BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2005
_________________________________________________________ PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : 7 TAHUN 2005
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR MODAL KERJA BAGI USAHA KECIL MENENGAH ( UKM ) KOTA SURAKARTA
WALIKOTA SURAKARTA,
Menimbang
: a. bahwa sector Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah membuktikan perananya sebagai salah satu sector penghasil devisa yang memberikan kontribusi cukup berarti bagi perekonomian daerah khususnya Kota Surakarta; b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh anggota masyarakat telah dialokasikan dana APBD berupa modal kerja bergulir; c. bahwa agar pengelolaan modal kerja bergulir dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu disusun Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir dengan Peraturan Walikota;
Mengingat
: 1.
Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502 );
3.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 361 );
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
9.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Memperhatikan
:
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Modal Kerja Bergulir pada Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Tengah yang dibiayai dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dekonsentrasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR MODAL KERJA BAGI USAHA KECIL MENENGAH ( UKM ) KOTA SURAKARTA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Surakarta.
2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.
Walikota adalah Walikota Surakarta;
4.
Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Surakarta.
5.
Modal kerja bergulir adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta yang dipinjamkan kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah lewat Badan Kredit Kecamatan dan Bank Pasar dengan ketentuan dan prosedur dalam petunjuk tehnis.
6.
Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasaarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7.
Usaha Kecil adalah Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah ) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan.
8.
Badan Kredit Kecamatan adalah Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah.
9.
Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Surakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan Usaha secara konvensional.
10. Pihak kedua adalah Badan Kredit Kecamatan dan Bank Pasar Kota Surakarta. 11. Kelompok Kerja Pengembangan dan Usaha Kecil Menengah ( KUKM ) Kota Surakarta yang selanjutnya disebut POKJA adalah Kelompok Kerja Keuangan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bertugas melaksanakan Program Dana Bergulir dan Menyeleksi dan menetapkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penerima Dana Bergulir.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Modal Kerja bergulir diberikan dengan maksud : a.
Memberikan dukungan terhadap suksesnya program Pemerintah dalam rangka pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
b.
Memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang belum tersedia pembiayaan secara memadai dari lembaga keuangan;
c.
Menstimulasi terciptanya kekuatan koperasi dalam melakukan terobosan / inovasi usaha;
d.
Mewujudkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang tangguh dalam menghadapi pasar bebas.
Pasal 3
Modal Kerja Bergulir diberikan dengan tujuan : a. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk perkembangan usaha dalam bentuk pinjaman bergulir; b. Terwujudnya 5 ( lima ) sukses bantuan modal kerja bergulir yaitu sukses penyaluran, pemantauan, pengembalian serta peningkatan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; c. Tersalurnya dana bantuan bergulir dari Pemerintah dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Pasal 4
Modal Kerja Bergulir deberikan dengan : Tersalurnya bantuan melalui Anggota / Kelompok yang terwadahi kedalam Koperasi dan UKM.
BAB III ASAL MODAL, PERUNTUKAN DAN PERSYARAATAN Pasal 5
Dana Bergulir berasal dari APBD Kota Surakarta mulai Tahun Anggaran 2002 sampai dengan Tahun Anggaran berjalan.
Pasal 6
(1) Modal kerja bergulir diberikan untuk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan bagi penerima modal bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut : a.
Berbadan Hukum;
b.
Telah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan;
c.
Benar-benar memiliki usaha sendiri dan dikelola dengan baik serta mampu untuk berkembang;
d.
Bedomisili di Kota Surakarta;
e.
Mampu dan sanggup memgelola bantuan modal kerja dengan baik.
Pasal 7
Penyaluran dan pengembalian dana bergulir dilaksanakan melalui Badan Kredit Kecamatan dan Bank Pasar di wilayah Daerah dengan memuat dalam Perjanjian Kerjasama. Pasal 8
Jangka waktu pengembalian dana adalah 2 ( dua ) tahun, dengan masa tenggang selama 3 ( tiga ) bulan.
BAB IV JASA Pasal 9
Jasa pembinaan dikenakan sebesar 6 % ( enam persen ) pertahun.
Pasal 10
Pengembalian angsuran paling lambat setiap tanggal 10 ( sepuluh ) pada setiap bulannya. Pasal 11
Pembagian Jasa dana bantuan modal kerja bergulir adalah sebagai berikut : 1) Jasa Pembinaan dan Monitoring
4%
2) Pihak ke II ( BKK dan Bank Pasar )
2%
Pasal 12
Mekanisme penyaluran dana : a.
Penyaluran dana modal bergulir dilaksanakan oleh Badan Kredit Kecamatan dan Bank Pasar kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah setelah mendapat rekomendasi dari Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Surakarta.
b.
Dinas menyiapkan proses administrasi dan perjanjian pinjaman dana bergulir serta ditanda tangani Kepala Dinas dan Pengurus Koperasi dan UKM yang bersangkutan.
Pasal 13
(1) Koperasi penerima dana bergulir diwajibkan menyampaikan laporan secara rutin kepada Dinas. (2) Badan Kredit Kecamatan dan Bank Pasar wajib menyampaikan laporan perkembangan pengembalian angsuran setiap bulan ke Dinas. (3) Kepala Dinas melaporkan perkembangan dana bergulir yang dikelola Pihak II secara berkala setiap triwulan kepada Walikota Surakarta cq. Kantor Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Bawasda dan Bapeda setelah menerima laporan dari Badan Kredit Kecamatan dan Bank Pasar.
BAB V SANKSI Pasal 14
(1) Apabila diketahui terdapat indikasi penyimpangan atau kelalaian dalam pengelolaan dana bergulir oleh Koperasi dan UKM penerima dana bergulir, maka hak pengelolaan dana bergulir akan dialihkan kepada Koperasi dan UKM lainnya serta Koperassi dan UKM tersebut tidak lagi diikutsertakan dalam program dana bergulir lainnya. (2) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN Pasal 15
Pembinaan dan Pengendalian penyelenggaraan dana bergulir diselenggarakn oleh Dinas.
Pasal 16
Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini ditugaskan kepada Badan Pengawas Daerah Kota Surakarta, Dinas dan Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surakarta.
Ditetapkan di Surakarta Pada tanggal 29 Juni 2005
PENJABAT WALIKOTA SURAKARTA Cap ttd.
ANWAR CHOLIL
Diundangkan di Surakarta Pada tanggal 4 Juli 2005 Sekretaris Daerah Kota Surakarta cap ttd.
Drs. QOMARUDDIN, MM NIP. 500 043 090
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 NOMOR 7
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
