BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang
sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang
Nomor
1
Tahun
2015
tentang
Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota perlu diubah;
-2-
b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang PengawasanTahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Penyelenggara
Nomor
15
Pemilihan
Tahun
Umum
2011
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5656)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
2016
tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Nomor
Negara
130,
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2016
Republik
Indonesia Nomor 5898); 3.
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Panitia
Kabupaten/Kota,
dan
Pengawas Sekretariat
Pemilihan Panitia
Umum Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181); 4.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
-3-
Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 776);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN TENTANG
BADAN
PENGAWAS
PERUBAHAN
ATAS
PEMILIHAN PERATURAN
UMUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PENGAWASAN
TAHAPAN
PENCALONAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI WAKIL
DAN
BUPATI
SERTA
WALIKOTA
DAN
WAKIL
WALIKOTA. Pasal I Beberapa
ketentuan
dalam
Peraturan
Badan
Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan
Pencalonan
Pemilihan
Gubenur
dan
Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 776), diubah sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Bawaslu
Provinsi
atau
Panwas
Kabupaten/Kota
melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon Pemilihan, terhadap: a.
pelaksanaan
pendaftaran
pasangan
calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; b.
pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan Pasangan Calon
-4-
perseorangan; dan c.
terhentinya dalam
dan/atau
tahapan
terjadinya
pendaftaran
pengulangan
pasangan
calon
Pemilihan.
2.
Ketentuan huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h Pasal 4 diubah dan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1)
Dalam
melakukan
pendaftaran
pengawasan
pasangan
dilaksanakan
oleh
pelaksanaan
calon
Pemilihan
yang
KPU
Provinsi
KPU
Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a.
pengumuman
pendaftaran
pasangan
calon
dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengumuman; b.
pelaksanaan berkas
penerimaan
pendaftaran
dan
calon
pemeriksaan
sesuai
dengan
prosedur; c.
waktu
pendaftaran
dengan
ketentuan
pasangan
calon
peraturan
sesuai
perundang-
undangan; d.
pelaksanaan verifikasi
verifikasi
faktual
administrasi
kebenaran
dan
persyaratan
pendaftaran pasangan calon sesuai dengan prosedur; e.
petugas pendaftaran pasangan calon bersikap netral dan tidak berpihak;
f.
petugas
memberikan
tanda
terima
berkas
pendaftaran; g.
KPU
Provinsi
menindaklanjuti
atau
KPU
masukan
Kabupaten/Kota dan
tanggapan
masyarakat atas Pasangan Calon; dan
-5-
h.
KPU
Provinsi
atau
KPU
Kabupaten/Kota
melaksanakan putusan sengketa Pemilihan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2)
Dalam
melakukan
pengawasan
pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan
dan
penilaian
terhadap
dokumen
pendaftaran pencalonan. (3)
Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen pendaftaran pencalonan.
3.
Ketentuan Pasal 5 huruf d, huruf f, dan huruf h diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Dalam
melakukan
pengawasan
pelaksanaan
proses
pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik, Bawaslu
Provinsi
atau
Panwas
Kabupaten/Kota
memastikan: a.
Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya mendaftarkan 1(satu) pasangan calon;
b.
pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau
gabungan
partai
politik
tidak
diusung
dan/atau didaftarkan oleh partai politik/gabungan partai politik lain; c.
Partai
Politik
atau
gabungan
Partai
Politik
mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari
akumulasi
Pemilihan
Umum
perolehan anggota
suara Dewan
sah
dalam
Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
-6-
Perwakilan
Rakyat
Daerah,
di
daerah
yang
bersangkutan; d.
dokumen administrasi pendaftaran pasangan calon ditandatangani
oleh
ketua
Partai
Politik
dan
sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan
oleh
Pengurus
Partai
Politik
sesuai
dengan tingkatannya; e.
Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak menerima imbalan dari pasangan calon pada proses pencalonan untuk mendapatkan dukungan;
f.
Partai Politik atau gabungan Partai Politik serta pasangan calon yang diusulkan tidak memberi imbalan kepada petugas pendaftaran pasangan calon;
g.
dokumen
persyaratan
pasangan
calon
yang
calon
yang
diserahkan telah lengkap; dan h.
dokumen
persyaratan
pasangan
diserahkan sah dan benar secara hukum. 4.
Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1)
Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran dilakukan
pasangan bagi
calon
calon
Pemilihan
perseorangan,
yang
Bawaslu
Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a.
Penetapan jumlah syarat dukungan minimal calon perseorangan sesuai dengan ketentuan;
b.
pengumuman
dan
penyerahan
syarat
dukungan calon perseorangan; c.
surat
dukungan
bagi
pasangan
calon
perseorangan disertai fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
-7-
d.
verifikasi
administrasi
dilaksanakan
sesuai
dan
faktual
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan e.
rekapitulasi
syarat
perseorangan
dan
dukungan
dilaksanakan
sesuai
calon dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)
Pengawasan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan
di
tingkat
desa
atau
nama
lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Panwas Kecamatan dan/atau PPL. 5.
Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6A (1)
Pengawasan
terhadap
penetapan
jumlah
syarat
dukungan minimal calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a.
mendapatkan Salinan Keputusan KPU tentang syarat minimal dukungan dan sebaran untuk pasangan calon perseorangan; dan
b.
memeriksa minimal
kebenaran
dukungan
perhitungan
sebagaimana
jumlah
dimaksud
pada huruf a. (2)
Pengawasan syarat
terhadap
dukungan
pengumuman
pasangan
calon
penyerahan perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara memeriksa ketepatan waktu pengumuman, isi, dan media pengumuman. (3)
Pengawasan terhadap penyerahan syarat dukungan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara: a.
mengawasi secara langsung;
b.
mendapatkan salinan berkas penyerahan syarat dukungan; dan
-8-
c. (4)
mendapatkan fotokopi tanda terima.
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan verifikasi administrasi yang dilakukan
oleh
KPU
Kabupaten/Kota
Provinsi
sebagaimana
atau
dimaksud
KPU dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara: a.
mengawasi secara langsung;
b.
mendapatkan
salinan
berita
acara
hasil
verifikasi administrasi; dan c.
memberikan penilaian terhadap hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau
KPU
membandingkan pencalonan
Kabupaten/Kota
dengan
hasil
berkas
yang
pemeriksaan
dilakukan
oleh
Bawaslu
Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. (5)
Pengawasan
terhadap
dukungan
pasangan
verifikasi calon
faktual
syarat
perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara: a.
mengawasi secara langsung;
b.
mendapatkan
salinan
berita
acara
hasil
verifikasi faktual; c.
memberikan penilaian terhadap hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
d.
memastikan PPS melakukan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan; dan
e.
memastikan
PPS
menggunakan
teknologi
informasi terhadap Pemilih yang tidak dapat ditemui secara langsung. (6)
Pengawasan terhadap rekapitulasi syarat dukungan pasangan
calon
perseorangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara: a.
mengawasi secara langsung;
b.
mendapatkan salinan berita acara rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
-9-
dan c.
memberikan penilaian terhadap rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan membandingkan hasil pemeriksaan berkas pencalonan yang dilakukan oleh
Bawaslu
Provinsi
atau
Panwas
Kabupaten/Kota. 6.
Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 Dalam melakukan pengawasan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Bawaslu
pasangan Provinsi
calon atau
perseorangan Panwas
Pemilihan,
Kabupaten/Kota
memastikan: a.
petugas
verifikasi
bersikap
netral
dan
tidak
memihak; b.
pelaksanaan verifikasi dukungan dan penelitian kelengkapan
persyaratan
calon
dengan
menggunakan metode sensus; c.
KPU
Provinsi
menindaklanjuti
atau
KPU
tanggapan
Kabupaten/Kota dan
masukan
masyarakat; dan d.
calon
perseorangan
tidak
memberikan
imbalan
petugas pendaftaran pasangan calon. 7.
Di antara Pasal
13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13A Dalam hal sampai dengan batas akhir pendaftaran kembali pasangan calon Pemilihan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau berdasarkan hasil verifikasi
- 10 -
pasangan calon hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) pasangan calon. 8.
Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 Dalam melakukan pengawasan penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a.
tata cara Penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan pasangan calon Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ditemukan kejanggalan pada proses penelitian kelengkapan,
keabsahan
persyaratan
administrasi
dan
kebenaran
pasangan
calon
Pemilihan; dan c.
KPU
Provinsi
memberitahukan keabsahan
dan hasil
dan
KPU
Kabupaten/Kota
penelitian kebenaran
kelengkapan, persyaratan
administrasi pasangan calon Pemilihan secara tertulis kepada partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan sesuai waktu yang telah ditentukan. 9.
Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 11 -
Pasal 14A (1)
Dalam
melakukan
pengawasan
penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota mendapatkan salinan Berita Acara Hasil Penelitian dokumen persyaratan pencalonan. (2)
Selain mendapatkan salinan Berita Acara Hasil Peneitian dokumen
persyaratan
pencalonan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota juga menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan dokumen persyaratan pencalonan dan rekam jejak calon.
(3)
Pengawas
Pemilihan
sebagaimana
menindaklanjuti
dimaksud
pada
ayat
informasi
(2)
sebagai
informasi awal. 10. Ketentuan huruf c Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 Dalam melakukan pengawasan penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon Pemilihan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a.
petugas
penelitian
bersikap
netral
dan
tidak
memihak; b.
jumlah serta kebenaran dukungan pasangan calon perseorangan, dengan cara melakukan uji sampling; dan
c.
KPU
Provinsi
menindaklanjuti
atau
KPU
tanggapan
Kabupaten/Kota dan
masukan
masyarakat. 11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
- 12 -
Pasal 18 Dalam melakukan pengawasan penetapan pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a.
penetapan pasangan calon Pemilihan dilakukan dalam rapat pleno;
b.
Pengumuman
hasil
penetapan
pasangan
calon
dilakukan dalam rapat pleno terbuka; c.
penetapan pasangan calon Pemilihan tidak melewati batas waktu yang ditentukan; dan
d.
pasangan calon Pemilihan yang ditetapkan telah memenuhi seluruh persyaratan.
12. Di antara Pasal
18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 18A (1)
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah
ditetapkan
sebagai
Pasangan
Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bawaslu Provinsi
atau
Panwas
Kabupaten/Kota
mengingatkan untuk menyampaikan surat izin cuti di luar tanggungan Negara paling lambat pada hari pertama masa Kampanye. (2)
Dalam hal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyerahkan surat izin cuti, maka
Bawaslu
Provinsi
atau
Panwas
Kabupaten/Kota merekomendasikan kepada KPU Provinsi
atau
KPU
kabupaten/Kota
untuk
memberikan sanksi administrasi pembatalan calon. 13. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 dihapus dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
- 13 -
Pasal 19 (1)
Dihapus.
(2)
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan penetapan Pasangan Calon Pemilihan dan pengundian nomor urut pasangan calon secara terbuka.
14. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19A Dalam hal melakukan pengawasan pengundian nomor urut pasangan calon yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, memastikan: a.
dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka;
b.
dilakukan secara transparan; dan
c.
dilakukan secara adil dan tidak memihak.
15. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20A Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap larangan: a. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan tanpa mendapatkan izin dari menteri yang membidangi urusan dalam negeri; dan b. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
- 14 -
pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. 16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 Pengawas pencalonan
Pemilu
dalam
Pemilihan
melaksanakan
melibatkan
pengawasan
partisipasi
pihak
terkait yang dilakukan dengan: a.
koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
b.
kerjasama dengan kelompok masyarakat; dan/atau
c.
melakukan
sosialisasi
pengawasan
pencalonan
Pemilihan. 17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Pengawas Pemilu melakukan penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b terhadap masukan dan/atau informasi berdasarkan koordinasi dan masukan masyarakat. 18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 (1)
Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
(2)
Penyebutan
Bawaslu
Provinsi
dan
Panwas
Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas
- 15 -
Pemilihan
Umum
ini
termasuk
juga
Panitia
Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.
Pasal II Peraturan
Bawaslu
diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
- 16 -
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bawaslu ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Ttd MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1587
