Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia

Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016

Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia Endri. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Email:[email protected] Abstract The author wrote an article entitled Problems of Law Enforcement Crime Narcotics and Drugs / Hazardous Materials (Drugs) in Indonesia, as for the formulation of the articles that are formulated into trouble spots How problematic is the perception of actors settings, addicts, victims of drugs in order to cope with the crime of drug effectively ?. The purpose of writing is to know the problems of the perception of actors settings, addicts, victims of drugs in order to cope with the crime of drug effective? problematic perception offender settings, addicts, victims of drugs in order to cope with the crime of drug effectively ?. This writing can be useful in a practical and theoretical, in practice, could be used as a practical policy in relation to narcotic crime and theoretically could be a treasury of knowledge of criminal law especially criminal cases involving narcotics. The results of this paper that the drug is an extraordinary crime crime that threatens the nation. To be addressed jointly by all levels of society, but in the implementation, there is a law enforcement issue, especially where the perception is classified as criminals who deserve punishment or as victims and drug addicts who must obtain rehabilitation. Keywords: drugs, law enforcement, perception Abstrak Penulis menulis artikel yang berjudul Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia, adapun rumusan artikel yang dirumuskan menjadi tititk permasalahan adalah Bagaimana problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif?. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif? problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif?. Penulisan ini dapat berguna secara praktis dan teoritis, secara praktis dapat digunakan sebagai acuan kebijakan praktis dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dan secara teoritis dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana khusunya menyengkut perkara pidanacanak. Hasil penulisan ini bahwa Narkoba merupakan kejahatan extra ordinary crimeyang menjadi ancaman bangsa. Untuk perlu ditanggulangi secara bersama-sama semua oleh lapisan masyarakat, namun dalam pelaksanaanya terdapat masalah penegakan hukum terutama persepsi mana yang dikelompokan sebagai pelaku kejahatan yang layak mendapatkan hukuman ataupun sebagai korban dan pecandu narkoba yang wajib mendapatkan rehabilitasi. Kata kunci: narkoba, penegak hukum, persepsi 

Dosen Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang .

106


A. Pendahuluan Narkoba merupakan salah satu kejahatan yang tergolong sebagai extra ordinary crimeyang menjadi musuh bersama. Sebagaimana diketahui bahwa kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin marak, mulai dari peredaran gelap yang masuk melalui “pelabuhan-pelabuhan tikus” di seluruh nusantara dan menyebar dikalangan masyarakat, bahkan ada pula aparat penegak hukum (rechts affaraat) yang “bermain-main” dengan narkoba baik mengkonsumsinya maupun mengedarkannya, hingga pada akhirnya narkoba menjerumuskan masyarakat khususnya para pemuda-pemudi bangsa Indonesia termasuk pelajar dan mahasiswa. Bahaya f bisa dilihat dari berbagai aspek seperti bidang kesehatan, ekonomi, moral dan sebagainya serta perkembangan narkoba cukup tinggi. Di Indonesia sebagaimana yang dimuat dalam berita harian online kompas, berdasarkan keterangan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso menyatakan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia hingga November 2015 mencapai 5,9 juta orang. 1 Oleh sebab itu, Indonesia sudah menjadi tempat bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba baik bersal di dalam negeri maupun yang pasokannya berasal dari luar negeri. Khususnya daerah perbatasan baik perbatasan darat lebih-lebih perbatasan laut seperti wilayah Kalimantan berbatasan dengan Malaysia dan Brunai Darussalam.Begitu juga Kepulauan Riau (Kepri) yang merupakan Provinsi di Indonesia yang teritorialnya 1

Ira Rachmawati dan Caroline Damanik, http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di. Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang, diakses pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2015 pukul 13.51 wib

107


berbatasan langsung dengan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kepulauan Riau yang hampir 95% wilayahnya merupakan lautan dan sebaliknya dengan ketebatasan pengawasan menjadikan wilayah Kepulauan Riau sangat rentan penyeludupan narkoba lewat perbatasan yang berasal dari luar negeri. Perbatasan adalah salah satu manisfestasi yang terpenting dari kedaulatan teritorial. Sejauh perbatasan itu secara tegas diakui dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan yang tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak Negara terhadap wilayahnya.2Dengan posisi perbatasan dengan negara lain bahwa ada 41.767 (empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) pengguna narkoba di Kepulauan Riau. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat hingga akhir 2015, pengguna narkotika di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebanyak 41.767 jiwa atau mencapai 2,94% dari 1,5 juta penduduk setempat.3 Dengan cukup tingginya penyalahgunaan narkoba menjadi keprihatinan bersama untuk mencegah yang seyogyanya dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat. Upaya dalam penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang sudah dilakukan cukup efektif dalam penindakan terhadap para pelaku dan merehabilitasi korban/pecandu narkoba. Permasalahan yang muncul belum diatur secara ekplisit pengertian pelaku maupun korban (pecandu/pemakai) di beberapa aturan yang ada.

2

Lihat Starke, Loc. Cit. sebagaimana yang dikutip oleh Saru Arifin, Hukum Perbatasan Darat Antar Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 53 3 Okezone, Ada 41.767 Pengguna Narkoba di Kepulauan Riau, http://news.okezone.com/read/2016/01/07/340/1282957/ada-41-767-penggunanarkoba-di-kepulauan-riau

108


UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 tidak memberikan batasan yang cukup tentang siapa yang dimaksud dengan pengedar dan siapa yang dimaksud dengan pecandu.Begitu juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan

rehabilitasi

sosial.4

Artinya

dalam

undang-undang

hanya

mewajibkan merehabilitasi bagi pecandu dan korban. Yang dimaksud korban hanya sedikit dan sangat terbatas dijelaskan dalam penjelasan Pasal 54 bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sedangkan pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan hal tesrebut secara viktimologi seseorang yang diperdaya untuk melakukan pengedaran narkoba juga bagian dari korban, namun praktiknya kadang dianggap sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Semisal seseorang yang sangat luggu dihampiri orang lain untuk membawa sesuatu barang yang akan diberikan kepada teman orang lain tersebut, dengan maksud membantu orang yang sangat luggu ini membawa barang tersebut dan kemudian tidak lama setelah itu tertangkap oleh penegak hukum yang ternyata barang yang dibawanya itu isinnya paket narkoba. Dengan demikian orang luggu (yang membawa barang) ini bisa dianggap sebagai pelaku pengedar narkoba, padahal dia

4

Lihat Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

109


tidak

mengetahui

dan

tidak

ada

rencana

sama

sekali

untuk

mengedarkan narkoba. Hal lain dengan tidak diatur secara tegas antara korban, pencandu dan pelaku narkoba bisa berakibat terhadap penstatusan seseorang, semisal polisi mengangap seseorang itu sebagai pelaku yang harus dihukum sedangkan disisi lain BNN menganggap seseorang itu sebagai korban/pecandu yang harus direhabilitasi. Berdasarkan latar belakang sebagai yang di jelaskan di atas, makanya perlu penelitian tentang pengaturan secara tegas antara pelaku, pencandu/korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana. B. Rumusan Permasalahan Berdasarkan yang dikemukakan pada latar belakang di atas, permasalahan dalam penulisan artikel ini akan dikaji dan dibahas terkait problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif? C. Pembahasan Di dalam wikipedia bebas, Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan

obat/bahan

diperkenalkan

berbahaya.

khususnya

oleh

Selain

narkoba,

Kementerian

istilah Kesehatan

lain

yang

Republik

Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk

110


penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah-artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.5 Narkoba yang merupakan sebuah kata gabungan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif memiliki makna dan pengertian yang berbeda pula. Di dalam UU Narkotika sendiri, pasal 1 UU angka 1 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran,

hilangnya

rasa,

mengurangi

sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Sedangkan Psikotropika sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang termasuk jenis narkotika adalah Tanaman papaver, opium mentah, opium

masak

(candu,

jicing,

jicingko),

ophium

obat,

morfina,

kokaina/kokain, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garamgaram dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campurancampuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Sedangkan yang tergolong dalam psikotropika Sedatin (Pil BK), Rohypnol,

Magadon,

Valium,

Mandrax,

Amfetamine,

Fensiklidin,

5

Wikipedia, Narkoba, sebagaimana dikutip di https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba pada 06 Desember 2015 pukul 20.36 wib

111


Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabushabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya.6 Meskipun demikian, narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat aditif) memiliki efek yang begitu besar bagi tubuh manusia bila dikonsumsi secara berlebihan. Untuk itulah mengapa Badan Narkotika Nasional lebih menggalakkan kepentingan rehabilitasi bagi korban pecandu penyalahgunaan narkotika ketimbang harus memenjarakannya. Lain hal dengan seorang pengedar yang juga meskipun dia tidak mengkonsumsinya tetapi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi orang lain. Beberapa terpidana mati kasus narkotika telah di eksekusi mati oleh Kejaksaan Agung RI. Eksekusi yang dilakukan Kejagung RI tersebut menuai protes dari dalam dan luar negeri dikarenakan hukuman mati dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, demi melindungi segenap bangsa, mengayomi dan memberikan rasa nyaman bagi warga Negara, aparat penegak hukum (rechts affaraat) harus mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM sendiri sudah memiliki batasan yang cukup jelas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28J UUD 1945. Hukum itu ada sejatinya untuk menciptakan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat ataupun warga negaranya. Untuk itulah Cicero yang juga sebagai murid Aristoteles mengatakan bahwa “Salus Populi Suprema Lex esto” yang maknanya bahwa “kesejahteraan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi”. 1.1

6

Tindak Pidana Narkotika dan Penegakan Hukumnya

Ibid.

112


Pada prinsipnya, penegakan hukum pidana di bidang narkotika ini memiliki proses yang sama pada penegakan hukum pidana pada umumnya seperti yang diatur dalam KUHAP. Meskipun narkotika dan psikotropika merupakan delik khusus dan diatur dalam UndangUndang khusus pula, akan tetapi tidak menutup kemungkinan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dikesampingkan walaupun asas hukum yang berlaku adalah Lex specialis derogate legi generalis, namun demikian penegakan hukum narkotika juga harus merujuk pada KUHP dan KUHAP sebagai hukum materil dan formil pidana. Berdasarkan pada pendapat doktrin yang difromulasikan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan sebagai berikut: 7 “isi hukum pidana ialah ke-1 penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, ke-2 penunjukan

syarat-syarat

perbuatan-perbuatan

itu

umum

yang

merupakan

harus suatu

dipenuhi

agar

perbuatan

yang

pembuatnya dapat dihukum pidana, ke-3 penunjukan orang-orang atau badan-badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan ke-4 penunjukan macam hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan lain perkataan, hukum pidana menetapkan, bila kepada siapa dan bagaimana oleh hakim dapat dijatuhkan hukuman pidana.” Walaupun narkoba memiliki hukum acara tersendiri namun masih digunakan KUHAP apabila tidak diatur dalam undang-undang narkoba. Penegakan hukum narkotika sendiri tidak boleh keluar dari

7

Loc. Cit sebagaimana yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 7

113


koridor KUHAP. Dalam beberapa kasus, kadang pada tingkat penyidikan masih adaproses penegak hukum yang sedikit melenceng dari aturan KUHAP. Tahapan

pada

kasus

tindak

pidana

selalu

bermula

dari

penyelidikan dan penyidikan. Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut dengan penelitian adalah langkah awal atau upaya untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.8Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari buktibukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana benar-benar telah terjadi.9 Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbutan pidana itu benar-benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (criminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada dalam masyarakat setempat.10

8

Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif, Sinar grafika, Jakarta, 2012 hlm. 18-19 9 Ibid, hlm. 32 10 Ibid, hlm. 32

114


Kaidah hukum, lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan

bagaimana

manusia

itu

seyogyanya

berperilaku,

bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang

lain

perumusan

terlindungi. suatu

Kaidah

pandangan

pada

objektif

hakikatnya mengenai

merupakan sikap

yang

seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan.11 Ketentuan hukum acara pidana mempunyai korelasi erat dengan hukum pidana sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah berkuasa. Badanbadan pemerintah itu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana yang ketentuan tersebut sebagian besar terdapat dalam KUHP (wetboek van strafrecht) dan sebagian lagi dimuat dalam pelbagai peraturan, baik dari perundang-undangan pusat maupun perundang-undangan daerah.12 Membahas permasalahan dan problematika penegakan hukum narkotika sendiri yang pada dasarnya selalu mengalami perbedaan pandangan antara penyidik, penuntut umum, hakim dan Penasihat hukum sendiri dalam proses persidangannya. Pada tahap I proses pidana narkotika, penyidik dan penuntut umum sendiri dalam Dakwaannya selalu memuat unsur pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 kepada orang yang disangka oleh penyidik telah memiliki dua alat

11

Sudikno Mertokusumo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 14-15 sebagaimana yang dikutip oleh Siska Elvandari, Hukum Penyelesaian Sengketa Medis, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 2 12 Lilik Mulyadi, op.cit, hlm. 7

115


bukti yang sah, bahkan telah sah dan meyakinkan sebagai pengedar narkoba tersebut. Padahal dalam UU Narkotika tersebut, untuk mengetahui ia pengedar ataupun pecandu meskipun penguasaan dan kepemilikan barang haram tersebut ada pada si pelaku, bukan berarti ia adalah pelaku sebenarnya, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui serangkaian tes positivitas penggunaan narkotika tersebut. Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut menyebutkan sebagai berikut: 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Terhadap

unsur

“memiliki,

menyimpan,

menguasai,

dan

menyediakan” tersebut khususnya “memiliki dan menguasai” bahwa ketentuan mengenai unsur pasal 112 ini tidak dapat disamakan dengan ketentuan “bezit” atau penguasaan seperti yang terdapat dalam Buku II, BAB II KUHPerdata tentang Bezit pasal 529 sendiri

jo pasal 1977 KUHperdata. Pasal 529 KUHPerdata

menyebutkan

bahwa

“yang

dinamakan

kedudukan

116


berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.” Artinya adalah yang dikatakan sebagai seseorang menguasai suatu benda menurut pasal 529 KUHPerdata tersebut adalah orang yang memiliki baik secara pribadi maupun dengan perantaraan orang lain, dengan mempertahankan benda itu ataupun menikmati benda yang ada padanya itu. Dengan kata lain, apabila ia memegang benda tersebut, lalu ia menggunakan benda itu baik untuk dikonsumsi, dinikmati, dipakai sesuai kegunaannya, maka benda tersebut adalah dalam penguasaannya. Begitu juga yang termuat dalam pasal 1977 KUHperdata yang menyebutkan bahwa “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka

barangsiapa

yang

menguasainya

dianggap

telah

memilikinya.” Sementara di dalam unsur pidana pasal 112 ayat (1) tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusannya nomor 1386/K/Pid.sus/2011 memberikan pertimbangan hukum (rechts onvoldoende gemotiveerd) yang isinya yaitu: “bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya

dan

bukan

hanya

tekstualnya

dengan

menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.”

117


Hal ini berarti bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu baik oleh penyidik ataupun penuntut umum dalam sidang pembuktian perkara pidana terhadap “maksud” atau oogmerk dari si pemegang barang narkotika atau sejenisnya tersebut. Mahkamah Agung

memberikan

pengertian

bahwasannya

tidak

boleh

seseorang itu dihukum karena dia telah membawa barang haram tersebut dengan demikian berarti dia adalah pengedar. Namun penyidik ataupun penuntut umum dalam membuktikan apakah pelaku tersebut adalah pelaku yang merupakan pengedar, ataukah pelaku yang sebenarnya korban atau bahkan pelaku yang tidak sebenarnya. Itulah mengapa sebabnya Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 1071/K/Pid.sus/2012 menyebutkan bahwa pasal 112 adalah merupakan pasal keranjang sampah atau pasal karet. Adapun bunyi putusan MARI No. 1071/K/Pid.Sus/2012 itu adalah sebagai berikut: “Bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut dengan niat atau maksud (oogmerk) terdakwa.” Maka oleh karena itulah, perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan (schuld) pada diri si pelaku yang dituduhkan itu. Dalam proses peradilan pidana, untuk dapat

118


ditetapkannya seseorang sebagai tersangka ataupun terdakwa haruslah diukur terlebih dahulu seberapa jauh kesalahan (schuld) yang terdapat pada dirinya yang untuk kemudian dapat pula diukur pertanggungjawaban pada dirinya. Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas-asas hukum pidana menyebutkan bahwa “orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.13 Dalam proses pembuktian perkara tindak pidana narkotika, tidak berbeda pada bentuk pembuktian di dalam persidangan pidana pada umumnya. Agar seseorang dapat dijatuhi hukuman, maka perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu. Hukum pembuktian mengatur

merupakan

seperangkat

kaidah

hukum

yang

tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan

menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakantindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.14 Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam

proses

pemeriksaan

di

sidang

pengadilan.

Melalui

pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

13

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 168 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014, hlm. 21 14

119


terdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”, kepadanya akan dijatuhi hukuman.15 Selanjutnya, kembali pada rumusan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tersebut bahwa disebutkan adanya unsur “tanpa hak dan

melawan

hukum”.

Menurut

Van

Hattum,

mengenai

wederechtelijkheid ini terdapat perbedaan pendapat tentang apa yang disebut orang dengan matrieele wederechtelijkheid atau tentang apa yang disebut dengan wederechtelijkheid dalam arti formal dengan apa yang disebut dengan wederechtelijkheid dalam arti material.16 Menurut ajaran wederechtelijkheid dalam arti formal adalah suatu

perbuatan

yang

dapat

dipandang

sebagai

bersifat

wederechtelijkheid apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur

yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut

Undang-Undang. Sedang menurut ajaran wederechtelijkheid dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijkheid atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang

15

Ibid, hlm. 21 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 351 16

120


tertulis, melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.17 Bagi penganut dari paham wederechtelijkheid dalam arti formal masalahnya adalah tidak demikian sulit, oleh karena untuk menentukan

apakah

perbuatan

seseorang

itu

bersifat

wederrechtelijkheid atau tidak,cukup apabila orang melihat apakah perbuatan orang tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari suatu delik atau tidak.18 Apabila perbuatannya itu ternyata memang benar-benar telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam suatu rumusan delik dan tidak ada sesuatu dasar yang terdapat dalam hukum positif yang meniadakan sifat yang melanggar hukum dari perbuatannya itu, maka dengan pasti mereka akan mengatakan bahwa

perbuatan

dari

orang

tersebut

bersifat

wederrechtelijkheid dan oleh karenanya orang itu dapat dihukum.19 Sedang bagi penganut dari paham wederrechtelijkheid dalam arti

material,

pendapat

masalahnya

dari

mereka

adalah yang

tidak

semudah

menganuti

seperti paham

wederrechtelijkheid dalam arti formal, oleh karena menurut paham ini walaupun seseorang itu telah memenuhi semua unsur dari suatu rumusan delik, akan tetapi untuk menentukan apakah perbuatannya itu bersifat wederrechtelijkheid atau tidak, orang harus melihat baik ke dalam hukum tertulis maupun ke dalam

17

Ibid, hlm. 351 Lamintang, ibid, hlm. 376 19 Ibid, hlm. 376 18

121


hukum

yang

tidak

ketentuan-ketentuan

tertulis atau

tentang asas-asas

kemungkinan hukum

adanya

umum

yang

meniadakan sifatnya yang wederrechtelijkheid dari perbuatan orang tersebut. Apabila hakim berpendapat bahwa memang benar disitu terdapat sesuatu dasar yang meniadakan sifat yang melanggar hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, maka dengan sendirinya orang tersebut tidak dihukum.20 Penjelasan di atas dapat diuji kebenarannya dengan pendapat dari Mahkamah Agung di dalam putusan kasasinya tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr./1969 yang mengatakan antara lain: di dalam setiap tindak pidana itu selalu terdapat unsur “melawan hukum” dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun di dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan unsur “melawan hukum; walaupun di dalam rumusan delik penadahan itu tidak dicantumkan unsur “melawan hukum”, akan tetapi ini tidak berarti bahwa perbuatan yang dituduhkan itu telah merupakan delik penadahan, sekalipun sifat “melawan hukum” itu tidak ada sama sekali.21 1.2

Pelaku dan Korban/Pecandu Untuk mengetahui pelaku dan korban atau pecandu dalam

perkara tindak pidana narkotika kadang sulit untuk membedakannya, maka cara yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan kriminologi dan viktimologi. Apa yang dimaksud dengan krimonologi adalah secara umum mempelajari dan memahami tentang sebab-

20

Lamintang, ibid, hlm.376 Lamintang-Samosir, Hukum Pidana Indonesia, hlm. 235 sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F Lamintang, ibid, hlm. 377 21

122


sebab kejahatan sehingga barulah dapat diketahui siapa pelaku yang sebenarnya. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan, dan logos yang berarti pengetahuan, sehingga kriminologi

adalah

ilmu/pengetahuan

tentang

kejahatan. 22

Selanjutnya, terhadap korban sendiri dalam tindak pidana narkotika ini, untuk menguji apakah seseorang yang ditangkap itu adalah pelaku yang juga korban penyalahgunaan narkotika atau justru memang korban sebenarnya. Untuk mengukurnya maka digunakan pendekatan viktimologi yang memiliki kaitan erat dengan kriminologi dan hukum pidana sendiri. J.E Sahetapy mengartikan bahwa viktimologi sebagai ilmu disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasetnya.23 Adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan tersebut sebenarnya dapat disimpulkan dari penjabaran jenis-jenis korban. Misalnya dalam pengertian provocative victim tampak adanya peranan korban dalam memprovokasi pelaku.24 Demikian pula dalam tipe the wanton maupun the acquisitive tampak adanya peranan korban dari korbannya sendiri dalam terjadinya kejahatan. Adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan tersebut dapat dipergunakan sebagai argumentasi oleh

22

Sue Titus, Crimen and Crimonolgy, New York: Holt, Rinehart and Winston, seconded, 1974, hlm. 24 sebagaimana yang dikutip oleh I.S. Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1 23 J.E. Sahetapy, Viktimologi:sebuah Bunga Rampai, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 1987, hlm. 7 sebagaimana yang dikutip oleh G. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atma Pustaka (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Yogyakarta, 2014, hlm. 2 24 G. Widiartana, ibid, hlm. 38

123


pelaku untuk lebih membenarkan atau merasionalisasikan kejahatan yang dilakukannya. Biasanya cara yang dipakai untuk itu adalah dengan cara menganggap dan menempatkan dirinya sebagai korban yang sesungguhnya dari perbuatan korban yang kemudian dianggap sebagai pelaku. Dalam hal ini pelaku cenderung mempersalahkan korban.25 Ketika institusi penegakan hukum yang ada dinilai tidak dapat berfungsi dengan baik, pelaku akan menempatkan diri sebagai polisi, jaksa sekaligus hakim yang wewenang untuk mengenakan sanski. Disamping

itu

pelaku

juga

menggunakan

cara

lain

untuk

membenarkan perbuatannya, yaitu:26 1. Penolakan terhadap eksistensi korban, dalam hal ini eksistensi korban sebagai manusia tidak diakui. Korban hanya dipandang sebagai benda atau barang yang dapat diperlakukan sebagaimana benda milik pada umumnya, atau bahkan keberadaan korban sama sekali ditolak. Dalam kehidupan masyarakat yang anggotaanggotanya terbagi dalam beberapa strata, orang yang berada pada strata paling rendah seringkali tidak diakui sebagai manusia seutuhnya,

sehingga

ketika

terjadi

ketidakadilan

atau

penindasan terhadapnya, masyarakat secara keseluruhan tidak akan

mempermasalahkannya.

Jadi

dalam

hal

ini

terjadi

depersonalisasi terhadap korban. 2. Penolakan terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami korban, dalam hal ini keberadaan eksistensi korban tetap diakui, tetapi kerugian yang dialami sebagai akibat dari kejahatan 25 26

Ibid, hlm. 38-39 ibid, hlm. 39-40

124


ditolak. Penjarahan terhadap milik orang kaya dianggap akan menimbulkan penderitaan pada korbannya. Demikian pula dengan pemerkosaan terhadap wanita tuna susila yang dianggap tidak akan menimbulkan kerugian apapun pada yang bersangkutan. Faktor pandangan sosio kultural juga mempunyai andil dalam terjadinya penolakan-penolakan tersebut. Kemudian juga, perlu diketahui tentang jenis-jenis dari korban itu sendiri. Klasifikasi atau penggolongan tipe korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban. Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan itu dilakukan. berdasarkan jenis viktimisasinya, korban dapat dibedakan antara:27 a. Korban bencana alam atau penyebab lain, yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa lain bukan karena perbuatan manusia. Missal: korban tanah longsor atau menjadi korban gigitan hewan liar. b. Korban tindak pidana. Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Karena pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan Undang-Undang mengenai hal itu, maka pengertian dan ruang lingkup korbannya pun tergantung pada perumusan Undang-Undang. c. Korban structural atau korban penyalahgunaan kekuasaan. Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

27

G. Widiartana, Loc. Cit, hlm. 28-29

125


Misal: warga perkampungan kumuh yang digusur karena di tempat tinggal mereka akan dibangun pusat pertokoan.

Berdasarkan jumlahnya, korban dibedakan atas:28 a. Korban individual, yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. b. Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Secara sendiri-sendiri korban berkelompok ini masih dapat disebut sebagai korban individual. c. Korban masyarakat/Negara. cakupan korban jenis ini kebih luas dibandingkan dengan korban berkelompok. Misalnya: beberapa kasus kebakaran (pembakaran) hutan di Kalimantan yang menyebabkan banyak warga masyarakat harus mengalami krisis ekonomi dan menanggung kebangkrutan akibat ulah spekulan bermodal besar. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku, korban dibedakan atas:29 a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku. b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung

menjadi sasaran perbuatan pelaku,

tetapi juga

mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggungjawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki 28 29

ibid, hlm. 29 Ibid, hlm. 29

126


tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anakanaknya itu merupakan korban tidak langsung. Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam bentuk tindak pidana yang terjadi (pendapat Mendelsohn), korban terdiri atas:30 a. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan “korban ideal”. Termasuk dalam jenis ini misalnya; anak-anak dan mereka yang menjadi korban kejahatan karena kenaifannya. Begitu juga dengan orang desa yang baru pertama kali datang ke kota besar, karena keluguannya menjadi korban penipuan. b. Korban dengan kesalahan dan korban karena kebodohannya. Misalnya, perempuan yang menjadi korban kejahatan karena secara sembarangan menumpang kendaraan orang asing atau orang yang percaya dengan kemampuan seorang “dukun” untuk menggandakan uang secara supranatural, akhirnya menjadi korban penipuan. c. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Korban jenis ini terdapat pada kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia. d. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku. Jenis ini masih dibagi dua, yaitu: 1) Korban yang provokatif, yaitu korban yang dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (the provoker victim). 2) Korban yang karena kelalaiannya menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (the imprudent victim).

30

ibid, hlm. 30-31

127


e. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misal: seseorang pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena adanya pembelaan diri. f. Korban simulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan pemidanaan terhadap tertuduh. Termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histeri, dan senile. Dari aspek psikologis, khususnya sikap bathinnya, Barners dan Teeters menyebut adanya korban the negligent or careless.31 Kemudian terdapat tipe korban lainnya, yaitu:32 1. Unrelated victim, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali, baik emosi maupun perilaku, dengan pelaku. Jadi antara korban dengan pelaku sama sekali belum pernah terjadi kontak selain melalui tindak pidana yang terjadi. 2. Provocative victim, yaitu korban yang dengan sengaja atau kesadaran

memprovokasi

pelaku,

sehingga

terjadilah

viktimisasi. Misalnya seseorang yang dengan sengaja memancing perkelahian sehingga menjadi korban penganiayaan sampai mati. 3. Precipitative victim, yaitu korban yang karena sikap dan perilakunya secara tidak disadari telah merangsang pelaku untuk melaksanakan niat jahatnya. Misalnya bersikap angkuh terhadap orang lain sehingga menjadi korban pemukulan atau 31

Harry E. Banners and Negley K. Teeters, New Horizon in Criminology (3 th edition), Englewood Cliffs, 1959, hlm. 595-596 sebagaimana yang dikutip oleh G. Widiartana, ibid, hlm. 33 32 G. Widiartana, ibid, hlm. 33-34

128


seorang perempuan yang memakai perihiasan secara berlebihan dan

tidak

pada

tempatnya

sehingga

menjadi

korban

penjambretan. 4. Biological weak victim, yaitu mereka yang karena lemah secara biologic atau fisik berpotensi menjadi korban. Misalnya anakanak menjadi korban pencabulan. Beberapa ketentuan dalam KUHP, missal Pasal 290 ke-1, secara jelas menunjukkan bahwa untuk dapat terjadinya tindak pidana tersebut diperlukan adanya korban yang secara fisik lemah. Biological weak victim ini biasanya berkorelasi dengan usia muda atau jenis kelamin perempuan. 5. Socialy weak victim, yaitu mereka yang karena posisi sosialnya lemah, misalnya menjadi kelompok minoritas, memiliki potensi untuk menjadi korban. Kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap etnis Tionghoa pada peristiwa kerusuhan bulan Mei 1998 di Jakarta merupakan contoh konkret dari jenis korban ini. 6. Political victim, yaitu mereka yang menjadi korban karena ada latar belakang politis dalam tindakan pelakunya. Biasanya seseorang menjadi political victim karena menganut keyakinan politik yang berbeda atau berseberangan dengan pelakunya. Contoh untuk jenis korban ini adalah pembunuhan terhadap orang-orang yang di duga menjadi anggota partai komunis Indonesia pada tahun 1965-an. 7. Participating victim, yaitu mereka yang menjadi korban justru karena ikut berperan aktif dalam terjadinya perbuatan yang

129


menimbulkan korban itu. Misalnya wanita hamil yang meninggal dunia karena aborsi. Dengan demikian sebagaimana dikemukan di atas, pengertian korban dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Khusus berbicara korban, pecandu dan pelaku narkoba sebagaimana dalam aturan yang ada seharusnya dinyatakan secara tegas sehingga dalam proses penegakan hukum tidak mendapatkan perdebatan. Akibat dari

belum

menjadikan

dijelaskan para

secara

penegak

hukum

tegas

dalam

undang-undang

mengartikan

sendiri-sendiri

korban, pencandu dan pelaku. Disatu sisi bisa dianggap sebagai pelaku namun dilihat disisi lain dia sebagai pecandu ataupun korban, dan selanjutnya berimplikasi apakah mau di hukum (pelaku) atau direhabilitasi (korban/pecandu).

D. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat menentukan siapakah pelaku sebenarnya, siapa sebagai

korban

ataupun

sebagai

pecandu

narkoba

terdapat

permasalahan dalam proses penegakan hukum. Dalam pengaturan tentang

narkoba

kelompok/pembagian

tidak

menjelaskan

secara

rinci

mana

secara sebagai

pelaku

tegas atau

korban/pecandu sehingga bisa menjadi persoalan dalam penegakan hukum. Oleh karenanya penyidik harus sangat berhati-hati dengan mengumpukan bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah seseorang tersebut sebagai pelaku yang harus mendapatkan

130


hukuman, ataukah korban dan pecandu yang harus mendapatkan rehabilitasi atau juga bisa sebaliknya pelaku yang sesungguhnya dianggap sebagai korban/pecandu narkoba. 2. Saran a. Perbaikan

terhadap

peraturan

perundang-undangan

yang

berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan obat /bahan berbahaya sehingga memperjelas pertanggung jawaban; b. Sosialisi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat luas sebaga upaya pencegahan sehingga masyarakat semakin terlindungi dari bahaya tindak pidana narkotika dan obat /bahan berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA Buku : Alfitra. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia. Jakarta, Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008. Elvandari, Siska. Hukum Penyelesaian Sengketa Medis, Yogyakarta, Thafa Media, 2015. Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012. Widiartana, G. Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka (Universitas Atma jaya Yogyakarta), 2014.

131


Hartono. Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2012. Susanto, I.S. Kriminologi, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011) Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013. Arifin, Saru. Hukum Perbatasan Darat Antarnegara, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. Internet : Rachmawati, Ira dan Damanik, Caroline. Buwas: Pengguna Narkoba di Indonesia

Meningkat

hingga

5,9

Juta

Orang,

http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas .Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Ora ng, diakses pada hari selasa tanggal 6 Desember 2015 pukul 13.51 wib Okezone,

Ada

41.767

Pengguna

Narkoba

di

Kepulauan

Riau,

http://news.okezone.com/read/2016/01/07/340/1282957/ad a-41-767-pengguna-narkoba-di-kepulauan-riau Wikipedia,

Narkoba,

sebagaimana

dikutip

di

https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba pada 06 Desember 2015 pukul 20.36 wib Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

132

Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia

Recommend Documents