BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.100, 2008
KEPOLISIAN. Pelayanan Kesehatan. Penggantian. Biaya.
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan; b. bahwa pelayanan kesehatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan fasilitas kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau non Kepolisian Negara Republik Indonesia, bila terdapat keterbatasan tenaga ahli atau sumber daya kesehatan lain pada fasilitas kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lokasi fasilitas kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia sulit dijangkau; c. bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan non Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, mendapatkan penggantian biaya;
www.djpp.depkumham.go.id
2008, No.100
2
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Pegawai Negeri Pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri yang tugas atau jabatannya berada di lingkungan Polri dan/atau yang bertugas di luar Polri atas penugasan dari Kapolri. 3. Fasilitas kesehatan Polri yang selanjutnya disingkat Faskes Polri adalah faskes milik Polri yang memberikan pelayanan dan dukungan kesehatan. 4. Faskes non Polri adalah faskes milik pemerintah atau swasta yang mempunyai izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Dinas Kesehatan setempat.
www.djpp.depkumham.go.id
3
2008, No.100
5. Penggantian biaya pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut restitusi kesehatan adalah penggantian pembiayaan bagi Pegawai Negeri Pada Polri berserta keluarganya yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di Faskes non Polri dan berhak mendapat jaminan pelayanan kesehatan yang sumber dananya dari Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK). 6. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Pada Polri dan keluarganya untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap. 7. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Pada Polri dan keluarganya untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di ruang rawat inap. 8. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pemeriksaan dalam pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa. 9. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan, pengobatan dan tindakan penunjang diagnostik. 10. Pemeriksaan hamil dan pertolongan persalinan adalah pemeriksaan ibu hamil dan pertolongan ibu melahirkan baik oleh bidan maupun dokter/dokter ahli kebidanan dan kandungan. 11. Pelayanan apotek adalah pelayanan untuk mendapatkan obat, bekal kesehatan habis pakai dari apotek melalui resep dokter. 12. Pelayanan optikal adalah pelayanan untuk mendapatkan kaca mata dengan resep Dokter Mata. 13. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut yang dilakukan oleh dokter gigi maupun dokter gigi spesialis. 14. Rehabilitasi medik adalah usaha untuk memulihkan keadaan kesehatan fisik dan jiwa pasien. 15. Norma tarif adalah tarif tertinggi sesuai dengan ketentuan biaya pengobatan di Rumah Sakit Bhayangkara, Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Dinas Kesehatan. Pasal 2 Tujuan peraturan ini adalah: a. sebagai pedoman dalam memproses pemberian restitusi kesehatan secara tepat dan benar; www.djpp.depkumham.go.id
2008, No.100
4
b. terwujudnya keseragaman dalam memproses pemberian restitusi kesehatan pemanfaatan Faskes non Polri dan pemohon dapat menerima restitusi kesehatan dengan tepat dan cepat. Pasal 3 Prinsip-prinsip dalam pemberian restitusi kesehatan, meliputi: a. kejujuran, yaitu kesesuaian antara kebijakan dan fakta; b. tepat sasaran, yaitu hak restitusi kesehatan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain; c. tidak diskriminatif, yaitu tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan; d. transparan, yaitu keterbukaan dalam pengelolaan dana restitusi kesehatan; e. akuntabel, yaitu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pasal 4 Ruang lingkup peraturan ini, meliputi: a. jenis pelayanan kesehatan; b. restitusi kesehatan; c. persyaratan; d. prosedur; e. kewenangan. BAB II JENIS PELAYANAN KESEHATAN Pasal 5 Jenis pelayanan kesehatan, meliputi: a. rawat jalan; b. rawat inap; c. tindakan medik; d. pemeriksaan penunjang diagnosa; e. pemeriksaan hamil dan pertolongan persalinan; f. apotek; g. kesehatan gigi dan mulut; h. optikal. www.djpp.depkumham.go.id
5
2008, No.100
BAB III RESTITUSI KESEHATAN Bagian Kesatu Hak Memperoleh Restitusi Kesehatan Pasal 6 (1)
(2)
(3)
Yang berhak memperoleh restitusi kesehatan, adalah: a.
Pegawai Negeri pada Polri; dan
b.
keluarga.
Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a.
istri/suami;
b.
anak dan anak angkat.
Ketentuan mengenai anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut: a.
anak sampai dengan anak ke-2 (kedua), khusus sampai anak ke-3 (ketiga) bagi yang lahir sebelum tanggal 1 Maret 1994 sesuai Keppres Nomor 16 Tahun 1994;
b.
anak yang berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan di bawah 25 (dua puluh lima) tahun, masih sekolah/kuliah, dan belum kawin, diberikan restitusi kesehatan dengan melampirkan surat keterangan kuliah/sekolah dari sekolah/perguruan tinggi dimaksud;
c.
anak yang telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun dalam kondisi cacat tidak dapat mencari penghasilan sendiri, diberikan restitusi kesehatan dengan melampirkan surat keterangan cacat dari dokter pemerintah. Bagian Kedua Ketentuan Pemberian Restitusi Kesehatan Pasal 7
Ketentuan pemberian restitusi kesehatan, meliputi: a.
umum; dan
b.
khusus.
www.djpp.depkumham.go.id
2008, No.100
6
Pasal 8 (1)
Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, sebagai berikut: a.
Pegawai Negeri pada Polri dan keluarga yang memerlukan pengobatan atau perawatan di Faskes non Polri;
b.
Pegawai Negeri pada Polri dan keluarga yang memerlukan pengobatan atau perawatan di Faskes Polri yang karena keterbatasannya membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan khusus dari Faskes non Polri;
c.
besar restitusi kesehatan sesuai dengan norma tarif yang berlaku pada rumah sakit (Rumkit) pemerintah, disesuaikan dengan kelas perawatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan;
d.
pelaksanaan pelayanan kesehatan di Faskes non Polri wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan/keluarga atau atasan yang bersangkutan kepada Kepala Satuan Kesehatan Polri setempat dalam waktu paling lama 7 X 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah mendapatkan pelayanan kesehatan, dan pelaporan dapat disampaikan melalui media elektronik;
e.
apabila Pegawai Negeri pada Polri dan/atau keluarganya yang memerlukan pengobatan atau perawatan di luar wilayah Polda tempat bertugas wajib melaporkan kepada Kepala Satuan Kesehatan Polri asal;
f.
apabila Faskes Polri setempat belum ada atau belum mempunyai kemampuan yang memadai, pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan pada faskes pemerintah dan faskes swasta;
(2)
Penggunaan Faskes pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain rumkit pemerintah, rumkit khusus misalnya jiwa, jantung, paru, dan lain-lain, Puskesmas, balai pengobatan, laboratorium kesehatan.
(3)
Penggunaan Faskes swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain rumkit swasta dan poliklinik.
(4)
Penggunaan Faskes swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan bila lokasi Faskes pemerintah cukup jauh dan/atau belum mempunyai kemampuan yang memadai.
www.djpp.depkumham.go.id
7
2008, No.100
Pasal 9 (1)
Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, untuk: a.
b.
c.
rawat jalan: 1.
pelayanan rawat jalan di Faskes non Polri dapat dilaksanakan, bila pasien dalam keadaan darurat dan memerlukan perawatan segera di Faskes terdekat;
2.
perawatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus diupayakan pelayanan lanjutannya di Faskes Polri yang mampu memberikan pelayanan yang diperlukan;
3.
apabila Faskes Polri setempat belum ada, maka pelayanan rawat jalan dapat dilakukan di Faskes non Polri;
rawat inap: 1.
pelayanan rawat inap di rumkit non Polri dilaksanakan bila pasien dalam keadaan darurat atau memerlukan pertolongan segera di rumkit terdekat;
2.
apabila kondisi kesehatan pasien sudah memungkinkan, segera dipindahkan ke rumkit Polri terdekat yang dapat memberikan pelayanan yang memadai;
3.
apabila rumkit Polri sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum mampu memberikan pelayanan rawat inap lanjutan yang diperlukan sedangkan rumkit Polri yang mampu terlalu jauh, pelayanan kesehatan lanjutan dapat dilaksanakan di rumkit non Polri yang lebih mampu atas izin Kepala Satuan Kesehatan Polri setempat;
4.
bagi pasien dari daerah dirujuk ke Rumkit Pusat Polri Raden Said Soekanto sebagai pusat rujukan di lingkungan Polri, bila Rumkit Pusat Polri Raden Said Soekanto juga belum mampu memberikan pelayanan rawat inap pada pasien dengan kasus khusus karena keterbatasan faskes dan sumber daya manusia, maka pasien dirujuk ke rumkit non Polri yang memiliki faskes dan sumber daya manusia yang lebih lengkap antara lain Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo Jakarta dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta;
tindakan medik, harus seizin Kepala Satuan Kesehatan Polri setempat atau atas rujukan rumkit Polri setempat kecuali dalam keadaan darurat atau faskes Polri yang dibutuhkan terlalu jauh; www.djpp.depkumham.go.id
2008, No.100
8
d.
pemeriksaan penunjang diagnostik, harus seizin kepala satuan kesehatan Polri setempat atau atas rujukan rumkit Polri setempat, kecuali dalam keadaan darurat atau faskes Polri yang dibutuhkan terlalu jauh;
e.
pemeriksaan hamil dan pertolongan persalinan:
f.
g.
1.
apabila kehamilan mempunyai kelainan yang tidak mampu ditangani di faskes Polri;
2.
tempat tinggal terlalu jauh dari faskes Polri yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan;
3.
persalinan dalam keadaan darurat atau terdapat kelainan dalam persalinan;
apotek: 1.
obat pasien rawat jalan/rawat inap di faskes non Polri harus diperoleh dari apotek/kamar obat Polri sesuai dengan resep dokter dari faskes tersebut, sesuai dengan Daftar Obat Esensial (DOE) Polri/Departemen Kesehatan/Asuransi Kesehatan, kecuali bila apotek/kamar obat Polri terlalu jauh, obat tidak tersedia di apotek/kamar obat Polri dan dalam keadaan darurat;
2.
obat untuk pasien rawat jalan paling banyak untuk memenuhi kebutuhan selama 5 (lima) hari, kecuali untuk penyakit tertentu yang kronis antara lain Diabetes Melitus, Hipertensi, Jantung, dan Tuberculosis (TBC) yang memerlukan pengobatan lebih dari 5 (lima) hari;
kesehatan gigi dan mulut: 1.
pelayanan kesehatan gigi dan mulut di faskes non Polri dapat dilaksanakan, bila pasien dalam keadaan darurat dan memerlukan perawatan segera di faskes terdekat atau belum tersedia pelayanan kesehatan gigi di faskes Polri atau faskes Polri terlalu jauh;
2.
apabila pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut darurat telah dilakukan di faskes non Polri, maka untuk perawatan selanjutnya harus dilakukan di faskes Polri;
3.
perawatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan pada faskes non Polri terdekat yang lebih mampu atas izin kepala satuan kesehatan Polri;
www.djpp.depkumham.go.id
9
h.
2008, No.100
optikal: 1.
kaca mata diperuntukkan bagi Pegawai Negeri pada Polri, tidak termasuk keluarga;
2.
pengadaan kaca mata harus berdasarkan resep dokter ahli mata melalui optik;
3.
penggantian biaya kaca mata disesuaikan dengan kepangkatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tentang restitusi kacamata yang berlaku, baik di tingkat Mabes Polri maupun di tingkat Polda;
4. penggantian frame kaca mata dapat dilaksanakan sesudah masa pakai lima tahun, sedangkan lensa dapat diganti sesuai dengan perubahan dioptri. (2)
Penentuan kelas perawatan pasien rawat inap di rumkit non Polri bagi Pegawai Negeri pada Polri dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut: a.
kelas VIP untuk Pati/PNS golongan IVd dan golongan IVe;
b.
kelas I untuk Pamen/PNS golongan IVa sampai dengan golongan IVc;
c.
kelas II untuk Pama/Bintara/PNS golongan I sampai dengan golongan III. Pasal 10
Pemberian restitusi kesehatan tidak berlaku bagi pengobatan di luar negeri. Pasal 11 (1)
Pemberian restitusi kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri yang berdinas pada Polsek sulit dijangkau, dengan ketentuan: a.
pengajuan restitusi kesehatan dilakukan secara perorangan atau kolektif per bulan atau per triwulan dengan surat pengantar dari Kapolsek, disertai tanda bukti pembayaran yang asli;
b.
restitusi kesehatan disalurkan melalui disampaikan kepada yang berhak;
c.
restitusi kesehatan dapat dilakukan dengan cara penagihan langsung dari faskes setempat kepada Kabiddokkes Polda sesuai dengan kesepakatan kerja sama.
Bensat Polres untuk
www.djpp.depkumham.go.id
2008, No.100
10
(2)
Pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri yang berdinas pada Polsek sulit dijangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh faskes di kecamatan/desa yang ada di wilayah Polsek tersebut. Pasal 12 Polsek sulit dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan oleh Kapolda dengan mempertimbangkan faktor geografis, transportasi, dan kemudahan akses ke faskes Polri. Bagian Ketiga Persyaratan Pengajuan Pasal 13 (1) Persyaratan pengajuan permohonan restitusi kesehatan pada faskes non Polri terdiri dari: a. surat rujukan dari faskes/rumkit Polri bagi pasien kecuali pada kasus gawat darurat; b. bukti kuitansi asli; c. rincian komponen untuk pelayanan rawat inap dan pelayanan medik lainnya; d. fotokopi resep dokter atau kuitansi pembelian obat dari apotik; e. fotokopi Kartu Kesehatan Polri; f. fotokopi KU-1 yang masih berlaku; g. rekomendasi dari kepala satuan kerja setempat; h. mengisi formulir yang telah disediakan oleh Pusdokkes Polri/Biddokkes Polda. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat). (3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , huruf c, dan huruf h, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Bagian keempat Tata Cara Pengajuan Restitusi Pasal 14 (1) Permohonan restitusi kesehatan diajukan oleh pemohon kepada Kapusdokkes Polri/Kabiddokkes Polda dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
www.djpp.depkumham.go.id
11
2008, No.100
(2)
Permohonan restitusi kesehatan diajukan setelah selesai menjalani pelayanan kesehatan, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keluarnya kuitansi terakhir.
(3)
Bagi rawat inap dibuat resume medik yang ditandatangani oleh dokter yang merawat. Pasal 15
Keterlambatan pengajuan dan realisasi pembayaran restitusi kesehatan, tidak menyebabkan gugurnya hak pengajuan dan hak menerima pembayaran restitusi kesehatan. BAB IV WEWENANG Pasal 16 (1)
Kapusdokkes Polri/Kabiddokkes Polda diberikan kewenangan untuk: a.
membayarkan restitusi kesehatan; dan
b.
menyelenggarakan administrasi restitusi kesehatan.
(2)
Pembayaran restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilaksanakan oleh Kapusdokkes Polri/Kabiddokkes Polda kepada Pemohon setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah dilengkapi.
(3)
Kapusdokkes Polri/Kabiddokkes Polda, wajib memberikan informasi kepada Kasatker yang bersangkutan bahwa permohonan restitusi telah dibayarkan kepada pemohon atau Bensatkernya.
(4)
Kapusdokkes Polri/Kabiddokkes Polda, dalam pelaksanaan pembayaran restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung kepada yang bersangkutan atau dapat melalui Bensatker. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Pada saat berlakunya peraturan ini, Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/1195/X/ 1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang Naskah Sementara buku Petunjuk Administrasi Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Personel Polri yang berobat di luar Fasilitas Kesehatan Polri dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan restitusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
www.djpp.depkumham.go.id
2008, No.100
12
Pasal 18 Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2008 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG HENDARSO DANURI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA
www.djpp.depkumham.go.id
