Bagian Keempat Jangka Waktu Perjalanan Dinas Pasal 5 Setiap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai ketentuan jangka waktu perjalanan dinas, sebagai berikut : a. jangka waktu perjalanan dinas dalam negeri dilakukan 3 (tiga) hari untuk setiap 1 (satu) lokasi tujuan; b. jika pelaksanaan perjalanan dinas tersebut tidak dapat diselesaikan dalam 3 (tiga) hari, maka pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilakukan lebih dari 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor. Pasal 6 (1)
Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Surat Persetujuan Menteri Sekretaris Negara.
(2)
Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara. Bagian Kelima Pembayaran dan Biaya Perjalanan Dinas Pasal 7
(1)
Pembayaran biaya perjalanan dinas dilaksanakan dengan sistem pembayaran langsung (SPM – LS).
(2)
Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan uang persediaan melalui uang muka untuk kegiatan yang mendesak dan tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(3)
Uang muka perjalanan dinas dibayarkan maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total
anggaran yang diusulkan dengan memberikan bukti pembayaran uang muka kepada bendahara pengeluaran. (4)
Biaya perjalanan dinas berpedoman pada Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan Menteri Keuangan. Bagian Keenam Bukti-Bukti Pengeluaran Yang Harus Dipertanggungjawabkan Pasal 8
(1)
Biaya transportasi dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah, sebagai berikut : a. bukti pengeluaran yang sah untuk transportasi berupa tiket pesawat (dilampiri boarding pass dan JP2U), tiket kapal laut, tiket kereta api atau tiket bus; b. bukti pengeluaran yang sah untuk penginapan berupa kuitansi yang dikeluarkan oleh hotel, wisma, mess dan lain-lain disertai cap dan tandatangan pemilik dan/atau pengelola (khusus untuk penginapan tingkat Kabupaten/Daerah terpencil dilengkapi dengan biaya sewa kamar); c. untuk penginapan yang tidak resmi, tidak dikomersialkan atau tidak disewakan untuk umum (rumah penduduk, mess dan Iain-Iain), bukti pengeluaran dibuat dengan menggunakan kuitansi yang ditandatangani pemilik rumah dan/atau mess dengan berpedoman pada Standar Biaya Umum (SBU). d. biaya transportasi untuk penugasan di Bogor, Bekasi dan Bandung sebesarRp. 170.000,(seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta Banten sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pergi/pulang; e. biaya taksi dari terminal, stasiun, bandara atau pelabuhan ke lokasi tujuan sekali perjalanan (oneway) minimal 3 (tiga) orang setiap taxi sesuai biaya taxi daerah setempat dan
pertanggungjawabannya melekat pada ketua tim atau ketua koordinator; f. sewa alat transportasi menggunakan kendaraan roda-4 (bukan angkutan dalam kota), ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit per hari dengan ketentuan lokasi tujuan minimal 5 km dari batas wilayah atau kota; g. untuk penggunaan sewa kendaraan roda-4, kapal laut, speed boat dan pesawat udara, diberikan penggantian sesuai jarak tempuh yang telah diprogramkan, dengan tanda bukti berupa kuitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) lengkap dengan cap, nama jelas, identitas perusahaan dan diketahui oleh atasan serta melampirkan surat keterangan persetujuan dari atasan terkait dan menyebutkan nilai nominal sewa, sebagaimana termuat dalam Lampiran IV Peraturan ini; h. untuk penggunaan sewa kendaraan roda-4, kapal laut/speed boat dan pesawat udara, yang tidak sesuai dengan rute perjalanan yang telah ditetapkan, diberikan penggantian sesuai dengan jarak tempuh yang dilalui dengan tanda bukti berupa kuitansi bermaterai Rp. 6.000,(enam ribu rupiah) lengkap dengan cap, nama jelas, identitas perusahaan dan diketahui oleh atasan serta melampirkan surat persetujuan dari atasan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan menyebutkan nilai nominal sewa. (2)
Biaya transportasi, penginapan dan uang harian berpedoman pada Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan Menteri Keuangan.
(3)
Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pasal 9 (1)
Uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipertanggungjawabkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung uang muka diterima.
(2)
Pertanggungjawaban rampung untuk kegiatan perjalanan dinas yang menggunakan perjalanan langsung (SPM-LS) paling lambat disampaikan kepada PPK 14 (empat belas) hari kerja setelah melaksanakan perjalanan dinas.
(3)
Biaya perjalanan dinas dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara nyata (at cost) dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.
(4)
Bukti-bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) dikumpulkan oleh ketua atau koordinator tim untuk kemudian diserahkan kepada PPK paling lambat 1 (satu) minggu setelah SPT berakhir.
(5)
PPK melalui petugas verifikasi melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan seluruh berkas/bukti pertanggungjawaban keuangan yang diterima dari pegawai yang melakukan perjalanan dinas sesuai dengan Pasal 8 ayat (1).
(6)
Setelah dokumen perjalanan dinas dinyatakan lengkap, PPK membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas rampung dan dikumpulkan kepada Pejabat SPM untuk proses lanjut, paling lambat 1 (satu) minggu setelah berkas diterima.
(7)
Pejabat SPM melakukan verifikasi dan selanjutnya menerbitkan SPM paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen pertanggungjawaban rampung diterima.
(8)
Bendahara pengeluaran menerima pengembalian bila terdapat kelebihan dan membayar bila terdapat kekurangan dari uang muka yang telah diberikan kepada yang bersangkutan dengan bukti pembayaran/penerimaan.
(9)
Dalam hal terdapat kekurangan bukti yang diperlukan dalam penilaian kesesuaian, kelengkapan dan kewajaran atas biaya-biaya yang dikeluarkan, maka PPK melalui verifikator melakukan konfirmasi kepada pegawai yang bersangkutan dengan menentukan batas waktu pemenuhan bukti maksimal 2 (dua) hari dan apabila terjadi perbedaan pendapat maka akan diselesaikan oleh KPA masing-masing unit kerja.
(10) Apabila kekurangan bukti persyaratan yang diperlukan sebagaimana ayat (7) melewati batas waktu yang telah ditentukan maka pembayaran hanya diberikan sesuai dengan bukti sah yang ada. BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 (1)
Setiap pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas wajib membuat laporan pelaksanaan perjalanan dinas.
(2)
Laporan pelaksanaan perjalanan dinas disampaikan kepada kepala kantor atau unit kerja masing-masing pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
(3)
Apabila jumlah biaya perjalanan dinas tim yang diajukan melebihi pangusulan tim per bulan, harus memperoleh persetujuan dari Direktorat masingmasing.
(4)
Laporan kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
BAB IV SANKSI Pasal 11 (1)
Pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
(2)
Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 12
Apabila diketahui bahwa pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas melanggar ketentuan ini dengan membuat bukti-bukti palsu, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
