Bidang : Akuntansi Sektor Publik

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

Bidang : Akuntansi Sektor Publik HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali) Priyo Hari Adi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Abstracts Fiscal decentralization brings more advantages for regions to manage their own fiscal capacities. Regions governments have opportunity to increase economic efficiency because the governments have informational advantages concerning resource allocation. The governments are in the better position to provide the kind of public goods and services that closely meets the local needs. This study tends to examine the impact of the changes of expenditure structure both to the economics growth and also to the regional own revenue. It is also intended to examine the direct and indirect effect the changes of capital expenditure to the regional own revenue In relation with the changes of expenditure structure, the research finds that it significantly influences both regional economics growth and regional own revenue It also finds that the government’s decision to alocate the greater capital expenditure to the supported economic growth infrastructures wiil brings more regional own revenue. Key Words : Fiscal decentralization, economic growth,, capital expenditure, regional own revenue

Padang, 23-26 Agustus 2006 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi………… K-ASPP 03

1


LATAR BELAKANG MASALAH Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi

masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih, 2003). Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan pada saat kurang tepat mengingat hampir seluruh daerah sedang berupaya untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang dimulai pertengahan 1997 (Saragih, 2003). Akibatnya kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan yang lain.

Kebijakan ini justru dilakukan pada saat terjadi disparitas pertumbuhan

(ekonomi) yang tinggi. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Daerahdaerah yang kapasitas fiskalnya rendah, cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengotimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergesaran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Padang, 23-26 Agustus 2006 2 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi…………

K-ASPP 03

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Kesinambungan pembangunan daerah relatif lebih terjamin ketika publik memberikan tingkat dukungan yang tinggi. Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian,

salah

satunya

dengan

membuka

kesempatan

berinvestasi.

Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini. Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

MASALAH PENELITIAN Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah dampak belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemandirian daerah ? 2. Bagaimanakah dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian daerah

TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS PERANAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM DESENTRALISASI FISKAL Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Ekploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik (Lewis, 2003). Wurzel (1999) menegaskan meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (charge), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (cost and benefit), misal dalam penentuan tarif layanan publik. Padang, 23-26 Agustus 2006 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi………… K-ASPP 03

Keengganan masyarakat untuk 3

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif (Mardiasmo, 2002). Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alsan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo 2002). Dari 803 perda penerimaan daerah, 90,3 % merupakan retribusi (Lewis, 2003). Namun, banyaknya perda ini tidak memberikan tambahan pendapatan daerah yang signifikan. Hal ini menunjukkan indikasi adanya tingkat layanan publik yang masih rendah. Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Wong (2004) menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Mereka

menemukan adanya korelasi yang kuat antara share (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi, 1997) Dari pemaparan ini dapat ditarik 2 hipotesis sebagai berikut : Hipotesis 1 (H1) : Belanja

Modal

(Pembangunan)

mempunyai

dampak

positif

terhadap

mempunyai

dampak

positif

terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Hipotesis 2 (H2): Belanja

Modal

(Pembangunan)

peningkatan PAD


4


ARTI PERTUMBUHAN DAERAH BAGI KEMANDIRIAN DAERAH Salah satu tujuan utama desentralisasi

fiskal adalah menciptakan

kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Ketergantungan pada transfer dari permerintah pusat dari tahun ke tahun harus semakin dibatasi. Oates (1995) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa pemda harus mengurangi ketergantungan ini : 1. Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal. 2. Ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien. Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas 2003). Data menunjukkan bahwa kontribusi PAD meningkat dari 6,59 % pada tahun 2001 menjadi 7,33 % pada tahun 2002 (Badan Pusat Statistik, 2004), dengan sumber utama penerimaan dari pajak daerah dan retribusi. Namun demikian, kontribusi PAD ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan transfer pusat (DAU dan DAK) yang mencapai 79,14 %. Lewis (2003) menemukan terjadi kenaikan penerimaan yang cukup signifikan terkait dengan penerimaan pemda, yaitu sebesar 56 % untuk pemerintah propinsi dan 103 % untuk pemerintah kabupaten dan kota. Dari kenaikan tersebut, PAD memberikan kontribusi pada masing-masing pemda sebesar 76 % dan 46 %. Gambaran ini menunjukkan belum optimalnya pemda (khususnya kabupaten dan kota) dalam menggali potensi lokal yang dimiliki. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003).

Daerah yang pertumbuhan ekonominya

positif mempunyai

kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih

berkonsentrasi

pada

pemberdayaan

kekuatan

ekonomi

lokal

untuk

menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi. Padang, 23-26 Agustus 2006 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi………… K-ASPP 03

5

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG Sektor-sektor industri, khususnya jasa, perlu dioptimalisasi. Pajak dan retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan ekses/nilai tambah dari lebih optimalnya sektor imdustri ini (Kadjatmiko dan Mahi dalam Sidik, 2002). Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD (pajakdan restribusi) yang akan diterima. Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB. Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan oleh Bappenas (2003) pada pemerintah propinsi menunjukkan ada 12 propinsi (41,37 %) yang mempunyai nilai elastisitas ≥ 1 (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan PAD. Sedangkan propinsi yang lain perubahan PDRB-nya tidak cukup mempengaruhi perubahan PAD. Patut diduga adanya kenaikan nilai tambah PDRB lebih banyak keluar dari daerah tersebut. Dalam era desentralisasi fiskal hal semacam ini wajar terjadi, mengingat adanya kompetisi antar pemerintah dalam memfasilitasi berbagai sektor guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai contoh adalah dibukanya peluang berinvestasi dengan berbagai kemudahan. Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Lin dan Liu, 2000; Saragih, 2003; Bappenas, 2003). Hipotesis yang dapat dikembangkan dari pemaparan ini adalah : Hipotesis 3 (H3) : Pertumbuhan Ekonomi memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan PAD Dari paparan diatas, dapat ditarik hubungan antara hipotesis 1,2 dan 3. Hubungan antara variabel yang ada dalam hipotesis ini tampak dalam gambar 1: METODE PENELITIAN Sampel Dan Data Sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota se Jawa – Bali. Alasan pemilihan sampel ini

adalah daerah kabupaten dan kota ini memiliki

karakteristik ekonomi dan geografis yang sama dan secara teoritis dan empiris Padang, 23-26 Agustus 2006 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi………… K-ASPP 03

6

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG berbeda di luar Jawa-Bali (Abdullah dan Halim, 2004). Dengan keterbatasan sumber daya alam, kabupaten dan kota se Jawa-Bali ini relatif lebih mengandalkan potensi penerimaan lain, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi (Kuncoro, 2004). Data yang akan digunakan dalam analisis ini adalah data APBD realisasi pemerintah kabupaten

dan kota

se Jawa-Bali tahun 1998–

2003.

Untuk

kepentingan analisis, data akan dikelompokkan menjadi data sebelum dan data sesudah pelaksanaan desentralisasi. Data sebelum desentralisasi adalah data APBD, PDRB maupun pendapatan per kapita untuk tahun 1998 – 2000. Sedangkan data sesudah pelaksanaan desentralisasi adalah data-data yang sama untuk tahun 2001 – 2003.

Alat Analisis •

Analisis Diskriptif Analisis ini menggunakan alat-alat analisis diskriptif

seperti rata-rata, nilai

minimum, maksimun, standar deviasi. Analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal alokasi belanja pembangunan maupun tingkat penerimaan PAD Adapun pertumbuhan ekonomi (dalam konteks daerah) maupun pendapatan per kapita dihitung dengan formulasi berikut ini (Kuncoro 2004) : Pertumbuhan Ekonomi (Rog) = (PDRBt – PDRB t-1) PDRBt-1 x 100 % Keterangan : PDRBt

= Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t •

Analisis Jalur (Path Analysis) Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis 1-3. Dengan alat ini dimungkinkan pengujian pengaruh simultan (efek langsung dan tidak langsung) sebuah variabel terhadap variabel-variabel lain. Pengujian asumsi klasik diperlukan sebelum dilakukan analisis struktural ini. Adapun uji asumsi yang digunakan adalah normalitas, outlier, autokorelasi dan multikolinearitas (Ferdinand, 2002; Ghozali dan Fuad, 2005).


7


HASIL DAN PEMBAHASAN DISKRIPSI BELANJA PEMBANGUNAN DAN PAD Desentralisasi fiskal yang mulai efektif per 1 Januari 2001 tidak serta merta mengubah perilaku pemerintah daerah (pemda) dalam menetapkan proporsi belanja pembangunannya. Data menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2003, rata-rata proporsi belanja pembangunan daerah adalah sebesar 23,49 %. Dibanding dengan periode sebelum desentralisasi (tahun 1998 – 2000), rata-rata belanja ini sebetulnya mengalami penurunan sebesar ± 4,16 %. Rata-rata belanja dalam periode sebelum desentralisasi sebesar

27,65% (Adi, 2005). Hal ini berakibat pada penurunan

kontribusi PAD yang cukup besar pula, yaitu dari 12,27 % (sebelum desentralisasi) menjadi hanya 8,39 % (turun ± 3,88 %). Meskipun demikian, besarnya penurunan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pemda. Beberapa kejadian penting yang memberikan andil turunnya belanja pembangunan (Brodjonegoro dan Vasques, 2002):

Adanya mutasi pegawai pemerintah pusat ke daerah yang berlangsung sangat drastis.

Banyak pemda yang mengeluh dikarenakan menerima limpahan

pegawai lebih dari yang dibutuhkan.

Adanya perintah dari pemerintah pusat agar pemda menaikkan gaji pegawai negeri sipil (per 1 Januari 2001) Akibatnya, belanja pemda lebih banyak tersedot untuk belanja rutin (belanja

gaji pegawai naik secara tajam). Produktifitas belanja ini sangat kecil, terlebih lagi bagi pemda-pemda yang menerima pegawai lebih dari yang diinginkan. Apabila data tahun 2001 tidak turut diperhitungkan, tampak bahwa sebenarnya pemda mempunyai inisiatif yang cukup tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Rata-rata belanja pembangunan lebih besar, yaitu sebesar 28,34 % dengan belanja terbesar 66,56 % dan terkecil hanya 7,37 %. Walaupun demikian, naiknya porsi belanja pembangunan ini tidak diikuti dengan naiknya PAD. Rata-rata PAD setelah 3 tahun pelaksanaan desentralisasi justru lebih kecil daripada era sebelumnya, yaitu hanya sebesar 9,51 % (rata-rata sebelum desentralisasi mencapai 12,27 % - Adi, 2005). Realitas ini memberikan beberapa indikasi (dugaan), antara lain :


8


Masih tingginya penerimaan (transfer) dana dari pusat. Prosentase kenaikan PAD tidak lebih besar daripada prosentase penerimaan dari transfer. Kenyataan ini menunjukkan masih tinggi ketergantungan sebagian besar pemda pada dana dari pusat ini.

Riset Abdullah dan Halim (2004) menunjukkan adanya

kecenderungan ini, belanja daerah sangat dipengaruhi oleh penerimaan DAU.

Tingginya transfer dana dari pusat justru menyebabkan rendahnya inisiatif pemda untuk meningkatkan PAD.

Brodjonegoro dan Vasques (2002)

menemukan adanya korelasi negatif antara besanya DAU dengan tax effort daerah.

Agresifitas pemda dalam melaksanakan pembangunan tidak dapat secara langsung dirasakan dampaknya.

Penerimaan PAD tidak merefleksikan

sepenuhnya dampak pembangunan yang dilakukan TABEL 1 DISINI PENGUJIAN ASUMSI

Uji Normalitas dan Outliers Pengujian normalitas dan outlier menggunakan bantuan software AMOS versi 4. Normalitas data diukur nilai Critical Ratio (CR) uji atas kemencengan (skewness) maupun kemiringan data (kurtosis). Asumsi normal bila nilai uji tidak lebih atau sama dengan 2,58 atau lebih dari atau sama dengan -2,58 (Hair dkk, 1998). Pengujian awal menunjukkan bahwa data PAD tidak berdistribusi normal. Nilai CR untuk kemencengan dan kemiringan masing–masing 4,758 dan 3,872. Sementara nilai untuk data variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja pembangunan sudah menunjukkan berdistribusi normal. Remidiasi dilakukan dengan menghilangkan data-data oulier. Setelah data-data ini dikeluarkan (tidak digunakan lagi) kemudian dilakukan uji normalitas kembali. Hasil pengujian menemukan bahwa data sudah terdistribusi normal. Selain itu juga terdeteksi bahwa keseluruhan data terdistribusi normal secara multivariat (nilai CR = 0,891).

Uji Autokorelasi dan Multikolinearitas Hasil pengujian dengan menggunakan tes Durbin Watson menunjukkan tidak

terjadi gejala autokorelasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai uji yang masih Padang, 23-26 Agustus 2006 9 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi…………

K-ASPP 03

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG dibawah 2, yaitu sebesar 1,805. Gejala autokorelasi ditunjukkan apabila dari uji ini diperoleh nilai diatas 2 (Hair dkk, 1998). Gejala multikolineritas juga tidak terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya nilai korelasi antar variabel yang melebihi 0,9 (Ghozali dan Fuad, 2005) Berdasarkan pengujian asumsi klasik ini, maka dapat dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis jalur. Melalui pengujian ini dapat diketahui efek langsung maupun tidak langsung belanja daerah terhadap PAD. PENGUJIAN HIPOTESIS Uji hipotesis yang dilakukan pada dasarnya merupakan jawaban atas berbagai macam hubungan yang dikembangkan dalam model penelitan. Model ini menunjukkan pola hubungan yang relatif komprehensif antar berbagai variabel penelitian, baik dalam konteks hubungan langsung (direct effect) maupun hubungan tidak langsung (indirect effect). Analisis regresi dalam model ini ditentukan dengan nilai critical ratio-nya (CR). Hipotesis akan diterima bila nilai CR lebih dari 2,58 (Hair dkk 1998) pada taraf signifkansi 1%. Gambaran lengkap hasil penghitungan tampak dalam tabel 2 berikut : TABEL 2 DISINI ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL

Hipotesis 1 Nilai CR untuk hubungan antara Belanja Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 8,417. Dapat disimpulkan bahwa belanja pembangunan daerah mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis 2 dapat diterima. Temuan ini memberikan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Realitas ini mendukung temuan Wong (2002) yang menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap PAD ketika pemerintah daerah melakukan pembangunan pada sektor industri.


10

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG Meningkatnya prosentase belanja pembangunan pemda dibandingkan sebelum desentralisasi memberikan indikasi adanya kesungguhan pemda untuk meningkatkan perekonomian daerah. Kenyataan ini sejalan dengan temuan Lin dan Liu (2000) yang menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara share belanja investasi dengan tingkat desentralisasi. Desentralisasi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi pada berbagai infrastruktur produktif.

Hipotesis 2 Pengujian struktural menunjukkan bahwa nilai CR untuk hubungan antara belanja pembangunan dan PAD adalah 2,612. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifkan belanja pembangunan daerah dengan penerimaan PAD. Dari hasil ini dapat dinyatakan bahwa hipotesis 3 dapat diterima. Belanja pembangunan tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur industri, tetapi juga ditujukan untuk berbagai infrastruktur jasa yang langsung terkait dengan pemberian layanan kepada publik.

Upaya peningkatan PAD

melalui retribusi ataupun pajak harus diimbangi dengan kesungguhan pemda untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Bila diamati lebih jauh, hampir di seluruh kabupaten dan kota (kecuali Bali), mengandalkan retribusi sebagai komponen utama pendapatan asli daerah. Kontribusi retribusi mencapai 42,9 %, sedangkan pajak daerah sebesar 30,91 %. (lihat tabel 3). Gambaran ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung memprioritaskan berbagai pungutan langsung dari masyarakat Artinya bisa jadi pemerintah daerah lebih agresif dalam mengeluarkan produk perundangan menyangkut retribusi ini. Realitas ini sejalan dengan Stine (1994) yang menyatakan perlunya alokasi lebih banyak untuk berbagai program-program layanan publik. Sejalan dengan itu Schwalle (1999) menegaskan perlunya untuk menilai penggunaan penerimaan pemerintah

dengan berbagai output sosial

(yang dapat dinikmati publik), misal penyediaan barang dan jasa. Sayangnya, peningkatan PAD yang diharapkan ini tidak imbangi dengan kualitas yang layanan publik yang sebanding. Hal ini dibuktikan dengan temuan Lewis (2003) yang menunjukkan bahwa dari 803 perda penerimaan daerah 90,3 % Padang, 23-26 Agustus 2006 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi………… K-ASPP 03

11

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG merupakan retribusi dan ternyata perda-perda ini tidak memberikan tambahan pendapatan daerah yang signifikan. Berbeda dengan daerah-daerah lain, pemerintah kabupatan dan kota di Propinsi Bali lebih mengandalkan penerimaan dari pajak daerah daripada retribusi untuk pendapatan asli daerahnya. Kontribusi pajak daerah mencapai 47.5% sedangkan retribusi hanya 28,01%.

Dilihat dari kedudukannya yang lebih strategis

(khususnya sebagai daerah wisata), pemerintah daerah di Bali mempunyai peluang yang lebih besar untuk meningkatkan penerimaan dari berbagai pajak yang diperkenankan di pungut, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir maupun pajak reklame (UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi) TABEL 3 DISINI

Hipotesis 3 Hasil pengujian struktural menunjukkan bahwa nilai CR untuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan PAD adalah sebesar 9,810. Hasil ini berarti pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif peningkatan PAD. Dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang positit terhadap PAD dinyatakan diterima. Dibandingkan dengan nilai titik potongnya (cut off value), nilai CR menunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi, artinya semakin besar nilai ini memberikan indikasi semakin besarnya dampak yang timbulkan oleh variabel independennya (dalam hal ini PDRB). Efek langsung yang ditimbulkan adalah sebesar 0,654 (65,4 %). Hal ini berarti kenaikan PAD, 65,4 % ditentukan oleh faktor pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain. Temuan ini sejalan dengan Saragih (2003) yang

menyatakan bahwa

pertumbuhan PAD merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi. Sependapat dengan ini Bappenas (2003) menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB, artinya setiap terjadi kenaikan PDRB akan memberikan dampak positif terhadap kenaikan PAD.


12

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG Selama in pemerintah-pemerintah daerah (kabupaten dan kota) bisa dikatakan keliru dalam memaknai densentralisasi fiskal.

Tidak efektifnya berbagai

perundangan baru yang dikeluarkan menunjukkan tidak sensitifnya pemerintah terhadap berbagai kekuatan lokal yang dimiliki. Seharusnya pemerintah mampu mengimbangi berbagai produk baru tersebut dengan pengembangan potensi ekonomi lokal, misal dengan memberikan peluang yang lebih luas kepada investor.

Dibutuhkan kepekaan yang tinggi terhadap berbagai kebutuhan

investor untuk meningkatkan aktivitas investasi ini. Tingginya aktivitas ini akan memberikan tambahan penerimaan daerah setempat (Lin dan Liu , 2000 ; Saragih, 2003 ; Bappenas, 2003)

Analisis Hubungan Langsung dan Tidak Langsung Model yang dikembangkan dalam penelitian ini memungkinkan analisis hubungan langsung dan tidak langsung antara berbagai variabel. Hubungan langsung dan tidak langsung terkait dengan hubungan antara belanja pembangunan dengan PAD. Dari hasil penghitungan diketahui bahwa belanja pembangunan mempunyai efek langsung terhadap PAD sebesar 0,182 (18,2 %). Hal ini berarti kenaikan PAD, 18,2% ditentukan oleh faktor belanja pembangunan. Namun demikian, efek total yang ditimbulkan oleh belanja pembangunan terhadap PAD adalah sebesar 0,606 (60,6 %).

Dari jumlah ini ternyata efek tidak langsungnya lebih

mendominasi, yaitu sebesar 0,424 (42,4%). Dari model ditunjukkan bahwa hubungan tidak langsung ini melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Pada jalur ini ditemukan bahwa belanja pembangunan mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi ( efek langsungnya 64,8 %), dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif dengan peningkatan PAD (efek langsung 65,4 %). Gambaran ini menunjukkan bahwa pengeluaran

pembangunan

untuk

meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan PAD. Hubungan tidak langsung antara belanja pembangunan dengan peningkatan PAD dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi.


13

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG Berbagai temuan sejalan dengan apa yang dikemukakan Madjidi (1997) yang menyatakan bahwa strategi alokasi anggaran pembangunan ini sangat penting mengingat kemampuannya untuk mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional. Desentralisasi di Cina memberikan fakta empiris terkait. Alokasi belanja untuk kepentingan industri memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak (Wong, 2004).

PENUTUP SIMPULAN Hasil analisis menunjukkan beberapa bukti empiris penting, antara lain :

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Sayangnya pertumbuhan ekonomi pemda kabupaten dan kota masih kecil, akibatnya penerimaan PAD-nya pun

kecil.

Terkait dengan PAD, penerimaan yang

menjadi andalan adalah retribusi dan pajak daerah. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin tingginya itikad pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih berkualitas. Belanja pembangunan diarahkan pada sektor yang langsung dinikmati oleh publik (Mardiasmo, 2002)

Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

IMPLIKASI TEORITIS Riset ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari riset-riset sebelumnya. Hasil-hasil riset dikembangkan dalam sebuah model yang lebih komprehensif dengan menggunakan pengujian secara simultan (efek langsung dan tidak langsung sebuah variabel dengan variabel lain). Beberapa temuan penting – menurut penulisdapat memberikan kontribusi penting untuk pengembangan teori ataupun sebagai acuan riset-riset lebih lanjut. Beberapa temuan dimaksud adalah sebagai berikut :

Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini sejalan dengan temuan


14

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentraliasasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar memberikan peluang bagi daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004).

Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan PAD. Temuan penelitian ini konsisten dengan Saragih (2003 ) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD sebenarnya merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi. Temuan ini juga sejalan dengan Bappenas (2000) yang menyatakan bahwa, pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB

Hasil penelitian lain yang sejalan dengan peneltian sebelumnya adalah terkait dengan hubungan antara belanja pembangungan dan pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitan sangat sejalan dengan Wong (2002) yang menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap PAD ketika pemerintah melakukan pembangunan pada sektor industri. Hasil ini juga mendukung Lin dan Liu (2000) berhasil membuktikan adanya korelasi yang kuat antara share belanja investasi dengan tingkat desentraliasi.

KETERBATASAN DAN SARAN UNTUK PENELITIAN MENDATANG Penelitian

ini

memiliki

beberapa

keterbatasan

dan

kemungkinan

untuk

pengembangan riset sebagai berikut :

Penelitian ini menggunakan sampel kabupaten dan kota se Jawa - Bali mengingat adanya kesamaan karakteristik. Oleh karena itu, bisa jadi daya generalisasi penelitian ini rendah. Meskipun demikian, studi ini dapat diperluas dengan menggunakan sampel daerah di luar pulau Jawa. Perbedaan karakteristik yang melekat ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan komparasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja, maupun kinerja PAD

Penelitian ini tidak memberikan gambaran secara rinci sektor belanja manakah yang memberikan kontribusi besar, baik terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi. Perlu dilakukan analisis sektoral lebih lanjut agar dapat diperoleh

gambaran, sektor mana yang mampu meningkatkan penerimaan terbesar dan Padang, 23-26 Agustus 2006 15 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi…………

K-ASPP 03

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG yang sebaliknya. Wong (2002) melakukan analisis ini dengan memilah belanja pembangunan menurut sektornya dan melihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Data pertumbuhan dalam era desentralisasi adalah data tahun 2001 – 2003, sehingga belum tentu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

Bagaimanapun dampak dari kebijakan

desentralisasi ini akan lebih nyata bila menggunakan data dengan jangka waktu yang lebih lama.


16


REFERENSI Adi, Priyo Hari. 2005.

Dampak Desentraliasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. Brodjonegoro, Bambang dan Jorge Martines Vasques. 2002. An Analysis of Indonesia’s TransferSystem : Recent Performance and Future Prospect. George State University. Andrew Young School of Policy Studies. Working Paper. Ferdinand, Augusty. 2002. Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. Ghozali, Imam dan Fuad. 2005. Structural Equation Modelling (Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Program LISREL 8.54). Badan Penerbit UNDIP. Semarang. Hair, Jr., R.E. Andersen dan W.C Black. 1998. Multivariate Data Analysis. Prentice Hall International. New Jersey. Edisi 5 Halim, Abdul. 2001. Analisis Diskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta. Hal:127-146 Lewis, Blane D. 2003. Some Empirical Evidence on New RegionalTaxes and Charges in Indonesia. Research Triangle Institute. North Carolina. Working Paper. Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decntralization and Economic Growth in China. Economic Development and Cultural Change. Chicago. Vol 49. Hal : 1 – 21. Majidi,N. 1997. Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah. Prisma. LP3ES. Vol. 3. Hal : 3-22. Padang, 23-26 Agustus 2006 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi………… K-ASPP 03

17


Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta. Oates, Wallace E. 1995. Comment on “Conflict and Dillemas of Decentralization” by Rudolf Holmes. The World Bank Research Observer. Hal : 351 – 353. .Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. Schwalle, Daniel P. 1999. The Impact of Intergovernmental Grants on The Aggregate Public Sector. Southern Economic Journal. Hal : 57 – 58. Sidik, Machfud, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro. 2002. Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Wisuda Angkatan XXI STIA LAN Tahun Akademik 2001-2002. Orasi Ilmiah. Stine, William F. 1994. Is Local Government Revenur Response ti Federal Aid Symetrical ? Evidence From Pennsylvania County Government in an era of Retrenchment. National Tax Journal 47 No. 4. Hal : 799 – 816. Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. Journal of Public Budgeting., Accounting and Financial Management. Fall. 16.3. Hal : 413 – 423. Wurzel, Eckhard. 1998. Germany Reforming Federal Fiscal Relation. Organization for Economics Development. The OECD Observer.


18


LAMPIRAN H3

PERTUMBUHAN EKONOMI

H1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

H2

BELANJA MODAL/ PEMBANGUNAN

Gambar 1 : Model Penelitian (Hipotesis 1 – 3 )


19

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG Tabel 1 Belanja Pembangunan dan PAD Setelah Desentralisasi Fiskal (Tahun 2001 – 2003) % PAD dari TOTAL PENERIMAAN

% BELANJA PEMBANGUNAN

% PAD dari TOTAL PENERIMAAN (Tanpa 2001)

% BELANJA PEMBANGUNAN (Tanpa 2001)

Rata-rata

.0914

.2382

.1029

.2794

Minimum

.0324

.1144

.0331

.1144

Maksimum

.1438

.6656

.2180

.6656

Deviasi Standar

.0370

.1074

.0437

.1298

Rata-rata

.0715

.2054

.0874

.2610

Minimum

.0417

.0483

.0452

.0831

Maksimum

.1906

.3777

.2250

.4686

Deviasi Standar

.0308

.0871

.0341

.0912

Rata-rata

.0648

.2473

.0785

.3118

Minimum

.0267

.1300

.0333

.1337

Maksimum

.2587

.5159

.2543

.5531

Deviasi Standar

.0450

.0820

.0433

.0839

Rata-rata

.0830

.1625

.0945

.1676

Minimum

.0428

.0855

.0536

.0737

Maksimum

.1778

.2758

.1861

.2608

Deviasi Standar

.0572

.0757

.0543

.0669

Rata-rata

.1328

.3198

.1300

.3529

Minimum

.0314

.2120

.0405

.2064

Maksimum

.2818

.4226

.2258

.5010

Deviasi Standar

.0946

.0778

.0748

.1223

Rata-rata

.1581

.2737

.1495

.2839

Minimum

.0380

.1045

.0509

.1168

Maksimum

.5782

.4766

.5036

.4303

Deviasi Standar

.1719

.1127

.1461

.1002

Rata-rata

.0840

.2349

.0952

.2835

Minimum

.0267

.0483

.0331

.0737

Maksimum

.5782

.6656

.5036

.6656

Deviasi Standar

.0667

.0952

.0595

.1041

Kode Propinsi

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

DI Yogyakarta

Banten

Bali

Total

Sumber : Data BPS (diolah)


20

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG Tabel 2 Penghitungan Uji Hipotesis CR

Efek Langsung

Efek tidak Langsung

Efek Total

Belanja Pembangunan Æ PDRB

8,417

0,648

0,000

0,648

Belanja Pembangunan Æ PAD

2,612

0,182

0,424

0,606

0,654

0,000

0,654

Hubungan

PDRB Æ PAD

9,810

Sumber : data BPS (diolah)

Tabel 3 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kode Propinsi Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

DI Yogyakarta

Banten

Bali

Total

Rata-rata

Pajak daerah .3466

Retribusi .4531

Minimum

.0816

.2203

Maksimum

.7535

.8101

Deviasi Standar

.1780

.1673

Rata-rata

.2471

.4946

Minimum

.1204

.1691

Maksimum

.5582

.6847

Deviasi Standar

.1236

.1300

Rata-rata

.2813

.3646

Minimum

.0832

.1347

Maksimum

.6058

.6168

Deviasi Standar

.1340

.1408

Rata-rata

.3094

.4758

Minimum

.0876

.2712

Maksimum

.5556

.6941

Deviasi Standar

.2279

.1932

Rata-rata

.4368

.3692

Minimum

.1185

.0737

Maksimum

.7654

.6984

Deviasi Standar

.2385

.2250

Rata-rata

.4745

.2801

Minimum

.1961

.0194

Maksimum

.8943

.4627

Deviasi Standar

.2399

.1576

Rata-rata

.3091

.4209

Minimum

.0816

.0194

Maksimum

.8943

.8101

Deviasi Standar

.1718

.1636

Sumber : Data BPS (diolah)


21



22

Bidang : Akuntansi Sektor Publik

Recommend Documents