bahwa penyelenggaraan keterliban umum dan

BUPATI MAGETAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGETAN,

Menimbang

:

a.

bahwa penyelenggaraan keterliban umum

dan

ketenteraman masyarakat di daerah merupakan salah satu urusan dalam skala Daerah yang memiliki peran strategis

dalam rangka mewujudkan stabilitas sosial

guna

menunjang efektilitas pembangunan di daerah; b.

bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat di Daerah yang tertib dan tentram dibutuhkan norrnaf aturan hukum guna menumbuhkan sikap disiplin dalam berperilaku bagi setiap orang dan/atau masyarakat, berbudi pekerti, taat

hukum, taat pada kaedah-kaedah sosial, kesusilaan, dan keagamaan sehingga tercipta masyarakat yang berbudaya santun, melalui penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara holistik, komprehensif, C。

parlisipatif, bersinergi, dan berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan

dalam huruf a, dan huruf Ketentraman Masyarakat; Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

:1.

Indonesia Tahun 1945; 2.

Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1950

tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten

di Lingkungan

Propinsi

Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang

Pembentukan

Daerah-Daerah

Kabupaten

Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

(

l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.

2730 l; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471; 4

Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2004 tentang

Sumber

Daya Air (l,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 5

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (t.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6

Undang-Undang Nomor


Jalan

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

132, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 7.

Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2OO8 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O08 Nomor 69, Tambahan Lembaran

2

Negara

Republik Indonesia Nomor 4851); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 20O8 tentang Pornografi

8.

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

Undang-Undang Nomor

9

l1 Tahun 2OO9 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan l,embaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4967); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan tembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5052);

ll.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2Ol1 tentang perumahan

dan Kawasan permukiman (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

20ll Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lgg); 13.

Undang-Undang Nomor 12 Talun 2}ll tentang Pembentukan peraturan perundang_Undangal (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor a2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s23!; 14.

Peraturan Pemerintah Nomor

31 Tahun

19gO tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis (kmbaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor


Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 16.

Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 20O5 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan (Tambahan

3

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 17.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l.embaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a62al; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 34

Tahun 2006 tentang Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 86, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

46s5); 20.

Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O7 Nomor g2, Tambahan Irmbaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4737); 21.

Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 20Og tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Og Nomor g2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g5g);

22. Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 4l Talun 2012 Tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 607); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor lO Tahun 2006 tentang Organisasi Satuan polisi pamong praja

(l,embaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OO6 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2or2 (rrmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol2 Nomor l7);

4

25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor

2

Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 20Og Nomor 2);

Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAE}UPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : pERATURAN DAERAH

TEN?ANG

KETERTIBAN UMuM DAN

KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Magetan. 2. Bupati adalah Bupati Magetan.

3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Magetan. 4. Satuan polisi pamong praia yang selanjutnya disingkat satpol pp adalah perangkat pemerintah Daerah daram memerihara dan menyelenggarakan ketentraman dan

5.

ketertiban umum serta menegakkari peraturan Daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan, pemerintah

daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya

6.

dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badal usaha milik negErra (BUMN), atau badan usaha milik 5

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7.

Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8. Hiburan adalah segala macam atau jenis

keramaian,

pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam

bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

9. Jalan adalah segala

prasarana transportasi darat yang

meliputi segala bagian Jalan, termasuk

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi [.alu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di

atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dal/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 10. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagl lalulintas umum.

11.

Jalur hijau adalah setiap jalur_jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Daerah yang peruntukkan penataaa dan

pengawasamnya dilakukan oleh pemerintah Daerah. 12. Taman adalah sebidaag tanah yang merupakan bagian

dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur

aram dan mampu menjadi areal penyerapan air. 13. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangErn yang digunakan untuk kegiatan bagr masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung_gedung perkantoran milik

6

Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan. 14. Saluran air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got

serta parit-parit tempat mengalirkan air. 15. Sungai adalah

alur atau wada-h air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. 16. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang

diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi

l7.Tuna susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual. 18.

Mucikari adalah seseorzrng yang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk

melakukan perbuatan cabul. 19. Perbuatan asusila adalah segala perbuatan yang tidal senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan. 20. Pelacuran adalah serangkaian tindakan

yang dilaJ
setiap orang atau badan hukum meliputi

ajakan,

membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk

melakukan perbuatan cabul. 21. Pornogra{i adatah gambar, sketsa,

ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang

memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar nonna kesusilaan dalam masyaralat. 22.Pedagiang Kaki Lima, yang

selanjutnya disingkat pKL,

adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sa&rna usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas

7

sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

23.Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk seb"gai tanda bukti pendaftaran usaha pKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha pKL pemeritah daerah. 24.

di lokasi yang ditetapkan

oleh

Pengemis adalah orang_orErng yang mendapatkan penghasilan dengan meminta_minta dimuka /ditempat

umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum25. Gelandangan

adalah orang_orErng yang hidup dalam

keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekeg'aan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

26.

Ar:ek jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nalkah atau

berkeliaran di jalanan atau tempat_tempat umum lainnya.

27. Penghuni Bangunan

adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagran bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang

ditetapkan.

28. Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adatah pejabat penldik pegawai Negeri

Sipil tertentu pemerintah di lingkungan Kabupaten yang diberi wewen€rng khusus oleh Undang_undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

8

BAB II TU」 UAN

DAN SASARAN

Bagian Kesatu 劉

uan

Pasal 2

Tujuan pengaturan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini adalah: a. memberikan landasan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat atas penyelenggaraan keterliban umum dan ketentraman masyarakat; b. memberikan pelayanan publik yang optimal dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang selaras dengan norna peraturan perundang_undangan, nilai_nilai kearifan lokal dan budaya, kaedah sosial, norma kesusilaan, dan keagamaan;

c. memberikan arah kebiiakan dan pengaturan

bagl

pemerintah daerah dalam menunjang terciptanya kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai prasyarat penopang stabilitas dan pembangunan; d. menjamin terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mengedepankan semangat partisipasi aktif dari masyarakat yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan daerah di berbagai sektor.

Bagran Kedua Sasaran Pasal 3 Sasanan yang

ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyaralat adalah: a' terciptanya kondisi aman, tertib, damai, dan tenteram di daerah sehingga keharmonisan, keselarasan dan kerukunan

9

menjadi modal dasar dalam menjalankan

roda

pembangunan dan perekonomian yang kondusif; b terwujudnya pengaturan keterLiban umum dan ketentraman

masyarakat yang holistik, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan yang berbasis pada penurunan penyandang Masalah Kesej ahteraan Sosial (pMKS); C.

mendorong terwujudnya sistem kewaspadaan dini bagi aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat dalam

menghadapi ancaman, gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal. BAB HI

PERAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 Peran Pemerintah Daerah meliputi: a. menJ,'usun kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan ketertiban

umum dan

ketenteraman

masyarakat;

b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penurlang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. membentuk kawasan percontohan terhadap kondisi

lingkungan sosial dan lingkungan hidup dan/atau kawasan bersih perkotaan sehingga dapat menimbulkan kepedulian masyarakat akal pentingnya keamanan, ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat; d. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan

dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyaralat termasuk pula melakukan

mediasi ketika te{'adi kondisi dan,/atau kejadian yang

mengarah pada tindakan yang dapat menggErnggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat;

10

mengembangkan sistem keamanan lingkungan (siskamling)

dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparatur penegak hukum. BAB IV

HAK DAN KEWA」 IBAN MASYARAKAT Pasal 5 Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

a. mendapatkan rasa arnan, tertib, nyaman dan lingkungan hidup serta lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan damai;

b. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat;

c. didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;dan

d. mendapat pembinaan dan

pendidikan terhadap pengusahaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tidak optimal. Pasal 6

Setiap anggota masyarakat mempunyai kewajiban untuk:

a. beritikad baik dalam melakukan upaya_upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu

ketertiban umum dan keten teraman masyarakat; b. menaati peraturan perundang_undangan yang berlaku, norrna sosial, norma kesusilaan, dan agama agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarat
c'

menumbuhkembangkan sikap toleransi

dan kerukunan ag^r tercipta kondisi ketertiban darl ketenteraman di

masyarakat;

menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban dan

ketenteraman lingkungan melalui kegiatan sistem

keamanan

lingkungan

(siskamling)

berkesinambungan dan berkelanjutan; BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 7 Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Daerah ini adalah: a. tertib jalan dan angkutan jalan;

b. tertib jalur h{fau, taman dan tempat umum; c. tertib sungai, jaringan irigasi, saluran

air, kolam,

telaga;

dan

d. tertib usaha tertentu; e. tertib pKL;

f.

tertib pemilik dan penghuni bangunan; g. tertib sosial; dan

h. tertib tempat hiburan dan keramaian. Bagran Kesatu

Tertib Jalal dan Angkutan Jalan Pasal 8 (1) Pemerintah daerah r

lalu lintas, oo,o*'"t*'kan jembatan, (2)

(3)

a*

penertiban penggunaan jalur

.,".,;.gl[":T;":]ilr#i, n';'" :""",

Datam rangka penertiban jatur lalu lintas, pemerintah Daerah melakukan pengaturan penempatan rambu_rambu lalu lintas dan marka jalan.

Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dr

*,."":;:H;:Tff

,iIJlffi,'];

becak, jarur kawasan tertib lalu lintas pada jalan_jalan tertentu yang rawan kemacetan sesuai ketentuan peraturan perundang_

undangan.

12

Pasal 9

Dalam rangka tertib jalan dan angkutan jalan, setiap orang wajib:

a.

menggunakan sarana marka penyeberangan (rebra cross) atau jembatan penyeberangan.

b.

menunggu, naik atau turun dari kendaraan angkutan umum di tempat yang telah ditetapkan.

c.

berl'alan pada jalur atau ruas jalan yang telah ditetapkan;

dan/atau

d. berhenti pada tempat pemberhentian yang ditetapkan.

Pasa]

telah

1O

(1) Pada setiap jalan umum, setiap orang atau badan dilarang:

a. mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai angkutan umum;

b. mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan,. c. menyebarkan dan memasang reklame dan/atau melintang di jalan,.

iklan

d. membangun portal pefinanen atau aiat pembatas

e'

f.

kecepatan kendaraan (gundukan) membuaag sampah dan/atau

;

menumpuk barang bekas,. mengalihkan fungsi jalan, jembatan, dan trotoar;

g. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan/atau mudah tercecer dengan menggunakan

alat angkutan

yang terbuka;

h. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang

mudah terbakar, dan/atau bahan peledak; dan/atau i. mengangkut hasil (2) r.arangan

""0.**-j"HH;roj:-:r*

f, g, dan h dikecualil Pejabat yang

(1)

huruf c, d,

r",*:ff;":'::Jjililff-:"ffJil

perundang_undangan.

13

Bagian Kedua Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum Pasal 1l (1) Pada setiap

jalur hijau, taman dan tempat umum setiap

orang dilarang untuk:

a. menebang, memotong, mencabut, merusak dan/atau mematikan tanaman; b. mengubah dan/atau mengalihkan fungsinya ; c. membuang, menumpuk, membongkar kotoran d,an atau / sampah serta menyimpan bahan bangunan atau benda_

benda lain yang dapat merusak keindahan dan

kebersihan lingkungan

:

d. menjemur, memasang, menempelkan atau

menggantungkan barang benda tertentu; / e. melepaskan atau menggembalakan temak; f. menggunakan sebagai tempat berjualan dan menyimpan barang-barang dalam bentuk apapun;

g' menggunakan sebagai tempat mencuci

atau memperbaiki kendaraan bermotor atau tidak bermotor; h. menggunakan sebrgai tempat tinggal; i. melukis atau mencoret-coret pohon atau bangunan atau merusak fasilitas umum; dan/atau

j. melakukan perbuatan

asusila

dan/atau

(2) l,arangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) huruf a dan

pomoaksi/pomografi.

huruf b dikecualikan

pejabat yang

o"r*"r;;:tbila

(3) Dalam rangka tertib

setiap pemaniaatan pribadi r,,,,"

telah mendapatkan izin dari

jalur hijau, taman dan tempat umum, tr

_..,a"ffH:# j:ffi

ditunjuk.

14

#_"#ff,

Bagian Ketiga

Tertib Sungai, Jaringan Irigasi, Saluran Air, Kolam dan Telaga Pasal 12 (1)

Pada setiap aliran sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan/atau telaga, setiap orang atau badan dilarang:

a. menggunakannya sebagai tempat tinggal; b. menggunalannya sebagai tempat beq'ualan; c. membuang atau menumpuk dan membongkar sampah; d. menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;

e. mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin dari Bupati;

f.

memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izrn Bupati;

g. mengambil pasir dan/atau benda lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan; h. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

i. j.

membangun jembatan tanpa izin dari Bupati; dan/atau mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi

tutup got, selokan atau saluran air lainnya

serta

komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas. (2)

Ketentuan tebih lanjut mengenai tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e, huruf f, dan huruf i diatur dengan peraturan Bupati. Bagran Keempat

Tertib Usaha Tertentu Pasal 13 (1) Setiap orang atau badan dilarang:

15

menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan

b.

suatu usaha di jalan, di bahu jafan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat umum; menjqjakan barang dagangan, membagikan selebaran

atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum; membuat bengkel, gubuk, warung, kios, dan/atau pedagang kaki lima (PKL) di tepi atau badan jalan; d.

dan/atau melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara atau calo karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b dikecualikan pada tempat dan walitu yang telah

ditetapkan oleh Bupati. Bagran Kelima

Tertib PKL Pasal 14 Setiap orang atau badan dilarang:

a. melakukan kegiatan usahanya tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;

b. merombal<, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha pKL yang telah

c.

ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Bupati; menempati lahan atau lokasi pKL untuk kegiatan tempat tinggal;

d. berpindah tempat

atau

lokasi

dan/atau memindahtangankan TDU pKL tanpa izin dari Bupati; e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan atau lebih;

f. mengganti bidang usaha barang ilegal;

16

dan/

atau

memperdagangkan

g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;

h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha;

i. berdagang

di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar, bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan; dan/atau

j.

memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.

Bagian Keenam

Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan Pasal 15

(l) Setiap orang atau badan dilarang: a. mendirikan bangunan pada daerah garis sempadan jalan, sempadan sungai dan/ atau sempadan danau kecuali mendapat v1n dan Bupati atau pejabat yang

ditunjuk sesuai ketentuan peraturan

perundang_

undangan;

b. mendirikan bangunan atau sejenisnya di atas tanah milik pemerintah daerah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik pemerintah daerah kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)Tatacara pemberial izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan peraturan

Bupati. Pasal 16

Setiap orang atau badan pemilik/penghuni bangunan/rumah wajib:

a.

menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di

lingkungannya;

17

b.

memelihara dan merawat pagar pekaran gan.l pagar rumah yang berbatasan dengan jalan;

c.

membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya lagi sekelilingnya;

dal d.

memelihara dan mencegah perusakan bahu jalan, trotoar, atau saluran air karena penggunaar oleh pemilik/penghuni bangunan, toko, atau rumah. Bagran Ketujuh

Tertib Sosial Paragraf I

Umum Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan penerliban terhadap:

a. tuna sosial yang berkeliaran, tidur dan/ atau membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat_tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;

b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenisnya di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (trafic lighf);

c.

orang, badan atau perkumpulan yang menghimpun anak_

anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta_minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; d. orang atau badan yang meminta bantuan/sumbangan dengan cara atau alasan apapun, baik ditakukan sendiri_ sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, atau tempat umum lainnya;

e. orang yang berpenyakit menular dan/atau penderita gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan,

jalur hiiau, taman, obyek pariwisata dan/atau tempat umum lainnya yang

18

dapat meresahkan masyarakat, mengganggu pandangan umum, ketertiban dan/atau keamanan umum;

tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ atau tempat-tempat umum lainnya; dan

tempat-tempat

yang digunakan untuk

melakukan

perbuatan asusila dan/ atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila. Pasal 18

Dalam rangka pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, Pemerintah Daerah melakukan penertiban:

a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam

segala

bentuknya; dan/atau

b. tempat-tempat hiburan, kawasan pariwisata, hotel-hotel dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila; Pasal 19 Setiap orang atau badan dilarang:

a. menjadi pengemis, pedagang asongan, pengamen, peminta sumbangan dan pengelap mobil di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat umum;

b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, peminta sumbangan dan pengelap mobil di jalan, jalur

c.

hijau, taman, atau tempat umum; memberikan uang dan/atau barang atau benda dalam

bentuk apapun kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat umum; d. menelantarkan/membiarkan anggota keluarganya yang

menderita gangguan jiwa yang dapat mengganggu keselamatan dirinya dan/atau orang

lain, dan/atau mengganggu pandangan umum, ketertiban atau ketentraman masyarakat;

19

e. berkumpul atau bertingkah laku di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat umum yang patut diduga kemudian berbuat asusila;

f.

menggunakan, menyediakan, atau mengunjungi bangunan

atau rumah sebagai tempat untuk berbuat

asusila;

dan/atau g. menjadi mucikari atau memberi kesempatan untuk berbuat asusila. Paragraf 2 Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Penderita Gangguan Jiwa Pasal 2O

Upaya Penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan penderita gangguan jiwa meliputi:

a.

razta;

b. penampungan sementara untuk diseleksi;

c.

pemulangan ke daerah asal. Pasal 21

(l) Pemerintah Daerah dapat melakukan ruzia kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan penderita gangguan jiwa sewaktu-waktu yang dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja. (2) Dalam melaksanakan

razia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Satuan Polisi Pamong prqia berkoordinasi dengan dinas yang terkait dengan penanganan masalah sosial. Pasal 22

(l) Anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan penderita gangguan jiwa yang terkena razta ditampung dalam penampungan dan dibina sementara untuk diseleksi.

20

(2)

Seleksi sebagaimana dimalsud pada ayat (1) bertujuan menetapkan kualifrkasi para anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan penderita gangguan jiwa dari Daerah dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri atas :

a. dilepaskan dengan syarat; b. dimasukkan dalam panti sosial untuk dilakukan pembinaan;

c. dikembalikan

kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halamannya;

d. diserahkan ke aparat hukum; e. diberikan pelayanan kesehatan. jalanan, gelandangal, pengemis, dan/atau penderita gangguan jiwa dikembalikan kepada orang tua atau wali

(3) Anak

atau keluarga atau kampung halamannya apabila teridentifikasi berasal dari luar wilayah Daerah. (a) Anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan/atau penderita gangguan jiwa yang tidak teridentifikasi asalnya dilakukan tindakan: a. diberikan pelayanan kesehatan bagr yang sakit;dan b. bagi yang meninggal, Satuan Keda Perangkat Daerah

yang membidangi urusan sosial

mengoordinasikan

penanganannya dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepolisian. (5)

Dalam hal diketemukal anak jalanan,

gelandangan

dan/atau pengemis yang terindikasi sindikat tindak pidana perdagangan orang maka aparatur Pemerintah Daerah yang berwenang berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk

melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23

Upaya penertiban yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mencegah berkembangnya perbuatan asusila meliputi: a. pendataan tuna susila; b. rehabilitasi tuna susila;dan c. pemulangan tuna susila;

21

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi: a. identitas tuna susila; b. jumlah tuna susila; c. daerah sebaran tuna susila;dan d. daerah asal tuna susila. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk rehabilitasi dan pemulangan tuna

(1)

susila. Pasal 25

Pemerintah daerah menyelenggarakan rehabilitasi kepada tuna susila dan mucikari sebagai bentuk pemberdayaal sosial kemasyarakatan melalui cara: a. menyediakan tempat rehabilitasi sebagai pusat rehabiltasi sosial atau mengirim ke pusat rehabilitasi sosial; b. menyelenggarakan penyuluhan secara langsung yang dilakukan kepada tuna susila, mucikari, pemilik tempat-

tempat hiburan dan masyarakat sekitar

tempat

berkembangnya tindakan asusila; c. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna susila; dan/atau d. memberikan kesempatan keq'a; Pasal 26

Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna susila ke daerah asal dengan cara: a. berkoordinasi dengan dinas terkait daerah asal tuna susila berdasarkan identitas; b. melakukan ke{asama dengan masyarakat setempat. Bagran Kedelapan Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang:

a. menyelenggarakan hiburan/tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati; atau 22

b. menyelenggarakan hiburan / tempat usaha hiburan yang menyimpang dai izrn yang telah diberikan oleh Bupati. Pasal 28

Setiap penyelenggaraan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 29 (1) Masyarakat berperan

serta dalam menciptakan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat. (2)

Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.

(3)

Jika pelaku pelanggaran ketertiban umum

dan

ketenteraman masyarakat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan kepada pemerintah daerah atau aparat penegak hukum.

berhak mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah atas peran serta

(4) Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (5)

Masyarakat wajib mencegah dijadikannya rumah pribadi

atau tempat tinggal, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasa1 30 (1)

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh 23

Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya. (2)

Tatacara pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VIII PEI.IYIDIKAN

Pasal 31

(l) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik pegawai negeri

sipil sebageimana dimaksud pada

ayat (l) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari mengenai adanya tindak peraturan daerah;

pidana atas

seseorang

pelanggaran

b. melakukan tindalan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa

sebagai

tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti

atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penldik memberitahukan hal

tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan 24

i.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungi awabkan.

Sipil sebagaimana dimaksud pada memberitahukan dimulainya penyidikan kepada

(3) Penyidik Pegawai Negeri

ayat (l)

pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4)

Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan

koordinasi dengaq pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut

(5) Penyidik Pegawai Negeri

Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI Pasal 32

(l) Setiap orang atau badan yang telah mempunyai izin yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 1O , Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (l), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (l), Pasal 16, Pasal 19, dan Pasal 27 Perat:uran Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pencabutan izin; b. denda administrasi; atau

c.

sanksi paksaan pemerintah (beshtur dutangl, meliputi:

1. penutupan sementara;

2. penyegelan; atau 3. pembongkaran. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

25

{21

BAB X KETENTUAN PIDANA Pasa1 33

(1)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagalmana dilnaksud dalam Pasa1 9,Pasa1 10,Pasa1 11 γ at(1)dan

ayat 6),Pasa1 12 ayat(1),PaSa1 13町 at(1),

Pasal 14,Pasal 15 ayat(1),PaSal 16,Pasal 19,dan Pasa1 27

diancam pidana kurungan paling lama 3(tigal bulan atau

denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah). (2)■ ndak

pidana sebagalmana dunaksud pada ayat(1)adalah

pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kebersihan dan Ketertiban Kota Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (lcmbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1994 Seri C Nomor l0) sebaga imana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 14 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kebersihan dan Ketertiban Kota Dalam Wilayah Kabupaten

Daerah Tingkat II Magetan (kmbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1996 Seri C Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

26

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lrmbaran Daerah Kabupaten Magetan. Ditetapka-n di Magetan pada tanggal 20 Agustus 2014 BUPATI MAGETAN,

MANTRI Diundangkan di Magetan pada tanggal

5 Desember

2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGEyPAN TAHUN 2014 NOMOR 7

27

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR

3

TAHUN2OI4

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I.

UMUM

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan desentralisasi yang melahirkan gagasan otonomi daerah adalah dalam rangka untuk mewujudkan partisipasi publik, pelayanan publik dan tartz- kelola pemerintahan yang baik (good gouernance) xbagai daya dukung dalam penyelenggaraan pembangunan yang mensejahterakan ralqyat. pelaksanal

otonomi daerah bedalan sangat pesat di tengah tuntutan demokrasi partisipatif yang menghendaki pelibatan secara aktif dari warga negara dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor. Masa transisi dari pemerintahan yang sentralististil< ke arah desentralisasi menghendaki setiap daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota untuk melaksanakan

otonomi daerah yang seluas-luasnya. Hakikat otonomi daerah adalah kemampuan menyediakan ruang publik yang lebar bag, munculnya partisipasi masyarakat didalamnya, tidak hanya secara pasif di mana partisipasi tersebut ditentukan oleh struktur kekuasaan diatasnya (dan itu bukanlah partisipasi, tetapi Mobilisasi), juga secara al
masyarakat memahami sepenuhnya atas kebutuhan-kebutuhannya, kemudian memilih, merumuskan dan mengupayakan agar dapat tercapai. Dalam konteks tersebut banyak kemajuan-kemajuan pembangunan

dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, sosial_ budaya, lingkungan hidup dan infrastruktur yang beg'alan secara sinergis dengan perencana€rn pembangunan baik di tingkat pusat maupun relasi kontekstual dengan semata dan rrisi-misi kepemimpinan kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Namun demikian di tengah

tuntutan warga negara dalam kerangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal dengan isttlah good gouemance nampalmya kemaj uan pembangunan juga diiringan dengan berbagai celah kelemahan baik dari sisi kewenangan, adminstrasi, maupun model perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (srtstainable deuelopment).

28

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan KeterLiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun

20O4 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Magetan berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Magetan yang masyarakatnya nyarnan, aman dan tenteram. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi

yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Magetan. Dalam konteks tersebut maka peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Kebersihan Dan KeterLiban Kota secara teknis maupun materinya adalah untuk mengatur

masalah kebersihan dan ketertiban umum tidak sesuai

dengan perkembangan dan keadaan yang ada di masyarakat saat ini. perkembangan

kehidupan masyarakat Kabupaten Magetan yang sudah mulai berkembang, dibutuhkan sebuah peraturan daerah yang mampu menjamin ketertiban

bagi masyarakat Magetan. peraturan Daerah ini disamping memuat tentang larangan dan kewajiban dari setiap penduduk di Kabupaten Magetan juga mempunyai tujuan mendidik setiap warga masyarakat untuk hidup tertib dan mencintai lingkungan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal

I

Cukup jelas Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4

Cukup jelas Pasal 5

Cukup jelas Pasal 6

Cukup jelas Pasal 7

Cukup jelas

29

Pasal 8

Cukup jelas Pasal 9

Cukup jelas Pasal

1O

Cukup jelas Pasal 11









Hurufa Cukup Jelas

Huruf b Cukup Jelas

Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas

Huruf

e

Cukup Jelas Huruf f Yang dimaksud menggunakan rumah untuk berbuat susila adalah menggunakan rumah baik milik sendiri atau milik orang lain untuk

30

berbuat mesum atau hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Huruf g Cukup Jelas Pasal 2O


Cukup jelas

Pasal22 Cukup jelas Pasal 23



Huruf a Pengiriman ke pusat rehabilitasi sosiar dilakukan apabiLa Daerah belum tersedia tempat rehabititasi. Huruf b

Cukup Jelas

Hurufc Cukup Jelas

Huruf d Cukup Jelas Pasal 26







31




Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 39

32

bahwa penyelenggaraan keterliban umum dan

Recommend Documents