BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) Nomor : 60
Tahun : 2015 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL,
Menimbang
:
bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3.
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
2015
tentang
4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.
8.
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9.
Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 2
(1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD. (3) Dewan Pengawas berfungsi melakukan pembinaan dan nonteknis kerumahsakitan secara internal di Rumah Sakit.
pengawasan
(4) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial. Pasal 3 (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan Pengawas bertugas: a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit; b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis; c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran; d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya; e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien; f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan. (2) Dewan Pengawas selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-sewaktu atas permintaan Bupati.
Pasal 4 Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang : a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Pimpinan BLUD; b.
menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Pimpinan BLUD dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
c.
meminta penjelasan dari Pimpinan BLUD dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Pimpinan BLUD sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance);
d.
meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance);
e.
berkoordinasi dengan Pimpinan BLUD dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance), untuk ditetapkan oleh Bupati;
f.
memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit;
g.
memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
h.
mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD; dan
i.
melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD. Pasal 5
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Pimpinan BLUD dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas. (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas. (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas. (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.
BAB III KEANGGOTAAN DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Keanggotaan Pasal 6 (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang. (2) Ketua Dewan Pengawas dijabat oleh Pejabat Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Unsur Dewan Pengawas Pasal 7 (1) Dewan Pengawas terdiri atas unsur-unsur : a. Pejabat pemerintah daerah; b. Pejabat di lingkungan pengelola Keuangan Daerah; c. Pejabat di lingkungan satuan kerja bidang kesehatan; d. Asosiasi perumahsakitan; dan e. Organisasi Profesi Kesehatan. (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan: a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; b. mampu melaksanakan perbuatan hukum; c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit; d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit. BAB IV PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN Pasal 8 Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya selama memenuhi persyaratan.
Pasal 9 (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir. (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati. (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti : a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit; e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; f. permintaan sendiri; g. reorganisasi; dan h. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati. Pasal 10 (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan. (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti. BAB V RAPAT DEWAN PENGAWAS Pasal 11 (1) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Pemimpin BLUD diadakan paling sedikit 4 (empat) kali setahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas. (2) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola BLUD diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Pemimpin BLUD. (3) Apabila dalam rapat Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
BAB VI HONORARIUM DEWAN PENGAWAS Pasal 12 (1) Honorarium Dewan Pengawas diberikan setiap bulan. (2) Honorarium ketua dewan pengawas sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD. (3) Honorarium anggota dewan pengawas masing-masing sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD. (4) Honorarium sekretaris dewan pengawas sebesar 15 % (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 23 Desember 2015 Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BUDI ANTONO Diundangkan di Wonosari pada tanggal 23 Desember 2015 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd SUPARTONO BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 60 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KEPALA BAGIAN HUKUM,
HERY SUKASWADI, SH. MH. NIP. 19650312 198903 1 009
