RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SEKRETARIS JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI. --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Hadir Izin Acara
: : : : : : : : : : :
2014-2015 IV Terbuka RDP Komisi III DPR RI Kamis, 11 Juni 2015 Pukul 13.25 s.d. 14.55 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI 27 orang Anggota dari 54 orang Anggota Komisi III DPR-RI. 3 orang Anggota. Pembahasan RKAK-L dan Pembicaraan Pendahuluan dalam Rangka Penyusunan RAPBN 2016, untuk Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi.
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 13.25 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, SH.,MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Terhadap Pembahasan RKAK-L dan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2016, disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, beberapa hal sebagai berikut : Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan RI No. S-288/MK.02/2015 dan 0082/M. PPN/04/2015, tanggal 15 April 2015 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, MK mendapatkan alokasi Pagu Indikatif sebesar Rp250.368.908.000,- (dua 1
ratus lima puluh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu rupiah). Pagu Indikatif tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) fungsi dan 4 (empat) program yaitu : NO FUNGSI / PROGRAM PAGUINDIKATIF (Rp) A. FUNGSI PELAYANAN UMUM 163.146.366.000 1. Program Dukungan Manajemen dan 147.764.416.000 Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI 2. Program Peningkatan Sarana dan 15.381.950.000 Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI B. FUNGSI KETERTIBAN DAN 87.222.542.000 KEAMANAN 3. Program Penanganan Perkara Konstitusi 68.919.766.000 4. Program Peningkatan Pemahaman Hak 18.302.776.000 Konstitusional Warga Negara JUMLAH 250.368.908.000 Usulan Tambahan Pagu Anggaran TA 2016 Bahwa berdasarkan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan kewajiban konstitusional pada TA 2016, MK membutuhkan anggaran sebesar Rp284.366.321.000,-. Dengan demikian terdapat kekurangan anggaran MK Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp33.997.413.000,- dari Pagu Indikatif sebesar Rp250.368.908.000,sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini. 2. Beberapa hal yang disampaikan oleh MPR RI, diantaranya sebagai berikut : Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0082/M.PPN/04/2015 dan S-288/MK.02/2015, tanggal 15 April 2015, perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, MPR RI memperoleh pagu indikatif sebesar Rp. 953.302.827.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). yang dijabarkan dalam program sebagai berikut : 1. Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya sebesar Rp. 834.006.550.515,2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR menjadi sebesar Rp. 88.310.464.485,3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana MPR menjadi sebesar Rp. 30.985.812.000, Usul Penambahan Anggaran MPR RI Tahun 2016 1) Dari pagu indikatif yang diperoleh, belum dapat membiayai seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pada kesempatan ini MPR mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp. 666.379.438.260,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga 2
Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah), yang dialokasikan untuk : a. Tambahan pada Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya sebesar Rp 638.074.616.046,- Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan berbagai Tugas Pimpinan MPR dan Badan-Badan yang belum terakomodir di dalam pagu indikatif. b. Tambahan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR sebesar Rp 28.304.822.214,- Anggaran ini dialokasikan untuk pengadaan kendaraan bermotor, renovasi ruang fraksi-fraksi di gedung Nusantara IV dan peralatan serta fasilitas perkantoran Sekretariat Jenderal dalam rangka memberikan dukungan yang optimal kepada Majelis. 2) Dari pengajuan tambahan tersebut belum mencakup kebutuhan untuk pembangunan gedung dan ruangan Museum, Perpustakaan, Ruang Fraksi, Ruang Rapat Badan-Badan, Ruang kerja Pimpinan MPR, Ruang Kerja dan Rapat Lembaga Kajian yang sedang disusun estimasi kebutuhan anggarannya. Rencana kebutuhan anggaran pembangunan gedung segera kami susulkan pada kesempatan rapat Komisi III berikutnya. Realisasi anggaran tahun 2015 yang sampai saat ini baru mencapai lebih kurang sebesar Rp. 168.609.112.134,- (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atau 17,25% dari keselurahan anggaran sebesar Rp. 977. 261.761.270,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah). 3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, diantaranya sebagai berikut : Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: 0082/M.PPN/04/2015 dan Nomor: S288/MK.02/2015 tanggal 15 April 2015 menetapkan bahwa Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.069.594.539.000,- (satu triliun enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 1) Program Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi sebesar Rp.467.283.737.000 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI sebesar Rp.478.713.338.000 3) Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur DPD RI sebesar Rp.123.597.464.000 Penyusunan rencana kerja dan anggaran DPD RI Tahun Anggaran 2016 didasarkan atas Rencana Strategis DPD RI Tahun 2015-2019 yang mengalami peningkatan pada beban kerja dan mekanisme pelaksanaan tugas DPD RI serta peningkatan alokasi anggaran gaji dan tunjangan PNS, sehingga program-program yang ada di pagu indikatif perlu dilakukan pergeseran pagu program sebagai berikut: 3
Pergeseran Pagu Program Pagu Indikatif DPD Tahun Anggaran 2016 NO
1
2.
3.
PROGRAM
Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD Peningkatan Aparatur DPD Sarana dan Prasarana JUMLAH
PAGU INDIKATIF 2016 467.283.737.000
PERGESERAN PAGU INDIKATIF 2016 452.000.000.000
478.713.338.000
517.294.539.000
123.597.464.000
100.300.000.000
1.069.594.539.000
1.069.594.539.000
Berkenaan dengan Pagu Indikatif tersebut, Pimpinan DPD RI menugaskan kepada Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran DPD RI Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut: A. Program Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi Rp.452.000.000.000 1) Dukungan Pengelolaan Kesekretariatan dan Keprotokolan Pimpinan DPD RI Rp.70.425.000.000 2) Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD RI, dan Pengembangan Kerjasama DPD RI Rp.103.875.000.000 B. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD Rp.517.294.539.000 C. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur DPD RI Rp.100.300.000.000 Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2016 tersebut hanya dapat mendukung kegiatan DPD RI sebagai berikut: 1. Gaji dan tunjangan anggota DPD dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI di ibukota negara serta pegawai Setjen DPD RI di 4 (empat) provinsi; 2. Penyusunan produk legislasi dan hasil pengawasan DPD RI atas Undang-Undang Tertentu; 3. Kegiatan Operasional Kantor DPD RI di Ibu Kota Negara (ATK, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Peralatan Kantor, Pengadaan Peralatan kantor, dll); 4. Penyelenggaraan dukungan operasional kerja Sekretariat Jenderal DPD (Penatausahaan organisasi dan SDM, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan akuntabilitas lembaga, dll); 5. Pembangunan Kantor (Permanen) DPD RI di 3 (tiga) provinsi yang diprioritaskan bagi provinsi yang telah selesai pekerjaan konsultasi, perencanaan gedung (desain perencanaan), yaitu: Jambi, Sulawesi Utara, dan NTB.
4
Usulan Penambahan Pagu DPD RI Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2016 belum dapat memenuhi program/kegiatan DPD RI Tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPD RI Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2015 – 2019, sehingga DPD RI mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2016 sebesar Rp.1.526.413.700.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Fungi Legislasi dan Pengawasan DPR 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945. 3. Kegiatan Pencarian Data/Fakta atas Permasalahan Daerah dan Pengaduan Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang sifatnya mendesak dan harus segera ditindaklanjuti; 4. Sosialisasi dan publikasi DPD RI sebagai bentuk akuntabilitas kinerja DPD RI tahun 2009-2014; 5. Pembentukan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi, meliputi: a. Operasional Kantor (sementara) DPD RI di ibukota provinsi yaitu Gaji dan Tunjangan Pegawai; Biaya Operasional Kantor; dan Pembinaan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi, meliputi: Detasering Pegawai, Pendidikan Teknis dan Pelatihan Keterampilan bagi Staf di Kantor Sekretariat DPD RI di Daerah, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, dan pengkajian/ pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah. b. Pembangunan gedung Kantor (Permanen) DPD RI di 1 (satu) provinsi. 4. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut : Meminta penjelasan tentang dasar Program penyelesaian sengketa pemilu serta pagu yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam program kegiatanya terlalu besar. Bahwa pembahasan anggaran yang dilaksanakan di Komisi III sifatnya penting, oleh karena itu kepada Sekjen MPR untuk hadir dan tidak diwakilkan. Perlu dikaji ulang terhadap usulan DPD RI yang meminta tambahan anggaran sebesar Rp 1.526.413.700.000,-
5
III. PENUTUP Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen MPR RI, dan Sekjen DPD RI, tidak mengambil keputusan / kesimpulan, namun semua pembahasan yang terkait dengan usulan RKAK-L dan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2016 dari masing-masing mitra kerja Komisi III DPR RI akan dibahas dalam Rapat Pleno Komisi III dimana fraksi-fraksi yang ada di Komisi III akan menyampaikan pandangannya dalam Rapat Pleno Komisi. Rapat ditutup pukul 14.55 WIB
6
