KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.1280/AJ.302/DRJD/2004 TENTANG
BENTUK, WARNA DAN UKURAN SURAT PERSETUJUAN PENGANGKUTAN ALAT BERAT DAN PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT MENIMBANG
: 1. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, telah diatur mengenai penyelenggaraan angkutan barang di jalan; 2. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 29 Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 69 Tahun 1993 mengenai Surat Persetujuan Pengangkutan, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 2. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undangundang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 2002; 8. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 91 Tahun 2002; 9. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan. MEMUTUSKAN : MENETAPKAN
: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Surat Persetujuan Pengangkutan Alat Berat dan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pasal 1 (1) Bentuk, warna dan ukuran Surat Persetujuan Pengangkutan Alat Berat memiliki ciri-ciri yaitu ; -
Dicetak dengan kertas ukuran kwarto (A4) 21 x 29,7 cm dengan berat 80 gsm;
-
Dicetak pada kertas Kop Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan;
-
Warna dasar kertas Kop untuk Pengangkutan Alat Berat yaitu warna merah muda dengan logo kendaraan pengangkut alat berat pada bagian tengah kertas;
-
Pada pojok kiri bagian bawah kertas Surat Persetujuan dibubuhkan “stempel timbul (relief) : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat”;
-
Pada bagian atas tandatangan Pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan di bubuhkan “stempel konfirgurasi sumbu dari kendaraan yang akan dipergunakan untuk mengangkut”;
-
Pada bagian pojok atas kanan kertas dibubuhkan Kop Direktorat LLAJ dengan Logo Perhubungan dan diberi pengaman khusus;
-
Ditandatangani oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
-
Stempel pada tandatangan Pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan yaitu “Stempel Direktorat Jenderal Perhubungan Darat”;
(2) Bentuk, warna dan ukuran Surat Persetujuan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki ciri-ciri yaitu : -
Dicetak dengan kertas ukuran kwarto (A4) 21 x 29,7 cm dengan berat 80 gsm;
-
Dicetak pada kertas Kop Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan;
-
Warna dasar kertas Kop untuk Pengangkutan B3 yaitu warna biru muda dengan logo lebel tabiat bahan pada bagian tengah kertas;
-
Warna dasar kertas Kop untuk Pengangkutan B3 yaitu warna biru muda dengan logo lebel tabiat bahan pada bagian tengah kertas;
-
Pada pojok kiri bagian bawah kertas Surat Persetujuan dibubuhkan “stempel timbul (relief) : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat”;
-
Pada bagian atas tandatangan Pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan di bubuhkan “stempel konfirgurasi sumbu dari kendaraan yang akan dipergunakan untuk mengangkut”;
-
Pada bagian pojok atas kanan kertas dibubuhkan Kop Direktorat LLAJ dengan Logo Perhubungan diberi pengaman khusus;
-
Ditandatangani oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
-
Stempel pada tandatangan Pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan yaitu “Stempel Direktorat Jenderal Perhubungan Darat”; Pasal 2
Sebelum pelaksanaan pengangkutan Alat Berat dan pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), perusahaan angkutan harus mengajukan permohonan Surat Persetujuan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan 29 Keputusan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.726/AJ.307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat di Jalan dan SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan tanggal 30 April 2004; Pasal 3 Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi/Kota/Kabupaten melakukan pengawasan dan memberi bimbingan teknis pelaksanaan keputusan ini.
Pasal 4 Barang siapa memalsukan Surat Persetujuan Pengangkutan Alat Berat dan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 26 Agustus 2004 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TTD Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. NIP. 120 092 889 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Perhubungan; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah; 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia; 5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan; 6. Para Gubernur di seluruh Indonesia; 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 8. Para Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi di seluruh Indonesia; 9. Para Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia; 10. DPP ORGANDA.
