BAHASAN II PERKEMBANGAN PEMIKIRAN POLITIK DALAM ISLAM Persoalan yang muncul sepeninggal Nabi Muhammad saw adalah berkenaan dengan siapakah orang yang berhak menggantikan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan di Madinah. Persoalan inilah yang muncul pertama kali dalam diri umat Islam. Karena itu pula Harun Nasution (1979:92) mengatakan bahwa persoalan yang pertama kali muncul dalam diri umat Islam bukanlah berkaitan dengan agama, melainkan berkaitan dengan persoalan politik. Muhammad saw dalam kedudukannya sebagai seorang Nabi jelas sekali tidak dapat digantikan, karena diyakini dalam Islam bahwa Muhammad saw merupakan nabi terakhir. Tetapi kedudukannya sebagai kepala pemerintahan atau negara mestilah ada yang menggantikannya, karena hal itu menyangkut pembangunan dan pembinaan komunitas Islam. Proses Pergantian Khalifah
Seperti diketahui pengganti (khalifah) Muhammad saw sebagai kepala negara secara berturut-turut adalah Abu Bakar alShiddiq, Umar ibn al-Khattab, Usman ibn al-Affan, dan Ali ibn Abi Thalib. Keempat orang khalifah ini dalam diskursus Islam dikenal dengan sebutan al-Khulafa al-Rasyidin. Ada keunikan yang bisa dilihat dalam proses suksesi (pergantian) dari satu khalifah ke khalifah yang lain. Abu Bakar al-Shidiq, khalifah pertama, dibaiat (diakui) sebagai khalifah pada hari kedua wafatnya Nabi Muhammad saw. Diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah terjadi dalam situasi yang tidak normal. Ia diangkat sebagai khalifah dalam suatu keadaan ketika ada usaha dari kelompok Anshar untuk menggantikan posisi Nabi sebagai kepala negara. Ini terjadi di tempat pertemuan di Saqifah atau balai pertemuan Bani Saidah. Kelompok Anshar menghendaki Sa’ad ibn Ubadah naik sebagai khalifah. Tetapi Umar ibn Khattab yang datang bersama Abu Bakar dan Abu Ubaidah ibn Jarah di tempat itu bisa merubah keadaan. Abu Bakar mengingatkan, sekiranya khalifah itu berasal dari salah satu suku Madinah, dikhawatirkan hal itu akan membangkitkan kembali penyakit permusuhan lama di antara mereka. Oleh 1
karena itu sebaiknyalah kalau khalifah itu berasal dari orang Quraisy. Hal ini didasarkan pada peringatan Nabi, bahwa sebaiknyalah kepemimpinan itu ada di tangan orang-orang Quraisy (al aimmatu min quraisyin), dalam kepemimpinannya akan terjamin keutuhan, keselamatan, dan kesejahteraan bangsa Arab. Saat itulah Abu Bakar mengusulkan Umar ibn al-Khattab atau Abu Ubaidah ibn Jarah sebagai khalifah. Tetapi usulan itu tidak ditanggapi oleh yang lainnya, justru mereka terkesan dengan pendapatnya Abu Bakar. Ketika itulah Umar ibn al-Khattab bangun dari duduknya menuju ke tempat Abu Bakar untuk berbaiat, namun hal itu didahului oleh sahabat Ansar yang bernama Basyir ibn Sa’ad, tokoh suku Khazraj. Setelah itu barulah Umar, Abu Ubaidah, dan diikuti oleh hadirin yang hadir di tempat itu, termasuk Asid ibn Khudair, seorang tokoh suku Aus. Baiat terbatas ini kemudian terkenal dengan nama Bai’at Saqifah. Pada hari berikutnya Abu Bakar menerima bai’at secara umum di masjid Nabawi. Memperhatikan Bai’at Saqifah sepertinya tidak representatif, karena tidak melibatkan sahabat-sahabat senior baik dari kalangan Muhajirin atau Anshar. Pertemuan itu tidak melibatkan Ali ibn Abi Thalib, Usman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Awwam, Sa’ad ibn Abi Waqash, Thalhah ibn Ubaidillah dan lain-lain. Tetapi ketidakikutertaan mereka bukanlah hal yang disengaja, melainkan karena keadaan genting dan mendesak, sehingga memerlukan tindakan yang cepat dan tegas. Para sahabat senior ini kemudian satu persatu membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Adapun Ali ibn Abi Thalib dikatakan baru berbaiat kepada Abu Bakar setelah isiterinya, Fatimah, wafat enam bulan kemudian. Umar ibn al-Khattab, berbeda dengan pendahulunya, mendapatkan kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam satu forum, melainkan melalui penunjukkan atau wasiat dari Abu Bakar. Pada tahun ketiga hijriyah, Abu Bakar jatuh sakit. Merasa sakitnya semakin parah, dan masih teringat dengan peristiwa di Saqifah, yang bisa saja mengancam integrasi umat Islam, Abu Bakar kemudian memanggil Usman ibn Affan untuk menulisikan wasiatnya. Wasiat itu antara lain berisi agar sepeninggalnya nanti, yang menggantikan kedudukannya sebagai khalifah adalah Umar ibn al-Khattab. Sesuai dengan pesannya tertulis itu, sepeninggal Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu baiat umum dan terbuka di masjid Nabawi. 2
Naiknya Usman ibn Affan sebagai khalifah ketiga melalui proses yang lain lagi. Usman ibn Affan dipilih oleh sekelompok sahabat yang nama-namanya telah ditentukan oleh Umar ibn alKhattab sebelum wafat. Para sahabat itu adalah Ali ibn Abi Thalib, Usman ibn Affan, Saad ibn Abi Waqash, Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Awwam, dan Thalhah ibn Ubaidillah, serta Abdullah ibn Umar. Tetapi yang terakhir ini ‘tanpa hak untuk dipilih’. Dasar pertimbangan Umar ibn al-Khattab menunjuk enam orang sahabat ini adalah karena keenam orang ini dinyatakan oleh Nabi sebagai calon-calon penghuni surga, bukan mewakili kelompok atau suku. Keenam orang ini bermusyawarah untuk menentukan siapa yang paling pantas di antara mereka untuk menggantikan Umar. Dari proses tersebut berakhir dengan terpilihnya Usman ibn Affan sebagai khalifah ketiga. Ketika Usman dibaiat menjadi khalifah, ia berusia 70 tahun. Ketika diketahui bahwa Usman ibn Affan terbunuh dalam suatu gerakan pemberontak. Kelompok ini mendesak agar Ali bersedia diangkat sebagai khalifah keempat. Namun Ali menolak desakan itu, dan ia menanyakan keberadaan para sahabat yang ikut perang Badar. Ia menanyakan Thalhah, Zubair ibn Awwam, dan Saad ibn Abi Waqash, karena merekalah yang berhak menentukan tentang siapa yang harus menjadi khalifah. Setelah ketiga tokoh ini membaiat Ali sebagai khalifah keempat, maka hal itu segera diikuti oleh baik sahabat Muhajirin dan Anshar. Terjadi perkembangan yang berbeda dalam kasus naiknya Abu Bakar dan Usman dengan Ali ibn Abi Thalib. Kalau pada dua orang sahabat yang disebut pertama, sekalipun semula hanya dipilih oleh beberapa orang saja, tetapi pada tahap selanjutnya diakui dan diterima oleh umat secara keseluruhan. Penetapan Ali sebagai khalifah, ternyata bertuntut lain. Ali hanya diterima dan diakui oleh sebagian saja dari umat Islam. Ada kelompok lain yang tidak mengakuinya, yaitu Muawiyah ibn Abi Sofyan, gubernur Suria yang juga keluarga Usman. Alasan penolakannya adalah: (1) Ali harus mempertanggungjawabkan terbunuhnya Usman; (2) karena semakin luasnya wilayah kekuasaan politik Islam, maka yang berhak menentukan jabatan khalifah tidak semata hak orang Madinah saja. Pendapat ini mendapat dukungan sejumlah sahabat dan kemudian bergabung di Suria. Inilah pangkal tolak yang akan memberikan warna politik Islam selanjutnya. 3
Gejolak politik diawali dari masa pemerintahan Usman ibn Affan. Hal ini terutama dipicu oleh kepemimpinannya yang lemah dan merebaknya nepotisme. Dia mulai mengisi jabatan-jabatan penting pemerintahan oleh anggota-anggota keluarganya tanpa memperhatikan kecakapannya. Gejolak ini memuncak dengan munculnya pemberontakan terhadap pemerintah pusat yang kemudian menewaskan Usman ibn Afffan. Peristiwa ini dalam sejarah Islam dikenal dengan Al-Fitnah al-Kubra. Kemudian setelah kekhalifahan berada di tangan Ali ibn Abi Thalib, pemerintahan diguncang oleh perpecahan di antara umat Islam sendiri. Pemberontakan pertama dipimpin oleh Aisyah, Zubair ibn Awwam dan Thalhah ibn Ubaidillah, dengan alasan meminta pertanggungjawaban Ali atas terbunuhnya Usman. Zubair dan Thalhah merasa kecewa karena permohonannya untuk menjadi gubernur di Irak dan Yaman ditolak oleh Ali. Keduanya kemudian membujuk Aisyah untuk memberontak dengan alasan di atas. Kemudian muncul pertempuran di Siffin antara tentara Ali dan Muawiyah ibn Abi Sofyan yang kemudian melahirkan tiga kubu dalam tubuh umat Islam: (1) kelompok yang setia kepada Ali ibn Abi Thalib, yang kemudian dikenal dengan nama Syi’ah, (2) kelompok khawarij (sempalan dari tentara Ali), dan (3) kelompok yang setia kepada Muawiyah ibn Abi Sofyan. Pertentangan segi tiga ini berlanjut dengan terbunuhnya Ali ibn Abi Thalib pada tahun kelima kelhalifahannya oleh Ibn Muljam, seorang pengikut khawarij. Memperhatikan bentuk pemerintahannya, baik semasa Nabi Muhammad saw dan Khyulafa al-Rasyidin, pemerintahan mereka tidak memiliki bentuk kerajaan (monarki), tetapi lebih dekat kepada bentuk republik (Harun Nasution, 1973:95). Hal ini disebabkan pemerintahan mereka, terutama dalam proses pergantian kepala negara tidak bersifat turun temurun dalam satu garis keluarga. Dari sejak penunjukkan Abu Bakar al-Shiddiq sampai pengangkatan Ali ibn Abi Thalib tidak terdapat kesamaan pola. Masing-masing dengan polanya sendiri. Abu Bakar al-Shidiq dengan model pilihan melalui suautu forum kecil, tetapi akhirnya deakui dan disepakati oleh umat Islam. Umar ibn al-Khattan naik sebagai khalifah karena wasiat dari Abu Bakar, selanjutnya diakui dan disepakati oleh umat. Usman ibn Affan dipilih oleh sekelompok sahabat utama yang ditentukan sebelumnya oleh Umar ibn al-Khattab, juga kemudian diakui dan disepakati oleh umat secara keseluruhan. Kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib, sekalipun sebelumnya telah diakhui oleh sejumlah sahabat 4
utama, tetapi belakangan tidak ada kebulatan suara untuk mendukung kekhalifahan Ali. Bahkan kemudian telah melahirkan polarisasi kepemimpinan di lingkungan umat Islam.
Perbedaan Pendapat Tentang Imamah dan Khilafah Seperti disebutkan di atas, setelah terjadinya perang Sifin, umat Islam secara poitik terpolarisasi ke dalam tiga kelompok. Keadaan ini berimplikasi kepada adanya paerbedaan pendapat mengenai Imamah dan Khilafah. Pertama, menurut pendapat yang lazim pada masa itu, seorang khalifah haruslah berasal dari suku Quraisy. Pendapat ini didasarkan atas hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa “Imam-imam itu adalah dari Quraisy” (al-aimmatu min quraisyin). Hadis ini secara langsung telah menempatkan kedudukan yang lebih tinggi atas suku Quraisy dibanding suku-suku lainnya. Keempat khalifah yang mendapat Khulafa al-Rasyidin, kesemuanya adalah berasal dari suku Quraisy, demikian juga dengan dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah. Pendapat ini kemudian menjadi teori ketatanegaraan yang dianut oleh kalangan Ahlu Sunnah. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa jabatan kepala negara (khilafah) bukanlah hak monopoli dari suku Quraisy. Pendapat ini dikemukakan oleh kaum Khawarij, kelompok yang keluar (kharija) dan melepaskan diri dari Ali ibn Abi Thalib. Menurut kaum Khawarij, siapapun orangnya, tidak mesti harus suku Qursisy dan bahkan tidak dibatasi harus orang Arab, berhak atas kedudukan khilafah, asal saja yang bersangkutan memiliki kesanggupan untuk itu. Berbeda dengan faham dan cara yang diterapkan oleh dinasti yang berkuasa selanjutnya yang memakai sistem turun temurun (monarki) dalam pergantian khalifahnya, menurut kaum Khawarij khalifah tidak mempunyai sifat turun temurun. Dengan kata lain mereka tidak setuju dengan sistem kerajaan. Selanjutnya mereka berpendapat bahwa khalaifah yang melanggar ajaran-ajaran agama wajib dijatuhkan, bahkan dibunuh. Seorang tokohnya, Najdah ibn Amr al-Hanafi, berpendapat bahwa adanya kepala negara diperlukan hanya jika masalahat umat menghendaki yang demikian. Pada hakekatnya, menurut Najdah, umat tidak memerlukan adanya khalifah atau imam untuk memimpin mereka. 5
Ketiga, adalah kelompok Syiah Ali yang berpendapat bahwa jabatan kepala negara bukanlah hak tiap orang Islam, seperti dikemukakan kaum Khawarij, bahkan tidak juga merupakan hak setiap suku Quraisy, seperti dikemukakan Ahlu Sunnah. Dalam pendapat kaum Syi’ah, imamah (jabatan kepala negara) adalah hak monopoli Ali ibn Abi Thalib dan keturunannya. Perlu ditegaskan bahwa nama yang dipakai oleh golongan Syi’ah untuk kepala negara adalah Imam. Imamah yang dikedepankan oleh golongan Syi’ah ini mempunyai bentuk kerajaan dan turun-temurun dari bapak ke anak, seterusnya ke cucu dan demikian selanjutnya. Dalam pendapat mereka, yang berhak menggantikan Nabi Muhammad saw sebagai kepala negara adalah anak beliau. Tetapi karena Nabi Muhammad saw tidak mempunyai anak laki-laki yang hidup, maka jabatan itu seharusnya jatuh kepada anggota keluarganya yang paling dekat. Ali ibn Abi Thalib, adalah anak paman Nabi dan yang terpenting lagi adalah sebagai menantunya. Oleh karena itu, Alilah anggota keluarga Nabi yang terdekat. Dengan demikian, yang menggantikan Nabi Muhammad saw sebagai kepala negara seharusnya adalah Ali ibn Abi Thalib dan dilanjutkan dengan anakanak serta cucunya, bukan kepada Abu Bakr, Umar dan Usman. Oleh karena itu khilafah Abu Bakar, Umar dan Usman, Bani Umayah dan Abbasiyah, tidak diakui keberadaannya oleh kebanyakan golongan Syi’ah. Dalam perkembangan sejarahnya, kaum Syiah terpecah ke dalam beberapa kelompok. Golongan terbesar adalah yang terkenal dengan sebutan Syi’ah Dua Belas (al-Itsna ‘Asyariyah). Mereka disebut Syi’ah Dua Belas karena mereka mempunyai dua belas imam nyata (al-Imam al-Dhahir). Kedua belas imam itu adalah (1)Ali ibn Abi Thalib, (2) Al-Hasan ibn Ali, (3) Al-Husein ibn Ali, (4) Ali Zain alAbidin, (5) Muhammad al-Baqir, (6) Ja’far al-Shdiq, (7) Musa alKazim, (8) Ali al-Rida, (9) Muhammad al-Jawwad, (10) Ali al-hadi, (11) Al-Hasan al-Askari, dan (12) Muhammad al-Muntazar. Pada Muhammad al-Muntazar, rangkaian imam terhenti, karena yang bersangkutan tidak meninggalkan keturunan. Muhammad, disebutkan hilang sewaktu masih kecil di dalam gua yang terdapat di Masjid Samarra (Irak). Menurut kayakinan kaum Syi’ah Dua Belas, imam ini menghilang untuk sementara dan akan kembali sebagai al-Mahdi untuk langsung memimpin umat. Oleh karena itu ia mendapat gelar Imam Bersembunyi (Al-Imam al6
Mustatir) atau Imam Dinanti (Al-Imam al-Mumtazar). Selama imam ini belum muncul, ia memimpin umat melalui khalifah atau ulamaulama mujtahid Syi’ah yang memegang kekuasaan. Syi’ah Dua Belas ini menjadi faham resmi di Iran semenjak permulaan abad keenam belas, yaitu pada masa dinasti Safawiyah. Golongan Syi’ah yang lain adalah Syi’ah Ismailiyah atau Syi’ah Al-Sab’iyah (Syi’ah Tujuh). Golongan ini mendasarkan imamahnya pada tujuh orang imam. Perbedaannya dengan Syi’ah Dua Belas adalah pada rangkaian setelah imam yang keenam, Ja’far al-Shiqid. Setelah Ja’far sebenarnya ada seorang imam yang bernama Ismail, tetapi karena yang bersangkutan meninggal lebih awal dari Ja’far, maka dalam Syi’ah Dua Belas, Ismail tidak diakui sebagai imam. Berbeda dengan itu Syi’ah Ismailiyah tetap mengakui keabsahan keimaman Ismail. Oleh karena pendiriannya ini mereka disebut Syi’ah Ismailiyah. Syiah golongan ini pernah berkuasa di Mesir, yang diwakili oleh dinasti Fatimiyah. Penganut Syiah ini juga terdapat di Libanon dan Syria, yaitu kaum Druz. Selanjutnya adalah Syi’ah Zaidiyah, yaitu pengikut Zaid Ibn Ali Zain Al-Abidin. Berbeda dengan Syiah Dua Belas dan Syi’ah Ismailiyah, mereka tidak menganut teori Imam Bersembunyi atau Imam Dinanti. Dalam pandangan mereka, Imam harus langsung memimpin umat. Jabatan Imam harus berasal langsung dari keturunan Ali dan Fatimah. Syi’ah Zaidiyah pernah membentuk kerajaan di Yaman dengan ibu kota San’a. Di luar tiga besar di atas, masih terdapat kelompok-kelompok aliran yang lebih kecil, seperti golongan Syi’ah Saba’iah (pengikut Abdullah ibn Saba’), Syi’ah alGhurabiyah, Syi’ah Kisaniah, dan Syi’ah al-Rafidah. Sementara itu terdapat pula pandangan yang berbeda di kalangan Syi’ah mengenai imamah. Syi’ah Dua Belas dan Syi’ah Fatimiyah berpendapat bahwa sebelum meninggal Nabi Muhammad saw telah menentukan Ali ibn Abi Thalib sebagai penggantinya. Dalam istilah mereka Ali adalah washi Nabi Muhammad. Washi selanjutnya adalah Hasan, kemudian Husein dan seterusnya kepada cucu-cucu Nabi. Karena para imam menerima washi dari nabi, maka mereka juga mewarisi sifat kekudusannya. Merekapun mempunyai kekuasaan untuk membuat hukum. Perbuatan dan ucapan mereka tidak bisa bertentangan dengan syari’at. Perbedaan antara imam dan nabi hanya pada penerimaan wahyu saja, para imam tidak menerima wahyu. 7
Sehubungan dengan kesucian imam, para imam dalam pandangan mereka juga mempunyai ilmu batin. Dengan ilmu batin itu para imam dapat mengetahui hal-hal yang tidak dapat diketahui manusia. Apa yang salah dalam pandangan manusia biasa, tidak mesti dalah dalam pandangan para imam. Bahkan di kalangan Syi’ah Ismailiyah ada pendapat yang lebih ekstrim, yaitu bahwa Tuhan mengambil tempat dalam diri imam, dan karena itu imam dapat disembah. Salah satu di antara mereka yang menuntut demikian adalah khalifah Fatimi Al-Hakim ibn Amrillah. Ia berkeyakinan bahwa dalam dirinya terdapat Tuhan. Berbeda dengan pendapat di atas adalah yang dikemukakan Syi’ah Zaidiyah. Menurut golongan ini imam tidaklah ditentukan orangnya oleh Nabi Muhammad saw, melainkan hanya sifatsifatnya. Jelasnya Nabi tidak mengatakan bahwa imam sesudah beliau adalah Ali. Ali diangkat menjadi imam karena ada sifat-sifat yang melekat dalam dirinya sesuai dan cocok untuk syarat seorang imam. Di antara sifat-sifat yang dimaksud adalah takwa, ilmu, kemurahan hati, dan keberanian. Dan untuk imam sesudah Ali ditambahkan dengan sifat keturunan Fatimah. Sifat-sifat iu adalah sifat bagi Imam terbaik (Al-Afdlal). Dalam hal tidak terpenuhi yang imam afdlal, maka boleh juga imam berasal dari orang lain yang disebut imam mafdlul. Oleh karena itu, Syi;ah Zaidiyah mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Usman, sebagai imam mafdlul. Di samping pendapat yang tersebut di atas, ada juga pendapat yang ekstrim tentang Ali. Syi’ah al-Saba’iyah misalnya, berpendapat bahwa Ali adalah Tuhan dan tidak mati terbunuh, tetapi naik ke langit. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Syi’ah alNusairiyah. Syi’ah al-Ghurabiyah berpendapat lain, bahwa wahyu sebenarnya diturunkan untuk Ali, tetapi Jibril salah dalam menganggap Muhammad adalah Ali. Di kalangan Syi’ah sendiri, aliran-aliran yang ekstrim ini tidak diakui.
Pemikiran Politik Islam Pada Zaman Klasik dan Pertengahan
Ilmu pengetahuan dalam Islam mengalami masa kejayaan dan keemasan semasa berada di bawah dinasti Abbasiyah. Secara khusus lagi hal itu berlangsung pada masa dua ratus tahun pertama dari lima ratus kekuasaan dinasti tersebut. Seperti diketahui semenjak masa kekhalifahan Harun al-Rasyid, dinasti ini mengalami kemajuan yang mengangunkan, baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. 8
Sejak masa inilah dirasakan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Di antara cabang ilmu itu adalah yang berkenaan dengan masalah politik. Ada sejumlah penulis yang memfokuskan tulisannya di bidanf tersebut.
Ibn Abi Rabi’
Ibnu Abi Rabi’ menulis buku yang berjudul Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik (Perilaku Raja dalam Pengelolaan KerajaanKerajaan).Buku ini ditulis untuk dipersembahkan kepada Khalifah Al-Mu’tasim, khalifah ke delapan dari dinasti Abbasiyah, pada abad 1X M. Karena ditulis untuk seorang khalifah, dapat dipastikan bahwa buku itu tidak banyak berisi kritikan kepada khalifah, tetapi lebih banyak memberikan dukungan, misalnya dalam kaitannya dengan bentuk pemerintahan yang bersifat monarki. Dari sekian banyak bentuk pemerintahan, menurut Ibn Abi Rabi’, bentuk monarkilah yang terbaik. Ia menolak bentuk yang lain seperti aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan sekelompok kecil orang-orang pilihan atas dasar keturunan atau kedudukan; oligarki, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok kecil orang kaya; atau demokrasi, yaitu negara yang diperintah langsung oleh para wakil rakyat. Alasan utama memilih monarki adalah atas dasar keyakinannya bahwa dengan banyak orang yang memerintah, maka politik negara akan terus kacau dan sukar membina persatuan. Dalam pada itu ia juga berpendapat bahwa yang pantas memerintah atau memimpin negara adalah orang yang termulia di negara tersebut. Alasannya adalah karena seseorang yang bisa melarang atau memerintah warga lain haruslah orang yang dapat memberikan contoh terlebih dahulu. Satu hal yang cukup menarik, berbeda dengan kebanyakan pemikir politik Islam, ia tidak menjadikan keturunan Quraisy sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan khalifah. Tentang siapa yang berhak menjadi raja atau penguasa, Ibn Abi Rabi’ mengemukakan enam persyaratan, yaitu: 1. Harus anggota dari keluarga raja, dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya. 2. Aspirasi yang luhur. 3. Pandangan yang mantap dan kokoh. 4. Ketahanan dalam menghadapi kesukaran atau tantangan. 9
5. Kekayaan yang besar. 6. Pembantu-pembantu yang setia.
Al-Farabi
Nama lengkap al-Farabi (257H/870M-339H/950M) adalah Abu Nashar ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Tharkhan ibn Unzalagh. Ia terkenal sebagai tokoh filsafat dalam Islam. Dilahirkan di kota Wasij, wilayah Farab, Turkistan. Al-Farabi tergolong ilmuwan yang sangat produktif. Adapun tulisannya yang berkenaan dengan masalah politik adalah: Ara-Ahl Al-Madinah Al-Fadlilah (Pandangan-Pandangan Para Penghuni Negara Utama); Tahsil alSa’adah (Jalan Mencapai kebahagiaan); dan Al-Siyasah alMadaniyah (Politik Kenegaraan). Menurut Al-Farabi, terdapat tiga macam masyarakat yang sempurna: (1) masyarakat sempurna besar; (2) masyarakat sempurna sedang; dan (3) masyarakat sempurna kecil. Masyarakat sempurna besar adalah gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta bekerjasama (perserikatan bangsa-bangsa). Masyaakat sempurna sedang adalah masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni satu wilayah tertentu di bumi ini (negara nasional). Dan masyarakat sempurna kecil adalah masyarakat yang menguni satu kota tertentu (negara kota). Seiring dengan tiga masyarakat di atas, dalam pandapatnya masyarakat sempurna kecil atau negara-kota merupakan kesatuan politik yang terbaik. Selanjutnya keadaan itu ia sebut sebagai negara. Negara ini, menurutnya ada bermacam-macam. Di satu pihak ada negara utama, dan di pihak lain ada negara bodoh, negara yang rusak, negara yang sesat, negara yang merosot, serta rumput-rumput jahat. Negara utama atau negara bahagia menurut Al-Farabi ibarat tubuh manusia yang utuh dan sehat, yang semua organ tubuhnya bekerjasama sesuai dengan tugas masing-masing, yang terkoordinasi rapi demi kesempurnaan hidup tubuh itu dan penjagaan kesehatannya. Menurut Al-Farabi, demikian pula halnya dengan negara, ia mempunyai warga negara dengan bakat dan kemampuan yang berbeda. Di antara mereka terdapat seorang kepala dan sejumlah warga yang martabatnya mendekati martabat kepala, dan masing-masing memiliki bakat keahlian untuk melaksanakan tugas10
tugas yang mendukung kebijakan kepala. Mereka ini bersama-sama si kepala termasuk peringkat pertama. Di bawah mereka terdapat kelompok warga yang tugasnya mengerjakan hal-hal yang membantu warga peringkat pertama, mereka ini termasuk masyarakat kelas dua. Kemudian di bawah mereka terdapat kelompok yang lebih rendah dan seterusnya, warga yang memiliki tugas memberikan pelayanan satu dengan lainnya. Kelompok pertama adalah kelompok para pemimpin dan penguasa negara; kelompok kedua adalah kelompok yang menjaga keamanan negara; kelompok ketiga adalah para pedagang, tukang, petani yang melayani kebutuhan negara. Sesuai dengan teori kelasnya, tidak semua warga negara mampu dan dapat menjadi kepala negara. Warga bisa menduduki jabatan kepala negara utama adalah anggota masyarakat atau manusia yang paling sempurna. Dan ini tentu harus dari kelas yang tertinggi. Kepala negara bagi negara utama itu haruslah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Oleh karena itu pemimpin negara itu bolehlah dari kalangan filosof yang telah mendapatkan kearifan melalui pikiran dan rasio, atau seorang nabi yang mendapatkan kebenaran melalui wahyu. Al-Faabi mensyaratkan dua belas kriteria bagi seorang kepala negara: 1. Lengkap anggota badannya; 2. Baik daya pemahamannya; 3. Tinggi intelektualitasnya; 4. Pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya; 5. Pencita pendidikan dan gemar mengajar; 6. Tidak loba atau rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita; 7. Pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan; 8. Berjiwa besar dan berbudi luhur; 9. Tidak memandang penting kekayaan dan kesenangankesenangan duniawi yang lain; 10. Pencinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim; 11. Tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor; dan 12. Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil. 11
Menurut Al-Farabi yang memimpin negara utama atau bahagia adalah sekaligus seorang guru, penuntun dan pengelola, karena tidak semua orang secara fitri mengetahui tentang cara amencapai kebahagiaan. Oleh karena itu dibutuhkan seorang guru dan bapak bangsa. Kebalikan dari negara utama adalah negara yang bodoh, negara yang rusak, negara yang merosot, dan negara yang sesat. Negara yang bodoh adalah negara yang rakyatnya tidak tahu tentang kebahagiaan dan tidak terbayang pada mereka apa kebahagiaan itu. Kalupun dituntun mereka tidak mau mengikuti dan kalau diberitahu tidak mau percaya. Adapun negara yang rusak adalah negara yang rakyatnya tahu apa kebahagiaan itu, tetapi mereka berperilaku dan hidup seperti negara yang bodoh. Negara yang merosot adalah negara yang rakyatnya mempunyai pandangan hidup dan perilaku yang sama dengan pandangan hidup negara utama, tetapi kemudian berubah terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak terpuji. Korupsi, kemerosotan moral dan perkosaan meraja lela. Sedangkan negara yang sesat adalah negara yang diliputi oleh kesesatan, penipuan dan kesombongan. Rakyatnya tidak percaya kepada adanya Tuhan, dan sebaliknya kepala negara menipu rakyatnya. Al-Mawardi
Nama lengkap Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali ibn Habib alMawardi al-Bashri (364H/975M-450H/1059M). Ia merupakan salah seorang tokoh terkemuka mazhab Syafi’i, dan pernah memangku jabatan dalam pemerintahan Abbasiyah, yaitu pada masa khalifah Qadir. Di antara bukunya yang berkenaan dengan masalah politik adalah: Al-Ahkam al-Sulthaniyah (Peraturan-Peraturan Pemerintahan), dan Qawanin al-Wuzarah, Siyasah al-Malik (Ketentuan-Ketentuan Kewaziran, Politik Raja). Dari dua buku itu, buku pertamalah yang paling terkenal. Dalam bukunya antara lain ia menyatakan bahwa seorang khalifah harus tetap berbangsa Arab dari suku Quraisy, dan wazir tafwidh (pembantu utama) khalifah dalam pemerintahan harus juga berbangsa Arab. Untuk itu ia mensyaratkan pula kriteria bagi orang yang akan menduduki jabatan khalifah dan pembantupembantunya. 12
Dalam pandangan al-Mawardi, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan agama, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pimpinan agama, dan di pihak lain adalah pemimpin politik. Untuk itu, menurutnya, dalam pengangkatan atau pemilihan seorang kepala negara (imam) diperlukan dua hal: Pertama, Ahl al-Ikhtiar, atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat atau disebut juga sebagai Ahl al-Halli wa al‘Aqdi. Mereka harus memenuhi tiga syarat: (1) Memiliki sikap adil; (2) Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi imam; dan (3) Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam, dan paling mampu mengelola kepentingan umat. Kedua, Ahl al-Imamah, atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam. Seorang imam harus memenuhi tujuh kriteria: 1. Sikap adil dengan segala aapersyaratannya; 2. Ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad; 3. Sehat pendengaran, penglihatan, dan lisannya; 4. Untuh anggota tubuhnya; 5. Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum; 6. Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan menyenyahkan mush; dan 7. Keturunan Quraisy. Dalam pendapat Al-Mawardi, seorang imam dapat digeser atau dihentikan dari kedudukannya sebagai khalifah atau kepala negara apabila ternyata sudah menyimpang dari keadilan, kehilangan panca ingera atau organ tubuh yang lain, atau kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasi oleh orangorang dekatnya atau tertawan. Inilah pendapat al-Mawardi yang tidak ditemukan pada pendapat penulis yang lain. Namun demikian ia tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pergantian tersebut. Satu hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan alMawardi adalah adanya hubungan antara Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi atau Ahl al-Ikhtiar dengan imam atau khalifah. Hubungan di antara keduanya merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak 13
atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi ke dua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya, imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, imam juga mempunyai kewajibankewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan, mengelola kepentingan dan mensejahterakan rakyatnya. Imam Al-Ghazali
Nama lengkapnya adalah Abu Hamid al-Ghazali atau Imam Ghazali (450H/1058M-505H/111M). Al-Ghazali dikenal sebagai ahli hukum, filosof dan tasawuf, dan mendapat gelar kebesaran Hujjah al-Islam. Bukunya yang paling terkenal adalah Ihya Ulum al-Din (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama). Menurut Al-Ghazali, tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin dipenuhi sendirian, melainkan lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akherat. Bertolak dari dasar pikiran itu, menurut Ghazali kewajiban mengangkat seorang kepala negara, tidaklah berdasarkan rasio semata melainkan berdasarkan keha-rusan agama. Menurutnya tidak mungkin mengamalkan ajaran agama secara baik dalam kondisi dan situasi yang tidak mendukung. Oleh karenanya al-Ghazali menggunakan ungkapan bahwa agama dan raja ibarat dua anak kembar; agama adalah suatu fondasi sedangkan khalifah atau sultan adalah penjaganya; sesuatu yang tanpa fondasi akan mudah runtuh, dan suatu fondasi tanpa penjaga akan hilang. Untuk itu pengangkatan imam atau khalifah merupakan keharusan syar’i atau kewajiban agama. Menurut Al-Ghazali, Allah telah memilih dua kelompok manusia: pertama, para nabi yang bertugas menjelaskan kepada hamba-hamba Allah tentang jalan yang benar; dan kedua, para imam atau khalifah dengan tugas agar menjaga manusia tidak saling bermusuhan dan saling melanggar hak satu sama lain, dan mengarahkan mereka pada kedudukan yang terhormat. Oleh karena itu para imam atau khalifah adalah bayangan Allah di atas bumi ini. Dengan demikian, kekuasaan kepala negara, imam atau khalifah tidak semata datang dari rakyat, melain-kan datang 14
dari Allah. Oleh karena itu kekuasaan kepala anegara adalah muqaddas atau suci. Juga kepala negara sebagai bayangan Allah di bumi, hukumnya wajib untuk ditaati rakyatnya. Dengan kata lain sistem pemerintahan al-Ghazali dapat dikatakan teokrasi. Kriteria yang dikemukakan al-Ghazali sebagai syarat seorang imam, khalifah, atau kepala negara adalah: 1. Dewasa atau aqil baligh; 2. Otak yang sehat; 3. Merdeka dan bukan budak; 4. Laki-laki; 5. Keturunan Quraisy; 6. Pendengaran dan penglihatan yang sehat; 7. Kekuasaan yang nyata; 8. Hidayah; 9. Ilmu pengetahuan; dan 10. Kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (wara’). Yang diartikan dengan kekuasaan yang nyata (7) adalah tersedianya perangkat kekuasaan yang memadai, yang antara lain meliputi angkatan bersenjata. Sedangkan yang dimaksud engan hidayah (8) adalah daya pikir dan daya arancang yang kuat dan ditunjang oleh kesediaan bermusyawarah, mendengarkan pendapat serta nasihat orang lain. Sedang syarat ilmu pengetahuan (9) yang harus dimiliki seorang imam atau khalifah tidak seberat yang disyaratkan oleh kebanyakan ulama. Menurut kebanyakan ulama jabatan imam atau khalifah tidak dapat disandang oleh orang yang tidak memiliki kemampuan berijtihad. Menurut al-Ghazali, syarat mampu berijtihad dan memberi fatwa di bidang syari’ah tidak termasuk sifat yang harus dimiliki seorang kepala negara. Ibn Taimiyah
Nama lengkap Ibn Taimiyah adalah Abu Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam Abdullah ibn Muhammad ibn Taimiyah (661H/1263-728H/1329M). Karyanya di bidang politik yang terpenting adalah Al-Siyasah al-Syar’iyah fi islah al-Ra’i wa al-Ra’iyah (Politik Yang Berdasarkan Syar’iyah bagi Perbaikan Penggembala dan Gembala). 15
Tulisan Ibn Taimiyah berangkat dari situasi sosial politik yang sedang bangkrut disebabkan karena kebobrokan moral para pemimpin. Oleh karenanya ia menyajikan suatu pemikiran pemerintahan menurut Islam berdasarkan keyakinan, bahwa umat hanya mungkin diatur dengan baik oleh pemerintahan yang baik. Orientasi pikiran politiknya yang bersendikan agama tampak jelas dari judul bukunya. Dalam pendahuluannya ia mengutip sejumlah ayat al-Qur’an, antara lain Al-Nisa ayat 58-59, yang bebunyi: “Sesunggunya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan menyruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulNya, dan pemimpin kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan rasul, jika kalian benar-benar percaya kepada Allah dan Hari Kemudian. Sikap demikian itu lebih utama dan lebih baik kesudahannya”. Ibn Taimiyah tidak banyak bicara tentang mekanisme pengangkatan kepala negara. Rupanya ia lebih menekankan kepada kandungan makna dari ayat di atas yang difokuskan pada kata amanat. Amanat menurutnya mempunyai dua arti: Pertama, amanat adalah kepentingan-kepentingan rakyat yang merupakan tanggung jawab kepala negara untuk mengelolanya. Pengelolalan itu akan baik dan sempurna kalau dalam pengangkatan para pembantu kepala negara memilih orang-orang yang betul-betul memiliki kecakapan dan kemampuan. Menurut Ibn Taimiyah, kalau seorang kepala negara menyimpang dan mengangkat seseorang untuk jabatan tertentu, sedang masih ada orang lain yang lebih tepat, maka kepala negara itu dipandang telah berkhianat, tidak saja kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah dan rasulNya. Kedua, perkataan amanat berarti pula kewenangan memerintah yang dimiliki oleh kepala negara, dan kalau untuk melaksanakannya ia memerlukan wakil-wakil dan pembantu, hendaknya mereka terdiri dari orang-orang yang betul-betul memiliki persyaratan kecakapan dan kemampuan. Dengan demikian, pelimpahan kekuasaan dan kewenangan oleh seorang kepala negara itu harus diberikan kepada orang-orang yang paling memenuhi syarat kecakapan dan kemampuan. 16
Ibn Taimiyah pun berbicara tentang amat perlunya ada pemerintahan. Untuk hal ini ia mengatakan bahwa mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Alasan lain perlunya pemerintahan adalah untuk menegakkan amr ma’ruf dan nahi munkar. Dalam hal ini terdapat persamaan antara Ibn Taimiyah dan al-Ghazali. Sebagaimana al-Ghazali, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa keberadaan kepala negara diperlukan tidak hanya sekedar untuk menjamin keselamatan jiwa dan materi saja, melainkan juga untuk menjamin berlakumya perintah dan hukum Allah. Begitu pula ia berpandangan bahwa kepala negara, khalifah atau sultan adalah bayangan Allah di bumi. Dengan demikian sumber kewenangan yang utama adalah berasal dan bersumber dari Tuhan. Ada pendapat Ibn Taimiyah yang agak ‘nyleneh’, yaitu pendapatnya yang menyatakan bahwa keberadaan kepala negara, meskipun zalim, lebih baik bagi rakyat dari pada kalau mereka harus hidup tanpa kepala negara. Satu hal lagi yang menarik dari Ibn Taimiyah adalah bahwa keberadaan kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada kepala negara yang tidak adil dan Islam. Ibn Khaldun Nama lengkap Ibn Khaldun adalah Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hasan ibn Jabir ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abd al-Rahman ibn Khaldun (732H/1332M). Bukunya yang terkenal berjudul Muqaddimah Ibn Khaldun. Menurut Ibn Khaldun manusia tidak bisa hidup tanpa organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu tuntutan adanya negara adalah sesuatu yang alami belaka. Oleh karena itu pula adanya kepala negara dalam suatu negara juga merupakan sesuatu yang alami. Kehadiran seorang kepala negara adalah sebagai penengah, pemisah, dan sekaligus hakim yang merupakan suatu keharusan bagi kehidupan bersama manusia dalam masyarakat atau negara. Sementara itu untuk dapat bertindak sebagai kepala negara maka seseorang harus memiliki superioritas atau keunggulan dan kekuatan fisik untuk memaksakan kehendak dan keputusannya . Dia juga 17
memerlukan tentara yang kuat dan loyal, untuk menjamin keamanan negara terhadap ancaman dari luar, serta pegawai yang memiliki kekuasaan untuk menarik dana rakyat bagi pembiayaan operasi negara. Adapun syarat untuk menduduki jabatan kepala negara, khalifah atau imam, seseorang calon harus dipilih oleh Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi. Ada lima kriteria yang ditetapkan untuk dapat dipilih antara lain: (1) Berpengetahuan luas, (2) Adil, (3) Mampu, (4) Sehat badan serta utuh semua panca inderanya, dan (5) Keturunan Quraisy. Perlu diperhatikan pula bahwa Ibn Khaldun, selain berpendapat bahwa kebijakan dan peraturan pemerintah yang didasarkan atas ajaran atau hukum agama memang lebih baik dari pada hanya berdasarkan rekayasa otak manusia, sebagai pemikir Islam ia juga berpendapat bahwa seorang penguasa atau kepala negara, agar dapat efektif dan mantap menjamin ketertiban negara dan keserasian hubungan antara para warga negara, tidak mesti mendasarkan kelembagaan dan kebijakan pemerintahan atas ajaran dan hukum agama.
18
