1
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye yang berkualitas, tertib, damai dan berkeadilan, maka perlu dilakukan pengawasan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75, serta ketentuan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ada peraturan mengenai pengawasan kampanye; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980); 6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum; 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu, Panwaslu Lapangan, dan Panwaslu Luar Negeri; 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentag Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum; 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3
MEMUTUSKAN Menetapkan:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1.
Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemilu Kada Provinsi adalah pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.
Pemilu Kada Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5.
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau oleh calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
6.
Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
8.
Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
9.
Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
10. Pengawas adalah Pengawas Pemilu Kada yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu Kada. 11. Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Bawaslu adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi adalah, Panitia Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi.
4
13. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah, Panitia Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kabupaten/kota. 14. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah, panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyeleggaraan Pemilu Kada di wilayah kecamatan. 15. Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di desa/kelurahan. 16. Kampanye Pemilu Kada yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. 17. Pengawasan kampanye Pemilu Kada adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan meneliti proses kampanye Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Tim Pelaksana Kampanye Pemilu Kada, yang selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik, yang mengusulkan pasangan calon, atau oleh pasangan calon perseorangan, yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. 19. Pemantau Pemilu Kada adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kada yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pasal 2 Pengawas Pemilu Kada dalam mengawasi pelaksanaan kampanye berpedoman pada asas: a.
mandiri;
b.
jujur;
c.
adil;
d.
kepastian hukum;
e.
tertib penyelenggara Pemilu Kada;
f.
kepentingan umum;
g.
keterbukaan;
h.
proporsionalitas;
i.
profesionalitas;
j.
akuntabilitas;
k.
efisiensi; dan
l.
efektifitas.
5
Bagian Kedua Tujuan Pengawasan Kampanye Pasal 3 Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pemilu Kada bertujuan untuk memastikan: a. integritas penyelenggaraan kampanye sehingga berlangsung secara aman, tertib, damai, berkualitas, dan menjunjung tinggi etika berdemokrasi; b. adanya perlakuan yang sama oleh penyelenggara Pemilu Kada, pemerintah dan pihak terkait lainya terhadap semua pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kampanye; dan c. terselenggaranya kampanye Pemilu Kada sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB III PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN Pasal 4 Pengawasan Pemilu Kada dilaksanakan oleh: a. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL untuk Pemilu Kada Provinsi; dan b. Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota. Pasal 5 (1) Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye Pemilu Kada untuk seluruh wilayah Indonesia. (2) Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye Pemilu Kada Provinsi untuk wilayah provinsi. (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah kabupaten/kota. (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah kecamatan. (5) PPL melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah Desa/Kelurahan.
6
BAB IV RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pengawasan Kampanye Paragraf 1 Umum Pasal 6 Ruang lingkup pengawasan kampanye Pemilu Kada meliputi: a.
materi dan jadwal kampanye;
b.
metode dan bentuk kampanye; dan
c.
larangan kampanye. Paragraf 2 Materi dan Jadwal Kampanye Pasal 7
Pengawas Pemilu Kada memastikan materi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon disampaikan dengan cara: a.
sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
b.
tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
c.
bijak dan beradab, yaitu tidak menghasut, tidak mengadu-domba serta tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau peserta pemilu lain; dan
d.
tidak melanggar ketentuan tentang materi kampanye yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada. Pasal 8
(1) Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jadwal dan zona kampanye. (2) Jadwal dan zona kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pasangan calon. (3) Pengawas Pemilu Kada memastikan peserta, pelaksana, tim kampanye, serta pihak-pihak terkait untuk mematuhi jadwal dan zona kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
7
Paragraf 3 Metode dan Bentuk Kampanye Pasal 9 (1) Pengawas Pemilu mengawasi kepatuhan pasangan calon dan tim kampanye terhadap ketentuan mengenai bentuk kampanye yang meliputi: a.
pertemuan terbatas;
b.
tatap muka dan dialog;
c.
penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
d.
rapat umum;
e.
penyebaran bahan kampanye kepada umum;
f.
pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
g.
debat publik/terbuka antar calon; dan
h.
kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan terhadap bentuk kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memastikan bahwa penyelenggaraan bentuk kampanye dilaksanakan pada jadwal, waktu dan tempat, serta melibatkan petugas, peserta, dan jumlah peserta, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Paragraf 4 Larangan Kampanye Pasal 10 Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye tidak melanggar ketentuan tentang larangan kampanye sebagai berikut: a.
mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.
melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.
menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain;
d.
menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
e.
mengganggu ketertiban umum;
f.
mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan pengunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
g.
merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
h.
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i.
membawa atau mengunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan /atau atribut pasangan calon yang bersangkutan; dan
j.
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada peserta kampanye.
8
Pasal 11 Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye tidak melibatkan sebagai peserta dan/atau juru kampanye: a.
hakim pada semua peradilan;
b.
pejabat BUMN/BUMD;
c.
pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
d.
Kepala Desa;
e.
Pegawai Negeri Sipil; dan
f.
anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 12
Pengawas Pemilu Kada memastikan pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional jabatan negeri, dan Kepala Desa tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Pasal 13 Pengawas Pemilu Kada memastikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi pasangan calon dalam melakukan kampanye harus mendapatkan cuti dari pejabat yang berwenang. Bagian Kedua Fokus Pengawasan Kampanye
Pasal 14 Pengawasan kampanye Pemilu Kada difokuskan pada: a.
perlakuan adil oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye;
b.
kepatuhan pasangan calon dan tim kampanye terhadap jadwal Kampanye;
c.
perlakuan yang adil dari Pemerintah Daerah dan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam penentuan tempat pemasangan atribut atau alat peraga;
d.
kampanye melalui media massa;
e.
kepatuhan peserta pemilu terhadap materi kampanye tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan;
f.
kepatuhan peserta pemilu terhadap ketentuan bentuk kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
g.
kepatuhan peserta pemilu terhadap ketentuan dana kampanye;
h.
kepatuhan terhadap ketentuan mengenai larangan politik uang dalam pelaksanaan kampanye;
i.
kepatuhan terhadap ketentuan larangan penggunaan fasilitas Negara;
j.
kepatuhan terhadap ketentuan larangan berkampnye dalam masa tenang; dan
k.
kepatuhan terhadap ketentuan larangan-larangan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.
9
BAB V MEKANISME PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum Pasal 15 (1)
Pengawas Pemilu Kada wajib melakukan pelaksanaan kampanye Pemilu Kada.
pengawasan
secara
aktif
terhadap
(2)
Pengawasan secara aktif terhadap kampanye Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. melakukan identifikasi dan pemetaaan titik-titik rawan pelanggaran pada tahapan kampanye; b. identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berdasarkan: 1. kemungkinan subyek atau pelaku pelanggaran, antara lain Penyelenggara Pemilu beserta jajarannya, pasangan calon Pemilu Kada, tim kampanye pasangan calon, pejabat negara, masyarakat pemilih dan para pemangku kepentingan lainnya; dan 2. wilayah pengawasan, yakni fokus area/daerah/tempat pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya pelanggaran pada area/daerah/tempat tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya. c. memilih sasaran pengawasan pada materi dan jadwal kampanye, metode kampanye, dan larangan kampanye yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran; d. meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilu Kada kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait lainnya; dan e. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
(3)
Dalam rangka memaksimalkan pengawasan Pemilu Kada sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan hal-hal berikut; a. mendorong secara aktif peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan kampanye Pemilu Kada; b. menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi dalam rangka memperluas basis pengawasan kampanye; c. membangun komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon dan tim kampanye dalam rangka membangun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kampanye; d. membangun sinergitas dengan media massa baik cetak maupun elektronik dalam mendukung pendidikan politik, serta pengawasan kampanye yang tertib dan damai; dan e. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
10
Bagian Kedua Teknis Pengawasan Pasal 16 (1)
Pengawas Pemilu Kada wajib membuat laporan hasil pengawasan kampanye Pemilu Kada.
(2)
Laporan hasil pengawasan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat temuan, disertai dengan bukti awal pelanggaran yang dapat berupa surat atau dokumen, kaset rekaman, keterangan saksi, alat peraga kampanye, serta catatan atas kegiatan, tindakan, dan kejadian yang dilakukan/dialami seseorang atau sekelompok orang, dan/atau alat bukti pelanggaran lainnya. Bagian Ketiga Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pasal 17
(1)
Petugas yang menangani fungsi pengawasan wajib melakukan kajian terhadap hasil pengawasan yang berupa temuan.
(2)
Hasil pengawasan berupa temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada petugas yang menangani fungsi penanganan pelanggaran untuk ditindaklanjuti. BAB VI STRATEGI PENGAWASAN Pasal 18
Strategi pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pemilu Kada, dapat dilakukan dengan cara: a. menyelenggarakan pertemuan dengan Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk mensosialisasikan peraturan dan ketentuan tentang pelaksanaan kampanye; b. menjalin kerjasama dengan pemantau dan pihak-pihak terkait lainya; c. menggali informasi dari penyelenggaraan Pemilu Kada dan pihak-pihak terkait; d. mendatangi tempat pelaksanaan kampanye; e. mendatangi tempat terjadinya dugaan pelanggaran Kampanye; f. merespon informasi awal dari masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran ketentuan kampanye; dan g. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
11
BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGAWASAN
Pasal 19 (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan kampanye Pemilu Kada, Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada. (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20 Untuk memudahkan pengawasan pelaksanaan kampanye dalam Pemilu Kada, peraturan ini dilengkapi dengan checklist sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2009 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, ttd. NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si.
