BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimban g
: a. bahwa penetapan hasil pemilihan umum sebagai salah satu tahapan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum, untuk itu perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif terhadap pelaksanaan tahapan penetapan hasil pemilihan umum dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
2 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1080); MEMUTUSKAN : Menetapka n
: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. 7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
3 9. 10.
11. 12.
13. 14. 15. 16.
17.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah saksi Peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari pimpinan Partai Politik atau dari calon Anggota DPD. Suara Sah Partai Politik secara nasional adalah jumlah keseluruhan Suara Sah yang diperoleh seluruh Partai Politik dan calon Anggota DPR, di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR yang selanjutnya disingkat BPP DPR adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah Suara Sah seluruh partai politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPRD yang selanjutnya disingkat BPP DPRD adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pasal 2 Pengawasan proses penetapan hasil Pemilu bertujuan untuk: a. memastikan ketaatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu; b. memastikan proses penetapan hasil Pemilu yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu; c. mencegah terjadinya pengurangan dan/atau penggelembungan perolehan suara Peserta Pemilu; dan d. menjamin integritas hasil Pemilu. BAB II LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN Bagian Kesatu Lingkup Pengawasan Pasal 3 Lingkup pengawasan proses penetapan hasil Pemilu dilakukan terhadap:
4 a. b. c. d.
proses penetapan perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; proses penetapan BPP; proses penetapan perolehan kursi; dan proses penetapan calon terpilih. Bagian Kedua Fokus Pengawasan
Pasal 4 Fokus pengawasan proses penetapan hasil Pemilu, meliputi: a. akurasi penetapan hasil Pemilu; b. ketaatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu; c. netralitas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; d. terjadinya kekerasan dan intimidasi; e. terjadinya politik uang; dan f. penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara/pejabat pemerintah. Bagian Ketiga Strategi Pengawasan Pasal 5 Strategi pengawasan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan dengan: a. mengidentifikasi dan/atau memetakan potensi dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi; b. mengawasi secara langsung pelaksanaan tahapan penetapan hasil Pemilu; c. menyampaikan himbauan dan peringatan dini; d. menyampaikan keberatan terhadap penyimpangan pada saat pelaksanaan tahapan penetapan hasil Pemilu; dan/atau e. mengoordinasikan dengan Peserta Pemilu dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. BAB III PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SERTA CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (1) (2)
(1)
Pasal 6 Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan penetapan perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU. Pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara. Pasal 7 Bawaslu Provinsi mengawasi pelaksanaan tahapan penetapan perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi yang dilakukan oleh KPU Provinsi.
5 (2)
(1) (2)
Pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan suara. Pasal 8 Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan penetapan perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam waktu 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara.
Pasal 9 Pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta perolehan suara untuk calon anggota DPD selain dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, juga dengan membandingkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil perolehan suara. BAB IV PENGAWASAN PROSES PENETAPAN BPP Bagian Kesatu Penetapan BPP DPR (1)
(2)
(3)
Pasal 10 Bawaslu mengawasi proses penetapan ambang batas perolehan suara sah untuk Pemilu anggota DPR dengan memperhatikan partai politik yang diikutsertakan dalam penentuan kursi DPR hanya partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 3,5 % (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk Pemilu anggota DPR, untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Penentuan partai politik yang mendapatkan persentase 3,5% (tiga koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membagi perolehan suara sah setiap partai politik secara nasional dengan total keseluruhan perolehan suara sah partai politik secara nasional dikalikan 100% (seratus persen). Bawaslu memastikan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara persentase 3,5% (tiga koma lima persen), untuk tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR di seluruh daerah pemilihan.
Pasal 11 (1) Proses pengawasan penetapan BPP DPR, dengan memperhatikan jumlah total perolehan suara sah partai politik disetiap daerah pemilihan terlebih dahulu dikurangi dengan perolehan suara sah partai politik yang tidak memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Jumlah total perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. (3) Dalam hal pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan, angka pecahan 0,5 (nol koma lima) atau
6 lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 (nol koma lima) dihapuskan.
7 Bagian Kedua Pengawasan Penetapan BPP DPRD Provinsi (1)
(2)
Pasal 12 Proses pengawasan penetapan BPP DPRD Provinsi, dengan memperhatikan jumlah total perolehan suara sah partai politik disetiap daerah pemilihan dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. Dalam hal pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan angka pecahan, angka pecahan 0,5 (nol koma lima) atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 (nol koma lima) dihapuskan. Bagian Ketiga Pengawasan Penetapan BPP DPRD Kabupaten/Kota
(1)
(2)
Pasal 13 Proses pengawasan penetapan BPP DPRD Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan jumlah total perolehan suara sah partai politik disetiap daerah pemilihan dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. Dalam hal pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan angka pecahan, angka pecahan 0,5 (nol koma lima) atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 (nol koma lima) dihapuskan. BAB V PENGAWASAN PROSES PENETAPAN PEROLEHAN KURSI Bagian Kesatu Proses Penetapan Perolehan Kursi DPR
Pasal 14 Bawaslu mengawasi proses penetapan perolehan kursi DPR tahap pertama dengan cara memastikan: a. partai politik yang memperoleh BPP DPR di suatu daerah pemilihan dengan memperhatikan pembulatan perolehan suara; b. sisa suara yang masih dimiliki partai politik setelah memperoleh kursi pada tahap pertama diikutsertakan dalam penghitungan kursi tahap kedua; dan c. partai politik yang tidak memenuhi BPP DPR diikutsertakan dalam penghitungan kursi tahap kedua. Pasal 15 Bawaslu mengawasi proses penetapan kursi DPR tahap kedua dengan cara memastikan: a. penghitungan kursi dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam penghitungan tahap pertama; b. penghitungan kursi tahap kedua dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada partai politik berdasarkan sisa suara terbanyak; dan c. dalam hal terdapat sisa kursi terakhir dan partai politik yang berhak atas kursi terakhir lebih dari satu memiliki suara sah atau sisa suara sama, partai politik yang memiliki lebih banyak persebaran di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir.
8
9 Pasal 16 Bawaslu melakukan pengawasan terhadap penetapan kursi DPR dengan cara memastikan: a. proses penetapan kursi DPR dilakukan oleh KPU melalui mekanisme rapat pleno terbuka; dan b. hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik setiap daerah pemilihan anggota DPR dituangkan dalam formulir berita acara penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR tahun 2014. Bagian Kedua Pengawasan Penetapan Perolehan Kursi DPRD Provinsi Pasal 17 Bawaslu Provinsi mengawasi proses penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi tahap pertama dengan cara memastikan: a. partai politik yang memperoleh BPP DPRD Provinsi di suatu daerah pemilihan dengan memperhatikan pembulatan perolehan suara; b. sisa suara yang masih dimiliki partai politik setelah memperoleh kursi pada tahap pertama diikutsertakan dalam penghitungan kursi tahap kedua; dan c. partai politik yang tidak memenuhi BPP DPRD Provinsi diikutsertakan dalam penghitungan kursi tahap kedua. Pasal 18 Bawaslu Provinsi mengawasi proses penetapan kursi DPRD Provinsi tahap kedua dengan cara memastikan: a. penghitungan kursi dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam penghitungan tahap pertama; b. penghitungan kursi tahap kedua dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada partai politik berdasarkan sisa suara terbanyak; dan c. dalam hal terdapat sisa kursi terakhir dan partai politik yang berhak atas kursi terakhir lebih dari satu memiliki suara sah atau sisa suara sama, partai politik yang memiliki lebih banyak persebaran di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir. Pasal 19 Bawaslu Provinsi pengawasan terhadap penetapan kursi DPR dengan cara memastikan: a. proses penetapan kursi DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi melalui mekanisme rapat pleno terbuka; b. penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dituangkan dalam formulir berita acara penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi tahun 2014. Bagian Ketiga Pengawasan Penetapan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pasal 18 Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi proses penetapan kursi DPRD Kabupaten/Kota tahap pertama dengan cara memastikan: a. partai politik yang memperoleh BPP DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemiihan dengan memperhatikan pembulatan perolehan suara;
10 b. c.
sisa suara yang masih dimiliki partai politik setelah memperoleh kursi pada tahap pertama sisa suara diikutsertakan dalam penghitungan kursi tahap kedua; dan partai politik yang tidak memenuhi BPP DPRD Kabupaten/Kota diikutsertakan dalam penghitungan kursi tahap kedua.
Pasal 19 Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi proses penetapan kursi DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua dengan cara memastikan: a. penghitungan kursi dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam penghitungan tahap pertama; b. penghitungan kursi tahap kedua dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada partai politik berdasarkan sisa suara terbanyak; dan c. dalam hal terdapat sisa kursi terakhir dan partai politik yang berhak atas kursi terakhir lebih dari satu memiliki suara sah atau sisa suara sama, partai politik yang memiliki lebih banyak persebaran di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir. Pasal 20 Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penetapan kursi DPRD Kabupaten/Kota dengan memastikan: a. proses penetapan kursi DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui mekanisme rapat pleno terbuka; b. penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dituangkan dalam formulir berita acara penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Bagian Keempat Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Anggota DPD Pasal 21 Bawaslu mengawasi proses penetapan perolehan suara anggota DPD dengan cara memastikan: a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPD untuk masing-masing kursi didasarkan atas berita acara rekapitulasi penghitungan suara; b. perolehan suara sah calon anggota DPD dituangkan dalam formulir berita acara penetapan perolehan suara sah dan penetapan calon terpilih anggota DPD; dan c. penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi yang dituangkan dalam formulir model E-1 DPD dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap. BAB VI PENGAWASAN PROSES PENETAPAN CALON TERPILIH Bagian Kesatu Penetapan Calon Terpilih Pasal 22 Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPR dengan cara memastikan:
11 a.
b.
penetapan calon terpilih anggota DPR di setiap daerah pemilihan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon anggota DPR sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan; dan penetapan calon terpilih anggota DPR dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU.
Pasal 23 (1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPD dengan cara memastikan: a. penetapan calon terpilih anggota DPD yang dituangkan dalam formulir model E DPD dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap; b. nama calon terpilih calon anggota DPD dituangkan dalam formulir model E-3 DPD dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap; c. penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan; dan d. penetapan calon terpilih anggota DPD dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU. (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon anggota DPD memperoleh suara sah yang sama pada peringkat suara sah terbanyak keempat, Bawaslu memastikan nama calon anggota DPD terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Pasal 24 Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dengan cara memastikan: a. penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon anggota DPRD Provinsi sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan; dan b. proses penetapan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU Provinsi. Pasal 25 Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan cara memastikan: a. penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan; dan b. proses penetapan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.
12 Bagian Kedua Penetapan Penggantian Calon Terpilih Pasal 26 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal calon terpilih: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Penggantian calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direkomendasikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota karena calon yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan penggantian calon terpilih kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan dilampiri putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. (1)
BAB IX TINDAK LANJUT PENGAWASAN (1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Pasal 27 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dokumen penetapan hasil Pemilu dengan membandingkan seluruh dokumen yang terkait hasil Pemilu dari tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi di dalam penetapan hasil Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan dugaan pelanggaran yang terjadi kepada instansi/lembaga yang berwenang. Pasal 28 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penetapan hasil Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan penetapan hasil Pemilu yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya. Dalam hal ditemukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam proses penetapan hasil Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
13 BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Ttd. MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 400
