BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 20142014 TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
a. bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.
1
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut dengan Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan. 4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi. 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota. 7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Kecamatan. 8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan, yang selanjutnya disebut Desa/Kelurahan. 9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi. 12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan.
2
14. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. 15. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. 16. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Saksi Pasangan Calon adalah orang perorangan yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye Pasangan Calon untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara, pergerakan surat suara dan kotak suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Pasal 2 Pengawasan pergerakan kotak suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertujuan untuk memastikan: a. kebenaran, ketepatan, keabsahan, dan keamanan kotak suara berisi surat suara serta dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; b. kebenaran, ketepatan, dan keabsahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; c. kebenaran dan keabsahan hasil perolehan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan d. ketaatan PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. (1)
(2)
Pasal 3 Pengawasan terhadap kebenaran, ketepatan, dan keabsahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a difokuskan pada: a. akurasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan b. kebenaran, kelengkapan dan keamanan kotak suara berisi surat suara serta dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Pengawasan terhadap PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d difokuskan terhadap ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. BAB II PELAKSANA PENGAWASAN Pasal 4 rekapitulasi hasil
Lingkup pengawasan penghitungan perolehan dilakukan terhadap: a. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPS;
3
suara
b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK; c. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota; d. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi; dan e. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU. (1) (2)
(3)
Pasal 5 Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan pencegahan dan penindakan. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang dapat dilakukan dengan cara: a. koordinasi; b. kerjasama; c. sosialisasi; d. publikasi; e. himbauan; f. pengawasan langsung; g. peringatan dini; dan/atau h. pelibatan masyarakat. Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. BAB III TATA CARA PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA Bagian Kesatu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa atau Nama Lain/Kelurahan
(1)
(2)
Pasal 6 Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk memastikan: a. PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum; b. seluruh kotak suara yang diterima oleh PPS setelah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dari KPPS tersegel dengan baik; c. PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir D-3; d. seluruh kotak suara tersegel dan tidak dibuka sampai pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tingkat PPS; dan e. PPS menyimpan seluruh kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya. Pengawas Pemilu Lapangan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara memastikan:
4
a. saksi membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris tim kampanye pasangan calon tingkat kecamatan atau kabupaten/kota paling lambat pada saat rapat rekapitulasi dilaksanakan; b. PPS membuka kotak suara tersegel yang berisi surat suara serta dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS satu persatu secara berurutan berdasarkan TPS yang akan dilakukan rekapitulasi; c. PPS membuka kotak suara yang tersegel dengan menunjukkan kepada saksi, Pengawas Pemilu, dan masyarakat; d. PPS mengeluarkan sampul yang berisi formulir model C dan C-1; e. PPS menempelkan formulir model C1 plano pada papan rekapitulasi; f. PPS membacakan formulir model C dan C-1; g. PPS melakukan rekapitulasi secara berurutan dimulai dari: 1. TPS nomor 1 sampai dengan TPS nomor terakhir dalam wilayah kerja desa atau nama lain/kelurahan; dan 2. desa atau nama lain/kelurahan pertama sampai dengan desa atau nama lain/kelurahan yang terakhir. h. PPS mencatat hasil rekapitulasi ke dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi menggunakan formulir D dan formulir D-1; i. Ketua PPS dan anggota PPS, dan saksi yang hadir menandatangani formulir D dan formulir D-1; j. PPS menyerahkan salinan formulir D dan formulir D-1 yang ditandatangani kepada saksi, Pengawas Pemilu Lapangan; dan k. PPS mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat desa atau nama lain/kelurahan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPS. Pasal 7 Pengawas Pemilu Lapangan memastikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), sebagai berikut: a. memastikan tidak adanya perbedaan dan/atau selisih dalam proses rekapitulasi ditingkat PPS dengan menggunakan formulir C1 yang didapatkan Pengawas Pemilu Lapangan sebagai dokumen pembanding; b. seluruh kotak suara tersegel dengan berisi formulir model D dan D-1; c. seluruh kotak suara masih tersegel dan menyerahkan seluruh kotak suara yang berisi surat suara calon Presiden dan Wakil Presiden dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan dokumen pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat TPS ke tingkat PPK dengan disertai berita acara serah terima dari tingkat PPS ke tingkat PPK; d. mencatatkan seluruh hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat PPS pada alat kerja pengawasan rekapitulasi di tingkat PPS; dan e. menyerahkan seluruh alat kerja pengawasan di tingkat PPS kepada Panwaslu Kecamatan selambat-lambatnya 2 (dua) hari pasca berakhirnya rekapitulasi di tingkat PPS. (1)
(2)
Pasal 8 Dalam hal terdapat keberatan dan saran perbaikan di tingkat TPS yang tidak dilaksanakan oleh KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan kembali saran perbaikan kepada PPS sebelum rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara di tingkat PPS dilaksanakan. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian prosedur rekapitulasi dan/atau selisih penghitungan perolehan suara di PPS, Pengawas Pemilu Lapangan
5
mengajukan perbaikan.
keberatan
dan
memberikan
saran
guna
dilakukan
Pasal 9 Dalam melakukan pengawasan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan: a. keberatan saksi atau Pengawas Pemilu Lapangan ditindaklanjuti oleh PPS dengan menjelaskan prosedur dan/atau mencocokan perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan suara dan C1 plano; b. PPS melaksanakan pembetulan pada saat yang sama; c. pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi oleh PPS dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPS dan saksi yang hadir; d. PPS meminta pendapat jika pada saat pembetulan yang telah dilakukan PPS masih terdapat keberatan dari saksi; e. PPS menindaklanjuti pendapat Pengawas Pemilu Lapangan; f. PPS mencatat seluruh kejadian dan/atau keberatan Saksi Pasangan Calon dalam rapat rekapitulasi pada formulir model D-2; dan g. PPS memberi kesempatan kepada saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi. Bagian Kedua Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (1)
(2)
Pasal 10 Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon di tingkat PPK dengan memastikan: a. PPK mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari PPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan sertifikat di tempat yang mudah diakses publik; b. seluruh kotak suara yang diterima oleh PPK dari PPS dalam keadaan tersegel; c. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir D-3; d. seluruh kotak suara tidak dibuka sampai pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK; dan e. PPK menyimpan seluruh kotak suara di tempat yang memadai dan dijamin keamanannya. Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK memastikan: a. PPK membuka kotak suara tersegel yang berisi surat suara serta dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS satu persatu secara berurutan berdasarkan PPS yang akan dilakukan rekapitulasi; b. PPK mengeluarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara serta dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara lainnya dan menunjukkan kepada saksi, Panwaslu Kecamatan, dan masyarakat; c. PPK membuka sampul yang berisi formulir D dan D1 plano dan Lampiran C1 – IT PPWP, Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk penghitungan secara elektronik;
6
d. PPK mencatat hasil rekapitulasi perolehan suara ke dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan; e. Ketua dan anggota PPK, saksi dan Panwaslu Kecamatan menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; f. PPK menyerahkan salinan formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan; dan g. PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Pasal 11 Panwaslu Kecamatan memastikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut: a. memastikan tidak terdapat perbedaan dan/atau selisih hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di tingkat PPK dengan jumlah hasil perolehan suara dari seluruh PPS dan hasil pengawasan terhadap penghitungan perolehan suara; b. seluruh kotak suara masih tersegel dan menyerahkan seluruh kotak suara yang berisi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; c. mencatatkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK pada alat kerja pengawasan; dan d. menyerahkan laporan hasil pengawasan beserta seluruh alat kerja pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK kepada Panwaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK. (1)
(2)
Pasal 12 Dalam hal terdapat keberatan dan saran perbaikan di tingkat PPS yang belum dilaksanakan oleh PPS, Panwaslu Kecamatan menyampaikan kembali keberatan dan saran perbaikan kepada PPK sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian prosedur dan/atau selisih hasil penghitungan perolehan suara di PPK, Panwaslu Kecamatan mengajukan keberatan dan memberikan saran guna dilakukan perbaikan.
Pasal 13 Dalam melakukan pengawasan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Panwaslu Kecamatan memastikan: a. keberatan saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan ditindaklanjuti oleh PPK dengan menjelaskan prosedur dan/atau mencocokan perolehan suara dengan hasil penghitungan suara dalam formulir model D dan formulir model D-1; b. PPK mengadakan pembetulan saat itu juga; c. pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPK dan saksi yang hadir; d. PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir jika pada saat pembetulan yang telah dilakukan PPK masih terdapat keberatan dari saksi; e. PPK menindaklanjuti pendapat Panwaslu Kecamatan;
7
f.
PPK mencatat seluruh kejadian mencatat seluruh kejadian dan/atau keberatan saksi dalam rapat rekapitulasi pada formulir model DA-2; dan g. PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu Kecamatan, dan pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi perolehan suara. (1)
(2) (3) (4) (5)
Pasal 14 Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Panwaslu Kecamatan memastikan: a. tidak adanya perbedaan dan/atau selisih dalam proses rekapitulasi ditingkat PPK dengan menggunakan formulir D dan D1 yang didapatkan PPL sebagai dokumen pembanding; b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan oleh PPK dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan; c. saksi yang hadir membawa surat mandat dari Pasangan Calon/Tim kampanye; d. adanya berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Pasangan Calon dari PPS; e. kotak suara masih dalam keadaan terkunci dan tersegel sebelum rekapitulasi dimulai; f. kotak suara ditutup dan disegel kembali setelah petugas mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; g. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dituangkan ke dalam formulir model DA dan formulir model DA1 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014; h. PPK langsung menindaklanjuti keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon dan/atau Panwaslu Kecamatan; i. dalam hal PPK tidak melakukan perbaikan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa PPK menuangkan keberatan tersebut ke dalam formulir Model DA-3 PPWP; dan j. salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani. Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menyerahkan salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir dan Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan memastikan hasil rekapitulasi dalam rapat pleno PPK di Kecamatan diumumkan di tempat umum yang mudah dilihat dan dijangkau masyarakat di wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Panwaslu Kecamatan mencatatkan seluruh hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat PPK pada alat kerja pengawasan rekapitulasi di tingkat PPK. Panwaslu Kecamatan menyerahkan seluruh alat kerja pengawasan di tingkat PPK kepada Panwaslu Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 2 (dua) hari pasca berakhirnya rekapitulasi di tingkat PPK.
Pasal 15 Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dengan memegang teguh asas netralitas dan imparsialitas.
8
Bagian Ketiga Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota (1)
(2)
(1) (2)
(1)
Pasal 16 Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi penyerahan kotak suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota, dengan memastikan: a. seluruh kotak suara masih dalam keadaan utuh, terkunci, dan tersegel; dan b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan beserta seluruh lampirannya, dengan dilampiri berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara penerimaan oleh KPU Kabupaten/Kota. Pasal 17 Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon di KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan pengawasan proses rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan: a. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten/Kota; b. Saksi Pasangan Calon yang hadir membawa surat mandat dari Pasangan Calon/Tim kampanye; c. adanya berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Pasangan Calon dari PPK; d. kotak suara masih dalam keadaan terkunci dan tersegel; e. tidak adanya perbedaan dan/atau selisih dalam proses rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir model DA dan formulir model DA-1 yang didapatkan Panwaslu Kecamatan sebagai dokumen pembanding. f. hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU kabupaten/Kota dituangkan ke dalam formulir model DB dan formulir DB-1 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014; g. KPU Kabupaten/Kota langsung menindaklanjuti keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota; h. dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan perbaikan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan bahwa KPU Kabupaten/Kota menuangkan laporan tersebut ke dalam formulir Model DB-2 PPWP; dan i. salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani. Pasal 18 Panwaslu Kabupaten/kota memastikan tidak adanya perbedaan dan/atau selisih dalam proses rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir model DA dan formulir
9
(2)
(3)
(4) (5)
DA-1 yang didapatkan Panwaslu Kecamatan sebagai dokumen pembanding. Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Provinsi dan KPU dan hardcopy kepada saksi yang hadir dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Panwaslu Kabupaten/Kota mencatatkan seluruh hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota pada alat kerja pengawasan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Panwaslu Kabupaten/Kota menyerahkan seluruh alat kerja pengawasan di tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi selambatlambatnya 2 (dua) hari pasca berakhirnya rekapitulasi di tingkat KPU Kab/Kota. Bagian Keempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Provinsi
(1) (2)
Pasal 19 Bawaslu Provinsi mengawasi proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di KPU Provinsi. Dalam melaksanakan pengawasan proses rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi memastikan: a. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden serta Bawaslu Provinsi; b. Saksi Pasangan Calon yang hadir membawa surat mandat dari Pasangan Calon/Tim kampanye; c. adanya berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Pasangan Calon dari KPU Kabupaten/Kota; d. tidak adanya perbedaan dan/atau selisih dalam proses rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir model DA dan formulir model DA-1 serta formulir model DB dan formulir DB-1yang didapatkan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai dokumen pembanding; e. hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi dituangkan ke dalam formulir model DC dan formulir model DC-1 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014; f. KPU Provinsi langsung menindaklanjuti keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon dan/atau Bawaslu Provinsi; g. dalam hal KPU Provinsi tidak melakukan perbaikan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Bawaslu Provinsi memastikan bahwa KPU Provinsi menuangkan laporan tersebut ke dalam formulir Model DC-2 PPWP; dan h. salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan Saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.
10
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
Pasal 20 Bawaslu Provinsi memastikan tidak adanya perbedaan dan/atau selisih dalam proses rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir model DA dan formulir model DA-1 serta formulir model DB dan formulir DB-1 yang didapatkan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai dokumen pembanding. Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan sertifikat rekapitusi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Provinsi dan KPU dan hardcopy kepada saksi yang hadir dan Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses masyarakat termasuk di kantor KPU Provinsi yang bersangkutan. Bawaslu Provinsi mencatatkan seluruh hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota pada alat kerja pengawasan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi menyerahkan seluruh alat kerja pengawasan di tingkat KPU Provinsi kepada Bawaslu selambat-lambatnya 2 (dua) hari pasca berakhirnya rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi.
Pasal 21 Bawaslu Provinsi berkoordinasi dengan Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi dengan memegang teguh asas netralitas dan imparsialitas. Bagian Kelima Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Nasional (1) (2)
Pasal 22 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu mengawasi proses penyerahan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari KPU Provinsi kepada KPU. Dalam mengawasi proses penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu perlu memperhatikan hal-hal: a. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan oleh KPU dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu; b. Saksi Pasangan Calon yang hadir membawa surat mandat dari Pasangan Calon/Tim kampanye; c. adanya berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Pasangan Calon dari KPU Propvinsi kepada KPU; d. tidak adanya perbedaan dan/atau selisih dalam proses rekapitulasi ditingkat KPU dengan menggunakan formulir model formulir model DB dan formulir model DB-1 serta formulir model DC dan formulir DC-1 yang didapatkan Bawaslu Provinsi sebagai dokumen pembanding. e. hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan ke dalam formulir model DD dan formulir DD-1 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014; f. KPU langsung menindaklanjuti keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon dan/atau Bawaslu;
11
g. dalam hal KPU tidak melakukan perbaikan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Bawaslu memastikan bahwa KPU menuangkan keberatan tersebut ke dalam formulir Model DD-2 PPWP; dan h. salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon ditandatangani oleh anggota KPU dan Saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani. (1)
(2)
(3) (4) (5)
Pasal 23 Bawaslu memastikan tidak adanya perbedaan dan/atau selisih dalam proses rekapitulasi ditingkat KPU Provinsi dengan menggunakan formulir model DB dan formulir model DB-1 serta formulir model DC dan formulir DC-1 yang didapatkan Bawaslu Provinsi sebagai dokumen pembanding. Bawaslu memastikan KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk hardcopy kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir dan Bawaslu. Bawaslu memastikan KPU mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses masyarakat termasuk di kantor KPU. Bawaslu mencatatkan seluruh hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat KPU pada alat kerja pengawasan rekapitulasi di tingkat KPU. Bawaslu membuat laporan hasil pengawasan rekapitulasi beserta evaluasinya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan pasca berakhirnya rekapitulasi di tingkat KPU.
Pasal 24 Bawaslu berkoordinasi dengan Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Nasional dengan memegang teguh asas netralitas dan imparsialitas. BAB IV PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ULANG (1)
Pasal 25 Pengawas Pemilu dapat mengusulkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang jika rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang akan atau sedang dilaksanakan pada PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, terjadi keadaan: a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup; c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya; d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas;
12
(2) (3)
g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau h. terjadi perbedaan pencatatan hasil rekapitulasi yang akan di rekap, antara formulir rakapitulasi yang dimiliki saksi dan pengawas pemilu beserta jajarannya dengan formulir rekapitulasi yang dimiliki KPU beserta jajarannya. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat merekomendasikan untuk dapat dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang; Pengawas Pemilu memastikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan.
Pasal 26 Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 22. BAB V PELAPORAN HASIL PENGAWASAN (1)
(2)
(1) (2)
Pasal 27 Pengawas Pemilu wajib menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan pergerakan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, atau KPU sesuai dengan tingkatannya. Dalam hal PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, atau KPU sesuai dengan tingkatan tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penanganan dan pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu. Pasal 28 Setiap pelaksanaan pengawasan pergerakan kotak suara dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dilakukan dengan mengisi formulir pengawasan. Formulir pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. BAB VI TINDAK LANJUT PENGAWASAN
Pasal 29 Pengawas Pemilu melakukan penindakan terhadap laporan hasil pengawasan yang terindikasi terdapat dugaan: a. Pelanggaran administrasi; b. Pelanggaran kode etik; dan c. Pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
13
Pasal 30 Penindakan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengawasan Pemilu. BAB VII KOORDINASI PENGAWASAN (1)
(2)
Pasal 31 Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32 Untuk memudahkan pengawasan terhadap pergerakan kotak suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, peraturan ini dilengkapi dengan alat kerja Pengawasan berupa panduan pengawasan dan formulir pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
14
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Ttd. MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 852
15
