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 3.1.
Statistik Deskriptif
3.1.1. Sampel Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan
keuangan
pemda
melalui
pengendalian
intern
SUBOSUKAWONOSRATEN.
Untuk
pengumpulan
data
akuntansi
di
menggunakan
kuesioner. Kuesioner tersebut didistribusikan langsung oleh peneliti kepada
responden. Jumlah kuesioner yang dikirim kepada responden sebanyak 511 kuesioner. Pengiriman dan pengembalian kuesioner data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di masing-masing Dinas SKPD yaitu 1 (satu) Pemerintah Daerah Kota dan 6 (enam) Kabupaten di SUBOSUKAWONOSRATEN.
Kuesioner
yang disebarkan
sejumlah 511 eksemplar dan yang diterima/kembali sejumlah 407 eksemplar, dengan tingkat response rate sebesar 79,65%. Ditunjukkan dalam lampiran 3. 3.2.
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Hasil uji reliabilitas terhadap sumber daya manusia diperoleh nilai alpha
(α) sebesar 0,9130 dan
hal ini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item
pertanyaan terhadap sumber daya manusia adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas terhadap pemanfaatan teknologi informasi diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,7080, hal ini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan terhadap pemanfaaatan teknologi informasi adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas terhadap pengendalian intern akuntansi diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,8340, hal ini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan terhadap pengendalian intern akuntansi adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas terhadap keterandalan pelaporan keuangan diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,6730, hal ini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan terhadap keterandalan pelaporan keuangan adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,7240, hal ini dapat disimpulkan
bahwa keseluruhan item pertanyaan terhadap
ketepatwaktuan pelaporan
keuangan adalah reliabel. 3.3.
Pengujian Hipotesis Parameter estimasi hubungan antara konstruk yang dihipotesiskan dianalisis
dengan menggunakan kriteria critical ratio (CR) yang identik dengan uji t dalam analisis regresi menunjukkan: Hasil pengujian hipotesis H1 menunjukkan bahwa nilai critical ratio (CR) adalah 11,645 dan S.E sebesar 0,637. Ini juga terlihat dari nilai estimate sebesar 2,678.
Dengan demikian hasil uji statistik berhasil membuktikan bahwa sumber
daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan kondisi sub bagian akuntansi/ tata usaha keuangan yang sudah mendukung. Dari hasil wawancara pada saat pengambilan kuesioner diperoleh informasi bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/ tata usaha keuangan yang ada di Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN sudah mencukupi baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada memiliki beberapa pegawai akuntansi. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/ tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, hal ini terlihat dari data demografi responden. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi / tata usaha keuangan yang ada sudah terspesifikasi dengan jelas. Fungsi dan proses akuntansi dapat dilaksanakan oleh pegawai yang
memiliki pengetahuan di bidang ilmu akuntansi. Dalam praktik di lapangan, jumlah pegawai yang berlatar belakang akuntansi sudah mencukupi sehingga peraturan
perundang-undangan
yang
mewajibkan
satuan
kerja
untuk
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada akan diberdayakan. Hal ini juga diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung secara empirik studi Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004). Oleh karena itu untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi akuntansi harus dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya manusia. Hasil pengujian hipotesis H2 menunjukkan bahwa nilai critical ratio (CR) adalah 11,407 dan S.E sebesar 0,171. Ini juga terlihat dari nilai estimate sebesar 1,446.
Dengan demikian hasil uji statistik
berhasil membuktikan bahwa
pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literature-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Hasil penelitian ini mendukung secara empirik studi Hevesi (2005). Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kebocoran
yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan maka perlu memenuhi karakteristik/nilai informasi dari pelaporan keuangan yaitu keterandalan. Hasil pengujian hipotesis H3 menunjukkan bahwa nilai unstandardized coefficients sumber daya manusia sebesar 0,001, nilai std. Error sebesar 0,002, nilai standardized coefficients sebesar 0,017, nilai t sebesar 0,463, dan signifikansi
sebesar 0,644.
Dengan demikian hasil uji statistik
membuktikan bahwa sumber daya manusia
nilai
berhasil
mempunyai pengaruh yang tidak
signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak mendukung secara empirik studi Hevesi (2005). Sumber daya manusia akan sangat membantu mempercepat penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut menjadi tepat waktu. Hasil pengujian hipotesis H4 menunjukkan bahwa nilai unstandardized coefficients pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,052, nilai std. Error sebesar 0,002, nilai standardized coefficients sebesar 0,878,
nilai t sebesar
24,544, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian hasil uji statistik berhasil membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi
mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung secara empirik studi Donnelly (1994). 4.
PENUTUP
4.1.
Simpulan
Simpulan dari hasil pengolahan dan pembahasan data adalah sebagai berikut: Hasil pengujian hipotesis H1 menunjukkan bahwa
sumber daya manusia
berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian Alimbudiono & Fidelis (2004). Hal ini disebabkan kondisi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang sudah mendukung dan juga diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis H2 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan
pelaporan
keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Hasil pengujian hipotesis H3 menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh
tidak signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan
pemerintah daerah. Hasil ini tidak mendukung penelitian Hevesi (2005). Sumber daya manusia akan sangat membantu mempercepat penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut menjadi tepat waktu.
Hasil pengujian hipotesis H4 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian Donnelly (1994).
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data memiliki
keunggulan dari sisi kecepatan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu. Hasil penelitian ini memberikan dukungan yang kuat terhadap kedua model tersebut. Ini ditunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan didukung dengan tabel Goodness of Fit yang cukup tinggi dalam mendukung validitas model. 5.2. Saran Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah: Memperbesar jumlah sampel dan melengkapi metode survey dengan wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti sempat mewawancarai beberapa responden dan menemukan adanya perbedaan antara jawaban di kuesioner dan jawaban secara lisan untuk pertanyaan/pernyataan yang sama. Memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini atau menggunakan kuesioner yang tingkat validitas dan reliabilitasnya lebih tinggi. 5.3. Keterbatasan
Penelitian ini dilakukan hanya di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir ke semua objek. Dengan kata lain validitas eksternal dari hasil penelitian ini masih rendah. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden. 5.4. Implikasi Implikasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah: Dengan memperhatikan dan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.
DAFTAR PUSTAKA Adriansyah. 2006. Local Financial Information Systems. Makalah Training Budget Performance Capacity Building for Effective Public Finance. Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 No. 02. Hal. 18–30. Anonim. Tinjauan Pustaka. www.yahoo.com ANTARA News. 7 Agustus 2007. Wapres Akui Pemanfaatan TIK Belum Maksimal. Astuti Sri. 2001. Ketidakpastian Tugas Sebagai Variabel Moderating Terhadap Hubungan Antara Kemanfaatan Teknologi Informasi dan Kepuasan Pemakai Pada Und-user Computing. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Ashbaugh S, Collins D & Kinney W. 2007. The Discovery and Reporting of Internal Control Deficiencies Prior to Sox-Mandated Audits. Journal of Accounting and Economics, fothcoming. hhtp://ssrn.com/abstract694681. 23 Juli 2007.
Auditor-Contoller County of Control Questionnaire.
Yoo
Departemen.
Februari, 2005. Internal
Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Benedicta Dhias A.N.S, Ronny Prabowo & Intiyas Utami. 2008. Faktorfaktor yang mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal: Studi Empiris Pada PDAM yang Diaudit Oleh BPK. Accounting Conference, Doctoral Colloquium and Accounting Workshop. Jakarta. Bharadwaj. 1999. A Resource-based Perspective on Information Technology Capability and Firm Performance: An Empirical Investigation, MIS Quarterly. Bharadwaj & Konsynski. 1999. Information Technology Effects Performance as Measured by Tobin’s. Management Science.
on
Firm
BUMN Go Public. 23 Juli 2007. Laporan Hasil Penelitian Kesiapan BUMN Go Public Terhadap Pelaporan Sistem Pengendalian Internal. Hhtp://www.bpkp.go.id/index.php?idpage=596&idunit=48.
Cohen, Sandra. February, 2007. Assessing It As A Key Success Factor For Accrual Accounting Implementation In Greek Municipalities.Journal of Financial Accountability & Management. Cooper, Donald R. & Pamela S. Schindler. 2003. Business Research Method. Eight Edition. Mc Graw Hill. Dinata, Anton Mulhar. 2004. Tinjauan Atas Kesiapan SDM pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi Daerah Menuju Terciptanya Good Governance di Era Otonomi Daerah. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya. Donnelly, Mike, John F. Dalrymple, & Ivan P. Hollingsworth. 1994. The Use And Development of Information Systems and Technology in Scottish Local Goverment. International Journal of Public Sector Management, Vol. 7 No. 3. Hal 4-15. Doyle J, W. Ge & Mc Vay. 2006. Determinants of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics. Efferin, Sujoko. 2008. Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Ellyana, Denovita. Achyar Redy & Ardi Hamzah. 2008. Variabel Anteseden & Konsekuensi Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura). Accounting Conference, Doctoral Colloquium and Accounting Workshop. Jakarta. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004. BPFE, Yogyakarta. Gujarati, Damodar York.
N. 2003. Basic
Econometrics. McGraw-Hill, Inc. New
Ghozali, Imam. 2004. Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 16.0. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. -------------------, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Hair, J.F., Black, William C. Babin, Barry J. Anderson, Roplh E. Tatham, & Ronald L. 2006. Multivariate Data Analysis. Sixth Edition. Upper Saddle River, Prentice Hall International, Inc. Hamzah, Ardi. 2009. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura). Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi. UGM. Henly, D, A. Likierman, J. Perrin, M. Evans, I. Lapsley, & J. Whiteoak. 1992. Public Sector Accounting and Financial Control. Fourth Edition. Chapman & Hall. Hevesi, G. Alan. 2005. Standards for Internal Control in New York State Government. www.osc.state.ny.us Hakim, Abdul. 2001. Statistika Ekonosia UII. Yogyakarta.
Deskriptif untuk Ekonomi dan Bisnis.
Imelda. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya. Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. SNA
XI. Pontianak. Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan RI. 2005. Kelemahan Desain dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal. www.itjen.depkeu.go.id. -----------------, 2006. Peran Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP ). www.itjen.depkeu.go.id. Jurnali, Teddy & Bambang Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan TI Terhadap Kinerja Akuntan Publik. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 5 No.2 Hal. 214-228. Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. UPP STIM YKPN. Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No.1, Hal 1-17. -----------------, 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta. Mas’ud, Fuad. 2004. Survai Diagnosis Organisasional: Konsep & Aplikasi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Muhammad, Fadel & Nurlan Darise. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). PT Indeks Jakarta. Media Indonesia. 9 Desember 2006. Sistem Akuntansi Pemerintah Lemah. Nunnaly, J.C. 1978. Psychometric Theory. New York, Mc Graw-Hill. Noviyanti, Suzy & Intiyas Utami. 2004. Dasar-dasar Pengauditan. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. Pikiran Rakyat. 27 April 2007. DPRD Kemungkinan Dipertanyakan Ketidaksesuaian LPJ.
Panggil Gubernur:
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2005 Nomor 40. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Keuangan Negara.
Tahun
2003 tentang
-------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
-------------------, Peraturan Pemerintah Nomor Informasi Keuangan Daerah.
56 Tahun 2005 tentang Sistem
-------------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Riasetiawan, Mardhani. 2007. Tinjauan Teoritis Sistem Informasi Akuntansi. www.google.com. Rahmawati. 1997. Hubungan Antara Profesionalisme Internal Auditor dengan Kinerja, Kepuasan, Komitmen dan keinginan untuk pindah. Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Rahmawati & Subekti Djamaluddin. 2008. Pengaruh Faktor Individu dan Teknologi Terhadap Penerimaan Pembelajaran Berdasar Teknologi Web Pada Mahasiswa Akuntansi Di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 4 rd Edition, John Wiley & Sons, Inc. Suara Karya. 17 Desember 2005. BPK Baru Audit 80 Persen APBD. Sugijanto. 2002. Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. Lintasan Ekonomi. Volume XIX Nomor 1. Hal 50-66. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Penerbit Alfabeta Bandung.
Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta. Singgih Santoso. 2000. Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS Versi 12. PT Komputindo Kelompok Gramedia. Scott, William R. 2000. Financial Accounting Theory. USA : Prentice-Hall. Tim GTZ-Support for Decentralization Measures / P4D. Mei, 2005. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jilid II : Sumber Daya Manusia Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah. Triyuwono, Iwan & Roekhudin. 2000. Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta). Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 3 No. 2 Hal. 151-167.
Wahana Komputer. 2003. Panduan Aplikatif Sistem Berbasis Komputer. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Akuntansi Online
Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval & Bernard Wong-OnWing. 2000. Accounting Information Systems: Essensial Concepts and Applications. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc. World
Bank. Maret, 2007. Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh: Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah di Aceh.
hhtp://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian Internal. 27 Februari 2008. hhtp://en.wikipedia.org/wiki/COSO
Tabel 1 Regresion Weight (Pengujian Hipotesis H1 dan H2) Pengaruh PIA ANDAL ANDAL
<--<--<---
SDM PIA PTI
Estimate 2,678 0,509 1,446
S.E
C.R.
P
0,637 0,589 0,171
11,645 14,177 11,407
** ** **
Sumber : Data Primer yang diolah (Print Out Path Analysis : AMOS) 2008
Tabel 2 Goodness of Fit ____________________________________________________________ R Square Communality GoF SDM 0,4579 0,82445 Pemanfaatan TI 0,2638 0,71603 PIA 0,4676 0,72504 0,7 Andal 0,7435 0,74523 Tepat Waktu 0,4674 0,78547 ____________________________________________________________ Sumber: diolah dari hasil penelitian
Tabel 3 Coefficients (Pengujian Hipotesis H3 dan H4)
Keterangan (Constant) Pemanfaatan TI SDM
Unstandardized Coefficients 11,885 0,052 0,001
Sumber: diolah dari hasil penelitian
Std. Error 0,083 0,002 0,002
Standardized t Coefficients 0,000 143,233 0,878 24,544 0,017 0,463
Sig. 0,000 0,000 0,644
