BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 18 Februari 2010 Nomor Sifat

: 174 /Bawaslu/II/2010 : -

Lampiran Perihal

: 1 (satu) berkas : Penyampaian Format Pedoman Pelaporan

Kepada Yth. Panwaslu Kada Provinsi, Kabupaten, Kota di tempat

SURAT EDARAN Mengacu pada ketentuan Pasal 75, Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur mengenai kewajiban Bawaslu maupun kewajiban Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam tahapan Pemilu khususnya dalam hal ini terkait Pemilu Kada serta dalam rangka efektivitas tugas dan fungsi Pengawas Pemilu Kada Tahun 2010, bersama ini disampaikan Pedoman Pelaporan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka seluruh Panwaslu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar mengacu pada Pedoman Pelaporan yang termuat dalam lampiran ini. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagai pedoman.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, Ttd. NUR HIDAYAT SARDINI,S.Sos.,M.Si

PEDOMAN PELAPORAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

A. PENDAHULUAN Penyusunan laporan pengawas Pemilu Kada dimandatkan oleh UU nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pihak yang wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan Pemilu Kada adalah: 1. Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 2. Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. 3. Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota. 4. Panwaslu Kecamatan kepada Panwaslu Kab/Kota untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota 5. Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Adapun jenis laporan meliputi: 1. Laporan hasil pengawasan Pemilu Kada, yakni laporan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan Pemilu Kada. Laporan ini mencakup 2 (dua) bagian; a) Laporan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kada, misalnya dalam bentuk sosialisasi bentukbentuk pelanggaran. b) Laporan kegiatan pengawasan investigatif yakni kegiatan penelusuran lapangan atas kejadian-kejadian yang dicurigai sebagai pelanggaran, misalnya dalam hal laporan dana kampanye dicurigai terdapat laporan sumbangan dana kampanye yang diduga manipulative, atau dalam pencalonan dimana diduga salah satu persyaratan calon adalah palsu, maka kegiatan Panwaslu untuk melakukan verifikasi factual di lapangan juga dimasukkan dalam laporan ini. 2. Laporan hasil penanganan pelanggaran dan sengketa Pemilu Kada, yakni laporan atas status penanganan pelanggaran baik pidana, administrasi, kode etik maupun sengketa Pemilu Kada yang dilakukan oleh Panwaslu Kada. 3. Laporan akhir yang mencakup hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa, serta laporan kinerja organisasi Panwas Pemilu Kada. Masing-masing tingkatan (hierarkis) Pengawas Pemilu wajib menyusun laporan pengawasan Pemilu yang berada dalam penguasaannya pada setiap tahapan

Pemilu Kada. Pada titik akhir, Pengawas Pemilu harus menggabungkan semua laporan pada tingkatan masing-masing dan melaporkannya kepada Pengawas pada tingkat atasnya. Agar proses penggabungan semua laporan hasil pengawasan Pemilu di semua tingkatan dapat dilakukan maka pedoman ini mengatur format standard laporan hasil pengawasan Pemilu di semua tingkatan. B. PERIODE PELAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU Periode pelaporan hasil pengawasan Pemilu dibagi berdasarkan jenis laporan sebagai berikut: 1. Laporan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran diserahkan oleh: a. PPL kepada Panwascam setiap 2 (dua) hari b. Panwascam kepada Panwaslu Kab/Kota setiap 3 (tiga) hari c. Panwaslu Kab/kota kepada Panwaslu Provinsi setiap 4 (empat) hari dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, atau kepada Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota. d. Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu setiap 5 (lima) hari. 2. Dalam hal pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, kampanye dan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara, laporan diserahkan oleh Pengawas Pemilu kepada Pengawas Pemilu di atasnya secara berjenjang setiap hari. 3. Laporan rekapitulasi hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diserahkan oleh: a. PPL kepada Panwascam paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya tahapan Pemilu yang bersangkutan b. Panwascam kepada Panwaslu Kab/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya tahapan Pemilu yang bersangkutan c. Panwaslu Kab/kota kepada Panwaslu Provinsi paling lambat 4 (empat) hari dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, atau kepada Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota setelah selesainya tahapan Pemilu yang bersangkutan. d. Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu paling lambat 5 (lima) hari setelah selesainya tahapan Pemilu yang bersangkutan. 4. Laporan akhir hasil pengawasan Pemilu diserahkan oleh: a. Panwascam kepada Panwaslu Kab/Kota paling lambat 5 (lima) hari setelah selesainya seluruh tahapan Pemilu. b. Panwaslu Kab/kota kepada Panwaslu Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, atau kepada Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau

Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota setelah selesainya seluruh tahapan Pemilu. c. Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu paling lambat 15 (lima belas hari) hari setelah selesainya seluruh tahapan Pemilu. C. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN Tanggung jawab umum atas penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan adalah Ketua Panwaslu sesuai tingkatannya. Sedangkan tanggung jawab teknis ada pada setiap anggota berdasarkan pembagian divisi masingmasing dibantu oleh sekretariat, dengan rincian sebagai berikut: 1. Laporan hasil pengawasan adalah tanggung jawab anggota yang membidangi divisi pengawasan dan hubungan masyarakat dengan dibantu oleh staff sekretariat bagian pengawasan dan hubungan masyarakat. 2. Laporan pelanggaran dan tindak lanjutnya adalah tanggung jawab anggota yang membidangi divisi tindak lanjut pelanggaran dengan dibantu oleh staff sekretariat bagian penanganan pelanggaran. 3. Laporan pertanggungjawaban anggaran dan pengelolaan organisasi adalah tanggung jawab anggota yang membidangi umum dengan dibantu staf sekretariat bagian umum. D. FORMAT LAPORAN 1. Laporan hasil pengawasan pada setiap tahapan disusun sekurang-kurangnya memuat informasi: a. Kegiatan pencegahan pelanggaran, memuat informasi mencakup: • Kegiatan/langka-langkah • Waktu dan tempat pelaksanaan • Sasaran • Materi yang disampaikan dan hasil capaian b. Kegiatan pengawasan investigatif, memuat informasi mencakup: • Kejadian yang diduga pelanggaran, yakni fakta-fakta yang diduga pelanggaran, misalnya indidkasi ijasah palsu, laporan penerimaan sumbangan yang mencurigakan, dan lain-lain. • Bentuk kegiatan pengawasan investigative, yakni kegiatan yang dilakukan dalam rangka menginvestigasi dugaan pelanggaran, misalnya melakukan crosscheck kepada instansi terkait. • Waktu dan tempat kegiatan • Sasaran yakni pihak-pihak yang dimintai konfirmasi • Hasil yakni temuan fakta yang didapatkan dari kegiatan invesitasi • Tindak lanjut yakni proses tindak lanjut atas hasil investigasi. 2. Laporan penanganan pelanggaran pada setiap tahapan disusun sekurangkurangnya memuat informasi:

a. Nomor register laporan yakni nomor pendaftaran/pencatatan laporan pelanggaran yang masuk ke Panwaslu. b. Hari dan tanggal (periode) pengawasan, yakni hari dan tanggal dilakukannya pengawasan. Hari dan tanggal ini mencakup periode waktu dimana pengawasan dilakukan. c. Nama desa, atau kecamatan, atau kabupaten, atau provinsi yang menunjukkan wilayah territorial yang menjadi sasaran pengawasan. d. Uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiaannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya. e. Nama pelapor yang memuat nama, alamat, nomor telpon dan status pelapor. Status pelapor yakni status pelapor terkait dengan Pemilu misalnya apakah pelapor pengurus atau anggota parpol, tim kampanye, dan lain sebagainya. f. Nama terlapor yang memuat nama, alamat, nomor telpon dan status terlapor. Status terlapor yakni status terlapor terkait dengan Pemilu misalnya apakah terlapor pengurus atau anggota parpol, tim kampanye, dna lain sebagainya. g. Barang bukti, yakni barang bukti yang didapatkan untuk mendukung validitas laporan pelanggaran. Kriteria barang bukti adalah sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. h. Saksi, yakni saksi yang terdiri atas orang yang melihat/menyaksikan, mendengar atau merasakan kejadian pelanggaran. i. Kategori pelanggaran, yakni kategori pelanggaran yang terjadi apakah pelanggaran administrasi, pidana, atau kode etik. j. Tindak lanjut pelanggaran, yakni informasi tentang tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu terhadap kejadian pelanggaran. 3. Laporan rekapitulasi hasil pengawasan mencakup rekapitulasi hasil pengawasan selama periode tahapan Pemilu dan rekapitulasi hasil pengawasan dari Pengawas Pemilu di wilayah kerja Panwaslu. Adapun muatan laporan rekapitulasi meliputi: a. Rekapitulasi data pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu. b. Rekapitulasi laporan perkembangan tindak lanjut pelanggaran 4. Laporan akhir hasil pengawasan sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut: a. Rekapitulasi kegiatan pengawasan seluruh tahapan Pemilu dan temuantemuannya b. Rekapitulasi data pelanggaran seluruh tahapan Pemilu dan tindak lanjut pelanggaran c. Laporan realisasi anggaran yang sekurang-kurangnya meliputi:

1) Rincian anggaran yang bersumber dari APBD untuk pengawasan Pemilu Kada; dan 2) Laporan realisasi anggaran. d. Laporan kinerja sekurang-kurangnya meliputi: 1) Pengelolaan organisasi pengawas yang mencakup informasi tentang data anggota Panwaslu di semua tingkatan yang berada di wilayah Panwas, analisa kinerja anggota Panwaslu, data inventaris kantor, dan lain-lain 2) Hubungan dengan instansi lain yang mencakup laporan tentang proses pembangunan hubungan kelembagaan Panwaslu dengan stakeholder lain beserta hambatan dan kendala yang dihadapi. 3) Penilaian atas pelaksanaan pengawasan,yang mencakup penilaian atas kualitas kinerja anggota Panwaslu di bawahnya dan kualitas kinerja staf secretariat. 5. Laporan akhir asil pengawasan Pemilu dilampiri dengan salinan: a. hasil kajian b. putusan pengadilan c. putusan KPU d. laporan realisasi anggaran e. kliping berita f. dokumentasi lainnya 6. Laporan disampaikan dalam bentuk soft-copy dan hard-copy Jenjang, Jenis dan Waktu Pelaporan Tingkat Pengawas PPL

Jenis Cakupan Isi Laporan Laporan Laporan hasil pengawasan hasil Pemilu yang dilaksanakan pengawasan oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan Laporan Laporan hasil penanganan penanganan palanggaran pada setiap pelanggaran tahapan penyelenggaraan tahapan Pemilu yang dilaksanakan Pemilu oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan

Waktu Pelaporan Setiap 2 hari selama berlangsungnya tahapan

Form Laporan D-1.1

Setiap 2 hari selama berlangsungnya tahapan

D-1.2

Catatan: Untuk tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan, dan penghitungan suara, PPL menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan setiap hari. Laporan Laporan rekapitulasi hasil rekapitulasi pengawasan dan hasil penanganan pelanggaran pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu dan penanganan Lapangan. pelanggaran tahapan Pemilu Panwascam Laporan Laporan hasil pengawasan hasil Pemilu yang dilaksanakan pengawasan oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan Laporan Laporan penanganan penanganan pelanggaran pada setiap pelanggaran tahapan penyelenggaraan tahapan Pemilu yang dilaksanakan Pemilu oleh Panwascam yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan

Catatan: Untuk tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan, dan penghitungan suara, Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kab/Kota setiap hari.

3 hari setelah selesainya seluruh tahapan

D-1.3

Setiap 3 hari D-2.1 selama berlangsungnya tahapan

Setiap 3 hari D-2.2 selama berlangsungnya tahapan

Panwaslu Kab/Kota

Laporan rekapitulasi hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran tahapan Pemilu

Laporan rekapitulasi hasil penanganan pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan oleh Panwascam.


D-2.3

Laporan akhir

Laporan yang mencakup rekapitulasi seluruh data pelanggaran, tindak lanjut pelanggaran dan kinerja organisasi

7 hari setelah selesainya seluruh tahapan Pemilu

D-2.4

Laporan Laporan hasil pengawasan hasil Pemilu yang dilaksanakan pengawasan oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan Laporan Laporan penanganan penanganan pelanggaran pada setiap pelanggaran tahapan penyelenggaraan tahapan Pemilu yang dilaksanakan Pemilu oleh Panwas Kab/Kota yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan

Setiap 4 hari D-3.1 dan selama D-3.2 berlangsungnya tahapan

Setiap 4 hari D-3.3, selama berlangsungnya tahapan

Catatan: Untuk tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan, dan penghitungan suara, Panwaslu Kab/Kota menyampaikan laporan kepada Panwaslu Provinsi setiap hari. Laporan rekapitulasi hasil pengawasan dan penanganan

Laporan rekapitulasi hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan


D-3.7, D-3.4, D-3.5,

Panwaslu Provinsi

pelanggaran tahapan Pemilu

oleh Panwas Kab/Kota.

Laporan akhir

Laporan yang mencakup rekapitulasi seluruh data pelanggaran, tindak lanjut pelanggaran dan kinerja organisasi

Laporan Laporan hasil pengawasan hasil Pemilu yang dilaksanakan pengawasan oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan Laporan Laporan hasil penanganan hasil pelanggaran pada setiap penanganan tahapan penyelenggaraan pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan tahapan oleh Panwas Provinsi Pemilu yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan

D-3.6

7 hari setelah selesainya seluruh tahapan Pemilu

D-3.7

Setiap 4 hari D-4.1 dan selama D-4.2 berlangsungnya tahapan

5 hari setelah selesainya tahapan

D-4.3

Catatan: Untuk tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan, dan penghitungan suara, Panwaslu Provinsi menyampaikan laporan kepada Bawaslu setiap hari. Laporan rekapitulasi hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran tahapan Pemilu

Laporan rekapitulasi hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran btahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Panwas Provinsi.


D-4.4

Laporan

Laporan yang mencakup rekapitulasi seluruh data

7 hari setelah selesainya

D-4.7

D-4.5 D-4.6

akhir

pelanggaran, tindak lanjut pelanggaran dan kinerja organisasi

seluruh tahapan Pemilu

E. PENUTUP

Pedoman pelaporan hasil pengawasan Pemilu ini hanya merupakan satu petunjuk dalam penyusunan laporan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya kesadaran dari jajaran pengawas Pemilu untuk dapat menyampaikan seluruh aktivitas pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam format yang sudah disediakan sehingga transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan undang-undang dapat terpenuhi.

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN UNTUK PENGAWAS PEMILU LAPANGAN

Format D-1.1 LAPORAN HASIL PENGAWASAN PREVENTIF PER TAHAPAN PEMILU KADA Tahapan Pemilu

: _______________________________

Nama Desa

: _______________________________

Nama Kecamatan : _______________________________ Nama kabupaten

: _______________________________

Waktu Pelaporan

: _______________________________

Nama Pengawas

: _______________________________

Deskripsi Kegiatan Pengawasan untuk Pencegahan Pelanggaran

No. 1

2

Koordinasi Dengan Stakeholders Pemilu Kada untuk mensosialisasikan bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu Kada Tempat

Hari/ Tanggal

Sasaran

3

4

5

Sosialisasi/Himbauan Dalam Bentuk Lainnya Hari/ Bentuk Sasaran Tanggal 6 7 8

Ket.

9

Catatan: 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Laporan disampaikan oleh PPL kepada Panwascam setiap 2 hari selama tahapan pemilu berlangsung. Sedangkan untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan disampaikan setiap hari kepada Panwaslu Kecamatan. Kolom 2 beirisi penjelasan umum kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh PPL. Kolom 3 berisi tempat dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010 Kolom 4, dan 6 berisi hari dan tanggal dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010 Kolom 5 dan 8 berisi siapa sasaran pelaksanaan sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010. Pilihan pengisian untuk kolom ini adalah memilih salah satu sasaran sebagai berikut : (a) Masyarakat umum, (b) Peserta pemilukada (pasangan calon/tim kampanye), (c) Penyelenggara pemilukada (KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS), (d) Penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan), (e) Pemda, (f) Pemantau Pemilu/Organisasi Masyarakat Sipil, (d) Lainnya. (sebutkan lainnya siapa, dalam kolom 9 keterangan) Kolom 9 berisi uraian singkat tentang apa materi yang disosialisasikan atau dikerjasamakan dan hasil (capaian) kegiatan.

FORMAT LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN

Format D-1.2

UNTUK PPL Tahapan Pemilu

: _______________________________

Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten

: _______________________________

Waktu Pelaporan

: _______________________________

Nama Pengawas

: _______________________________

No

1

NOMOR REGISTER LAPORAN

TGL LAPORAN

2

3

Identitas Pelapor Nama

Alamat

4

5

Nmr Telpon

6

Identitas Terlapor Status

Nama

Alamat

7

8

9

Nmr HP

10

Tempat Kejadian

Waktu Kejadian

Uraian kejadian

Status 11

12

13

14

Saksi Nama

Alamat

15

16

Nmr HP

17

Barang Bukti

Tindak Lanjut

18

19

Catatan: • Laporan diserahkan oleh PPL kepada Panwascam setiap 2 hari selama tahapan Pemilu yang menjadi tanggung jawabnya berlangsung • Kolom 1 berisi nomor urut • Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009 • Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran • Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas • Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya. • Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan • Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran. • Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiaannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya • Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran • Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PENANGANAN PELANGGARAN

Format D-1.3

UNTUK PENGAWAS PEMILU LAPANGAN Tahapan Pemilu

: _______________________________

Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten

: _______________________________

Waktu pelaporan

: _______________________________

Nama Pengawas

: _______________________________

No

1


TGL LAPORAN

2

3


Alamat

4

5

Nmr Telpon

6


Nama

Alamat

7

8

9

Nmr HP

10

Tempat Kejadian

Waktu Kejadian

Uraian kejadian

Status 11

12

13

14

Saksi Nama

Alamat

15

16

Nmr HP

17

Barang Bukti

Tindak Lanjut

18

19

Catatan: • Laporan rekapitulasi berisi gabungan dari seluruh temuan atau laporan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung • Laporan diserahkan oleh PPL kepada Panwascam paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya tahapan Pemilu yang bersangkutan. • Kolom 1 berisi nomor urut • Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009 • Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran • Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas • Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya. • Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan • Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran. • Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiaannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya • Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran • Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN UNTUK PENGAWAS PEMILU KECAMATAN

Format D-2.1 LAPORAN HASIL PENGAWASAN PREVENTIF PER TAHAPAN PEMILU KADA Tahapan Pemilu

: _______________________________

Nama Kecamatan, Nama kabupaten

: _______________________________

Waktu pelaporan

: _______________________________ BENTUK KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PELANGGARAN

No.

1

Sosialisasi Mekanisme Penindakan Pelanggaran

Koordinasi Dengan Stakeholders Pemilu Kada

Peringatan Dini Secara Tegas (Surat Tertulis)

Sosialisasi/Himbauan Dalam Bentuk Lainnya

Tempat

Hari/ Tanggal

Sasaran

Tempat

Hari/ Tanggal

Sasaran

Nomor Surat

Tanggal Surat

Tujuan Surat

Hari/ Tanggal

Bentuk

Sasaran

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Deskripsi Kegiatan Pengawasan untuk Pencegahan Pelanggaran 14

Ket.

15

Catatan: 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Laporan disampaikan oleh Panwascam kepada Panwaslu Kab/Kota setiap 3 hari selama tahapan pemilu berlangsung. Sedangkan untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan disampaikan setiap hari kepada Panwaslu Kab/Kota. Kolom 1 berisi nomor urut Kolom 2 dan 5 berisi tempat dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010 Kolom 3, 6, 9, dan 11 berisi hari dan tanggal dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010 Kolom 4, 7, dan 13 berisi siapa sasaran pelaksanaan sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010. Pilihan pengisian untuk kolom ini adalah memilih salah satu sasaran sebagai berikut : (a) Masyarakat umum, (b) Peserta pemilukada (pasangan calon/tim kampanye), (c) Penyelenggara pemilukada (KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS), (d) Penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan), (e) Pemda, (f) Pemantau Pemilu/Organisasi Masyarakat Sipil, (d) Lainnya. (sebutkan lainnya siapa, dalam kolom 9 keterangan) Kolom 8 berisi nomor surat peringatan yang dikirmkan oleh Panwascam Kolom 10 berisi instansi yang menjadi tujuan pengiriman surat peringatan dini oleh Panwascam. Kolom 14 berisi uraian bentuk kegiatan lainnya Kolom 15 berisi uraian singkat tentang apa materi yang disosialisasikan atau dikerjasamakan dan hasil (capaian) kegiatan.


Format D-2.2

UNTUK PANWASLU KECAMATAN Tahapan Pemilu

: _______________________________

Nama Kecamatan dan Nama Kabupaten

: _______________________________

Waktu pelaporan

: _______________________________

No

1


TGL LAPORAN

2

3


Alamat

4

5

Nmr Telpon

6


Nama

Alamat

7

8

9

Nmr HP

10

Tempat Kejadian

Waktu Kejadian

Uraian kejadian

Status 11

12

13

14

Saksi Nama

Alamat

15

16

Nmr HP

17

Barang Bukti

Tindak Lanjut

18

19

Catatan: • Laporan berisi laporan penanganan pelanggaran yang terjadi pada tahapan Pemilu yang bersangkutan yang berlangsung di wilayah kecamatan dan diserahkan oleh Panwascam kepada Panwaslu Kab/Kota setiap 3 hari selama tahapan pemilu berlangsung. Sedangkan untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan disampaikan setiap hari kepada Panwaslu Kab/Kota • Kolom 1 berisi nomor urut • Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009 • Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran • Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas • Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya. • Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan • Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran. • Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiaannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya • Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran • Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.


Format D-2.3


: _______________________________


: _______________________________

Waktu Pelaporan

: _______________________________

No

1


TGL LAPORAN

2

3


Alamat

4

5

Nmr Telpon

6


Nama

Alamat

7

8

9

Nmr HP

10

Tempat Kejadian

Waktu Kejadian

Uraian kejadian

Status 11

12

13

14

Saksi Nama

Alamat

15

16

Nmr HP

17

Barang Bukti

Tindak Lanjut

18

19

Catatan: • Laporan rekapitulasi berisi gabungan dari seluruh temuan atau laporan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung di wilayah kecamatan • Laporan diserahkan oleh Panwascam kepada Panwaslu Kabupaten/Kota 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu yang bersangkutan berakhir. • Kolom 1 berisi nomor urut • Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009 • Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran • Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas • Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya. • Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan • Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran. • Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiaannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya • Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran • Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN TINDAK LANJUT PELANGGARAN

Format D-2.4


: _______________________________


: _______________________________

Waktu Pelaporan

: _______________________________

No

1

PENANGANAN PELANGGARAN DI PENGAWAS PEMILU

PENANGANAN GAR ADM DI KPU


DITERUSKAN KE KPU

DITERUSKAN KE KEPOLISIAN

TIDAK DITINDAKLANJUTI

DITINDAKLANJUTI

DIHENTIKAN

2

3

4

5

6

7

CATATAN: • Laporan diserahkan oleh Panwascam kepada Panwaslu Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu yang bersangkutan berakhir. • Kolom 1 berisi nomor urut • Kolom 2 berisi nomor register laporan • Kolom 3 beiri uraian tentang proses penerusan ke KPU. Dalam kolom ini harus dicantumkan nomor tanda terima dari PPK. Copy tanda terima laporan dari PPK wajib dilampirkan. • Kolom 4 berisi uraian tentang proses penerusan ke Kepolisian. Dalam kolom ini harus dicantumkan nomor tanda terima dari Kepolisian. Copy tanda terima laporan dari kepolisian wajib dilampirkan. • Kolom 5 berisi penjelasan dan pertimbangan hokum Panwaslu yang mendasari pelanggaran tidak ditindaklanjuti • Kolom 6 berisi uraian tentng tindakan hokum yang telah dilakukan oleh PPK terkait dengan penerusan laporan oleh Panwascam. Apakah menjatuhan sanksi atau tidak. • Kolom 7 berisi uraian tentang alasan hokum PPK, apabila PPK memutuskan untuk menghentikan laporan penerusan pelanggaran dari Panwascam. • Harus dicantumkan nomor dan tanggalsurat pelimpahan dari kepolisian kepada kejaksaan • Kolom 8 berisi uraian tambahan yang diperlukan.

KET

8

FORMAT BUKU LAPORAN KINERJA PENGAWASAN PEMILU PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BAB Kata Pengantar Daftar Isi BAB I Pendahuluan BAB II Organisasi Pengawas Pemilu

SUB BAB Penilaian Umum atas Pelaksanaan Pemilu a. Tugas dan Wewenang

b. Struktur Organisasi

PENJELASAN UNTUK ISI BAB Isi dari bab ini adalah bagaimana penilaian Panwaslu Kecamatan mengenai penyelenggaraan Pemilu di daerahnya. Apa saja yang menjadi tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku • Gambarkan struktur organisasi di Panwaslu Kecamatan dari anggota hingga staf sekretariat serta tugas dan fungsi masing-masing • Gambarkan struktur organisasi Pengawas Pemilu hingga ke Pengawas Pemilu Lapangan • Jelaskan/uraikan data PPL yang ada di wilayah kecamatan

c. Rekrutmen Anggota

• Jelaskan mengenai proses rekrutmen PPL yang ada di wilayah kecamatan sejak dari seleksi administrasi. • Apakah terjadi keterlambatan?

d. Penyiapan Sekretariat

Jelaskan proses mempersiapkan sekretariat. Pihak mana saja yang berperan membantu penyiapan sekretariat Panwaslu. Apa saja hambatan dan tantangan dalam menyiapkan sekretariat. Apa saja kegiatan yang sudah diikuti oleh anggota Panwaslu untuk meningkatkan kapasitasnya. Misalnya: raker, pelatihan. Sebutkan pula siapa yang mengadakan kegiatan tersebut. Jelaskan dengan pihak mana saja Panwaslu melakukan koordinasi dan kerjasama (misalnya: PPK, Pemerintah Kecamatan, pemantau Pemilu atau lembaga lainnya). Jelaskan pula bentuk koordinasi dan kerjasama yang dilakukan Panwaslu dengan pihak-pihak dimaksud. Jelaskan darimana saja Panwaslu mendapatkan fasilitas dan pendanaan untuk melakukan tugas dan kewenangannya, serta berupa apa saja (misalnya: peminjaman ruang kantor, peminjaman komputer, dll). Berapa jumlah pendanaan untuk melakukan tugas Panwaslu di daerah masing-masing. Jelaskan peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu yang bersangkutan Jelaskan bagaimana proses pelaksanaan Pemilu dan bagaimana hasilnya per tahapan di wilayah kecamatan. Jelaskan pula jika di daerah terjadi

e. Peningkatan Kapasitas Anggota

f. Koordinasi dan Kerjasama

g. Fasilitas dan Pendanaan

BAB III Penyelenggaraan Pemilu

Format D-2.5

a. Pengaturan Pemilu (Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, Pilpres) b. Pelaksanaan Pemilu per Tahapan 1) Penyusunan Daftar Pemilih

BAB

BAB IV Pengawasan Pemilu

BAB V Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya

BAB VI Penutup

SUB BAB 2) Kampanye dan Dana Kampanye 3) Masa Tenang 4) Perlengkapan Pemungutan Suara 5) Pemungutan dan Penghitungan 6) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara a. Pengertian Pengawasan Pemilu b. Proses Pengawasan Pemilu 1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Kampanye dan Dana Kampanye 3) Masa Tenang 4) Distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 5) Pemungutan dan Penghitungan 6) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara a. Pengertian Pelanggaran Pemilu

b. Pelanggaran Administrasi dan Penanganannya 1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Kampanye dan Dana Kampanye 3) Masa Tenang 4) Distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 5) Pemungutan dan Penghitungan 6) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara c. Pelanggaran Pidana Pemilu dan Penanganannya 1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Kampanye dan Dana Kampanye 3) Masa Tenang 4) Perlengkapan Pemungutan Suara 5) Pemungutan dan Penghitungan 6) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara a. Kesimpulan b. Rekomendasi

PENJELASAN UNTUK ISI BAB hambatan dan keterlambatan tahapan penyelenggaraan Pemilu serta alasan kenapa tahapan tersebut terlambat dilaksanakan.

Jelaskan mengenai pengertian Pengawasan Pemilu Jelaskan mengenai potensi-potensi pelanggaran untuk setiap tahapan yang mungin terjadi di daerah untuk setiap tahapan Jelaskan masalah-masalah yang terjadi di lapangan selama penyelenggaraan tahapan Pemilu. Sebutkan juga apa saja yang sudah dilakukan Panwaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

Jelaskan apa yang dimaksud pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran yang tidak mencakup pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu. Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan pelanggaran administrasi. Apa saja hambatan dan tantangannya. Jelaskan juga jenis pelanggaran administrasi yang sering terjadi untuk setiap tahapan di daerah masing-masing (misalnya untuk tahap kampanye: tim kampanye pasangan calon melakukan kampanye melebihi waktu yang telah ditetapkan) Masukkan juga Tabel 1 dan Tabel 2 terlampir untuk masing-masing tahapan Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan pelanggaran pidana. Apa saja hambatan dan tantangannya. Jelaskan juga jenis pelanggaran pidana yang sering terjadi untuk setiap tahapan di daerah masing-masing (misalnya untuk tahap pemungutan dan penghitungan suara: orang yang dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali) Masukkan juga Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 terlampir untuk masingmasing tahapan Jelaskan kesimpulan Panwaslu mengenai penyelenggaraan Pemilu (Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, Pilpres) Rekomendasi perbaikan apa saja dari Panwaslu misalnya: - Untuk perbaikan system Pemilu - Kepesertaan Pemilu

BAB

SUB BAB

-

PENJELASAN UNTUK ISI BAB Tahapan Pemilu Kepengawasan Pemantauan Penegakkan hukum Dll

Tabel 1 REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN PEMILU KADA NO

TAHAPAN

BENTUK KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

SASARAN

HASIL

1. 2.

Tabel 2 REKAPITULASI PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU KADA NO

TAHAPAN

LAPORAN DAN TEMUAN LAPORAN

TEMUAN

HASIL PENANGANAN

JUMLAH

GUGUR

TINDAK LANJUT PANWASLU KE KPU INSTANSI LAIN

1. 2.

Tabel 3 REKAPITULASI PELANGGARAN PIDANA PEMILU KADA NO

TAHAPAN

LAPORAN DAN TEMUAN LAPORAN TEMUAN JUMLAH

DIHENTIKAN OLEH KEPOLISIAN

HASIL PENANGANAN DITERUSKAN DIHENTIKAN POLISI KE OLEH KEJAKSAAN KEJAKSAAN

DITERUSKAN KE PENGADILAN

TINDAK LANJUT PENGADILAN VONIS VONIS PT VONIS PN MA

Tabel 4 REKAPITULASI PELANGGARAN KODE ETIK PEMILU KADA TAHAPAN ….. NO

TAHAPAN


TINDK LANJUT DITERUSKAN KEPADA PANWASLU KAB/KOTA

Lampiran: 1. Data dan Angka Pelanggaran: a. Rekapitulasi Pelanggaran Administrasi (Lihat tabel 7 & tabel 8) b. Rekapitulasi Pelanggaran Pidana (Lihat tabel 9 & tabel 10) c. Rincian Kasus-kasus (Lihat tabel 11)

2. Data organisasi: a. Biodata Anggota Panwaslu Kecamatan b. Daftar Nama Anggota Pengawas pemilu Lapangan c. Data Kesekretariatan dan Staf Panwaslu Kecamatan d. Fasilitas e. Pendanaan 3. Dokumentasi Surat-Surat Penting: a. Terkait dengan tugas pengawasan (teguran, peringatan, himbauan, dll) b. Terkait penanganan kasus (penerusan laporan, surat SP3, berkas putusan pengadilan) c. Terkait masalah administrasi dan keuangan 4. Dokumentasi Kegiatan: a. Rekrutmen dan Pelantikan b. Rapat-rapat c. Sosialisasi d. Pelatihan e. Pengawasan f. Penerimaan Laporan Pelanggaran g. Penanganan Kasus h. dan lain-lain

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN UNTUK PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA

Format D-3.1

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PREVENTIF PER TAHAPAN PEMILU KADA Tahapan Pemilu

: _______________________________

Nama kabupaten

: _______________________________

Waktu Pelaporan

: _______________________________

Sosialisasi Mekanisme Penindakan Pelanggaran No.

1



Tempat

Hari/ Tanggal

Sasaran

Tempat

Hari/ Tanggal

Sasaran

Nomor Surat

Tanggal Surat

Tujuan Surat

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Publikasi Titik Rawan Melalui Media Massa Dimuat Nama Jenis Tanggal Media Media 11

12

13

Sosialisasi/Himbauan Dalam Bentuk Lainnya Hari/ Tanggal

Bentuk

Sasaran

14

15

16


Catatan: • • • • •

• • • • • • •

Laporan disampaikan oleh Panwaslu Kab/Kota kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot) setiap 4 hari selama tahapan pemilu berlangsung. Sedangkan untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan disampaikan setiap hari kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot). Kolom 1 berisi nomor urut Kolom 2 dan 5 berisi tempat dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010 Kolom 3, 6, 9, dan 11 berisi hari dan tanggal dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010 Kolom 4, 7, dan 13 berisi siapa sasaran pelaksanaan sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010. Pilihan pengisian untuk kolom ini adalah memilih salah satu sasaran sebagai berikut : (a) Masyarakat umum, (b) Peserta pemilukada (pasangan calon/tim kampanye), (c) Penyelenggara pemilukada (KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS), (d) Penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan), (e) Pemda, (f) Pemantau Pemilu/Organisasi Masyarakat Sipil, (d) Lainnya. (sebutkan lainnya siapa, dalam kolom 9 keterangan) Kolom 8 berisi nomor surat peringatan yang dikirmkan oleh Panwas Kab/Kota Kolom 10 berisi instansi yang menjadi tujuan pengiriman surat peringatan dini oleh Panwas Kab/Kota. Kolom 12 berisi nama media massa yang memuat publikasi yang dilakukan oleh Panwas Kab/Kota Kolom 14 berisi uraian bentuk kegiatan lainnya Kolom 15 bentuk kegiatan lain terkait dengan sosialisasi pencegahan pelanggaran Kolom 17 berisi uraian singkat tentang apa materi yang disosialisasikan atau dikerjasamakan dan hasil (capaian) kegiatan. Kolom 18 berisi tentang keterangan lain yang perlu ditambahkan.

Ket.

18

LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN INVESTIGATIF Format D-3.2

PANWASLU KADA Tahapan Pemilu

: _______________________________

Nama kabupaten

: _______________________________

Waktu Pelaporan

: _______________________________

NO

1

KEJADIAN YANG DIDUGA PELANGGARAN 2

PASAL PERSANGKAAN 3

BENTUK KEGIATAN INVESTIGASI 4

WAKTU PELAKSANAAN

TEMPAT PELAKSANAAN

SASARAN

5

6

7

TEMUAN HASIL INVESTIGASI 8

TINDAK LANJUT 9

Catatan: Laporan disampaikan oleh Panwaslu Kab/Kota kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot) setiap 4 hari selama tahapan pemilu berlangsung. Sedangkan untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan disampaikan setiap hari kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot). 2. Kolom 1 berisi nomor urut 3. Kolom 2 berisi uraian kejaidan yang diduga sebagai pelanggaran 4. Kolom 3 berisi ketentuan pasal yang dipersangkakan terkait dengan dugaan pelanggaran 5. Kolom 4 berisi uraian bentuk kegiatan investigasi yang dilakukn oleh Panwaslu Kab/Kota guna menelusuri kejadian yang diduga sebagai pelanggaran. 6. Kolom 5 berisi uraian waktu pelaksanaan kegiatan investigasi yang dilakukan oleh Panwas Kab/Kota 7. Kolom 6 berisi uraian tempat dilakukannya kegiatan investigasi 8. Kolom 7 berisi uraian sasaran investigasi. 9. Kolom 8 berisi uraian temuan hasil investigasi terkait dengan penilaian Panwas terhadap temuan tersebut, apakah memeunhinunsur pelanggaran atau tidak. 10. Kolom 9 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas Kab/Kota terhadap temuan hasil investigasi.

1.


Format D-3.3

UNTUK PANWASLU KABUPATEN/KOTA Tahapan Pemilu

: _______________________________

Nama kabupaten

: _______________________________

Waktu Pelaporan

: _______________________________

No

1


TGL LAPORAN

2

3


Alamat

4

5

Nmr Telpon

6


Nama

Alamat

7

8

9

Nmr HP

10

Tempat Kejadian

Waktu Kejadian

Uraian kejadian

Status 11

12

13

14

Saksi Nama

Alamat

15

16

Nmr HP

17

Barang Bukti

Tindak Lanjut

18

19

CATATAN: • Laporan penanganan pelanggaran berisi laporan penanganan pelanggaran yang terjadi pada tahapan Pemilu yang bersangkutan yang berlangsung di wilayah Kabupaten. • Laporan diserahkan oleh Panwaslu Kabuapten kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot) setiap 4 (empat) hari selama tahapan Pemilu yang bersangkutan. Sedangkan untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan disampaikan setiap hari kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot). • Kolom 1 berisi nomor urut • Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009 • Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran • Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas • Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya. • Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan • Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran. • Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiaannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya • Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran • Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.


Format D-3.4

UNTUK PANWASLU KABUPATEN/KOTA Tahapan Pemilu

: _______________________________

Nama kabupaten

: _______________________________

Waktu Pelaporan

: _______________________________

No

1


TGL LAPORAN

2

3


Alamat

4

5

Nmr Telpon

6


Nama

Alamat

7

8

9

Nmr HP

10

Tempat Kejadian

Waktu Kejadian

Uraian kejadian

Status 11

12

13

14

Saksi Nama

Alamat

15

16

Nmr HP

17

Barang Bukti

Tindak Lanjut

18

19

Catatan: • Laporan rekapitulasi berisi gabungan dari seluruh temuan atau laporan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung di wilayah Kabupaten • Laporan diserahkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot) paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu yang bersangkutan berakhir. • Kolom 1 berisi nomor urut • Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009 • Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran • Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas • Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya. • Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan • Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran. • Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiaannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya • Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran • Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELANGGARAN

Format D-3.5

UNTUK PANWASLU KABUPATEN/KOTA

Tahapan Pemilu

: _______________________________

Nama kabupaten

: _______________________________

Waktu Pelaporan

: _______________________________

No



PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU KEPOLISIAN

1

KEJAKSAAN

PENGADILAN


DITERUSKAN KE KPU



DITINDAKLANJUTI

DIHENTIKAN

DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN

DIHENTIKAN

DILIMPAHKAN KE PENGADILAN

DIHENTIKAN

PUTUSAN PN

PUTUSAN PT

PUTUAN MA ATAS KASASI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CATATAN: • Laporan diserahkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot) paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu yang bersangkutan berakhir. • Kolom 1 berisi nomor urut • Kolom 2 berisi nomor register laporan • Kolom 3 beiri uraian tentang proses penerusan ke KPU. Dalam kolom ini harus dicantumkan nomor tanda terima dari KPUD. Copy tanda terima laporan dari KPUD wajib dilampirkan. • Kolom 4 berisi uraian tentang proses penerusan ke Kepolisian. Dalam kolom ini harus dicantumkan nomor tanda terima dari Kepolisian. Copy tanda terima laporan dari kepolisian wajib dilampirkan. • Kolom 5 berisi penjelasan dan pertimbangan hukum Panwaslu yang mendasari pelanggaran tidak ditindaklanjuti • Kolom 6 berisi uraian tentng tindakan hukum yang telah dilakukan oleh KPUD terkait dengan penerusan laporan oleh PanwasKab/Kota. Apakah menjatuhan sanksi atau tidak. • Kolom 7 berisi uraian tentang alasan hukum KPUD, apabila KPUD memutuskan untuk menghentikan laporan penerusan pelanggaran dari Panwas Kab/Kota. • Kolom 8 berisi uraian proses pelimpahan kasus kepada kepolisian, apakah kasus dilimpahkan ? Apabila iya, kapan waktu pelimpahannya. Apabila dimungkinkan, dapat dicantumkan nomor surat pelimpahan dari Kepolisian kepada kejaksaan. • Kolom 9 berisi uraian tentang alasan hukum Kepolisian, apabila Kepolisian memutuskan untuk menghentikan proses penyidikan atas laporan penerusan pelanggaran dari Panwas Kab/Kota . Harus dicantumkan nomor dan tanggal surat penghentian penyidikan dari kepolisian

PUTUS AN MA ATAS PK

15

• • • • • •

Kolom 10 berisi uraian tentang proses pelimpahan dari Kejaksaan kepada Pengadilan.Aapakah kasus dilimpahkan ? Apabila iya, kapan waktu pelimpahannya. Apabila dimungkinkan, dapat dicantumkan nomor surat pelimpahan dari kejaksaan kepada Pengadilan.. Kolom 11 berisi uraian tentang alasan hokum kejaksaan, apabila Kejaksaan memutuskan untuk menghentikan proses penuntutan atas laporan penerusan pelanggaran dari Panwas Kab/Kota. Harus dicantumkan nomor dan tanggal surat perintah penghentian penuntutan. Kolom 12 berisi uraian singkat tentang putusan PN atas kasus pelanggaran Pemilu Kada yang bersangkutan. Harus dicantumkan salinan putusan PN. Kolom 13 berisi uraian terkait dengan proses banding yang dilakukan oleh terpidana (apabila ada). Harus dicantumkan salinan putusan PT Kolom 14 berisi uraian terkait dengan proses kasasi yang dilakukan oleh terpidana (apabila ada). Harus dicantumkan salinan putusan MA Kolom 15 berisi uraian terkait dengan proses peninjauan kembali yang dilakukan oleh terpidana (apabila ada). Harus dicantumkan salinan putusan MA

FORMAT LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK

Format D-3.6

UNTUK PANWASLU KABUPATEN/KOTA Nama kabupaten

: _______________________________

Waktu Pelaporan

: _______________________________

No

1


TGL LAPORAN

2

3


Alamat

4

5

Nmr Telpon

6


Nama

Alamat

7

8

9

Nmr HP

10

Tempat Kejadian

Waktu Kejadian

Uraian kejadian

Status 11

12

13

14

Saksi Nama

Alamat

15

16

Nmr HP

17

Barang Bukti

Tindak Lanjut

18

19

Catatan: • Laporan pelanggaran kode etik terdiri dari seluruh temuan atau laporan pelanggaran kode etik yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung di wilayah Kabupaten • Laporan diserahkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot) paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu berakhir. • Kolom 1 berisi nomor urut • Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009 • Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran • Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas • Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya. • Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan • Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran. • Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiaannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya • Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran • Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN SENGKETA PEMILU KADA

Format D-3.7

UNTUK PANWASLU KABUPATEN/KOTA Nama kabupaten

No

NOMOR

TGL

REGISTER

LAPORAN

LAPORAN

1

2

3

: _______________________________

Identitas Pelapor

Identitas Terlapor

Nama

Alamat

Nmr Telpon

Status

Nama

Alamat

Nmr telpon

Status

4

5

6

7

8

9

10

11

Tempat

Waktu

Uraian

Kejadian

Kejadian

kejadian

12

13

14

Saksi Nama

Alamat

Nmr telpon

15

16

17

Barang

Tindak

Bukti

Lanjut

• • • • • • • • • •

/ Mediator

18

19

Catatan: •

Fasilitator

Laporan penyelesaian sengketa Pemilu Kada terdiri dari seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilu Kada yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung di wilayah Kabupaten Laporan diserahkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot) paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu berakhir. Kolom 1 berisi nomor urut Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009 Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya. Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran.

20

• • • •

Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiaannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran. Kolom 20 diisi dengan data/profil fasilitator/mediator jika ada

Format D-3.8 FORMAT BUKU LAPORAN KINERJA PENGAWASAN PEMILU PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA BAB Kata Pengantar Daftar Isi BAB I Pendahuluan

BAB II Organisasi Pengawas Pemilu

SUB BAB Penilaian Umum atas Pelaksanaan Pemilu

a. Tugas dan Wewenang


PENJELASAN UNTUK ISI BAB Isi dari bab ini adalah bagaimana penilaian Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan Pemilu di daerahnya. Dicantumkan juga tentang siapa kandidat yang ditetapkan sebagai Kepala Daerah terpilih serta perolehan suaranya. Dalam hal terdapat gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) maka perlu diuraikan juga proses dan hasilnya. Apa saja yang menjadi tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku • Gambarkan struktur organisasi di Panwaslu Kabupaten/Kota dari anggota hingga staf sekretariat serta tugas dan fungsi masing-masing • Gambarkan struktur organisasi Pengawas Pemilu hingga ke Pengawas Pemilu Lapangan • Jelaskan/uraikan data Panwascam dan PPL yang ada di wilayah Kabupaten/Kota


• Jelaskan mengenai proses rekrutmen Panwascam yang ada di wilayah kabupaten/Kota sejak dari seleksi administrasi. • Apakah terjadi keterlambatan?


Jelaskan proses mempersiapkan sekretariat. Pihak mana saja yang berperan membantu penyiapan sekretariat Panwaslu. Apa saja hambatan dan tantangan dalam menyiapkan sekretariat. Apa saja kegiatan yang sudah diikuti oleh anggota Panwaslu untuk meningkatkan kapasitasnya. Misalnya: raker, pelatihan. Sebutkan pula siapa yang mengadakan kegiatan tersebut. Jelaskan dengan pihak mana saja Panwaslu melakukan koordinasi dan kerjasama (misalnya: KPU, Pemerintah kab/Kota, pemantau Pemilu atau lembaga



BAB

SUB BAB





a. Pengaturan Pemilu (Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, Pilpres) b. Pelaksanaan Pemilu per Tahapan 1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Pencalonan 3) Kampanye dan Dana Kampanye 4) Masa Tenang 5) Pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 6) Pemungutan dan Penghitungan 7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara a. Pengertian Pengawasan Pemilu b. Proses Pengawasan Pemilu 1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Kampanye dan Dana Kampanye 3) Masa Tenang 4) Perlengkapan Pemungutan Suara 5) Pemungutan dan Penghitungan 6) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara a. Pengertian Pelanggaran Pemilu

b. Pelanggaran Administrasi dan Penanganannya

PENJELASAN UNTUK ISI BAB lainnya). Jelaskan pula bentuk koordinasi dan kerjasama yang dilakukan Panwaslu dengan pihak-pihak dimaksud. Jelaskan darimana saja Panwaslu mendapatkan fasilitas dan pendanaan untuk melakukan tugas dan kewenangannya, serta berupa apa saja (misalnya: peminjaman ruang kantor, peminjaman komputer, dll). Berapa jumlah pendanaan untuk melakukan tugas Panwaslu di daerah masing-masing. Jelaskan peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu yang bersangkutan Jelaskan bagaimana proses pelaksanaan Pemilu dan bagaimana hasilnya per tahapan di wilayah Kabupaten/Kota. Jelaskan pula jika di daerah terjadi hambatan dan keterlambatan tahapan penyelenggaraan Pemilu serta alasan kenapa tahapan tersebut terlambat dilaksanakan.

Jelaskan mengenai pengertian Pengawasan Pemilu Jelaskan mengenai potensi-potensi pelanggaran untuk setiap tahapan yang mungin terjadi di daerah untuk setiap tahapan Jelaskan masalah-masalah yang terjadi di lapangan selama penyelenggaraan tahapan Pemilu. Sebutkan juga apa saja yang sudah dilakukan Panwaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

Jelaskan apa yang dimaksud pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran yang tidak mencakup pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu. Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan pelanggaran administrasi.

BAB

BAB VI Sengketa Pemilu Kada

SUB BAB 1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Pencalonan 3) Kampanye dan Dana Kampanye 4) Masa Tenang 5) Pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 6) Pemungutan dan Penghitungan 7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara c. Pelanggaran Pidana Pemilu dan Penanganannya 1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Pencalonan 3) Kampanye dan Dana Kampanye 4) Masa Tenang 5) Pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 6) Pemungutan dan Penghitungan 7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara a. Pengertian sengketa Pemilu Kada b. Sengketa Pemilu Kada dan Penanganannya

BAB VII Penutup

a. Kesimpulan b. Rekomendasi

PENJELASAN UNTUK ISI BAB Apa saja hambatan dan tantangannya. Jelaskan juga jenis pelanggaran administrasi yang sering terjadi untuk setiap tahapan di daerah masing-masing (misalnya untuk tahap kampanye: tim kampanye pasangan calon melakukan kampanye melebihi waktu yang telah ditetapkan) Masukkan juga Tabel 1 dan Tabel 2 terlampir untuk masing-masing tahapan

Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan pelanggaran pidana. Apa saja hambatan dan tantangannya. Jelaskan juga jenis pelanggaran pidana yang sering terjadi untuk setiap tahapan di daerah masing-masing (misalnya untuk tahap pemungutan dan penghitungan suara: orang yang dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali) Masukkan juga Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 terlampir untuk masingmasing tahapan

Jelaskan apa yang dimaksud sengekta Pemilu Kada dan kewenangan Panwaslu Kada dalam penyelesaian sengketa Pemilu Kada. Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan sengketa Pemilu Kada. Apa saja hambatan dan tantangannya. Jelaskan kesimpulan Panwaslu mengenai penyelenggaraan Pemilu (Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, Pilpres) Rekomendasi perbaikan apa saja dari Panwaslu misalnya: - Untuk perbaikan system Pemilu - Kepesertaan Pemilu - Tahapan Pemilu - Kepengawasan - Pemantauan - Penegakkan hukum - Dll

Tabel 1 REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN PEMILU KADA PEMILU KADA KABUPATEN/KOTA …….. NO

TAHAPAN

BENTUK KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

SASARAN

HASIL

1. 2.

Tabel 2 REKAPITULASI PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU KADA KABUPATEN/KOTA …….. NO

TAHAPAN


TEMUAN

JUMLAH

HASIL PENANGANAN GUGUR


2. 3.

Tabel 3 REKAPITULASI PELANGGARAN PIDANA PEMILU KADA KABUPATEN/KOTA …….. NO

TAHAPAN


TEMUAN

JUMLAH

HASIL PENANGANAN DIHENTIKAN OLEH KEPOLISIAN

DITERUSKAN POLISI KE KEJAKSAAN

DIHENTIKAN OLEH KEJAKSAAN


Tabel 4 REKAPITULASI PELANGGARAN KODE ETIK PEMILU KADA KABUPATEN/KOTA ……. NO

TAHAPAN


TINDK LANJUT

TINDAK LANJUT PENGADILAN VONIS VONIS VONIS PN PT MA

Tabel 5 REKAPITULASI SENGKETA PEMILU KADA KABUPATEN/KOTA …… No

NOMOR

TGL

REGISTER

LAPO

LAPORAN

RAN


Alamat

Nmr Telpon

Identitas Terlapor Status 3

Nama

Alam at

Nmr HP

Status

Tempat

Waktu

Uraian

Baran

Tind

Fasilitator

Kejadia

Kejadian

kejadian 1

g

ak

/

Bukti

Lanj

Mediator

ut

2

n

Lampiran: 1. Data dan Angka Pelanggaran: a. Rekapitulasi Pelanggaran Administrasi (Lihat tabel 7 & tabel 8) b. Rekapitulasi Pelanggaran Pidana (Lihat tabel 9 & tabel 10) c. Rincian Kasus-kasus (Lihat tabel 11) 2. Data organisasi: a. Biodata Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota b. Daftar Nama Anggota Panwas Kecamatan c. Data Kesekretariatan dan Staf d. Fasilitas e. Pendanaan 3. Dokumentasi Surat-Surat Penting: a. Terkait dengan tugas pengawasan (teguran, peringatan, himbauan, dll) b. Terkait penanganan kasus (penerusan laporan, surat SP3, berkas putusan pengadilan) c. Terkait masalah administrasi dan keuangan 4. Dokumentasi Kegiatan: a. Rekrutmen dan Pelantikan b. Rapat-rapat c. Sosialisasi d. Pelatihan e. Pengawasan f. Penerimaan Laporan Pelanggaran g. Penanganan Kasus h. dan lain-lain 1

2 3

Uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiaannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya Diisi dengan data/profil fasilitator/mediator jika ada Diisi keterangan tentang status pelpor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN UNTUK PENGAWAS PEMILU PROVINSI

Format D-4.1

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PREVENTIF PER TAHAPAN PEMILU KADA Tahapan Pemilu

: _______________________________

Nama Provinsi

: _______________________________

Waktu Pelaporan

: _______________________________

Sosialisasi Mekanisme Penindakan Pelanggaran No.

1



Tempat

Hari/ Tanggal

Sasaran

Tempat

Hari/ Tanggal

Sasaran

Nomor Surat

Tanggal Surat

Tujuan Surat

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Publikasi Titik Rawan Melalui Media Massa Dimuat Nama Jenis Tanggal Media Media 11

12

13

Sosialisasi/Himbauan Dalam Bentuk Lainnya Hari/ Tanggal

Bentuk

Sasaran

14

15

16


Catatan: • • • • •

• • • • • • •

Laporan disampaikan oleh Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) kepada Bawaslu setiap 5 hari selama tahapan pemilu berlangsung. Sedangkan untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan disampaikan setiap hari kepada kepada Bawaslu. Kolom 1 berisi nomor urut Kolom 2 dan 5 berisi tempat dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010 Kolom 3, 6, 9, dan 11 berisi hari dan tanggal dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010 Kolom 4, 7, dan 13 berisi siapa sasaran pelaksanaan sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010. Pilihan pengisian untuk kolom ini adalah memilih salah satu sasaran sebagai berikut : (a) Masyarakat umum, (b) Peserta pemilukada (pasangan calon/tim kampanye), (c) Penyelenggara pemilukada (KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS), (d) Penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan), (e) Pemda, (f) Pemantau Pemilu/Organisasi Masyarakat Sipil, (d) Lainnya. (sebutkan lainnya siapa, dalam kolom 9 keterangan) Kolom 8 berisi nomor surat peringatan yang dikirmkan oleh Panwas Provinsi Kolom 10 berisi instansi yang menjadi tujuan pengiriman surat peringatan dini oleh Panwas Provinsi. Kolom 12 berisi nama media massa yang memuat publikasi yang dilakukan oleh Panwas Provinsi Kolom 14 berisi uraian bentuk kegiatan lainnya Kolom 15 bentuk kegiatan lain terkait dengan sosialisasi pencegahan pelanggaran Kolom 17 berisi uraian singkat tentang apa materi yang disosialisasikan atau dikerjasamakan dan hasil (capaian) kegiatan. Kolom 18 berisi tentang keterangan lain yang perlu ditambahkan.

Ket.

18

LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN INVESTIGATIF Format D-4.2

PANWASLU KADA Tahapan Pemilu

: _______________________________

Nama Provinsi

: _______________________________

Waktu Pelaporan

: _______________________________

NO

1

KEJADIAN YANG DIDUGA PELANGGARAN 2

PASAL PERSANGKAAN 3

BENTUK KEGIATAN INVESTIGASI 4

WAKTU PELAKSANAAN

TEMPAT PELAKSANAAN

SASARAN

5

6

7

TEMUAN HASIL INVESTIGASI 8

Catatan: • • • • • • • • • •

Laporan disampaikan oleh Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot) setiap 4 hari selama tahapan pemilu berlangsung. Sedangkan untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan disampaikan setiap hari kepada kepada Bawaslu. Kolom 1 berisi nomor urut Kolom 2 berisi uraian kejaidan yang diduga sebagai pelanggaran Kolom 3 berisi ketentuan pasal yang dipersangkakan terkait dengan dugaan pelanggaran Kolom 4 berisi uraian bentuk kegiatan investigasi yang dilakukn oleh Panwaslu Provinsi guna menelusuri kejadian yang diduga sebagai pelanggaran. Kolom 5 berisi uraian waktu pelaksanaan kegiatan investigasi yang dilakukan oleh Provinsi Kolom 6 berisi uraian tempat dilakukannya kegiatan investigasi Kolom 7 berisi uraian sasaran investigasi. Kolom 8 berisi uraian temuan hasil investigasi terkait dengan penilaian Panwas terhadap temuan tersebut, apakah memeunhinunsur pelanggaran atau tidak. Kolom 9 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas Provinsi terhadap temuan hasil investigasi.

TINDAK LANJUT 9


Format D-4.3

UNTUK PANWASLU PROVINSI Tahapan Pemilu

: _______________________________

Nama Provinsi

: _______________________________

Waktu Pengawasan : _______________________________ No

1


TGL LAPORAN

2

3


Alamat

4

5

Nmr Telpon

6


Nama

Alamat

7

8

9

Nmr HP

10

Tempat Kejadian

Waktu Kejadian

Uraian kejadian

Status 11

12

13

14

Saksi Nama

Alamat

15

16

Nmr HP

17

Barang Bukti

Tindak Lanjut

18

19

CATATAN: • Laporan penanganan pelanggaran berisi laporan penanganan pelanggaran yang terjadi pada tahapan Pemilu yang bersangkutan yang berlangsung di wilayah Provinsi yang dihimpun dari laporan Panwaslu Kabupaten/Kota. • Laporan diserahkan oleh Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu setiap 5 (lima) hari selama tahapan Pemilu yang bersangkutan. Sedangkan untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan disampaikan setiap hari kepada kepada Bawaslu. • Kolom 1 berisi nomor urut • Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009 • Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran • Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas • Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya. • Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan • Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran. • Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiaannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya • Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran • Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.


Format D-4.4

UNTUK PANWASLU PROVINSI Tahapan Pemilu

: _______________________________

Nama Provinsi

: _______________________________

Waktu Pelaporan

: _______________________________

No

1


TGL LAPORAN

2

3


Alamat

4

5

Nmr Telpon

6


Nama

Alamat

7

8

9

Nmr HP

10

Tempat Kejadian

Waktu Kejadian

Uraian kejadian

Status 11

12

13

14

Saksi Nama

Alamat

15

16

Nmr HP

17

Barang Bukti

Tindak Lanjut

18

19

Catatan: • Laporan rekapitulasi berisi gabungan dari seluruh temuan atau laporan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung di wilayah Provinsi • Laporan diserahkan oleh Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu yang bersangkutan berakhir. • Kolom 1 berisi nomor urut • Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009 • Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran • Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas • Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya. • Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan • Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran. • Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiaannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya • Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran • Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELANGGARAN

Format D-4.5

UNTUK PANWASLU PROVINSI

Tahapan Pemilu

: _______________________________

Nama Provinsi

: _______________________________

Waktu Pelaporan

: _______________________________

No



PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU KEPOLISIAN

1

KEJAKSAAN

PENGADILAN


DITERUSKAN KE KPU



DITINDAKLANJUTI

DIHENTIKAN

DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN

DIHENTIKAN

DILIMPAHKAN KE PENGADILAN

DIHENTIKAN

PUTUSAN PN

PUTUSAN PT

PUTUAN MA ATAS KASASI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CATATAN: • Laporan diserahkan oleh Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu yang bersangkutan berakhir. • Kolom 1 berisi nomor urut • Kolom 2 berisi nomor register laporan • Kolom 3 beiri uraian tentang proses penerusan ke KPU. Dalam kolom ini harus dicantumkan nomor tanda terima dari KPUD. Copy tanda terima laporan dari KPUD wajib dilampirkan. • Kolom 4 berisi uraian tentang proses penerusan ke Kepolisian. Dalam kolom ini harus dicantumkan nomor tanda terima dari Kepolisian. Copy tanda terima laporan dari kepolisian wajib dilampirkan. • Kolom 5 berisi penjelasan dan pertimbangan hukum Panwaslu yang mendasari pelanggaran tidak ditindaklanjuti • Kolom 6 berisi uraian tentng tindakan hukum yang telah dilakukan oleh KPUD terkait dengan penerusan laporan oleh Panwas. Apakah menjatuhan sanksi atau tidak. • Kolom 7 berisi uraian tentang alasan hukum KPUD, apabila KPUD memutuskan untuk menghentikan laporan penerusan pelanggaran dari Panwas. • Kolom 8 berisi uraian proses pelimpahan kasus kepada kepolisian, apakah kasus dilimpahkan ? Apabila iya, kapan waktu pelimpahannya. Apabila dimungkinkan, dapat dicantumkan nomor surat pelimpahan dari Kepolisian kepada kejaksaan.

PUTUS AN MA ATAS PK

15

• • • • • • •

Kolom 9 berisi uraian tentang alasan hukum Kepolisian, apabila Kepolisian memutuskan untuk menghentikan proses penyidikan atas laporan penerusan pelanggaran dari Panwas Kab/Kota . Harus dicantumkan nomor dan tanggal surat penghentian penyidikan dari kepolisian Kolom 10 berisi uraian tentang proses pelimpahan dari Kejaksaan kepada Pengadilan.Aapakah kasus dilimpahkan ? Apabila iya, kapan waktu pelimpahannya. Apabila dimungkinkan, dapat dicantumkan nomor surat pelimpahan dari kejaksaan kepada Pengadilan.. Kolom 11 berisi uraian tentang alasan hokum kejaksaan, apabila Kejaksaan memutuskan untuk menghentikan proses penuntutan atas laporan penerusan pelanggaran dari Panwas Kab/Kota. Harus dicantumkan nomor dan tanggal surat perintah penghentian penuntutan. Kolom 12 berisi uraian singkat tentang putusan PN atas kasus pelanggaran Pemilu Kada yang bersangkutan. Harus dicantumkan salinan putusan PN. Kolom 13 berisi uraian terkait dengan proses banding yang dilakukan oleh terpidana (apabila ada). Harus dicantumkan salinan putusan PT Kolom 14 berisi uraian terkait dengan proses kasasi yang dilakukan oleh terpidana (apabila ada). Harus dicantumkan salinan putusan MA Kolom 15 berisi uraian terkait dengan proses peninjauan kembali yang dilakukan oleh terpidana (apabila ada). Harus dicantumkan salinan putusan MA

FORMAT LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK

Format D-4.6

UNTUK PANWASLU PROVINSI Nama Provinsi No

1

: _______________________________


TGL LAPORAN

2

3


Alamat

4

5

Nmr Telpon

6


Nama

Alamat

7

8

9

Nmr HP

10

Tempat Kejadian

Waktu Kejadian

Uraian kejadian

Status 11

12

13

14

Saksi Nama

Alamat

15

16

Nmr HP

17

Barang Bukti

Tindak Lanjut

18

19

Catatan: • Laporan pelanggaran kode etik terdiri dari seluruh temuan atau laporan pelanggaran kode etik yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung di wilayah Provinsi • Laporan diserahkan oleh Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu berakhir. • Kolom 1 berisi nomor urut • Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009 • Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran • Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas • Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi • Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya. • Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan • Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran. • Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiaannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya • Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran • Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN SENGKETA PEMILU KADA

Format D-4.7

UNTUK PANWASLU PROVINSI Nama Provinsi No

: _______________________________

NOMOR

TGL

REGISTER

LAPORAN

LAPORAN

1

2

3

Identitas Pelapor

Identitas Terlapor

Nama

Alamat

Nmr Telpon

Status

Nama

Alamat

Nmr telpon

Status

4

5

6

7

8

9

10

11

Tempat

Waktu

Uraian

Kejadian

Kejadian

kejadian

12

13

14

Saksi Nama

Alamat

Nmr telpon

15

16

17

Barang

Tindak

Bukti

Lanjut

• • • • • • • • • •

/ Mediator

18

19

Catatan: •

Fasilitator

Laporan penyelesaian sengketa Pemilu Kada terdiri dari seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilu Kada yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung di wilayah Provinsi Laporan diserahkan oleh Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu berakhir. Kolom 1 berisi nomor urut Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009 Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya. Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran.

20

• • • •

Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiaannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran. Kolom 20 diisi dengan data/profil fasilitator/mediator jika ada

FORMAT BUKU LAPORAN KINERJA PENGAWASAN PEMILU

Format D-4.8

PANITIA PENGAWAS PEMILU PROVINSI BAB Kata Pengantar Daftar Isi BAB I Pendahuluan

BAB II Organisasi Pengawas Pemilu

SUB BAB Penilaian Umum atas Pelaksanaan Pemilu

a. Tugas dan Wewenang


PENJELASAN UNTUK ISI BAB Isi dari bab ini adalah bagaimana penilaian Panwaslu Provinsi mengenai penyelenggaraan Pemilu di daerahnya. Dicantumkan juga tentang siapa kandidat yang ditetapkan sebagai Kepala Daerah terpilih serta perolehan suaranya. Dalam hal terdapat gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) maka perlu diuraikan juga proses dan hasilnya. Apa saja yang menjadi tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku • Gambarkan struktur organisasi di Panwaslu Provinsi dari anggota hingga staf sekretariat serta tugas dan fungsi masing-masing • Jelaskan/uraikan data Panwas Kab/Kota yang ada di wilayah Provinsi


• Jelaskan mengenai proses rekrutmen Panwas Kab/Kota yang ada di wilayah Provinsi sejak dari seleksi administrasi. • Apakah terjadi keterlambatan? Apa hambatannya ?


Jelaskan proses mempersiapkan sekretariat. Pihak mana saja yang berperan membantu penyiapan sekretariat Panwaslu. Apa saja hambatan dan tantangan dalam menyiapkan sekretariat. Apa saja kegiatan yang sudah diikuti oleh anggota Panwaslu untuk meningkatkan kapasitasnya. Misalnya: raker, pelatihan. Sebutkan pula siapa yang mengadakan kegiatan tersebut. Jelaskan dengan pihak mana saja Panwaslu melakukan koordinasi dan kerjasama (misalnya: KPU, Pemerintah provinsi, pemantau Pemilu atau lembaga lainnya). Jelaskan pula bentuk koordinasi dan kerjasama yang dilakukan Panwaslu dengan pihak-pihak dimaksud. Jelaskan darimana saja Panwaslu mendapatkan fasilitas dan pendanaan




BAB

SUB BAB


a. Pengaturan Pemilu (Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, Pilpres) b. Pelaksanaan Pemilu per Tahapan 1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Pencalonan 3) Kampanye dan Dana Kampanye 4) Masa Tenang 5) Pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 6) Pemungutan dan Penghitungan 7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara a. Pengertian Pengawasan Pemilu b. Proses Pengawasan Pemilu



1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Pencalonan 3) Kampanye dan Dana Kampanye 4) Masa Tenang 5) Pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 6) Pemungutan dan Penghitungan 7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara a. Pengertian Pelanggaran Pemilu

b. Pelanggaran Administrasi dan Penanganannya 1) Penyusunan Daftar Pemilih

PENJELASAN UNTUK ISI BAB untuk melakukan tugas dan kewenangannya, serta berupa apa saja (misalnya: peminjaman ruang kantor, peminjaman komputer, dll). Berapa jumlah pendanaan untuk melakukan tugas Panwaslu di daerah masing-masing. Jelaskan peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu yang bersangkutan Jelaskan bagaimana proses pelaksanaan Pemilu dan bagaimana hasilnya per tahapan di wilayah Provinsi. Jelaskan pula jika di daerah terjadi hambatan dan keterlambatan tahapan penyelenggaraan Pemilu serta alasan kenapa tahapan tersebut terlambat dilaksanakan.

Jelaskan mengenai pengertian Pengawasan Pemilu • Jelaskan mengenai potensi-potensi pelanggaran untuk setiap tahapan yang mungin terjadi di daerah untuk setiap tahapan • Jelaskan masalah-masalah yang terjadi di lapangan selama penyelenggaraan tahapan Pemilu. • Sebutkan juga apa saja yang sudah dilakukan Panwaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

Jelaskan apa yang dimaksud pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran yang tidak mencakup pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu. Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan pelanggaran administrasi. Apa saja hambatan dan tantangannya. Jelaskan juga jenis pelanggaran

BAB

BAB VI Sengketa Pemilu Kada

SUB BAB 2) Pencalonan 3) Kampanye dan Dana Kampanye 4) Masa Tenang 5) Pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 6) Pemungutan dan Penghitungan 7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara c. Pelanggaran Pidana Pemilu dan Penanganannya 1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Pencalonan 3) Kampanye dan Dana Kampanye 4) Masa Tenang 5) Pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 6) Pemungutan dan Penghitungan 7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara a. Pengertian sengketa Pemilu Kada b. Sengketa Pemilu Kada dan Penanganannya

BAB VI Penutup

a. Kesimpulan b. Rekomendasi

PENJELASAN UNTUK ISI BAB administrasi yang sering terjadi untuk setiap tahapan di daerah masing-masing (misalnya untuk tahap kampanye: tim kampanye pasangan calon melakukan kampanye melebihi waktu yang telah ditetapkan) Masukkan juga Tabel 1 dan Tabel 2 terlampir untuk masing-masing tahapan

Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan pelanggaran pidana. Apa saja hambatan dan tantangannya. Jelaskan juga jenis pelanggaran pidana yang sering terjadi untuk setiap tahapan di daerah masing-masing (misalnya untuk tahap pemungutan dan penghitungan suara: orang yang dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali) Masukkan juga Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 terlampir untuk masingmasing tahapan

Jelaskan apa yang dimaksud sengekta Pemilu Kada dan kewenangan Panwaslu Kada dalam penyelesaian sengketa Pemilu Kada. Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan sengketa Pemilu Kada. Apa saja hambatan dan tantangannya. Jelaskan kesimpulan Panwaslu mengenai penyelenggaraan Pemilu (Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, Pilpres) Rekomendasi perbaikan apa saja dari Panwaslu misalnya: - Untuk perbaikan system Pemilu - Kepesertaan Pemilu - Tahapan Pemilu - Kepengawasan - Pemantauan - Penegakkan hukum - Dll

Tabel 1 REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN PEMILU KADA PEMILU KADA PROVINSI …….. NO

TAHAPAN

BENTUK KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

SASARAN

HASIL

1. 2.

Tabel 2 REKAPITULASI PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU KADA PROVINSI…….. NO

TAHAPAN


TEMUAN

JUMLAH

HASIL PENANGANAN GUGUR


2. 3.

Tabel 3 REKAPITULASI PELANGGARAN PIDANA PEMILU KADA PROVINSI …….. NO

TAHAPAN


TEMUAN

JUMLAH

HASIL PENANGANAN DIHENTIKAN OLEH KEPOLISIAN

DITERUSKAN POLISI KE KEJAKSAAN

DIHENTIKAN OLEH KEJAKSAAN


Tabel 4 REKAPITULASI PELANGGARAN KODE ETIK PEMILU KADA PROVINSI ……. NO

TAHAPAN


TINDK LANJUT

TINDAK LANJUT PENGADILAN VONIS VONIS VONIS PN PT MA

Tabel 5 REKAPITULASI SENGKETA PEMILU KADA KABUPATEN/KOTA …… No

NOMOR

TGL

REGISTER

LAPO

LAPORAN

RAN


Alamat

Nmr Telpon

Identitas Terlapor Status 6

Nama

Alam at

Nmr HP

Status

Tempat

Waktu

Uraian

Baran

Tind

Fasilitator

Kejadia

Kejadian

kejadian 4

g

ak

/

Bukti

Lanj

Mediator

ut

5

n

Lampiran: 1. Data dan Angka Pelanggaran: a. Rekapitulasi Pelanggaran Administrasi (Lihat tabel 7 & tabel 8) b. Rekapitulasi Pelanggaran Pidana (Lihat tabel 9 & tabel 10) c. Rincian Kasus-kasus (Lihat tabel 11) 2. Data organisasi: a. Biodata Anggota Panwaslu Provinsi b. Daftar Nama Anggota Panwas Kab/Kota c. Data Kesekretariatan dan Staf d. Fasilitas e. Pendanaan 3. Dokumentasi Surat-Surat Penting: a. Terkait dengan tugas pengawasan (teguran, peringatan, himbauan, dll) b. Terkait penanganan kasus (penerusan laporan, surat SP3, berkas putusan pengadilan) c. Terkait masalah administrasi dan keuangan 4. Dokumentasi Kegiatan: a. Rekrutmen dan Pelantikan b. Rapat-rapat c. Sosialisasi d. Pelatihan e. Pengawasan f. Penerimaan Laporan Pelanggaran g. Penanganan Kasus h. dan lain-lain 4

5 6

Uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiaannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya Diisi dengan data/profil fasilitator/mediator jika ada Diisi keterangan tentang status pelpor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents