BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

1 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan memberikan gambaran utuh tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang sedang berjalan. Tujuan

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk

menumbuhkan suatu kesadaran bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia masih sangat diperlukan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.Sistem Akuntabilitas diperlukan guna menekankan pada pengukuran hasil / capaian dari pelayanan yang bermanfaat bagi pengguna jasa. Dimana akuntabilitas merupakan suatu entitas baik internal maupun eksternal dan merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas pertanggungjawaban yang dilimpahkan, maka sangat diperlukan kelayakan dan transparansi. Hal ini sangat diperlukan kejelasan dari sasaran Bagian Tata Pemerintahan Desa untuk menjabarkan baik sesuatu yang akan dicapai maupun pencapaian hasil untuk periode tahun mendatang. Kami menyadari masih banyak kekurangan – kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan laporan dimaksud. Malang, Januari 2016 Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa ttd Ir. MOH. DARWIS Pembina Tk. I NIP. 19631211 199103 1 012


RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MALANG

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Malang, disusun dengan landasan hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah

serta

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/09/M.PAN/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya dilaporkan sebagai berikut : A.

Maksud

dan

tujuan

penyusunan

Laporan

Kinerja

ini

merupakan

wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menuju Bagian Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel dan bekerja secara efektif dan efisien serta responsif terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang. Landasan secara operasional penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, serta Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah B.

Program aktifitas yang dicermati dari Rencana Strategi Tahun 2011-2015, penyusunan laporan ini melibatkan unsur staf dari Bagian Tata Pemerintahan Desa.

C.

Setelah dilakukan kajian tentang apa yang telah dikerjakan selama 1(satu) tahun yang diaplikasikan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja, capaian kinerja akhir pada Tahun Anggaran 2014 dengan kategori berhasil, sebesar 99 %.

D.

Berdasarkan besarnya Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 1.610.800.000,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), penyusunan laporan akuntabilitas ini dicoba dirinci ke dalam 8 program.

E.

Upaya yang ditempuh dalam mencapai tujuan, diantaranya adalah percepatan pelaksanaan tugas, melalui pelatihan – pelatihan pegawai.

F.

Selanjutnya dapat dijelaskan beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk kesinambungan pelaksanaan tugas, antara lain secara bertahap melanjutkan Diklat peningkatan kemampuan dan ketrampilan pegawai, peningkatan kinerja pelayanan yang tepat waktu, tepat kualitas dan kuantitas serta terbinanya koordinasi dan komunikasi internal maupun eksternal. 3

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015

DAFTAR ISI Kata Pengantar

Halaman ... . .................................................................................. i

Daftar Isi

... ...................................................................................

ii

Ringkasan Eksekutif ..... ...... ............................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................ A. Latar Belakang ................................................................................ B. Maksud dan Tujuan ......................................................................... C. Gambaran Umum ............................................................................ 1. Organisasi Perangkat Daerah ..................................................... 2. Sumber Daya Aparatur ............................................................... 3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2014 .. D. Dasar Hukum .................................................................................. E. Sistematika.. ...................................................................................

1 1 1 1 2 2 8 10 11

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................. A. Perencanaan Strategis .................................................................... 1. Visi .......... ................................................................................... 2. Misi ......... ................................................................................... 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program .................................. B. Perjanjian Kinerja ............................................................................

13 13 13 13 13 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………………………… 1. Capaian Kinerja ........................................................................... 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan solusi………… 3. Analisis penggunaan Sumber Daya Anggaran…………………... B. Realisasi Anggaran ......................................................................... C. Prestasi Tahun 2015…………………...............................................

16 17 17 21 25 28 30

BAB IV PENUTUP

31

... ...................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Renstra Tahun 2011-2015


BAB

P EENNDDAAHHUULLUUAANN A.

1

L AT AR BEL AK ANG Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah unsur staf di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan dalam melaksanakan tugasnya di bawah Koordinasi Asisten Pemerintahan. Dengan dilatarbelakangi hal tersebut diatas, Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menyusun Laporan Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Stratejik (RENSTRA).

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA). Evaluasi terhadap capaian kinerja ini ditujukan untuk memberikan: 1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. 2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugastugas yang menjadi tanggungjawab

Bagian Tata Pemerintahan Desa

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, yang disasarannya adalah peningkatan Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang di berbagai

bidang

dengan

mengedepankan

prinsip

efisien,

efektif

dan

terciptanya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan profesional; 3. Tersedianya data yang akurat tentang Perangkat Desa untuk kepentingan perbaikan kesejahteraan; 4. Tersosialisasinya aturan / produk hukum tentang Desa; 5. Terdatanya tanah kas desa yang akurat. C.

GAMBARAN UMUM Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Perturan Bupati Malang Nomor 3

tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Desa berada di bawah Asisten Pemerintahan 5 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015

Adapun tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan dari Bagian Tata Pemerintahan Desa dapat digambarkan sebagai berikut : 1. ORG ANISASI PERANG KAT DAERAH 1.1.

T U G A S  Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa, yang meliputi bidang Pemerintahan Desa, Pendapatan dan Kekayaan Desa serta bidang Pengembangan dan Kelembagaan Desa;  Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Asisten sesuai dengan bidang Tugasnya.

1.2.

FUNGSI  Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pendapatan dan Kekayaan Desa;  Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman

dan

petunjuk

teknis

pembinaan

Perangkat

dan

Administrasi Desa;  Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Lembaga Desa dan Pengembangan Desa; 2. SUMBER DAYA APARATUR Struktur Organisasi Bagian Tata

Pemerintahan Desa Sekretariat

Daerah Kabupaten Malang terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 1.

Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa;

2.

Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa;

3.

Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa.


KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA

KEPALA SUB BAGIAN

KEPALA SUB BAGIAN

KEPALA SUB BAGIAN

PEMERINTAHAN DESA

PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

PENGEMBANGAN DAN KELEMBAGAAN DESA

STAF

STAF

STAF

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Tata Pemerintahan Desa membawahi 3 (tiga) Sub Bagian. Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa. a. Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas :  Menyusun Konsep program kerja Sub. Bagian Pemerintahan

Desa ;

 Menyusun pedoman dan Petunjuk Teknis serta bimbingan dalam penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa ;  Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta mengadakan pembinaan tentang Perangkat Desa;  Menyusun petunjuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;  Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD ;  Memfasilitasi Kerjasama dan penyelesaian permasalahan antar Desa ;  Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tentang Perangkat Desa ;  Mengadakan Pembinaan tentang tugas dan fungsi Perangkat Desa serta mengevaluasi pelaksanaannya ;  Menghimpun dan menelaah permasalahan yang berhubungan dengan Perangkat Desa;  Menyusun perencanaan peningkatan kemampuan dan ketrampilan Perangkat Desa ; Menganalisa data Administrasi Desa dalam rangka menyusun petunjuk pelaksanaan Administrasi Keuangan ;  Menyusun pedoman dan petunjuk serta mengadakan pembinaan tentang penyelenggaraan Register Desa ;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa sesuai bidang tugasnya.


b. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas :  Menyusun Konsep program kerja Sub. Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa ;  Menyusun

pedoman

dan

petunjuk

tentang

penggunaan

dan

pemanfaatan Kekayaan Desa serta Inventarisasi Kekayaan Desa ;  Menyusun

pedoman

dan

petunjuk

teknis

tentang

pemeliharaan

Kekayaaan Desa dan pengembangannya ;  Menyusun

pedoman

dan

petunjuk

teknis

tentang

peningkatan

Pendapatan Desa ;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa sesuai bidang tugasnya. c. Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa mempunyai tugas :  Menyusun Konsep program kerja Sub. Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa ;  Mengumpulkan pembentukan,

dan

mensistematisasikan

pemekaran,

data

pemecahan,

proses

penggabungan

tentang dan

penghapusan serta pemindahan dan perubahan nama Desa ;  Mengumpulkan dan mensistematisasikan data, statistik, grafik, peta dan bentuk-bentuk visualisasi tentang pengembangan Desa ;  Menyusun laporan tentang pelaksanaan pembentukan, pemekaran, pemecahan, penggabungan dan penghapusan wilayah serta perubahan batas dan nama Desa ;  Menghimpunan, mengelola dan menganalisa permasalahan serta memberikan petunjuk/saran pertimbangan yang berhubungan dengan perkembangan Desa ;  Menganalisa dan mengevaluasi data mengenai kegiatan Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Lembaga masyarakat antara lain : LPMD, BPD, RT/RW, Paguyuban KB, Karang Taruna dan PKK ;  Memberikan petunjuk dan pembinaan pada Lembaga Pemerintahan Desa, Kemasyarakatan dan Perekonomian Desa ;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa sesuai bidang tugasnya. 2.1.

KEADAAN PERSONIL/PEGAWAI Jumlah tenaga staf di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan Desa

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk yang tersedia saat ini berjumlah 14 (Empat Belas) orang sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut :


No

Nama

Pangkat/Gol

1.

Ir. Moh. Darwis

2

Luluk Istianah, S.Sos

3.

Lis Setyaningsih, SH

4

Pembina Tk. I IV / b Penata Tk. I III / d Penata Tk. I III / d

Gatut Irawadi, S.Sos

Penata Tk. I III / d

5

Sri Andriyani, SE

6 7

Agustinus Bayu Krisnata, SE Tri Endah Wahyuni

8

Ninik Winarti

9

Yusuf Andriyono

10

Adi Noroyono

11

Agus Tri Cahyono

12

Andri Arifin

13

Agung Jiwandono

14

Ken Bayu Candika Moh. Matsani

15

Penata Muda Tk. I III / b Penata Muda III / b Penata Muda III / a Pengatur II / c Pengatur II / c Pengatur Muda Tk. I II / b Sukwan

Pratama

Jabatan

Pendidikan

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa Staf

S-1 S–1

S–1

S–1 S–1

Staf

S–1

Staf

SMA

Staf

SMA

Staf

SMA

Staf

SMA

Staf

S-1

Sukwan

Staf

SMA

Sukwan

Staf

SMA

Sukwan

Staf

D-1

Sukwan

Staf

SMA

1). Berdasarkan Jenis Kelamin No.

Sub Bagian

Laki- Laki

Perempuan

Jumlah

1.

Pemerintahan Desa Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengembangan dan Kelembagaan Desa JUMLAH

3 orang

1 orang

4 Orang

2 orang

3 orang

4 Orang

4 orang

1 orang

4 Orang

9 orang

5 orang

14 Orang

2. 3.

2). Berdasarkan Golongan Ruang dan Berdasarkan Pendidikan GOL / RUANG No

STRATA PENDIDIKAN

ESELON IV

1

III

2

IV

III

II

I

Non gol

SLTP

SLTA

1

SARMUD

S-1

S-2

1 3

3


3

STAF

4

SUKWAN JUMLAH

2.2.

3

1

6

3

3

2

2

5

4

1

5

6

7

KEADAAN SARANA DAN PRASARANA Dalam

pelaksanaan

tugas-tugas

kedinasan,

Bagian

Tata

Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sampai dengan saat ini telah dilengkapi dengan perlengkapan dan inventaris kantor sebagai berikut: -

Komputer Printer

:

5 unit Keadaan baik

:

1 unit rusak berat

:

3 unit Keadaan baik

:

3 unit rusak berat

-

Notebook

:

3 unit Keadaan baik

-

Layar

:

1 unit Keadaan baik

-

Mesin ketik manual

:

2 buah Keadaan baik

-

Ac

:

3 unit Keadaan baik

-

Mesin Hitung Manual

:

2 buah Keadaan Baik

-

Televisi

:

1 unit Keadaan baik

:

1 unit rusak berat

-

Rak Kayu

:

2 buah keadaan baik

-

Kursi rapat

:

11 buah keadaan baik

:

1 buah rusak berat

-

Jam Dinding

:

2 buah keadaan baik

-

Tustel

:

1 keadaan baik

-

Handy Cam

:

1 Keadaan baik

-

Lambang Garuda Pancasila

:

1 keadaan baik

-

Meja kerja Pejabat eselon III

:

1 buah keadaan baik

-

Meja kerja pejabat eselon IV

:

4 buah keadaan baik

-

Meja kerja pejabat eselon IV

:

4 buah keadaan baik

-

Facximile

:

1 buah rusak berat

-

Lemari arsip untuk arsip dinamis

:

1 buah keadaan baik

-

Gambar Presiden dan Wakil Presiden :

1 Pasang keadaan baik

-

Meja komputer

:

1 buah rusak berat

-

Meja Kursi Tamu

:

1 set Keadaan baik

-

Kursi Tamu

:

2 buah Keadaan baik

-

Filling Kabinet

:

3 unit Keadaan baik

-

Kendaraan dinas operasional roda 4

:

1 (satu) unit. 10

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015

2.3.

KEADAAN DANA YANG DIKELOLA Program dan Kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok

Pemerintah

Kabupaten

Malang,

untuk

Tahun

2015

Bagian

Tata

Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang memiliki program dan kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp 1.610.800.000,- (satu

milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus ribu 0rupiah) dengan program sebagai berikut ; 1) Program Utama a) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

membangun

Desa sebsar Rp173.952.500,- terdiri dari kegiatan : (1) Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

(penyelesaian

permasalahan Desa) sebesar Rp. 149.210.700,(2) Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan

Desa

Rp.

24.741.800,b) Program

Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

pemanfaatan Tanah sebesar Rp. 84.468.700,- dengan kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah ( Pendataan Tanah Kas desa ) c) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan sebesar Rp. 137.018.500,- terdiri dari kegiatan : (1)

Pemberdayaan

Pedesaan

lembaga

dan

organisasi

Masyarakat

sebesar Rp. 50.998.100,-

(2) Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa sebesar Rp. 86.020.400,d) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp. 561.405.400,- dengan kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa e) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan sebesar Rp. 35.610.100,- dengan kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 2) Program Pendukung Program pendukung adalah terdiri dari beberapa kegiatan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan program utama Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, kegiatankegiatan dalam program pendukung baik berupa administratif maupun penyediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang secara menyeluruh. Program Pendukung meliputi :


a) Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp. 468.972.600,- yang terdiri dari kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan; 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 8. Penyediaan Makanan dan Minuman; 9. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah; 10. Rapat-rapat Koordinasi ke dalam Daerah; b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.800.000,- yang terdiri dari kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 6.487.400,- yang terdiri dari kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 2. Penyusunan Laporan keuangan Akhir T ahun . 3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2014 No

Sasaran

Indikator

1.

Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan b. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD c. kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa

2.

Menciptakan pelayanan masyarakat

kepada dalam

Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

50.79%

50.79%

100


bidang pemerintahan secara prima 3.

Mewujudkan tertib a. Kelancaran administrasi di bidang administrasi pemerintahan, pembentukan Dusun pertanahan dan b. Cakupan pendataan kelembagaan data tanah kas Desa

100%

100%

100

100%

100%

100

1. a. Kelancaran administrasi/ketepatan waktu pelaksanaan, target 100%

dan realisasi 100%

pelaksanaan

Pilkades

program/kegiatannya dengan

adanya

Republik

dengan

berupa

Surat

Indonesia

adalah

dengan

Rencana/Jadwal

pelaksanaan

Edaran

tanggal

membandingkan Pilkades,

Pilkades

namun

Kementrian

Dalam

Negeri

November

2013,

Nomor

09

140/7635/PMD. Perihal Morat orium Pemilihan Kepala Desa T ahun 2014, sehingga Pilkades yang seharusnya dilaksanakan T ahun 2013 sejumlah 11 Desa digabung dengan

2 des a

ditahun 2014 yang dilaksanakan secara serentak sebanyak 13 Desa di 9 Kecamatan pada tahun 2015 (di jadwalkan tanggal 08 Maret 2015) . b. Kelancaran target

administrasi/ketepatan

100%

dan

realisasi

waktu

100%,

bisa

pencairan tercapai

ADD, karena

meningkat nya sumber daya manusia aparat ur pemerintah Desa setelah mengikuti bimtek penyelengaraan Pemerintahan Desa tentang Alokasi Dana Desa

se -Kabupaten Malang untuk ADD

sendiri di bagi dalam 3 T ahap setiap T ahunnya dan untuk T ahun 2014 semua Desa mengajukan ADD sesuai dengan batas waktu yang ada setiap T ahapnya. c. Kelancaran admini strasi/ketepatan waktu pencairan T unjangan Perangkat Desa, target 100% dan realisasi 100%, sama seperti ADD untuk tunjangan perangkat juga di bagi dalam 3 T ahap Pencairan setiap T ahun Anggaran, sebagai contoh T ahap 3 Periode Bulan September s/d Desember pengajuan Paling lambat T anggal 15 Desember 2014 dan semua Desa telah mengajukan sebelum batas akhir pengajuan sehingga realisasi sesuai dengan target. 2.

Dari Jumlah Desa yang

di tentukan/ditargetkan terealisasi

100%, melalui Sosialisasi pemben tukan BUMDes di Kabupaten Malang, guna

meningkatkan Pendapatan asli Desa sesuai

dengan potensi Desa sebanyak 192 Desa yang di t argetkan mendapat sosialisasi terealisasi semua sebanyak 192 Desa.


3. a. Kelancaran administrasi pembentukan Dusun, hal ini terealisasi karena meningkatnya pel ayanan terhadap Masyarakat Desa untuk T ahun 2014 sebagai Contoh Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang menambah Jumlah Dusunnya yaitu Dusun Kaweden diajukan ke Bagian T at a Pemerintahan Desa tanggal 18 Juni 2014 dan dituangkan dalam Peraturan Desa Mulyorejo dan disahkan serta

diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten

Malang T ahun 2014 no 3 Seri C T anggal 25 Juni 2014 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang . b. Pendat aan/Data T anah Kas Desa ini terealisasi sesuai dengan target karena terlaksananya sosialisasi t entang Validasi T anah Kas Desa dari 378 Desa yang ada sudah membuat semua data tanah kas Desa. D. DAS AR HUKUM Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 6.

Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati

Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Sekretariat 7.

Daerah;

Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015

tentang Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;


8.

Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang

” Madep

Manteb ” paruh waktu; 9.

Surat

Keputusan

Kepala

Bagian

Tata

Pemerintahan

Desa

Nomor

141/33.1/421.012/2015 tentang Pengesahan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bagian Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Malang. E.

SISTEMATIKA. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan T ujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja SKPD T ahun 2014 D. Dasar Hukum E. Sistematika

BAB II

PERENCAN AAN DAN PERJANJI AN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. T ujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja

BAB III

AKUNT ABILIT AS KINERJ A A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Capaian Kinerja 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan solusi 3. Analisis penggunaan Sumber Daya Anggaran B. Realisasi Anggaran C. Prestasi T ahun 2015


BAB IV PENUTUP L AMPIRAN-L AMPIRAN 1. Lampiran I Perjanjian Kinerja T ahun 201 5 2. Lampiran II Pengukuran Kinerja T ahun 201 5 3. Lampiran III Rencana Kinerja T ahunan (RKT ) T ahun 201 5 4. Lampiran IV Renstra T ahun 2011-2015


PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

BAB

2

A. Perencanaan Strategis Untuk mewujudkan keberhasilan dalam kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Di dalam suatu perencanaanstrategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapun visi dan misi Bagian Tata Pemerintahan desa Setda Kabupaten malang dapat diuraikan sebagai berikut : 1. V I S I Terwujudnya profesionalisme kerja

Aparatur Pemerintahan Desa dalam

pelaksanaan tugas pokok demi terciptanya Good Governance 2. M I S I 1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahanan Desa yang profesional melalui Pendidikan formal dan non formal ; 2. Menciptakan Manajemen Pemerintahan yang baik ; 3, Mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 3. Tujuan, Sasaran , Kebijakan dan Program  Tujuan Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Malang dalam rangka untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia khususnya di Pemerintahan Desa mempunyai tujuan sebagai berikut :  Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Perangkat Desa ;  Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Lembaga Desa ;  Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Masyarakat pedesaan.  Sasaran Dalam era Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Bagian Tata Pemerintahan Desa mempunyai sasaran sebagai berikut :  Peningkatan Partisipasi masyarakatan dalam membangun Desa; 

Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades;



Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD;

 Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes;  Kelancaran administrasi pembentukan Dusun;  Cakupan pendataan data Tanah Kas Desa


Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam Laporan Kinerja ini

diuraikan hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Evaluasi terhadap capaian kinerja ini ditujukan untuk memberikan: 1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. 2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugastugas yang menjadi tanggungjawab Sekretariat peningkatan

Daerah sumber

Kabupaten daya

Bagian Tata Pemerintahan Desa

Malang

manusia

yang

Perangkat

disasarannya Desa,

adalah

memfasilitasi

Permasalahan di Desa dan menginventaris Tanah Kas Desa.  Kebijakan dan program Strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi atau keadaan lingkungan yang dihadapi. Berdasar atas strategi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perlu dirumuskan cara pencapaiannya yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan. Berdasar pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang, maka kebijakan di bidang Tata Pemerintahan Desa diarahkan pada: -

Kebijakan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

-

Menciptakan Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

-

Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang sesuai Tupoksi Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

-

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pengunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa;

-

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;

-

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa;

-

Kebijakan validasi data Perangkat Desa;

-

Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

-

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa.


B. Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja merupakan proses perencanaan kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek. Sebagai dokumen perencanaan jangka pendek, dokumen Rencana Kerja Tahunan memuat sasaran yang ingin dicapai, penanggung jawab (pelaksana), indikator kinerja (outcome), serta target yang akan dicapai dengan pendekatan analisis lingkungan dan asumsi-asumsi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian. Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada gambaran tabulasi berikut ini : No

SAS AR AN

IND IK AT O R KINERJ A

1.


Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD

2.

Menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan secara prima


3.

Mewujudkan tertib a. Kelancaran administrasi administrasi di bidang pembentukan Dusun pemerintahan, pertanahan b. Cakupan pendataan data dan kelembagaan tanah kas Desa

T ARG ET

100%

100%

50.79%

100% 100%

.


AK U N T AB I L I T AS K I N E R J A

BAB

3

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bagian Tata Pemerintahan Desa. Pengukuran dilakukan secara sistematik berdasarindikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai brikut: a. IKU dapat diukur secara objektif b. IKU menggambarkan hasil c. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur d. IKU cukup untuk mengukur kinerja Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalm mewujubkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efesien sesuasi dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas maupun proses pencapaiannya. Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujubkan visi, misi dan strategi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indicator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingakt pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, Diguanakan Penilaian dengan skala Ordinal

sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari

pelaksanaan kebijakan teknis. Program dan kegiatan sebagai berikut : 85 keatas

:

Sangat Berhasil

70  x < 85

:

Berhasil

55  x < 70

:

Cukup Berhasil

x < 55

:

Kurang Berhasil


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1.

CAPAIAN KINERJA Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi

Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda kabupaten malang Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1.


Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD

2.



3.

Mewujudkan tertib a. Kelancaran administrasi di administrasi bidang pembentukan pemerintahan, Dusun pertanahan dan b. Cakupan kelembagaan pendataan data tanah kas Desa

T a rg e t 2015

Re a l i s a s i 2015

Ca p a i a n ( %)

100%

100%

100

100%

100%

100

50.79%

50.79%

100

-

-

-

100%

100%

100


Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

TARGET

(1)

(2)

(3)


Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD c. Kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa

No

1

2



3

Mewujudkan tertib a. Kelancaran administrasi di administrasi bidang pembentukan pemerintahan, Dusun pertanahan dan kelembagaan b. Cakupan pendataan data tanah kas Desa

Realisasi (%) 2014 2015 (n-1) (n) (4) (5)

100

-

100

100

100

100

100

100

-

50,79

50.79

50.79

100

100

-

100

100

100


Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s/d akhir Periode RENSTRA

No

1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

TARGET AKHIR RENTRA

REALISASI Th. 2015

TINGKAT KEMAJUAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD c.Kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa

100

100

100%

100

100

100%

100

-

-

50,79

50,79

100%

100

-

-

100

100

100%

2



3

Mewujudkan a.Kelancaran tertib administrasi administrasi di bidang pembentukan Dusun pemerintahan, b. Cakupan pendataan pertanahan dan data tanah kas Desa kelembagaan


Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No

1

2

3

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

REALISASI Th. 2015

REALISASI NASIONAL

KET (+/-)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



100

N



Mewujudkan a.Kelancaran tertib administrasi administrasi di bidang pembentukan Dusun pemerintahan, b. Cakupan pendataan pertanahan dan data tanah kas Desa kelembagaan

100

I

-

H 50,79%

I

100%

L 100%


2. 1.a.

Analisis Pen yebab Keberhasil an/Kegagalan dan Solusi Untuk Indikator Kelancaran Administrasi/ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades ditargetkan 100% hal ini dicapai sesuai dengan jadwal / akhir masa jabatan Kades yang diajukan oleh masing-masing desa untuk tahun 2015 Desa yang melaksanakan Pilkades ada 13 Desa dan telah dilaksanakan sesuai jadwal sehingga dapat dikatakan berhasil. untuk mendapatkan hasil dapat digunakan formula : Pelaksanaan Pilkades Presentase Pencapaian =

x 100% Rencana/Jadwal Pilkades

Untuk Tahun 2015

Jadwal Pilkades Realisasi dan Capaian adalah 100%

dikarenakan meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa yang

profesional,

efektif

dan

efisien

dalam

melayani

masyarakat,

program/kegiatannya berupa pelaksanaan Pilkades namun dengan adanya Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 09 November 2013, Nomor 140/7635/PMD. Perihal Moratorium Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014, sehingga Pilkades yang seharusnya dilaksanakan Tahun 2013 sejumlah 11 Desa digabung dengan

2 desa ditahun 2014 yang dilaksanakan secara

serentak sebanyak 13 Desa di 9 Kecamatan pada tahun 2015 (di jadwalkan tanggal 08 Maret

2015) dan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ada

sehingga dapat dikatakan Realisasi dan Capaian adalah 100% . Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator kelancaran Adminitrasi / ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades mengalami keberhasilan. a. Pelaksanaan Pilkades sesuai dengan Jadwal yang sudah di tentukkan b. Data Desa yang akan melaksanakan Pilkades di update secara berkala. Dalam Rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Tata Pemerintahan Desa telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada (Internet dan Komputer) untuk Update data dari Desa dan Kecamatan. b. Merencanakan pelaksanaan Pilkades sesuai dengan Jadwal yang ada (mengontrol masa akhir jabatan Kades) Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa tersebut program/kegatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja

organisasi

adalah

Peningkatan

Partisipasi

masyarakat

dalam

membangun Desa. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 1.b.

Untuk Indikator Kelancaran Administrasi/ketepatan waktu

pencairan ADD

ditargetkan 100% hal ini dicapai dengan 25 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015

Jumlah Desa Penerima ADD tepat waktu Presentase Pencapaian =

x 100% Jumlah Desa yang di usulkan 378 Desa

Perhitungan =

x 100% = 100% 378 Desa

Kelancaran administrasi/ketepatan waktu pencairan ADD dilaksanakan 3 Tahap setiap Tahun Anggaran dan Bagian tata Pemerintahan Desa sebagai Verifikator dan mekanismenya sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa setiap Desa menyampaikan pertanggungjawaban ADD Kepada Bupati melalui Camat, dan camat mengakomodir LPJ dimaksud untuk dilaporkan dan sebagai syarat pencairan ADD tahap berikutnya sebagai contoh Tahap 3 Periode Bulan September s/d Desember pengajuan Paling lambat Tanggal 15 Desember 2014 dan semua Desa ( 378 Desa ) telah mengajukan sebelum batas akhir pengajuan yaitu tanggal 13 Desember 2014 sehingga realisasi sesuai dengan target. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator kelancaran Adminitrasi / ketepatan waktu waktu pencairan ADD mengalami keberhasilan. a. Pelaksanaan Pencairan ADD sesuai dengan Jadwal yang sudah di tentukkan b. Meningkatkan

profesionalisme aparatur melalui pendidikan

dan pelatihan guna

terwujudnya

tuntutan pelayanan yang

optimal; Dalam Rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Tata Pemerintahan Desa telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada (Internet dan Komputer) untuk Update data dari Desa dan Kecamatan. b. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat surat baik surat cetak maupun surat elektronik ( email , dll) bagi Desa yang belum mengajukan pencairan ADD. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa tersebut program/kegatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 1.c. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap perangkat Desa masuk dalam Alokasi Dana Desa. Indikator Kinerja Utama Pada Bagian Tata Pemerintahan Desa

tentang

Kelancaran

Administrasi pencairan tunjangan Perangkat Desa dihapus dikarenakan sudah termasuk dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa. 26 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015

2.

Dalam upaya menciptakan pelayanan kepada Masyarakat dalam bidang Pemerintahan secara prima melalui sosialisasi pembentukan BUMDes sesuai dengan

jumlah

Desa

pelayanan Masyarakat

yang

mendapat

sosialisasi

guna

meningkatkan

khusunya

bidang

perekonomian(kebutuhan/pemenuhan kebutuhan Masyarakat

Pedesaan)

yang diwadahi dalam BUMDes, hal ini tercapai karena jumlah desa yang disosialisasi hadir seluruhnya. Untuk Indikator Cakupan pembentukan BUMDes ditargetkan 100% hal ini dicapai

sesuai

dengan

jumlah

desa

yang

mendapatkan sosialisasi pembentukan BUMDes, untuk Tahun 2015 Desa yang mendapatkan Sosialisasi adalah 192 Desa sesuai dengan jumlah Desa yang diusulkan 192 Desa

dari 378 Desa di wilayah Kabupaten Malang sehingga

dapat dikatakan berhasil. Jumlah Desa yg mendapat sosialisasi Presentase Pencapaian =

x 100% Jumlah Desa 192 Desa

Perhitungan =

x 100% = 50.79% 378 Desa

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator

Cakupan Sosialisasi

pembentukan BUMDes mengalami keberhasilan : a. Sosialisasi dan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Tata Pemerintahan Desa telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mengoptimalkan pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa tersebut program/kegatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Pengembangan Ekonomi masyarakat Perdesaan. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 3.a. Kelancaran administrasi pembentukan Dusun, hal ini terealisasi karena meningkatnya

pelayanan

Pemerintahan dan juga

terhadap

Masyarakat

Desa

dalam

bidang

pemekaran wilayah Desa yang di imbangi dengan

meningkatnya jumlah Penduduk di setiap

Desa.

Indikator

kelancaran

pembentukan Dusun baru (untuk tahun 2015 tidak ada pembentukan Dusun Baru ) sehingga untuk Tahun 2015 tidak ada target dan realisasi karena tidak ada pengajuan dari Desa tentang pembentukan Dusun Baru. 27 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015

Rata-rata lama waktu pembentukan Dusun Baru tahun ini Presentase Pencapaian

=

x 100% Rata-rata lama waktu pembentukan Dusun Baru tahun lalu 6 hari kerja

Perhitungan =

x 100% = 100% 6 hari kerja

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kelancaran Administrasi Pembentukan Dusun mengalami keberhasilan atau kegagalan. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab antara lain : a. Adanya beberapa desa dalam penyampaian surat yang di tujukan kepada Bupati belum mengetahui Camat/Kecamatan. b. Pemahaman peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat Desa belum sepenuhnya. Dalam Rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Tata Pemerintahan Desa telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mensosialisasikan Peraturan yang ada. b. Setiap surat yang di tujukan Ke Bupati harus mengetahui Camat / tembusan kepada Camat. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa tersebut program/kegatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja

organisasi

adalah

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

membangun Desa. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 3.b. Pendataan/ Data Tanah Kas Desa ini terealisasi sesuai dengan target dikarenakan terlaksananya Sosialisasi dan Validasi Data Tanah Kas Desa yang dilakukan. Untuk Indikator kelancaran Cakupan pendataan data tanah kas Desa tahun 2015 ditargetkan 100% hal ini dicapai dengan data 378 Desa yang ada sudah menyampaikan Data Tanah Kas Desa ke Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Inventarisasi Data Tanah Kas Desa Sudah Realisasi dan Data yang masuk sebanyak 378 Desa dan pada Tanggal 3 s/d 15 Juni dilaksanakan Kegiatan Pensertipikatan Tanah Kas Desa di 7 (tujuh ) Eks Pembantu Bupati Malang yang di hadiri oleh Seluruh Kepala Desa di Wilayah Kab. Malang. Jumlah Desa yg sudah membuat data tanah kas desa Presentase Pencapaian =

x 100% Jumlah desa


378 Desa Perhitungan =

x 100% = 100% 378 Desa

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Cakupan pendataan data Tanah Kas Desa mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab antara lain : a. Data Tanah Kas Desa yang ada sudah di validasi setiap Tahun. b. Pemahaman peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat Desa belum sepenuhnya. Dalam Rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Tata Pemerintahan Desa telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mensosialisasikan Peraturan yang ada dan melakukan persertifikatan Tanah Kas Desa, serta melaporkan setiap ada perubahan data ke Bagian Tata Pemerintahan Desa.. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian T ata Pemerintahan D esa tersebut

program/kegatan

yang

menunjukkan

output

paling

mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Penataan Penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan T anah. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat 3.

AN ALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGG AR AN Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung

anggaran

yang

memadai

serta

dapat

dipertanggungjawabkan pengunaannya. Tabel 3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

ANGGARAN

% ANGGARAN

(1)

(2)

(3)

(5)


Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades

Rp. 149.210.700

17,27%

No

1


b.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD

Rp. 561.405.400

64,98%

-

0%

Rp. 35.610.100

4,12%

Rp. 24.741.800

2,86%

Rp. 92.868.700

10,75%

c.Kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa 2



3

Mewujudkan a.Kelancaran tertib administrasi administrasi di pembentukan Dusun bidang b. Cakupan pendataan pemerintahan, data tanah kas Desa pertanahan dan kelembagaan Tabel 3.6

Perbandingan Pencapaian kinerja dan Anggaran N o

1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)



ANGGARAN

KINERJA Target

Reali sasi

Capai an

Alokasi

Realisasi

Capai an

100

100

100

149.210.700

149.210.700

100%

100

100

100

561.405.400

559.854.400

99,72 %

-

-

-

-

-

-


2



50,79

50,79

100

. 35.610.100

35.610.100

100%

3

Mewujudkan tertib administrasi di bidang pemerintahan, pertanahan dan kelembagaan

a.Kelancaran administrasi pembentukan Dusun b. Cakupan pendataan data tanah kas Desa

-

-

-

24.741.800

24.741.800

100%

100

100

100

92.868.700

80.217.800

95%

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No

SASARAN

1


INDIKATOR SASARAN


2



% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

100

100

0

100

99.72

0.27

-

-

-

100

100

0


3

Mewujudkan a.Kelancaran tertib administrasi administrasi di pembentukan bidang Dusun pemerintahan, b. Cakupan pertanahan pendataan dan data tanah kas kelembagaan Desa

-

100

0

100

95

13.62

B. REALISASI ANGGARAN Sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu, sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Malang Pada Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 930 / 146 / DPPA / 421.119 / 2015 Tanggal 17 September 2015 Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengelola anggaran belanja dengan sumber dana PAD dengan rincian sebagai berikut : Belanja Langsung

:

- Belanja Pegawai

Rp

- Belanja Barang dan Jasa

Rp

1.330.266.000,-

- Belanja Modal

Rp.

20.900.000,-

Rp. 1.610.800.000,-

259.634.000,-

Jumlah seluruh Anggaran Belanja

:

Rp. 1.610.800.000,-

Realisasi anggaran belanja dalam rangka pencapaian target-target kegiatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Program/ Kegiatan

Belanja/ Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Capai an %

Terlaksananya

Program

kegiatan

Pelayan

Administrasi

Adminitrasi

Perkantoran

Rp. 468.972.600

Rp. 242.472.600

51.70

Rp. 30.800.000

Rp. 30.800.000

100

secara Perkantoran

cepat, tepat, efektif dan efisien Tersedianya sarana Program dan prasarana kerja Peningkatan


aparatur sesuai dengan kebutuhan

Sarana

dan

Prasarana Aparatur

Tersusunnya Laporan Keuangan Semester dan Akhir tahun

Program

Rp.

6.487.400

Rp.

6.487.400

100

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan

Keuangan Terlaksananya Pendataan Tanah Kas Desa

Program

Rp. 84.468.700

Rp. 84.468.700

94.97

Rp. 137.018.500

Rp. 137.018.500

100

Rp. 35.610.100

Rp. 35.610.100

100

Rp. 173.952.500

Rp. 173.952.500

100

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Terlaksananya Validasi Data Perangkat dan

Program

Sosialisasi Peraturan

Masyarakat

Peningkatan Keberdayaan Perdesaan

Terlaksananya Pembinaan Pembentukan BUM Desa

Program Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan

Terfasilitasinya permasalahan Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa


Terlaksananya Pelatihan

Program

Rp. 561.405.400

Rp. 559.854.400

99.72

bagi Peningkatan

Aparatur Pemerintah Kapasitas Desa

Aparatur Pemerintah Desa

Penjelasan Akuntabilitas Keuangan : 1. Untuk Sasaran 1 ( satu ) Terlaksananya kegiatan Administrasi perkantoran secara cepat, tepat, efektif dan efisien pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi 51.70 % dikarenakan tidak ada kegiatan TOT Kepala Desa pada Sub Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 2. Untuk sasaran 2 (dua) Tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan kebutuhan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terealisasi 100 % dengan kata lain target capaian terpenuhi; 3. Untuk sasaran 3 ( tiga ) Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja terealisasi 100 % dikatakan target capaian berhasil; 4. Untuk sasaran 4 ( empat ) Tersedianya Data Tanah Kas Desa terealisasi 94.97 % dikatakan target capaian berhasil; 5. Untuk sasaran 5 ( lima ) Tersedianya Data Perangkat Desa terealisasi 100 % dikatakan target capaian berhasil; 6. Untuk sasaran 6 ( enam ) Tersedianya Tenaga terampil dalam mengelola BUMDes terealisasi 100 % dikatakan target capaian berhasil; 7. Untuk sasaran 7 ( tujuh ) Terfasilitasinya permasalahan-permasalahan Desa terealisasi 100 % dikatakan target capaian berhasil; 8. Untuk sasaran 8 ( delapan ) Terlaksananya Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa terealisasi 99.72 % dikatakan target capaian berhasil. C. PRESTASI TAHUN 2015 Prestasi yang di capai Bagian Tata Pemerintahan Desa di Tahun 2015 adalah NIHIL.


BAB

PENUTUP

4

Laporan K inerja (LKj) Bagian T ata Pemerintahan Desa Setda disusun untuk memenuhi kewajiban dengan menyajikan dan melaporkan segala kegiatan dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab yang diber ikan oleh pemberi

delegasi wewenang sebagai bentuk

laporan

pertanggungjawaban kepada pimpinan. Berangkat

dari

RENST RA

Bagian

T ata

Pemerintahan

Desa

Sekretariat Daerah tahun 2011- 2015 dan dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi ya ng dimiliki, diperoleh obyektifitas informasi

penetapan

indikator

dan

penyajian

angka -angka

untuk

pencapaian kinerja Bagian T ata Pemerintahan Desa. Kebenaran data dan angka yang didapat diolah menjadi suatu informasi yang diharapkan dapat memberikan gambar an tentang hasil kinerja organisasi Bagian T ata Pemerintahan Desa. Informasi yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja ini sangatlah bergantung pada sistem dan aturan -aturan yang ada serta konsistensi terhadap komitmen yang telah dibangun bersama.

Hal in i dikarenakan

pengukuran kinerja wajib secara terus -menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar -benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai sehingga Laporan Kinerja yang disusun nantinya dapat dijadikan media komunikasi yang efektif dan efisien bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan

strategis

yang

dihasilkan

guna

mengantisipasi

perubahan-perubahan yang terjadi disekitar organisasi. Laporan

Kinerja

(LKj)

T ahun

2015

ini

merupakan

laporan

pertanggungjawaban Bagian T ata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan di masa yang akan datang.


BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA

Recommend Documents