BERITA DAERAH KOTA BOGOR Nomor 26 Tahun 2017
Seri E Nomor 19
PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor Nomor 26 Tahun 2017 Seri E Tanggal 11 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT Pembina Utama Muda NIP. 19600910 198003 1 003
Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BOGOR, Menimbang
: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan dalam rangka mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
1
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri E); 5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF. 2
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor. 5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. 6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan tanpa menambah dan/mengganti dengan makanan atau minuman lain. 7. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan. 8. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di atas perut ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam. 9. Indikasi Medis adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pelaksanaan IMD dan pemberian ASI. 10. Fasilitas Khusus menyusui dan/atau memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI/Laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI. 3
11. Makanan Pendamping Air Susu Ibu adalah makanan yang diberikan pada bayi setelah umur 6 (enam) bulan. 12. Susu Formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti Air Susu Ibu untuk anak sampai berusia 6 (enam) bulan. 13. Produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot, dan empeng. 14. Fasiltas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 15. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 16. Tempat sarana umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat. 17. Penyelenggara tempat sarana umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum. 18. Tenaga terlatih pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1)
Pengaturan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk: a.
meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
4
b. meningkatkan dan anak; c.
hubungan
kasih
sayang
antara
ibu
meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
d. mengurangi pemakaian air, energi, sampah, dan polusi atas pemakaian susu formula bayi dan atau produk bayi lain. (2)
Pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk: a.
menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi;
b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan c.
meningkatkan peran dan dukungan masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
keluarga,
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari: a.
tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b. ASI Eksklusif; c.
IMD;
d. informasi dan edukasi; e.
penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lain;
f.
penyediaan ruang ASI/laktasi;
g.
dukungan masyarakat;
h. pembiayaan; i.
pembinaan dan pengawasan.
5
BAB III TANGGUNG JAWAB Pasal 4 Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi: a.
menetapkan kebijakan daerah terkait program pemberian ASI Eksklusif;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif; c.
memberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI Eksklusif dan penyediaan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
d. mengintegrasikan materi mengenai ASI Eksklusif pada kurikulum pendidikan formal dan nonformal bagi tenaga kesehatan; e.
membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
f.
mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ASI Eksklusif;
g.
mengembangkan kerja sama mengenai program ASI Eksklusif dengan pihak lain di dalam dan/atau luar negeri; dan
dan
teknologi
h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan program pemberian ASI Eksklusif.
6
BAB IV ASI EKSKLUSIF Pasal 5 (1)
Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
(2)
Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meneruskan pemberian ASI Eksklusif sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
(3)
Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan makanan pendamping ASI setelah bayi usia 6 (enam) bulan. Pasal 6
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku dalam hal terdapat: a.
indikasi medis:
b. ibu tidak ada; atau
c. ibu terpisah dari bayi. Pasal 7 (1)
Penentuan indikasi medis sebagaimana pada Pasal 6 huruf a dilakukan oleh dokter.
(2)
Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(3)
Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya Indikasi Medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7
dimaksud
BAB V IMD Pasal 8 (1)
Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
(2)
IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.
(3)
IMD tidak dilakukan jika ada Indikasi Medis yang ditetapkan oleh dokter atau bidan penolong persalinan. Pasal 9
(1)
Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas Indikasi Medis yang ditetapkan oleh dokter.
(2)
Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi. BAB VI INFORMASI DAN EDUKASI Pasal 10
(1)
Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada calon ibu, ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
8
(2)
Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada program ASI Eksklusif berupa 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut: a.
membuat kebijakan dan dikomunikasikan pelayanan kesehatan;
tertulis tentang menyusui kepada semua staf fasilitas
b. melatih semua tenaga kesehatan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut; c.
menginformasikan kepada semua ibu tentang manfaat dan manajemen menyusui;
hamil
d. membantu ibu untuk melakukan IMD; e.
membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayi;
f.
memberikan ASI saja kepada anak baru lahir kecuali ada Indikasi Medis;
g.
menetapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat ) jam;
h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi; i.
tidak memberi dot kepada bayi; dan
j.
mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.
(3)
Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling, dan pendampingan.
(4)
Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.
9
BAB VII PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAIN Pasal 11 (1)
Penyelenggara fasiltas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula dan produk bayi lain kecuali ada indikasi medis.
(2)
Setiap tenaga kesehatan dilarang melakukan pemberian susu formula bayi, produk bayi lain di fasiltas pelayanan kesehatan kecuali terdapat indikasi medis.
(3)
Pemberian susu formula karena Indikasi mendapat persetujuan dari Ibu bayi.
(4)
Dalam hal ibu bayi yang melahirkan meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan persetujuan, maka persetujuan dapat dilakukan oleh keluarga bayi.
(5)
Dalam hal terjadi bencana atau keadaan darurat, penyelenggara fasilitas kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi dan/atau produk bayi lain untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
(6)
Dalam memberikan susu formula bayi, tenaga terlatih pemberian ASI harus memberikan penjelasan atas penggunaan dan cara pengolahan susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga bayi
medis
harus
BAB VIII PENYEDIAAN RUANG ASI/LAKTASI Pasal 12 (1)
Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung program pemberian ASI Eksklusif, dukungan dilakukan melalui: 10
a.
penyediaan ruang ASI/laktasi;
b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja; c.
pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(2)
Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan, perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.
(3)
Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.
fasilitas pelayanan kesehatan;
b. hotel dan penginapan; c.
tempat rekreasi;
d. terminal angkutan darat; e.
stasiun kereta api;
f.
pusat-pusat perbelanjaan;
g.
gedung olahraga; dan
h. tempat sarana umum lainnya. Pasal 13 Persyaratan Ruang ASI/Laktasi sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a.
dimaksud
tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 x 4 meter dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
b. ada pintu yang dapat dikunci yang mudah dibuka/ditutup; c.
lantai keramik/semen/karpet;
d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup; e.
bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
f.
lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan; 11
g.
penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
h. kelembapan berkisar antara 30%-50%, maksimum 60%; i.
tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan; dan
j.
tersedianya mengenai informasi lokasi dan petunjuk arah menuju ruang laktasi. BAB IX DUKUNGAN MASYARAKAT Pasal 14
Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi melalui: a.
pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
b. penyebarluasan informasi kepada dengan pemberian ASI Eksklusif; c.
masyarakat
terkait
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan
d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif. BAB X PEMBIAYAAN Pasal 15 Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 12
BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 (1)
Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
(2)
Pembinaan dan pengawasan pada ayat (1) ditujukan untuk: a.
sebagaimana
dimaksud
meningkatkan peran sumber daya manusia dibidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga serta masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan c.
(3)
meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
dimaksud
a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif; b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau c. monitoring dan evaluasi. (4)
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Wali Kota dan dapat mengikutsertakan masyarakat.
13
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 11 April 2017 WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 11 April 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2017 NOMOR 19 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. NIP. 19720918199911001
14
