BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1054, 2013
KEMENTERIAN HUKUM DAN MANUSIA. Penanggulangan. Manajemen.
HAK ASASI Kebakaran.
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
Mengingat :
a.
bahwa dalam rangka mengantisipasi bencana kebakaran yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang dan mengakibatkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana, dokumen serta fasilitas lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu adanya pengaturan mengenai manajemen penanggulangan kebakaran;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
2
2.
Menetapkan :
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-37.PL.02.01 Tahun 2009 tentang Standarisasi Gedung Kantor dan Sarana Kerja Kantor Wilayah di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
3
2013, No.1054
Pasal 1 Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Manajemen Penanggulangan Kebakaran merupakan pedoman bagi pegawai untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 2 Maksud dan tujuan Manajemen Penanggulangan Kebakaran meliputi: a. peningkatan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; b. mengantisipasi penanganan kebakaran; c. meningkatkan keterampilan dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mengantisipasi penanganan kebakaran; d. mensosialisasikan Manajemen Penanggulangan Kebakaran kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing; e. memetakan area yang dapat berpotensi menimbulkan kebakaran di lingkungan unit kerja masing-masing; dan f.
meningkatkan koordinasi secara optimal baik internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat keadaan darurat kebakaran. Pasal 3
(1) Manajemen Penanggulangan dalam Pasal 1 meliputi:
Kebakaran
sebagaimana
dimaksud
a. penanggulangan kebakaran; b. penanganan kebakaran; dan c. prosedur penanganan kebakaran; (2) Manajemen Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 4 Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Manajemen Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di unit kerja masingmasing. Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
4
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
5
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MANUSIA
DI
REPUBLIK
LINGKUNGAN
SISTEMATIKA BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup Kegiatan D. Pengertian
BAB II
PENANGGULANGAN KEBAKARAN A. Pembentukan TPPKD B. Perencanaan C. Pertimbangan Perencanaan D. Organisasi Penanggulangan Kebakaran E. Perencanaan Penanggulangan Kebakaran F. Sarana Penanggulangan Kebakaran G. Tugas Pokok Penanggulangan Kebakaran
BAB III
PENANGANAN KEBAKARAN A. Struktur Organisasi B. Kriteria Seleksi Anggota C. Wewenang dan Tanggung Jawab D. Langkah Penanganan Kebakaran E. Tata Cara Evakuasi F. Proses Evakuasi G. Latihan Evakuasi Awal H. Latihan Evakuasi Lanjutan
BAB IV
PROSEDUR PENANGANAN KEBAKARAN
BAB IV
PENUTUP
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
6
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Gedung mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran dan kesinambungan operasi kegiatan kerja secara keseluruhan, oleh karena itu semua pihak yang memanfaatkan gedung harus secara aktif memelihara dan menjaga kebersihan serta keselamatan bangunan gedung tersebut. Salah satu cara pemeliharaan gedung yaitu melalui kegiatan penerapan Manajemen Penanggulangan Kebakaran. Manajemen Penanggulangan Kebakaran merupakan suatu sistem penataan dini dalam rangka mencegah dan mengendalikan bahaya kebakaran sehingga kerugian berupa material dan jiwa manusia dapat dicegah atau diminimalkan. Manajemen Penanggulangan Kebakaran dapat berupa kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan instansi seperti inspeksi peralatan, pemberian pendidikan dan pelatihan bagi penghuni atau pegawai, penyusunan rencana tindakan darurat kebakaran, maupun penyediaan sarana penanggulangan kebakaran. Penerapan Manajemen Penanggulangan Kebakaran diharapkan mampu mengatasi kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran melalui kesiapan dan kehandalan sistim proteksi yang ada serta kemampuan petugas dalam menangani pengendalian kebakaran. Selain petugas, semua pihak yang terkait dalam setiap pemanfaatan bangunan harus terlibat dalam upaya penanggulangan kebakaran. Semua pihak, baik pegawai maupun mitra kerja harus turut aktif berusaha agar peristiwa kebakaran yang tidak dikehendaki dan merugikan tersebut tidak terjadi. Tingginya angka kasus kebakaran baik gedung perkantoran maupun pemukiman penduduk menunjukkan bahwa kebakaran merupakan salah satu bentuk kecelakaan atau musibah yang memerlukan perhatian khusus, terbukti dengan dampak kebakaran tersebut dapat menelan kerugian yang sangat besar. Kebakaran disebabkan oleh berbagai hal diantaranya terjadi kebakaran yang sebenarnya tidak sengaja (real fire), dan kebakaran yang disengaja (arson fire). Dalam rangka menyelamatkan jiwa pegawai dan asset dari kerugian yang disebabkan bahaya kebakaran, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengupayakan beberapa cara dalam hal mengantisipasi adanya kebakaran, seperti halnya menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, standardisasi penanggulangan kebakaran, personil dan sosialisasi bahaya kebakaran kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu disusun suatu pedoman manajemen penanggulangan kebakaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
7
2013, No.1054
B. Maksud dan Tujuan Maksud dibentuknya Manajemen Penanggulangan Kebakaran sebagai usaha untuk mengatasi kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran melalui kesiapan dan kehandalan sistim proteksi yang ada serta kemampuan petugas dalam menangani pengendalian kebakaran. Adapun tujuan dari pembentukan Manajemen Penanggulangan Kebakaran antara lain: 1. mampu meningkatkan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya guna mengantisipasi penanganan bila terjadi keadaan darurat kebakaran; 2. meningkatkan keterampilan dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mengantisipasi penanganan keadaan darurat kebakaran; 3. mampu mensosialisasikan keadaan darurat kebakaran kepada seluruh penghuni gedung; 4. mampu memetakan area yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran di lingkungan kerja, dan menghasilkan solusi untuk mengatasinya; 5. mampu melakukan uji coba kesiapan sarana dan prasarana sistem proteksi bahaya kebakaran yang tersedia pada bangunan gedung; dan 6. meningkatkan koordinasi secara optimal baik internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat keadaan darurat kebakaran; C. Ruang Lingkup Kegiatan Manajemen Penanggulangan Kebakaran meliputi : 1. kebijakan atau prosedur penangulangan kebakaran yang meliputi: a. pembentukan tim penanggulangan kebakaran; b. pelatihan penangulanggan kebakaran; dan c. inspeksi sarana serta rencana tindak darurat kebakaran. 2. sarana penangulangan bahaya kebakaran yang meliputi: a. sistem pendeteksian dan peringatan; b. alat pemadam kebakaran; c. sarana penyelamat jiwa; dan d. alat bantu evakuasi didalam gedung. 3. keselamatan manusia atau penghuni atau pengguna saat terjadi keadaan darurat dalam bangunan gedung; 4. penetapan petunjuk untuk pembentukan tim perumus perencanaan keadaan darurat; 5. pembentukan organisasi penanganan kebakaran; 6. penyiapan prosedur keadaan darurat; dan 7. penetapan kewenangan personil penanganan kebakaran dalam melaksanakan tugasnya.
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
8
Standar ini mencakup situasi darurat hingga datangnya dinas pemadam kebakaran atau instansi resmi yang mengambil alih pengendalian, dan pada saat itu, Managemen Penanggulangan Kebakaran harus dapat bekerja sama dengan dinas atau instansi tersebut. D. Pengertian a. Penanggulangan Kebakaran adalah panduan dalam rangka antisipasi penanganan darurat kebakaran dan bencana lainnya dalam rangka pengamanan jiwa, gedung maupun prasarana yang dibuat sebagai langkah yang harus dilakukan dalam keadaaan aman dan darurat kebakaran. b. Rencana Tindakan Darurat Kebakaran yang selanjutnya disingkat RTDK adalah strategi dari Penanggulangan Kebakaran untuk mengantisipasi bila terjadi keadaan darurat kebakaran atau lainnya dalam satu bangunan gedung dan atau lingkungannya, dimana tiap bangunan gedung dan lingkungannya akan berbeda bentuk RTDK nya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. c. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. d. Evakuasi adalah suatu rencana atau plan yang memuat prosedur yang mengatur siapa dan apa yang harus diperbuat pada saat terjadi kebakaran, dimana tiap bangunan akan berbeda bentuk RTDK nya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing orang atau penghuni dari satu tempat yang berbahaya ketempat yang lebih aman. e. Pemilik Bangunan Gedung adalah instansi, badan hukum yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung. f. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. g. Alat Pendeteksi kebakaran adalah alat peringatan dini untuk memberitahukan adanya kebakaran tingkat awal. h. Keadaan Darurat adalah setiap keadaan yang timbul baik berasal dari dalam ataupun dari luar yang mempengaruhi keselamatan manusia atau penghuni bangunan atau masyarakat umum dan memerlukan respon atau tindakan yang cepat oleh penghuni. i. Tim Perumus Perencanaan Keadaan Darurat yang selanjutnya di singkat TPPKD adalah tim yang bertanggung jawab atas penentuan suatu rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran serta menyiapkan terbentuknya Penanggulangan Kebakaran.
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
9
2013, No.1054
j.
Sistem Pemberitahuan dan Interkomunikasi Keadaan Darurat yang selanjutnya disingkat SPIKD adalah gabungan sistem peringatan dan inter komunikasi keadaan darurat. k. Orang dengan Kemampuan Mobilitas Terbatas adalah seseorang yang memiliiki mobilitas terbatas dengan kelemahan fisik, mental atau mengalami gangguan pada bagian panca indera baik secara tetap atau sementara, yang membutuhkan bantuan saat evakuasi keadaan darurat. l. Area Aman adalah suatu area yang terisolasi dari api dan asap untuk penampungan sementara bagi seluruh penghuni gedung.
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
10
BAB II PENANGGULANGAN KEBAKARAN A. Pembentukan TPPKD 1. Umum Pimpinan, pegawai, tamu, penyewa atau wakilnya harus menyadari bahwa pengguna bangunan harus berpartisipasi pada perencanaan keadaan darurat dan latihan evakuasi serta memahami kewenangan petugas pemandu yang ditunjuk pada waktu keadaan darurat. Pimpinan, pegawai, tamu, penyewa atau wakilnya sebaiknya mengatur pula pertemuan pembahasan dengan tim perumus guna mengevaluasi secara umum implementasi dari ketentuan yang dicantumkan dalam standar ini. 2. Perwakilan Tim perumus dibentuk dari perwakilan kelompok pengguna bangunan termasuk kepala pengawas dan wakilnya serta personil lainnya yang memiliki pengetahuan khusus, seperti kepala urusan rumah tangga. 3. Kewenangan Tim perumus harus memahami bahwa dalam keadaan darurat, instruksi yang diberikan oleh personil Penanggulangan Kebakaran harus lebih diutamakan dari instruksi manajemen normal. 4. Ganti Rugi Personil Penanggulangan Kebakaran harus memperoleh ganti rugi pertanggungan terhadap resiko yang diakibatkan oleh latihan maupun pelaksanaan evakuasi keadaan darurat pada bangunan yang telah dilaksanakan dengan baik oleh pegawai tersebut. 5. Tugas TPPKD Kebakaran: a. menetapkan dan mengimplementasikan RTDK; b. menjamin bahwa personil ditugaskan pada semua posisi dalam Penanggulangan Kebakaran; c. mengatur pelatihan personil; d. mengatur pelaksanaan latihan evakuasi; dan e. mengevaluasi keefektifan latihan dan merencanakan untuk menyempurnakan prosedur. B. Perencanaan Rencana penanggulangan keadaan darurat dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. menyatakan secara jelas tujuan dan ruang lingkup; b. menjelaskan kondisi lokasi untuk pemberlakuan rencana tersebut; c. didasarkan atas penaksiran praktis terhadap kemungkinan ancaman bahaya; d. cocok dengan ukuran dan kompleksitas bangunan serta jumlah dan tipe pengguna; e. menetapkan pengaturan penanggulangan dan kondisinya untuk menanggapi ancaman serta peran dan tanggung jawab semua personil;
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
11
2013, No.1054
f.
cukup fleksibel terhadap perkembangan yang berubah cepat seperti konfigurasi ruang yang memungkinkan terjadinya penetrasi asap ke dalam sumur tangga; dan g. mudah diterapkan dan diubah sesuai kebutuhan. C. Pertimbangan Perencanaan Perencanaan harus mencakup pada saat gedung berisi penghuni atau pemakai termasuk staf kebersihan dan pengawas bekerja dan harus sangat sederhana, sebab pola pengorganisasian yang berlebihan dapat menimbulkan banyak masalah. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan: a. jalur penyelamatan. Jalur penyelamatan dan pintu keluar, seperti gang kecil untuk meninggalkan gedung, harus diperhitungkan secara rinci terhadap kemungkinan pengaruhnya terhadap penanggulangan keadaan darurat yang terjadi. b. lift dan eskalator. Evakuasi harus direncanakan berdasarkan asumsi bahwa lift dan eskalator tidak digunakan. Namun demikian, lift dapat digunakan untuk mengevakuasi Orang dengan Mobilitas Terbatas di bawah pengawasan petugas pemadam kebakaran. c. Orang dengan Kemampuan Mobilitas Terbatas. Bila memungkinkan, daftar terbaru mengenai nama, tempat kerja dan informasi lain yang perlu tentang Orang dengan Kemampuan Mobilitas Terbatas, harus berada pada lokasi dimana kepala bagian pemandu melakukan penanggulangan. Prosedur pertolongan untuk Orang dengan Kemampuan Mobilitas Terbatas harus didiskusikan dengan individu yang bersangkutan. Selama evakuasi, Orang dengan Kemampuan Mobilitas Terbatas dikumpulkan di daerah yang aman, dan tetap diawasi oleh paling sedikit 1 (satu) anggota Penanggulangan Kebakaran. Orang yang tidak dapat menggunakan tangga, harus dievakuasi di bawah pengawasan dinas kebakaran. Kehadiran anggota Penanggulangan Kebakaran akan membantu menghindari kesan menelantarkan, tetapi memberi semangat bagi orang agar tetap tenang. Mengevakuasi Orang dengan Kemampuan Mobilitas Terbatas dimulai dengan yang paling mampu, dilanjutkan dengan pengevakuasian yang lain sesuai urutan tingkat mobilitas, dan harus dievakuasi secepat mungkin. d. Menghitung jumlah orang. Dalam pelaksanaan evakuasi, tugas penting anggota Penanggulangan Kebakaran adalah meyakinkan bahwa semua orang telah diselamatkan dari lantai atau tempat yang menjadi tanggungjawabnya. Fungsi ini lebih penting dari tindakan melaksanakan penghitungan secara fisik terhadap orang-orang yang sudah dievakuasi. e. Daerah tempat berkumpul. Pada kondisi tertentu, evakuasi dilakukan ke lantai lain atau daerah yang aman. Jika evakuasi ke luar telah dimungkinkan, tentunya lebih dianjurkan. Tempat berkumpul untuk orang yang dievakuasi harus jauh
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
12
dari gedung untuk menjamin agar setiap orang akan aman dari pecahan kaca yang beterbangan dan obyek lainnya. Secara ideal, daerah yang harus terlindungi dari bangunan yang terkena dampak dari bangunan yang terbakar dan harus dimungkinkan untuk dapat dipindahkan ke tempat yang lebih jauh dari kemungkinan sumber bahaya. Pemindahan sejumlah besar manusia mempunyai resiko tersendiri, khususnya pada lalu lintas padat. Pertimbangan yang hati-hati harus dilakukan untuk menetapkan jalur paling aman dari gedung ke daerah yang dipilih sebagai tempat berkumpul termasuk alternatifnya, dan menjamin agar jalan masuk untuk kendaraan pemadam kebakaran tidak terhalangi. f. Pertimbangan lain. Perencanaan keadaan darurat juga harus pula mengakomodasi aktivitas lain yang diperlukan, seperti memandu masyarakat ke luar gedung, mengamankan dokumen dan barang berharga serta waktu tanggap dari dinas kebakaran. g. Operator Listrik. Peran dan tanggung jawab operator panel saklar, harus dipertimbangkan pula dalam menyusun perencanaan keadaan darurat. h. Tanda-tanda penunjuk arah. Peran beberapa situasi, akan lebih tepat untuk menetapkan tanda-tanda penunjuk arah pada beberapa lantai atau beberapa daerah dalam bangunan untuk digunakan sebagai pemandu penunjukkan arah pada saat evakuasi. i. Larangan menggunakan kendaraan. Perencanaan keadaan darurat harus pula mempertimbangkan penetapan ketentuan untuk melarang penggunaan kendaraan pada saat keadaan darurat terjadi. D. Organisasi Penanggulangan Kebakaran 1. Struktur Organisasi Penanggulangan Kebakaran. Unit Penanggulangan Kebakaran dibentuk ditingkat pusat, wilayah dan unit pelaksana teknis yang terdiri atas: a. Penanggung Jawab; b. Koordinator Pelaksana; dan c. Pelaksana. 2. Tugas dan Wewenang a. Penanggung Jawab Penanggung jawab unit Penanggulangan Kebakaran, mempunyai tugas dan wewenang: 1) memimpin organisasi unit Penanggulangan Kebakaran sesuai lingkup tugasnya; 2) mempersiapkan rencana dan program latihan kemampuan serta keterampilan anggota organisasi; 3) menyelenggarakan latihan evakuasi penghuni; 4) mempersiapkan sarana prasarana organisasi; dan 5) melaporkan pertanggungjawaban tugas Penanggulangan Kebakaran secara berkala.
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
13
2013, No.1054
b. Koordinator Pelaksana 1) mengendalikan pelaksanaan pengamanan bila terjadi kebakaran; 2) mengoordinasikan pelaksanaan pemadaman kebakaran; 3) mengoordinasikan pelaksananan evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban; 4) mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan lingkungan dan tempat berkumpul; dan 5) membuat laporan tugas untuk disampaikan kepada penanggung jawab. c. Pelaksana Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap operasionalisasi: 1) ruang monitor dan komunikasi (OPR MONKOM); 2) lift ( OPR LIFT); 3) listrik dan genset ( OPR LG); 4) air conditioning dan ventilasi (OPR ACV); dan 5) pompa (OPR PUMP). E. Penanggulangan Kebakaran Dalam rangka melaksanakan perencanaan Penanggulangan Kebakaran perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. identifikasi terhadap bahaya dan penafsiran resiko; 2. penakaran sumber daya yang dimiliki; 3. evaluasi atas Penanggulangan Kebakaran yang telah ada; 4. konsep operasional; dan 5. peningkatan kompetensi sumber daya manusia. F. Sarana Penanggulangan Kebakaran Sarana Penanggulangan Kebakaran merupakan alat atau sarana yang dipersiapkan untuk mendeteksi, mengendalikan dan memadamkan kebakaran sesuai karakteristik masing-masing gedung dengan mempertimbangkan standar kebutuhan peralatan pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yang terdiri atas: 1. adanya alat yang dapat mendeteksi adanya api (panas dan asap) secara dini dan berkerja secara otomatis yang terhubung kedalam fire alarm system dan termonitor atau terpantau diruang kendali (control room) 24 (duapuluh empat) jam; 2. speaker darurat (emergency speaker ) merupakan alat atau sarana untuk menginformasikan adanya Keadaan Darurat. Alat ini ada ditiap lantai dan dalam tangga darurat; 3. sistem pemadam kebakaran, yang terdiri atas: a. spinkler (pemancar air otomatis); b. hydrant box (letaknya di tiap lantai); c. hidran pilar (letaknya dihalaman gedung); dan d. fire extinguisher atau alat pemadam api ringan. 4. pintu darurat atau emergency door;
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
14
5. 6. 7. 8.
lampu penerangan darurat; assembly point (titik kumpul); lokasi kumpul saat evakuasi; emergency board merupakan papan petunjuk dalam rangka evakuasi Keadaan Darurat yang menuntun penghuni kearah tangga darurat. Letaknya di tiap lantai dekat passenger lift; dan 9. control room yang merupakan ruang pusat monitor dan kendali seluruh aktifitas gedung, termasuk untuk memonitor dan mengendalikan peralatan, fasilitas proteksi dan Penanggulangan Kebakaran gedung seperti alarm system. G. Tugas Pokok Penanggulangan Kebakaran terdiri atas: 1. Pencegahan Kebakaran Fungsi manajemen dalam pencegahan kebakaran lebih kepada pemberian pelayanan untuk mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran dalam bentuk: a. Pencegahan dalam arti penyiagaan keandalan bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran dalam bentuk kegiatan: 1) pemeriksaan desain bangunan dan lingkungan khususnya peralatan proteksi kebakaran (antara lain: alat pemadam api ringan, alarm kebakaran, hidran gedung, sprinkler), sumber air pemadam kebakaran, jalur evakuasi, dan akses untuk pemadam kebakaran, termasuk untuk ambulans; 2) pemeriksaan berkala dalam rangka menjamin kesiagaan manajemen terhadap penanggulangan bahaya kebakaran bangunan dan lingkungan (tingkat keandalan peralatan dan kesiagaan tenaga); 3) pengawasan dan pengendalian bahan yang mudah terbakar; dan 4) rekomendasi atau perizinan dalam hal hasil penilaian dalam huruf 1), huruf 2), dan huruf 3) memenuhi persyaratan. b. Pencegahan dalam arti penyiagaan unit kerja penanggulangan kebakaran meliputi: 1) pendataan daerah rawan kebakaran; 2) penyusunan prefire plan, rencana mengkaji dan mengembangkan strategi dan taktik yang tepat untuk setiap bangunan atau lingkungan yang mempunyai potensi kebakaran tinggi dan vital; 3) penyiapan dan penyiagaan tenaga pemadam dan penyelamat, peralatan teknis operasional, bahan pemadam, serta informasi lapangan; 4) pembinaan Satlakar; dan 5) pembinaan kepada pengelola bangunan dan lingkungan, dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan. 2. Penanganan kebakaran; dan 3. Pelaporan.
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
15
BAB III PENANGANAN KEBAKARAN A. Struktur Organisasi Setiap penanganan kebakaran harus terdiri dari sejumlah personil yang mewakili bagian atau lokasi tertentu pada seluruh bagian gedung. Pengelompokan petugas penanganan kebakaran dalam keseluruhan standar ini hanya sebagai petunjuk saja. Organisasi sesungguhnya ditentukan oleh kondisi dan pengguna bangunan tersebut. Organisasi penanganan kebakaran terdiri atas: a. Kepala tim penanganan kebakaran; b. Wakil kepala tim; c. Penanggung jawab lantai atau area; d. Petugas pengamanan; e. Petugas teknis; f. Petugas komunikasi; dan g. Petugas pertolongan pertama. Hal yang perlu diperhatikan dalam struktur organisasi penanganan kebakaran antara lain: 1) tim perumus harus segera mengatur penggantian petugas yang tidak ada di tempat dan menunjukan orang yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut; 2) daftar petugas penanganan kebakaran terbaru harus selalu tersedia; 3) memiliki petugas medis untuk pertolongan pertama, petugas teknis dan pengawas, yang perannya dapat disertakan dalam perencanaan penanggulangan Keadaan Darurat; dan 4) bilamana ukuran dan kekomplekan dari penanganan kebakaran ini cukup besar, perlu ditunjuk asisten untuk posisi dalam penanganan kebakaran tersebut. B. Kriteria Seleksi Anggota 1. Umum Orang yang ditunjuk sebagai anggota penanganan kebakaran harus: a. mampu secara fisik; b. mempunyai kualitas pemimpin, dan kemampuan memimpin yang diperlukan bagi personel pimpinan kelompok atau manajer kantor; c. mempunyai kematangan dalam memutuskan masalah, kemampuan dalam mengambil keputusan yang baik dan tetap tenang dalam keadaan tertekan; d. bekerja pada satu lantai dan berada di tempat selama jam kerja atau saat melaksanakan kewajiban tugas secara normal tidak menyebabkan orang tersebut meninggalkan gedung; e. bertutur kata secara jelas dan mampu mengomunikasikan dengan kebanyakan penghuni dalam pengawasannya; dan
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
16
f.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
seseorang yang mempunyai pengalaman dalam suatu bidang mencakup disiplin dan komando seperti dalam bidang kemiliteran atau layanan keadaan darurat nampaknya sering memenuhi kriteria seleksi sebagaimana tersebut diatas. Kepala Tim Penanganan Kebakaran Orang yang ditunjuk sebagai pemimpin organisasi selain memenuhi kriteria diatas, harus mempunyai pengetahuan yang baik mengenai layout bangunan, dan telah mengikuti latihan mengenai hal yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab penanganan kebakaran. Wakil Kepala Tim Penanganan Kebakaran Wakil kepala penanganan kebakaran harus ditunjuk untuk mendampingi posisi kepala penanganan kebakaran dan petugas komunikasi untuk menjamin kesinambungan fungsi bilamana berhalangan. Seleksi wakil harus konsisten dengan kriteria yang tepat dan mereka harus dilatih penuh dan dipersiapkan untuk mengambil alih fungsi pokok bila dibutuhkan. Penanggung Jawab Lantai atau Area TPPKD wajib menunjuk personil untuk petugas penanganan kondisi darurat, yang konsisten dengan tingkat tanggung jawab pengawas sehari-hari. Bilamana memungkinkan, tanggung jawab petugas penanganan kondisi darurat harus dikaitkan dengan posisi personil tersebut sehingga pola penghunian tetap atau sementara tetap memerlukan fungsi petugas penanganan kondisi darurat. Untuk setiap kejadian, perlu diketahui bahwa orang yang ditunjuk tersebut memiliki kualitas yang diperlukan sehingga mampu melaksanakan tugas yang dibutuhkan dalam penanggulangan keadaan darurat. Faktor yang harus dipertimbangkan khusus di lantai atau area dalam bangunan sebagai berikut. a. keberadaan atau kesiapan petugas ditempat; b. kemampuan untuk mengatur personil lainnya dalam keadaan darurat; dan c. dapat diandalkan. Petugas Pengamanan. Petugas pengaman harus ditunjuk untuk membantu penanggung jawab lantai atau area atas dasar bahwa 1 (satu) petugas untuk 20 (dua puluh) orang di lantai area tersebut, dengan minimum 2 (dua) orang. Petugas pengamanan harus dilatih sedemikian rupa sehingga mampu untuk melakukan tindakan penanggulangan, serta pengamanan di lantai yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas pengamanan mencakup pengamanan Keadaan Darurat pada saat kebakaran, maupun aspek sekuriti. Petugas Teknis. Petugas teknis diperlukan untuk memfungsikan atau memastikan berfungsinya peralatan penanggulangan kondisi darurat dalam bangunan termasuk pengoperasiannya serta kondisi darurat berlangsung. Petugas teknis harus memiliki latar belakang teknis dan telah mendapatkan pelatihan khusus. Petugas Komunikasi
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
17
2013, No.1054
Petugas komunikasi harus cakap mengunakan peralatan komunikasi dalam bangunan dan mempunyai kemampuan komunikasi yang jelas. Hal yang perlu diperhatikan petugas komunikasi antara lain: a. petugas komunikasi harus mengoperasikan sistem penyiaran informasi keadaan darurat; b. dalam hal belum terpasang sistem tersebut, diperlukan operator telepon untuk mengoperasikan peralatan komunikasi; c. Wakil kepala penanganan kebakaran dapat sewaktu-waktu mengambil alih tugas dari petugas komunikasi. 8. Petugas Pertolongan Pertama. Petugas pertolongan pertama ditunjuk untuk menangani hal yang berkaitan dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Petugas tersebut harus mendapatkan pelatihan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. 9. Identifikasi Petugas Penanganan Kebakaran. Penanggulangan Keadaan Darurat akan mudah terealisasi jika setiap personil utama secara cepat dapat diidentifikasikan oleh penghuni bangunan dan petugas pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat lainnya. Identifikasi ini paling baik dapat dicapai dengan penggunaan tutup kepala ataupun helm pengaman berwarna, identifikasi warnanya sebagai berikut: a. Kepala dan Wakil Kepala penanganan kebakaran menggunakan helm warna putih; b. Penanggung jawab lantai atau area menggunakan helm warna kuning; dan c. Petugas pengaman menggunakan helm warna merah. Helm ataupun tutup kepala harus secara jelas sesuai dengan tugas ataupun nomor lantai yang bersangkutan. Petugas komunikasi umumnya tidak memakai helm, namun jika memakai harus helm yang berwarna putih. Dalam hal petugas pertolongan pertama dilibatkan pula dalam fungsi penanganan kebakaran, mereka harus memakai helm warna hijau dan diberi logo Palang Merah Indonesia warna putih. Jika diperlukan, untuk petugas lainnya, seperti petugas teknis dan pengawas, harus memakai helm atau tutup kepala warna merah.
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
18
C. Wewenang dan Tanggung Jawab Setiap petugas penanganan kebakaran harus secara jelas memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Kepala Tim Penanganan Kebakaran Saat menyadari adanya keadaan darurat, Kepala tim penanganan kebakaran harus mengambil langkah sebagai berikut: a. menetapkan tingkat Keadaan Darurat dan menentukan tindakan yang tepat; b. memastikan bahwa dinas kebakaran telah diberitahu dan dikontak; c. memastikan bahwa penanggung jawab lantai telah diberi petunjuk tentang situasi yang terjadi; d. jika memerlukan prakarsa untuk tindakan evakuasi dan mengendalikan prosedur memasuki lokasi; dan e. memberi pengarahan singkat kepada petugas dinas kebakaran sesaat setelah tiba, tentang jenis Keadaan Darurat, lokasi keadaan darurat, status evakuasi dan setelah itu pelaksanaan penanggulangan mengikuti instruksi pimpinan petugas dinas Kebakaran. 2. Wakil Kepala Tim penanganan Keadaan Darurat Wakil kepala tim penanganan Keadaan Darurat melaksanakan tanggung jawab yang dimiliki oleh kepala tim penanganan Keadaan Darurat, dalam hal kepala tim penanganan Keadaan Darurat tidak berada ditempat. 3. Penanggung Jawab Lantai atau Area Saat mendengar alarm tanda bahaya atau menyadari adanya Keadaan Darurat, penanggung jawab lantai atau area segera mengambil tindakan sebagai berikut: a. menerapkan prosedur penanggulangan Keadaan Darurat untuk lantai di bawah pengawasannya; b. mempersiapkan tindakan evakuasi jika keadaan menuntut hal tersebut dilakukan di lantai yang bersangkutan; c. melakukan komunikasi dengan kepala tim penanganan kebakaran menggunakan cara apapun yang tersedia dan bertindak atas instruksi yang diberikan kepala tim Penanganan Kebakaran; d. memberikan instruksi kepada petugas pengamanan untuk memeriksa lantai atau area bila terjadi kondisi yang tidak normal dilantai atau area tersebut; e. meminta petunjuk kepala tim penanganan kebakaran secepat mungkin tentang kondisi yang dihadapi dan tindakan yang perlu dilaksanakan; dan f. siap mendampingi petugas pengamanan jika diperlukan untuk melakukan tindakan pengamanan dilantai tersebut. 4. Petugas Pengamanan. Saat mendengar alarm tanda bahaya atau menyadari adanya keadaan darurat, petugas pengamanan lantai atau area segera mengambil tindakan sebagai berikut: a. bertindak mengamankan lantai atau area dalam bangunan yang menjadi tanggung jawabnya;
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
19
2013, No.1054
b. mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), hidran dan selimut pemadam api; c. menghubungi dinas kebakaran atau kepolisian melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya; d. memeriksa pintu-pintu kebakaran dan pintu-pintu penghalang asap apakah telah tertutup dengan baik; e. memeriksa lantai atau area dalam gedung untuk memastikan semua orang telah menyelamatkan diri; f. memandu orang secara teratur menuju ke area yang dilindungi, seperti tangga kebakaran; g. membantu dan memandu Orang dengan Mobilitas Terbatas; h. bertindak sebagai pemimpin dari kumpulan orang yang berjalan menuju area tempat berkumpul yang telah ditentukan. 5. Petugas Komunikasi. Petugas komunikasi, saat mengetahui adanya Keadaan Darurat, segera melaksanakan tindakan sebagai berikut: a. memastikan dan menetapkan sifat dan lokasi Keadaan Darurat; b. memberitahukan petugas Penanganan Kebakaran yang berwenang baik dengan SPIKD atau cara lainnya; c. mengoperasikan sistem inter komunikasi; d. meneruskan dan merekam perintah serta informasi antara kepala tim Penanggulangan Kebakaran dengan penanggung jawab lantai serta penghuni gedung; dan e. mencatat atau merekam perkembangan situasi serta tindakan evakuasi dan tindakan yang dilakukan oleh penanggung jawab lantai. 6. Petugas Medis a. melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan di lantai atau area yang menjadi tanggung jawabnya; b. membantu mengurangi penderitaan korban dengan peralatan medis yang tersedia; c. melakukan kontak dengan Palang Merah Indonesia (PMI); d. membantu pengangkutan korban ke ambulans; dan e. melakukan pencatatan hal yang berkaitan dengan pertolongan pertama yang dilakukan. D.
Langkah Penanganan Kebakaran Syarat mutlak bila menghadapi kebakaran atau dugaan kebakaran sehingga menimbulkan suasana darurat adalah bersikap tenang, tidak panik dan selanjutnya melaksanakan langkah-langkah: 1. Jika melihat api atau asap: a. pecahkan kotak kaca alarm kebakaran yang biasanya berada di koridor; b. perkirakan atau periksa sumber api apakah akibat listrik atau bukan; c. apabila akibat listrik jangan menggunakan hidran, dan segera putuskanlah semua aliran listrik; d. usahakan memadamkan sumber api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR); dan
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
20
e. gunakan hidran gedung apabila dipastikan sumber kebakaran bukan akibat listrik. 2. Informasi adanya kebakaran dan pemadaman awal: a. laporan melalui telepon, radio dan dari pemilik/ masyarakat adanya asap/api dari daerah kebakaran di dalam gedung; b. penerima informasi segera membunyikan alarm kebakaran dengan cara mengaktifkan titik panggil manual; dan c. berusaha secara dini memadamkan kebakaran yang terjadi dengan menggunakan peralatan pemadam kebakaran yang tersedia. 3. Jika alarm kebakaran berbunyi a. Petugas mempunyai 3 (tiga) kewajiban: 1) lihat papan panel kebakaran di ruang monitor dan lokasi sumber api secara tepat pada umumnya dapat diketahui dari panel tersebut; 2) petugas pengelola bangunan dibantu regu pelaksana keselamatan kebakaran wajib segera datang untuk mengatasi penyebab alarm yang berbunyi tersebut; dan 3) petugas pengelola bangunan wajib segera melakukan bantuan tindakan evakuasi bagi seluruh penghuni. b. Penghuni melakukan 9 (sembilan) langkah antara lain: 1) segera mencapai jalan keluar terdekat (tangga darurat); 2) agar tetap tenang dan tidak panik; 3) berjalan dengan cepat, tapi jangan berlari; 4) bila memakai sepatu hak tinggi agar di lepas; 5) utamakan keselamatan diri, bawa barang yang sangat penting saja dan tidak lebih besar dari tas tangan; 6) keluar ke teras belakang dan berjalan mengitari samping gedung untuk berkumpul di tempat berhimpun atau halaman parkir yang telah ditentukan; 7) ikuti semua instruksi yang diberikan oleh regu evakuasi, petugas keselamatan kebakaran atau petugas yang kompeten; 8) berjalan dan berkumpul di tempat berhimpun yang ditentukan dan tunggu sampai ada berita aman atau pemberitahuan lebih lanjut; dan 9) jangan kembali masuk kedalam gedung sebelum pernyataan aman diumumkan melalui alat komunikasi. c. Evakuasi orang dan barang. 1) petugas memandu semua penghuni atau penyewa gedung untuk segera berevakuasi dengan menggunakan tangga darurat terdekat menuju tempat berhimpun pada saat: a) diumumkan untuk evakuasi; b) diaktifkannya alarm kedua; atau c) diinstruksikan oleh petugas pemadam kebakaran. 2) petugas membimbing para tamu atau pengunjung yang berada di lantai masing-masing untuk melakukan evakuasi bersama melewati tangga darurat terdekat dengan tertib dan tidak panik dan dilarang keras menggunakan lift.
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
21
2013, No.1054
3) seluruh staf, tamu, dan pengunjung dapat kembali ke dalam bangunan apabila telah diinstruksikan oleh petugas dari instansi pemadam kebakaran. d. Pencarian sumber api. Pencarian sumber api dilakukan segera setelah mendapat informasi melalui alarm, telepon atau melihat asap. Tindakan ini dilakukan dalam rangka pemadaman dini agar api tidak cepat menjalar atau berkembang. e. Pemadaman api Pemadaman api dilakukan segera agar tidak berkembang dan diupayakan dalam waktu 10 (sepuluh) menit pertama saat terlihat adanya api, sambil menunggu datangnya bantuan dari instansi pemadam kebakaran. Selanjutnya, diambil rangkaian tindakan sesuai dengan rencana strategi tindakan darurat Penanggulangan Kebakaran, seperti misalnya tindakan saat mendengar suara tanda bahaya kebakaran (alarm), tindakan yang harus dilakukan bila terperangkap asap, dan sebagainya. f. Pasca pemadaman a) jika kebakaran skala kecil, pastikan bahwa kondisi darurat dapat diatasi, penghuni kembali mulai kegiatannya. b) pastikan bahwa peralatan proteksi kebakaran kembali dalam posisi stand-by. c) secepatnya memfungsikan kembali peralatan proteksi kebakaran yang telah terpakai. d) pengumpulan data informasi untuk keperluan penyusunan laporan. g. Tindak lanjut pasca kebakaran, antara lain: a. sosialisasi terhadap pegawai pada masing-masing unit penanggulangan kebakaran; b. melakukan inventarisasi sarana dan prasarana; c. melaporkan hasil pelaksanaan Penanganan kebakaran; dan d. mengusulkan peremajaan sarana dan prasarana kebakaran. E. Tata Cara Evakuasi Setelah prosedur penanggulangan keadaan darurat disosialisasikan, paling sedikit 1 (satu) kali latihan praktek tata cara berkaitan dengan penanganan Keadaan Darurat perlu direkomendasikan untuk memastikan bahwa prosedur tersebut dipenuhi. Ketika organisasi Penanggulangan Kebakaran telah dibentuk dan terbukti menentukan dan dapat berfungsi baik, perlu dilakukan program latihan evakuasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Semua latihan evakuasi harus diikuti oleh peninjau, dilengkapi dengan daftar pengecekan dan harus diawali dengan penjelasan atau pengumuman bahwa acara tersebut merupakan suatu latihan. Supaya efektif, perencanaan evakuasi harus didasarkan sebagai berikut: 1. pengaturan sistem peringatan yang efektif untuk memberitahu kepada penghuni tentang bahaya kebakaran harus tersedia; 2. petugas pengendalian keadaan darurat yang terlatih; dan
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
22
3. penaksiran jalur evakuasi yang rinci, harus dibuat terhadap jalur penyelamatan, dan pintu ke luar normal dari hal-hal yang mempengaruhinya dalam keadaan darurat (misal asap), serta persyaratan lainnya yang harus diperhatikan dalam perencanaan. F. Proses Evakuasi Sebelum dilaksanakan evakuasi yang pertama, semua anggota harus diberi petunjuk mengenai hal sebagai berikut : 1. identifikasi petugas Penanggulangan Kebakaran; 2. sistem alarm dan metode yang ditetapkan untuk pelaporan keadaan darurat; 3. tindakan yang harus dilakukan sebagai respons tanda peringatan bahaya; 4. untuk lantai atau area yang dikuasai; 5. jalur evakuasi yang harus ditempuh; 6. area tempat berkumpul atau area alternatif yang ditentukan untuk memberikan tempat berlindung yang aman di dalam atau di luar bangunan; 7. apa yang dibutuhkan saat latihan selesai dilaksanakan yang dijelaskan oleh petugas Penanggulangan Kebakaran di masing-masing lokasi yang berada di bawah tanggung jawabnya, sehingga penghuni dapat mengidentifikasi pengawas mereka dan menjadi sadar serta peduli akan tugas-tugas mereka. G. Latihan Evakuasi Awal Bangunan gedung berlantai banyak dan khususnya bangunan gedung multi fungsi memerlukan perencanaan yang terinci. Pada bangunan yang lebih kecil mungkin cukup membunyikan alarm dan mengharuskan penghuni berjalan menuju ke tempat berkumpul sedangkan bangunan berukuran besar atau gedung bertingkat, dilakukan evakuasi parsial untuk mengecek kesiagaan organisasi penanggulangan Keadaan Darurat menghadapi saat keadaan darurat. Bilamana Penanggulangan Kebakaran dan prosedur telah terpenuhi, evakuasi awal skala besar dapat dilakukan. Pemberitahuan yang cukup, termasuk tanggal yang diusulkan harus dilakukan karena latihan awal evakuasi cukup sulit tanpa adanya kerancuan dan kebingungan yang mungkin terjadi. Petugas Penanggulangan Kebakaran harus diberi petunjuk untuk memberikan bantuan tambahan kepada staf selama evakuasi dan prosedur evakuasi harus teruji dan semua petugas Penanggulangan Kebakaran memiliki latihan yang cukup untuk menjamin keefektifan tugas mereka dalam menghadapi Keadaan Darurat. H. Latihan Evakuasi Lanjutan Dari pengalaman yang diperoleh pada latihan evakuasi awal, latihan evakuasi lanjutan akan menjadi lebih realistik. Sebagai contoh, pemberitahuan yang terbatas harus diberikan untuk evakuasi lanjutan. Evakuasi persial juga harus dilakukan dari waktu ke waktu untuk menguji kesiagaan organisasi keadaan darurat dan sistem alarm atau pemberitahuan.
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
23
2013, No.1054
Frekuensi latihan evakuasi dapat diperoleh pada ukuran dan konfigurasi bangunan, serta jenis penghunian bangunan, akan menentukan interval waktu antara latihan evakuasi yang satu dengan yang berikutnya. Semua penghuni gedung harus berpartisipasi di dalam latihan evakuasi sedikitnya sekali dalam setahun. Pembahasan setelah penyelenggaraan setiap latihan atau evakuasi yang sebenarnya adalah penting untuk mengidentifikasi adanya kekurangan dalam Penanggulangan Kebakaran atau prosedur yang dilaksanakan. Daftar pengecekan oleh peninjau harus dianalisis selama dalam pembahasan dan setiap kekurangan harus dilaporkan ke tim perumus keadaan darurat kebakaran, yang akan mengubah rencana sesuai keperluan. Perubahan diseminarisasikan dan diinformasikan kepada semua anggota Penanggulangan Kebakaran.
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
24
BAB IV PROSEDUR PENANGANAN KEBAKARAN Pada umumnya prosedur untuk penanganan bahaya kebakaran tidak perlu dimulai secara bersamaan. Prosedur penanganan bahaya kebakaran harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan: 1. menjamin unsur keamanan segera bagi setiap orang yang berada di sekitar lokasi kebakaran; 2. memberitahukan dinas kebakaran; dan Pasukan pemadam kebakaran dipanggil pada setiap kejadian kebakaran atau kecurigaan adanya kebakaran (seperti bau asap). Tidak perlu dihalangi atau perlu izin dari seseorang apabila ada orang yang berinisiatif sendiri untuk menghubungi dinas kebakaran. Catatan: Bila dinas kebakaran telah dipanggil secara otomatis atau dengan memecahkan titik panggil manual, harus diikuti dengan telepon atau alat komunikasi lainnya untuk memastikan bahwa alarm tanda bahaya telah diterima dan dapat memberikan informasi lebih jauh. 3. memadamkan kebakaran. Kebanyakan gedung memiliki selang air atau alat pemadam api ringan. Bilamana alat-alat tersebut terpasang, petugas penanganan kebakaran harus dilatih berkaitan dengan pengoperasian alat-alat tersebut. Walaupun demikian, bila terdapat resiko yang tidak diinginkan berkaitan dengan upaya untuk memadamkan kebakaran, penghuni tidak perlu menggerakan peralatan tersebut namun cukup menutup pintu di belakang mereka. Aturan umum menyatakan bahwa tidak perlu menggunakan selang kanvas hidran yang terpasang, kecuali bila telah mendapat latihan khusus untuk itu, seperti halnya anggota tim pemadam kebakaran yang telah ditunjuk. Adapun prosedur penanganan kebakaran meliputi : 1. Dalam keadaan normal, tim penanganan kebakaran mempunyai tugas: a. mengetahui dan memahami prosedur pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran yang ada digedung; b. terampil dan cekatan dalam menggunakan alat pemadam kebakaran dengan cara mengikuti latihan secara berkala; c. mengetahui letak sarana alarm dan alat pemadam kebakaran serta melaporkan bila menemukan adanya kelainan atau kerusakan alat- alat tersebut; d. memperhatikan dan menjaga tangga darurat dan koridor yang menuju tangga darurat, harus benar bebas hambatan dan tidak ada barang berat yang menghalangi rute evakuasi misalnya meja,kursi, box dan lain- lain; e. melarang menggunakan bahan yang mudah terbakar (flameable) contohnya LPG, bensin, juga melarang atau menyimpan alat tersebut didalam gedung; f. kepada yang mengetahuinya mohon dapat memberikan informasi kepada pengamanan atau manajemen gedung;
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
25
2.
g. senantiasa menanamkan pengertian dasar kepada penghuni gedung lain diluar tim, akan bahayanya api sekecil apapun bagi keselamatan penghuni bila terjadi kebakaran; h. menjaga dan memelihara keutuhan tim penanganan kebakaran; Dalam Keadaan Darurat tim penanganan kebakaran mempunyai tugas: a. apabila terdapat tanda alarm pada panel control, fire alarm bell agar segera dimatikan dari switch zone sounder main sounder tetapi tidak boleh diriset, hal ini untuk menghindari kepanikan orang yang berada dilantai kejadian; b. menghubungi segera petugas pengamanan di posko dan menginformasikan tempat atau lokasi tanda alarm yang berkerja; c. sambil menunggu informasi dari petugas pengamanan dan staff control room yang melakukan mengecekan ke lokasi kejadian, usahakan mencari informasi atau menghubungi Kepala Pemadam Kebakaran Lantai (captain of floor warden); d. apabila mendapat informasi telah terjadi kebakaran, segera hubungi penanggung jawab atau kepala penanganan kebakaran dan informasikan sejelas mungkin tentang keadaan api yang sebenarnya; e. mengoperasikan pada petugas operator lift kebakaran, operator listrik, operator pompa hidrant dan sprinkler, operator genzet agar segera menuju ketempat tugasnya masing-masing untuk melaksanakan tugas darurat, sambil menunggu instruksi lebih lanjut; f. atas perintah penanggung jawab selaku kepala penanganan kebakaran memberitahukan kepada tamu/penghuni gedung melalui sound system ke lantai yang terdapat kebakaran atau (standar pemberitahuan terlampir), keseluruhan untuk segera melakukan evakuasi dan agar selalu menjalin komunikasi dengan Kepala Peran Kebakaran Lantai untuk mengetahui perkembangan kejadian; g. atas perintah penanggung jawab selaku kepala penanganan kebakaran menghubungi atau meminta bantuan kepada: a) dinas pemadam kebakaran setempat; b) kepolisian setempat; c) ambulans atau rumah sakit terdekat; dan d) PLN. dalam menghubungi atau meminta bantuan, sebutkan : a) nama : b) jabatan : c) tempat kejadian : d) nomor telephone : e) lokasi kebakaran :
Standar Pemberitahuan Kepada Penghuni Perhatian.....perhatian pada seluruh penghuni gedung ………………………....... Saat ini terjadi kebakaran diruang.........(lokasi) kami harap semua tenang dan jangan pindah tempat sebelum ada instruksi dari kami, mohon perhatikan petunjuk berikut ini:
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
26
a. matikan semua alat-alat yang berhubungan dengan listrik; b. matikan rokok; dan c. amankan semua dokumen penting. Standar Pemberitahuan Kepada Penghuni dalam Bahasa Inggris (Announcement In Case Of Emergency) attention please........ attention please........for all the building’s occupants this moment, there is fire burning on.......(location) everybody requested to stay calm, don’t panic while, we are no trying to solve the trouble, please strictly follow the instructions given by us. a. switch off all electrical equipment’s and disconnect all electrical appliances, extinguish cigarettes. b. secure all important documents. Hal yang harus dilakukan oleh petugas penanganan kebakaran pada saat terjadi kebakaran: a. Operator Listrik 1) matikan power listrik pada lantai yang terjadi kebakaran, baik power lighting maupun air conditioner melalui Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) yang berada di Moulded Case Circuit Breaker (MCCB), panel sub station (trafo room). 2) dilarang mematikan Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) untuk power supplay ke panel lift, pompa, pemadam kebakaran (hidrant/sprinkler) dan batteray changer, dan pressure fan (harus selalu mendapat power supplay ) 3) harus selalu koordinasi dengan petugas operator genzet baik melalui handy talkie, maupun telepon dalam pelaksanaan pengaturan beban. 4) melaksanakan semua instruksi dan petunjuk koordinator dan kepala penanganan kebakaran untuk mematikan power listrik pada lantai yang ditentukan dengan cepat, baik dan benar. b. Operator Pompa , Hidrant dan Sprinkler 1) Pompa hidrant dan sprinkler hidup (running) secara otomatis bila tekanan air turun dalam keadaan normal, posisi selector switch pada panel MCCB (harus pada posisi ON). Perhatikan tekanan air pada pressure gauge di pipa hidrant apabila tekanan melebihi 16 kg/cm2 pompa tetap beroperasi matikan switch di panel MCCB 10 dan jaga agar tekanan pada pressure gouge berkisar antara 12 kg/cm2 sampai dengan 16 kg/cm2; 2) periksa level air didalam bak reservoir (ground tank); 3) laporkan segera kepada petugas ruang monitor (control room) bila terdapat kesulitan atau tidak dapat diatasi (trouble); dan 4) melaksanakan seluruh instruksi dan petunjuk koordinator teknik dan Kepala penanganan kebakaran dengan baik dan benar.
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
27
2013, No.1054
c. Operator Genzet 1) biarkan genzet dalam keadaan “stand by operation“; 2) agar selalu koordinasi dengan petugas operator listrik baik melalui handy talkie maupun melalui telepon dalam pelaksanaan pengaturan beban; 3) laporkan segera kepada Petugas Operator Control Room bila terdapat kesulitan /tidak dapat mengatasi trouble; dan 4) melaksanakan seluruh instruksi dan petunjuk koordinator teknis dan kepala Penanggulangan Kebakaran dengan baik dan benar. d. Pengamanan Apabila alarm yang berada dilantai berbunyi, kemungkinan besar telah terjadi kebakaran disuatu area. Petugas ruang monitor (control room) akan mendeteksi lantai dan area kebakaran sesuai dengan petunjuk dipanel monitor. Petugas ruang monitor akan melaporkan kejadian kepada petugas pengamanan di pos komando pengamanan (posko) untuk bersama-sama melihat tempat atau lokasi kejadian. Tindakan pertama: 1) petugas pengamanan diposko segera mengambil tabung pemadam kebakaran, membawa alat komunikasi handy talkie dan lari menuju tempat yang diduga telah terjadi kebakaran bersama-sama dengan petugas dari control system. 2) bila telah terjadi kebakaran, pergunakan tabung pemadam kebakaran yang dibawa dan segera menghubungi posko dan control room untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya dengan handy talkie, emergency call di fire lift atau jack phone di hidrant box . 3) bila ternyata tidak terjadi kebakaran setelah datang di tempat kejadian segera menghubungi posko dan control room melaporkan keadaan yang sebenarnya. e. Tim Pelaksana (Pemadam) 1) sebelum menjalankan tugas tim pemadam mengadakan apel di loading deck, untuk mengetahui kesiapan personil dan peralatan yang diperlukan, dengan dipimpin oleh ketua tim koordinator pengamanan; 2) berusahalah memadamkan api dengan fire extinguisher (APAR) dan hidrant. Hidrant digunakan setelah listrik dipadamkan dan api sudah tidak dapat dipadamkan lagi dengan menggunakan fire extinguisher (APAR); 3) melokalisir arah kebakaran dengan menyingkirkan barang-barang yang mudah terbakar dan menutup pintu agar api tidak menjalar ke area lain; 4) cegah atau larang orang yang bukan petugas peran kebakaran mendekati lokasi api hanya untuk menyelamatkan barang-barangnya; 5) bila tidak mampu menguasai api, keluar lokasi dengan cepat, segera menghubungi kepala atau wakil kepala penanganan kebakaran diruang monitor (control room) dengan menggunakan fire phone emergency call or handy talkie. Pelaksanaan evakuasi dilakukan atas perintah kepala penanganan kebakaran; dan 6) secara intensif melaksanakan komunikasi dengan koordinator pengamanan untuk melaporkan perkembangan dan tindakan yang diambil.
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
28
f.
Tim Evakuasi (Pelaksana) 1) Sebelum menjalankan tugas tim pemadam mengadakan apel di loading deck. Untuk mengetahui kesiapan personil dan peralatan yang diperlukan, dengan dipimpin oleh ketua tim koordinator pengamanan. 2) sebelum melaksanakan evakuasi, tim evakuasi harus mendahulukan orang cacat, wanita hamil, orang sakit, untuk langsung segera dibantu keluar gedung lewat tangga darurat; 3) melacak jalan, meyakinkan jalan aman, tidak ada bahaya, hambatan ataupun jebakan pintu tertutup; 4) memimpin dan memerintahkan semua karyawan agar segera keluar gedung (evakuasi) lewat tangga darurat terdekat menuju ketempat aman (assembly area) dengan mengatur dan memberi petunjuk tentang rute dan arus evakuasinya; 5) melarang orang-orang menggunakan lift (bila ada); 6) usahakan orang-orang keluar lewat tangga darurat dengan jalan seperti biasa, tidak saling mendahului, jangan terlalu kencang untuk mencegah hal yang tidak diinginkan dan tertib; 7) perintahkan kepada wanita-wanita untuk melepas sepatu hak tingginya; 8) pimpin evakuasi sampai menuju ground dan berkumpul dilokasi masingmasing yang telah ditentukan di assembly area; 9) jaga ketat jangan sampai ada yang berusaha untuk naik kembali kegedung atau meninggalkan kelompok sampai ada pemberitahuan keadaan telah aman; 10) melarang penghuni yang berjalan melawan arah atau arus yang menuju ke daerah aman; 11) mengingatkan agar jangan membawa barang besar dan berat; 12) mengarahkan untuk tetap tenang dan tidak panik; 13) mencari penghuni, terutama diruang-ruang tertutup dan memberi tahu agar segera menyelamatkan diri; 14) membantu orang-orang pingsan melalui fire lift dengan tandu; 15) menyelamatkan korban yang terjebak dalam daerah bahaya dan membantu untuk dapat mencari jalan keluar; dan 16) segera dievakuasi dan absensi jumlah mereka bersama dengan kepala peran kebakaran lantai. g. Tim Keamanan Dalam Keadaan Darurat ketua tim menyiagakan anggotanya, yang ada di pos masing –masing. Langkah-langkah yang harus dilakukan: 1) mengamankan area kebakaran agar jangan dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab; 2) menangkap orang-orang yang mencurigakan, dan apabila menangkap penjahat, gunakan borgol, segera diturunkan lewat tangga darurat, dibawa ke posko pengamanan untuk diintrogasi, kemudian diserahkan kepada polisi; 3) apabila mungkin mengamankan barang-barang berharga; 4) membantu regu pemadam, bila memungkinkan; 5) menutup gerbang pintu masuk dan keluar, juga melarang kendaraan masuk dan keluar;
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
29
2013, No.1054
6) menuntun atau menyediakan jalur untuk unit pemadam kebakaran, aparat keamanan (polisi) dan mobil ambulans; 7) melarang orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki area dan mengeluarkan kendaraan yang akan keluar dengan pengontrolan ketat; 8) memberitahukan petugas dinas pemadam kebakaran tentang lokasi terjadinya kebakaran dan jalan terdekat menuju lokasi tersebut; 9) mengamankan lobby dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab; 10) tamu-tamu diharuskan ikut evakuasi; dan 11) bila perlu tamu-tamu disuruh kembali. h. Tim Pertolongan Pertama Sebelum menjalankan tugas, team pertolongan pertama mengadakan apel di loading deck, untuk mengetahui kesiapan personil dan peralatan yang diperlukan, dengan dipimpin oleh ketua tim atau koordinator pengamanan. Langkah-langkah yang harus dilakukan: 1) segera menyiapkan peralatan pertolongan pertama; 2) mengadakan pertolongan pertama jika ada korban (luka, pingsan, dan meninggal); 3) berkerja sama dengan tim lain, khususnya tim evakuasi penyelamat dan pencari; 4) jika pertolongan pertama gagal segera koordinasi dengan tim rumah sakit atau ambulans yang dipanggil; 5) mengevaluasi jumlah korban secara keseluruhan (yang luka, pingsan, dan meninggal); dan 6) melaporkan hasil evaluasi korban kepada kepala atau wakil kepala penanganan kebakaran.
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1054
30
BAB V PENUTUP 1. 2.
3.
4. 5. 6.
Penanggulangan Kebakaran mutlak diterapkan, terutama pada bangunan yang berpotensi rawan terhadap bahaya kebakaran. Penanggulangan Kebakaran sebagai bagian dari strategi penerapan Penanggulangan Kebakaran untuk mengantisipasi bila terjadi keadaan darurat kebakaran bangunan perlu disosialisasikan pada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penanggulangan Kebakaran dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi, situasi dan kondisi masing-masing bangunan latihan evakuasi dan penanggulangan kebakaran serta perawatan sarana atau prasarana penanggulangan kebakaran perlu dilakukan secara periodik. Penguasaan materi pengelolaan sistem pengamanan kebakaran bangunan gedung sangat diperlukan. Kesadaran semua pihak sangat diperlukan dalam memelihara dan merawat bangunan serta peralatannya. Pengelola bangunan gedung diwajibkan melaksanakan Penanggulangan Kebakaran dan berperan dalam mensosialisasikan Penanggulangan Kebakaran.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
www.bphn.go.id
www.djpp.kemenkumham.go.id
