BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.186, 2010
Lembaga Sandi Negara. Tempat Kegiatan Sandi.
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR TEMPAT KEGIATAN SANDI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka menjaga keamanan, kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Persandian di lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu adanya tempat khusus yang disebut Tempat Kegiatan Sandi yang memenuhi persyaratan teknis tertentu sebagai tempat penyelenggaraan Persandian;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Standar Tempat Kegiatan Sandi;
: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9247);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.186
2
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 0192/K/SK.1.003/1999 Tahun 1999 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Sistem Pemberitaan Rahasia Negara; 7. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1085/K/SK.1.003/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Persandian Pada Instansi Pemerintah; 8. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara; 9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG STANDAR TEMPAT KEGIATAN SANDI.
www.djpp.depkumham.go.id
3
2010, No.186
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan: 1. Persandian adalah kegiatan pengamanan Berita Rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. 2. Tempat Kegiatan Sandi yang selanjutnya disebut TKS adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Persandian. 3. Standar TKS adalah pembakuan ukuran atau kriteria minimal yang mengatur tentang tempat yang dipergunakan untuk penyelengaraan Persandian meliputi klasifikasi, lokasi, kualitas fisik, pembagian ruang, penggunaan, dan kelengkapan sarana kerja. 4. Kamar Sandi yang selanjutnya disebut Kasa adalah ruangan di dalam TKS yang digunakan khusus untuk kegiatan pengamanan berita atau informasi rahasia yaitu untuk menyandi dan membuka sandi. 5. Strong Room adalah ruangan dengan perkuatan dan merupakan bagian dari TKS yang digunakan khusus untuk menyimpan materiil sandi. 6. Kasa Cadangan Nasional adalah Kasa yang berada di Lembaga Sandi Negara yang sewaktu-waktu dapat difungsikan sebagai Kasa Cadangan bagi Instansi Pemerintah tingkat pusat yang karena sesuatu hal tidak dapat berfungsi. 7. Materiil Sandi adalah Bahan dan Peralatan Sandi yang digunakan untuk kegiatan Persandian. 8. Bahan Sandi adalah segala keterangan berklasifikasi rahasia dapat berupa berkas, dokumen dan file, maupun bahan-bahan Persandian yang tersimpan dalam media elektronik yang digunakan dalam kegiatan Persandian. 9. Berita Rahasia adalah berita yang membutuhkan tingkat pengamanan yang tinggi dan erat hubungannya dengan keamanan kedinasan dan hanya boleh diketahui oleh pejabat yang ditunjuk yang berada di lingkungan Instansi Pemerintah. 10. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.186
4
program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian. 11. Sarana Komunikasi adalah suatu media yang digunakan untuk melakukan kirim dan terima informasi baik dalam bentuk teks, file, gambar, maupun suara. 12. Sarana Pengamanan Fisik adalah alat perlengkapan yang digunakan sebagai usaha, kegiatan, dan tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian yang diakibatkan dari dalam, pihak lawan, dan bencana. 13. Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Lemsaneg adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Persandian, yang mempunyai kewenangan menyusun kebijakan nasional di bidang Persandian. 14. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD. BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Pembentukan TKS dilakukan berdasarkan asas kebutuhan, ketepatan, manfaat, kepercayaan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. (2) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. asas kebutuhan dimaksudkan bahwa TKS dibentuk atas kebutuhan operasional Persandian; b. asas ketepatan dimaksudkan bahwa pembentukan TKS dilakukan secara benar dan tepat sesuai dengan standar yang ditetapkan; c. asas manfaat dimaksudkan bahwa TKS dipergunakan untuk penyelenggaraan Persandian secara berdaya guna dan berhasil guna; d. asas kepercayaan dimaksudkan bahwa pembentukan TKS bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap pelaksanaan tugas pengamanan berita atau informasi rahasia;
www.djpp.depkumham.go.id
5
2010, No.186
e. asas keamanan dimaksudkan bahwa pembentukan TKS berorientasi pada aspek keamanan baik terhadap keamanan fisik TKS maupun adanya jaminan keamanan penyelenggaraan Persandian; f. asas keselamatan dimaksudkan bahwa pembentukan TKS dapat menjamin keselamatan materiil sandi maupun personil yang melakukan operasional Persandian di dalamnya; dan g. asas kenyamanan dimaksudkan bahwa pembentukan TKS dapat memberikan rasa nyaman kepada personil yang melakukan operasional Persandian di dalamnya. Pasal 3 Tujuan disusunnya Standar TKS ini adalah untuk mewujudkan kesamaan persepsi, pola pikir, dan tindakan para pengguna Persandian dalam pembentukan TKS. Pasal 4 Ruang Lingkup Standar TKS ini meliputi Klasifikasi dan Standar TKS. BAB III KLASIFIKASI TKS Pasal 5 (1) TKS diklasifikasikan berdasarkan kedudukannya pada Instansi Pemerintah baik bersifat tetap maupun tidak tetap yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu: a. TKS tipe A; b. TKS tipe B; dan c. TKS tipe C. (2) TKS tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah TKS yang bersifat tetap berada pada Instansi Pemerintah tingkat pusat, dalam hal ini termasuk Kasa Cadangan Nasional. (3) TKS tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah TKS yang bersifat tetap berada pada pemerintahan daerah, wilayah, perwakilan, dan kantor cabang. (4) TKS tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah TKS yang bersifat sementara, tidak tetap dan/atau bergerak, keberadaannya dapat melekat pada gedung permanen atau terpisah atau berada pada sarana transportasi khusus yang diperlukan pada saat-saat tertentu sesuai kebutuhan untuk mendukung kegiatan yang bersifat khusus maupun darurat.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.186
6
BAB IV STANDAR TKS Bagian Pertama Lokasi Pasal 6 (1) Persyaratan lokasi TKS tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) ditentukan sebagai berikut: a. tidak menyolok dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berkepentingan; b. tersedia fasilitas jaringan listrik dan komunikasi; c. tidak menyatu dengan ruangan untuk kegiatan lain; d. mudah bagi petugas sandi untuk melakukan tindakan penyelamatan pada saat kondisi darurat; e. bebas dari bahaya banjir, kebakaran, dan bencana alam lainnya; f. mudah bagi petugas untuk memonitor lalu lintas orang; g. memberikan kemudahan akses untuk melayani pimpinan; dan h. tidak dipasang tanda atau papan nama yang mengindikasikan TKS. (2) Persyaratan lokasi TKS tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditentukan sebagai berikut: a. dalam hal lokasi TKS berada dalam bangunan permanen, maka persyaratan lokasi ditentukan sesuai dengan persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau b. dalam hal lokasi TKS berada dalam bangunan non permanen dan/atau bersifat bergerak, maka persyaratan minimal ditentukan sebagai berikut: 1. tidak menyolok dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berkepentingan ; 2. tidak rawan banjir, longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya; 3. tersedia fasilitas jaringan listrik dan komunikasi; dan 4. tidak dipasang tanda atau papan nama yang mengindikasikan TKS. Bagian Kedua Persyaratan Kualitas Fisik Pasal 7 (1) Persyaratan kualitas fisik TKS tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
www.djpp.depkumham.go.id
7
2010, No.186
a. konstruksi bangunan permanen; b. dinding menggunakan bata merah dengan kualitas baik, kuat, dan kokoh; c. bangunan tahan terhadap bahaya gempa, bahaya kebakaran, bahaya banjir, bahaya longsor, dan bencana alam lainnya; d. bangunan tahan terhadap bahaya petir; e. bangunan tahan terhadap usaha penyadapan, sabotase, pencurian, dan perusakan; f. sirkulasi udara dan pencahayaan cukup baik dan sehat; dan g. terbebas dari kebisingan. (2) Persyaratan kualitas fisik TKS tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditentukan sebagai berikut : a. dalam hal penempatan TKS berada dalam bangunan permanen maka persyaratan kualitas fisik ditentukan sesuai dengan persyaratan kualitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau b. dalam hal penempatan TKS berada dalam bangunan non permanen dan/atau bersifat bergerak, maka persyaratan minimal ditentukan sebagai berikut: 1. bangunan kokoh dan kuat; 2. tahan terhadap penyadapan, sabotase, pencurian, dan perusakan; dan 3. sirkulasi udara dan pencahayaan cukup baik dan sehat. Bagian Ketiga Ketentuan, Pembagian dan Penggunaan Ruang Pasal 8 (1) TKS terdiri dari ruang tempat kegiatan administrasi, ruang Kepala TKS, Kasa, Strong Room, ruang istirahat, dan kamar mandi yang penataannya diatur sedemikian rupa agar lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan fungsi masing-masing sebagaimana contoh pada lampiran 1 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. (2) Ruang tempat kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: a. lokasi terletak pada lingkar luar bagian dalam TKS; b. pintu dan jendela atau lubang ventilasi udara dilengkapi dengan sarana pengamanan fisik yang kuat, seperti pemasangan teralis besi dan kunci yang memadai;
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.186
8
c. posisi pintu, jendela atau lubang ventilasi ruang administrasi dibuat sedemikian rupa, sehingga orang dari luar tidak memungkinkan dapat melihat secara langsung kegiatan di dalam ruang administrasi; d. dilengkapi dengan fasilitas jaringan listrik; dan e. dilengkapi dengan fasilitas jaringan komunikasi umum. (3) Ruang Kepala TKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut : a. lokasi berada dalam lingkup ruang tempat kegiatan administrasi; b. pintu dan jendela atau lubang ventilasi udara dilengkapi dengan sarana pengamanan fisik yang kuat, seperti pemasangan teralis besi dan kunci yang memadai; c. posisi pintu, jendela atau lubang ventilasi ruang administrasi dibuat sedemikian rupa, sehingga orang dari luar tidak memungkinkan dapat melihat secara langsung kegiatan di dalam ruangan Kepala TKS; d. dilengkapi dengan fasilitas jaringan listrik; dan e. dilengkapi dengan fasilitas jaringan komunikasi umum. (4) Kasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: a. lokasi terletak pada lingkar tengah bagian dalam TKS; b. pintu hanya satu dan dilengkapi dengan kunci kombinasi angka atau sistem otentikasi; c. posisi pintu Kasa terhubung langsung dengan ruang administrasi dan dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan orang dari ruang administrasi dapat melihat secara langsung ke dalam Kasa; d. desain tata ruang dibuat agar kondisi dan kegiatan di dalam Kasa tidak dapat terlihat atau terdengar dari luar; e. dilengkapi dengan fasilitas jaringan listrik; f. dilengkapi dengan fasilitas jaringan komunikasi umum; dan g. dilengkapi dengan fasilitas jaringan komunikasi khusus. (5) Strong Room sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: a. lokasi terletak pada lingkar dalam bagian dalam TKS; b. pintu hanya satu terhubung langsung dengan Kasa dan dilengkapi dengan kunci kombinasi angka atau menggunakan sistem otentikasi ganda; c. ruangan dibuat tanpa jendela dan ventilasi udara, tetapi tidak lembab (terdapat pengatur suhu ruangan); d. dinding, atap, lantai, dan pintu dibuat dari bahan yang kokoh dan tahan api;
www.djpp.depkumham.go.id
9
2010, No.186
e. dilengkapi dengan fasilitas jaringan listrik; dan f. dilengkapi dengan alat komunikasi internal yang terhubung dengan Kasa dan/atau ruang administrasi. (6) Ruang istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: a. lokasi terletak berdekatan dengan Kasa; b. dilengkapi dengan fasilitas jaringan listrik; dan c. dilengkapi dengan tempat tidur dan kelengkapannya. (7) Ruang kamar mandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: a. lokasi terletak berdekatan dengan ruang administrasi; b. dilengkapi dengan fasilitas jaringan listrik; dan c. dilengkapi dengan sarana sanitasi. Pasal 9 (1) Pembagian ruangan TKS tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari ruang tempat kegiatan administrasi, Ruang Kepala TKS, Kasa, Strong Room, ruang istirahat, dan kamar mandi. (2) Pembagian ruangan TKS tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) minimal terdiri dari ruang tempat kegiatan administrasi, Ruang Kepala TKS, Kasa, Strong Room dan kamar mandi. (3) Pembagian ruangan TKS tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) minimal terdiri dari Kasa. Pasal 10 (1) Tata ruang TKS tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sesuai dengan lampiran 2 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. (2) Tata ruang TKS tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah sesuai dengan lampiran 3 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. (3) Tata ruang TKS tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disesuaikan dengan kondisi lapangan. (4) Ukuran luas ruangan TKS tipe A, tipe B dan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan lampiran 4 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. (5) Lampiran 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lampiran 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan lampiran 4 sebagaimana dimaksud pada ayat
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.186
10
(4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. Pasal 11 (1) Ruang tempat kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan untuk kegiatan administrasi meliputi pencatatan, pengagendaan Berita Rahasia (2) Ruang Kepala TKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) digunakan sebagai ruang kerja Kepala TKS. (3) Kasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) digunakan untuk kegiatan Persandian. (4) Strong Room sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) digunakan untuk penyimpanan Materiil Sandi. (5) Ruang istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) digunakan untuk tempat istirahat petugas sandi yang bertugas malam hari. (6) Ruang kamar mandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) digunakan sebagai ruang sanitasi. Bagian Keempat Sarana Pasal 12 (1) Setiap ruang dalam TKS wajib dilengkapi dengan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan beserta sarana pendukungnya. (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sarana kerja bidang administrasi; b. sarana kerja Kasa; c. sarana Strong Room; d. sarana pendukung; dan e. sarana pengamanan fisik. (3) Ketentuan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan lampiran 4 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. BAB V KETENTUAN LAIN Pasal 13 (1) Setiap Instansi Pemerintah dalam membentuk TKS wajib memenuhi standar TKS yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.
www.djpp.depkumham.go.id
11
2010, No.186
(2) TKS yang telah terbentuk sebelum dikeluarkannya Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini, dapat tetap menjalankan fungsinya dan secara bertahap menyesuaikan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. (3) TKS tidak dibenarkan untuk menyimpan barang-barang atau benda-benda milik pribadi yang berharga. (4) Lemsaneg memberikan asistensi dan bimbingan teknis kepada Instansi Pemerintah dalam hal pembentukan TKS. BAB VI BIAYA Pasal 14 Seluruh biaya yang diperlukan untuk pembentukan, perubahan dan/atau pengembangan TKS menjadi tanggung jawab instansi masing-masing bersumber dari APBN dan/atau APBD. BAB VII PENUTUP Pasal 15 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2010 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, WIRJONO BUDIHARSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR
www.djpp.depkumham.go.id
