BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1831, 2014
BNPB. Cara.
Tunjangan
Kinerja.
Pemberian.
Tata
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu mengatur tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
1.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
www.peraturan.go.id
2014, No.1831
2
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 236);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 7.
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441);
www.peraturan.go.id
2014, No.1831
3
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3.
4.
5. 6.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kelas Jabatan adalah pengelompokan sejumlah jabatan yang memiliki bobot yang relatif sama, dengan tujuan memberikan penghargaan kepada PNS sesuai dengan nilai jabatan pekerjaan. Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan dan pemindahan jabatan, kenaikan pangkat istimewa serta penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta diklat jabatan. BAB II TUNJANGAN KINERJA, KELAS JABATAN, BESARNYA TUNJANGAN KINERJA, DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TUNJANGAN KINERJA Pasal 2
(1) Tunjangan kinerja dibayarkan kepada PNS di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana setiap bulan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1831
4
(2) Besar tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasal 3 (1) Kepada PNS di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan. (3) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari kelas jabatan fungsional umum di unit kerjanya, yang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sejenis. (4) Kelas jabatan dan besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini. Pasal 4 Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014, sesuai peraturan perundangundangan. Pasal 5 Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran yang berjalan. BAB III PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI Pasal 6 Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada: a.
PNS yang dinyatakan tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
b.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain.
c.
PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
www.peraturan.go.id
5
2014, No.1831
d.
PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
e.
PNS yang diberhentikan dengan hormat baik atas permintaan sendiri atau tidak atas permintaan sendiri.
f.
PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. Pasal 7
Kepada Pegawai yang mengambil cuti tahunan, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0 % (nol perseratus). Pasal 8 (1) Pembayaran dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan ketidakhadiran dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundangundangan. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal : a.
Pegawai yang terlambat masuk bekerja;
b.
Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
c.
Pegawai yang tidak masuk bekerja;
d.
Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit :
e.
f.
1.
Rawat inap.
2.
Rawat jalan.
3.
Keguguran.
Pegawai yang sedang menjalani cuti bersalin : 1.
persalinan pertama sampai ketiga.
2.
persalinan keempat dan seterusnya
Pegawai yang menjalani cuti alasan penting : 1.
Keluarga sakit atau meninggal.
2.
Pengurusan ahli waris atau pernikahan pertama.
g.
Pegawai yang sedang menjalani cuti besar; dan
h.
Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
(3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (perseratus).
www.peraturan.go.id
2014, No.1831
6
(4) Pemotongan Tunjangan Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus). Pasal 9 (1) PNS yang terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan ini. (2) PNS yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a.
tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
b.
tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja. Pasal 10
(1) PNS yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a.
cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
b.
pegawai yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap untuk paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus) dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) per hari kerja;
c.
pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) per hari kerja;
d.
pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan namun tidak menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus) dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) per hari kerja.
www.peraturan.go.id
2014, No.1831
7
(2) PNS yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a.
kepada pegawai yang sedang menjalani cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan pertama sampai dengan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus) selama 5 (lima) hari kerja pertama dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) per hari kerja; dan
b.
kepada pegawai yang melaksanakan persalinan yang keempat dan seterusnya sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f. Pasal 11
PNS yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut : a.
cuti karena alasan penting karena orang tua/mertua, istri/suami, anak/menantu, atau saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia dikenakan pemotongan pada setiap pengajuan cuti 0% (nol perseratus) untuk paling lama 5 (lima) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) per hari kerja; dan
b.
cuti karena alasan penting karena melakukan pengurusan hak sebagai ahli waris atau alasan melakukan pernikahan pertama diberlakukan pemotongan 0% (nol perseratus) untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja pada setiap pengajuan cuti dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) per hari kerja. Pasal 12
PNS yag melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar : a.
bulan pertama sebesar 50% (lima puluh perseratus);
b.
bulan kedua sebesar 70% (tujuh puluh perseratus); dan
c.
Bulan ketiga sebesar 90% (sembilan puluh perseratus). Pasal 13
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
www.peraturan.go.id
2014, No.1831
a.
b.
c.
8
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa: 1.
teguran lisan, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan;
2.
teguran tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
3.
pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa: 1.
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan;
2.
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
3.
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa: 1.
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan;
2.
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
3.
pembebasan dari jabatan dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan. Pasal 14
(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan PNS, maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka tunjangan kinerjanya dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya.
www.peraturan.go.id
9
2014, No.1831
(3) Pemotongan atau pembayaran kembali tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung bulan berikutnya PNS yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas. Pasal 15 (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku. (2) Dalam hal hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah, maka tunjangan kinerja yang bersangkutan dilakukan pemotongan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan. (3) Pemotongan atau pembayaran kembali tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan. Pasal 16 (1) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya sama, maka terhadap PNS yang bersangkutan diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja PNS berdasarkan hukuman disiplin yang terakhir. (2) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya lebih ringan atau lebih berat, maka terhadap PNS yang bersangkutan diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebagai berikut: a.
dipotong sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
b.
dipotong kembali sesuai jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pasal 17
(1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara manual dan/atau elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja. (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat tugas kedinasan. Pasal 18 PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan/pekerjaannya karena melaksanakan tugas belajar tidak diberikan Tunjangan Kinerja selama PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.
www.peraturan.go.id
2014, No.1831
10
Pasal 19 (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan Tunjangan Kinerja selama masa pemberhentian sementara dari jabatan. (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya PNS yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas. Pasal 20 Pemberian, pemotongan, dan penghentian pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1831
11
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 2014 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, SYAMSUL MAARIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Nopember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2014, No.1831
12
www.peraturan.go.id
13
2014, No.1831
www.peraturan.go.id
2014, No.1831
14
www.peraturan.go.id
