BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.539, 2014
BPKP. Pembinaan. Pengawasan. Pencabutan.
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN TERHADAP INSPEKTORAT, PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN, PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN, PUSAT INFORMASI PENGAWASAN, PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, DAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa untuk mengoptimalkan peran bimbingan dan pembinaan serta pengendalian atas kegiatan pengawasan di seluruh unit kerja agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan pembagian tugas pembinaan terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kepada Sekretaris Utama dan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2014, No.539
Mengingat
2
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembinaan Terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
: 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
2.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 10);
3.
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4.
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);
3
2014, No.539
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEMBINAAN TERHADAP INSPEKTORAT, PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN, PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN, PUSAT INFORMASI PENGAWASAN, PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, DAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. Pasal 1 (1) Sekretaris Utama dan para Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pembinaan terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan BPKP. (2) Pembina dan unit kerja yang dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Sekretaris Utama dan Para Deputi Kepala BPKP dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), mempunyai tanggung jawab dan kewajiban, yaitu: a.
Membina dan memantapkan koordinasi di lingkungan BPKP dan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya;
b.
Membina dan memantapkan komunikasi serta mekanisme konsultasi dengan pimpinan, aparatur Pemerintah Daerah, instansi vertikal, dan aparat penegak hukum; dan
c.
Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada Kepala BPKP atau dalam Rapat Pimpinan BPKP. Pasal 3
Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-58/K/SU/2011 tentang Pembinaan Wilayah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-786/K/SU/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP58/K/SU/2011 tentang Pembinaan Wilayah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2014, No.539
4
Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, MARDIASMO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
2014, No.539
5
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN TERHADAP INSPEKTORAT, PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN, PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN, PUSAT INFORMASI PENGAWASAN, PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, DAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAFTAR PEMBINA WILAYAH UNIT KERJA ESELON II DI LINGKUNGAN BPKP No
Pembina
Unit Kerja Eselon II
1. Sekretaris Utama
1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 2) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor 3) Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 4) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat 5) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku 6) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian
1) 2) 3) 4)
3. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan
Perwakilan Perwakilan Perwakilan Perwakilan Barat 5) Perwakilan 6) Perwakilan
BPKP Provinsi Gorontalo BPKP Provinsi Kepulauan Riau BPKP Provinsi Banten BPKP Provinsi Kalimantan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah BPKP Provinsi Papua
1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan 2) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 3) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 4) Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 5) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 6) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
2014, No.539
6
4. Deputi Kepala BPKP 1) Pusat Informasi Pengawasan Bidang Pengawasan 2) Perwakilan BPKP Provinsi Aceh 3) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Penyelenggaraan Bangka Belitung Keuangan Daerah 4) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 5) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara 6) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
5. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara
6. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Perwakilan Perwakilan Perwakilan Perwakilan Perwakilan Perwakilan Barat 7) Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Utara BPKP Provinsi Jawa Barat BPKP Provinsi Jawa Tengah BPKP Provinsi Jawa Timur BPKP Provinsi Bali BPKP Provinsi Nusa Tenggara BPKP Provinsi Sulawesi Utara
1) 2) 3) 4)
Inspektorat Perwakilan BPKP Provinsi Riau Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 5) Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 6) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 7) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, MARDIASMO
