BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1412, 2014
BNPB. Logistik. Bantuan. Pedoman.
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN BANTUAN LOGISTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat manajemen bantuan logistik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Bantuan Logistik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2 004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
www.peraturan.go.id
2014, No.1412
2
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4723); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4830); 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 7. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG BANTUAN LOGISTIK.
NASIONAL PEDOMAN
Pasal 1 Pedoman bantuan Logistik merupakan panduan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan penyelenggara penanggulangan bencana agar pemberian bantuan logistic kepada korban bencana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel. Pasal 2 Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
www.peraturan.go.id
2014, No.1412
3
Pasal 3 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2009 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, SYAMSUL MAARIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
www.peraturan.go.id
2014, No.1412
4
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN BANTUAN LOGISTIK BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang berada diwilayah rawan bencana. Kerawanan bencana ini ditandai dengan banyaknya bencana yang terjadi seperti:gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, konflik sosial, pandemic yang mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dan dikerahkan dari Pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN/APBD, bantuan Dunia Usaha serta Masyarakat dalam dan luar negeri, berupa logistik untuk penanggulangan bencana. Bantuan Logistik dibutuhkan untuk penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana. Dukungan bantuan logistik harus tepat waktu, lokasl, sasaran, kualitas, kuantitas, dan kebutuhan. Untuk mencapai pendistribusian bantuan logistic yang efektif, efisien, cepat dan akuntabel perlu dibuat Pedoman Bantuan Logistik untuk penanggulangan bencana. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud pedoman ini adalah sebagai panduan bagi seluruh petugas penanggulangan bencana terutama yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan logistik. 2. Tujuan dari pedoman ini adalah agar proses: a. Perencanaan bantuan logistic dalam penanggulangan bencana sesuai kebutuhan. b. Pengadaan bantuan logistic dalam penanggulangan bencana mengacu pada peraturan yang berlaku sesuai dengan jumlah,
www.peraturan.go.id
5
2014, No.1412
jenis dan mutu bantuan. c. Pendistribusian bantuan logistik dalam penanggulangan bencana efektif, efisien, tepat sasaran dan akuntabel. C. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2008,
tentang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD; 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pedoman Pembentukan BPBD; 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor13 Tahun 2008, tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana; D. Pengertian 1. Bantuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan. 2. Logistik adalah sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari atas sandang, pangan dan papan atau turunannya.Termasukdalamkategori logistic adalah barang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya sembako (Sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, jas tidur dan sebagainya.
www.peraturan.go.id
2014, No.1412
6
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. E. Ruang Lingkup dan Sistematika Pedoman bantuan logistic penanggulangan bencana ini meliputi beberapa aspek tentang penyelenggaraan, mekanisme, pengawasan dan pelaporan. Pedoman ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: I.
PENDAHULUAN
II.
PENYELENGGARAAN BANTUAN LOGISTIK
III. MEKANISME PENYELENGGARAAN BANTUAN LOGISTIK IV. PENGAWASAN DAN PELAPORAN V.
PENUTUP BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN LOGISTIK
A.
Strategi dan Kebijakan 1. Strategi Strategi bantuan logistic merupakan perencanaan umum dalam rangka mengelola bantuan logistik penanggulangan bencana. Strategi dalam bantuan logistic ini adalah adanya koordinasi dan dukungan logistik dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana. 2. Kebijakan Kebijakan bantuan logistic merupakan pelaksanaan prioritas pengelolaan bantuan logistic penanggulangan bencana yang meliputi: a. Bantuan logistic penanggulangan bencana diberikan kepada daerah pada keadaan darurat bencana sesuai kebutuhan. b. Bantuan logistic penanggulangan bencana diberikan kepada daerah rawan bencana sebagai bufer stok dalam rangka kesiap siagaan.
www.peraturan.go.id
7
2014, No.1412
c. Diberikan kepada pemerintah daerah/BPBDdan/atau instansi/lembaga yang terkait dalam penanggulangan bencana. d. Bantuan logistic penanggulangan bencana harus menjamin jumlah, mutu, sasaran, efektif, efrsien dan akuntabel. B.
Pola Penyelenggaraan Bantuan logistik dilaksanakan dengan menganut pola penyelenggaraan yang melibatkan beberapa lembaga/Instansi dalam system kelembagaan dalam berbagai wilayah yang dilaksanakan secaraterpadu: 1. Nasional 2. Provinsi 3. Kabupaten/Kota Masing-masing tingkat kelembagaan dalam menyelenggarakan bantuan logistic penanggulangan bencana menggunakan mekanisme bantuan logistik, yang pada masing-masing tingkatan memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan tingkat kewenangannya. 1. Nasional Pengerahan bantuan logistic di Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan pola sebagai berikut: a. Dalam hal bencana di Kabupaten/Kotadan Provinsi, BNPB mengerah kansum berdaya logistik dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) regional, instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana. b. Apa bila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka BNPB dapat mengerahkan bantuan kepada BPBD Provinsi lain, atau sumber lain baik dari dalam dan luar negeri. c. Apa bila terdapat keterbatasan bantuan logistic yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Provinsi, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan dana siap pakai khusus digunakan pada saat tanggap darurat dan sumber dana lain yang sudah dialokasikan. 2. Provinsi Pengerahan bantuan logistic di Provinsi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut: a. Dalam hal bencana di Provinsi, BPBD Provinsi yang terkena bencana mengerahkan sumberdaya logistic dari Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
www.peraturan.go.id
2014, No.1412
8
b. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka pemerintah Provinsi yang bersangkutan dapat meminta bantuan logistik kepada Provinsil ain yang terdekat. c. Apabila Provinsi yang diminta bantuan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya logistik/tidak mencukupi, maka pemerintah Provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat (BNPB). d. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan logistic ini ditanggung oleh pemerintah Provinsi yang bersangkutan. e. Pelaksanaan pengerahan sumber daya logistic dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah koordinasi/kendali Kepala BPBD Provinsi yang bersangkutan. 3. Kabupaten/Kota Pengerahan bantuan logistic ditingkat dilaksanakan dengan polas ebagai berikut:
Kabupaten/Kota
a. Dalam hal bencana di Kabupaten/Kota ,BPBD Kabupaten/Kotayang terkena bencana, mengerahkan sumber daya logistic dari Instansi/Lembaga,Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana. b. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia /tidakmencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat meminta bantuan logistic kepada pemerintah Kabupaten/Kota terdekat baik dalamsatu wilayah provinsi maupun provinsi lain. c. Apabila pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta bantuan peralatan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/ tidakmencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena bencana dapat meminta bantuan logistic kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan. d. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan peralatan ini ditanggung oleh pemerintahKabupaten/Kota yang bersangkutan. e. Pelaksanaan pengerahan bantuan logistic dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah koordinasi/kendali Kepala BPBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Lampiran I menggambarkan alur Permintaan bantuan logistik dan lampiran II menggambarkan alur Pendistribusian bantuan logistik.
www.peraturan.go.id
2014, No.1412
9
BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN BANTUAN LOGISTIK Pengelolaan Bantuan Logistik mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Bantuan logistic penanggulangan bencana menggunakan mekanisme sebagai berikut: A.
diselenggarakan
dengan
Perencanaan Bantuan Logistik 1. Perencanaan bantuan logistic merupakan langkah awal untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan bantuan peralatan,baik jenis, jumlah, spesifikasi, waktu dan tata cara pendistribusian bantuan logistik. 2. Kebutuhan bantuan logistic dapat berasal dari permintaan BPBD Kabupaten/KotadanBPBD Provinsi,atas dasar laporan kajian dari Tim Reaksi Cepat (TRC) dan inisiatif BNPB. 3. Permintaan bantuan logistic pada saat pradan pasca bencana ditujukan sebagai stok penyangga (bufferstock) gudang-gudang BPBD Kabupaten/Kota,BPBD Provinsi dan UPT. 4. Permintaan bantuan logistic pada tahap tanggap darurat ditujukan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana.
B.
Pengadaan Bantuan Logistik Pengadaan bantuan logistic dapat diklasifikasikan sesuai dengan tahapan bencana, sebagai berikut: 1. Pengadaan bantuan logistic bersumber dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
Pemerintah,
2. Pada saat pra dan pasca bencana pengadaan bantuan logistik dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Pada saat terja dibencana, pengadaan logistik dilakukan dengan cara: a. Pengadaan yang bersumber dari pengerahan bantuan logistik Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat. b. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung.
www.peraturan.go.id
2014, No.1412
10
c. BNPB menggunakan dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBN. d. BPBD dapat menggunakan dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBD. e. Bantuan logistic dari Luar Negeri dikoordinasikan oleh BNPB. C.
Pendistribusian Bantuan Logistik Distribusi bantuan logistik untuk penanggulangan bencana dilaksanakan dengan ketentuan dan berdasarkan sebagai berikut: 1. Perencanaan kebutuhan dan permintaan bantuan, harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dibidang penanggulangan bencana. 2. Data penerima bantuan, waktu pendistribusian, alat transportasi yang digunakan. 3. Inisiatif dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana 4. Data penerima bantuan, waktu penyampaian, alat transportasi yang digunakan 5. Petugas penditribusian menyampaikan bantuan logistic kepada penerima 6. Sisa bantuan logistik yang selesai diqunakan diperlakukan dengan cara: a. Dihibahkan kepemilikannya penyanggagudang didaerah.
dan
menjadi
stok
b. Barang logistic yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan. Penghapusan barang logistic harus mem perhatikan kepada hal-hal sebagai berikut: 1) Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwewenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan surat keputusan penghapusan. 2) Setelah dilakukan penghapusan dilanjutkan dengan berita acara pemusnahan. 3) Penghapusan didasarkan kepada peraturan yang berlaku. Contoh Formulir Bantuan Logistik pada Lampiran, sebagai berikut: 1. LampiranIII : ContohFormulirPermintaanKebutuhanBantuanLogistik. 2. LampiranIV : Contoh Formulir Pengadaan Bantuan Logistik. 3. LampiranV : Contoh Formulir Pendistribusian dan Pengangkutan
www.peraturan.go.id
11
2014, No.1412
Bantuan Logistik 4. Lampiran VI : Contoh Formulir Penerimaan Bantuan Logistik BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN A.
Pengawasan Dalam rangka terselenggaranya bantuan logistic yang efektif dan efisien perlu dilakukan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya.Pengawasan ini dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang baik dari pihak internal BNPB/BPBD oleh Inspektur Utama maupun pihak eksternal, seperti BPKP, Bawasda dan lainnya. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan proses perencanaan, pengadaan dan pendistribusian bantuan logistik penanggulangan bencana dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran dan tepat prosedur.Pengawasan ini meliputi pemantauan, supervise dan evaluasi. 1. Pemantauan Semua kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan logistik penanggulangan bencana senantiasa dilakukan pemantauan oleh BNPB, instansi/lembaga terkait, BPBD, intansi/dinas terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pemantauan dilakukan agar proses bantuan logistik penanggulangan bencana dapat dijamin jumlah, mutu dan sasarannya. 2. Supervisi Supervisi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan atau atas permintaan. Penanggung Jawab ditingkat Pusat oleh BNPB atau di daerah oleh BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkat kewenangannya. Supervisi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan bantuan logistik dalam rangka penanggulangan bencana serta penyebabnya agar sesuai dengan perencanaan dan kebutuhannya. 3. Evaluasi Evaluasi akan dilaksanakan secara regular dan berkala, meliputi: a. Jumlah daerah penerima bantuan logistik b. Jenis dan jumlah logistic yang didistribusikan c. Nilai logistic yang didistribusikan d. Pemanfaatan logistic
www.peraturan.go.id
2014, No.1412
B.
12
Pelaporan Hasil pemantauan, supervise dan evaluasi ini dituangkan dalam bentuk laporan dilampirkan berita acara sebagai bahan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.Pelaporan dilakukan secara berkala. BAB V PENUTUP
Pedoman bantuan peralatan penanggulangan bencana ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengelola bantuan logistik penanggulangan bencana yang lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel. Pelaksanaan bantuan logistik penanggulangan bencana ini untuk digunakan sebagai persediaan dan penanganan darurat bencana. Pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pejabat atau petugas yang terlibat dalam penanggulangan bencana sehingga prinsip penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan cepat, tepat, tertib dan sesuai sasaran. Sesuai dengan perkembangan, Pedoman ini terbuka untuk disesuaikan dan diperbaiki.Pedoman yang berkaitan dengan pemberian bantuan logistik tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini. KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,
SYAMSUL MAARIF
www.peraturan.go.id
2014, No.1412
13
LAMPIRAN I ALUR PERMINTAAN BANTUAN LOGISTIK
Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat
BNPB
UPT
Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat
Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat
BPBD Provinsi
BPBD Prop. Terdekat
BPBD
BPBD Kab./Kota
Kab./Kota
Terdekat
KORBAN BENCANA
Ket : Pengerahan Permintaan
www.peraturan.go.id
2014, No.1412
14
LAMPIRAN II ALUR PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LOGISTIK
INTERNASIONAL BNPB Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat UPT
Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat
Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat
BPBD
BPBD Prop.
Provinsi
Terdekat
BPBD
BPBD Kab./Kota
Kab./Kota
Terdekat
KORBAN BENCANA
www.peraturan.go.id
2014, No.1412
15
LAMPIRAN III CONTOH FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN LOGISTIK
FORM BAN-LOG : 001 FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN LOGISTIK Nomor: ........................ Nama Posko
:
Tingkat Posko
: Nasional/Provinsi/Kab./Kota/area bencana *)
Lokasi Posko/No. Posko
:
...............................................................................................
Kampung/Lingkungan
:
...............................................................................................
RT/RW
:
...............................................................................................
Desa
:
...............................................................................................
Wilayah
:
...............................................................................................
Kecamatan
:
...............................................................................................
Kabupaten/Kota-kode Pos
:
...............................................................................................
No.
Jenis Logistik
...............................................................................................
Spesifikasi
Jumlah
Satuan
Keterangan
1. 2. 3. 4. 5. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Mengetahui, Atasan
Petugas/Koordinator,
......................................
......................................
*) Beri tanda yang diperlukan Dibuat rangkap 3, - Asli Arsip - 1 eks. Penerimaan
- 1 eks. Perencana Distribusi
www.peraturan.go.id
2014, No.1412
16
LAMPIRAN IV CONTOH FORMULIR PENGADAAN BANTUAN LOGISTIK
FORM BAN-LOG : 002
Tujuan
: .......................................................................
Nama Posko
: .......................................................................
Tingkat Posko
: Nasional/Provinsi/Kab./Kota/area bencana *)
Lokasi Posko/No. Posko
: .......................................................................
Kampung/Lingkungan
: .......................................................................
RT/RW
: .......................................................................
Desa
: .......................................................................
Wilayah
: .......................................................................
Kecamatan
: .......................................................................
Kabupaten/Kota-kode Pos : .......................................................................
Sumber Anggaran No.
Jenis Logistik
APB N
APBD I
APBD II
Lain-lain
Spek .
Jml .
Sat.
Ket.
1. 2. 3. 4. 5. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Penerima Barang, ...................................... Dibuat rangkap 3,
Petugas/Koord.Distribusi, ......................................
- Asli Arsip - 1 eks. Perencana Distribusi - 1 eks. Pergudangan *) Beri tanda yang diperlukan
www.peraturan.go.id
2014, No.1412
17
LAMPIRAN V CONTOH FORMULIR PENDISTRIBUSIAN DAN PENGANGKUTAN BANTUAN LOGISTIK
FORM BAN-LOG : 003 FORMULIR PENDISTRIBUSIAN DAN PENGANGKUTAN BANTUAN LOGISTIK Nomor: Nama Posko
: .......................................................................
Tingkat Posko
: Nasional/Provinsi/Kab./Kota/area bencana *)
Lokasi Posko/No. Posko
: .......................................................................
Kampung/Lingkungan
: .......................................................................
RT/RW
: .......................................................................
Desa
: .......................................................................
Wilayah
: .......................................................................
Kecamatan
: .......................................................................
Kabupaten/Kota-kode Pos : .......................................................................
No.
Jenis Logistik
Spesifikasi
Jumlah
Satuan
Keterangan
1. 2. 3. 4. 5. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Mengetahui, Atasan
Petugas/Koordinator,
......................................
......................................
*) Beri tanda yang diperlukan Dibuat rangkap 3, - Asli Arsip
- 1 eks. Pendistribusian dan Pengangkutan - 1 eks. Pergudangan
www.peraturan.go.id
2014, No.1412
18
LAMPIRAN VI CONTOH FORMULIR PENERIMAAN BANTUAN LOGISTIK FORM BAN-LOG : 004 FORMULIR PENERIMAAN BANTUAN LOGISTIK Nomor: Nama Posko
: .......................................................................
Tingkat Posko
: Nasional/Provinsi/Kab./Kota/area bencana *)
Lokasi Posko/No. Posko
: .......................................................................
Kampung/Lingkungan
: .......................................................................
RT/RW
: .......................................................................
Desa
: .......................................................................
Wilayah
: .......................................................................
Kecamatan
: .......................................................................
Kabupaten/Kota-kode Pos : .......................................................................
No.
Jenis Logistik
Spesifikasi Jumlah Satuan
Bantuan dari
Harga Keterangan
1. 2. 3. 4. 5. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Mengetahui, Atasan
Petugas/Koordinator,
......................................
......................................
*) Beri tanda yang diperlukan Dibuat rangkap 3, - Asli Arsip - 1 eks. Penyampaian Bantuan - 1 eks. Pergudangan yang dituju
www.peraturan.go.id
